Xcloud.id

Produk: UUD 1945

  • Said Didu Ungkap Kebobrokan Pengelolaan Tambang Era Jokowi hingga Rugikan Negara, Presiden Prabowo Harus Bertindak

    Said Didu Ungkap Kebobrokan Pengelolaan Tambang Era Jokowi hingga Rugikan Negara, Presiden Prabowo Harus Bertindak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik pedas terhadap kebijakan Jokowi saat masih menjabat Presiden.

    Kritik Said Didu kali ini terkait dengan pengelolaan tambang di Indonesia.

    Said Didu menilai bahwa kebijakan pengolahan tambang yang diterapkan selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

    “Mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (17/2/2025).

    Dikatakan Said Didu, berdasarkan pengamatannya selama ini, Prabowo mesti mengambil langkah dan kebijakan tegas terkait kebijakan yang ditinggalkan Jokowi.

    “Mengoreksi kebijakan pengolahan tambang yang dilakukan Presiden Jokowi selama sepuluh tahun terakhir,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menuturkan bahwa Jokowi secara fakta sudah menyerahkan hampir seluruh tambang milik Indonesia kepada pihak lain.

    “Jokowi menyerahkan yang kita miliki kepada perusahaan China, asing, atau swasta yang juga sebenarnya di belakangnya adalah asing,” terangnya.

    Said Didu juga menyoroti kebijakan hilirisasi smelter yang, menurutnya, hampir sepenuhnya diserahkan kepada pihak asing dan swasta.

    “Demikian juga perusahaan hilirisasi smelter itu juga hampir diserahkan semua kepada asing dan swasta,” Said Didu menuturkan.

    Kebijakan ini, tambahnya, memberikan pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mengolah tambang, namun hal tersebut mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara.

  • Harga Gabah Harus Naik, Prabowo Ingatkan Pengusaha Boleh Untung Tapi Jangan ‘Cekik’ Petani  – Halaman all

    Harga Gabah Harus Naik, Prabowo Ingatkan Pengusaha Boleh Untung Tapi Jangan ‘Cekik’ Petani  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra meminta para pengusaha untuk tidak mengambil keuntungan lebih dari petani. Sehingga harga gabah bisa mengalami kenaikan.

    “Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani itu harus naik saya ingatkan pengusaha-pengusaha ya kau boleh untung tapi jangan mencekik petani-petani kita,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17, dikutip Minggu (16/2/2025).

    Prabowo bilang, pengusaha perlu mengambil keuntungan namun harus sewajarnya. Hal itu dilakukan agar para petani di Indonesia sejahtera. 

    “Daripada kau cekik lebih baik saya cekik kau. Boleh untung, untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera petani kita harus dapat keuntungan yang cukup,” papar Prabowo.

    Sebab menurutnya, kedudukan para petani di Indonesia sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Sehingga Prabowo tak segan untuk menertibkan pengusaha nakal dengan aturan Undang-undang 1945 Pasar 33 yang menjadi dasar perekonomian nasional.

    “Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah kami akan bertindak. Dan dasar hukum saya kuat, dasar hukum saya adalah UUD 1945 pasal 33 perekonomian disusun atas azas kekeluargaan,” ungkap Prabowo.

    “Karena itu hati-hati kalau kau bandel tidak mau memperhatikan nilai tukar petani, tidak mau mengangkat derajat petani, saya akan pakai pasal 33,” jelasnya.

    Adapun pasal 33 ini berisikan landasan perekonomian serta pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia.

    Berikut bunyi Pasal 33, yang dikutip langsung dari Undang-Undang 1945:

    Pasal 33

    (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

    (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

    (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

    (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

    (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

  • Isu Politik Terkini: HUT Ke-17 Gerindra hingga Presiden Prabowo Subianto Teriakkan Hidup Jokowi

    Isu Politik Terkini: HUT Ke-17 Gerindra hingga Presiden Prabowo Subianto Teriakkan Hidup Jokowi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi perbincangan hangat pembaca Beritasatu.com. Berita puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra menjadi isu politik terkini yang ramai diperbincangkan.

    Isu politik lainnya yang menarik perhatian, yakni mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden terkuat di dunia, Prabowo yang menegur pengusaha agar tidak mencekik petani, Megawati Soekarnoputri yang tidak menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, hingga Prabowo yang meneriakkan “Hidup Jokowi” pada HUT ke-17 Partai Gerindra.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Prabowo Tegaskan 17 Tahun Gerindra Bukti Keteguhan dan Konsistensi Perjuangan
    Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan perjalanan 17 tahun partainya merupakan bukti dari keteguhan dan perjuangan politik yang konsisten. Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Acara yang dihadiri oleh para petinggi partai, kader, serta tokoh politik dari berbagai latar belakang itu, Prabowo mengajak seluruh kader Gerindra untuk tetap berpegang teguh pada visi dan misi partai dalam mengabdi kepada rakyat.

    Dalam pidatonya, Prabowo mengungkap Gerindra yang didirikan sejak 2008, tujuannya untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, Gerindra terus mengedepankan kepentingan nasional dan memastikan demokrasi di Indonesia berkembang secara khas dan tidak menimbulkan permusuhan.

    2. Jokowi: Saking Kuatnya Prabowo Tidak Ada yang Berani Mengkritik
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memuji Prabowo Subianto sebagai presiden terkuat di dunia saat ini. Saking kuatnya, kata Jokowi, nyaris tidak ada yang berani mengkritik Prabowo.

    Jokowi mengatakan kekuatan dimiliki Prabowo terlihat dari approval rating 100 hari kerja pertama pemerintahannya yang mencapai 80,9%, dengan dukungan parlemen di atas 80%.

    Dikatakan Jokowi, saking kuatnya Prabowo dan Kabinet Merah Putih, semua kebijakan pemerintah tidak ada yang berani mengkritisi. Malah, lanjut Jokowi, dirinya lah yang sering jadi sasaran kritik selama ini.

    3. Prabowo Tegur Pengusaha: Jangan Cekik Petani, Rakyat Harus Sejahtera!
    Masih dari puncak perayaan HUT ke-17 Gerindra, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada para pengusaha, khususnya sektor penggilingan padi, agar tidak mengambil keuntungan berlebihan yang dapat merugikan petani Indonesia.

    Prabowo menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pengusaha yang tidak berpihak kepada petani. Ia mengingatkan, jika para pelaku bisnis pada sektor tersebut tidak patuh, pemerintah akan mengambil langkah tegas berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

    4. Masih di Jeddah, Megawati Tak Hadiri HUT Ke-17 Gerindra
    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak menghadiri undangan perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC Sentul, Bogor hari ini, karena masih berada di luar negeri.

    Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan Megawati dan putrinya yang juga Ketua DPR Puan Maharani masih di luar negeri, sehingga tidak bisa hadir ke HUT Gerindra. Olly mengatakan kehadirannya ke HUT Gerindra mewakili Megawati bertujuan untuk menjaga kerja sama yang selama ini dijalankan di dalam pemerintahan.

    5. Prabowo Teriakkan Hidup Jokowi pada HUT Ke-17 Partai Gerindra
    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meneriakkan nama Joko Widodo atau Jokowi pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra. Teriakan itu disampaikan pada awal pidatonya.

    Prabowo mengatakan, keberhasilan dirinya menjadi presiden ke-8 Indonesia karena didukung Presiden ke-7 Jokowi. Ribuan peserta HUT ke-17 Partai Gerindra pun memberikan tepuk tangan atas pernyataan Prabowo tersebut. Namun, Prabowo menilai tepuk tangan yang diberikan terhadap Jokowi kurang semangat. Dia pun meminta ribuan hadirin melakukannya dengan penuh semangat.

  • Prabowo Tegur Pengusaha: Jangan Cekik Petani, Rakyat Harus Sejahtera!

    Prabowo Tegur Pengusaha: Jangan Cekik Petani, Rakyat Harus Sejahtera!

    Bogor, Beritasatu.com – Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada para pengusaha, khususnya sektor penggilingan padi, agar tidak mengambil keuntungan berlebihan yang dapat merugikan petani Indonesia.

    Dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), Prabowo menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap pengusaha yang tidak berpihak kepada petani.

    “Pengusaha boleh untung, tetapi jangan mencekik petani kita! Daripada mencekik petani, lebih baik saya cekik kau. Rakyat harus sejahtera, petani harus mendapat keuntungan yang layak,” tegas Prabowo.

    Prabowo menyoroti peran penggilingan padi sebagai elemen penting dalam ketahanan pangan nasional. Ia mengingatkan, jika para pelaku bisnis pada sektor tersebut tidak patuh, pemerintah akan mengambil langkah tegas berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

    “Kalau kalian tidak patuh, kami akan bertindak! Dasar hukum saya jelas, yaitu Pasal 33 UUD 1945. Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan dan bumi serta air harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo mengingatkan pengusaha penggilingan padi agar tidak merugikan petani.

    Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil alih penggilingan padi dari pengusaha yang merugikan petani. “Hati-hati! Kalau kalian bandel dan tidak mengangkat derajat petani, saya atas nama rakyat Indonesia akan menguasai penggilingan padi yang tidak patuh itu,” ancamnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo meminta Kementerian Pertanian dan otoritas terkait untuk mengawal kebijakan ini. Ia menegaskan Indonesia memiliki potensi menjadi negara kaya jika seluruh pihak bekerja dengan prinsip keadilan ekonomi.

    “Ada menteri pertanian di sini. Mereka (pengusaha) masih mau ikut aturan kita? Masih mau di republik ini? Selama kita berada di jalan yang benar, kita bisa menjadi negara yang kaya,” pungkasnya.

    Peringatan Prabowo kepada pengusaha penggilingan padi menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi petani dan memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

  • Rocky Gerung Menduga Gerindra Mainkan Taktik ‘Bidak Putih’ untuk Tutup Peluang Gibran Nyapres 2029

    Rocky Gerung Menduga Gerindra Mainkan Taktik ‘Bidak Putih’ untuk Tutup Peluang Gibran Nyapres 2029

    GELORA.CO  – Presiden RI, Prabowo Subianto diminta maju kembali sebagai Calon Presiden (Capres) 2029 dalam kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra, Kamis (14/2/2025).

    Partai berlogo kepala Garuda itu ingin mengusung Ketua Umumnya, Prabowo untuk menjadi presiden dua periode.

    Mengenai hal ini, pengamat politik, Rocky Gerung membaca adanya taktik “bidak putih” yang sedang dimainkan Gerindra.

    Hal tersebut untuk menutup peluang Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri menjadi capres pada 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, kedinian Gerindra mengumumkan sikap tersebut merupakan langkah mengambil posisi layaknya pecatur pemegang bidak putih.

    Apalagi, kini aturan pencapresan telah diketuk oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yakni presidential threshold 0 persen.

    Jadi, tanpa partai lain, Gerindra sudah ada di baris depan untuk memenangkan Pilpres 2029 bersama Prabowo sebagai calonnya.

    “Jadi Gerinda memainkan bidak putih duluan itu karena juga dikalkulasi saya kira oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu threshold-nya dibuat nol.”

    “Sehingga Gerindra pasti bisa melenggang sendiri itu,” kata Rocky di YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (14/2/2025), dikutip dari TribunJakarta.com.

    Karena hal itu, Rocky melihat , setidaknya satu pintu tertutup untuk Gibran maju menjadi capres.

    Apabila tetap ingin maju, Gibran harus mencari partai lain yang mau menampungnya.

    “Satu hal yang pasti bahwa penetapan Prabowo sebagai calon Presiden di 2029, hal yang sudah mungkin diantisipasi atau ditunggu oleh banyak orang.”

    “Itu menimbulkan semacam sedikit kegaduhan politik, karena tentu konsekuensinya Gibran tidak mungkin dicalonkan oleh Gerindra,” papar Rocky.

    Jika demikian, menurut Rocky, akan ada blok politik baru yang digalang ayah Gibran, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), untuk memuluskan jalan anaknya menjadi presiden.

    “Kelihatannya bagus keputusan Gerindra tadi dari segi kalkulasi politik, tentu lepas dari soal apakah ini bisa jadi semacam penanda bahwa presiden Prabowo akan melakukan reshuffle secepat-cepatnya untuk memungkinkan kabinet hari ini bekerja untuk dia di 2029 kan itu kalkulasinya,” kata Rocky.

    Seluruh Kader Diminta Bergerak

    Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mendengar aspirasi dari seluruh kader partai.

    “Seluruh kader Partai Gerindra meminta agar Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum Presiden di tahun 2029 kembali mencalonkan Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua,” ujar Ahmad Muzani saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-17 Gerindra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025).

    Seluruh kader partai pun diminta bergerak untuk menyukseskan pencalonan Prabowo kembali di tahun 2029 mendatang.

    Sebelumnya, permintaan agar Prabowo kembali maju menjadi capres 2029 itu merupakan satu dari lima keputusan Partai Gerindra yang ditetapkan dalam KLB.

    “Kongres meminta Pak Prabowo agar bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029.”

    “Beliau menjawab ‘insya Allah’, namun meminta waktu untuk menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dan memenuhi janji kepada rakyat,” kata Muzani, Kamis.

    Selain itu empat keputusan lainnya yakni:

    Menerima laporan pertanggungjawaban (LPJ) DPP Partai Gerindra periode 2020-2025.

    Menetapkan kembali Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. 

    KLB menetapkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. 

    KLB juga menetapkan Prabowo sebagai formatur tunggal.

    Penghapusan Presidential Threshold

    Diberitakan sebelumnya, MK memutuskan menghapus ambang batas atau presidential threshold dalam persyaratan pengajuan pencalonan pemilihan presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya diatur partai politik (parpol) pemilik kursi 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari suara sah nasional pemilu legislatif sebelumnya.

    Putusan ini merupakan permohonan dari perkara 62/PUU-XXII/2024, yang diajukan Enika Maya Oktavia dan kawan-kawan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo di ruang sidang utama, Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025).

    MK menyatakan pengusulan paslon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    “Menyatakan norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Suhartoyo.

    Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan frasa ‘perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya’ dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah nasional atau persentase jumlah kursi DPR di pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selain itu, MK menilai penentuan besaran ambang batas itu tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat.

    Menurut MK, penentuan besaran atau persentase itu lebih menguntungkan parpol besar atau setidaknya memberi keuntungan bagi parpol peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR.

    Dengan demikian, MK menyatakan penentuan ambang batas pencalonan pilpres itu punya kecenderungan memiliki benturan kepentingan.

    MK juga menilai pembatasan itu bisa menghilangkan hak politik dan kedaulatan rakyat karena dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan paslon.

    Seperti apa lengkapnya putusan MK soal presidential threshold?

    Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

    Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih.

    Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya.

    Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU Pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggara pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

  • Prabowo Tegaskan Hanya Harga Gabah yang Boleh Naik!

    Prabowo Tegaskan Hanya Harga Gabah yang Boleh Naik!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan harga gabah yang dibeli dari petani harus naik. Kini, harga gabah naik Rp 500 per kg, dari sebelumnya Rp 6.000 per kg menjadi Rp 6.500 per kg.

    “Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah itu harus naik,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo menegaskan, menegaskan harga yang boleh naik ialah harga gabah dari petani yang dibeli oleh Perum Bulog maupun penguasa pengusaha penggiling padi. Hal ini dilakukan agar petani Indonesia sejahtera.

    Prabowo mengimbau agar para pengusaha penggiling padi tidak mengambil untung terlalu banyak sehingga memberatkan petani. Prabowo berharap agar pengusaha penggiling padi tetap mengambil untung yang wajar.

    “Saya ingatkan pengusaha-pengusaha kau boleh untung tapi jangan mencekik petani-petani kita. Daripada kau cekik, saya cekik kau. Boleh, untung yang wajar, rakyat kita harus sejahtera petan kita harus dapat keuntungan yang cukup,” tegas Prabowo.

    Prabowo tak segan-segan apabila ada pengusaha yang nakal, pemerintah akan mengambil tindakan tegas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.”

    Melalui dasar hukum tersebut, Prabowo menegaskan bakal menguasai penggiling padi yang nakal. Kendati demikian, Prabowo mendengar pengusaha penggiling padi mau mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

    “Saya mau tanya penggiling padi penting atau tidak? Menguasai hajat orang banyak atau tidak? karena itu hati-hati kalau kau bandel tidak mau memperhatikan nilai tukar petani, tidak mau mengangkat derajat petani saya akan pakai pasal 33. Saya atas nama rakyat Indonesia, saya akan kuasai penggilingan padi yang bandel itu,” terang Prabowo.

    Sementara itu, Prabowo meminta kepada pemangku kepentingan yang berkaitan dengan industri penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat.

    “Harga (tiket) pesawat terbang turun, dan harus turun lagi kalo bisa, kalo bisa,” kata Prabowo.

    Kemudian ia juga meminta kepada Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) agar biaya perjalanan haji bagi masyarakat Indonesia alami penurunan harga.

    “Harga naik haji turun,” kata Prabowo.

    (hns/hns)

  • Prabowo: Saya Mau Jadi Presiden yang Turunkan Harga!

    Prabowo: Saya Mau Jadi Presiden yang Turunkan Harga!

    Jakarta –

    Prabowo Subianto berjanji akan menjadi Presiden Indonesia yang dapat menurunkan harga, baik itu tiket pesawat, biaya haji maupun bahan pangan. Hal ini dilakukan demi mensejahterakan rakyat Indonesia.

    “Saya mau jadi presiden yang turunkan harga,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara Puncak Perayaan HUT Ke-17 Partai Gerinda yang dipantau secara daring melalui YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo menegaskan, menegaskan harga yang boleh naik ialah harga gabah dari petani yang dibeli oleh Perum Bulog maupun penguasa pengusaha penggiling padi. Hal ini dilakukan agar petani Indonesia sejahtera.

    “Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah itu harus naik,” tegas Prabowo.

    Prabowo mengimbau agar para pengusaha penggiling padi tidak mengambil untung terlalu banyak sehingga memberatkan petani. Prabowo berharap agar pengusaha penggiling padi tetap mengambil untung yang wajar.

    “Saya ingatkan pengusaha-pengusaha kau boleh untung tapi jangan mencekik petani-petani kita. Daripada kau cekik, saya cekek kau. Boleh, untung yang wajar, rakyat kita harus sejahtera petan kita harus dapat keuntungan yang cukup,” katanya.

    Prabowo tak segan-segan apabila ada pengusaha yang nakal, pemerintah akan mengambil tindakan tegas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.”

    Melalui dasar hukum tersebut, Prabowo mau menguasai pengusaha penggiling padi yang nakal. Kendati demikian, Prabowo mendengar pengusaha penggiling padi mau mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

    “Saya mau tanya penggiling padi penting atau tidak? Menguasai hajat orang banyak atau tidak? karena itu hati-hati kalau kau bandel tidak mau memperhatikan nilai tukar petani, tidak mau mengangkat derajat petani saya akan pakai pasal 33. Saya atas nama rakyat Indonesia, saya akan kuasai penggilingan padi yang bandel itu,” terang Prabowo.

    (hns/hns)

  • Prabowo Wanti-wanti Pengusaha Penggilingan Padi Bandel: Saya Cekik Kau!

    Prabowo Wanti-wanti Pengusaha Penggilingan Padi Bandel: Saya Cekik Kau!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada pengusaha penggiling padi agar menyerap gabah tingkat petani sesuai dengan aturan pemerintah. Harga gabah di tingkat petani dipatok Rp 6.500/kg.

    Prabowo mengimbau agar para pengusaha penggiling padi tidak mengambil untung terlalu banyak sehingga memberatkan petani. Prabowo berharap agar pengusaha penggiling padi tetap mengambil untung yang wajar.

    “Saya ingatkan pengusaha-pengusaha kau boleh untung tapi jangan mencekik petani-petani kita. Daripada kau cekik, saya cekik kau. Boleh, untung yang wajar, rakyat kita harus sejahtera petani kita harus dapat keuntungan yang cukup,” dalam acara HUT Gerindra ke-17 yang disiarkan secara daring di YouTube CNN Indonesia, Sabtu (15/2/2025).

    Prabowo tak segan apabila ada pengusaha yang nakal, pemerintah akan mengambil tindakan tegas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Pasal 33 UUD 1945 berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.”

    Melalui dasar hukum tersebut, Prabowo mau menguasai pengusaha penggiling padi yang nakal. Kendati demikian, Prabowo mendengar pengusaha penggiling padi mau mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

    “Saya mau tanya penggiling padi penting atau tidak? Menguasai hajat orang banyak atau tidak? karena itu hati-hati kalau kau bandel tidak mau memperhatikan nilai tukar petani, tidak mau mengangkat derajat petani saya akan pakai pasal 33. Saya atas nama rakyat Indonesia, saya akan kuasai penggilingan padi yang bandel itu,” terang Prabowo.

    (eds/eds)

  • Anggaran Pendidikan Dipangkas, JPPI: Banyak Kejanggalan

    Anggaran Pendidikan Dipangkas, JPPI: Banyak Kejanggalan

    PIKIRAN RAKYAT – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan (JPPI), Ubaid Matraji, mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan. Pemangkasan itu dikhawatirkan mengancam masa depan generasi penerus bangsa.

    “JPPI menilai terdapat banyak kejanggalan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, bukan hanya terkait pemotongan, tetapi juga sejak tahap perencanaan alokasi anggaran,” katanya di Jakarta pada Jumat, 17 Februari 2025.

    Menurut dia, dari total anggaran pendidikan tahun 2025 yang mencapai Rp724 triliun, Kemendikdasmen hanya mendapat alokasi 4,63% atau sekitar Rp33,5 triliun. “Ini menjadi pertanyaan besar,” katanya.

    Hal itu mengingat Kemendikdasmen memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 serta menjalankan program Wajib Belajar 13 tahun.

    Ubaid mengatakan bahwa lebih ironis lagi, dari anggaran yang sudah minim tersebut, Kemendikdasmen masih mengalami pemotongan sebesar Rp7,2 triliun dengan alasan efisiensi.

    “Ini jelas menunjukkan lemahnya visi Presiden terkait pendidikan. Bisa jadi, pendidikan memang tidak menjadi prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Lalu, sebenarnya ke mana arah pendidikan kita?” kata Ubaid.

    Dana KIP dipotong?

    Pernyataan pemerintah terkait pemotongan anggaran pendidikan juga dinilainya membingungkan masyarakat. Dalam rapat dengan Komisi X DPR, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa tidak ada pemotongan anggaran untuk beasiswa dan KIP. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

    Dalam presentasi Kemendiktisaintek, katanya, disebutkan bahwa dari 844.174 mahasiswa penerima KIP-Kuliah yang masih berkuliah (on going), sebanyak 663.821 mahasiswa tidak akan menerima dana KIP-Kuliah pada 2025.

    “Ini berarti ratusan ribu mahasiswa berisiko putus kuliah akibat tidak adanya pendanaan,” tutur Ubaid.

    Begitu pula di Kemendikdasmen, saat rapat di Komisi X DPR RI, disampaikan bahwa beberapa program beasiswa juga terdampak, seperti Beasiswa Unggulan, Beasiswa Darmasiswa, dan Beasiswa Indonesia Maju.

    “Tampaknya antar kementerian belum memiliki kesepahaman yang jelas. Akibatnya, masyarakat semakin bingung. Pemerintah seharusnya transparan dan tidak menutupi fakta. Ini membuktikan bahwa tata kelola anggaran pendidikan kita masih semrawut dan tidak terkoordinasi dengan baik,” kata Ubaid.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda

    Ibas Sebut DPR Connect Bisa Jadi Jembatan Komunikasi Media & Anak Muda

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya semangat kolaborasi dan optimisme nyata DPR Connect sebagai rumah yang menampung aspirasi, ide, dan pikiran generasi muda. Lewat kolaborasi diharapkan mampu menghadirkan dampak positif terhadap pembangunan di Indonesia.

    Dia menambahkan kehadiran DPR Connect juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan zaman berupa perkembangan teknologi, globalisasi, dan sosial. Menurutnya, DPR harus terbuka untuk mengakomodasi perubahan yang dibawa oleh kemajuan zaman.

    Hal tersebut disampaikan Ibas dalam acara DPR Connect dengan topik ‘DPR dan Generasi Muda Kolaborasi untuk Perubahan’ di Jakarta, Rabu (12/2). Acara dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Hadir pula Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Ketua BAM DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan, Ketua BURT Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Director Blue Ocean Strategy Fellowship Indra Dwi Prasetyo, dan Pimpinan Redaksi Kompas Sutta Dharmasaputra. Diikuti oleh mahasiswa, Kompas Muda, Indonesia Next Leader (IDNL) dan influencer.

    “DPR Connect harus terkoneksi dalam teknologi dan menyesuaikan dalam undang-undang yang relevan. Misalnya yang disampaikan Pak Sekjen, program SIMAS PUU, Boss Campus, tinggal kita kembangkan lagi, bagaimana masyarakat tidak hanya generasi muda, dapat terus mengakses dan ikut memberikan masukan-masukannya,” kata Ibas dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2025).

    Menurut Ibas, meskipun banyak ruang generasi muda untuk berbicara dan berpartisipasi, namun suara tersebut tidak mudah dan cukup untuk didengar di level pengambilan keputusan.

    “Untuk itu DPR Connect lah yang harus terdepan, tercepat, dan terkeras untuk terus menggaungkan suara-suara tersebut. Kita harus tahu bagaimana anak-anak muda juga dapat memberikan masukannya, tidak hanya DPR tapi juga pemerintahan,” paparnya.

    Ibas menegaskan bahwa DPR yang saat ini memiliki Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) akan selalu siap bersuara.

    “DPR punya BAM, 732 Anggota MPR, 580 DPR, 152 DPD yang selalu siap bersuara. Kewajiban kita untuk menyerap aspirasi,” ungkapnya.

    Ibas menyampaikan bahwa kolaborasi yang ini bukanlah retorika belaka, harus menjadi aksi nyata yang berdampak positif pada kemajuan yang kita inginkan. Menurutnya, MPR/DPR RI, media, dan generasi muda terus berkolaborasi di era Pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dan semakin berkembang di era digital. Kesesuain terkait pendidikan dan kurikulum, ketenagakerjaan, adaptasi teknologi, serta terkait kehidupan sosial dan lingkungan,” kata Ibas.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Ibas meyakini, semua pihak harus memastikan semua aspirasi, ide, gagasan, dan pikiran masyarakat masuk dalam proses legislasi, program, dan kebijakan publik.

    “Kita jadikan ruang suara anak-anak muda tidak hanya sekedar ruang suara tapi ruang tulis dalam aksi nyata dan eksekusi program kebijakannya,” ujar Ibas.

    Menurutnya, hal itu tak hanya suara. Tapi juga memastikan bahwa program, pendidikan politik, dan pilar-pilar kebangsaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan program kewirausahaan masuk dalam proses belajar mengajar berikut pengembangannya.

    “DPR Connect, DPR Magang ini, adalah salah satu contoh nyata bagaimana kami menguatkan pemahaman diskusi, bukan hanya sekedar melakukan acara-acara seremonial belaka,” tutur Ibas.

    Ibas menegaskan agar masa depan Indonesia haruslah dibangun dengan semangat kolaborasi dan optimisme.

    “Kuncinya adalah kolaborasi. DPR connect to all, DPR untuk semua,” jelasnya.

    Sebagai Pimpinan MPR, dia mengatakan memiliki komitmen untuk terus memperkuat agar MPR RI sebagai rumah pengawal konstitusi dan penjaga kedaulatan rakyat.

    “Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari perkuat optimisme kita! Bekerja sama menuju masa depan yang lebih baik.sebagai inspirasi antar generasi,” katanya.

    “Kita optimis dengan kolaborasi antara DPR, media, dan generasi muda (publik), maka parlemen menjadi lebih baik dan negara lebih maju. DPR Connect sebagai inspirasi antar generasi,” sambungnya.

    Sementara itu, mahasiswa UI sekaligus peserta diskusi acara tersebut Muhammad Sami Arkan memberikan respon positif terhadap kegiatan itu. Menurutnya, DPR Connect bisa menghadirkan keterbukaan informasi terkait DPR.

    “Sangat seru, acara ini membuka pengetahuan kita tentang apa tugas DPR MPR RI, sehingga kita bisa lebih terbuka akan informasi-informasi tentang lembaga ini. Semoga acara ini bisa dilaksanakan serutin mungkin agar kami tahu kinerja dan program DPR MPR RI saat ini. Pak Ibas, penyampaiannya sangat menginspirasi. Terima kasih,” tutup Muhammad Sami Arkan.

    (prf/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu