Xcloud.id

Produk: UUD 1945

  • Banyak elite pura-pura tak paham arti pasal penting UUD 1945

    Banyak elite pura-pura tak paham arti pasal penting UUD 1945

    Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam acara Halalbihalal dengan Purnawirawan dan Keluarga Besar TNI/Polri di Balai Kartini Jakarta, Selasa (6/5/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Prabowo: Banyak elite pura-pura tak paham arti pasal penting UUD 1945
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 06 Mei 2025 – 20:32 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto di hadapan purnawirawan TNI/Polri menyinggung kaum elite bangsa yang pura-pura tak memahami arti penting dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kembali pada jati diri bangsa demi menjaga keutuhan nasional di tengah hambatan yang terjadi berulang setiap kali Indonesia hendak bergerak maju.

    “Tiap kali kita mau take off, dihajar kerusuhan, perang saudara, pemberontakan, suku lawan suku, agama lawan agama,” kata Prabowo pada acara Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI/Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5).

    Kepala Negara menyinggung pola pecah belah yang sudah berlangsung sejak era kolonial.

    Prabowo mengingatkan bahwa strategi devide et impera masih terus memecah belah bangsa hingga kini.

    Menurut Presiden, ada kelengahan serius di kalangan elite yang kerap melupakan rancang bangun perjuangan pendiri bangsa.

    “Banyak di antara elite yang tidak memahami, tidak mau memahami, atau pura-pura tidak melihat arti dari pasal-pasal penting dalam UUD NRI Tahun 1945,” ujarnya.

    Kepala Negara menegaskan bahwa warisan Angkatan ’45 berupa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah pedoman yang harus terus dijaga.

    Prabowo lantas mencontohkan bagaimana nilai-nilai tersebut tertanam dalam setiap aspek kehidupan militer melalui Saptamarga, Sumpah Prajurit, hingga doktrin lainnya yang selalu merujuk pada konstitusi.

    Agenda tersebut diikuti 1.210 orang terdiri atas purnawirawan TNI/Polri dan keluarga besar TNI/Polri.

    Selain Presiden Prabowo, turut hadir wakil presiden ke-6 Try Sutrisno, Sri Sultan Hamengkubuwana X sebagai keluarga besar tentara Indonesia, unsur pimpinan dan anggota DPR RI, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta pejabat TNI/Polri.

    Dalam agenda tersebut, juga digelar pernyataan bersama untuk mendukung penuh seluruh program dan kebijakan pemerintah.

    Sumber : Antara

  • Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Lemhannas: Pertemuan Presiden-purnawirawan TNI baik untuk kebersamaan

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menilai rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para purnawirawan TNI merupakan langkah yang baik untuk menjaga kebersamaan dalam pemerintahan.

    Hal tersebut, kata dia, terutama setelah adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Prabowo.

    “Bapak Presiden ini kan beliau sangat terbuka dengan siapa pun, termasuk dengan purnawirawan, yang termasuk sahabat-sahabat beliau,” kata Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, ia mengapresiasi cara Presiden dalam berinteraksi dengan para purnawirawan setelah adanya berbagai aspirasi yang disampaikan.

    Adapun Presiden dikabarkan akan bertemu dengan purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) dan keluarga besar TNI-Polri dalam acara halalbihalal di Balai Kartini Jakarta, Selasa, pada pukul 16.00 WIB.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan, mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga pergantian Wapres kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Begini respons Lemhannas soal usulan pemakzulan Wapres Gibran

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyatakan bahwa usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak perlu dikaji lebih lanjut.

    Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024–2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2024.

    “Keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tentu merupakan keputusan yang final karena itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

    Maka dari itu, Ace menegaskan bahwa seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi Negara, bahwa keputusan terkait penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden merupakan keputusan hasil pilihan rakyat tersebut.

    Selain itu, sambung dia, Prabowo dan Gibran juga sudah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sehingga Lemhannas tidak perlu lagi mengkaji penetapan itu.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan delapan poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Delapan pernyataan sikap itu meliputi kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan,
    mendukung Astacita Presiden Prabowo kecuali untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, PSN Rempang, dan kasus serupa.

    Selain itu, para purnawirawan juga meminta penghentian tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI, penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan UUD 1945, serta adanya reshuffle kepada beberapa menteri.

    Ada pula usulan pengembalian Polri pada fungsi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kementerian Dalam Negeri hingga pergantian Wapres Gibran Rakabuming kepada MPR.

    Pernyataan sikap tersebut ditandatangani sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sindiran Prabowo ke Birokrat hingga Klaim Aset Negara Tembus US Triliun

    Sindiran Prabowo ke Birokrat hingga Klaim Aset Negara Tembus US$1 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa total aset negara Indonesia yang berada di bawah pengelolaan pemerintah telah mencapai US$1 triliun.

    Angka ini disebutkan setelah konsolidasi dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah, termasuk dengan menghitung aset yang selama ini kurang diperhatikan atau bahkan tersembunyi.

    “Setelah kami konsolidasi, kami kaget bahwa asset under management kami mencapai US$982 miliar. Tapi kita konservatif katakan sekitar US$900 miliar. Ternyata, ada lagi aset yang selama ini tak tercatat dengan baik,” ujarnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Salah satu temuan mengejutkan, kata Prabowo, adalah nilai kawasan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) di Senayan, Jakarta.

    “Kompleks GBK saja, menurut pengusaha, nilainya US$25 miliar sepuluh tahun lalu. Sekarang mungkin sudah US$30 miliar. Kalau ditambah, total aset kita sudah tembus US$1 triliun,” ucapnya.

    Meski begitu, Prabowo juga menyoroti kurangnya kesadaran sebagian pejabat dan birokrat dalam mencermati dan mengelola aset negara. Dia bahkan menuding ada praktik penyembunyian aset yang bisa merugikan negara.

    “Terus terang saja banyak pemimpin kita tidak mengerti. Kadang-kadang, pandainya beberapa birokrat kita adalah menyembunyikan aset,” kata Prabowo.

    Oleh sebab itu, dia meminta para menteri untuk melakukan audit dan kajian menyeluruh terhadap aset yang berada dalam tanggung jawab kementerian masing-masing.

    “Saya minta menteri-menteri yang punya aset banyak, tolong dikaji. Karena kalau tidak, bisa saja nanti setelah ganti 3–4 kali menteri atau presiden, aset itu hilang atau tidak jelas keberadaannya,” pungkas Prabowo.

    Dikelola Danantara 

    Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

    Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.

    “Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)

    Rosan menegaskan, sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

    “Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara,” imbuhnya.

    Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.

    Selain itu, Rosan mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.

    Aset tersebut, yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi.

    “Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” ucapnya.

    Tak hanya itu, dia menambahkan, nilai aset BUMN yang saat ini dikelola Danantara sebenarnya jauh lebih besar dari yang sebelumnya banyak disebut, yaitu sekitar US$900 miliar dan akan terus bertambah seiring dengan masuknya aset-aset tambahan.

    Langkah ini, menurut Rosan, merupakan bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam mensesneg akan berada di bawah Danantara itu,” pungkas Rosan.

  • Prabowo: Buruh Akan Dibela, Tapi Jangan Buat Pengusaha Merasa Susah

    Prabowo: Buruh Akan Dibela, Tapi Jangan Buat Pengusaha Merasa Susah

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membela hak-hak buruh, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan kepentingan pengusaha.

    Dalam pidatonya di Sidang Kabinet Paripurna, Prabowo menyerukan semangat kerja sama antara buruh dan pengusaha demi kepentingan nasional.

    “Buruh kita akan bela, karena anda anak-anak kami. Tapi ingat, kita juga harus mengerti kepentingan pengusaha. Mereka yang punya pabrik. Kalau mereka merasa susah, mereka bisa angkat kaki dari sini,” ujarnya di kantor Presiden, Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, ada aspirasi dari kalangan buruh sendiri agar pemerintah mempertemukan perwakilan buruh dan pengusaha untuk berdialog secara langsung.

    “Bahkan dari pemimpin buruh datang ke saya, ‘Pak kalau bisa kumpulkan 150 tokoh buruh dan 150 pengusaha, mari kita bahas kesulitan kami bersama-sama.’ Ini semangat Indonesia incorporated,” ungkapnya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk membantu rakyat miskin, termasuk buruh, tanpa mengubah kebijakan warisan pemerintahan sebelumnya.

    “Program-program untuk rakyat miskin saya tidak ubah, tidak saya kurangi. Totalnya lebih dari Rp500 triliun. Termasuk subsidi listrik,” tegasnya.

    Bantuan tersebut mencakup Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai, serta program makan bergizi gratis yang pada akhir tahun ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp170 triliun.

    “Total investasi pemerintah untuk membantu masyarakat kelas bawah hingga menengah mencapai lebih dari US$40 miliar. Ini keberpihakan nyata,” katanya.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkap langkah tegas dalam sektor pertanian dengan memangkas sistem distribusi pupuk yang sebelumnya dinilai rumit.

    “Distribusi pupuk sekarang langsung dari pabrik ke kelompok tani. Kita tinggalkan 144 aturan yang bikin ruwet. Tidak perlu izin gubernur atau bupati lagi,” jelasnya.

    Selain itu, dia mengingatkan pengusaha penggilingan padi agar tidak membeli gabah dari petani dengan harga rendah. 

    “Saya wajibkan penggiling padi membeli dengan harga dasar. Kalau ada yang bandel, izinnya saya cabut. Saya tidak main-main. Karena saya diberi mandat oleh UUD 1945 Pasal 33,” tegasnya.

    Menutup pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa Indonesia saat ini telah menjadi negara kesejahteraan (welfare state) dalam arti sebenarnya, dengan ratusan kebijakan pro-rakyat yang terus dijalankan.

    “Ini bukan slogan. Kita adalah welfare state yang nyata. Pemerintah hadir membantu rakyat kecil dengan kebijakan riil, bukan basa-basi,” pungkas Prabowo.

  • Soal Desakan Ganti Wapres Gibran, Luhut: Kampungan Itu!

    Soal Desakan Ganti Wapres Gibran, Luhut: Kampungan Itu!

    GELORA.CO – Ramainya perbincangan soal adanya desakan ganti Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sontak, membuat  Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan buka suara.

    Menurut Luhut, orang-orang yang meributkan isu pemakzulan Gibran itu kampungan.

    Luhut menuturkan kondisi dunia tengah tidak pasti sehingga butuh kekompakan.

    “Ah itu apasih. Kita itu harus kompak, gitu saja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu,” ucap Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, (5/5/2025).

    Bahkan, dia menilai, saat ini bangsa Indonesia harus kompak dan bersatu. 

    Seluruh rakyat Indonesia, kata dia harus mendukung pemerintahan Prabowo dan Gibran agar berjalan dengan baik. 

    “Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI mengeluarkan 8 pernyataan terkait kondisi Indonesia sekarang. 

    Salah satunya yang disuarakan para purnawirawan TNI itu meminta putra Presiden RI-7 Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka lengser dari posisi Wakil Presiden RI.

    Beberapa purnawirawan TNI tersebut antara lain, Try Sutrisno, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Berikut 8 tuntutan yang disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:

    1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum politik dan pemerintahan.

    2. Dukungan terhadap Program Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), kecuali untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

    3. Penghentian proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan rakyat dan merusak lingkungan.

    4. Penolakan tenaga kerja asing asal Tiongkok, serta desakan agar seluruh TKA ilegal dipulangkan.

    5. Penertiban pengelolaan tambang yang dinilai tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.

    6. Reshuffle menteri yang terindikasi korupsi, dan pemutusan hubungan dengan aparat yang masih loyal pada kepentingan Presiden RI ke-7.

    7. Pengembalian fungsi Polri pada urusan KAMTIBMAS di bawah Kemendagri.

    8. Penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena keputusan MK yang dinilai melanggar hukum dan etika peradilan.

  • Hoaks! Prabowo dan Megawati adakan sidang paripurna pemakzulan Gibran

    Hoaks! Prabowo dan Megawati adakan sidang paripurna pemakzulan Gibran

    Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial X menarasikan Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri mengadakan sidang paripurna untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Video tersebut menampilkan Prabowo dan Megawati sedang berbincang dengan latar belakang ruangan bertuliskan “Sidang Paripurna Pemakzulan GIBRAN 4-5-2025”.

    Berikit narasi dalam unggahan tersebut:

    “Beneran nih @prabowo
    @gerindra @PDI_Perjuangan
    Rakyat Indonesia menunggu kejelasannya…! Jangan hanya omon² seperti yg sudah² .”
    Namun, benarkah Prabowo dan Megawati makzulkan Gibran?Tangkap layar unggahan di media sosial X soal pemakzulan Gibran oleh Prabowo dan Megawati yang terbukti hoaks. Video aslinya diambil saat HUT TNI 2022 dan telah disunting dengan latar palsu. (ANTARA/X)
    Penjelasan :

    Berdasarkan penelusuran ANTARA, ditemukan video serupa berjudul ”Momen Megawati dan Prabowo Akrab Bercanda di Upacara HUT ke-77 TNI” yang di rilis oleh kanal Youtube KOMPASTV. Video tersebut diambil saat momen kebersamaan Prabowo dan Megawati pada acara HUT TNI ke-77 di Jakarta, Rabu (5/10/2022).

    Video tersebut telah disunting dengan sedemikian rupa dengan mengganti latar ruangan bertuliskan “Sidang Paripurna Pemakzulan GIBRAN 4-5-2025”.

    Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur secara tegas dalam UUD 1945, terutama pada Pasal 7A. Ketentuan dalam pasal tersebut menyatakan bahwa presiden maupun wakil presiden hanya bisa diberhentikan dari jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran serius, seperti tindakan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau kejahatan berat lainnya.

    Usulan pemberhentian tersebut harus terlebih dahulu diajukan oleh DPR dan selanjutnya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Baca selengkapnya di sini.

    Dengan demikian unggahan yang menyebut Prabowo dan Megawati memakzulkan Gibran adalah hoaks. Video tersebut adalah hasil suntingan dari potongan video saat momen HUT TNI 2022, lalu diedit dengan latar palsu. Sesuai UUD 1945, pemakzulan wakil presiden hanya bisa dilakukan lewat proses hukum oleh DPR dan MK jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

    Klaim : Prabowo dan Megawati adakan sidang paripurna pemakzulan Gibran
    Rating : Hoaks

    Cek fakta: Hoaks! Prabowo resmi copot wakil presiden pada akhir April

    Cek fakta: Roy Suryo dipenjara karena terbukti sebagai pemilik akun Fufufafa, benarkah?

    Pewarta: Tim JACX
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Ancam Cabut Izin Penggilingan yang Beli Murah Gabah Petani

    Prabowo Ancam Cabut Izin Penggilingan yang Beli Murah Gabah Petani

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memberi peringatan keras ke penggilingan yang membeli gabah petani dengan harga murah. Prabowo tak segan-segan mencabut izin usaha penggilingan tersebut.

    Seperti diketahui Prabowo telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500/kilogram (kg).

    “Kalau ada penggilingan padi yang beli dengan harga serendah-rendahnya kita cabut izin usahanya. Saya tak main main. Karena di tangan saya adalah UU 1945 pasal 33. Yang saya diberikan wewenang,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Prabowo menegaskan Pasal 33 UUD 1945 apapun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan untuk kemakmuran rakyat. Ia pun menegaskan jangan sampai pengusaha hanya mementingkan keuntungan sendiri.

    “Jangan untung di atas penderitaan petani, tidak bisa. Anda tinggal pilih, mau operasi atau Anda kita tutup, police line, dahsyat itu pasal 33. Kita mau Indonesia incorporated, pengusaha boleh untung tapi tak di atas penderitaan orang lain,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, kebijakan menaikkan HPP gabah meningkatkan penghasilan petani. Setidaknya sebanyak 100 juta petani mengalami kenaikan penghasilan.

    “Ada lebih dari 100 juta petani merasakan penghasilan mereka naik karena kita tegakan harga dasar gabah kering panen. Dan kita wajibkan penggilingan padi beli harga sesuai ketetapan,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Pengamat Ungkap Alasan Koperasi Desa Merah Putih Tak Layak Disebut Koperasi

    Pengamat Ungkap Alasan Koperasi Desa Merah Putih Tak Layak Disebut Koperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pembentukan 80.000 Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih telah melanggar prinsip sebagai karakter dari koperasi. Bahkan, keberadaan KopDes Merah Putih ini dinilai tak layak disebut sebagai koperasi.

    Untuk diketahui, proses peluncuran KopDes Merah Putih rencananya akan dilakukan pada 12 Juli 2025, atau bertepatan saat peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto menyebut upaya pemerintah untuk mencapai target pembentukan 80.000 KopDes Merah Putih telah melanggar prinsip mendasar koperasi.

    “KopDes Merah Putih itu bahkan sudah tidak layak untuk dapat disebut sebagai koperasi. Sebab, hanya satu denominator koperasi yang sah, ialah jati diri koperasi yang dibentuk karena adanya nilai-nilai dan prinsipnya sebagai karakter koperasi,” kata Suroto dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (4/5/2025).

    Dia juga menilai pembentukan KopDes ini dibentuk tanpa dasar regulasi yang memadai. Pemerintah, kata dia, dalam pembentukan KopDes ini telah melanggar nilai dan prinsip koperasi.

    “Nilai-nilai penting koperasi seperti otonomi, kemandirian, demokrasi, solidaritas, persamaan, keadilan dilanggar secara total,” ujarnya.

    Selain itu, Suroto menyebut otonomi koperasi dilanggar dengan melakukan intervensi terhadap koperasi dan mengesampingkan kemandirian koperasi dengan pembiayaan koperasi yang bersumber dari kas negara.

    Padahal, dia menjelaskan bahwa di dalam praktik terbaik, koperasi sejatinya dibentuk secara sukarela. “Semua didasarkan kemauan dan atas kesadaran masyarakat sendiri untuk membentuk koperasi karena manfaat dan keuggulan koperasi secara natural,” tuturnya.

    Suroto juga mengkritik KopDes Merah Putih tidak memiliki pijakan hukum, serta birokrasi yang sudah melampaui dan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD).

    “Apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan demokrasi ekonomi, pasal 33 UUD 1945, suatu sistem yang bekerja atas dasar kesadaran partisipatif warga untuk membangun ekonomi mereka melalui koperasi sebagai gerakan menolong diri sendiri secara bersama sama,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia juga mengkritik pembentukan KopDes telah melampaui UUD yang berpotensi bisa menimbulkan moral hazard.

    “Ini sudah melanggar hak rakyat dan berpotensi timbulkan moral hazard yang tinggi,” pungkasnya.

  • Bupati Mojokerto : Guru Garda Terdepan Peningkatan Mutu SDM

    Bupati Mojokerto : Guru Garda Terdepan Peningkatan Mutu SDM

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan bahwa para guru di Bumi Majapahit memegang peran vital dalam mencetak generasi penerus bangsa. Pernyataan itu disampaikan saat menjadi inspektur upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di SMPN 2 Mojosari, Jumat (2/5/2025).

    Dalam amanatnya, Gus Barra (sapaan akrab, red) menyampaikan apresiasi dan harapan besar kepada para guru yang dianggap sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan. Peringatan Hardiknas 2025 menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali peran strategis pendidikan dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

    “Kami menitipkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk menjadi garda terdepan dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia di sektor pendidikan. Harapannya, anak-anak kita ke depan menjadi generasi unggul, yang membanggakan, serta berhikmat untuk agama, nusa, dan bangsa,” ujarnya.

    Sebelumnya, Gus Barra juga membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti. Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yakni UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

    “Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili, dan lainnya yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil setiap insan, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Abdul Mu’ti juga menyampaikan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjadikan pendidikan sebagai alat ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sebagaimana tercantum dalam Asta Cita keempat, Presiden bertekad membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai agen perubahan menuju Indonesia yang adil dan makmur.

    “Presiden berkomitmen memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana-prasarana, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kesejahteraan guru. Dengan cara ini, guru diharapkan menjadi agen pembelajaran sekaligus agen peradaban,” katanya.

    Upacara Hardiknas 2025 di Mojokerto diikuti para tenaga pendidik dari berbagai jenjang, Kepala Sekolah, serta jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Seluruh peserta tampak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah Nusantara, menambah kekhidmatan dan kekhusyukan suasana upacara. [tin/kun]