Xcloud.id

Produk: vaksin

  • PPN 12 Persen Berlaku, Beli Barang Rp5 Juta Bayar Rp5,6 Juta

    PPN 12 Persen Berlaku, Beli Barang Rp5 Juta Bayar Rp5,6 Juta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai diberlakukan 1 Januari 2025 mendatang. Dengan kenaikan ini, masyarakat akan merogoh kocek lebih dalam untuk membeli baik barang dan jasa, selain sembako dan beberapa barang yang diklasifikasikan tidak terkena pajak. 

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pun membuat simulasi perhitungan pengenaan tarif PPN 12 persen.

    Adapun rumus untuk menghitung PPN adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dikali tarif PPN, dengan DPP adalah harga barang atau jasa yang diserahkan penjual kepada konsumen.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengilustrasikan jika seseorang ingin membeli barang seharga Rp5 juta dan tarif PPN yang berlaku sebesar 11 persen, maka PPN yang harus dibayar adalah Rp550 ribu, sehingga total harga menjadi Rp5,550 juta.

    Bila PPN naik menjadi 12 persen, maka PPN yang perlu dibayar untuk harga barang Rp5 juta adalah sebesar Rp600 ribu, sehingga total harga yang dibayar menjadi Rp5,6 juta.

    “Jadi kenaikan PPN 11 persen menjadi 12 persen hanya menyebabkan tambahan harga sebesar 0,9 persen bagi konsumen,” jelas Dwi dalam keterangan resmi, Sabtu (21/12).

    Dwi pun menegaskan tarif PPN 12 persen di 2025 berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang sebelumnya sudah terkena tarif.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen,” katanya.

    Sebelumnya pemerintah pada awal pekan telah resmi menaikkan PPN menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. 

    Meski demikian, ada sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. DJP Kementerian Keuangan menyebut barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya 0 persen. Barang dan jasa tersebut adalah:

    1. Kebutuhan pokok

    Ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    2. Sejumlah jasa

    Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan. Kemudian, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

    3. Barang lain

    Ini mencakup buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rumah susun sederhana milik (rusunami), listrik, dan air minum.

    (del/vws)

    [Gambas:Video CNN]

  • Simulasi Tarif PPN 12%, Harga TV hingga Minuman Bisa Jadi Segini

    Simulasi Tarif PPN 12%, Harga TV hingga Minuman Bisa Jadi Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis gambaran harga barang dan jasa kena pajak setelah naiknya tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

    Melalui keterangan tertulis bernomor KT-03/2024, Ditjen Pajak menegaskan, perubahan tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penerapannya pun terhadap seluruh barang dan jasa kena pajak, kecuali barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan tarif maupun di berikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak,” dikutip dari keterangan tertulis Ditjen Pajak yang terbit Sabtu (21/12/2024).

    Ditjen Pajak mengklaim, karena kenaikannya dibuat bertahap oleh UU HPP, dari 10% menjadi 11% per April 2022, dan 12 per Januari 2025, harga barang dan jasa kena pajak tidak akan melonjak tinggi dan tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa,” tulis Ditjen Pajak.

    Ditjen Pajak pun mencontohkan perubahan harga barang dengan adanya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, sebagaimana berikut` ini:

    1. Minuman Bersoda pada 2024 harganya Rp 7.000, lalu kena PPN 11% senilai Rp 770, sehingga masyarakat yang membeli sekaleng minuman bersoda mengeluarkan kocek total sebesar Rp 7.770. Sementara itu, ketika PPN 12% pada 2025, harga minuman soda yang tadinya Rp 7.000, kena PPN 12% senilai Rp 840, menyebabkan harga di tangan konsumen menjadi Rp 7.840.

    2. Harga TV pada 2024 harganya Rp 5 juta, lalu kena PPN 11% senilai Rp 550.000, sehingga masyarakat yang membeli TV mengeluarkan kocek total sebesar Rp 5,55 juta. Sementara itu, ketika PPN 12% pada 2025, harga TV yang tadinya Rp 5 juta, kena tambahan harga dari PPN 12% yang senilai Rp 600 ribu, menyebabkan harga di tangan konsumen menjadi Rp 5,6 juta. 

