Xcloud.id

Produk: vaksin

  • Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah Nasional 18 Januari 2025

    Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah Nasional 18 Januari 2025

    Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Wakil Menteri Pertanian
    (Wamentan) Sudaryono meminta para peternak segera memberikan vaksin untuk ternaknya sebelum terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (
    PMK
    ).
    Ia tidak ingin para peternak menunggu distribusi vaksinasi dari pemerintah. Sebab, harga
    vaksin PMK
    terbilang murah dengan rentang Rp 17.000 hingga Rp 25.000 per dosis.
    “Saya mengimbau kepada siapapun, baik itu pengusaha perorangan, ya, peternak, enggak perlu menunggu divaksin negara. Vaksin itu harganya Rp 17.000 – Rp 25.000,” kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
    Ia menuturkan, harga vaksin itu jauh lebih terjangkau daripada mengambil risiko sapi seharga Rp 30 juta terkena wabah.
    “Daripada sapi yang nilainya Rp 30 juta lebih terkena PMK, lebih baik pengadaan vaksin mandiri juga kita sangat mendorong, karena harganya bisa diakses dan tersedia,” ucap Sudaryono.
    “Jadi enggak perlu nunggu sampai sapinya sakit atau vaksin dari negara datang,” imbuh dia.
    Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan,
    Kementerian Pertanian
    menargetkan distribusi 2 juta dosis vaksin untuk mencegah PMK hingga Maret 2025. Sebanyak 400.000 dosis ditargetkan didistribusikan pada Januari 2025.
    “Kita siaga, ya, Kementan siaga, vaksinasi sudah kita jalankan. Insya Allah sampai dengan April, Mei, sampai dengan tengah tahun, kita sudah bisa paling tidak 2 juta dosis kita bisa berikan untuk vaksin. Mau enggak mau harus vaksin,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, wabah PMK terdeteksi di sejumlah wilayah. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, kemudian mengeluarkan surat peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap PMK.
    Surat bernomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025 itu menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan.
    Langkah antisipasi meliputi pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan, penutupan pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK, dan pelibatan peternak serta sektor swasta dalam pengendalian penyakit.
    Menurut data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), dari 9 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 tercatat 4.000 kasus PMK di Indonesia.
    Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan penyebaran penyakit sekaligus menjaga stabilitas sektor peternakan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Impor Garam Industri Dibatasi, Bahan Baku Farmasi Aman?

    Impor Garam Industri Dibatasi, Bahan Baku Farmasi Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA – Industri farmasi dinilai siap untuk menggunakan garam lokal. Pasalnya, produksi garam lokal untuk kebutuhan bahan baku obat dan infus sudah dapat diproduksi oleh pabrikan dalam negeri. 

    Sebelumnya, garam untuk industri farmasi, termasuk untuk cuci darah masih mengandalkan impor. Kendati demikian, pemerintah telah melarang dan membatasi impor garam lewat Peraturan Presiden (Perpres) 126/2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. 

    Sekjen Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) Irfat Hista mengatakan industri farmasi membutuhkan garam sekitar 6.000-6.500 ton sebagai bahan baku untuk cuci darah 4.000 ton, 1.500 ton untuk garam infus, dan 500 ton sisanya untuk vaksin, obat pil, tablet, sirup, dan lainnya.

    “Sekarang sudah ada mesin untuk produksi garam untuk di laboratorium, namanya Garam Pro Analisa Laboratorium, di mana garam itu reagen sifatnya, garam untuk standar uji. Itu kita buat mesin teknologi nya di pabrik saya di Sentul,” kata Irfat kepada Bisnis, Kamis (16/1/2025). 

    Mesin untuk membuat garam farmasi itu saat ini dimiliki oleh PT Karya Daya Sayafarmasi yang dikembangkan sendiri oleh Irfat. Sejak beroperasi 2022, pabrik di Sentul tersebut memproduksi garam farmasi sebanyak 500 ton per tahun. 

    Adapun, produksi garam tersebut untuk memasok bahan baku obat yang digunakan oleh lebih dari 200 perusahaan farmasi, termasuk Kalbe Farma, dan lainnya. 

    Di sisi lain, PT Tudung Karya Daya Inovasi merupakan pabrik garam farmasi kedua yang dimiliki Irfat di wilayah Jawa Timur mampu memasok kebutuhan garam untuk infus sebanyak 1.500 ton. 

    “Kalau untuk cuci darah [garam] itu sebetulnya tidak dikategorikan farmasi karena mereka memang sudah menggunakan garam dari lokal sebagian, ada yang impor juga,” tuturnya. 

    Irfat menerangkan bahwa untuk dapat mendistribusikan produk garam lokal yang dihasilkan pabrikannya, pihaknya telah mendapatkan seritifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

    Sementara, untuk garam yang digunakan cairan cuci darah tidak memerlukan sertifikasi BPOM, melainkan masuk dalam kategori alat kesehatan, sehingga sertifikat yang diperlukan yaitu Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB). 

    Dengan larangan impor garam lewat Perpres 126/2022, Irfat menyebut kebutuhan garam untuk cuci darah yang dipasok lewat PT Intan Jaya Mas sebanyak 4.000 ton itu kini dapat dipasok oleh produsen lokal tersebut. 

    “Jadi, garam farmasi [cuci darah] itu 4.000 ton sebagiannya memang masih diimpor dari Australia, Dominion South yang kategorinya garam farmasi, sebagian garam dari pabrik lokal, enggak jelas garamnya apa,” terangnya. 

    Sebelumnya, selama ini yang memasok garam farmasi untuk global yaitu produsen kimia global, Dominion Salt. Garam yang digunakan kebanyakan datang dari Australia. Seiring berjalan waktu, pemerintah menyadari pentingnya swasembada dan mengembangkan sentra garam nasional.

    Kendati demikian, potensi pengembangan lahan garam perlu diteliti lebih lanjut, sebab tak semua wilayah mampu membudidayakan garam. Salah satu wilayah dengan topografi yang cocok kuntuk produksi garam saat ini yaitu wilayah Madura. 

    “Garam pangan belum bisa sepenuhnya diproduksi di Indonesia karena keterbatasan lahan dan produktivitas, [sehingga] harus diimpor. Garam farmasi lebih parah lagi, selalu diimpor karena enggak ada yang bisa bikin pabriknya,” tuturnya.

  • Kementan Tambah 2.500 Dosis Vaksin PMK untuk Polewali Mandar

    Kementan Tambah 2.500 Dosis Vaksin PMK untuk Polewali Mandar

    Polewali Mandar, Beritasatu.com – Tingginya antusiasme peternak di Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, dalam melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) terhadap ternaknya membuat stok vaksin di Dinas Pertanian dan Pangan setempat habis. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Pertanian (Kementan) akan menambah 2.500 dosis vaksin PMK pada Februari 2025.

    Sebelumnya, Polman hanya menerima 500 dosis vaksin pada awal Januari 2025. Namun, jumlah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan peternak yang khawatir ternaknya tertular PMK.

    “Kami akan menerima tambahan 2.000 dosis vaksin dari Kementerian Pertanian pada Februari. Tambahan ini sangat dibutuhkan karena tingginya permintaan vaksinasi dari peternak,” ujar Kepala UPTD Puskeswan Polman Isnaniah Bagenda, Jumat (17/1/2025).

    Sejak akhir Desember 2024, enam ekor sapi di Kecamatan Tinambung dinyatakan positif PMK berdasarkan hasil laboratorium dari Balai Veteriner Maros. Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Dinas Pertanian dan Pangan Polman telah melakukan langkah-langkah.

    Pertama, vaksinasi serentak yang dilaksanakan di 16 kecamatan dengan prioritas utama di Kecamatan Tinambung. Kedua, pengobatan massal dan disinfeksi. Dilakukan pada wilayah yang terdampak.

    Ketiga, edukasi masyarakat, yaitu memberikan informasi tentang cara mencegah penularan PMK.

    “Sejak kasus pertama ditemukan, kami telah melokalisasi wilayah terdampak dan melakukan pengobatan massal. Disinfeksi dan edukasi masyarakat juga terus dilakukan agar PMK tidak menyebar ke kecamatan lain,” tambah Isnaniah.

    Peternak di Polman mengaku resah sejak PMK mulai mewabah. Kekhawatiran akan penularan membuat mereka berbondong-bondong meminta vaksinasi untuk ternaknya.

    “Peternak sangat antusias untuk melakukan vaksinasi karena mereka takut sapinya tertular PMK. Namun, stok vaksin yang terbatas menjadi kendala utama,” ungkap Isnaniah.

    Dengan tambahan 2.500 dosis vaksin dari Kementan, diharapkan seluruh ternak di Polman dapat divaksinasi untuk mencegah penyebaran PMK lebih lanjut. Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan hewan ternak dan mendukung keberlanjutan peternakan di Indonesia.

  • Cegah Penyebaran PMK, Banyuwangi Tolak Sapi dari Luar Kota

    Cegah Penyebaran PMK, Banyuwangi Tolak Sapi dari Luar Kota

    Liputan6.com, Banyuwangi – Hewan ternak sapi yang diangkut empat kendaraan dari Kabupaten Jember, ditolak masuk Kabupaten Banyuwangi. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat veteriner, Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Nanang Sugianto penolakan sapi dari luar kota tersebut, untuk mencegah penyebaran virus PMK di Banyuwangi. Sebab, kata dia, sapi dari Jember tersebut tidak memiliki surat keterangan sehat hewan dari dinas terkait

    “Kami sempat menolak empat kendaraan tadi dari Kabupaten Jember, kita tolak dengan asumsi bahwa mereka tidak membawa surat kesehatan hewan atau SKHH atau sertifikat veteriner sehingga kita tolak dan kembali ke Jember,” ujarnya, Senin (13/1/2025)

    Kata Nanang, meski sempat terjadi perdebatan, penolakan sapi dari luar kota tersebut juga didukung oleh pedagang dan peternak Banyuwangi. Karena mereka tidak ingin penyebaran PMK semakin meluas di Banyuwangi. “Meskipun sempat  protes tapi usaha kita sangat didukung pedagang lain  dari Kabupaten Banyuwangi. Betul itu. Jadi  luar biasa sekali antusiasme pedagang itu  dan mereka tahu kalau PMK sampai meletus di Banyuwangi, mereka juga ikut rugi karena tidak bisa berdagang” tambah Nanang.

    Dia menambahkan bahwa, hingga Minggu ke dua bulan Januari  ini, jumlah sapi yang positif terpapar virus PMK mencapai 26 ekor sapi. “Dari jumlah itu, hingga saat ini kasus kematian hewan ternak masih nihil. Sehingga Kabupaten Banyuwangi masih tergolong rendah kasus penyebaran PMK dibandingkan daerah lainya di Jawa Timur,” tuturnya.

    Menurut Nanang, untuk vaksin PMK pada tahun 2025  masih kosong. Sebab Pemerintah pusat sendiri pada tahun ini tidak mengalokasikan vaksin PMK. Sehingga masyarakat diminta untuk melakukan vaksin PMK secara mandiri terhadap hewan ternaknya. Karena vaksin PMK selama ini murni bantuan dari Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Kami mendorong para peternak untuk melakukan vaksinasi PMK mandiri, karena vaksin bantuan dari pemerintah pusat belum tersedia. Selain itu, sterilisasi kandang juga penting sehingga penyebaran virus PMK ini bisa ditekan,” pungkasnya.

  • Beda Jenis Varian HMPV Subtipe A dan B, Begini Cara Penularannya

    Beda Jenis Varian HMPV Subtipe A dan B, Begini Cara Penularannya

    Jakarta –

    Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr dr Telly Purnamasari Agus, MEpid menuturkan saat ini ada dua jenis varian Human Metapneumovirus (hMPV) yang beredar di dunia, yaitu subtipe A dan B. Kedua varian tersebut memiliki subgrupnya lagi masing-masing dan memiliki karakteristik yang berbeda.

    dr Telly menjelaskan ada sedikit perbedaan dampak medis yang mungkin muncul dari infeksi subtipe A dan B. Ia mengatakan subtipe A cenderung memberikan dampak klinis yang lebih parah bila dibandingkan dengan subtipe B.

    Hal ini membuat hMPV subtipe A juga seringkali dikaitkan dengan keberadaan wabah.

    “Subtipe A berbeda dengan B. Subtipe yang A itu lebih dampaknya pada gejala klinis itu lebih menunjukkan gangguan pernapasan yang lebih berat dan sering dikaitkan wabah, berbeda dengan subtipe B,” kata dr Telly ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

    Lalu bagaimana dengan subtipe B? Meski infeksinya cenderung lebih ringan, menurut dr Telly varian ini biasanya memiliki prevalensi yang lebih tinggi. Ini khususnya terjadi pada musim-musim tertentu seperti musim dingin atau gugur.

    dr Telly menjelaskan hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa varian yang ada atau paling banyak beredar di Indonesia. Ia menekankan butuh lebih banyak penelitian genetik lagi terkait hMPV untuk bisa mengetahui varian yang ada di Indonesia.

    Ketika penelitian dilakukan dan varian diketahui, hal ini penting untuk penetapan berbagai tindakan tatalaksana penanganan pasien, faktor risiko, intervensi, hingga pengembangan alat diagnosis cepat dan vaksin.

    “Belum ada laporan sepanjang yang saya tahu (terkait subtipe hMPV yang ada di Indonesia),” kata dr Telly.

    Secara umum, infeksi hMPV memiliki gejala infeksi yang sama dengan masalah kesehatan akibat virus lainnya. Adapun gejalanya meliputi, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, mengi, hingga sesak napas.

    Pencegahan infeksi hMPV juga serupa dengan infeksi virus lainnya, misalnya seperti meningkatkan daya tahan tubuh, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, hingga menjaga pola istirahat dan makan yang baik.

    Selama daya tahan tubuh baik, maka sebenarnya infeksi hMPV bisa ditangani dengan mudah oleh masyarakat.

    “Jangan sampai karena COVID selesai, cuci tangannya juga selesai. Pakai masker karena saya nggak tahu di hadapan saya sehat atau tidak, terutama di kerumunan atau keramaian. Terpenting juga adalah mengatur pola istirahat yang cukup, makanan yang sesuai, boleh diet tapi jangan terlalu ketat sampai menurunkan daya tahan tubuh,” tandasnya.

    (avk/naf)

  • Kasus Meningkat, Pemda DIY Percepat Vaksinasi PMK Sapi Perah dan Sapi Potong

    Kasus Meningkat, Pemda DIY Percepat Vaksinasi PMK Sapi Perah dan Sapi Potong

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY telah menerima 11.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) dari Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma Kementerian Pertanian. Vaksinasi langsung digencarkan dengan prioritas sapi perah dan sapi potong di lima wilayah DIY untuk menekan penyebaran penyakit.

    Kepala DPKP DIY Syam Arjayanti menyatakan, 11.000 dosis vaksin ini merupakan tahap awal dari pengajuan 113.450 dosis vaksin PMK yang diajukan ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian.

    “Kasus PMK di DIY meningkat, tetapi belum tersedia anggaran memadai pada awal Januari 2025. Karena itu, kami meminta tambahan 113.450 dosis. Tahap pertama telah didistribusikan ke kabupaten/kota di DIY, fokus pada sapi perah dan sapi potong,” ujarnya, Kamis (16/1/2025).

    Rencana dropping selanjutnya meliputi 34.035 dosis pada Februari 2025, 11.345 dosis masing-masing pada Maret, Juli, dan September 2025, serta 34.035 dosis pada Agustus 2025. Vaksinasi sapi menjadi prioritas, sedangkan vaksinasi kambing dan domba akan melibatkan bantuan dari Bank Indonesia, Bank BPD DIY, dan Baznas.

    Koordinasi dengan Berbagai Pihak
    Syam menjelaskan pentingnya sinergi dengan dokter hewan dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat vaksinasi. 

    “Kami butuh bantuan untuk vaksinasi karena populasi ternak cukup besar. Juga diperlukan obat-obatan dan vitamin untuk meningkatkan stamina ternak. Kami berkoordinasi dengan peternak untuk mempercepat vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak agar kasus tidak menyebar,” tambahnya.

    Meski belum menutup lalu lintas ternak, vaksinasi difokuskan pada daerah sehat (zona hijau). “Kami serahkan prioritas vaksinasi kepada kabupaten/kota, mengingat belum bisa menjangkau seluruh populasi ternak di DIY. Kami juga berharap dukungan CSR untuk memperluas cakupan vaksinasi,” tandasnya soal vaksinasi PMK di wilayahnya.

    Status Tertular dan Langkah Penanganan
    Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 708 Tahun 2024, DIY berstatus tertular PMK, bukan wabah. Oleh karena itu, karantina wilayah belum diterapkan. Namun, langkah-langkah seperti peningkatan biosekuriti, pemberian vitamin, isolasi ternak terpapar, hingga penutupan sementara pasar hewan tetap dilakukan.

    “Peternak tidak perlu panik karena PMK bisa diobati. Kami mendorong peternak untuk mulai membeli vaksin secara mandiri, dengan biaya sekitar Rp 30.000 per dosis yang diberikan dua kali setahun,” ungkap Syam terkait vaksinasi PMK.

    Hingga 15 Januari 2025, tercatat 2.329 kasus PMK di DIY. Sebanyak 20 ternak sembuh, 166 mati, dan 53 dipotong paksa. Kasus aktif tersisa 2.090, mayoritas sapi. Sejak Desember 2024, sebanyak 1.314 ternak telah divaksin, mencakup 16% dari total populasi sapi potong (285.060 ekor) dan sapi perah (2.992 ekor).

    Dengan cakupan vaksinasi yang masih rendah, Pemprov DIY terus mendorong percepatan vaksinasi demi melindungi ternak dan menekan penyebaran PMK.

  • Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak

    Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop imbau koperasi peternak vaksinasi hewan ternak
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengimbau koperasi peternak di Indonesia merawat hewan ternak dengan melakukan vaksinasi untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Ini memang vaksin ya, harus vaksin menurut saya,” ujar Budi Arie saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Rabu.

    Terlebih, kata dia lagi, Indonesia sudah mampu memproduksi vaksin PMK yang diharapkan mampu menekan jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK.

    Sebelumnya, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian telah menyalurkan 124.225 dosis vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) tahap awal, guna menangani penyebaran penyakit hewan ternak tersebut.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pada 2025 Kementan menyiapkan 4 juta dosis vaksin PMK yang akan didistribusikan secara bertahap kepada 25 provinsi dengan kasus PMK.

    “Dari 4 juta dosis vaksin yang disiapkan pada 2025, sebanyak 124.225 dosis vaksin telah didistribusikan ke tujuh provinsi dan unit pembibitan,” kata Agung.

    Dia merinci tujuh provinsi penerima vaksin tahap pertama tersebut meliputi Jawa Barat dengan 20.000 dosis; Sumatera Barat (20.000 dosis), Sumatera Selatan (10.000 dosis), Sulawesi Barat (10.000 dosis), Jawa Tengah (40.000 dosis), Bali (17.000 dosis), Bangka Belitung (4.000 dosis), dan unit pembibitan ternak (3.225 dosis).

    Ia menuturkan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara bertahap sesuai permintaan dinas provinsi.

    Kementan menargetkan 400.000 dosis didistribusikan pada Januari, 1,2 juta dosis pada Februari, dan 400.000 dosis lagi pada Maret.

    Sumber : Antara

  • Kota Blitar Dapat Jatah 300 Dosis Vaksin PMK dari Kementan, Bakal Dibagikan ke Tiga Kecamatan

    Kota Blitar Dapat Jatah 300 Dosis Vaksin PMK dari Kementan, Bakal Dibagikan ke Tiga Kecamatan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

    TRIBUNJATIM.COM, BLITAR – Kota Blitar mendapat jatah 300 dosis vaksin penyakit mulut dan kaku (PMK) dari Kementerian Pertanian (Kementan). 

    Sebanyak 300 dosis vaksin PMK itu akan dibagi di tiga kecamatan di Kota Blitar.

    “Kemarin, kami mendapat 300 dosis vaksin PMK dari pusat. Vaksin itu akan kami bagi di tiga kecamatan masing-masing 100 dosis,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar, Dewi Masitoh, Kamis (16/1/2025). 

    Dewi mengatakan, 300 dosis vaksin PMK itu masih sangat kurang jika dibandingkan kebutuhan vaksinasi PMK di Kota Blitar. 

    Populasi sapi di Kota Blitar saat ini sekitar 3.700 ekor dan populasi kambing sekitar 5.000 ekor. 

    Vaksin PMK ini, kata Dewi, akan diberikan kepada sapi yang memang belum pernah mendapat vaksinasi. 

    Tahap awal vaksinasi PMK sebanyak tiga kalo dengan jarak vaksin pertama ke vaksin ke dua satu bulan, lalu vaksin kedua ke vaksin ketiga jaraknya tiga bulan. 

    “Selanjutnya vaksin booster jaraknya enam bulan. Satu ekor sapi dalam setahun minimal dua kali vaksin booster,” ujarnya. 

    Menurutnya, selain dari pemerintah pusat, daerah juga akan mendapatkan kuota vaksin PMK dari Pemprov Jatim. 

    Informasi, vaksin PMK dari Pemprov Jatim turun pada akhir Januari 2025.

    “Kota Blitar dapat berapa dosis, kami belum tahu. Informasinya akhir Januari ini turun vaksin PMK dari provinsi,” katanya. 

    Dikatakannya, perkembangan kasus PMK di Kota Blitar saat ini ada 34 kasus dan 5 ekor sapi di antaranya mati. 

    DKPP terus mengimbau para peternak waspada dengan penyebaran kasus PMK dengan menjaga kebersihan kandang dan kesehatan sapi.

    “Karena belum ada status wabah dari pemerintah pusat, untuk sementara Pasar Hewan Dimoro tetap buka. Tapi, kami memperketat skrining lalu lintas sapi di Pasar Hewan Dimoro,” ujarnya

  • Tekan Penyebaran PMK, Pemerintah Kabupaten Jombang Segera Tutup Pasar Hewan

    Tekan Penyebaran PMK, Pemerintah Kabupaten Jombang Segera Tutup Pasar Hewan

    Jombang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jombang akan menutup seluruh pasar hewan di wilayahnya dalam waktu dekat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi yang terus meningkat.

    Hingga saat ini, jumlah kasus PMK di Jombang telah mencapai 600 dengan total kematian 49 ekor sapi. Pekan lalu, jumlah kasus masih berada di angka 400-an dengan 19 ekor sapi yang mati.

    Pelaksana Tugas Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, M Saleh, menyatakan bahwa penutupan pasar merupakan langkah paling efektif untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas dan mengendalikan lalu lintas ternak dari luar daerah.

    “Hasil koordinasi tadi juga sudah ada keputusan dalam waktu dekat, salah satunya soal penutupan pasar hewan. Itu solusi terbaik untuk menutup arus lalu lintas hewan dari beberapa kota, karena kabupaten/kotatetangga juga sudah ditutup,” ungkap Saleh, Kamis (16/1/2025).

    Meski demikian, Saleh belum dapat memastikan kapan pasar hewan di Jombang akan resmi ditutup. Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE) dari Bupati Jombang sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut.

    “Kita harus menunggu SE (surat edaran) dulu dari bupati, ini sedang berproses. Pokoknya dalam waktu dekat ini, satu sampai lima hari,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Saleh menegaskan bahwa lonjakan kasus PMK di Jombang masih terus terjadi. Oleh karena itu, pihaknya berharap bantuan dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, terutama dalam hal distribusi vaksin PMK.

    “Saat ini jumlah sapi yang terinfeksi PMK kisaran 600 ekor. Kami juga menunggu bantuan pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi, kaitannya dengan vaksin PMK,” pungkas mantan Kepala Dinas Sosial Jombang tersebut. [suf]

  • Hampir 60 ribu hewan penular rabies di DKI divaksinasi sepanjang 2024

    Hampir 60 ribu hewan penular rabies di DKI divaksinasi sepanjang 2024

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa sebanyak 59.225 ekor Hewan Penular Rabies (HPR) seperti kucing, anjing, kera dan musang telah divaksinasi sepanjang tahun 2024.

    Tak hanya itu, Dinas KPKP DKI Jakarta seperti disampaikan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, juga memberikan 5.961 dosis vaksin untuk mencegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi, kerbau, kambing dan domba.

    Kemudian, ada sebanyak 338 kuda divaksinasi tetanus sebagai upaya peningkatan kesehatan hewan ternak.

    “Selain itu, vaksinasi penyakit brucellosis, anthrax serta Lumpy Skin Disease (LSD) pada sapi juga menjadi prioritas,” ujar Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Suharini Eliawati.

    Eliawati menuturkan program vaksinasi pada hewan merupakan langkah strategis dalam mendukung Jakarta sebagai kota global yang menjamin keamanan produk asal hewan dan meningkatkan produksi sektor peternakan.

    “Pelayanan ini tidak hanya memastikan kesehatan hewan, tetapi juga memberikan jaminan terhadap keamanan produk hewan untuk masyarakat,” kata dia.

    Dinas KPKP DKI Jakarta menunjukkan komitmennya untuk menjaga kesehatan hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternak di wilayah Jakarta melalui berbagai program tersebut.

    “Kami akan terus meningkatkan cakupan vaksinasi ke depan,” kata Eliawati.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025