Produk: UUD 1945

Idul Fitri, Saba, dan Solidaritas Kebangsaan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Penulis Buku Politik Untuk Kemanusiaan
LAKSANA
musafir yang meniti gurun dengan kesabaran, kita baru saja melewati bulan penuh ujian, menahan diri dari hawa nafsu, dan membersihkan jiwa.
Dalam suasana hari kemenangan, kita tidak sekadar merayakan pencapaian, tetapi juga menata rencana kemana akan melangkah setelah menjalani festival spiritual sepanjang bulan puasa.
Idul Fitri
adalah momen kembali suci. Kita telah melalui etape purifikasi. Pemurnian yang ditempuh sebulan penuh.
Asabiyyah
atau
solidaritas
sosial, adalah energi kolektif yang menjadi khazanah nilai Ramadhan.
Kita menahan diri dari lapar dan dahaga bukan sekadar sebagai ritual fisik, tetapi untuk melatih kesabaran, mengekang ego, dan mengasah kepekaan. Kita berpuasa bukan semata untuk memetik benefit kesehatan, tetapi juga agar bisa merasakan keterbatasan orang lain.
Kita menahan diri bukan hanya untuk mengendalikan hawa nafsu, tetapi agar memahami bahwa kita bukan pusat semesta. Dunia ini tidak selalu harus ditaklukkan dengan kekuatan, tetapi sering kali dengan kesabaran dan ketulusan.
Sejarah menunjukkan bahwa kebangkitan dan kehancuran suatu peradaban selalu memiliki pola yang sama.
Menyitir Ibnu Khaldun, kejayaan bangsa lahir dari
asabiyyah
atau solidaritas kolektif yang mengikat dan menggerakkan. Dengan semangat ini, peradaban besar lahir, membangun fondasi sosial yang kokoh, dan menorehkan namanya di panggung sejarah.
Namun sejarah juga mencatat, kejayaan seringkali menjadi awal dari benih kejatuhan. Ibnu Khaldun memperingatkan bahwa kemakmuran, jika tidak dikelola dengan kebijaksanaan dan kesadaran kolektif, justru bisa menjadi awal kehancuran.
Ketika suatu generasi terlena dengan kenyamanan, asabiyyah pun melemah. Rasa kebersamaan yang dahulu menjadi fondasi peradaban perlahan luntur, digantikan oleh individualisme, ketamakan, dan kemalasan.
Tanpa disadari, peradaban mulai keropos sebelum akhirnya runtuh dari dalam.
Ramadhan mengajarkan kita untuk kembali menguatkan solidaritas ini, agar kita tidak mengulang kesalahan sejarah.
Kita diajak untuk menata kembali diri, memperbarui kebersamaan, dan menanamkan kembali semangat perjuangan. Sebab kejayaan sejati bukanlah sekadar soal kemakmuran, tetapi bagaimana kemakmuran itu dikelola dengan nilai-nilai yang menjaga peradaban tetap hidup.
Lihatlah bagaimana negeri Saba’, yang digambarkan Al-Qur’an sebagai negeri yang makmur, kaya raya dan berlimpah sumber daya, akhirnya hancur karena kesombongan dan kehilangan solidaritas.
Saba’ diberkahi dengan tanah subur, kebun-kebun anggur dengan hasil panen melimpah, dan kehidupan aman dan tenteram. Namun, penduduk negeri Saba’ kehilangan dimensi spiritual.
Situasi kehidupan yang bergelimang kemewahan sumber daya alam membuat mereka lupa diri. Penduduk Saba’ mengabaikan nubuat. Mereka terlena. Lalu mulai berbuat melampaui batas.
Perilaku itu diilustrasikan dalam Al-Qur’an pada Surah Saba’ ayat 15-17. Mereka dikaruniai dua kebun yang subur di kanan dan kiri, tetapi ketika mereka enggan bersyukur dan menjaga harmoni sosial, Allah menimpakan banjir besar (
sail al-arim
), yang menghancurkan infrastruktur pertanian mereka dan mengubah tanah yang dahulu subur menjadi wilayah gersang.
Kita teringat dengan apa yang disebut oleh Richard Auty sebagai kutukan sumber daya alam (
resource curse
). Yaitu situasi keberlimpahan yang menjelma menjadi bencana.
Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah mengidentifikasi ini sebagai fase kemunduran. Ketika kemewahan melahirkan sikap malas, rakus, dan kehilangan daya juang.
Inilah yang terjadi pada Saba’. Kesejahteraan tak lagi dipandang sebagai tanggung jawab, tetapi sebagai hak yang
taken for granted
, penduduknya mulai berfoya-foya, korupsi merajalela, penyimpangan moral dinormalisasi, dan semangat gotong royong terkikis oleh individualisme.
Sejarawan Arnold J. Toynbee yang telah meneliti 26 peradaban sepanjang sejarah umat manusia, dalam karyanya
A Study of History
juga menyoroti pola serupa.
Menurutnya, deklinasi suatu peradaban tidak semata disebabkan ancaman eksternal, tetapi lebih sering berakar pada dekadensi internal. Etos kerja yang hilang, penyimpangan moral, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan tantangan zaman.
Saba’ adalah contoh nyata dari apa yang Toynbee sebut sebagai
suicidal state
. Yaitu situasi di mana peradaban secara perlahan menghancurkan dirinya sendiri.
Self destruction
, karena kehilangan daya rekat solidaritas sosial serta nilai-nilai kebersamaan.
Maka, sejarah Saba’ bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan peringatan bagi kita semua. Sebuah negeri yang makmur bisa saja jatuh dalam kehancuran yang perih jika rakyat dan pemimpinnya gagal menjaga keseimbangan antara kesejahteraan dan moralitas.
Jika asabiyyah melemah, jika rasa syukur tergantikan oleh kesombongan, dan jika kemewahan melahirkan ketamakan, maka kehancuran hanyalah soal waktu.
Lihatlah pula bagaimana kekaisaran besar seperti Romawi, Abbasiyah, dan Utsmaniyah meredup. Mereka tidak runtuh dalam semalam, tetapi melemah perlahan.
Bukan karena serangan musuh, tapi lagi-lagi terjadi dari dalam. Dipicu oleh demoralisasi yang meruntuhkan spirit solidaritas.
Bangsa yang dulu tangguh karena persatuan, akhirnya tercerai-berai oleh pertikaian. Mereka yang dulu memimpin dunia dengan ilmu dan kekuatan, pada akhirnya menjadi catatan kaki dalam sejarah. Tertinggal sebagai kenangan.
Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa kejayaan tanpa penguatan solidaritas hanya akan menjadi ilusi.
Hari ini, kita harus bertanya, di manakah asabiyyah kita sebagai bangsa? Apakah kita akan menjaga persatuan agar kekayaan anugerah sumber daya alam tetap lestari?
Kita adalah bangsa yang dihadiahi anugerah melimpah. Jika Al Qur’an mengisahkan Saba’ dengan begitu indah sebagai negeri kaya raya, maka bangsa kita tidak perlu berimajinasi untuk membayangkan bagaimana wujud negeri Saba’. Karena Indonesia, lebih dari Saba’.
Indonesia bukan hanya sekadar wilayah geografis, tetapi ekosistem raksasa yang menyimpan kekayaan alam tiada tara.
Salah satu karunia terbesar yang dimiliki negeri ini adalah hutan tropisnya, hutan dengan biodiversitas terbesar di dunia, yang menjadi paru-paru planet biru ini. Menjadi rumah bagi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya.
Bayangkanlah, di jantung negeri ini, terbentang lebih dari 126 juta hektare hutan tropis yang menyimpan sekitar 15 persen seluruh spesies yang ada di dunia. Luas hutan tropis itu, setara dengan 59 persen luas daratan Indonesia.
Setiap helai daun di hutan tropis itu, laboratorium alami yang menyimpan perbendaharaan misteri kehidupan. Setiap pohonnya adalah penjaga keseimbangan ekosistem global yang menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Dihirup manusia di seluruh dunia.
Zamrud khatulistiwa ini adalah rumah yang ramah bagi lebih dari 300.000 spesies fauna dan flora. Dari orangutan yang lembut di Kalimantan, harimau Sumatera yang gagah, hingga burung cendrawasih yang anggun di Papua.
Namun, lebih dari sekadar keanekaragaman hayati, hutan kita juga menjadi sumber kehidupan bagi jutaan penduduk yang bergantung pada hasil hutan. Mulai dari rotan, kayu, rempah-rempah, hingga obat-obatan herbal yang belum terungkap seluruh potensinya.
Gunung-gunungnya tegak perkasa, menjulang laksana pilar raksasa yang menopang langit, menyimpan kekayaan yang tak terhitung nilainya. Emas, nikel, gas bumi, dan aneka mineral berharga terpendam di perut bumi Indonesia, menunggu untuk dikelola dengan kearifan.
Namun, sebagaimana peradaban besar yang pernah ada, kekayaan ini juga membawa tantangan tersendiri.
Seperti negeri Saba’ yang runtuh karena ketamakan dan hilangnya solidaritas, hutan tropis kita pun berada di bawah bayang-bayang ancaman.
Pembalakan liar, kebakaran hutan, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali mengancam kelangsungan ekosistem ini. Sinyal tentang kerusakan ekosistem semakin intens berdenting. Banjir, longsor dan gejala perubahan iklim makin sering terjadi.
Indonesia saat ini berada di puncak kemakmuran ekologis. Kita tidak boleh melewatkan momentum tersebut. Namun, jika kita tidak bijak mengelolanya, maka berkah ekologis bisa berubah menjadi kutukan.
Ibnu Khaldun mengingatkan, peradaban yang tidak mampu menjaga keseimbangan antara kemakmuran dan keberlanjutan akan menghadapi kehancuran.
Di sinilah peran kepemimpinan menjadi kunci. Visi besar diperlukan untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Visi ini harus diwujudkan melalui strategi nyata, bukan sekadar retorika. Sejarah mengajarkan bahwa pemimpin bijak bukan hanya yang mampu mengelola kekayaan, tetapi juga yang mampu menjaga harmoni sosial dan solidaritas rakyatnya.
Nabi Sulaiman, misalnya, tidak hanya dikenal karena kekuasaannya, tetapi juga karena kemampuannya mengintegrasikan teknologi, kesejahteraan, dan kebijaksanaan dalam satu kesatuan.
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dalam semangat menjaga keberlanjutan peradaban, telah menginisiasi jihad konstitusional melalui Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
Dua regulasi yang akan menjadi benteng bagi sumber daya alam Indonesia agar benar-benar dikelola untuk kepentingan bersama.
Presiden menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa, bahkan melebihi negeri Saba’. Jika dikelola dengan baik dan berlandaskan prinsip keadilan, kesejahteraan rakyat bukan sekadar impian, melainkan keniscayaan.
Dengan kekayaan alam melimpah, Indonesia seharusnya menjadi negeri yang mampu menjamin kebutuhan dasar seluruh warganya. Tidak ada lagi kelaparan, tidak ada lagi rakyat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Gagasan itu merefleksikan visi besar Presiden Prabowo, menjadikan Indonesia sebagai negeri yang
Baldatun Thayyibatun Warobbun Ghofur
. Sebuah negara yang makmur dan diberkahi.
Visi itu lantang dikumandangkan saat Presiden menyampaikan pidato perdana dalam momen pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, 20 Oktober 2024.
Visi ini tidak hanya sekadar slogan, tetapi diterjemahkan dalam kebijakan konkret yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, mempersempit jurang ketimpangan ekonomi, dan memastikan bahwa kesejahteraan bukan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia.
Kita harus jujur mengakui, realitas yang terjadi selama bertahun-tahun menunjukkan jika kekayaan alam Indonesia justru seringkali menjadi sumber ketimpangan.
Sebagian kecil kelompok menikmati keuntungan luar biasa dari eksploitasi sumber daya alam, sementara sebagian besar rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Pemerintahan Prabowo telah menabuh strategi kemakmuran yang berkeadilan, yaitu membangun Indonesia berdaulat secara ekonomi, sejahtera secara sosial, dan kokoh dalam solidaritas kebangsaan.
Kesadaran akan pentingnya distribusi kekayaan yang lebih adil mendorong lahirnya kebijakan strategis yang menitikberatkan pada reformasi fiskal dan redistribusi sumber daya.
Kedua langkah ini tidak hanya merupakan solusi teknokratis dalam pengelolaan ekonomi, tetapi juga merupakan manifestasi dari gagasan besar tentang keadilan sosial yang menjadi pondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat dan mandiri.
Reformasi kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Presiden Prabowo bertumpu pada efisiensi anggaran sebagai pilar utama pembangunan inklusif.
Selama ini, belanja negara kerap tersedot ke dalam birokrasi yang gemuk, program-program tumpang tindih, serta pengeluaran yang tidak selalu berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini diarahkan dengan strategi lebih tepat guna agar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Salah satu wujud konkret dari kebijakan ini adalah program makan bergizi gratis, langkah revolusioner yang bertujuan memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses gizi memadai.
MBG bukan sekadar bentuk intervensi sosial jangka pendek, tetapi investasi besar bagi masa depan bangsa, karena kualitas gizi pada anak-anak terbukti berpengaruh langsung terhadap kecerdasan, produktivitas, dan daya saing mereka di masa depan.
Efisiensi anggaran untuk menopang program ini dilakukan dengan memotong belanja yang tidak produktif, mengoptimalkan penerimaan negara melalui perbaikan sistem perpajakan, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Dengan pendekatan ini, setiap pengeluaran diarahkan untuk bermanfaat bagi rakyat, bukan sekadar menggerakkan roda birokrasi.
Prinsip pembangunan berbasis keadilan ditekankan, di mana negara hadir sebagai pihak yang menjamin bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dengan sehat dan cerdas.
Namun efisiensi anggaran saja tidak cukup jika struktur ekonomi masih tetap dikuasai oleh segelintir elite yang menikmati keuntungan besar dari kekayaan alam bangsa.
Maka Presiden Prabowo mendorong kebijakan redistribusi sumber daya dengan cara yang lebih progresif.
Salah satunya melalui pendistribusian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan dan entitas sosial yang berkontribusi bagi pembangunan nasional.
Demikian juga program terbaru Koperasi Merah Putih, diarahkan untuk menopang pilar distribusi ekonomi.
Langkah ini merupakan koreksi terhadap ketimpangan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, di mana sektor pertambangan dan ekonomi lebih banyak dikuasai oleh korporasi besar, sementara masyarakat sekitar hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri.
Dengan mengalihkan izin pengelolaan sumber daya alam kepada koperasi dan organisasi berbasis komunitas, pemerintah memastikan bahwa hasil kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat.
Kebijakan redistribusi ini tidak hanya sebatas mengeser kepemilikan, tetapi juga mencerminkan tekad untuk memberdayakan masyarakat lokal agar memiliki kendali yang lebih besar terhadap sumber daya di wilayah mereka.
Dengan demikian, sumber daya alam tidak lagi menjadi alat eksploitasi segelintir kelompok, melainkan menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan.
Kombinasi antara reformasi fiskal dan redistribusi sumber daya menopang arsitektur kebijakan strategis yang saling melengkapi dalam agenda pembangunan Prabowo Subianto.
Ketika anggaran negara dikelola dengan lebih efisien dan kekayaan alam didistribusikan secara lebih merata, hasilnya adalah perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah akan meningkat.
Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya soal angka dan statistik, tetapi juga tentang membangun kembali solidaritas kebangsaan.
Ketika rakyat merasakan bahwa negara benar-benar berpihak kepada mereka, rasa cinta terhadap bangsa ini akan semakin kuat, dan asabiyyah yang menjadi pilar utama dalam teori peradaban Ibnu Khaldun, akan semakin kokoh.
Dengan fondasi ekonomi yang lebih adil dan sistem sosial lebih solid, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan sebagai negeri yang benar-benar makmur dan berkeadaban.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.