Jakarta, CNBC Indonesia – Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) kembali diguncang gejolak internal besar setelah pemerintahan Donald Trump mengonfirmasi pemecatan Direktur Susan Monarez pada Rabu 27 Agustus waktu setempat.
Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (28/08/2025).
Jakarta –
Kepala badan kesehatan publik Amerika Serikat tiba-tiba mengundurkan diri saat dirinya baru empat minggu menjabat. Departemen Kesehatan AS mengumumkan pengunduran dirinya, tanpa menyebutkan alasannya. Ini terjadi menyusul pergeseran pemerintahan Presiden Donald Trump ke arah skeptisisme vaksin.
“Susan Monarez tidak lagi menjadi direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Kami berterima kasih atas dedikasinya kepada rakyat Amerika,” kata Departemen Kesehatan, yang mengawasi CDC, dalam sebuah pernyataan singkat di media sosial X, dilansir kantor berita AFP dan Al Arabiya, Kamis (28/8/2025).
Monarez, seorang ilmuwan kesehatan dan pegawai negeri senior, mendapatkan konfirmasi Senat AS untuk jabatan tersebut, dan kemudian dilantik oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Robert F Kennedy Jr pada tanggal 31 Juli lalu.
The Washington Post, media yang pertama kali melaporkan mundurnya Monarez, mengatakan bahwa ia menolak untuk berkomitmen mendukung perubahan kebijakan vaksinasi yang diupayakan oleh Kennedy, yang dikenal karena skeptisismenya terhadap vaksin.
Menurut para pejabat yang berbicara dengan syarat anonim, Monarez ditekan untuk mengundurkan diri oleh Menkes tersebut.
Sejak menjabat Menkes, Kennedy atau dikenal sebagai RFK Jr, telah memulai perombakan besar-besaran kebijakan vaksin AS, memberhentikan para ahli imunisasi ternama, membatasi akses terhadap vaksin COVID-19, dan memangkas dana untuk pengembangan vaksin baru.
Langkah-langkah tersebut sebagian besar bertentangan dengan konsensus ilmiah, dan telah dikritik oleh para ahli eksternal.
Ratusan pegawai dan mantan pegawai badan kesehatan tersebut kemudian menandatangani surat terbuka yang mengecam tindakan Kennedy dan menuduh menteri kesehatan tersebut membahayakan orang-orang dengan menyebarkan informasi yang salah, terutama tentang vaksin.
Kepergian Monarez terjadi di tengah krisis di CDC yang berbasis di Atlanta, yang menjadi sasaran serangan bersenjata pada awal Agustus oleh seorang pria, yang dilaporkan menyalahkan vaksin COVID pada penyakit yang tidak disebutkan namanya.
Halaman 2 dari 2
Simak Video “Video: CDC Diminta Setop Kerja Sama dengan WHO”
[Gambas:Video 20detik]
(ita/ita)
JAKARTA – Human papillomavirus (HPV) adalah virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker leher rahim, kanker anogenital, serta kutil anogenital. Kanker ini menjadi ancaman serius bagi populasi dunia, termasuk Indonesia, sehingga butuh dilakukan vaknisasi untuk mencegahnya.
Namun, proses vaksinasi HPV ini sering mengalami hambatan, salah satunya anggapan salah yang beredar di masyarakat, seperti vaksin HPV bisa berdampak buruk pada kesuburan.
Padahal vaksin HPV bisa berdampak buruk pada kesuburan tersebut adalah sebuah anggapan yang tidak benar. Dokter spesialis penyakit dalam, dr. Anshari Saifuddin Hasibuan, Sp. PD, K-AI, menegaskan bahwa tidak ada bukti terkait vaksin HPV mengganggu kesuburan, sehingga anggapan tersebut adalah sebuah kebohongan.
“Itu tidak benar ya (vaksin HPV berdampak buruk pada kesuburan),” kata Dokter Anshari, saat temu media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 27 Agustus 2025.
“Sampai saat ini tidak ada penelitian dan bukti terkait itu. Nggak diteliti karena memang tidak ada buktinya ya, karena itu hoaks, tidak benar, bahwa vaksin HPV itu bisa mempengaruhi kesuburan,” tambahnya.
Ketua Satgas Imunisasi PP PAPDI, Dr.dr. Sukamto Koesnoe, SpPD, K-AI, FINASIM, juga menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Ia mengatakan bahwa vaksin HPV sebenarnya berfungsi untuk membangun kekebalan tubuh lebih baik, untuk mencegah penularan virus HPV.
Bahan-bahan yang digunakan pada vaksin HPV dan mekanisme vaksinasinya sama sekali tidak mengganggu atau berhubungan dengan organ tubuh lainnya, termasuk organ reproduksi yang berhubungan dengan kesuburan.
“Bahan dari vaksin ini partikel yang menyebabkan kekebalan tubuhnya meningkat secara spesifik, tetapi tidak menyebabkan sakit. Jadi sama sekali tidak berhubungan dengan reproduksi ataupun organ lainnya,” pungkas Dokter Sukamto.
/data/photo/2025/07/21/687db5e8abd93.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "31 Desa di Sikka Masuk Kategori Desa Tertular Rabies, Anjing Liar Terancam Dieliminasi
Regional
26 Agustus 2025")
31 Desa di Sikka Masuk Kategori Desa Tertular Rabies, Anjing Liar Terancam Dieliminasi
Tim Redaksi
SIKKA, KOMPAS.com
– Sebanyak 31 desa di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), masuk dalam kategori daerah tertular rabies. Anjing-anjing di lokasi tersebut bisa menjadi sasaran eliminasi selektif.
Desa-desa ini tersebar di 13 kecamatan, yakni Nele, Waigete, Hewokloang, Talibura, Magepanda, Mego, Nita, Koting, Doreng, Tanawawo, Waiblama, Bola, dan Lela.
Penyebaran virus rabies, yang terdeteksi pada anjing dan menyebabkan beberapa kasus kematian pada manusia, menjadi perhatian serius pemerintah setempat.
Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Sikka Albertus MW Gobang menjelaskan, pihaknya mengambil langkah untuk menekan penyebaran virus mematikan ini.
“Sejak diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor 5 pada Maret 2025, kami telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk desa-desa yang terkonfirmasi positif rabies,” ujar Albertus saat ditemui di Sikka, Selasa (26/8/2025).
Langkah penanganan dimulai dengan pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di tingkat desa.
Setiap kali kasus rabies terdeteksi, pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa.
Camat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk menutup wilayah desa dari lalu lintas hewan penular rabies (HPR), terutama anjing.
“Penutupan ini bertujuan membatasi pergerakan hewan yang berpotensi menularkan virus,” kata Albertus.
Berdasarkan SK camat inilah, pemerintah desa lalu membentuk TRC yang dikukuhkan melalui SK kepala desa. Tim ini terdiri dari tiga kelompok kerja (pokja) dengan tugas spesifik:
Albertus menambahkan, penutupan wilayah diberlakukan selama tiga bulan untuk memantau penyebaran virus.
Setelah periode ini, vaksinasi HPR dilakukan, meskipun terkendala keterbatasan stok vaksin.
“Vaksinasi diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan. Selain itu, beberapa desa juga telah melakukan eliminasi anjing liar,” kata dia.
Beberapa desa yang telah membentuk TRC antara lain Kajowair, Baomekot, Watukobu, Kopong, Iligai, dan Waturupa.
“Kami berharap langkah ini dapat menekan penyebaran rabies dan melindungi masyarakat,” ujar Albertus.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian terus mengintensifkan program vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk mencegah lonjakan kasus terhadap hewan ternak, khususnya menjelang perayaan Idul Adha.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda, di Jakarta, Selasa, mengatakan program vaksinasi massal PMK dilakukan dua periode dalam setahun.
