Xcloud.id

Produk: UUD 1945

  • Hari Konstitusi Momentum Perkuat Komitmen Kehidupan Berbangsa yang Berkeadilan

    Hari Konstitusi Momentum Perkuat Komitmen Kehidupan Berbangsa yang Berkeadilan

    Jakarta: Peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia harus menjadi momentum memperkuat komitmen semua pihak mewujudkan konstitusi sebagai dasar hidup bersama yang inklusif dan berkeadilan. 

    “Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam konstitusi kita harus menjadi pedoman penyelesaian sejumlah tantangan di berbagai sektor kehidupan bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8), dalam rangka peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia setiap 18 Agustus. 

    Sepanjang 2020 sampai dengan Juni 2025, Mahkamah Konstitusi menerima 1.240 permohonan uji materi, dengan 32% di antaranya terkait perlindungan hak marginal. 
     

    Selain itu, berdasarkan catatan The Economist Intelligence Unit pada 2024, Indeks Demokrasi Indonesia menduduki peringkat 54 dunia (skor 6,71/10), dengan catatan perlu penguatan dalam penegakan hukum.

    Menurut Lestari, peringatan Hari Konstitusi harus menegaskan kembali peran UUD 1945 sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah dinamika global yang terjadi saat ini.

    Sejumlah tantangan yang muncul, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian serius untuk segera diatasi. 
     

    Tentu saja, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dukungan dari setiap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan langkah tersebut. 

    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap setiap anak bangsa dapat memberikan sumbangsihnya agar konstitusi yang kita miliki dapat menjawab berbagai tantangan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
     

    Jakarta: Peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia harus menjadi momentum memperkuat komitmen semua pihak mewujudkan konstitusi sebagai dasar hidup bersama yang inklusif dan berkeadilan. 
     
    “Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam konstitusi kita harus menjadi pedoman penyelesaian sejumlah tantangan di berbagai sektor kehidupan bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8), dalam rangka peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia setiap 18 Agustus. 
     
    Sepanjang 2020 sampai dengan Juni 2025, Mahkamah Konstitusi menerima 1.240 permohonan uji materi, dengan 32% di antaranya terkait perlindungan hak marginal. 
     

    Selain itu, berdasarkan catatan The Economist Intelligence Unit pada 2024, Indeks Demokrasi Indonesia menduduki peringkat 54 dunia (skor 6,71/10), dengan catatan perlu penguatan dalam penegakan hukum.
     
    Menurut Lestari, peringatan Hari Konstitusi harus menegaskan kembali peran UUD 1945 sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah dinamika global yang terjadi saat ini.
     
    Sejumlah tantangan yang muncul, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian serius untuk segera diatasi. 
     

     
    Tentu saja, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, dukungan dari setiap pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sangat dibutuhkan untuk merealisasikan langkah tersebut. 
     
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap setiap anak bangsa dapat memberikan sumbangsihnya agar konstitusi yang kita miliki dapat menjawab berbagai tantangan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Kemendagri dan BNPP Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Serahkan Tanda Kehormatan bagi ASN – Page 3

    Kemendagri dan BNPP Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Serahkan Tanda Kehormatan bagi ASN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Upacara tersebut berlangsung khidmat di Plaza Gedung A, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Minggu (17/8/2025).

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, memimpin jalannya upacara sebagai inspektur dengan balutan pakaian adat khas Provinsi Lampung. Para pejabat Eselon I turut meramaikan suasana dengan mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, para Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

    Peringatan tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema tersebut diharapkan menjadi pengikat semangat perjuangan dan persatuan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang lebih maju.

    Dalam upacara tersebut, turut diserahkan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 381 pegawai berdasarkan Keputusan Presiden Prabowo Subianto. Penghargaan ini diberikan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah, serta menunjukkan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus dalam masa pengabdian 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun.

    Selain itu, diberikan pula tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada pegawai yang dinilai memiliki jasa dan pengabdian luar biasa kepada negara dan bangsa. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas darmabakti di bidang pemerintahan yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat luas.

     

  • Pengawal Bung Karno hadiri peringatan HUT RI di Semarang

    Pengawal Bung Karno hadiri peringatan HUT RI di Semarang

    Semarang (ANTARA) – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia yang digelar Pemerintah Kota Semarang secara khusus mengundang veteran perang, sekaligus orang terdekat Presiden pertama RI Soekarno, Kapten CPM Purnawirawan Sanjoto.

    “Kehadiran beliau menjadikan peringatan kemerdekaan kali ini tidak hanya istimewa, tetapi juga menginspirasi kita semua tentang keberanian tanpa batas dan ketulusan pengabdian kepada bangsa,” kata Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, di Semarang, Minggu.

    Meski telah berusia senja, Sanjoto masih terlihat bugar dalam seragam kebanggaannya dan begitu khidmat mengikuti jalannya upacara HUT Republik Indonesia tingkat Kota Semarang.

    Ditemani oleh sang istri, Sanjoto berangkat dari rumahnya di Jalan Belimbing Raya Nomor 34, Peterongan, Kota Semarang.

    Pada momentum peringatan kemerdekaan tersebut, Agustina mengajak seluruh masyarakat untuk merefleksikan kembali makna kemerdekaan.

    Menurut dia, kemerdekaan tidak sekadar jembatan emas menuju tujuan negara berdasarkan pembukaan UUD 1945, melainkan juga untuk memperkokoh semangat gotong royong.

    “Kemerdekaan merupakan jembatan emas kita menuju tujuan negara yang dimaksud dalam UUD 1945. Semua itu bisa dicapai jika kita terus merawat budaya gotong royong,” katanya.

    Ia menuturkan gotong royong sebagai warisan luhur dan konsep paripurna dalam mengungkit rasa cinta tanah air dan persatuan, serta sebagai roh budaya menuju masyarakat Kota Semarang yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif.

    “Jiwa gotong royong atau budaya saling tolong menolong ini menjadi ‘spirit’ kita untuk lebih mencintai tanah air dan perlu diduplikasi pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang,” katanya.

    Sementara itu, sang veteran, Sanjoto berpesan bagi anak-anak muda bangsa Indonesia agar tetap gagah dan berani melanjutkan perjuangan para pahlawan menjaga kedaulatan negara.

    “Pesan untuk putra-putri Indonesia sebagai penerus generasi, ayo bangun! Lawan keraguan. Lanjutkan pengabdian dan perjuangan veteran, menurut bakat masing-masing. Siapa lagi kalau bukan generasi penerus yang nanti akan mengawal harga mati NKRI,” katanya.

    Soal perjuangan kemerdekaan, ia bercerita pernah ditugaskan mengawal Bung Karno dari Jakarta menuju Tegal, Jawa Tengah untuk memastikan pembubaran pemberontakan DI/TII.

    “Tahun 1955 saya ditugaskan mengawal Bung Karno lewat darat dari Jakarta sampai ke rumah dinas Bupati Tegal. Untuk singgah memastikan pembubabaran DI/TII,” kenangnya.

    Walaupun telah puluhan tahun yang lalu, ingatan Sanjoto masih tajam menceritakan kenangannya dan rasa bangganya saat menjadi pengawal proklamator RI tersebut.

    “Saya sebagai penyupir (sopir), dipercaya sama Presiden Bung Karno yang waktu itu beliau sangat merakyat. Setiap saat bilang terima kasih. Beliau tidak pernah ‘ngalem awake dewe’ (membanggakan diri sendiri),” katanya.

    Sanjoto juga sangat mengenang jasa Bung Karno untuk memerdekakan bangsa meski harus keluar masuk penjara bersama para pejuang lainnya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

    Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

    GELORA.CO –  Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 hanya berisi retorika kosong dan tidak menyentuh akar persoalan. 

    Presiden memang mengutip Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun realitas selama puluhan tahun menunjukkan hal sebaliknya. 

    “Kekayaan alam memang dikuasai negara, tetapi hasilnya tidak kembali pada rakyat. Justru segelintir korporasi besar yang menikmati keuntungan, baik yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkaran istana dan parlemen, maupun para pebisnis yang merangkap sebagai politisi di senayan dan istana,” kata Alfarhat Kasman, Divisi Kampanye JATAM kepada Monitorindonesia.com, Minggu (17/8/2025).

    Presiden berbicara lantang tentang lebih dari seribu tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, bahkan menyatakan tidak gentar menghadapi “orang besar” yang membekingnya. 

    “Namun pertanyaannya, jika memang pemerintah tidak gentar, mengapa praktik ini dibiarkan berlangsung bertahun-tahun, termasuk dalam masa kepemimpinan Prabowo?”.

    “Sejumlah nama aktor besar yang membekingi tambang ilegal, toh, bukanlah rahasia lagi. Media berkali-kali melaporkan keterlibatan politisi, aparat keamanan, hingga mantan pejabat tinggi dalam bisnis kotor ini,” lanjutnya.

    Telah banyak laporan investigasi yang menunjukkan bagaimana jaringan tambang ilegal ini beroperasi dengan perlindungan aparat dan restu pejabat tertentu, bahkan menggunakan perusahaan cangkang untuk menutupi praktik curang mereka.

    Lebih jauh, retorika Prabowo juga mengabaikan fakta bahwa problem industri tambang bukan hanya pada operasi ilegal. Perusahaan yang memiliki izin sah sekalipun kerap melanggar hukum dan tetap dibiarkan beroperasi. Kita bisa melihatnya di pulau Wawonii, Kepulauan Sangihe, dan di Dairi.

     

    Di Dairi, PT Dairi Prima Mineral (DPM) tetap melanjutkan operasi meskipun izin lingkungannya sudah dicabut setelah gugatan warga menang dan kasasi perushaaan ditolak di Mahkamah Agung. 

    “Salah satu pemegang saham perusahaan ini adalah Bakrie Group, milik keluarga Bakrie yang menyokong Prabowo dalam Pilpres kemarin,” lanjutnya.

    Selain itu, di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak usaha Harita, tetap beroperasi meski izin lingkungan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang digugat warga telah menang di MA.

    Demikian juga dengan operasi tambang di PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, yang tetap bertahan meski masyarakat menolak keras, dan bahkan adik kandung Presiden pernah dikabarkan hendak membeli sahamnya. 

    Gugatan warga atas izin tambang dan izin lingkungan pun telah menang di MA. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tambang legal sekalipun tetap kebal hukum ketika terhubung dengan kekuasaan.

    Lebih jauh, hampir semua perusahaan tambang di Indonesia menjalankan praktik yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Mereka merampas tanah tanpa persetujuan, menebangi hutan dan merambah kawasan konservasi, mencemari sungai dan laut yang menjadi sumber hidup masyarakat, dan membuka tambang di sekitar pemukiman. 

    “Lubang-lubang tambang dibiarkan menganga tanpa reklamasi, menjadi mesin pembunuh yang telah menelan nyawa banyak anak. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terletak pada “ilegal” atau “legal”, melainkan pada watak predatoris industri tambang itu sendiri, yang mendapat perlindungan dari negara,” bebernya.

    Cilakanya, dalam Pidato Prabowo itu, tampak ia hanya peduli dengan aspek ekonomi, soal negara yang kehilangan pendapatan. Ia tampak tak peduli dengan nasib rakyat yang tak hanya basis ruang produksinya yang lenyap, sebagian di antaranya bahkan megalamai kekerasan dan masuk penjara.

    Dengan demikian, alih-alih menjadi solusi, pemerintah justru terjebak sebagai bagian dari masalah. Afiliasi politik dengan oligarki tambang membuat negara kehilangan independensi dalam mengatur sumber daya. 

    Regulasi dibuat longgar, pengawasan lemah, penegakan hukum tebang pilih, dan mekanisme perizinan disusun untuk menguntungkan korporasi. 

    “Karena itu, retorika Presiden tentang penindakan tambang ilegal hanyalah mimpi di siang bolong, sebab lingkar kekuasaan sendiri dililit erat oleh kepentingan bisnis tambang,” katanya.

    Pun, JATAM menegaskan, jika Presiden benar serius, kami tantang untuk membuka daftar nama pemain besar tambang ilegal itu dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. 

    “Jika Prabowo tak unngkap, artinya pidato Presiden tidak lebih dari sekadar bacot kosong yang menutupi kenyataan bahwa pemerintah hari ini berdiri di pihak korporasi tambang, bukan rakyat dan lingkungan,” pungkasnya. 

  • Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

    Pedoman Susunan Upacara Bendera Merayakan HUT ke-80 RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2025, agenda utama yang akan digelar tentunya pelaksanaan upacara pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih.

    Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan pedoman resmi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80 yang dapat dijadikan acuan oleh instansi pendidikan, lembaga pemerintahan, maupun masyarakat umum di seluruh Indonesia.

    Dilansir dari Antara, upacara bendera tidak hanya dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, melainkan juga digelar secara serentak di berbagai daerah, mulai dari sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, hingga lingkungan masyarakat, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan bangsa.

    Pedoman ini disusun untuk memastikan pelaksanaan upacara berlangsung dengan khidmat, tertib, dan penuh makna, serta sebagai sarana menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan masyarakat Indonesia.

    Kemendikbudristek mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi aktif dalam menyemarakkan peringatan HUT RI ke-80 ini melalui berbagai kegiatan positif, serta mengikuti upacara bendera sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

    Berikut adalah susunan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada pagi hari tanggal 17 Agustus 2025 berdasarkan pedoman Kemendikbudristek:

    Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara
    Pembina upacara tiba di lapangan upacara
    Penghormatan kepada pembina upacara
    Laporan pemimpin upacara
    Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
    Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara
    Pembacaan Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti seluruh peserta
    Pembacaan naskah Pembukaan UUD 1945
    Pembacaan Keputusan Presiden RI tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (jika ada)
    Amanat pembina upacara
    Pembacaan doa
    Laporan pemimpin upacara
    Penghormatan kepada pembina upacara
    Pembina upacara meninggalkan mimbar
    Upacara selesai dan barisan dibubarkan

    Sementara itu, pelaksanaan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih pada sore harinya dilakukan dengan susunan sebagai berikut:

    Peserta telah berada di tempat sekitar pukul 14.00–15.00 WIB
    Komandan upacara memasuki lapangan upacara
    Pembina upacara menuju lapangan upacara
    Penghormatan pasukan kepada pembina upacara
    Laporan komandan upacara kepada pembina upacara
    Undangan dimohon berdiri
    Penurunan bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
    Lagu “Andhika Bhayangkari”
    Undangan dipersilakan duduk kembali
    Laporan komandan upacara kepada pembina upacara
    Penghormatan pasukan
    Pembina upacara meninggalkan lapangan
    Upacara selesai

    1. 06.45 Pasukan upacara memasuki tempat upacara

    2. 06.50 Komandan Pasukan menyiapkan barisan

    3. 06.52 Komandan Upacara memasuki tempat upacara

    4. 06.57 Inspektur Upacara memasuki tempat upacara

    5. 06.58 Laporan Perwira Upacara

    6. 06.59 Inspektur Upacara tiba di tempat upacara

    7. 07.00 Penghormatan kepada Inspektur Upacara

    8. 07.01 Laporan Komandan Upacara

    9. 07.03 Pengibaran Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

    10. 07.13 Mengheningkan Cipta

    11. 07.15 Pembacaan Naskah Pancasila

    12. 07.16 Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    13. 07.19 Pembacaan Naskah Proklamasi

    14. 07.20 atau Menyesuaikan : Dapat diisi dengan acara tambahan sesuai dengan kebutuhan instansi, misal acara Penganugerahan Tanda Kehormatan atau
    lainnya (apabila ada)

    15. Menyesuaikan Pembacaan Doa

    16. Menyesuaikan Laporan Komandan Upacara

    17. Menyesuaikan Penghormatan kepada Inspektur Upacara

    18. Menyesuaikan Laporan Perwira Upacara

    19. Menyesuaikan Laporan Upacara Bendera

    20. Menyesuaikan Komandan Upacara membubarkan pasukan

    21. Menyesuaikan Upacara selesai

  • Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

    Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Rivan Awal Lingga/app/rwa/aa.

    Menelisik dwilogi pidato Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 15:42 WIB

    Elshinta.com – Tanggal 15 Agustus 2025 akan dikenang sebagai hari ketika sebuah dwilogi politik dipentaskan di panggung kenegaraan.

    Yang terjadi pada hari itu bukan sekadar dua pidato yang kebetulan disampaikan pada hari yang sama, terapi sebuah narasi utuh yang disajikan dalam dua babak.

    Babak pertama, pidato kenegaraan di pagi hari, adalah deklarasi perang ideologis terhadap sebuah sistem yang mapan. Babak kedua, pidato pengantar RAPBN 2026 di sore harinya, adalah pengungkapan “mahar fiskal” senilai Rp3.786,5 triliun untuk mendanai perang tersebut.

    Inilah cetak biru sebuah pertaruhan raksasa, sebuah proyek restrukturisasi nasional yang paling ambisius dalam sejarah Republik Indonesia.

    Babak pertama dibuka dengan diagnosis tajam tentang penyakit kronis bangsa, yaitu sebuah sistem di mana, menurut Presiden, “yang menikmati pertumbuhan ekonomi kita hanya segelintir orang saja”.

    Presiden secara terbuka mengkritik praktik “serakahnomics” yang disebutnya dilakukan oleh “para pengusaha yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan menipu dan mengorbankan rakyat Indonesia”.

    Resep yang ditawarkan adalah kembali ke Pasal 33 UUD 1945, sebuah seruan untuk merebut kembali kedaulatan ekonomi.

    Namun, narasi heroik ini menyederhanakan masalah. Apakah problem utamanya hanya keserakahan segelintir pihak, atau justru kegagalan sistemik negara dalam menciptakan regulasi yang adil dan pengawasan yang efektif? Tanpa amunisi, sebuah deklarasi perang hanyalah teriakan hampa.

     

    Amunisi Triliunan Rupiah

    Amunisi itu terungkap di babak kedua. Di sinilah visi diterjemahkan menjadi angka-angka yang monumental. Mesin fiskal negara secara terang-terangan diarahkan untuk mendanai revolusi ini.

    Tiga alokasi anggaran terbesar menjadi tiang pancangnya: Rp757,8 triliun untuk Pendidikan, Rp402,4 triliun untuk Ketahanan Energi, dan Rp335 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Angka-angka ini bukan sekadar belanja rutin, melainkan investasi langsung pada rakyat yang dirancang sebagai antitesis dari sebuah sistem yang dinilai tidak merata.

    Namun, besarnya alokasi ini juga membuka pintu bagi potensi inefisiensi dan penyelewengan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dieksekusi dengan presisi anggaran. Instrumen yang dipilih, meskipun menantang, menunjukkan keberanian untuk melakukan intervensi langsung.

    Visi memotong rantai distribusi diwujudkan dengan dukungan bagi 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini menjadi langkah strategis yang, dengan pengawasan digital dan partisipasi aktif masyarakat, dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sejati, bukan sekadar menciptakan elite baru.

    Misi kedaulatan pangan yang didukung alokasi Rp164,4 triliun untuk memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) dan menyalurkan subsidi pupuk, kini memiliki momentum untuk berhasil.

    Dengan memangkas birokrasi dan menerapkan sistem penyaluran langsung seperti yang telah dirintis, model lama yang rawan penyelewengan dapat diatasi.

    Setiap rupiah dalam APBN 2026 memang memiliki tujuan ideologis, dan dengan kemauan politik yang kuat, eksekusinya akan dikawal untuk mengatasi masalah klasik yang selama ini menghambat.

     

    Harga Sebuah Visi

    Setiap pertaruhan besar tentu datang dengan risiko. Harga dari ambisi ini adalah defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun. Bukan sekadar angka, defisit anggaran adalah beban utang konkret yang akan diwariskan kepada generasi mendatang, lengkap dengan bunga yang harus dibayar.

    Seluruh arsitektur megah ini berdiri di atas fondasi asumsi makroekonomi yang optimistis yaitu pertumbuhan 5,4 persen dan nilai tukar Rp16.500 per Dolar AS. Asumsi ini terasa sangat rapuh jika dihadapkan pada realitas volatilitas pasar global dan potensi capital flight sebagai respons atas kebijakan yang dianggap tidak ramah pasar.

    Pertanyaannya bukan lagi sekadar apakah asumsi ini akan tercapai, tetapi seberapa besar ruang fiskal yang tersisa untuk manuver jika salah satu asumsi ini meleset?

    Di sinilah letak momentum sesungguhnya: menggelontorkan dana triliunan bukan ke dalam sistem birokrasi yang pasif, melainkan sebagai katalisator untuk memaksakan perubahan.

    Ini adalah strategi shock therapy yang disengaja. Menyadari bahwa reformasi birokrasi adalah proses panjang, pemerintah justru menggunakan alokasi anggaran masif ini sebagai instrumen untuk mendobrak kemapanan dan mempercepat transformasi.

    Dengan kemauan politik yang kuat dari pucuk pimpinan, aparatur yang selama ini dianggap bagian dari masalah didorong untuk menjadi bagian dari solusi.

    Gelontoran dana ini, jika diiringi pengawasan ketat dan penegakan hukum tanpa kompromi, memiliki potensi besar untuk menjadi energi pendorong reformasi, bukan lagi bahan bakar bagi korupsi.

    Pada akhirnya, dwilogi pidato ini adalah momen di mana pemerintah Indonesia secara sadar memilih jalan terjal tapi transformatif.

    Ini bukanlah pertaruhan buta, melainkan sebuah kalkulasi strategis ‘high-risk, high-reward’. Kegagalan memang berisiko, tapi potensi keberhasilannya jauh lebih besar: sebuah lompatan kuantum menuju kemakmuran.

    Semua kartu –ideologis dan finansial– telah diletakkan di atas meja, bukan sebagai tanda kepasrahan, melainkan sebagai undangan bagi seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong.

    Pertanyaannya kini bergeser, dari “apakah kita akan berhasil?” menjadi “bagaimana kita bersama-sama memastikan keberhasilan ini?”.

    Seluruh bangsa kini dipanggil untuk mengawal agar mahar triliunan ini benar-benar menjadi jembatan emas menuju kemakmuran sejati.

    Sumber : Antara

  • Pengamat: Harga Beras Melonjak Kala Stok Melimpah, Produsen Manipulasi

    Pengamat: Harga Beras Melonjak Kala Stok Melimpah, Produsen Manipulasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengamat pangan sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Debi Syahputra, mengecam keras praktik manipulasi harga beras oleh produsen besar.

    Di tengah stok cadangan beras nasional yang mencapai 4,2 juta ton, yang seharusnya membuat harga stabil, beras justru dijual seharga Rp17.000/kg, meskipun kualitasnya rendah dengan kadar beras patah 30-59%. Seharusnya harga hanya Rp12.000/kg.

    “Ini penipuan terhadap konsumen sebesar Rp5.000/kg. Bisa dibayangkan, jika yang dijual 2 juta ton, kerugian konsumen mencapai Rp10 triliun. Ini bukan soal stok atau produksi, ini murni ulah mafia pangan yang menahan pasokan dan mengatur pasar demi keuntungan pribadi. Dasar mafia!,” kata Debi, Jumat (15/8/2025).

    Menurut Debi, para pendukung produsen besar justru gencar bersuara di media sosial, podcast, dan berbagai forum, mempersoalkan istilah beras oplosan, menuding HPP gabah terlalu tinggi, hingga membangun narasi bahwa Bulog menyerap habis gabah di lapangan.

    “Nah, faktanya, Bulog hanya menyerap 8% sementara swasta 92%. Inilah pendukung mafia yang menyerang balik karena gagal meraih keuntungan sebesar-besarnya,” ujarnya.

    Debi menambahkan, klaim sejumlah pengamat bahwa pangsa pasar beras premium hanya 5% juga tidak benar, karena data BPS menyebut porsinya mencapai 39,75%. Temuan Kementan menunjukkan beras yang dijual itu layak disebut beras biasa karena kadar patahnya 30-59%, jauh di atas standar maksimal 15%.

    Kondisi ini berbanding terbalik dengan, harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi. Namun produsen besar tetap menjaga harga tinggi dengan membeli gabah di atas harga pasar untuk mematikan penggilingan kecil dan menengah.

    Ia pun menuntut pemerintah bertindak tegas menggunakan UU Perdagangan untuk menghukum penimbun dan penipu harga pangan.

    “Afiliasi mereka boleh membela, tapi rakyat sudah tahu permainan ini. Jangan beri ruang bagi mafia menguasai beras, hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan dalam pidato kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8), Presiden Prabowo mengungkapkan adanya distorsi sistem ekonomi yang tak sesuai dengan UUD 1945. Misalnya, dalam dunia perberasan, ada pengusaha dengan kekuatan modalnya yang besar tapi justru menipu rakyat.

    “Sungguh aneh kita subsidi pupuk subsidi alat tani pestisida, waduk, kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita,” kata Prabowo

    Presiden menegaskan, usaha penggilingan padi skala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah. Langkah ini menjadi bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pangan rakyat dan penegasan bahwa sektor vital tidak boleh dikuasai segelintir pemain besar yang mengeksploitasi posisinya untuk keuntungan pribadi.

    “Tapi ada sementara tidak semua, saya harus fair ada sementara pengusaha-pengusaha yang justru memanfaatkan kekuatan mereka kekuatan modal untuk dominasi dan manipulasi kehidupan rakyat dan ini tidak bisa kita terima,” tegas Prabowo.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dua Jempol Jokowi untuk Prabowo

    Dua Jempol Jokowi untuk Prabowo

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pujian usai pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD. Salah satunya dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Diketahui, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menghampiri sejumlah anggota DPR untuk bersalaman. Lalu Prabowo menuju tribun deretan mantan Presiden dan Wapres.

    Prabowo pertama menyalami Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Keduanya tampak berbincang, menggenggam tangan, dan menepuk bahu.

    Lalu Prabowo, menyalami istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, hingga Wapres ke-6 RI Try Sutrisno. Di hadapan Try Sutrisno, Prabowo memberi hormat lalu salam komando.

    Prabowo kemudian hormat kepada Presiden ke-7 RI Jokowi dan bersalaman. Jokowi memberikan dua jempol kepada Prabowo sambil berbincang sebentar.

    Selanjutnya Prabowo bersalaman dengan eks Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) serta Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Prabowo juga bersalaman dengan Wapres ke-11 Boediono, terlihat Boediono juga memberikan jempol kepada Prabowo.

    Seperti diketahui, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD. Prabowo menyebut transisi kepemimpinan nasional berjalan baik dan lancar.

    “Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpinan berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto menyalami sejumlah mantan Presiden dan Wapres usai menyampaikan pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD di gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Prabowo menyebut keberhasilan transisi kepemimpinan di Tanah Air diakui dunia. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia matang dan kuat.

    “Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita,” ucapnya.

    Dia bercerita ketika berada di luar negeri kerap ditanya oleh para pemimpin negara sahabat terkait keberhasilan transisi kepemimpinan nasional. Prabowo pun menjawab bahwa Indonesia menganut paham demokrasi yang khas, yakni demokrasi sejuk dan mempersatukan.

    “Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya ‘How did you do it? How did Indonesia manage?’. Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci,” ujar Prabowo.

    “Inilah yang harus kita pegang teguh, demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita, budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya tepos liro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso bukan rumongso iso,” imbuhnya.

    Di kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkit banyak perlawanan saat aparat hendak melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan soal lahan sawit. “Sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi,” ucap Prabowo.

    Setelah urusan eksekusi lahan perkebunan yang melanggar aturan, Prabowo menargetkan pemerintahannya akan menertibkan pertambangan. Dia menegaskan tambang yang melanggar aturan akan ditertibkan.

    “Setelah ini. Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan,” ujar Prabowo yang disambut tepuk tangan dari para anggota MPR.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR–DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Prabowo mengatakan ada 1.063 tambang ilegal. Ketum Partai Gerindra menyebut tambang-tambang ilegal itu berpotensi menyebabkan kerugian setidaknya Rp 300 triliun.

    Prabowo memberi peringatan agar tak ada yang melindungi praktik ilegal. Prabowo menegaskan dirinya tak akan segan menindak pihak yang melanggar hukum.

    “Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan, anggota-anggota semua partai termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau terlibat anda jadi justice collaborator, anda laporan aja. Karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ucapnya.

    Dalam pidatonya, Prabowo turut membeberkan surplus produksi beras. Indonesia memiliki cadangan beras 4 juta ton, angka itu tertinggi sepanjang sejarah dan membuat bisa kembali ekspor.

    “Hari ini kita surplus produksi beras, stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton, ini adalah tertinggi selama sejaran NKRI, untuk pertama kali dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengeskpor beras dan jagung,” ujarnya.

    Prabowo melihat para petani kini mulai tersenyum dengan kondisi produksi pangan. Sebabnya, harga gabah yang stabil dan meningkat.

    “Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan meningkat,” ujarnya.

    Ke depan, Prabowo berkomitmen pemerintahannya terus mewaspadai kecurangan-kecurangan terkait produksi pangan. Prabowo tidak akan ragu menindak tegas perusahaan yang melanggar.

    “Untuk melindungi konsumen Indonesia pemerintah yang saya pimpin akan terus mewaspadai kecurangan kecurangan manipulasi, penipuan, upaya penimbunan dan menahan distribusi pangan, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu, kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan,” ujarnya.

    Pada bidang penegakan hukum, Prabowo juga tidak segan-segan menindak perusahaan yang melakukan manipulasi sehingga menyengsarakan rakyat Indonesia. Prabowo menyatakan pemerintah akan menyita yang bisa disita jika perusahaan melakukan pelanggaran.

    “Kami akan selalu tegas kepada mereka yang melanggar aturan, mereka yang mempersulit kehidupan rakyat. Mereka yang mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR–DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Prabowo mengutip dasar hukum dari UUD 1945 dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Prabowo siap melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang manipulatif.

    “Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapa pun yang berani memanipulasi atau melanggar, kami akan proses hukum,” katanya.

    Prabowo tak akan ragu melakukan penyitaan. Sebab, hal ini sudah menjadi wewenangnya.

    “Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada Presiden RI, kami akan sita yang bisa kami sita,” jelasnya.

    Sementara dalam hal demokrasi, Prabowo meminta semua pihak bekerja sama untuk memajukan bangsa, termasuk yang di luar pemerintahan. Prabowo mempersilakan pihak di luar pemerintahan untuk terus melakukan kritik.

    “Karena itu marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita, silakan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah, terima kasih kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik,” kata Prabowo.

    Prabowo mengakui beberapa kritik memang menyesakkan. Tapi dia mengaku kritik itu tetap dibutuhkan pemerintahan.

    “Walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga ya, tapi nggak ada masalah, jangan berhenti kritik,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Prabowo juga meminta pihak yang berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk tetap solid. Dia meminta semua pihak itu untuk tidak merasa kebal hukum.

    “Saya juga minta dari koalisi, koalisi kita tetap di dalam koalisi, harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 6

    (isa/isa)

  • Muhaimin: APBN pada masa Presiden Prabowo berbasis ekonomi kerakyatan

    Muhaimin: APBN pada masa Presiden Prabowo berbasis ekonomi kerakyatan

    Kita ekonomi konstitusi, tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan koperasi desa, dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan Sekolah Rakyat…

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut APBN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbasis ekonomi kerakyatan.

    “Kita ekonomi konstitusi, tapi konkretnya apa? Terobosan itu bernama ekonomi rakyat yang dimulai dari desa, dengan koperasi desa, dimulai dari masyarakat yang bawah, dengan Sekolah Rakyat, meningkatkan gizi dan mutu sumber daya manusia,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menko Muhaimin menambahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi salah satu terobosan strategis untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang menyejahterakan masyarakat.

    Menurutnya, program-program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu implementasi pembangunan negara yang berangkat dari rakyat di akar rumput.

    “Partisipasi, gotong royong, bahu-membahu, mutlak menjadi bagian dari kesuksesan, langkah-langkah terobosan ini mengakhiri langkah-langkah bisnis as usual (tata kelola bisnis seperti biasanya),” ujar Menko Muhaimin.

    “Dimulai dengan meningkatkan gizi dan mutu MBG, itulah terobosan-terobosan strategis yang sebelumnya mazhab ekonomi hanya satu, mazhab ekonomi konstitusi, menjadi konkret ekonomi rakyat,” tambahnya.

    Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya Pasal 33 UUD 1945 menjadi benteng pertahanan ekonomi Indonesia.

    Pada ayat (3), konstitusi mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan ayat (4) mengatur penyelenggaraan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta (15/8).

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

    Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang HUT ke-80 RI, Ini Pesan dari Seluruh Presiden RI Sepanjang Masa

    Jelang HUT ke-80 RI, Ini Pesan dari Seluruh Presiden RI Sepanjang Masa

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Tahunan MPR 2025 kini menayangkan video capaian kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun, dalam penayangan video ini menjadi yang berbeda dari era Presiden-presiden sebelumnya.

    Video tersebut diputar setelah Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato, Jumat (15/8/2025).

    Tayangan dibuka dengan narasi: “Setiap pemimpin bangsa ikut andil dalam pembangunan, menyiapkan landasan yang kokoh menuju Indonesia maju. Tugas kita sekarang melanjutkan perjuangan.”

    Urutan tayangan dimulai dengan suara Proklamasi Kemerdekaan oleh Presiden Pertama RI Soekarno.

    “Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia,” tutur suara Soekarno.

    Selanjutnya, Presiden ke-2 Soeharto menuturkan soal kemakmuran dan keadilan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
    Lalu, ditampilkan kutipan dari Presiden ke-3 RI B.J. Habibie yang menuturkan bahwa Indonesia yang harus tetap satu.

    “Bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke satu sepanjang masa,” jelas kutipan B.J Habibie.

    Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan penghargaan terhadap kemajemukan.

    “Republik Indonesia menghargai kemajemukan baldatun thayyibatun wa robbun ghafur,” tutur Gus Dur.

    Setelahnya, ditampilkan kutipan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri soal mengajak masyarakat menatap masa depan dan bersatu memperbaiki kehidupan serta martabat bangsa.

    Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga ditampilkan soal pentingnya memperkokoh persatuan, karena Indonesia adalah bangsa besar yang rukun dan bersatu.

    Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut Indonesia sebagai “rumah besar” yang terwujud jika seluruh elemen bangsa bersatu.

    Terakhir, adalah penayangan kutipan Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang mengajak untuk membangun Indonesia, dari apa yang sudah dibangun oleh Presiden-Presiden sebelumnya.

    “Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita,” ucap Prabowo.