Xcloud.id

Produk: vaksin

  • Menko Airlangga: Hanya Barang Mewah yang Kena PPN 12% – Page 3

    Menko Airlangga: Hanya Barang Mewah yang Kena PPN 12% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Konferensi Pers terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Pengenaan pajak ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    Menko Airlangga menjelaskan, sejalan dengan azas keadilan dan gotong royong, atas Barang dan Jasa Mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN kini dikenakan PPN 12%.

    Bahan makanan premium antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3500 VA-6600 VA, akan dikenakan PPN 12%,” jelas dia.

    Airlangga melanjutkan, kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu aspek esensial yang terus ditingkatkan Pemerintah melalui penerapan berbagai skema kebijakan dan program strategis.

    Bauran kebijakan tersebut dirancang dan diimplementasikan Pemerintah dengan turut mempertimbangkan prinsip keadilan dan gotong royong, serta diiringi dengan langkah-langkah mitigasi yang diantaranya dalam bentuk pemberian insentif di bidang ekonomi.

    “Untuk itu, agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga, Pemerintah telah menyiapkan insentif berupa Paket Stimulus Ekonomi yang akan diberikan kepada berbagai kelas masyarakat,” ungkap Airlangga.

    Dengan proyeksi insentif PPN dibebaskan yang diberikan pada 2025 sebesar Rp 265,6 triliun, Pemerintah tetap memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

    Barang dan jasa tersebut termasuk bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum.

     

  • PPN 12 Persen Berlaku 2025, Pekerja Padat Karya Bergaji hingga Rp 10 Juta Bebas Pajak Penghasilan – Page 3

    PPN 12 Persen Berlaku 2025, Pekerja Padat Karya Bergaji hingga Rp 10 Juta Bebas Pajak Penghasilan – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pajak pertambahan nilai (PPN) pada 2025 tetap naik menjadi 12 persen. Pemberlakuan PPN tersebut dimulai awal Januari tahun depan.

    “Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, harga PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” kata Airlangga dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi

    Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, PPN-nya diberikan fasilitas bahkan tidak dikenakan tarif alias nol persen.

    “Jadi, barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin, polio, hanar, dan pemakaian air, seluruhnya PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” ujarnya.

    Sementara untuk bahan makanan lain dengan penambahan PPN 12 persen tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi, misalnya bagi rumah tangga berpendapatan rendah  PPN ditanggung pemerintah.

     

  • Netflix hingga Spotify Bakal Kena PPN 12 Persen di 2025 – Halaman all

    Netflix hingga Spotify Bakal Kena PPN 12 Persen di 2025 – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dimulai awal tahun 2025. Kenaikan ini termasuk pada layanan film dalam aplikasi Netflix hingga layanan musik seperti Spotify bakal dikenakan pajak 12 persen.

    “Jadi jasanya Netflix to? Iya kena (pajak 12 persen),” kata Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi Untuk Kesejahteraan di Kemenko Perekonomian, Senin (16/12/2024).

    Adapun kebijakan kenaikan PPN ini dilakukan sejalan dengan amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP).

    “Sesuai amanah UU HPP, jadwal yang ditentukan tarif PPN tahun depan akan naik 12 persen,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi di Kantor Kemenko Perekonomian.

    Meski begitu, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah juga membebaskan PPN terhadap kebutuhan pokok lain seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio dan pemakaian air.

    “(Komoditas) itu seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” jelas dia.

    Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pemerintah menggelontorkan sebesar Rp 265,6 triliun untuk pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada delapan sektor tahun 2025.

    Delapan sektor yaitu bahan makanan sebesar Rp 77,1 triliun, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Rp 61,2 triliun, sektor transportasi Rp 34,4 triliun, sektor jasa pendidikan dan kesehatan Rp 30,8 triliun serta jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp 27,9 triliun.

    Sektor otomotif dan properti sebesar Rp 15,7 triliun, sektor listrik dan air Rp 14,1 triliun dan insentif PPN lainnya Rp 4,4 triliun.

    “Kalau kita lihat tahun depan Rp 265,6 triliun untuk pembebasan PPN saja itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan dua tahun terakhir atau bahkan lima tahun terakhir. Berbagai program pemerintah sebetulnya dalam hal ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Sri Mulyani.

     

  • Simak! Rincian Barang Bebas PPN, PPNDTP 1%, dan Insentif Pajak mulai Awal 2025

    Simak! Rincian Barang Bebas PPN, PPNDTP 1%, dan Insentif Pajak mulai Awal 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto secara resmi melanjutkan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni implementasi PPN 12% pada 1 Januari 2025. 

    Setelah menanti pengumuman PPN 12% dengan munculnya isu pengenaan PPN hanya untuk barang mewah, pada akhirnya pemerintah tetap menaikkan tarif pungutan tersebut. 

    “Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12% per 1 Januari 2025,” ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024). 

    Airlangga menyampaikan meski kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap berlanjut, tetapi barang pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap diberikan fasilitas bebas PPN alias PPN 0%. 

    Mulai dari beras, daging, ikan, telur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, rumah sangat sederhana, dan pemakaian air seluruhnya bebas PPN.

    Terhadap barang-barang lainnya, pemerintah memberikan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 1% khusus untuk minyak kita, tepung terigu, dan gula industri. Alhasil, untuk komoditas tersebut, tarif PPN yang berlaku tetap 11%. 

    “Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok, dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman,” lanjut Airlangga. 

    Industri makanan dan minuman menjadi pililhan pemerintah untuk mendapatkan insentif tersebut karena perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%. 

    Anggaran untuk insentif fiskal paket kebijakan ekonomi 2025 yang terdiri dari 15 stimulus tersebut diestimasikan sekitar Rp28 triliun. 

    Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sesuai azas keadilan terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan yang tergolong mewah, dikenakan PPN 12%. 

    “Seperti rumah sakit kelas VIP dan pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal,” tuturnya. 

    Berikut Daftar Kebijakan PPN 12% dan Insentif yang Diberikan Mulai 2025: 

    1. Beras, daging, telur, sayur, buah2an, garam, gula konsumsi, tetap 0% alias bebas PPN.

    2. Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap 0% atau bebas PPN.

    3. Minyak Kita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah).

    4. PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025.

    5. PPh Pasal 21 DTP karyawan gaji sampai dengan Rp10 juta untuk industri padat karya. 

    6. Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai dengan 2200 va Jan-Feb 2025

    7. Bantuan pangan/beras Jan-Feb 2025 tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta KK

    8. Diskon PPN 100% untyk pembelian rumah harga sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar, berlaku Januari-Juni 2025

    9. Pekerja yg mengalami PHK diberi kemudahan mengakses JKP

    10. Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas

    11. Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan. 

    12. Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk CKD/CBU

    13. PPN DTP 10% KBLBB CKD

    14. Bea Masuk 0% untuk KBLBB CBU

    15. PPnBM DTP 3% kendaraan listrik hybrid.

  • Pemerintah Kenakan Pajak 12 Persen ke Barang Mewah per 1 Januari 2025

    Pemerintah Kenakan Pajak 12 Persen ke Barang Mewah per 1 Januari 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 untuk barang mewah atau premium. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Hal ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, juga menteri Kabinet Merah Putih lainnya pada Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    “Sesuai dengan amanah undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” ujar Airlangga.

    Pemerintah menegaskan pajak akan dikenakan pada barang premium atau tergolong mewah.

    Namun, Airlangga mengatakan, tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting. Bahan pokok ini justru diberikan fasilitas bebas PPN.

    Barang yang dimaksud adalah di antaranya beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air.

    “Barang-barang yang dibutuhkan olah masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0 persen … seluruhnya bebas PPN. Jadi, nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu,” imbuhnya.

    Guna mengantisipasi dampak kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga akan memberlakukan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

    (del/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pemerintah Tegaskan PPN 12 Persen Tidak Berlaku untuk Barang-barang Ini

    Pemerintah Tegaskan PPN 12 Persen Tidak Berlaku untuk Barang-barang Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen tetap akan diberlakukan pada 1 Januari 2025. Airlangga menyebut kenaikan PPN 12 persen itu tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

    Barang-barang yang mendapat fasilitas PPN 0 persen, yaitu beras, daging, ikan, telur, sayur, dan gula konsumsi. Selain itu, pemerintah juga membebaskan jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, dari PPN.

    Keputusan tersebut diumumkan dalam konferensi pers bertajuk “Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” yang digelar di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Jakarta pada Senin (16/12/2024).

    “Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sesuai jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Airlangga.

    Sementara itu, untuk bahan makanan lain, seiring dengan implementasi PPN 12 persen, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

    “PPN ditanggung sebesar 1 persen akan diberikan untuk barang kebutuhan pokok yang penting, yaitu MinyaKita diberikan 1 persen. Jadi tidak naik ke 12 persen. Kemudian tepung terigu dan gula industri, masing-masing tetap di 11 persen karena 1 persennya ditanggung pemerintah,” kata Airlangga.

  • Pemerintah Beri Bantuan Pangan dan Beras 10 Kg Per Bulan

    Pemerintah Beri Bantuan Pangan dan Beras 10 Kg Per Bulan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan memberikan bantuan pangan dan beras sebesar 10 kg per bulan dalam rangka mengurangi bebas ekonomi rumah tangga menyusul kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

    “Pemerintah akan memberikan bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2 sebesar 10 kg per bulan,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Selain memberikan bantuan pangan dan beras, pemerintah akan memberikan diskon 50% tarif listrik untuk daya di bawah 2.200 volt ampere (VA “Untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang, maka daya di bawah 2.200 VA diberi diskon 50% untuk 2 bulan,” kata dia.

    Diketahui, basis data penerima bantuan pangan beras yang digunakan pada 2024 adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

    Sasaran penerima sejumlah 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga.

    Selain bantuan pangan dan beras, Airlangga menyampaikan, untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, PPN-nya akan nol persen.

    “Jadi, barang yang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, seluruhnya bebas PPN,” terang Airlangga.

    Dia mengatakan, stimulus ini, termasuk bantuan pangan dan beras untuk menjaga daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan dan mimuman. Adapun sektor ini berperan pada industri pengolahan secara umum sekitar 36,3%. “Ini PPN-nya juga tetap 11%,” kata dia.

  • PPN 12 Persen Berlaku 2025, Tepung Terigu dan Gula Industri Tetap 11 Persen

    PPN 12 Persen Berlaku 2025, Tepung Terigu dan Gula Industri Tetap 11 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Namun, untuk beberapa jenis barang akan diberikan fasilitas diskon PPN atau bahkan dibebaskan.

    “Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sesuai jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik 12 persen per 1 Januari 2025,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menyampaikan, untuk barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, PPN-nya akan nol persen.

    “Jadi, barang yang kebutuhan pokok, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air, seluruhnya bebas PPN,” terang Airlangga.

    Sementara itu, untuk bahan makanan lain, seiring dengan implementasi PPN 12 persen, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

    “PPN ditanggung sebesar 1 persen akan diberikan untuk barang kebutuhan pokok yang penting, yaitu MinyaKita diberikan 1 persen, jadi tidak naik ke 12 persen. Kemudian tepung terigu dan gula industri, jadi masing-masing tetap di 11 persen karena 1 persennya ditanggung pemerintah,” kata Airlangga. 

  • WHO Ungkap 1 dari 5 Orang Dewasa Kena Herpes Genital, Ini Dugaan Pemicunya

    WHO Ungkap 1 dari 5 Orang Dewasa Kena Herpes Genital, Ini Dugaan Pemicunya

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkap sekitar 846 juta orang berusia antara 15 dan 49 tahun hidup dengan infeksi herpes genital. Angka tersebut berarti 1 dari 5 orang di kelompok usia itu secara global terkena herpes genital.

    “Setidaknya 1 orang setiap detik, 42 juta orang setiap tahun diperkirakan tertular infeksi herpes genital baru,” tulis WHO dalam laporannya dikutip Senin (16/12/2024).

    Sering kali, infeksi ini tidak menimbulkan gejala atau hanya menimbulkan sedikit gejala. Namun, bagi sebagian orang, infeksi ini menyebabkan luka dan lepuh genital yang menyakitkan yang dapat kambuh sepanjang hidup, menyebabkan ketidaknyamanan yang signifikan dan sering kali memerlukan beberapa kali kunjungan perawatan kesehatan.

    Penulis penelitian tersebut, yang diterbitkan dalam jurnal Sexually Transmitted Infections, mengatakan bahwa perawatan dan vaksin baru diperlukan untuk mengurangi efek kesehatan yang merugikan dari virus herpes dan mengendalikan penyebarannya.

    “Meskipun sebagian besar orang yang terinfeksi herpes genital hanya mengalami sedikit gejala, dengan begitu banyak infeksi, herpes genital masih menyebabkan rasa sakit dan tekanan bagi jutaan orang di seluruh dunia dan telah membebani sistem kesehatan,” kata Dr Meg Doherty, Direktur Program Global HIV, Hepatitis, dan Infeksi Menular Seksual di WHO.

    Saat ini, belum ada obat untuk herpes, meskipun pengobatan dapat meredakan gejalanya. Selain luka, herpes genital juga terkadang dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk herpes neonatal, kondisi langka yang kemungkinan besar terjadi ketika seorang ibu tertular infeksi untuk pertama kalinya pada akhir kehamilan dan kemudian menularkan virus tersebut kepada bayinya saat melahirkan.

    Ada dua jenis virus herpes simpleks (HSV), yang dikenal sebagai HSV-1 dan HSV-2, yang keduanya dapat menyebabkan herpes genital. Menurut perkiraan, 520 juta orang pada tahun 2020 memiliki HSV-2 genital, yang ditularkan selama aktivitas seksual.

    Dari perspektif kesehatan masyarakat, HSV-2 genital lebih serius karena lebih mungkin menyebabkan wabah berulang, mencakup sekitar 90 persen episode simptomatik, dan dikaitkan dengan peningkatan risiko tiga kali lipat tertular HIV.

    Tidak seperti HSV-2, HSV-1 terutama menyebar selama masa kanak-kanak melalui air liur atau kontak kulit ke kulit di sekitar mulut untuk menyebabkan herpes oral, dengan luka dingin atau sariawan mulut sebagai gejala yang paling umum. Namun, pada mereka yang tidak pernah terinfeksi sebelumnya, HSV-1 dapat ditularkan melalui hubungan seksual untuk menyebabkan infeksi genital pada masa remaja atau dewasa.

    Sekitar 376 juta orang diperkirakan pernah mengalami infeksi HSV-1 genital pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, 50 juta diperkirakan juga mengidap HSV-2 karena kedua jenis tersebut dapat terjadi secara bersamaan.

    Meskipun tidak sepenuhnya efektif untuk menghentikan penyebarannya, penggunaan kondom yang benar dan konsisten mengurangi risiko penularan herpes. Orang dengan gejala aktif harus menghindari hubungan seksual dengan orang lain, karena herpes paling menular saat ada luka.

    WHO merekomendasikan agar orang dengan gejala herpes genital harus ditawarkan tes HIV dan jika perlu, profilaksis prapajanan untuk pencegahan HIV.

    (kna/kna)

  • Wabah Kolera Hantui Sudan, 60 Tewas dan Ribuan Orang Terjangkit

    Wabah Kolera Hantui Sudan, 60 Tewas dan Ribuan Orang Terjangkit

    ERA.id – Wabah kolera yang melanda Sudan bagian selatan telah menewaskan sedikitnya 60 orang. Wabah kolera itu bahkan menghantui para pengungsi yang datang dari Sudan.

    Menteri Informasi dan Komunikasi Sudan Selatan, Michael Makuei Lueth, mengatakan lebih dari 6.000 kasus kolera telah tercatat di seluruh negeri. Sedikitnya 60 orang tewas akibat kolera.

    “Kolera saat ini terjadi di Sudan Selatan. Kolera telah dimulai lagi, tetapi sekarang menyebar ke mana-mana, dan hingga saat ini, kami telah kehilangan sekitar 60 orang dan mencatat sekitar 6.000 kasus kolera,” kata Lueth, dikutip Anadolu, Sabtu (14/12/2024).

    Ia mencatat bahwa wabah tersebut terkonsentrasi di kamp-kamp pengungsi internal (IDP) di ibu kota Juba, Kabupaten Rubkona di Negara Bagian Unity, Aweil di Bahr el Ghazal Utara, dan kamp-kamp pengungsi di bagian utara negara tersebut, khususnya di Renk.

    Lueth menekankan bahwa kolera khususnya merajalela di antara para pengungsi yang melarikan diri dari Sudan, dengan berbagai upaya yang terus dilakukan untuk mengatasi situasi tersebut.

    Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah meminta lebih banyak vaksin karena pasokan yang tersedia saat ini sangat sedikit. Vaksin itu, kata Lueth, telah dikirim ke Renk untuk mengobati para pengungsi yang terjangkit kolera.

    “Upaya sedang dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak vaksin bagi daerah-daerah lain. Namun, pesan dari Menteri Kesehatan adalah jaga kebersihan rumah Anda dan jangan minum atau makan makanan dingin,” katanya.

    Menurut pernyataan bersama yang dikeluarkan awal minggu ini oleh Kementerian Kesehatan Sudan Selatan dan badan-badan PBB, wabah tersebut berdampak pada para pengungsi, orang-orang yang kembali, dan penduduk setempat.

    Anak-anak di bawah usia lima tahun dan orang tua sangat rentan. Konsentrasi tinggi orang di pusat transit dan kamp, ​​ditambah dengan terbatasnya akses ke air bersih, sanitasi yang buruk, buang air besar sembarangan, dan praktik kebersihan yang tidak memadai, telah memperburuk krisis.

    Kasus kolera awal ditelusuri ke negara tetangga Sudan, tempat wabah telah mempengaruhi lebih dari 40.000 orang. Sejak April 2023, lebih dari 880.000 orang telah meninggalkan Sudan, dengan banyak yang menyeberang ke Sudan Selatan melalui Kabupaten Renk. PBB mendukung pusat transit untuk menyediakan layanan istirahat dan penting bagi mereka yang datang.