Periode pertama telah berlangsung pada Januari hingga Maret 2025 dengan mengalokasikan vaksin 2,1 juta dosis dan telah berhasil mengendalikan kasus PMK, terutama saat mobilisasi ternak untuk kurban Idul Adha.
“Alhamdulillah, dampaknya terasa pada saat mobilisasi ternak, kasus dapat kita kendalikan,” kata dia.
Ia menjelaskan saat ini periode kedua vaksinasi masih berlangsung, dari Juni hingga September. Meskipun realisasi vaksinasi periode kedua masih rendah, pemerintah optimistis dapat mengejar ketertinggalan dalam satu bulan ke depan.
“Kami sudah mengalokasikan 1,9 juta dosis vaksin di periode kedua, namun realisasinya masih di angka 31,4 persen. Artinya, kita masih punya 70 persen vaksin yang harus segera diberikan,” ujar Agung.
Selain menggenjot vaksinasi, Kementan juga menjalankan berbagai strategi lain untuk mengendalikan PMK. Salah satu upayanya adalah mendorong penerapan biosekuriti secara maksimal, terutama bagi peternak sapi perah, kambing, domba, dan babi, untuk mencegah masuk dan penyebaran penyakit.
Kemudian, Agung menjelaskan Kementan juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak dengan mewajibkan sertifikat kesehatan hewan atau Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan oleh dinas setempat.
Pemerintah juga berfokus pada kolaborasi multistakeholder dengan melibatkan perguruan tinggi, asosiasi profesi seperti Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), serta para peternak untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian dalam program vaksinasi dan penanganan kesehatan hewan.
Kementan telah membagi zona pengendalian PMK di Indonesia menjadi tiga: zona pemberantasan (Lampung, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat), zona pencegahan (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan), serta zona bebas PMK tanpa vaksinasi (Maluku, Papua, dan NTT).
Indonesia juga telah mengajukan dokumen ke Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) pada 13 Agustus lalu untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara dengan zona bebas PMK tanpa vaksinasi di sembilan provinsi, yang terdiri dari enam provinsi di Papua, dua provinsi di Maluku, dan satu provinsi di NTT.
“Pengakuan ini sangat penting untuk menjaga status bebas PMK kita. Kami menargetkan pengakuan secara nasional bahwa Indonesia memiliki program pengendalian PMK yang terkendali pada 2026, menuju Indonesia bebas PMK tanpa vaksinasi di tahun 2035,” kata Agung.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Video Kemenkes: Jangan Takut Imunisasi, Vaksin Campak yang Kita Berikan Aman
Jakarta –
Kementerian Pertanian (Kementan) sedang mengajukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) sebagai negara yang memiliki zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta negara dengan pengendalian PMK yang terarah.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan pihaknya telah mengirimkan dokumen ke WOAH pada 13 Agustus lalu. Dokumen itu berisi data surveilans dari sembilan provinsi yang masih bebas PMK tanpa vaksinasi.
“Untuk mendapatkan pengakuan itu kita harus menyampaikan dossier atau dokumennya ke mereka untuk dinilai. Kita harapkan target tahun ini kita mendapatkan pengakuan memiliki zona bebas tanpa vaksinasi 9 wilayah itu,” kata Agung usai ditemui dalam acara Strategi Nasional Pengendalian PMK di Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).
Agung menyebut, wabah PMK di Indonesia berhasil terkendali. Beberapa daerah, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Jawa Barat sudah hampir mendekati tidak ada insiden wabah PMK. Dari situ, Agung menilai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengendalikan wabah PMK sudah benar.
“Artinya, pendekatan yang kita lakukan sudah on the track tinggal bagaimana penguatan kita di lapangan dan campaign kita di masyarakat agar memberikan semangat ke peternak kita sehingga menarik investasi peternakan yang saat ini dicanangkan oleh bapak presiden dan bapak mentan. Karena kita berharap Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor dari daging sapi dan susu segar,” imbuh Agung.
Kesembilan provinsi itu tersebar di 6 provinsi di Papua, 2 provinsi di Maluku, dan 1 provinsi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, pihaknya tahun depan juga mengajukan agar Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara dengan pengendalian PMK yang terarah.
Direktur Kesehatan Hewan Kementan Hendra Wibawa menyampaikan pemerintah telah melakukan upaya pengendalian PMK sejak dua tahun lalu. Targetnya, Indonesia mengantongi pengakuan WOAH tahun depan.
Ada sejumlah keuntungan yang didapatkan jika Indonesia mendapat pengakuan dari WOAH, seperti menarik investasi. Menurut Hendra, Indonesia dapat mengekspor hewan ternak dari daerah-daerah yang bebas kasus PMK dan diakui oleh WOAH jika ketersediaan hewan ternak berlebih.
“Bisa, bisa (menarik investasi). Jadi investasi bagusnya dari daerah-daerah yang kalau mau ya daerah bebas. Jadi, sebenarnya fungsinya itu,” ujar Hendra.
Hendra menyebut negara-negara lain yang mengajukan bebas PMK memang dilakukan secara bertahap. Pertama dimulai dari pengakuan melalui zona bebas PMK baik dengan vaksinasi maupun tanpa vaksinasi.
“Tahun ini kita mengajukan yang bebas dulu, tahun ini kita mengajukan yang bebas 90%. Tahun depan kita mengajukan program kita di-recognize,” imbuh Hendra.
Lihat juga Video: Wamentan Terus Awasi Wabah PMK: Sediakan 4 Juta Vaksin
(rea/ara)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5316975/original/050625600_1755260146-1000073247.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dasco Telepon Menkes, Minta Kasus Campak di Sumenep Segera Diatasi – Page 3")
Sumenep dilanda Kejadian Luar Biasa (KLB) campak. Hingga minggu ke-32 tahun 2025, tercatat 1.944 kasus suspect campak dengan lebih dari separuh (53,3%) penderita adalah balita usia 0-4 tahun.
Lebih memprihatinkan lagi, terdapat 17 anak yang meninggal dunia akibat campak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat, mayoritas tidak memiliki riwayat imunisasi campak.
“Sebagian besar kasus kematian terjadi pada anak yang tidak pernah diimunisasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya imunisasi sebagai perlindungan dasar,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman dalam keterangan tertulis, diterima Sabtu (23/8/2025).
Aji juga memaparkan sejumlah faktor mengapa kasus ini bisa terjadi. Menurut Aji, rendahnya cakupan imunisasi menjadi penyebab utama.
“Kalau anak tidak diimunisasi, mereka tidak punya perlindungan terhadap penyakit berbahaya seperti campak,” ujarnya.
Kedua, terkait ramainya hoaks terkait vaksin yang akhirnya menyebabkan keraguan orang tua. “Ada orang tua yang ragu karena terpengaruh informasi keliru. Ini berisiko besar,” ungkap Aji.
Jakarta –
Sebanyak 78.569 anak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menjadi sasaran vaksinasi campak massal. Langkah ini dilakukan untuk menekan penyebaran penyakit yang sejauh ini telah menginfeksi sekitar 2.000 anak.
“Vaksinasi akan digelar di 26 puskesmas, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, serta di tiga rumah sakit. Pelaksanaan dimulai pada 25 Agustus 2025, sesuai hasil rapat lintas sektor,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes-P2KB) Kabupaten Sumenep, Achmad Syamsuri, dikutip dari ANTARA, Selasa (26/8/2025).
Program vaksinasi massal atau Outbreak Response Immunization (ORI) tersebut berlangsung hingga 14 September 2025. Sasaran utama adalah anak berusia 9 bulan hingga 6 tahun.
Dalam pelaksanaannya, setiap anak akan mendapat satu dosis vaksin MR tanpa memperhitungkan riwayat imunisasi sebelumnya. Usai ORI, pemerintah daerah juga akan melaksanakan imunisasi kejar bagi anak-anak yang belum mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
Kementerian Kesehatan RI merinci jumlah kasus kematian kasus suspek campak di Kabupaten Sumenep berdasarkan kecamatan.
Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR), sejak Januari hingga Agustus 2025 tercatat ada 2.035 kasus suspek campak di Sumenep. Dari jumlah itu, 17 pasien meninggal dunia.
Terbanyak ada di wilayah Rubaru dengan laporan tiga kasus. Berikut rinciannya:
Rubaru: 3 kasus suspekLenteng: 3 kasus suspekTalango: 2 kasus suspekDasuk: 2 kasus suspekManding: 2 kasus suspekAmbunten: 2 kasus suspekBluto: 1 kasus suspekPasongsongan: 1 kasus suspekGapura: 1 kasus suspekbaca juga
Usia anak yang meninggal
Dari total laporan tersebut, 16 di antaranya merupakan usia 0 hingga 4 tahun. Sementara sisa 1 kasus berada di rentang 5 hingga 9 tahun. Sebagian besar di antaranya adalah anak laki-laki.
Dari 17 kasus kematian, 16 di antaranya tidak diimunisasi. Sementara satu kasus hanya menjalani imunisasi campak rubella satu kali.
Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan 3 kasus kematian yang dilaporkan positif terpapar campak. Namun, 14 kasus kematian lainnya belum sempat dilakukan pemeriksaan.
“Kecamatan Rubaru dan Kecamatan Lenteng melaporkan kematian kasus campak tertinggi, masing-masing tiga kasus. Kematian tertinggi terdapat pada balita yaitu sebanyak 16 kasus,” demikian lapor Kemenkes RI dalam grafik yang diterima detikcom Selasa (26/8).
“Mayoritas kasus tidak mendapatkan imunisasi dan tidak melakukan pemeriksaan spesimen di laboratorium,” lanjutnya.
Halaman 2 dari 2
(naf/kna)
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan bintang jasa dan kehormatan dalam rangka HUT ke-80 RI kepada 141 tokoh. Para penerima bintang jasa dan kehormatan mulai dari pejabat, konglomerat, anggota TNI-Pori yang masih aktif, hingga purnawirawan.
Pemberian tanda kehormatan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin siang (25/8/2025). Berdasarkan pantauan Bisnis, Presiden Prabowo menyematkan tanda kehormatan tersebut satu per satu kepada tokoh-tokoh yang menjadi penerima.
Dalam pidato singkat, Prabowo mengucapkan terima kasih atas pengabdian para tokoh tersebut, termasuk mendiang yang diwakili ahli waris dalam penerimaan penghargaan Bintang
“Sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara sekalian dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir ahli waris juga atas nama negara dan bangsa terima kasih kami Republik Indonesia atas pengabdian saudara sekalian semoga jasa-jasa saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus, terima kasih,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (25/8/2025).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menilai negara selama ini masih kurang dalam memberikan penghormatan kepada berbagai individu yang sebenarnya berhak.
“Presiden Prabowo menilai, selama ini negara masih kurang memberikan penghormatan, sebab dari 141 penerima anugerah tahun ini, banyak di antaranya yang sebelumnya belum pernah memperoleh penghargaan dari negara,” katanya di Istana Negara, Senin (25/8/2025).
Dikatakan Prasetyo, Presiden Prabowo berpikir bahwa memberikan gelar dan tanda kehormatan kepada putra-putri terbaik bangsa dari lintas bidang dan profesi adalah sesuatu yang harus dijadikan semacam tradisi.
“Bapak Presiden betul-betul ingin memberikan penghargaan kepada siapa saja putra-putri terbaik bangsa yang berprestasi dan menjalankan tugas di bidangnya yang melebihi panggilan tugas,” ujarnya.
Prasetyo menjelaskan tradisi pemberian penghargaan ini perlu terus dijaga karena selama ini masih banyak tokoh yang berjasa, namun belum pernah memperoleh penghormatan dari negara.
Menurutnya, penerima tahun ini datang dari berbagai latar belakang, mulai dari kemanusiaan, kebudayaan, lingkungan, kesehatan, hingga riset dan penemuan vaksin.
Bintang Mahaputra Utara untuk Haji Isam dan Hashim
Selain menteri dan mantan pejabat negara, Prabowo juga pemberian tanda jasa kehormatan kepada seorang tokoh konglomerat.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memberikan Bintang Mahaputra Utama kepada Pemilik Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad atau yang lebih dikenal dengan sebutan Haji Isam.
“Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Saudara Andi Syamsuddin Arsyad, beliau berjasa luar biasa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Beliau [Haji Isam] membangun kiprah bisnisnya terutama di sektor pertambangan batu bara, transportasi dan infrastruktur yang membuka lapangan pekerjaan,” demikian disampaikan pembawa acara (MC) di Istana Negara.
Sebagai catatan, perusahaan grup Haji Isam menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.
Meski jarang terlihat, Prabowo memang dikabarkan dekat dengan Crazy Rich Kalimantan tersebut. Bahkan, ada empat orang kepercayaan Haji Islam yang kini menduduki jabatan di Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.
Selain Haji Isam, konglomerat lain yang mendapat tanda jasa dari Prabowo adalah Hashim Djojohadikusumo.
Meski demikian, Hashim Djojohadikusumo mengaku sempat merasa kurang nyaman saat diberitahu akan menerima tanda kehormatan negara, mengingat Presiden Prabowo Subianto merupakan kakak kandungnya.
Namun, dia akhirnya menerima penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas kiprahnya yang telah berlangsung lebih dari dua dekade.
“Terus terang saja saya merasa kurang nyaman karena Presiden kan kakak kandung sendiri. Tapi ini merupakan yang ketiga kali saya mendapat penghargaan. Sebelumnya dari Presiden SBY melalui Wapres Boediono, lalu dari Presiden Jokowi dua kali melalui Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ini sudah yang keempat kali,” kata Hashim usai acara penganugerahan di Istana Negara, Jumat (22/8/2025).
Penghargaan yang diterima Hashim kali ini diberikan atas jasanya dalam pelestarian satwa langka sekaligus warisan budaya Indonesia. Ia menyebut telah aktif selama lebih dari 20 tahun memperjuangkan keberlangsungan fauna Indonesia yang kian terancam punah serta warisan budaya seperti wayang dan peninggalan arkeologi.
“Ya, Saya ingin lebih mengabdi lagi ya lebih berjasa lagi ya karena banyak apa hewan kita, banyak satwa liar kan terancam punah. Saya sudah 20 tahun ya berjuang untuk melestarikan dan juga budaya indonesia, budaya nusantara juga saya merasa terancam saya juga hampir 20 tahun bantu melestarikan warisan budaya indonesia termasuk wayang, termasuk arkeologi dan sebagainya,” pungkas Hashim.
1. Bahlil Lahadalia – Menteri ESDM, pengusaha asal Papua
2. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian, pengusaha perkebunan
3. Hashim Djojohadikusumo – pengusaha, adik Prabowo
4. Andi Syamsuddin Arsyad (Haji Isam) – pengusaha batubara Kalsel
5. Angky Retno Yudianti – eksekutif BUMN/swasta
6. Abdul Rasyid – pengusaha sawit, Kalteng
Deretan Jenderal TNI/Polri yang Dapat Tanda Jasa dari Prabowo
Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Tanda kehormatan tertinggi negara itu diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo kepada keluarga Hoegeng, yang diwakili oleh cucunya, Krisnadi Ramajaya Hoegeng (Rama), bersama sang istri Sheila R Hoegeng.
“Beliau berjasa sangat luar biasa dalam bidang keamanan dan pelayanan masyarakat melalui kepemimpinan kepolisian yang dikenal bersih dan berintegritas,” demikian petikan kalimat pembawa cara penganugerahan dikutip dari Antaria.
Momen penganugerahan berlangsung penuh khidmat. Saat nama Hoegeng disebut, pembawa acara menegaskan jasa besar mantan Kapolri periode 1968–1971 tersebut, yang dikenal luas sebagai pemimpin kepolisian bersih dan berintegritas.
“Penindakan tegas terhadap korupsi, perjudian, dan penyelundupan serta pelayanan publik yang humanis,” katanya menambahkan.
Jenderal Hoegeng dikenang publik sebagai figur polisi yang sederhana, jujur, dan tegas dalam menegakkan hukum. Komitmennya untuk menindak praktik korupsi, perjudian, hingga penyelundupan membuatnya menjadi simbol integritas institusi kepolisian.
Selain sosok Hoegeng yang melegenda, Prabowo juga memberikan tanda jasa kehormatan kepada jenderal-jenderal TNI yang masih aktif maupun yang telah menjadi purnawirawan. Berdasarkan catatan Bisnis dari total 141 orang, ada 26 tokoh TNI/Polri yang menerima gelar kehormatan pada HUT ke-80 RI.
Beberapa jenderal TNI yang menerima Bintang Republik Indonesia Utama, yaitu Jenderal TNI (purn) sekaligus eks Menkopolhukam Wiranto, Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar, Jenderal TNI (purn) sekaligus eks Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, serta Almarhum Letjen TNI (purn) sekaligus eks Mensesneg Moerdiono.
Sementara itu untuk tokoh militer muda, Prabowo memberikan penghargaan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Infanteri Teddy Indra Wijaya, yang dikenal atas dedikasinya dalam bidang pemerintahan dan pelayanan publik. Teddy dinilai memiliki disiplin, ketegasan, serta loyalitas tinggi dalam pengabdiannya.
“Beliau aktif memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan cepat dan efisien, sehingga pelayanan publik menjadi lebih efektif bagi masyarakat,” kata pembawa acara di Istana Negara, Senin (25/8/2025).
1. Wiranto – Jenderal TNI (Purn)
2. Agum Gumelar – Jenderal TNI (Purn)
3. Subagyo Hadi Siswoyo – Jenderal TNI (Purn)
4. AM Hendropriyono – Jenderal TNI (Purn)
5. Hoegeng Imam Santoso – Jenderal Polisi (Kapolri)
6. Letjen TNI (Purn) Dading Kalbuadi
7. Letjen TNI (Purn) Solihin Gautama Purwanegara
8. Mayjen TNI (Purn) Chalimi Imam Santosa
9. Letjen TNI (Purn) Tarub
10. Letjen TNI (Purn) Herman Bernhard Leopold Mantiri
11. Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo
12. Letjen TNI (Purn) Mochammad Jasin (tokoh Brimob)
13. Letjen TNI (Purn) Hartono Rekso Dharsono
14. Letjen TNI (Purn) Kemal Idris
15. Mayjen TNI (Purn) Syamsudin
16. Letjen TNI (Purn) F. X. Sudjasmin
17. Letjen TNI (Purn) Wiyogo Atmodarminto
18. Mayjen TNI (Purn) Mung Parhadimulyo
19. Letjen TNI (Purn) Rais Abin
20. AKBP (Purn) H. Soekitman
21. Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim
22. Kolonel Marinir TNI (Purn) Azwar Syam
23. Letkol Caj Tituler Muhammad Idris Sardi (militer & seniman biola)
24. Lettu (Purn) Isa Mangun
25. Terawan Agus Putranto – dokter, eks Menkes
26. Letkol Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (Seskab)