Xcloud.id

Produk: UUD 45

  • Peninjauan Kembali dalam KUHAP 1981

    Peninjauan Kembali dalam KUHAP 1981

    loading…

    Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa

    Romli Atmasasmita

    UPAYA hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diatur/dibolehkan dalam KUHAP 1981 sejatinya mengadopsi Herziening di dalam sistem hukum Belanda khususnya dalam perkara perdata, bukan perkara pidana. Di dalam KUHAP, 1981 upaya hukum PK merupakan upaya hukum satu-satunya yang bersifat luar biasa.

    Keluarbiasaan PK diketahui dari ketiga alasan PK yaitu: (a) adanya novum, (b) pertimbangan dalam satu putusan bertentangan dengan putusan yang lain dalam satu perkara pidana, dan (c) terdapat kekeliruan hakim atau kekeliruan yang nyata. Ketiga alasan PK tersebut sejatinya tidak secara khusus bertujuan mengungkap tujuan kepastian hukum, melainkan bertujuan menemukan keadilan, dan keadilan dalam perkara pidana tidak dibatasi oleh waktu (tidak ada tenggat daluarsa) dan dapat diajukan oleh ahli waris sekalipun terpidana meninggal dunia. Hal ini diperkuat bahwa permohonan pengajuan PK tidak dibatas tenggat waktu lazimnya berlaku untuk upaya hukum banding dan kasasi.

    Ketiga alasan untuk mengajukan PK tidaklah semudah dibayangkan, karena masing-masing dari ketiga alasan tersebut memerlukan daya imajinasi dan logika abtraksi sosial dan yuridis yang memadai dan tidaklah dapat sekadar ditemukan oleh sarjana hukum tanpa pengalaman hidup yang cukup.

    Ada beberapa alasan. Pertama, jika terdapat novum yaitu suatu keadaan baru yang ditemukan setelah putusan pengadilan berkekuatan tetap; yang jika ditemukan sejak awal sidang pengadilan dipastikan akan diputus bebas. Kedua, menemukan adanya keadaan atau dasar pertimbangan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat dalam putusan yang saling bertentangan. Alasan kedua PK ini pun tidaklah mudah menemukannya karena memerlukan ketelitian dan pengamatan hukum secara menyeluruh atas putusan pengadilan sejak tingkat pertama sampai dengan Tingkat Kasasi. Ketiga, jika di dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Alasan ketiga ini pun tidaklah mudah menemukannya karena hampir dapat dapat dipastikan dalam setiap putusan pengadilan selalu dipimpin oleh Majelis Hakim terdiri dari 3 (tiga) orang khusus untuk perkara tindak pidana korupsi, terdiri dari dua hakim karier dan satu orang hakim ad hoc. Dilengkapi orang hakim seharusnya putusan pengadilan tindak pidana kecil kemungkinan terdapat alasan-alasan untuk PK kecuali alasan pertama, novum.

    Berdasarkan putusan MKRI Nomor 34/PUU-XI/2013 telah dinyatakan bahwa pengajuan PK dapat dilakukan lebih dari satu kali; dan berdasarkan SE MARI Nomor 3 Tahun 2023, permohonan pengajuan PK dapat diajukan lebih dari satu kali tetapi tidak lebih dari 2 (dua) kali dengan alasan terdapat pertimbangan hukum yang berbeda-beda dalam beberapa putusan pengadilan. Hak dan kebebasan setiap pemohon PK yang tampak dibatasi hanya satu alasan dari tiga alasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 263 KUHAP sejatinya bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM sebagaimana telah dicantumkan di dalam Pasal 28 I ayat (1), (2), dan ayat (4) UUD 45 sehingga dapat dikatakan tidak tepat, tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya diatur di dalam KUHAP 1981 yang jelas-jelas menyatakan bahwa, perubahan besar KUHAP 1981-sehingga dikenal sebagai Karya Agung Bangsa Indonesia.

    Menurut hemat penulis, SEMA Tahun 2023 sejatinya bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 yang telah menentukan tiga alasan pengajuan PK, tidak terkecuali dengan alasan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang tidak mengenal batas waktu pengajuannya dan hak asasi yang melekat selama terpidana menjalani hukumannya. Tidak dibenarkan terdapat perbedaan perlakuan hukum terhadapnya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di muka hukum , dalam arti harus terdapat keseimbangan antara hak negara dan hak setiap terpidana untuk memperoleh keadilan.

    (zik)

  • Hoaks! Pemerintah bubarkan PDIP

    Hoaks! Pemerintah bubarkan PDIP

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan video di YouTube menarasikan pemerintah membubarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dikarenakan sejumlah petinggi partai tersebut disebut terlibat dalam kasus korupsi.

    Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

    “KENA KARMA ! PDIP Akhirnya DIBUBARKAN Pemerintah Karena KETUM, Sekjen Semua Petingginya KORUPSI !”

    Namun, benarkah partai yang telah berdiri selama 52 tahun tersebut dibubarkan?

    Unggahan yang menarasikan PDIP dibubarkan pemerintah. Faktanya, narasi judul tidak sesuai dengan isi video. (YouTube)

    Penjelasan:

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, dalam video berdurasi delapan menit tersebut, tidak ada narasi partai PDI Perjuangan akan dibubarkan.

    ANTARA juga menggunakan mesin pencarian dengan kata kunci “PDI Perjuangan dibubarkan”, namun tidak ada pernyataan resmi yang menarasikan partai yang berumur 52 tahun tersebut dibubarkan oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka atas kasus korupsi. Hasto dijadikan tersangka atas kasus suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang melibatkan Harun Masiku (HM).

    Namun, tidak ada narasi PDIP akan bubar karena kasus penetapan tersangka Hasto tersebut.

    Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik:

    Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:

    a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

    b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Natalius Pigai Nilai Presidential Threshold 20% Langgar HAM

    Natalius Pigai Nilai Presidential Threshold 20% Langgar HAM

    Jakarta –

    Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurutnya presidential threshold 20% melanggar HAM.

    Hal tersebut disampaikan oleh Natalius saat memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025). Awalnya, Natalius menyampaikan soal hak politik.

    “Hak kedua adalah hak politik, hak politik itu berkaitan dengan hubungan demokrasi dan HAM. Ada empat pilar demokrasi yang harus dijaga dalam konteks hak politik,” kata Natalius dilansir detikSumut, Sabtu (15/3/2025).

    Natalius berpendapat negara yang bermartabat adalah negara yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memimpin suatu wilayah. Dia menyebut presidential threshold 20% melanggar ham karena membatasi seseorang.

    “Negara yang bermartabat adalah yang memberikan orang-orang yang hebat untuk mengelola atau memimpin pemerintahan dan politik. Karena itu, kalau 20 persen presidential threshold, hebat kah itu? melanggar HAM iya, melanggar HAM karena menyisihkan hanya sekelompok orang yang bertarung untuk memimpin sebuah wilayah, negara, provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itulah, setiap individu untuk berbakti kepada negara adalah memiliki hak mutlak,” ujarnya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

    “Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Suhartoyo, seperti dikutip dati detikNews.

    Baca selengkapnya di sini.

    (dek/dek)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • 3 Pesan Prabowo di Momen Bersejarah Pelantikan 931 Kepala Daerah

    3 Pesan Prabowo di Momen Bersejarah Pelantikan 931 Kepala Daerah

    Jakarta –

    Momen bersejarah baru saja terjadi. Sebanyak 931 kepala daerah yang memenangi Pilkada 2024 dilantik secara bersamaan.

    Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025). Kepala daerah yang dilantik berjumlah 961, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Presiden Prabowo Subianto membacakan Keppres terkait pelantikan para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

    “Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sesuai agama masing-masing?” ujar Prabowo.

    “Bersedia,” ucap para kepala daerah.

    Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:

    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” demikian bunyi sumpah tersebut.

    Prabowo turut menyampaikan pesan kepada para kepala daerah. Berikut pesannya:

    Pelayan Rakyat

    Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Prabowo mengatakan pelantikan secara serentak ini juga menggambarkan besarnya bangsa Indonesia. Indonesia, kata Prabowo, memiliki demokrasi yang dinamis dan berjalan baik.

    Kepala daerah yang berdiri di hadapan Prabowo berasal dari partai yang berbeda-beda. Menurut Prabowo, 961 kepala daerah tersebut telah berkampanye dengan cara yang tidak mudah, yakni turun ke masyarakat dan meminta kepercayaan rakyat.

    Prabowo menegaskan bahwa para kepala daerah itu adalah pelayan bagi rakyat. “Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat,” tambahnya.

    Bela Kepentingan Rakyat

    Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Kepala daerah yang baru saja dilantik memiliki latarbelakang yang beragam. Tapi mereka, tutur Prabowo, lahir di dalam keluarga besar Nusantara.

    Prabowo mengingatkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya ‘kita berbeda-beda tetapi kita satu’.

    Sebagai orang nomor satu di daerah, jelas Prabowo, kepala daerah harus selalu berada di sisi rakyat. “Saudara adalah abdi rakyat, Saudara harus membela kepentingan rakyat, Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka, itu adalah tugas kita,” ujarnya.

    Kuat Jalani Retret

    Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Setelah pelantikan ini, kepala daerah akan menjalani retret selama sepekan. Retret ini akan dilaksanakan di Magelang.

    “Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang,” ucapnya.

    Ia kemudian berkelakar semoga para kepala daerah kuat mengikuti retret. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang akan dilalui para kepala daerah dalam retret tersebut.

    “Saya akan jumpa Saudara di situ dan mudah-mudahan Saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” ucap Prabowo yang disambut tawa para kepala daerah.

    Diketahui, kegiatan retret di Magelang ini pernah dilalui oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Usai Prabowo mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2024, beberapa hari kemudian para menteri langsung terbang ke Magelang untuk menjalani retret.

    Setelah memberikan pesan-pesan singkat, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalami satu per satu para kepala daerah. Sesekali Prabowo tampak berpelukan dengan beberapa kepala daerah, salah satunya dengan Bupati Buton Selatan.

    Proses salaman ini dibagi menjadi dua. Kelompok gubernur hingga bupati dan para wakilnya di lokasi pelantikan. Sementara wali kota ditempatkan di Istana Negara. Setelah dari lokasi pelantikan, Prabowo akan lanjut menyalami kepala daerah lain di Istana Negara.

