Xcloud.id

Produk: vaksin

  • Menkes AS Setop Rekomendasikan Vaksin COVID-19 untuk Bumil dan Anak-anak

    Menkes AS Setop Rekomendasikan Vaksin COVID-19 untuk Bumil dan Anak-anak

    Jakarta –

    Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tidak akan lagi merekomendasikan vaksin COVID-19 rutin untuk anak-anak yang sehat dan wanita hamil. Hal ini diumumkan oleh Menteri Kesehatan AS Robert F. Kennedy Jr.

    “Kami sekarang selangkah lebih dekat untuk mewujudkan janji @POTUS untuk Membuat Amerika Sehat Lagi,” katanya dalam sebuah postingan di X.

    Kennedy mengatakan vaksin tidak akan lagi direkomendasikan untuk “wanita hamil yang sehat,” tetapi tidak jelas siapa yang akan memenuhi syarat. CDC mendaftarkan kehamilan sebagai kondisi yang menempatkan orang pada risiko tinggi untuk komplikasi COVID-19.

    Perubahan dari CDC terjadi seminggu setelah Komisaris Administrasi Makanan dan Obat-obatan Dr Marty Makary mengumumkan bahwa agensi tersebut berencana untuk membatasi penggunaan vaksin COVID-19 untuk orang tua, anak-anak dan orang dewasa dengan kondisi medis yang mendasarinya.

    Kennedy memiliki sejarah panjang menentang berbagai vaksin, termasuk suntikan COVID-19. Pada tahun 2021, dia mengajukan petisi warga yang meminta agar FDA mencabut otorisasi vaksin. Pada tahun yang sama, dia menggambarkan vaksin COVID sebagai “vaksin paling mematikan yang pernah dibuat,” khususnya karena kasus miokarditis yang jarang terjadi pada pria muda.

    Tidak ada mandat di AS bagi siapa pun untuk mendapatkan vaksin COVID.

    Tetapi para ahli mengatakan bahwa jutaan orang, bahkan mereka yang telah mengalami infeksi COVID sebelumnya, mungkin masih membutuhkan dosis lain karena mereka rentan terhadap penyakit parah dari virus, terutama orang dewasa yang lebih tua, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah dan wanita hamil.

    (kna/kna)

  • Penyebab Kasus TBC di Indonesia Ranking 2 di Dunia, Tembus 1 Juta Kasus

    Penyebab Kasus TBC di Indonesia Ranking 2 di Dunia, Tembus 1 Juta Kasus

    Jakarta –

    Indonesia menjadi salah satu negara dengan kasus tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia. Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia, di bawah India, dengan total 1.090.000 kasus dan 125 ribu kematian.

    India diperingkat pertama memiliki 2,8 juta kasus dengan 315 ribu angka kematian dan di bawah Indonesia ada China dengan 741 kasus dengan 25 ribu angka kematian.

    Sebenarnya apa yang membuat kasus TBC di Indonesia begitu tinggi?

    Spesialis paru dr Erlang Samoedro, SpP(K) berpendapat ada banyak faktor yang memicu tingginya kasus TBC di Indonesia. Beberapa di antaranya status gizi yang cenderung rendah dan angka stunting yang masih cukup tinggi.

    Selain itu, ia juga menyoroti masih banyaknya orang dengan penyakit penyerta atau komorbid yang masih belum tertangani dengan baik, misalnya orang yang terinfeksi human immunodeficiency virus (HIV) atau pengidap diabetes.

    “Komorbid yang menyebabkan terinfeksi TB lebih rentan ya. Terus kemudian ada, karena kita penduduknya padat, itu juga memudahkan terjadinya transmisi antara orang, penularan TB jadi lebih cepat,” jelas dr Erlang ketika dihubungi detikcom, Selasa (27/5/2025).

    “Sehingga Indonesia ini sebenarnya sudah jadi endemik ya, karena kita penduduknya cukup padat, sehingga penyakit-penyakit seperti TB ini jadi penyakit yang ada di mana-mana gitu, pada semua kalangan,” sambungnya.

    dr Erlang juga menyoroti pentingnya vaksin TBC M72 yang kini sedang masuk dalam tahap uji klinis fase 3. Indonesia menjadi salah satu negara yang melaksanakan uji klinis tersebut.

    Ketika di sebagian kalangan masyarakat masih ada keraguan, ia menekankan vaksin yang diberi nantinya sudah melalui uji keamanan dan efikasi yang panjang. Meski kemungkinan efek samping selalu ada, vaksin hanya akan dibagikan pada masyarakat saat sudah terbukti aman.

    Sehingga, masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir secara berlebihan.

    “Ya (pasti diperiksa dulu), itu dari protokolnya. Kemudian semua yang dilakukan apabila ada sesuatu yang di luar (perkirakan), misalnya ada alergia dan segala macam, itu harus cepat diatasi dan peneliti bertanggung jawab untuk itu,” kata dr Erlang.

    “Begitu, ada kejadian satu kejadian saja itu langsung distop biasanya. Jadi ada protokol-protokol keamanan, uji coba keamanannya,” tandasnya.

    (avk/kna)

  • Gaza ‘Krisis’ Obat-obatan, Dokter Terpaksa Amputasi Pasien Tanpa Anestesi

    Gaza ‘Krisis’ Obat-obatan, Dokter Terpaksa Amputasi Pasien Tanpa Anestesi

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkapkan stok peralatan medis di Gaza hampir habis. Terlebih lagi, 42 persen obat pereda nyeri juga telah kehabisan stok.

    “Kami kehabisan stok hampir 64 persen peralatan medis dan kehabisan stok 43 persen obat-obatan esensial, dan 42 persen vaksin,” kata Hanan Balkhy, Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur, dikutip dari Reuters.

    Balkhy mengatakan pihaknya memiliki 51 truk bantuan yang masih menunggu di perbatasan Gaza. Sampai saat ini belum mendapatkan izin untuk memasuki wilayah Palestina.

    “Dapatkah Anda bayangkan seorang ahli bedah (memperbaiki) tulang yang patah tanpa anestesi? Cairan infus, jarum, perban, semuanya tidak tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan,” tegasnya.

    Ia juga menambahkan obat-obatan dasar seperti antibiotik, obat pereda nyeri, dan obat-obatan kronis persediaannya sangat terbatas.

    Sebelumnya, Israel menghentikan semua pengiriman bantuan ke Gaza pada 2 Maret setelah menuduh Hamas mencuri bantuan tersebut, yang dibantah oleh Hamas, dan menuntut pembebasan seluruh sandera yang masih ditahan sejak serangan Hamas di Israel pada Oktober 2023.

    (sao/suc)

  • Wamenkes Ungkap Tantangan Penyediaan Obat Halal di RI, Apa Saja?

    Wamenkes Ungkap Tantangan Penyediaan Obat Halal di RI, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan masih terdapat sejumlah tantangan dalam mengembangkan produk halal di sektor kesehatan.

    Dante mengatakan, ketersediaan bahan baku halal masih menjadi tantangan, mengingat Indonesia masih mengimpor bahan baku obat. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa proses produksi obat mulai dari bahan baku hingga menjadi obat harus dalam kondisi halal.

    “Kadang-kadang harus menemukan inovasi-inovasi khusus supaya menjadi produk halal, itu menjadi sangat penting,” kata Dante dalam sambutannya pada agenda Kumparan Halal Forum, Jakarta Selatan, Selasa (27/5/2025).

    Untuk itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan sejumlah regulasi guna memastikan produk-produk kesehatan yang diproduksi dalam kondisi halal.

    Regulasi itu yakni Peraturan Presiden (Perpres) No.6/2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan No.3/2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal juga memberikan panduan lebih terperinci.

    Menurutnya, sertifikasi halal untuk obat, produk biologi, dan alat kesehatan menjadi penting dalam mengembangkan produk kesehatan halal di Indonesia. Apalagi, mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

    “Halal dan toyib ini menjadi penting,” ujarnya.

    Di sisi lain, State of Global Islamic Economy Report (SGIE Report) 2023 menunjukkan bahwa sektor makanan dan minuman halal, serta farmasi dan kosmetik halal, merupakan pilar utama dalam produk global yang halal.

    Di sektor farmasi, Dante mengatakan bahwa Indonesia telah berperan global dengan mengekspor vaksin di 153 negara, termasuk 53 negara Organisasi Kerjasama Islam (Organisation of Islamic Cooperation).

    Melihat hal ini, Dante menyebut bahwa kepercayaan ini perlu dipertahankan. Mengingat, Indonesia mempunyai aspek ekonomis dan kompetitif di pasar global, khususnya untuk negara dengan penduduk mayoritas Muslim.

    “Jadi kepercayaan ini harus kita pertahankan,” pungkasnya. 

  • Ingat COVID-19 Masih Ada! Tak Perlu Panik, Tapi Sebaiknya Waspada

    Ingat COVID-19 Masih Ada! Tak Perlu Panik, Tapi Sebaiknya Waspada

    Jakarta –

    Di tengah euforia long weekend dan aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal, pakar mengingatkan COVID-19 belum benar-benar hilang. Meski kasus tak lagi seganas di masa puncak pandemi, virus ini masih ada dan terus dipantau ketat para ahli di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    Thailand misalnya, belakangan mencatat 50 ribu kasus COVID-19 dalam sepekan, dengan 5 kasus di antaranya meninggal dunia. Peningkatan dilaporkan selama musim hujan dan mobilitas tinggi. Singapura juga sempat mencatat lebih dari 15 ribu kasus dalam satu minggu terakhir.

    “Beberapa negara tetangga mengalami peningkatan kasus. Itu terjadi karena mereka punya sistem surveilans yang rapi dan konsisten. Bahkan saat situasi normal, mereka tetap rajin mencatat dan melaporkan,” kata Prof Tjandra Yoga Aditama Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020 baru-baru ini.

    Ia menekankan COVID-19 masih eksis di banyak negara yang artinya fluktuasi kasus sangat mungkin terjadi. Hal yahg menjadi kunci, menurutnya, adalah bagaimana otoritas kesehatan terus memantau jumlah kasus, angka kematian, hingga pola genomik virus.

    “Sampai sekarang, belum ada varian baru yang jadi penyebab lonjakan kasus. Varian yang mendominasi masih JN.1 dan turunannya seperti LF.7 dan NB.1.8,” jelasnya.

    Vaksinasi Tambahan

    Meski tidak terjadi lonjakan signifikan, penting untuk tetap melalukan vaksinasi COVID-19 tambahan, terutama bagi kelompok rentan, seperti lansia dan mereka dengan imunitas tubuh lemah.

    “Anjuran umum adalah vaksinasi ulang setahun setelah vaksin sebelumnya. Di Amerika, seperti di New York, toko-toko farmasi seperti CVS masih menyediakan pojok vaksinasi COVID-19, walau kasusnya rendah,” ujar Prof Tjandra.

    NEXT: Langkah penting

    Tiga Langkah Penting

    Menurutnya, ada tiga hal penting yang perlu terus dilakukan pemerintah Indonesia:

    Perkuat surveilans epidemiologik dan genomik di dalam negeri.Pantau ketat dinamika kasus di negara lain, khususnya negara tetangga, lewat kerja sama regional dan global seperti ASEAN dan WHO.Meski belum perlu ada pembatasan perjalanan, kewaspadaan tetap harus dijaga.

    “Jadi, walau belum ada sinyal bahaya besar, kita nggak boleh lengah. COVID-19 masih ada, dan kita harus tetap waspada,” tegas Prof Tjandra.

    Simak Video “Video: Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Bagaimana dengan Indonesia?”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Prancis-Vietnam Kerja Sama Airbus sampai Satelit, Habis Itu ke Indonesia

    Prancis-Vietnam Kerja Sama Airbus sampai Satelit, Habis Itu ke Indonesia

    Jakarta –

    Prancis dan Vietnam menandatangani kerja sama untuk pesawat 20 Airbus sampai kooperasi pada energi nuklir. Kerja sama itu terjadi ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Hanoi untuk menguatkan Prancis sebagai koloni di tengah desakan tarif Amerika Serikat.

    Kunjungan resmi pertama Macron ke Vietnam, yang pertama oleh seorang presiden Prancis dalam hampir satu dekade, menyusul ancaman Presiden AS Donald Trump pada hari Jumat tentang bea masuk 50% atas barang-barang Uni Eropa mulai bulan Juni yang secara tajam memicu ketegangan.

    Melansir CNBC, kesepakatan yang ditandatangani selama kunjungan Macron mencakup pembelian pesawat, kerja sama energi nuklir, kereta api, satelit observasi bumi Airbus, dan vaksin Sanofi. Ini berdasarkan dokumen yang dilihat oleh Reuters.

    Dalam pernyataan kepada pers, Macron menegaskan kembali dukungan Prancis terhadap kebebasan navigasi. Macron menambahkan kemitraan dengan Vietnam ‘mencakup kerja sama pertahanan yang diperkuat’, dengan mengutip penandatanganan sejumlah proyek pertahanan dan antariksa.

    Presiden Vietnam Luong Cuong mengatakan kemitraan pertahanan melibatkan berbagi informasi tentang masalah-masalah strategis dan kerja sama yang lebih kuat dalam industri pertahanan, keamanan siber, dan antiterorisme.

    Prancis diketahui menduduki negara Asia Tenggara itu selama sekitar 70 tahun. Baru pada tahun 1954, Prancis keluar setelah kekalahan besar di Dien Bien Phu di Vietnam utara. Lepas itu, hubungan keduanya perlahan membaik dalam beberapa dekade terakhir.

    Dalam perjalanannya, yang merupakan perjalanan pertama dari tur Asia Tenggara yang mencakup Indonesia dan Singapura, Macron akan mengunjungi sebuah universitas di Hanoi pada hari Selasa. Setelah itu, Macron akan terbang ke Jakarta.

    Di Indonesia, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan Macron dengan Presiden RI Prabowo Subianto berencana mengunjungi beberapa tempat seperti Akademi Militer dan Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Adapun Kemen PU dalam kunjungan Presiden Prancis ini berkaitan dengan persiapan infrastruktur terutama di sekitar kawasan Candi Borobudur.

    Sementara terkait detail kunjungan Presiden Macron bersama Presiden Prabowo ke Candi Borobudur termasuk terkait investasi, pihaknya belum mengetahui.

    “Intinya kami hanya membantu menyiapkan infrastruktur pendukungnya, kalau masalah terkait detail kunjungan Presiden Macron dengan Presiden Prabowo, kami belum bisa memastikan ya, termasuk investasi nantinya, itu kehendak Pak Presiden Prabowo,” ujarnya lagi, sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.

    (ask/afr)

  • Idul Adha 2025 Pasuruan Gencarkan Vaksinasi: Pemeriksaan Hewan Kurban Diperketat Tanpa Penyekatan

    Idul Adha 2025 Pasuruan Gencarkan Vaksinasi: Pemeriksaan Hewan Kurban Diperketat Tanpa Penyekatan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan memastikan tidak akan melakukan penyekatan hewan kurban. Namun demikian, pemeriksaan kesehatan ternak akan tetap dilakukan secara intensif di seluruh wilayah.

    “Kami tidak melakukan penyekatan, tapi tetap melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban untuk mencegah penyebaran penyakit,” ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, Ainur Alfia.

    Ia menjelaskan bahwa vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) terus berjalan dan menjadi fokus utama tahun ini. Menurutnya, selama tahun 2025, vaksinasi dilakukan secara masif di berbagai kecamatan.

    “Untuk PMK, kami tetap lakukan vaksinasi rutin. Dalam setahun ini sudah ribuan vaksin disuntikkan ke sapi milik warga,” jelas Ainur.

    Kasus terbaru PMK yang terjadi di wilayah Kecamatan Lumbang pekan lalu tercatat menyerang 12 ekor sapi. Namun untuk penyakit Lumpy Skin Disease (LSD), Ainur memastikan belum ditemukan kasus baru sepanjang tahun ini.

    “Sampai sekarang, kasus LSD masih nol. Sedangkan untuk PMK, kami terus monitor dan tindaklanjuti segera,” tegasnya.

    Hingga 15 Mei 2025, total kasus PMK yang tercatat di Kabupaten Pasuruan mencapai 237 ekor. Dari jumlah tersebut, 123 ekor masih sakit, 95 sembuh, 17 mati, dan satu ekor dijual.

    “Wilayah paling tinggi kasusnya adalah Kecamatan Grati dengan 46 kejadian, termasuk 10 sapi yang masih sakit,” kata Ainur.

    Ia menambahkan, tahun ini vaksin PMK didistribusikan melalui 13 Koperasi Unit Desa (KUD) dan Unit Dagang (UD) di seluruh Kabupaten Pasuruan. Total sebanyak 17.221 vaksin sudah disuntikkan ke sapi sejak awal tahun.

    “Target distribusi vaksin PMK untuk tahun 2025 ini mencapai 142.844 dosis. Ini bagian dari upaya kami melindungi hewan ternak menjelang Idul Adha,” tutup Ainur. [ada/aje]

  • Jelang Iduladha 2025, Jatim Surplus Hewan Kurban dan Siap Suplai ke Provinsi Lain

    Jelang Iduladha 2025, Jatim Surplus Hewan Kurban dan Siap Suplai ke Provinsi Lain

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa ketersediaan hewan kurban di wilayahnya aman, sehat, dan sesuai dengan syariat Islam. Selain dalam kondisi bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), jumlah hewan kurban di Jatim juga surplus dan siap memenuhi kebutuhan daerah lain di Indonesia menjelang Iduladha 2025.

    “Ketersediaan hewan kurban di Jatim dalam kondisi sangat cukup. Bahkan proyeksi kebutuhan hewan kurban di Jatim tahun 2025 surplus signifikan dibandingkan dengan ketersediaannya,” kata Gubernur Khofifah usai meninjau Peternakan Sapi Sawojajar Farm milik Syaiful Hidayat di Jalan Raya Ngawi Caruban, Prandon, Karang Tengah, Kabupaten Ngawi, Sabtu (24/5/2025).

    Berdasarkan data, kebutuhan sapi kurban di Jatim tahun ini sebanyak 98.388 ekor, sedangkan ketersediaannya mencapai 526.987 ekor. Hal ini menunjukkan surplus sebesar 428.599 ekor.

    Sementara itu, untuk kambing, proyeksi kebutuhannya 346.924 ekor, sedangkan stok mencapai 872.195 ekor, atau surplus 525.271 ekor. Untuk domba, kebutuhan 66.352 ekor dengan ketersediaan 292.251 ekor, sehingga surplus 225.899 ekor. Adapun kerbau, proyeksi kebutuhan hanya 13 ekor, sementara ketersediaannya sebanyak 1.730 ekor atau surplus 1.717 ekor.

    “Bagi masyarakat di luar Jatim bisa mengakses hewan kurban karena ketersediaan hewan kurban di Jatim cukup besar untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat,” tegas Khofifah.

    Dalam kunjungannya ke Sawojajar Farm, Khofifah juga meninjau langsung kondisi kesehatan hewan ternak serta berdialog dengan pemilik peternakan dan tim petugas kesehatan hewan. Di kandang tersebut, terdapat sekitar 158 ekor sapi potong yang terdiri dari sapi lokal dan sapi hasil persilangan.

    “Jelang Idul Kurban, kami telah mengerahkan tim pemeriksa kesehatan hewan dari dinas terkait untuk memantau, memeriksa, dan memastikan semua hewan kurban bebas dari penyakit, terutama PMK. Kami memastikan bahwa hewan ternak kami sehat dan dagingnya layak untuk dikonsumsi,” ujarnya.

    Guna menjamin keamanan hewan ternak, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Peternakan (Disnak) menyiapkan total 2.598 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban. Mereka terdiri atas Dokter Hewan Medik Veteriner sebanyak 950 orang, Paramedik Veteriner 1.500 orang, pengawas bibit ternak 94 orang, serta pengawas mutu pakan sebanyak 58 orang.

    Selain itu, Pemprov Jatim juga menyiagakan 3.254 orang Juru Sembelih Halal (Juleha) untuk membantu proses penyembelihan hewan kurban di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur.

    Secara rutin, pengawasan dan pemeriksaan dilakukan di titik-titik strategis seperti lokasi penjualan hewan kurban, rumah potong hewan, serta di peternakan-peternakan.

    Khofifah turut menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait potensi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Ia memastikan bahwa kasus PMK dan LSD terus menurun dan terkendali hingga Mei 2025.

    Proses pengendalian dilakukan dengan pemberian vaksin, obat-obatan, vitamin, dan disinfektan, yang didukung oleh anggaran dari Pemerintah Provinsi Jatim dan Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

    “Allhamdulillah PMK dan LSD pada hewan kurban baik kambing, domba dan sapi bisa dilaksanakan dengan menerapkan SOP lalu lintas ternak antar wilayah,” sebutnya.

    Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga meninjau Sapi Bantuan Masyarakat (Banmas) milik Presiden Prabowo yang berjenis Peranakan Onggole (PO). Sapi jantan berusia 7-8 tahun itu memiliki tinggi 170 cm dan bobot 1.011 kg.

    Gubernur turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Ngawi yang telah mendorong hilirisasi peternakan di wilayahnya. Menurutnya, inisiatif tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kualitas peternakan lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di sektor peternakan. [tok/suf]

  • Wamentan Sudaryono pastikan sapi aman dari PMK menjelang Idul Adha

    Wamentan Sudaryono pastikan sapi aman dari PMK menjelang Idul Adha

    Masih lama (Idul Adha 2025), aman (stok). Kita di Idul Fitri 2025 aja aman. PMK udah landai, kita udah tekan PMK, nggak ada masalah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan stok sapi dalam negeri menjelang Idul Adha 1446 H aman dari ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK) melalui berbagai langkah antisipatif yang telah dilakukan.

    “Masih lama (Idul Adha 2025), aman (stok). Kita di Idul Fitri 2025 aja aman. PMK udah landai, kita udah tekan PMK, nggak ada masalah,” kata Wamentan ditemui seusai menghadiri Rapat Koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan Jakarta, Jumat.

    Ia menyampaikan ketersediaan sapi saat Idul Fitri 1446 H sudah mencukupi, sehingga ia optimistis menghadapi kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha tanpa kendala berarti dari sisi kesehatan ternak.

    Menurut Sudaryono, wabah PMK saat ini sudah berhasil ditekan secara signifikan, termasuk yang sempat merebak pada awal tahun, sehingga tak menimbulkan dampak luas terhadap populasi dan distribusi sapi.

    Pemerintah telah menyiapkan sekitar 4 juta dosis vaksin PMK, dan aktif melakukan sosialisasi kepada peternak individu, koperasi, maupun perusahaan untuk mengadakan vaksinasi secara mandiri.

    “PMK di awal tahun kan sempat, tapi kita udah tekan benar, kita punya vaksin 4 juta dosis,” ucapnya.

    Ia menjelaskan biaya satu dosis vaksin untuk mandiri hanya sekitar Rp25.000, atau setara satu bungkus rokok, sehingga sangat terjangkau dan sebanding dengan nilai aset ternak yang harus dilindungi.

    Sudaryono menegaskan monitoring dilakukan secara ketat dan berkelanjutan, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan kesehatan hewan ternak menghadapi momentum keagamaan besar.

    Dengan berbagai upaya tersebut, ia optimistis PMK tidak akan menjadi hambatan, dan distribusi sapi kurban menjelang Idul Adha dapat berlangsung lancar tanpa gangguan berarti di lapangan.

    “Dan sekarang kita sudah tekan, dan kita betul-betul monitor itu. PMK itu kita nggak main-main, kita betul-betul harus siaga, dan alhamdulillah sampai dengan kita berdiri di sini, so far kita bisa tekan, nggak ada masalah,” imbuh Wamentan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan zoonosis menjelang Idul Adha 2025.

    Dia menekankan, pentingnya pengawasan lalu lintas ternak dan mitigasi risiko di seluruh rantai distribusi hewan kurban.

    Pengawasan mencakup peternakan, pasar hewan, tempat penjualan, hingga rumah potong hewan (RPH) dan lokasi pemotongan non-RPH.

    “Kebutuhan hewan kurban yang meningkat signifikan turut memicu tingginya mobilisasi ternak antarwilayah. Jika tidak diantisipasi serius, hal ini dapat membuka celah masuknya penyakit seperti PMK, LSD, hingga Anthrax,” kata Agung di Jakarta, Rabu (7/5).

    Salah satu langkah konkret yang diwajibkan adalah vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban di sekitar titik penjualan dalam radius minimal tiga kilometer. Vaksinasi harus dilakukan paling lambat enam bulan sebelum penyembelihan.

    Kementan mencatat kebutuhan hewan kurban sapi dan kambing/domba pada tahun ini diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor, naik 1,98 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Sementara, ketersediaan nasional mencapai 3.217.397 ekor, sehingga terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah belanjakan Rp47,6 triliun untuk program kesehatan per April

    Pemerintah belanjakan Rp47,6 triliun untuk program kesehatan per April

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah membelanjakan anggaran senilai Rp47,6 triliun dari APBN untuk program kesehatan per 30 April 2025.

    “Untuk anggaran prioritas di bidang kesehatan, sudah cair sebesar Rp47,6 triliun, sekitar 21,8 persen dari APBN,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2025 di Jakarta, Jumat.

    Penyaluran melalui belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp32,7 triliun, sedangkan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp14,9 triliun.

    Belanja kesehatan digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta penerima serta pemberian vaksin imunisasi Rp861,6 miliar.

    Kemudian, pemberian makanan tambahan bagi 12,7 ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 27,6 ribu balita kurus; pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 3.536 ibu hamil, 5.104 ibu menyusui, dan 12.380 balita; jaminan kesehatan bagi 4,6 juta ASN/TNI/Polri/penerima pensiun/veteran senilai Rp4,1 triliun; serta dana alokasi umum (DAU) bidang kesehatan dan bantuan operasional kesehatan (BOK) senilai Rp9,9 triliun.

    Suahasil juga menjelaskan tentang program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang telah dimanfaatkan oleh 4,27 juta orang. Program yang dimulai sejak 10 Februari 2025 ini terus mencatatkan peningkatan penerima manfaat tiap bulannya, dari 145 ribu orang, 1.236 ribu orang, hingga 2.263 ribu orang.

    Sementara pada Mei, hanya data minggu pertama yang sudah tercatat, dengan jumlah penerima mencapai 622 ribu orang.

    Program ini dilaksanakan pada 9.346 puskesmas di seluruh Indonesia, di mana kelompok penerima manfaat terbanyak berasal dari usia dewasa di atas 25 tahun.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025