    Ditjen Pajak pun menilai kenaikan beban harga akhir pada konsumen hanya 0,9%. “Jadi, kenaikan PPN 11% menjadi 12% hanya menyebabkan tambahan harga sebesar 0,9% bagi konsumen,” tulis Ditjen Pajak.

    Akan tetapi simulasi tersebut tentu dengan catatan harga dari pabrikan tidak berubah setelah kenaikan PPN menjadi 12%.

    Barang Bebas PPN

    Ditjen Pajak juga menegaskan, barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%. Barang dan jasa tersebut seperti:

    1) Barang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran

    2) Jasa-jasa di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum

    3) Barang lainnya misalnya buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik, dan air minum dan berbagai insentif PPN lainnya yang secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp 265,6 triliun untuk tahun 2025.

    Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11%, kecuali jiga terhadap tiga jenis barang yang 1% PPN nya ditanggung pemerintah atau DTP, yaitu minyak goreng curah “Kita”, tepung terigu dan gula industri.

    Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1% akan ditanggung oleh pemerintah (DTP), sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut.

    (mkh/mkh)

  • Ditjen Pajak: PPN 12% Tak Berdampak Signifikan ke Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

    Ditjen Pajak: PPN 12% Tak Berdampak Signifikan ke Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal/Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengklaim bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli, inflasi, maupun pertumbuhan ekonomi. 

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menuturkan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut telah dilaksanakan secara bertahap sejak 2022 lalu. 

    Ketentuan tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). kenaikan tarif dilakukan secara bertahap, dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan kemudian dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Sabtu (21/12/2024).

    Dwi menjelaskan bahwa dampak yang tidak signifikan tersebut karena barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, tetap diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN dengan tarif 0%.

    Adapun kenaikan tarif PPN berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%, kecuali barang pokok penting (bapokting) Minyak Kita, tepung terigu, dan gula industri.

    Di mana bapokting tersebut tetap 11%, sementara 1% sisanya ditanggung pemerintah (DTP).

    Dalam simulasi perhitungan Ditjen Pajak, kenaikan tarif 1% tersebut hanya memberikan tambahan harga sebesar 0,9% bagi konsumen.

    Misalnya, jika sebelumnya sebuah minuman seharga Rp7.000 dengan tarif 11% menjadi Rp7.770. Kini dengan tarif 12%, minuman tersebut menjadi Rp7.840 atau naik Rp70 atau setara 0,9%. 

    Kerek Inflasi Terbatas 

    Sebelumnya, Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan implementasi tarif PPN 12% pada tahun depan akan otomatis berdampak mendorong inflasi secara tahunan, tetapi secara terbatas.  

    Susi menyampaikan secara umum, melalui kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% terhadap barang maupun jasa, hanya akan mendorong inflasi sebesar 0,3% year on year (YoY). 

    “[Inflasi] tambahan 0,3% untuk year on year. Sekarang berapa? Kemarin 1,55% [November 2024], maka tambah 0,3%,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (17/12/2024). 

    Sama halnya dengan bank sentral, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman menyampaikan proyeksi tersebut berdasarkan hitungannya terhadap barang-barang yang kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bobotnya terhadap porsi inflasi. 

    Sejauh ini, selain objek PPN secara umum yang naik tarifnya, pemerintah juga akan mengenakan PPN 12% terhadap barang/jasa yang tergolong premium. 

    “Hitungannya, ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Apakah ini besar? Jawabanya tidak,” tuturnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (18/12/2024).

    Peningkatan yang terbatas tersebut artinya inflasi hanya akan naik sedikit dari target Bank Indonesia pada rentang 1,5% hingga 3,5% pada 2025.

    Meski demikian, kalangan ekonom meyakini efek kenaikan tarif pajak ini dapat mendorong inflasi tembus lebih dari 4%, lebih dari dari perkiraan pemerintah maupun Bank Indonesia. 

    Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi melihat pengeluaran masyarakat akan otomatis bertambah. 

    Seperti pengeluaran kelompok miskin berpotensi meningkat senilai Rp101.880 per bulan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sejumlah Rp354.293 per bulan.

    Berikut Barang/Jasa yang Bebas PPN alias PPN 0%:

    –Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran

    –Jasa-jasa di antaranya jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum

    –Barang lainnya misalnya buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rusunami, listrik, dan air minum

  • Retno Marsudi Resmi Jadi Komisaris RSIA Bunda

    Retno Marsudi Resmi Jadi Komisaris RSIA Bunda

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi secara resmi ditunjuk sebagai komisaris independen PT Bundamedik Tbk (BMHS). Penunjukan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (20/12).

    Bundamedik, dalam agenda RUPSLB tersebut, telah memutuskan untuk mengangkat komisaris independen baru yang telah disetujui oleh para pemegang saham.

    Selain Retno, RUPSLB tersebut juga menyetujui penunjukan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Arianti Anaya sebagai komisaris independen perusahaan.

    Bundamedik sendiri merupakan penyedia layanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda Jakarta, Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, Rumah Sakit Umum Bunda Margonda, Rumah Sakit Umum Bunda Padang, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Ciputat, dan lain-lain.

    Komisaris Utama Bundamedik Ivan Rizal Sini mengatakan, pengangkatan komisaris independen baru dipercaya akan memperkuat perusahaan.

    “Kami yakin bahwa jajaran kepemimpinan yang kini diperkuat oleh para profesional dengan keahlian dari berbagai disiplin, mampu membawa BMHS (Bundamedik) dalam menghadapi tantangan industri kesehatan yang dinamis dan terus mendukung fokus kami dalam pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Ivan dalam keterangannya, Jumat (20/12), melansir detikfinance.

    Sebagai informasi, Retno Marsudi dikenal sebagai diplomat senior dan profesional berpengalaman yang telah membuktikan dedikasinya dalam isu kesehatan, terutama kesejahteraan ibu dan anak.

    Selama pandemi Covid-19, Retno juga diklaim telah memimpin upaya Indonesia dalam mendapatkan akses vaksin yang adil dan memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan kesehatan global.

    Kompetensi dan pengalaman Retno itu dinilai oleh Bundamedik dapat memberikan perspektif strategis dalam menghadirkan layanan kesehatan keluarga holistik dan komprehensif.

    Sementara itu, Arianti Anaya merupakan profesional di bidang kesehatan dengan pengalaman memimpin berbagai unit utama di Kemenkes.

    Keahliannya dalam sistem kesehatan nasional dan pengelolaan layanan kesehatan diklaim mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan terintegrasi dalam ekosistem Bundamedik.

    “Dengan formasi kepemimpinan yang solid dan didukung sumber daya manusia yang kompeten, BMHS memperkuat misi dalam menjadi ekosistem penyedia layanan kesehatan yang inovatif dan berkelanjutan di Indonesia,” tutur Direktur Utama Bundamedik Agus Heru Darjono.

    (del/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Eks Menlu Retno Marsudi Ditunjuk Jadi Komisaris RSIA Bunda

    Eks Menlu Retno Marsudi Ditunjuk Jadi Komisaris RSIA Bunda

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Eks Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi ditunjuk menjadi komisaris independen PT Bundamedik Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

    Selain Retno, RUPSLB tersebut juga menyetujui penunjukan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Arianti Anaya sebagai komisaris independen perusahaan.

    Bundamedik sendiri merupakan penyedia layanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda Jakarta, Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, Rumah Sakit Umum Bunda Margonda, Rumah Sakit Umum Bunda Padang, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Ciputat, dan lain-lain.

    “Kami yakin bahwa jajaran kepemimpinan yang kini diperkuat oleh para profesional dengan keahlian dari berbagai disiplin, mampu membawa BMHS (Bundamedik) dalam menghadapi tantangan industri kesehatan yang dinamis dan terus mendukung fokus kami dalam pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Komisaris Utama Bundamedik Ivan Rizal Sini dalam keterangannya, Jumat (20/12), melansir detikfinance.

    “Menyambut tahun 2025, BMHS memantapkan komitmen untuk senantiasa menghadirkan layanan kesehatan keluarga unggulan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

    Retno selama ini dikenal sebagai diplomat senior dan profesional berpengalaman yang telah membuktikan dedikasinya dalam isu kesehatan, terutama kesejahteraan ibu dan anak.

    Selama pandemi covid, Retno juga memimpin upaya Indonesia dalam mendapatkan akses vaksin yang adil dan memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan kesehatan global.

    Kompetensi dan pengalaman Retno itu dinilai oleh Bundamedik dapat memberikan perspektif strategis dalam menghadirkan layanan kesehatan keluarga holistik dan komprehensif.

    Sementara itu, Arianti Anaya merupakan profesional di bidang kesehatan dengan pengalaman memimpin berbagai unit utama di Kemenkes.

    Keahliannya dalam sistem kesehatan nasional dan pengelolaan layanan kesehatan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan terintegrasi dalam ekosistem Bundamedik.

    “Dengan formasi kepemimpinan yang solid dan didukung sumber daya manusia yang kompeten, BMHS memperkuat bisi dalam menjadi ekosistem penyedia layanan kesehatan yang inovatif dan berkelanjutan di Indonesia,” tutur Direktur Utama Bundamedik Agus Heru Darjono.

    (del/agt)

  • Terungkap ‘Penyakit Misterius’ yang Picu Ratusan Warga Kongo Tewas Mendadak

    Terungkap ‘Penyakit Misterius’ yang Picu Ratusan Warga Kongo Tewas Mendadak

    Jakarta –

    Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo mengatakan bahwa penyakit misterius yang sebelumnya tidak teridentifikasi dan beredar di Panzi ternyata disebabkan oleh penyakit malaria yang parah.

    Awal bulan ini, otoritas setempat mengatakan penyakit misterius itu telah menewaskan 143 orang di provinsi Kwango barat daya pada bulan November.

    “Misteri itu akhirnya terpecahkan. Ini adalah kasus malaria parah dalam bentuk penyakit pernapasan… dan melemah karena kekurangan gizi,” kata Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Jumat (20/12/2024).

    Dikatakan juga bahwa 592 kasus telah dilaporkan sejak Oktober dengan tingkat kematian 6,2 persen.

    CDC Afrika mengatakan pada hari Kamis (19/12) bahwa uji laboratorium terhadap sampel yang diambil dari 51 orang menunjukkan bahwa wabah malaria mungkin menjadi penyebab kasus tersebut. Masalah kesehatan yang terjadi bersamaan di antara penduduk, seperti kekurangan gizi dan infeksi virus yang diketahui, dapat memperburuk penyakit tersebut.

    “Diagnosisnya lebih condong ke malaria,” kata Dr. Ngashi Ngongo, penasihat utama direktur jenderal CDC Afrika dalam konferensi pers.

    Ngongo mengatakan bahwa CDC Afrika masih belum mengesampingkan hipotesis sekunder bahwa beberapa jenis infeksi virus, dikombinasikan dengan malaria dan malnutrisi, sebagian besar bertanggung jawab atas penyakit tersebut. Ngongo mengatakan bahwa satu orang yang meninggal mengalami gejala demam berdarah, kondisi yang mengancam jiwa yang terkait dengan infeksi virus.

    Kasus-kasus tersebut terjadi di daerah pedesaan provinsi Kwango di Kongo barat daya, yang memiliki akses terbatas ke pengujian laboratorium dan sulit dijangkau melalui jalan darat, menurut WHO. Badan tersebut mengatakan dibutuhkan waktu 48 jam untuk mencapai provinsi tersebut dari ibu kota, Kinshasa.

    Tingkat malnutrisi di provinsi tersebut tinggi, WHO menambahkan, yang dapat membuat orang lebih rentan terhadap penyakit serius.

    Malaria merupakan penyebab kematian utama di Kongo, yang mengakibatkan lebih dari 24.000 kematian setiap tahun. Malaria juga merupakan penyebab 19% kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun di negara tersebut.

    Malaria disebabkan oleh parasit yang dibawa oleh nyamuk Anopheles; penyakit ini dapat menyebar ke manusia melalui gigitan. Kelambu, obat nyamuk, dan obat antimalaria dapat membantu membatasi penularan, dan menerima vaksin malaria sebelum terinfeksi dapat mengurangi kemungkinan penyakit parah dan kematian.

    (kna/kna)

  • Kenaikan Tarif PPN, Ini Insentif Stimulus Ekonomi yang Disiapkan Pemerintah – Halaman all

    Kenaikan Tarif PPN, Ini Insentif Stimulus Ekonomi yang Disiapkan Pemerintah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif stimulus ekonomi berkaitan dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan barang dan jasa kebutuhan pokok tetap bebas dari PPN. 

    Kenaikan tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen berlaku 1 Januari 2025.

    Airlangga mengatakan kenaikan PPN tidak berlaku bagi sejumlah barang dan jasa.

    “Barang seperti kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024). 

    Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengklaim kenaikan PPN mengutamakan prinsip keadilan.

    “Keadilan adalah di mana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang.”

    “Sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Stimulus Pemerintah

    Pemerintah memberikan sejumlah insentif kepada masyarakat atas kenaikan PPN.

    Rumah tangga berpenghasilan rendah akan mendapatkan bantuan langsung berupa beras 10 kg per bulan selama dua bulan awal tahun 2025.

    Lalu ada pula diskon listrik 50 persen untuk pelanggan daya 2200 VA ke bawah. 

    Insentif juga diberikan kepada pelaku UMKM, di mana pemerintah memperpanjang insentif PPh final 0,5 persen hingga 2025.

    PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun juga dihapus.

    Pemerintah juga menggelontorkan stimulus pada sektor tenaga kerja.

    Seperti subsidi jaminan kecelakaan kerja dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pekerja dengan gaji hingga Rp 10 juta per bulan, sebagaimana dilansir Kompas TV. 

    Pemerintah juga menyediakan program pembiayaan untuk revitalisasi mesin industri dengan subsidi bunga sebesar 5 persen.

    “Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan mendukung produktivitas industri padat karya melalui berbagai program insentif,” ungkap Sri Mulyani.  

    Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya mengelola dampak kenaikan PPN, tetapi juga memperkuat pondasi ekonomi untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. 

    Dikutip dari Kompas TV, berikut adalah daftar lengkap stimulus yang diberikan Pemerintah akibat kenaikan PPN 12 persen:

    1. MinyaKita, tepung terigu, gula industri PPN-nya tetap 11 persen di 2025, yang 1 persen DTP

    2. Bantuan pangan dan beras bagi desil satu dan dua sebesar 10 kg per bulan

    3. Biaya Listrik untuuk pelanggan di bawah atau sampai dengan 2200 VA diberikan diskon sebanyak 50 persen untuk 2 bulan

    4. PPN DTP Rp 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar

    5. Melanjutkan kembali fasilitas untuk kendaraan bermotor berbasis listrik atau berbasis baterai (electric vehicle)

    6. PPnBM DTP untuk kendaraan baterai atau EV atas impor roda tertentu secara utuh atau CBU dan roda empat tertentu yang komplet (knock down)

    7. Pembebasan bea masuk EV CBU

    8. PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid, PPN yang diskon atau PPN DTP sebesar 3 persen

    9. Insentif PPh pasal 21 DTP untuk pekerja gaji Rp4,8 juta-Rp10juta

    10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan industri padat karya, masa klaimnya diperpanjang sampai dengan 6 bulan dan manfaatnya 60 persen untuk 6 bulan

    11. Jaminan Kecelakaan Kerja bagi industri padat karya tertentu, diberikan diskon sebesar 50 persen untuk 6 bulan

    12. PPh final UMKM 0,5 persen diperpanjang sampai dengan 2025

    13. Subsidi kredit investasi industri padat karya sebesar 5 persen

    Tanggapan DPR

    Anggota DPR RI, Herman Khaeron, berharap masyarakat dapat segera beradaptasi terhadap kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    Dia khawatir, ada kemungkinan terjadi inflasi dampak dari kenaikan PPN yang rencananya berlaku tahun depan.

    “Mudah-mudahan bisa segera adaptasi, karena biasanya daya beli menyesuaikan terhadap harga, meski besar kecilnya dampak terhadap inflasi atas kenaikan PPN menurut saya mungkin ada,” kata Herman kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

    Namun, Herman meminta semua pihak menunggu implementasi penerapan kenaikan PPN 12 persen.

    Politikus Demokrat itu juga berharap pemerintah memberikan formulasi lain imbas kenaikan PPN tersebut. 

    Saat ini, pemerintah sudah membebaskan pajak untuk sembako, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hingga pemakaian air. 

    “Kita tunggu formula yang tepat dari pemerintah selain memberikan fasilitas pajak nol persen untuk barang dan jasa terkait sembako,” ucapnya.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Widya Lisfianti, Reza Deni) (Kompas.com)

  • Kemendag Pastikan Minyakita Tidak Kena PPN 12%, tapi 11%

    Kemendag Pastikan Minyakita Tidak Kena PPN 12%, tapi 11%

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan minyak goreng rakyat alias Minyakita tidak terkena kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 2025.

    Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa PPN untuk Minyakita tidak mengalami perubahan, alias masih dipatok PPN 11% pada tahun depan. Begitu pula dengan bahan pokok tepung terigu.

    Dewi menjelaskan hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan dan ketersediaan bahan pokok, sehingga bahan pokok yang sebelumnya tidak terkena PPN, ke depan juga tidak terkena PPN.

    “Bahan pokok yang sebelumnya terkena PPN seperti minyak goreng Minyakita dan tepung terigu, ke depan tidak akan terkena kenaikan PPN. Kedua komoditi ini dikenakan PPN seperti saat ini sebesar 11%,” jelas Dewi kepada Bisnis, Kamis (19/12/2024).

    Adapun, Dewi menjelaskan bahwa pengaturan lebih lanjut masih dalam proses.

    “Tentunya memperhatikan asas kehati-hatian dan kepentingan yang lebih luas agar tepat sasaran dan manfaat,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, pemerintah memberikan fasilitas bebas PPN atau PPN tarif 0% berkenaan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat umum dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

    Barang dan jasa yang dimaksud adalah bahan kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, dan gula konsumsi.

    Selain itu, juga ada jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan sangat sederhana, rusunami, serta pemakaian listrik dan air minum yang dikenakan PPN 0%.

    Namun demikian, pemerintah mengenakan PPN 12% untuk berbagai kelompok barang dan jasa pada tahun depan. Asal tahu saja, barang dan jasa mewah yang dikonsumsi masyarakat mampu yang sebelumnya tidak dikenakan PPN seperti bahan makanan premium, antara lain beras, buah-buahan, ikan dan daging premium.

    Kemudian, pelayanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan premium, dan listrik pelanggan rumah tangga sebesar 3.500—6.600 VA bakal dikenakan PPN 12%.

  • Ahli tegaskan vaksin dalam program nasional tak mengandung babi 

    Ahli tegaskan vaksin dalam program nasional tak mengandung babi 

    Jakarta (ANTARA) – Pembina Komunitas Ilmuwan dan Profesional Muslim Indonesia (KIPMI) dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK menegaskan vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional tak mengandung babi.

    Hal ini menjadi penegasannya sebagai pakar kesehatan atas kabar terkait vaksin di Indonesia mengandung babi.

    “Program vaksin nasional tidak menggunakan babi. Hepatitis B tidak menggunakan babi, lainnya juga tidak,” ujar dia pada acara kesehatan terkait imunisasi yang diadakan Puskesmas Tebet di Jakarta, Kamis.

    Namun, kata dia, ada satu vaksin, yakni untuk polio (Inactivated Poliovirus Vaccine/IPV) yang menggunakan enzim babi sebagai katalisator. Walau begitu, Raehanul memastikan tidak terdeteksi unsur babi dalam hasil akhirnya.

    Dia mengatakan, kalaupun ditemukan vaksin mengandung babi di Indonesia, maka hal itu kebanyakan berasal dari luar negeri. Peruntukan vaksin tersebut pun bukan untuk masyarakat Indonesia melainkan warga asing.

    “Kenapa perlu vaksin impor? Karena di Indonesia ada juga orang luar negeri dan saat jadwal vaksin mereka mencari jadwal vaksin dari negara dan bisa jadi berbeda dengan di Indonesia,” katanya.

    Vaksin impor yang mengandung babi, kata dia, untuk orang luar negeri bukan untuk orang Indonesia.

    Lalu, vaksin impor pun menggunakan Bahasa Indonesia pada kemasannya. Alasannya karena Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mensyaratkan vaksin dari luar negeri yang masuk ke Indonesia harus ditulis bahannya dalam Bahasa Indonesia.

    Dia menambahkan, mayoritas vaksin di Indonesia adalah buatan Bio Farma, sebuah BUMN di Bandung. Perusahaan ini bahkan sudah mengekspor 60 persen vaksin dunia.

    “Bio Farma telah mengekspor 60 persen vaksin dunia. Mayoritas negara-negara Asia Tengah, Asia Tenggara, Barat, Arab Saudi itu menggunakan vaksin dari Bio Farma,” kata Raehanul.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kasus DBD Tinggi, Pemerintah Selangor Malaysia Belajar Pengendalian Dengue di Kalimantan Timur – Halaman all

    Kasus DBD Tinggi, Pemerintah Selangor Malaysia Belajar Pengendalian Dengue di Kalimantan Timur – Halaman all

    Kasus DBD Tinggi, Pemerintah Selangor Malaysia Belajar Pengendalian Dengue di Kalimantan Timur

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah Negara Bagian Selangor dari Malaysia belajar pengendalian dengue (DBD) ke provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

    Diketahui,  Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pertama kali menjalankan pilot program inisiatif advokasi dan vaksinasi dengue untuk menekan angka demam berdarah.

    Selama dua hari, pembelajaran fokus pada praktik terbaik dalam pengendalian dengue, yang melibatkan inisiatif advokasi dan vaksinasi.

    Kunjungan ini mencakup pertemuan ke sekolah, Puskesmas, dan kunjungan ke Dinas Kesehatan, serta forum ilmiah yang membedah inisiatif pencegahan dengue dan kebijakan kesehatan masyarakat.

    “Kami bangga dapat membagikan pengalaman kami kepada utusan dari Pemerintah Negara Bagian Selangor dan memperlihakan strategi-strategi inovatif yang kami lakukan dalam pencegahan dengue,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dr.H Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS.

    Dalam mengurangi kejadian dengue di tingkat provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperkenalkan vaksinasi dengue kepada 9.800 anak usia sekolah dasar di Balikpapan.

    Sampai dengan bulan Oktober 2024, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melaporkan vaksinasi telah diberikan kepada 90 persen dari total populasi targetnya, atau lebih dari 8.800 anak.

    Inisiatif vaksinasi dengue kemudian diperluas ke kota Samarinda, dengan menargetkan 2.750
    anak sekolah usia sekolah dasar di Kecamatan Samarinda Utara.

    Pertemuan hari ini menandai tonggak penting dalam upaya Pemerintah Negara Bagian Selangor untuk mengatasi dengue, yang semakin memperkuat komitmen negara bagian untuk mengatasi ancaman kesehatan masyarakat yang semakin meningkat ini.

    “Dengan hampir setengah dari kasus dengue di Malaysia dilaporkan terjadi di Selangor, hal ini telah memberikan tekanan yang cukup besar pada sistem perawatan kesehatan dan ekonomi kami,” kata Yang Berhormat Puan Jamaliah binti Jamaluddin, Selangor State Executive Councilor for Public Health and Environment.

    Melalui pertukaran keahlian dan pembelajaran penting dari Kalimantan Timur tentang advokasi dan program vaksinasi dengue, pihaknya berharap dapat meletakkan dasar bagi program vaksinasi  dengue negara bagian pertama di Selangor.

    Selangor baru-baru ini mengalokasikan RM4 juta atau sekitar Rp 14.354.960.000, dalam anggaran negara tahun 2025 untuk pengendalian dan pencegahan dengue, termasuk vaksinasi, untuk mengurangi insiden dengue dan tingkat rawat inap.

    Pertemuan antara Kalimantan Timur dan Selangor menjadi tonggak terbentuknya kolaborasi regional yang berkelanjutan dalam memerangi dengue, dengan tujuan bersama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh negara Asia dan sekitarnya.

    Ditambahkan Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht, pihaknya berkomitmen untuk memerangi demam berdarah sebagai mitra jangka panjang, melalui vaksin dan seterusnya.

    “Memanfaatkan langkah-langkah inovatif seperti vaksin sangatlah penting dan kami berkomitmen untuk membuat vaksin kami dapat diakses secara luas. Kami juga mendukung banyak inisiatif di luar vaksin kami, terutama dalam mendidik petugas kesehatan garis depan dan masyarakat tentang demam berdarah dan pencegahan demam berdarah yang komprehensif,” ujar dia.