    Halaman 2 dari 4

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak

    Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak

    Ketika Momen Bersejarah Tercipta, 961 Kepala Daerah Dilantik Serentak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Indonesia mencatatkan momen bersejarah pada Kamis (20/2/2025) kemarin, ketika 961 orang kepala dan wakil kepala daerah dilantik secara bersamaan di
    Istana Kepresidenan Jakarta
    . 
    “Ini saya kira adalah momen bersejarah pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” kata Presiden
    Prabowo Subianto
    , Kamis.
    Prabowo mengatakan, pelantikan ratusan kepala daerah secara serentak ini juga menunjukkan bahwa Indonesia punya demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis.
    Ia menyebutkan, para kepala daerah telah melaksanakan kampanye yang tidak ringan dengan turun langsung ke rakyat hingga akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk memimpin daerah masing-masing.
    Oleh karena itu, Prabowo berpesan agar para kepala daerah harus menjadi pelayan rakyat yang senantiasa membela kepentingan rakyat demi memperbaiki kehidupan rakyat.
    “Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda tapi kita telah lahir dalam keluarga besar nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih,” ujar Prabowo.
    Seusai melantik dan berpidato, Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menteri Kabinet Merah Putih menyalami satu per satu para kepala daerah yang baru dilantik.
    Prabowo dan jajaran berjalan dari barisan paling depan hingga paling belakang.
    Dengan penuh senyuman, ia menyapa para kepala daerah secara hangat yang ada di lokasi.
    Sesekali, Prabowo juga memeluk beberapa kepala daerah yang baru dilantik.
    Selama momen ini berlangsung, iringan musik lagu-lagu kebangsaan pun bergema mengiringi langkah Prabowo.
    Salah satu kepala daerah, yaitu Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, mengungkapkan isi obrolannya dengan Presiden RI saat bersalaman.
    “Presiden tadi menyapa, ‘Masinton, kamu hebat sekali.’ Siap, Presiden,” kata Masinton usai pelantikan.
    “‘Di kabupaten mana?’ Saya katakan di Tapanuli Tengah,” katanya lagi.
    Sembari tertawa, ia juga mengungkap perbincangan singkatnya dengan Gibran.
    Intinya, mereka berdua saling menyapa dan bersalaman.
    “Beliau menyampaikan ucapan selamat dan saya juga menyampaikan terima kasih,” ungkap Masinton.
    Momen menarik lain dalam acara pelantikan ini adalah sumpah/janji jabatan yang diucapkan menurut enam agama yang diakui di Indonesia.
    Enam orang kepala daerah didaulat untuk maju mewakili agama masing-masing memimpin sumpah/janji jabatan di hadapan Prabowo.
    Mereka adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mewakili agama Katolik, dan Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie mewakili agama Buddha.
    Kemudian, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mewakili agama Hindu, Wali Kota Manado Andrei Angouw mewakili agama Khonghucu, dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze mewakili agama Kristen.
    Kendati begitu, semua kepala daerah mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu.
    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ucap para kepala daerah dipandu Prabowo.
    “Semoga Tuhan menolong saya,” kata kepala daerah beragama Kristen dan Katolik menutup sumpahnya.
    Seusai mengucapkan sumpah/janji, enam orang perwakilan kepala daerah itu juga menerima penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo.
    Prosesi
    pelantikan kepala daerah
    ini dimulai dengan kirab kepala daerah dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana.
    Ratusan kepala daerah itu berjalan baris-berbaris dari Lapangan Silang Monas sejak sekitar pukul 09.00 WIB.
    Menteri Dalam Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, dan Wamendagri Ribka Haluk memimpin pasukan kepala daerah tersebut.
    Sepanjang perjalanan, barisan kepala daerah yang berpakaian serba putih diiringi oleh penampilan dan musik “marching band” dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
    Mereka pun tiba di gerbang Istana Negara yang ada di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, sekitar pukul 09.20 WIB.
    Dari gerbang Kompleks Kepresidenan, ratusan kepala daerah itu pun berjalan hingga memasuki tenda lokasi pelantikan di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta yang menjadi lokasi pelantikan.
    Setelah prosesi pelantikan rampung, para kepala daerah kembali harus baris-berbaris.
    Bedanya, kali ini mereka berbaris untuk mengantre menumpangi bus Transjakarta yang akan membawa mereka dari Istana menuju Monas.
    Berdasarkan pantauan 
    Kompas.com, 
    para kepala daerah itu berbaris di pintu Istana Negara yang terletak di Jalan Veteran.
    Sejumlah bus listrik Transjakarta berwarna oranye dengan tulisan “Rombongan VIP” disiagakan untuk mengangkut kepala daerah.
    Mereka yang tidak dapat masuk ke dalam bus pun terpaksa menunggu kedatangan bus berikutnya di gerbang istana.
    Seusai pelantikan, ratusan para kepala daerah ini akan berkumpul kembali pada retreat di Akademi Militer, Magelang, yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
    Mereka juga akan kembali berjumpa dengan Prabowo yang telah mewanti-wanti kepala daerah agar kuat selama ‘digembleng’ di Akmil.
    “Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

    Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) menyematkan tanda pangkat kepada perwakilan kepala daerah terpilih saat pelantikan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dalam upacara tersebut. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

    Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Berdasarkan pantauan, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota terpilih.

