Xcloud.id

Produk: vaksin

  • Pentingnya Vaksin Influenza Mencegah Infeksi Pernapasan, Khususnya Bagi Lansia, Ini Kata Dokter – Halaman all

    Pentingnya Vaksin Influenza Mencegah Infeksi Pernapasan, Khususnya Bagi Lansia, Ini Kata Dokter – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Vaksin influenza menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah infeksi pernapasan, terutama bagi lansia dan kelompok rentan lainnya. 

    Dokter spesialis paru dan pernapasan dr. Gatut Priyonugroho, Sp.P(K)-Onk., FISR, menjelaskan bahwa vaksin ini sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko komplikasi akibat influenza.

    “Vaksin influenza sebenarnya sudah lama tersedia, hanya saja belum menjadi bagian dari program nasional. Vaksin ini sangat penting, terutama bagi lansia, karena angka kematian akibat influenza meningkat drastis pada kelompok usia ini,” kata dr. Gatut di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

    Ia menjelaskan bahwa influenza dapat merusak saluran napas dan membuatnya lebih rentan terhadap infeksi sekunder seperti bakteri dan jamur, yang bisa berujung pada perawatan intensif di ICU atau bahkan kematian. 

    Oleh karena itu, vaksinasi influenza menjadi langkah pencegahan yang sangat dianjurkan.

    Influenza merupakan penyakit yang ditularkan melalui udara atau true airborne, yang berarti virus ini selalu ada di udara dan jumlahnya meningkat pada musim tertentu, seperti musim hujan di Indonesia. 

    Dalam penelitian di negara lain, jumlah virus di udara saat wabah bisa meningkat hingga 100 kali lipat dibandingkan dengan musim biasa.

    “Virus ini terus mengalami mutasi, itulah sebabnya vaksin influenza harus diperbarui setiap enam bulan. Jika tidak memungkinkan, vaksinasi setahun sekali juga tetap bisa memberikan perlindungan. Yang terpenting, semakin sering seseorang divaksin, semakin baik daya tahan tubuhnya terhadap virus influenza,” jelasnya.

    Meski vaksin influenza tidak secara langsung melindungi dari penyakit lain seperti Human Metapneumovirus (HMPV) atau COVID-19, vaksinasi tetap membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. 

    Dengan daya tahan tubuh yang lebih kuat, risiko terkena berbagai virus pernapasan lainnya bisa berkurang.

    “Influenza sering dianggap sepele, padahal pada kelompok rentan, infeksi ini bisa memicu komplikasi serius. Dengan vaksinasi yang rutin, kita bisa menekan angka kejadian penyakit yang lebih berat,” ungkap dr. Gatut.

    Selain vaksinasi, masyarakat juga disarankan untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat, mencuci tangan secara rutin, menggunakan masker saat berada di tempat umum, serta menjaga daya tahan tubuh dengan asupan gizi seimbang dan olahraga teratur.

  • Disinggung Trump, Negara Mana yang Paling Banyak Sumbang Dana ke WHO?

    Disinggung Trump, Negara Mana yang Paling Banyak Sumbang Dana ke WHO?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ikut menyinggung sumbangan dana yang selama ini dikeluarkan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini menjadi salah satu alasan di balik keputusan kontroversial AS keluar dari keanggotaan WHO.

    Mengingat, AS menjadi penyumbang dana terbesar dalam pendanaan WHO. Diikuti organisasi Bill Gates & Melinda Foundation. Dalam pengumumannya, Trump bahkan menyoroti keterlibatan China dalam pendanaan WHO yang 90 persen lebih rendah dari AS.

    Berbicara di Gedung Putih, ia menuding WHO bias terhadap China. “WHO menipu kita,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.

    Dikutip dari laman resmi WHO, berikut sumber pendanaan WHO dari sejumlah negara dan organisasi berdasarkan pemantauan di Selasa (21/1):

    Amerika Serikat: 14,53 persen (terbanyak untuk pengendalian atau eradikasi penyakit polio yakni 24,44 persen dari total pendanaan)Bill & Melinda Gates Foundation: 13,67 persen (untuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau disabilitas)Gavi Alliance: 10,49 persen (19,35 persen pendanaan untuk kedaruratan kesehatan akut yang perlu ditanggapi dengan cepat, memanfaatkan kapasitas nasional dan internasional yang relevan, 5,18 persen untuk peningkatan akses obat-obatan, vaksin, diagnostik, dan alat untuk perawatan kesehatan primer)European Commission: 7,82 persen (4,74 persen untuk pencegahan epidemi dan pandemi)World Bank: 4,02 persen (4,03 persen pendanaan untuk menanggapi keadaan darurat kesehatan, respons yang cepat)Jerman: 3,29 persen (pendanaan kesiapan negara untuk kondisi darurat)Kanada: 2,32 persen (1,63 persen sebagai strategi pencegahan untuk penyakit prioritas di wilayah rawan pandemi atau wabah)European Investment Bank 2,27 (beberapa pendanaan diberikan untuk penanganan lingkungan yang sehat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan)United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: 2,27% (mendukung dan memberdayakan penanganan faktor risiko kesehatan)Miscellaneous: 2,02% (mengupayakan hal yang aman dan adil melalui penanganan faktor penentu kesehatan)Rotary International: 1,78% (program khusus penelitian, pengembangan, dan pelatihan penelitian dalam reproduksi manusia)India: 1,58% (penguatan kepemimpinan, tata kelola, dan advokasi untuk kesehatan, membantu negara-negara siap secara operasional untuk menilai dan mengelola risiko dan kerentanan wabah).

    China Peringkat Berapa?

    Jauh dari AS, China ‘hanya’ menyumbang 0,35 persen dari total pendanaan WHO di peringkat ke-41.

    Dampak dari keluarnya AS kepada aspek pendanaan juga disoroti Mantan Direktur WHO Asia Tenggara Prof Tjandra Yoga Aditama. Prof Tjandra menilai WHO perlu melalukan upaya rekayasa finansial. Semata-mata demi menjaga kesehatan global tetap terlaksana dengan baik.

    “Anggaran WHO akan terkena dampak cukup bermakna kalau kontribusi dari Amerika Serikat dihentikan,” sorotnya.

    (naf/kna)

  • Trump Titahkan AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

    Trump Titahkan AS Keluar dari WHO, Apa Dampaknya Bagi Dunia?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memutuskan untuk mengeluarkan Negeri Paman Sam dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal ini terjadi sesaat setelah Trump dilantik menjadi Presiden, Senin (20/01/2025).

    Trump menyebut serangkaian alasan dalam keluarnya AS dari WHO. Ini termasuk penanganan pandemi Covid-19 yang dianggap buruk dan kegagalan organisasi tersebut dalam melakukan reformasi yang mendesak.

    “WHO menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari AS,” ungkap Trump, seraya menambahkan bahwa kontribusi China jauh lebih kecil.

    Menanggapi rencana Trump tersebut, Jerman pun turun tangan berupaya melobi Trump untuk tidak meninggalkan WHO. Menteri Kesehatan Jerman, Karl Lauterbach, mengatakan bahwa keluarnya AS dari WHO memiliki dampak yang besar bagi infrastruktur kesehatan global.

    “Kami akan mencoba membujuk Donald Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini,” ucapnya, dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025).

    Jerman adalah donor nasional terbesar kedua bagi WHO, yang menyumbang sekitar 3% dari pendanaan lembaga tersebut.

    Dalam reaksi pertama Badan Kesehatan PBB terhadap langkah AS tersebut, Juru Bicara WHO Tarik Jašarević mengatakan bahwa pihaknya meminta Trump untuk kembali memikirkan dampak dari langkahnya itu.

    “Kami berharap AS mempertimbangkan kembali, dan kami sangat berharap akan ada dialog yang konstruktif demi kepentingan semua orang, bagi warga Amerika tetapi juga bagi orang-orang di seluruh dunia,” tuturnya.

    Dampak AS Keluar dari WHO

    Lantas, apa saja dampak bila AS benar-benar keluar dari WHO?

    Keluarnya AS dari WHO ternyata memiliki sejumlah dampak bagi kesehatan dunia. Berikut daftarnya, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (21/01/2025):

    1. Donor

    AS menyumbang sekitar 18% pendanaan untuk WHO. Diketahui, anggaran dua tahun lembaga tersebut untuk tahun 2024-2025 adalah US$ 6,8 miliar.

    Pada periode tersebut, AS membiayai 75% program WHO untuk HIV dan penyakit menular seksual lainnya. Selain itu, lebih dari setengah kontribusi dana itu untuk memerangi tuberkulosis, data lembaga tersebut menunjukkan.

    Di luar WHO, AS sejauh ini merupakan donor kesehatan global teratas di dunia. Washington tercatat memberikan US$ 15,8 miliar pada 2022.

    2. Pandemi

    Trump juga skeptis tentang negosiasi yang dipimpin WHO untuk perjanjian pascapandemi Covid-19 yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas global saat ancaman kesehatan berikutnya menyerang.

    Miliarder sekutu Trump, Elon Musk, mengatakan negara-negara tidak boleh “menyerahkan wewenang” kepada WHO. AS juga akan menghentikan negosiasi dalam perjanjian tersebut sementara penarikannya terus berlanjut.

    3. Staf AS di Jenewa

    Perintah Trump juga mengatakan bahwa staf dan kontraktor AS yang bekerja dengan WHO akan ditarik dan dipindahkan.

    Diketahui, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) sebelumnya telah bekerja sama erat dengan WHO terkait karyawan AS. Tercatat, Washington menempatkan sekitar 30 staf di Jenewa dan berkolaborasi dalam penelitian dan wabah.

    4. Pengawasan Wabah Dunia

    AS, seperti negara anggota WHO lainnya, merupakan bagian dari jaringan pengawasan influenza global yang diawasi oleh WHO.

    Di antara hal-hal lain, kelompok tersebut memberikan saran tentang komposisi vaksin flu musiman tahunan.

    Di luar kerja samanya dengan WHO, AS juga mendanai banyak program kesehatan global lainnya.

    5. Kampanye Melawan AIDS

    AS merupakan penyandang dana utama dalam perang melawan HIV. Sebagian besar berasal dari PEPFAR, Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR).

    Rencana tersebut baru disahkan kembali oleh Kongres selama satu tahun tahun lalu setelah klaim konservatif bahwa beberapa penerima hibah mempromosikan aborsi. Otorisasi tersebut berakhir pada bulan Maret.

    6. Aborsi

    Pada masa jabatan terakhirnya, Trump memberlakukan kembali apa yang disebut “Kebijakan Mexico City”, yang mewajibkan badan amal asing yang menerima dana keluarga berencana AS untuk menyatakan bahwa mereka tidak menyediakan layanan atau memberikan nasihat tentang aborsi.

    Ia memperluas kebijakan tersebut, yang dikenal oleh para kritikus sebagai “aturan pembungkaman global”, dengan menindak badan amal yang mendanai kelompok lain yang mendukung aborsi. Trump juga memangkas dana untuk Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), yang menangani kesehatan reproduksi.

    7. Vaksin

    Dengan Robert F. Kennedy Junior yang skeptis terhadap vaksin dicalonkan sebagai Menteri Luar Negeri untuk kesehatan, pendekatan pemerintahan Trump terhadap vaksinasi, baik di dalam negeri maupun internasional masih belum jelas.

    Namun, selama pemerintahan terakhir Trump, kontribusi untuk kelompok vaksin global, Gavi, tetap hampir sama seperti di bawah pendahulunya dari Partai Demokrat di Gedung Putih, Joe Biden

    Pendanaan juga tetap pada tingkat yang sama untuk Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, pelaku kesehatan global utama lainnya.

    8. Penelitian

    Badan-badan kesehatan di AS menanggapi keadaan darurat dan wabah di seluruh dunia, dan juga menetapkan norma dan standar untuk obat-obatan dan keamanan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dan CDC.

    National Institutes of Health AS juga merupakan salah satu pusat penelitian terkemuka di dunia dan mendanai upaya kesehatan global di seluruh dunia, mulai dari upaya memerangi mpox hingga Ebola.

    Peran global AS di bidang-bidang ini di bawah Trump belum jelas, dan kemungkinan akan dipengaruhi oleh peristiwa dan prioritas. Misalnya, Trump mendirikan Operation Warp Speed, untuk menggarap vaksin Covid-19.

    (wia)

  • Lindungi Sapi, Wamentan Dorong Pemda Anggarkan Vaksin PMK

    Lindungi Sapi, Wamentan Dorong Pemda Anggarkan Vaksin PMK

    Jakarta, FORTUNE – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono mendorong pemda menyiapkan Anggaran khusus vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk melindungi hewan ternak seperti sapi. Vaksinasi PMK ini bertujuan guna menanggulangi penyebaran PMK di Tanah Air.

    Sudaryono menuturkan, keterlibatan pemda untuk ikut serta dalam pemenuhan dosis vaksinasi PMK ini dalam rangka mendukung kebutuhan di seluruh Indonesia.

    “Kita punya dosis 4 juta dan itu tidak akan cukup memenuhi kebutuhan vaksin sapi nasional. Oleh karena itu, kami imbau pemerintah daerah harus menyiapkan anggran khusus untuk vaksin,” kata Sudaryono, Selasa (21/1).

    Menurut dia, pemberian vaksinasi pada sapi ternak sangat penting dilakukan untuk mencegah penyebaran PMK yang dapat berkembang dengan cepat. Selain itu, Sudaryono pun menekankan bahwa vaksinasi PMK harus dilakukan secara masif dan merata di seluruh Tanah Air.

    Lanjut dia, hal itu penting dilakukan agar tak mengganggu target swasembada daging nasional.

    “Sekarang ada beberapa kasus PMK di beberapa daerah. Ini harus kita antisipasi, baik melalui isolasi maupun pemberian vasksin secara rutin. Kami juga terus lakukan monitoring (pemantauan) dengan menyediakan 4 juta dosis,” ujar Sudaryono.

    Kemudian dia mendorong sektor swasta dan pengusaha untuk membeli vaksin secara mandiri dan melakukan vaksinasi di tingkat peternak. Sudaryono mengeklaim, harga vaksin yang terjangkau sekitar Rp17 ribu–Rp25 ribu per dosis memungkinkan perusahaan untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi.

    “Harga vaksin itu murah Pak, satu dosis Rp17.000–Rp25.000, hanya seharga satu bungkus rokok. Jadi kami mendorong perusahaan untuk melaksanakan vaksin mandiri,” kata dia.

    Sudaryono berharap, PMK dapat dikendalikan dengan lebih efektif dan populasi sapi di Indonesia dapat terlindungi dari penyebaran penyakit tersebut.

    Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Selasa (21/1) masih ada 323 ekor hewan ternak yang terkena kasus PMK dan 3 mati akibat PMK per kemarin, Senin (20/1). Kasus ini telah dilaporkan dari 6 provinsi; 22 kabupaten atau kota; 48 kecamatan; 82 desa.

  • Alasan AS Tarik Diri dari Keanggotaan WHO, Salah Satunya Terkait COVID-19

    Alasan AS Tarik Diri dari Keanggotaan WHO, Salah Satunya Terkait COVID-19

    Jakarta –

    Presiden Donald Trump menepati janjinya sebelum pemilihan untuk menarik Amerika Serikat dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam salah satu dari banyak perintah yang dikeluarkan setelah pelantikannya, ia mengumumkan dimulainya proses penghentian keanggotaan AS di badan PBB yang mengawasi masalah kesehatan global tersebut.

    Kekecewaan Trump terhadap WHO bermula dari puncak era COVID-19. Ia berulang kali mengkritik organisasi tersebut karena terlalu lambat menanggapi pandemi dan “dimiliki dan dikendalikan oleh China.”

    Melalui laman White House, Trump menyatakan AS sempat menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2020 karena kesalahan penanganan organisasi tersebut terhadap pandemi COVID-19 yang muncul dari Wuhan, China, dan krisis kesehatan global lainnya. WHO disebut gagal dalam mengadopsi reformasi yang sangat dibutuhkan dan ketidakmampuannya untuk menunjukkan independensi dari pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota WHO.

    “Selain itu, WHO terus menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari Amerika Serikat, jauh dari proporsi pembayaran yang ditetapkan oleh negara-negara lain. China, dengan populasi 1,4 miliar, memiliki 300 persen populasi Amerika Serikat, tetapi memberikan kontribusi hampir 90 persen lebih sedikit kepada WHO,” tulis pernyataan tersebut.

    Butuh waktu satu tahun agar janji Trump menjadi resmi. Itulah jangka waktu yang ditetapkan AS untuk penarikan di masa mendatang saat bergabung dengan badan kesehatan global tersebut pada tahun 1948.

    Pada masa jabatan pertama Trump, ia sempat menghentikan pendanaan untuk WHO dan memulai proses penarikan. Namun sebelum batas waktu satu tahun tercapai, Biden menjabat dan segera mengubah arah.

    Dikutip dari laman NPR, konsekuensi dari pengumuman ini bagi WHO sangat signifikan. Mereka bisa dibilang akan kehilangan anggota terpenting mereka dan sejauh ini merupakan donor terbesar. AS memberikan sekitar USD 1,284 miliar kepada WHO selama tahun 2022 dan 2023, ratusan juta dolar lebih banyak daripada Jerman, donor kedua.

    Para pengkritik Trump percaya bahwa AS juga akan menghadapi konsekuensi. WHO memantau ancaman kesehatan global, mengevaluasi vaksin dan pengobatan baru, mengoordinasikan respons terhadap krisis kesehatan yang muncul serta masalah yang sedang berlangsung dan memberikan dukungan ahli kepada negara-negara, terutama ketika mereka menghadapi keadaan darurat kesehatan.

    AS disebut akan kehilangan akses mudah ke data penting tentang wabah dan posisi di meja perundingan ketika standar kesehatan ditetapkan dan respons penyakit diputuskan.

    “Ini adalah keputusan yang paling dahsyat,” kata Lawrence Gostin, profesor hukum kesehatan global di Universitas Georgetown dan direktur Pusat Hukum Kesehatan Global WHO.

    “[Ini] adalah luka parah bagi kepentingan nasional Amerika dan keamanan nasional kita. Ini benar-benar akan membuat badan-badan kita seperti CDC [Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit] dan NIH [Institut Kesehatan Nasional] menjadi buta,” tegasnya.

    (kna/kna)

  • Mudahkan Pemantauan, DKPP Kabupaten Kediri Pasang Eartag pada Sapi yang Sudah Divaksin PMK

    Mudahkan Pemantauan, DKPP Kabupaten Kediri Pasang Eartag pada Sapi yang Sudah Divaksin PMK

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri kembali melakukan pemasangan eartag pada ternak sapi yang telah menerima vaksin PMK.

    Eartag merupakan tanda identifikasi berbentuk label yang dipasang di telinga sapi yang bertujuan untuk mempermudah pendataan serta memastikan hewan ternak telah divaksinasi. 

    Plt Kepala DKPP Kabupaten Kediri, drh. Tutik Purwaningsih, menjelaskan bahwa pemasangan eartag kali ini memanfaatkan sisa stok yang masih tersedia dari program tahun 2022-2023 saat wabah PMK melanda Kediri. Dengan adanya tanda ini, pihaknya dapat lebih mudah memantau perkembangan kesehatan sapi pasca vaksinasi.  

    “Kami manfaatkan eartag yang masih tersisa agar dapat digunakan kembali. Ini sangat membantu dalam pendataan dan pemantauan ternak yang sudah divaksin atau belum,” kata Tutik saat dikonfirmasi, Senin (20/1/2025). 

    Namun, Tutik mengakui masih ada beberapa peternak yang enggan menggunakan eartag, dengan alasan bahwa sapi mereka sudah pernah dipasangi tanda tersebut sebelumnya.

    Meski begitu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada peternak mengenai pentingnya pemasangan eartag sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran PMK.  

    “Kami tetap memasang eartag meskipun sapi dalam kondisi sehat dan sudah sembuh. Langkah ini menjadi bagian dari upaya maksimal kami untuk menekan penyebaran PMK, termasuk dengan adanya penutupan sementara pasar hewan,” imbuhnya.  

    Selain pemasangan eartag, DKPP Kabupaten Kediri juga terus menggencarkan vaksinasi PMK ke 26 kecamatan. Saat ini, pihaknya mendistribusikan sekitar 200-250 dosis vaksin per wilayah untuk mempercepat cakupan vaksinasi.  

    “Kami menyadari jumlah vaksin yang tersedia masih belum mencukupi seluruh kebutuhan. Namun, vaksinasi terus kami optimalkan agar semua sapi bisa mendapatkan perlindungan. Targetnya, akhir Januari 2025 seluruh vaksin harus sudah tersalurkan, bahkan kalau bisa lebih cepat,” jelas Tutik.

    Dalam pelaksanaan vaksinasi, sapi yang masih sehat menjadi prioritas utama, terutama yang belum pernah menerima vaksin sebelumnya. Berdasarkan evaluasi dari akhir 2024 hingga awal 2025, banyak kasus PMK ditemukan pada sapi potong yang belum mendapatkan vaksinasi. Oleh karena itu, DKPP memfokuskan program ini untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.  

    “Kami memprioritaskan vaksinasi untuk sapi yang masih sehat dan belum pernah divaksin. Sementara untuk sapi yang sudah terinfeksi PMK, kami melakukan pengobatan secara terpisah guna mencegah risiko penularan silang,” pungkasnya.  

  • PMK Merebak di Sidoarjo, Dinas Pangan dan Pertanian Berencana Tutup Sementara Pasar Hewan

    PMK Merebak di Sidoarjo, Dinas Pangan dan Pertanian Berencana Tutup Sementara Pasar Hewan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

    TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Penyakit mulut dan kuku (PMK) merebak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

    Sedikitnya ada sekira 135 kasus yang belakangan ini terjadi.

    Dari jumlah itu, sembilan ekor sapi mati karena terinfeksi. 

    Data di Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo mencatat, pada awal Januari 2025 lalu, ada 42 sapi terinfeksi PMK.

    Sekarang jumlahnya meningkat tajam.

    Sampai 20 Januari 2025 bertambah menjadi 135 kasus.

    Dengan rincian sakit 109 sapi, 9 sapi mati, dan potong paksa ada 17 sapi. 

    “Jumlahnya memang meningkat. Dan sejauh ini masih belum ada yang sembuh ketika sapi terjangkit PMK,” sebut Kepala Bidang Produksi Peternakan Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, drh Tony Hartono, Senin (20/1/2025). 

    Menurut dia, salah satu penyebab tingginya angka sapi terinfeksi PMK karena banyaknya kiriman sapi dari luar daerah.

    Kebanyakan adalah sapi yang didatangkan sebagai persiapan kurban. 

    “Sapi-sapi yang didatangkan ke Sidoarjo tersebut ternyata ada yang terinfeksi PMK, sehingga gampang menular ke sapi lainnya,” kata dia. 

    Ketika sudah terjangkit PMK, para peternak terpaksa ada yang harus memotong paksa sapinya sebelum mati.

    Itu dilakukan untuk mengantisipasi kerugian semakin besar. 

    Tingginya kenaikan kasus tersebut membuat pihaknya kini menerapkan pembatasan lalu lintas hewan secara ketat. 

    Hewan sakit tidak boleh masuk Sidoarjo.

    “Pengirim ternak harus melengkapi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) jika akan distribusi ternak. Baik keluar maupun masuk harus ada SKKH,” jelasnya. 

    Namun, untuk penyekatan hewan di titik perbatasan Sidoarjo saat ini belum sampai dilakukan.

    Hanya penerapan SKKH saja dan sudah disampaikan ke pedagang maupun peternak.  

    Pihaknya juga melakukan pengawasan yang lebih intensif pada daerah terjadinya kasus. 

    Selain itu, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo berencana menutup sementara pasar hewan yang ada di Sidoarjo.

    Namun pelaksanaan rencana tersebut masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Terutama saat menjelang Hari Raya Iduladha mendatang, karena lalu lintas hewan dipastikan akan padat. 

    Terkait pengobatan, sampai saat ini proses pengobatan juga tetap berlangsung.

    Isolasi ternak yang tertular juga sudah dilakukan.

    Pihaknya sudah melakukan pendataan by name by address bagi ternaknya yang tertular.

    Tak hanya itu, saat ini pihaknya juga tengah penyiapan vaksinasi terhadap seluruh ternak sehat pada daerah terancam dengan cakupan minimal 70 persen. 

    Pemkab Sidoarjo sudah menerima bantuan vaksin dari pemerintah pusat. Jumlahnya sekira 3500 dosis.

    Dengan vaksin itu nantinya akan ada vaksinasi massal.

  • Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Susunan Kabinet dan Kepala Lembaga Pilihan Trump

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan segera dilantik, Senin (20/1/2025) waktu setempat. Pria penuh kontroversi itu telah menyiapkan sejumlah nama untuk membantunya di pemerintahan.

    Sejumlah loyalis Trump dipastikan akan membantunya di pemerintahan. Tak hanya itu, beberapa sosok mengejutkan pun turut ditunjuk Trump untuk memperkuat pemerintahannya.

    Berikut daftar nama yang sejauh ini telah diumumkan Trump untuk mengisi kabinet dan sejumlah lembaga tinggi AS:

    Menteri Luar Negeri: Marco Rubio

    Marco Rubio telah menjabat sebagai senator AS dari Florida sejak 2011 dan merupakan wakil ketua Komite Intelijen Senat. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2016 tetapi kalah dalam nominasi Partai Republik dari Trump.

    Menteri Pertahanan: Pete Hegseth

    Pete Hegseth adalah pembawa acara Fox News dan perwira Garda Nasional Angkatan Darat. Ia bertugas dalam perang di Irak dan Afghanistan, serta di Teluk Guantanamo.

    Jaksa Agung: Pam Bondi (Pilihan Kedua)

    Pam Bondi adalah seorang pelobi yang menjabat sebagai jaksa agung Florida dari tahun 2011 hingga 2019. Adapun pilihan pertama untuk posisi ini adalah Matt Gaetz, namun dia mengundurkan diri.

    Menteri Dalam Negeri: Doug Burgum

    Doug Burgum telah menjabat sebagai gubernur North Dakota sejak 2016. Kekayaannya mencapai ratusan juta dolar, terutama karena ia menjual perusahaan perangkat lunaknya ke Microsoft pada 2002. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 dan menjadi pendukung utama Trump ketika ia mengundurkan diri.

    Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan: Robert F. Kennedy Jr.

    Robert F. Kennedy Jr. adalah aktivis antivaksin paling terkenal di Amerika. Ia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024 sebagai seorang Demokrat, kemudian sebagai seorang independen. Ia keluar dari pencalonan pada Agustus 2024 dan mendukung Trump, tetapi ia masih muncul dalam surat suara di beberapa negara bagian.

    Menteri Keuangan: Scott Bessent

    Scott Bessent, 62, adalah seorang miliarder pengelola dana lindung nilai yang saat ini menjabat sebagai CEO, pendiri, dan kepala investasi di Key Square Capital Management di New York. Sebelumnya, ia menjabat sebagai kepala investasi di Soros Fund Management. Bessent merupakan penggalang dana utama kampanye Trump, dan juga menjadi salah satu penasihat ekonomi utama Trump.

    Menteri Perdagangan: Howard Lutnick

    Howard Lutnick adalah CEO miliarder dari perusahaan jasa keuangan Cantor Fitzgerald, wakil ketua tim transisi Trump, pengumpul dana kampanye utama, dan teman lama, sekutu, serta penasihat setia Trump. Lutnick juga merupakan ketua perusahaan pialang BGC Group Inc. dan perusahaan real estat komersial Newmark Group.

    Menteri Transportasi: Sean Duffy

    Sean Duffy adalah mantan perwakilan AS dari Wisconsin, pembawa acara The Bottom Line di Fox Business, dan kontributor di Fox News. Ia menjadi terkenal di The Real World: Boston dan bertemu istrinya Rachel Campos-Duffy di Road Rules: All Stars. Ia juga merupakan pembawa acara Fox News.

    Menteri Energi: Chris Wright

    Chris Wright adalah kepala eksekutif Liberty Energy, sebuah perusahaan fracking yang berpusat di Denver. The New York Times menggambarkannya sebagai “seorang penginjil yang ramah media untuk bahan bakar fosil yang menyebarkan pesan yang menggembirakan bahwa minyak dan gas dapat mengangkat orang keluar dari kemiskinan, sambil meremehkan ilmu iklim.”

    Menteri Pendidikan: Linda McMahon

    Linda McMahon adalah salah satu pendiri World Wrestling Entertainment, yang membangun gulat menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar bersama suaminya kala itu Vince McMahon. Ia memimpin Small Business Administration selama masa jabatan pertama Trump, dan saat ini menjabat sebagai ketua dewan America First Policy Institute, sebuah lembaga pemikir konservatif. Ia telah menjadi pendukung finansial utama kampanye Trump.

    Menteri Tenaga Kerja: Lori Chavez-DeRemer

    Lori Chavez-DeRemer adalah anggota DPR dari Partai Republik moderat yang baru pertama kali menjabat dan mewakili Distrik Kongres Kelima Oregon, tetapi kalah tipis dalam pemilihan ulang pada Hari Pemilihan. Ia juga menjabat sebagai wali kota Happy Valley, Oregon, dari tahun 2011 hingga 2019.

    Chavez-DeRemer adalah anggota Partai Republik pro-serikat pekerja yang langka dan merupakan salah satu dari sedikit anggota DPR dari Partai Republik yang mendukung UU PRO (Protecting the Right to Organize), yang akan memberlakukan perluasan hak-hak buruh yang bersejarah. Ia juga ikut mensponsori undang-undang untuk melindungi tunjangan Jaminan Sosial bagi pekerja sektor publik. Serikat pekerja Teamsters, termasuk presiden Teamsters Sean O’Brien, dilaporkan melobi Trump untuk memilihnya.

    Menteri Pertanian: Brooke Rollins

    Brooke Rollins mengepalai Dewan Kebijakan Dalam Negeri Gedung Putih selama pemerintahan Trump pertama, kemudian mendirikan dan mengepalai lembaga pemikir pro-Trump, America First Policy Institute, yang seperti Project 2025 milik Heritage Foundation, telah berupaya mengembangkan cetak biru untuk pemerintahan Trump kedua.

    Menteri Keamanan Dalam Negeri: Kristi Noem

    Kristi Noem telah menjabat sebagai gubernur South Dakota sejak 2019. Sebelum menjadi gubernur perempuan pertama di South Dakota, ia merupakan satu-satunya wakil negara bagian tersebut di DPR AS selama delapan tahun.

    Menteri Urusan Veteran: Doug Collins

    Doug Collins adalah mantan anggota Kongres AS dari Georgia yang bertugas di DPR dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah seorang pengacara dan veteran yang bertugas dalam perang Irak dan saat ini menjadi pendeta Angkatan Udara Cadangan.

    Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan: Scott Turner

    Scott Turner bermain selama sembilan musim di NFL, dan terlibat dalam politik selama jeda musim. Setelah pensiun, ia akhirnya menjabat dua periode di DPR Texas, lalu bergabung dengan pemerintahan Trump pertama sebagai kepala White House Opportunity and Revitalization Council. Ia sekarang menjadi ketua Center for Education Opportunity di lembaga pemikir pro-Trump America First Policy Institute. Ia juga pernah menjadi pembicara motivasi, dan menjadi pendeta asosiasi di gereja besar Baptis di Plano, Texas.

    Direktur CIA: John Ratcliffe

    John Ratcliffe adalah mantan anggota kongres Texas yang menjabat sebagai direktur intelijen nasional selama tahun terakhir masa jabatan pertama Trump.

    Komisioner FDA: Martin Makary

    Martin Makary adalah seorang dokter bedah di Universitas Johns Hopkins yang, menurut Stat News, adalah seorang selebritas terkenal di dunia medis, sekaligus pengkritik sistem perawatan kesehatan AS. Ia juga merupakan kepala staf medis di firma telehealth Sesame, tamu tetap di Fox News, dan penasihat pemerintahan Trump pertama.

    Direktur CDC: Dave Weldon

    Dave Weldon adalah seorang dokter dan mantan anggota kongres Florida selama tujuh periode. Di Kongres, Weldon merupakan sekutu setia gerakan anti-vaksin dan anti-aborsi.

    Surgeon General: Janette Nesheiwat

    Janette Nesheiwat adalah dokter keluarga dan gawat darurat, kontributor Fox News, dan direktur medis di CityMD, yang mengoperasikan pusat perawatan darurat di New York dan New Jersey. Ia juga memiliki lini suplemen makanan sendiri dan merupakan penulis buku yang akan segera terbit Beyond the Stethoscope: Miracles in Medicine. Julia Nesheiwat, menjabat sebagai penasihat Keamanan Dalam Negeri dalam pemerintahan Trump yang pertama, dan Trump telah menunjuk suami saudara perempuannya, anggota kongres Florida Mike Waltz, sebagai penasihat keamanan nasional untuk pemerintahan keduanya.

    Administrator Medicare dan Medicaid: Mehmet Oz

    Mehmet Oz adalah seorang ahli bedah jantung, tokoh televisi kawakan, dan penggemar berat crudités yang menerima dukungan Trump dalam pemilihan Senat Pennsylvania tahun 2022 tetapi kalah dari John Fetterman. Ia juga dikenal karena mempromosikan klaim kesehatan yang meragukan, dan bertugas di Dewan Kepresidenan Trump untuk Olahraga, Kebugaran, dan Nutrisi selama pemerintahan Trump yang pertama.

    Administrator EPA: Lee Zeldin

    Lee Zeldin menjabat sebagai perwakilan AS dari New York dari tahun 2015 hingga 2023. Ia mencalonkan diri sebagai gubernur New York pada tahun 2022 tetapi dikalahkan oleh Demokrat Kathy Hochul.

    Direktur National Intelligence: Tulsi Gabbard

    Tulsi Gabbard mewakili Hawaii di DPR AS dari tahun 2013 hingga 2021. Ia adalah veteran Garda Nasional yang bertugas di Irak. Gabbard mencalonkan diri sebagai presiden sebagai seorang Demokrat pada tahun 2020 dan mendukung Joe Biden ketika ia mengakhiri kampanyenya. Dua tahun kemudian, ia meninggalkan Partai Demokrat dan menjadi anggota tetap di tempat-tempat sayap kanan seperti Fox News dan CPAC. Ia mendukung Trump sebagai presiden pada tahun 2024.

    Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran: Russell Vought

    Russell Vought menjabat posisi yang sama selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya bekerja sebagai Wakil Presiden di kelompok lobi Heritage Action milik Heritage Foundation. Vought, yang menyebut dirinya sebagai nasionalis Kristen, adalah pendiri Center for Renewing America, salah satu lembaga pemikir yang mempersiapkan pemerintahan Trump kedua, dan ia adalah salah satu penulis cetak biru Project 2025 milik Heritage Foundation.

    Duta Besar NATO: Matthew Whitaker

    Matt Whitaker pernah menjabat sebagai penjabat jaksa agung selama pemerintahan Trump pertama, dan sebelumnya, menjadi Jaksa AS untuk Distrik Selatan Iowa.

    Duta Besar PBB: Elise Stefanik

    Elise Stefanik adalah perwakilan AS dari New York dan anggota peringkat keempat dalam kepemimpinan Partai Republik DPR.

    Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah: Elon Musk dan Vivek Ramaswamy

    Elon Musk adalah orang terkaya di dunia; kepala eksekutif Tesla dan SpaceX; pemilik X dan yang menyatakan dirinya sebagai “Chief Troll Officer.” Dia adalah perwakilan Trump yang paling terkenal dalam pemilihan 2024 dan menggelontorkan US$118 juta ke dalam super-PAC pro-Trump. Vivek Ramaswamy adalah pengusaha bioteknologi yang gagal mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 dan mendukung Trump ketika dia mengundurkan diri

    (luc/luc)

  • Antisipasi Penularan PMK, Sapi Luar Dibatasi Masuk Bojonegoro

    Antisipasi Penularan PMK, Sapi Luar Dibatasi Masuk Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Mengantisipasi penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada sapi, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro mulai menerapkan pembatasan ternak dari luar daerah. Ternak yang masuk ke Bojonegoro akan dibatasi dengan cara penyekatan di wilayah perbatasan.

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnakkan Bojonegoro drh Lutfi Nurrohman mengatakan, penyekatan hewan ternak yang akan masuk ke Bojonegoro dilakukan bersama petugas gabungan dari Disnakkan Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Kodim 0813 Bojonegoro dan BPBD Bojonegoro.

    Penyekatan dilakukan di beberapa titik wilayah perbatasan Kabupaten Bojonegoro. Diantaranya perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Seperti di Kecamatan Kasiman, Padangan, Ngraho, dan Margomulyo. Selain itu juga dilakukan penyekatan di Kecamatan Gondang, Baureno dan Trucuk. “Ini untuk mengantisipasi sapi dari luar yang akan masuk Bojonegoro,” ujarnya, Senin (20/1/2025).

    Dalam waktu dekat, kata drh Lutfi, Pemkab Bojonegoro juga akan memberikan vaksin terhadap sapi yang tersuspek PMK. Datanya, sampai dengan Sabtu (18/1/2025) ada 280 sapi yang dinyatakan suspek PMK.

    “Disnakkan menyiapkan 7.050 dosis vaksin PMK untuk ternak di Bojonegoro, khususnya bagi sapi betina di wilayah sumber bibit. Dan diharap masyarakat tidak menjual sapi yang sakit agar tidak meluas dan segera melapor kepada petugas kecamatan jika ada sapi yang sakit,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Ponorogo Sebar 3.500 Dosis Vaksin PMK untuk Zona Hijau

    Ponorogo Sebar 3.500 Dosis Vaksin PMK untuk Zona Hijau

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 3.500 dosis vaksin untuk menanggulangi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) tiba di Kabupaten Ponorogo. Ribuan dosis vaksin itu, bakal diberikan kepada ternak yang berada di zona hijau di Bumi Reog. Artinya, vaksin PMK tersebut, diberikan kepada ternak yang masih sehat dan belum terinfeksi.

    “Vaksin PMK ini merupakan jatah dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” kata Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (Dispertahankan) Ponorogo, Supriyanto, Senin (20/1/2025).

    Supriyanto kini proses vaksinasi difokuskan di beberapa kecamatan seperti Sooko, Ngebel, Balong, Sukorejo, Pulung, dan Slahung. Pemfokusan vaksin di zona hijau itu, kata Supriyanto kalau ternak yang sudah terinfeksi atau sakit PMK, tidak bisa divaksin. Vaksinasi PMK di zona hijau ini, merupakan bentuk upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk mengurangi persebaran kasus PMK di wilayah Ponorogo.

    Selain vaksinasi, Dipertahankan Ponorogo juga menginstruksikan petugas di pusat kesehatan hewan (puskeswan) untuk terus memantau dan melakukan tindakan pencegahan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka kasus PMK di Ponorogo sehingga wabah tidak meluas. Dengan alokasi vaksin ini, Pemkab Ponorogo optimistis mampu menjaga kesehatan ternak di wilayahnya serta mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah PMK.

    Supriyanto menambahkan, bahwa sebelum mendapatkan vaksin dari Pemerintah Pusat yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemkab Ponorogo telah mengambil langkah proaktif dengan menyediakan vaksin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebanyak 500 dosis vaksin telah diberikan kepada sapi dan kambing milik peternak sejak akhir Desember tahun lalu.

    “Sebelum vaksin dari Pemerintah Pusat ini, kami sudah melakukan pengadaan vaksin PMK sebanyak 500 dosis. Ini respon cepat dalam upaya kami mencegah penyebaran,” tutupnya. [end/beq]