    Acara pelantikan ini menandai babak baru dalam kepemimpinan daerah di seluruh Indonesia. Sebelum pelantikan, para kepala daerah terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta. Para calon kepala daerah awalnya bersiap di DP Monas, untuk selanjutnya masuk ke Kompleks Istana melalui pintu utama diiringi Drum Band Gita Praja IPDN.

    Para calon kepala daerah, yang menggunakan pakaian dinas upacara lengkap berwarna putih, lalu memasuki tenda utama tempat pelantikan berlangsung, yang berlokasi di Lapangan Tengah Istana. Tepat pukul 10.00 WIB Presiden Prabowo tiba di lokasi acara.

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, dibacakan Keputusan Presiden RI Nomor 15 P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dan Keputusan Presiden RI Nomor 24 P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

    “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2025-2030,” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti.

    Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir membacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 Dan nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota, Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

    Selanjutnya, sebanyak enam kepala daerah terpilih, berada di barisan depan sebagai perwakilan enam agama untuk diambil sumpah jabatan.

    Keenam perwakilan kepala daerah tersebut adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Kristen Protestan).

    Mereka kemudian diambil sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo.

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Prabowo, diikuti oleh para kepala daerah terpilih.

    Selanjutnya dilakukan prosesi penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo kepada enam kepala daerah tersebut, diikuti penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dan Presiden Prabowo. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Sumber : Antara

  • Deretan Artis yang Dilantik jadi Kepala Daerah: Rano Karno, Jeje Govinda, hingga Farhan

    Deretan Artis yang Dilantik jadi Kepala Daerah: Rano Karno, Jeje Govinda, hingga Farhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik total 961 orang Kepala Daerah 2025-2030 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota.

    Seluruh kepala daerah itu dilantik oleh Prabowo dalam satu prosesi, dengan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pelantikan didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    “Mengesahkan pengangkatan dalam jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan,” bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan.

    Setelah itu, giliran Keputusan Mendagri yang dibacakan untuk pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

    Prabowo lalu memimpin pembacaan sumpah jabatan pengangkatan ratusan kepala daerah itu secara bersamaan.

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai eali kota, sebagai wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memeganh teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya secara selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” demikian bunyi sumpah jabatan yang dibacakan.

    Dari hampir 1.000 kepala daerah, ternyata ada beberapa artis yang berhasil memenangkan Pilkada Serentak 2024 hingga akhirnya dilantik oleh Presiden Prabowo menjadi Wakil Gubernur, Walikota, hingga Wakil Bupati di berbagai daerah. 

    Daftar Artis yang Resmi Dilantik sebagai Kepala Daerah 2025-2030

    1. Rano Karno (Wakil Gubernur Jakarta)

    Rano Karno merupakan aktor kondang Tanah Air ini sudah tak asing lagi namanya. Dia terpilih menjadi Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang mendampingi Pramono Anung. Pada Pilkada 2024, mereka diusung oleh Partai PDI Perjuangan (PDIP).

    Sebagai informasi, sebelum dia terjun ke dunia politik, pria kelahiran Jakarta pada 8 Oktober 1960 ini mendedikasikan hidupnya di dunia film. Namanya makin moncer saat memerankan sinetron “Si Doel Anak Sekolahan”. Bahkan, hingga kini dia acap kali dipanggil “Bang Doel”.

    2. Lucky Hakim 

    Aktor sekaligus politikus Tanah Air ini terpilih sebagai Bupati Indramayu. Nantinya, dia akan didampingi oleh Syaefudin sebagai  Wakil Bupati Indramayu. Di Pilkada 2024, mereka diusung oleh koalisi Partai NasDem, PKS, Hanura, Gelora, PKN, Partai Buruh, dan PBB.

    Sebagai informasi, pada 2014-2019 dia merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VI dengan di bawah naungan Partai Amanat Nasional (PAN).

    3. Ali Saykieb

    Aktor kelahiran Bogor pada 6 Juni 1987 ini terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang mendampingi Dadang Supriatna yang terpilih menjadi bupatinya. Mereka diusung oleh PKB, NasDem, Gerindra, Demokrat, PAN, hingga PDI Perjuangan (PDIP).

    Sebagai informasi, nama Ali Syakieb sudah tak asing dalam dunia hiburan Indonesia. Dia meniti kariernya di dunia hiburan pada 2007 dengan sinetron pertamanya bertajik Alisa.

    4. Ramzi

    Presenter kondang Tanah Air, yakni Ramzi, dilantik sebagai Wakil Bupati Cianjur, Jawa Barat. Dia akan mendampingi Mohammad Wahyu yang terpilih sebagai Bupati Cianjur. Di Pilkada 2024, mereka diusung oleh Partai NasDem dan Gerindra.

    Sebagai informasi, pemilik nama lengkap Ramzi Geys Thebe ini mengawali karier sinetronnya dengan berperan dalam Tuyul dan Bahlul. Tak sebatas itu, dia sukses menjadi pembawa acara TV di beberapa acara terkenal.

    5. Jeje Govinda

    Musisi Tanah Air, Jeje Ritchie Ismail ini akan dilantik sebagai Bupati di Kabupaten Bandung Barat. Nantinya, dia akan didampingi oleh Asep Ismail sebagai wakilnya. Pasangan ini diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra.

    Sebagai informasi, nama Jeje Govinda merupakan nama panggung sekaligus nama panggilan musisi kelahiran 1983 ini. Di band Govinda, dia menjadi drummer.

    6. Muhammad Farhan 

    Farhan merupakan aktor sekaligus presenter yang dilantik menjadi Wali Kota Bandung. Dia akan didampingi oleh Erwin yang terpilih menjadi wakilnya. Mereka diusung oleh Partai NasDem, PKB, Gelora, dan Buruh.

    Sebagai informasi, pria kelahiran Bogor ini mengenal dunia broadcaster sejak 1995 usai lulus dari Universitas Padjajaran. Di sisi lain, dia memutuskan terun ke dunia politik dan bergabung dengan Partai NasDem pada 2016. 

  • Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Akui Sudah Mulai Copot Kepsek SMA 6 Depok

    Baru Dilantik, Dedi Mulyadi Akui Sudah Mulai Copot Kepsek SMA 6 Depok

    Bisnis.com, JAKARTA — Dedi Mulyadi resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Dia mengaku sudah langsung bekerja pada hari pelantikannya ini, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi menyebut hari ini sudah langsung menonaktifkan salah satu kepala sekolah di Depok karena melanggar Surat Edaran (SE) Gubernur. 

    “Hari ini juga langsung kerja. Hari ini ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok. Karena dia melanggar Surat Edaran Gubernur, yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” ungkap Dedi di Istana Kepresidenan, Jakarta, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kamis (20/2/2025). 

    Dedi mengaku manajemen pendidikan di Jawa Barat adalah salah satu fokus pembenahan yang ingin dilakukannnya. Utamanya, soal isi pungutan liar. 

    “Itu menjadi isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” kata Politisi Partai Gerindra itu. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan pengangkatan ratusan kepala daerah secara bersamaan. 

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai eali kota, sebagai wakil wali kota, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memeganh teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya secara selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” demikian bunyi sumpah jabatan yang dibacakan. 

    Adapun Sekretariat Presiden mencatat bahwa 961 kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota. 

  • Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu

    Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu

    Target Pertama Usai Dilantik, Wali Kota Farhan: Bandung Banjir Sampah, Kita Musnahkan Itu Dulu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Wali Kota Bandung

    Muhammad Farhan
    bakal fokus dalam pemusnahan dan pengolahan sampah di Kota Bandung, Jawa Barat, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Ia menuturkan, permasalahan sampah merupakan salah satu prioritas yang akan dibenahi lebih dulu.
    “Nomor satu sampah dulu, karena sampah merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita memproduksi sampah tapi enggak ada satu pun yang mau urus sampah,” kata Farhan usai pelantikan, Kamis.
    Ia menuturkan, program pembersihan sampah ini meliputi pemusnahan, pengolahan, dan pemilihan.
    Nantinya, setiap rumah tangga diwajibkan mengelola sampah sendiri.
    Pengelolaan sampah, kata Farhan, dilakukan lantaran Kota Bandung seringkali banjir.
    “Masa darurat sekarang adalah pemberantasan dulu, pemberantasan sampah, kita musnahkan dulu semua sampah, karena sekarang Bandung banjir sampah. Setelah itu kita masuk ke proses pengolahan, nanti terakhir di akhir tahun edukasi pemilahan,” jelasnya.
    Menurut Farhan, ada sekitar 1.560 RW di Kota Bandung.
    Namun, baru ada sekitar 400 RW yang telah dikategorikan bebas sampah.
    Ia menargetkan, wilayah bebas sampah bisa bertambah mencapai 500 RW pada Juni, dan 1.000 RW pada akhir tahun 2025.
    “(Tahun) 2026 sudah 1.500, semua kawasan bebas sampah. Jadi sekarang darurat dulu, pemusnahan, pengolahan, baru pemilahan. Buang sampah pada tempatnya itu sudah kuno karena sudah enggak ada tempatnya,” tandasnya.
    Sebagai informasi, Muhammad Farhan terpilih menjadi Wali Kota Bandung dalam Pilkada 2024.
    Ia menjadi salah satu kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo hari ini.
    Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15P dan 24P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti.
    Lalu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Masa Jabatan 2025-2030 yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, ada enam orang kepala daerah yang berdiri di depan perwakilan masing-masing agama untuk dilantik secara simbolis.
    Kendati begitu, seluruh kepala daerah mengucapkan sumpah janji yang sama dalam satu waktu.
    Prabowo memimpin sumpah jabatan yang diikuti setelahnya oleh para kepala daerah.
    “Demi Allah, saya bersumpah; Saya berjanji; Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah; Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji; Ke hadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah,” begitu kata kepala daerah bersumpah, menyesuaikan agama yang dianutnya.
    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” lanjut mereka serempak.
    “Kiranya Tuhan menolong saya,” kata kepala daerah beragama Kristen dan Katolik menutup sumpahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Presiden Prabowo Pimpin Sumpah 961 Kepala Daerah Saat Pelantikan di Istana

    Momen Presiden Prabowo Pimpin Sumpah 961 Kepala Daerah Saat Pelantikan di Istana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin sumpah 961 kepala daerah saat pelantikan di halaman Istana Merdeka Jakarta, Kamis (20/2/2025). Para kepala daerah terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.

    Dari 961 kepala daerah yang dilantik ada enam kepala daerah perwakilan unsur agama dalam mengucapkan sumpah/janji jabatan.

    Dari unsur Islam, yakni Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, unsur Katolik Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, unsur Buddha Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie, unsur Hindu Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata, unsur Konghucu Wali Kota Manado Andrei Angouw, dan unsur Kristen Protestan Bupati Merauke Yoseph P Gebze.

    “Demi Allah saya bersumpah, Saya berjanji, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah, Demi Sang Hyang Adi Buddha saya berjanji, ke hadirat Tian di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi, dipermuliakanlah, saya bersumpah (sesuai agama),” ujar Prabowo diikuti para kepala daerah.

    “Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Kiranya Tuhan menolong saya (bagi agama Kristen Protestan dan katolik),” sambung Prabowo sambil diikuti para kepala daerah saat pelantikan.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menjelaskan Presiden Prabowo tidak hanya melantik para kepala daerah, melainkan juga akan memberikan amanat.

    “Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Yusuf menjelaskan, pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan. Hal itu sekaligus menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

    Sebelum pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto, mereka akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta.