Xcloud.id

Produk: UUD 1945

  • 9 Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo Nasional

    9 Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo Nasional

    Budi Arie Di-reshuffle: Siang Masih Rapat di Senayan, Sore Dicopot Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Koperasi (Menkop).
    Budi Arie resmi kena
    reshuffle
    oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) sore.
    Posisinya sebagai menteri koperasi digantikan oleh wakil menterinya, Ferry Juliantono.
    Padahal, pada siang harinya, Budi Arie masih menghadiri rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
    Budi Arie tampak hadir dalam rapat Komisi VI DPR bersama dengan Ferry Juliantono.
    Dalam rapat tersebut, Budi Arie memaparkan perihal pagu anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp 937.043.615.000 (Rp 937 miliar).
    Budi Arie pun mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp 7.854.658.751.000 (Rp 7,8 triliun).
    “Usulan anggaran tambahan ini berdasarkan pertimbangan validasi organisasi yang juga memerlukan reposisi atas struktur organisasi existing,” ujar Budi Arie.
    Dalam rapat ini, Budi Arie juga mengharuskan Koperasi Desa Merah Putih untuk memanfaatkan digital, di mana
    cashless
    adalah wajib.
    Dengan begitu, kata Budi Arie, maka transaksi yang terjadi di suatu Koperasi Desa Merah Putih itu bisa terpantau.
    “Karena dengan
    cashless
    ini, kita memitigasi kemungkinan
    fraud
    dan salah kelola di Kopdes Merah Putih,” katanya.
    Ketika ditemui seusai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, siang kemarin, Budi Arie mengaku tidak tahu perihal
    reshuffle
    .
    Budi Arie menyebut dirinya fokus mengurus rakyat.
    “Belum, kita kerja saja ngurus rakyat ya. Fokus ngurus rakyat,” ujar Budi Arie.
    Selain itu, Budi Arie mengatakan, dirinya juga tidak diundang ke Istana.
    Dia malah menuding awak media menciptakan isu
    reshuffle
    sendiri.
    “Enggak, belum ada pemberitahuan, kenapa kamu bikin isu sendiri,” tukasnya.
    Sementara itu, Budi Arie berkali-kali mengingatkan bahwa
    reshuffle
    merupakan hak prerogatif Presiden.
    Dia turut tidak menjawab apakah betul Kementerian Koperasi bakal dilebur dengan Kementerian UMKM.
    “Semuanya hak prerogatif Presiden. Kita fokus ngurus rakyat ya. Halah, itu hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif Presiden,” jelas Budi Arie.
    “Ah kamu bikin isu sendiri, ini sudah dipisah. Enggak-enggak. Itu hak prerogatif Presiden,” imbuhnya.
    KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Pada sore harinya, Prabowo melakukan
    reshuffle.
    Pelantikan pejabat baru dilakukan di Istana, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore.
    Kali ini, ada lima menteri yang kena
    reshuffle.
    Selain itu, ada pula satu menteri dan wakil menteri yang baru dibentuk.
    Berikut daftarnya:
    Mereka yang dilantik pun mengikuti sumpah jabatan yang didiktekan Prabowo.
    “Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap para menteri yang dilantik.
    Setelah pengucapan sumpah jabatan, mereka kemudian menandatangani berita acara pelantikan.
    Budi Arie lahir di Jakarta pada 20 April 1969, yang merupakan lulusan S1 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia (UI).
    Setelah itu, ia melanjutkan studi S2 jurusan Manajemen Pembangunan Sosial.
    Selama menjadi mahasiswa, Budi Arie pernah menjabat sebagai Presidium Senat Mahasiswa UI pada 1994-1995 dan menjabat Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI pada 1993-1994.
    Setelah lulus, ia sempat mendapat kepercayaan menjadi Ketua Ikatan Alumni (ILUNI) UI periode 1998 sampai 2000.
    Selain itu, dia juga pernah menjadi Dewan Penasihat ILUNI UI pada 2016 sampai 2019.
    Budi Arie kemudian masuk ke dunia politik dan memilih menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta periode 1998-2001.
    Karier politiknya di PDI-P terus menanjak setelah didapuk menjadi Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPD PDI-P DKI Jakarta periode 2005 sampai 2010.
    Pada Agustus 2013, ia mendirikan Projo yang merupakan kelompok relawan terbesar yang mendukung Joko Widodo (Jokowi).
    Projo dinilai memainkan peran krusial dalam menggalang dukungan untuk pencalonan Jokowi sebagai presiden pada 2014-2019 dan 2019-2024.
    Hingga kini, ia menjabat sebagai Ketua Umum Projo.
    Pada Senin (17/7/2023), Presiden ke-7 Jokowi resmi melantik Budi Arie sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate.
    Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT).
    Lalu, pada Oktober 2024, Budi Arie dipercaya Presiden Prabowo untuk mengisi pos Menteri Koperasi.
    Sebelum kena
    reshuffle
    , nama Budi Arie Setiadi sempat mencuat ke publik setelah disebut dalam surat dakwaan kasus pemblokiran situs judi online Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
    Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025), para terdakwa yakni Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony, Terdakwa II Adhi Kismanto, Terdakwa III Alwin Jabarti Kiemas, dan Terdakwa IV Muhrijan alias Agus.
    Singkatnya, surat dakwaan menguraikan persentase jatah masing-masing dari praktik penjagaan situs judi online, namun hal ini hanya berdasarkan keterangan saksi.
    “Pembagian untuk Terdakwa II Adhi Kismanto sebesar 20 persen, Terdakwa I Zulkarnaen Apriliantony sebesar 30 persen, dan untuk Saudara Budi Arie Setiadi sebesar 50 persen dari keseluruhan
    website
    yang dijaga,” ungkap jaksa.
    Pengakuan saksi ini sudah dibantah oleh Budi Arie dan menyatakan dirinya tak tahu-menahu dan tak terlibat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekonom Senior Indef Kenang Kiprah Arif Budimanta di Perekonomian dan Politik

    Ekonom Senior Indef Kenang Kiprah Arif Budimanta di Perekonomian dan Politik

    JAKARTA – Ekonom senior Indef Didik J Rachbini mengenang kiprah mantan staf khusus Presiden ke-7 Bidang Ekonomi Arif Budimanta di bidang ekonomi, politik, Pancasila dan kebijakan publik.

    “Beberapa karyanya membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil, inklusif dan berdaulat,” kata Didik mengutip Antara.

    Karya-karya Arif yang menuai atensi Didik meliputi “Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak” (2019) dan buku tentang “Arsitektur Ekonomi Indonesia”. Didik menilai Arif mengkritisi arah pembangunan yang terlalu liberal melalui buku tersebut, serta mengusulkan desain ekonomi berbasis konstitusi (Pasal 33 UUD 1945).

    Didik mengatakan kepergian Arif harus dikenang sebagai hikmah dalam pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya.

    “Arif banyak menulis buku dan artikel di media massa nasional dengan fokus pada isu ketimpangan, UMKM, investasi, dan keberlanjutan,” ujar dia.

    Ketika berkiprah di DPR pada periode 2009—2014, lanjut Didik, Arif dan rekan-rekannya aktif dalam gerakan sunyi, yakni menghidupkan ekonomi konstitusi.

    Bagi Arif, indikator kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi berbasis kebijakan yang liberal.

    “Arif dikenal karena menginisiasi kaukus ini, yang bertujuan memasukkan indikator kesejahteraan masyarakat ke dalam proses penyusunan APBN, bekerja sama dengan lintas fraksi,” kata dia.

    Didik juga mengatakan bahwa Arif Budimanta memiliki peran di dalam ranah sosial dan pendidikan, yakni sebagai pengurus Yayasan Wakaf Paramadina.

    Intelektual dan akademisi di yayasan dan kampus tersebut sangat aktif dalam diskursus publik dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik dan ekonomi politik secara luas.

    “Kepergiannya terlalu cepat karena masih berusia muda, tetapi takdir tidak bisa kita tolak, sehingga kita ikhlas melepas kepergiannya,” kata Didik.

    Mantan Staf Khusus Presiden ke-7 Joko Widodo, Arif Budimanta yang saat ini merupakan Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah, meninggal dunia pada Sabtu, pukul 00.06 WIB.

    Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis Muhadjir Effendy saat dihubungi membenarkan kabar meninggalnya Arif Budimanta.

  • Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Program Anggota DPR RI

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Program Anggota DPR RI

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI, MH. Said Abdullah mendorong pemuda dan mahasiswa menjadi agen perubahan bangsa melalui Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Sabtu (06/09/2025).

    Sosialisasi tersebut menekankan pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di kalangan generasi muda. Hadir sebagai nara sumber adalah Ketua dan Sekretaris BEM Sumenep, M. Salman Farid dan Moh. Nurul Hidayatullah. Sedangkan dua tenaga ahli MH. Said Abdullah, yakni Moh. Fauzi dan Slamet Hidayat juga ikut mendampingi jalannya kegiatan tersebut.

    Dalam pemaparannya, M. Salman Farid menegaskan peran penting pemuda dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, pemuda dengan intelektualitasnya telah menjadi motor penggerak perubahan yang menyatukan nusantara.

    “Kemajuan suatu bangsa dimulai dari generasi mudanya. Mari kita junjung tinggi semangat kebangsaan,” ajaknya kepada mahasiswa dan pemuda yang hadir.

    Ia mengingatkan agar pemuda Indonesia terus meneguhkan semangat kebhinekaan dan menjaga keutuhan bangsa demi kemajuan yang berkelanjutan. Menurutnya, generasi muda merupakan penerus dalam memajukan bangsa.

    “Empat pilar kebangsaan ini penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jiwa nasionalisme dan partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa harus terus dijaga oleh kalangan pemuda,” tandas Salman Farid.

    Sementara Moh. Nurul Hidayatullah menekankan bahwa Empat Pilar Kebangsaan adalah fondasi yang harus terus dijaga. Dirinya mengaitkan nilai tersebut dengan tradisi gotong royong yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

    “Para pendiri bangsa mengambil makna dari adat, istiadat, dan kebudayaan kita, lalu merumuskan nilai-nilai tersebut menjadi Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai sila pertama mencerminkan kepercayaan masyarakat Indonesia akan Tuhan, terlepas dari perbedaan agama,” paparnya.

    Ia menambahkan, isi Pancasila tetap relevan dan tidak lekang oleh waktu, bahkan setelah delapan dekade kemerdekaan Indonesia. Hal ini menjadi pengingat bagi generasi saat ini untuk terus menjaga dan meneruskan warisan para pendiri bangsa.

    Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini juga membuka ruang interaktif dalam sesi tanya jawab untuk memberikan kesempatan bagi peserta mengemukakan pendapat dan memperdalam pemahaman. Antusiasme peserta yang tinggi menunjukkan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini cukup menarik minat dan perhatian pemuda sebagai generasi penerus bangsa. (tem/kun)

  • Kita Negara Superpower Bidang Budaya

    Kita Negara Superpower Bidang Budaya

    Jakarta –

    Dalam kunjungan kerjanya ke Tabanan, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menghadiri Temu Wicara Budaya yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan. Ia juga meresmikan Pameran Seni Rupa “Aneka Warna Gaya di Kota Pelangi”, hasil kolaborasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan dengan Komunitas Maha Rupa Batukaru.

    Dalam sambutannya, Fadli menyampaikan budaya Indonesia yang kaya dan beragam adalah jati diri serta identitas bangsa yang harus dijaga, dikembangkan, dan dimanfaatkan bersama.

    “Kebudayaan kita luar biasa kaya dan beragam. Jangan sampai kita take it for granted. Ini adalah national treasure yang menumbuhkan national pride dari kita semua,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/9/2025).

    Fadli pun menegaskan amanat UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang berbunyi: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

    Ia menegaskan hal tersebut merupakan landasan konstitusional yang menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan bukan hanya untuk bangsa sendiri, tetapi juga untuk peradaban dunia.

    “Budaya adalah soft power yang sangat penting dalam strategi kebudayaan suatu negara. Indonesia dengan segala kekayaan budayanya memiliki kekuatan lunak yang tidak tertandingi. Kita harus yakin bahwa kita adalah negara superpower di bidang budaya,” tegasnya.

    “Museum bukan hanya tempat menyimpan koleksi, melainkan etalase budaya dan peradaban bangsa. Inisiatif pendirian Museum Tabanan akan kami dukung penuh sebagai kantong budaya yang dinamis dan mampu mendorong perekonomian,” lanjut Fadli.

    Fadli mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu peradaban tertua dunia. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah fosil purba yang ditemukan di Indonesia.

    Pada kesempatan ini, Fadli juga menyampaikan kepada para tamu undangan terkait penyelenggaraan CHANDI 2025 (Culture, Heritage, Art, Narrative, Diplomacy, and Innovation). Berlangsung pada 3-5 September 2025 di Denpasar, Bali, forum tersebut menjadi sarana dalam menjadikan Indonesia menjadi ibukota kebudayaan dunia.

    “Di tengah dunia yang penuh konflik dan perpecahan, hanya budaya yang bisa menyatukan. CHANDI 2025 adalah platform yang dibangun Kementerian Kebudayaan untuk menjadikan Indonesia sebagai ibu kota kebudayaan dunia,” paparnya.

    Menutup sambutannya, ia berharap budaya dapat terus dijaga dan dilestarikan, khususnya di Tabanan. “Budaya kita adalah jati diri bangsa. Kita harus menjaganya bersama-sama agar bisa dikenal di tengah peradaban dunia,” ucapnya.

    Sementara itu, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya menyampaikan rasa hormat atas kehadiran Fadli pada acara Temu Wicara Budaya. Forum ini menjadi ruang dialog antara masyarakat, seniman, budayawan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam membahas potensi kebudayaan Tabanan, termasuk rencana pendirian Museum dan Galeri Seni Budaya.

    “Suatu kehormatan bagi kami atas kedatangan Menbud di Tabanan. Beginilah kultur agraris kami, di mana mayoritas masyarakat adalah petani. Kita harus bangga akan sejarah dan kekayaan budaya kita. Pemerintah Tabanan akan terus mendukung seluruh kegiatan budaya masyarakat untuk mendorong pelestarian budaya, menuju Tabanan yang aman, unggul, dan madani,” ucap I Komang Gede.

    Sebagai informasi, Temu Wicara Budaya di Tabanan menghadirkan Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya dan Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana sebagai narasumber, dan dimoderatori oleh seniman sekaligus dosen ISI Surakarta, I Gusti Nengah Nurata.

    Kegiatan ini juga menampilkan pameran seni rupa ‘Aneka Warna Gaya di Kota Pelangi’ sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah bersama komunitas terhadap karya para seniman Tabanan. Pameran resmi dibuka oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang ditandai dengan penaburan bunga Sandat diiringi dengan sajian lagu daerah Bali berjudul ‘Bungan Sandat’.

    Hadir dalam acara ini, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga; Kapolres Tabanan, I Putu Bayu Pati; Dandim 1619/Tabanan, Letkol Inf Trijuang Danarjati; Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana; para seniman, budayawan, serta masyarakat setempat.

    Turut mendampingi Menteri Kebudayaan, Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan; Staf Khusus Menteri Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, Annisa Rengganis; Staf Khusus Menteri Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya, Basuki Teguh Yuwono; Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Sjamsul Hadi; serta Direktur Warisan Budaya, I Made Dharma Suteja.

    (prf/ega)

  • Ini Warisan Pemikiran Arif Budimanta soal Kesejahteraan dan Ekonomi Berdaulat – Page 3

    Ini Warisan Pemikiran Arif Budimanta soal Kesejahteraan dan Ekonomi Berdaulat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kabar duka datang dari dunia ekonomi dan politik Indonesia. Ekonom senior dan mantan Staf Khusus Presiden, Arif Budimanta, meninggal dunia pada Sabtu, pukul 00.06 WIB. Saat ini, Arif menjabat sebagai Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah. Kabar ini juga telah dibenarkan oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Bisnis, Muhadjir Effendy.

    Kepergian Arif Budimanta yang begitu cepat meninggalkan duka mendalam bagi rekan-rekan dan para intelektual. Salah satunya adalah ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini. Didik mengenang sosok Arif sebagai seorang yang mendedikasikan diri pada ekonomi, politik, Pancasila, dan kebijakan publik.

    “Kepergiannya terlalu cepat karena masih berusia muda, tetapi takdir tidak bisa kita tolak, sehingga kita ikhlas melepas kepergiannya,” kata Didik dikutip dari Antara, Sabtu (6/9/2025).

    Didik J. Rachbini menyoroti berbagai karya Arif, terutama yang membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil dan berdaulat.

    Karya-karya tersebut, seperti buku “Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak” (2019), menuai perhatiannya. Didik menilai, melalui buku-buku tersebut, Arif mengkritisi arah pembangunan yang cenderung liberal dan mengusulkan desain ekonomi yang berbasis pada konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

    “Beberapa karyanya membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil, inklusif dan berdaulat,” kata Didik.

     

  • Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Ekonom dan Kader PDIP Arif Budimanta Meninggal Dunia, Rektor Paramadina: Aktivis dan Intelektual

    Jakarta (beritajatim.com) – Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta pada Sabtu (6/9/2025) dini hari. Ia mengenang almarhum sebagai sosok aktivis, akademisi, sekaligus politisi yang meninggalkan banyak pemikiran penting bagi bangsa.

    “Dr Arif Budimanta adalah aktivis, akademisi dan politisi – yang berkiprah di PDIP. Pernah menjadi anggota DPR 2009–2014 dan menekuni think tank dari PDIP, yaitu Megawati Institut. Arif adalah adik kelas saya di IPB dan kepergiannya terlalu cepat karena masih muda usia. Tetapi takdir tidak bisa kita tolak sehingga kita ikhlas melepas kepergiannya,” ujar Didik J Rachbini dalam keterangannya.

    Didik menilai banyak hal yang dapat dikenang dari pemikiran almarhum, terutama dalam isu ekonomi politik, kebijakan publik, hingga gagasan tentang Pancasila.

    “Arif banyak menulis buku dan artikel di media massa nasional, seperti Kompas, Bisnis Indonesia, dan DetikFinance, dengan fokus pada isu ketimpangan, UMKM, investasi, dan keberlanjutan,” tambahnya.

    Beberapa karya penting Arif antara lain buku Pancasilanomics: Ekonomi Pancasila dalam Gerak (2019) yang mengupas nilai-nilai Pancasila sebagai landasan sistem ekonomi Indonesia yang adil dan berdaulat. Ia juga menulis Arsitektur Ekonomi Indonesia yang mengkritisi arah pembangunan yang terlalu liberal serta menawarkan desain ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945.

    “Dalam kapasitas intelektualnya, ia aktif menyampaikan pemikiran ekonomi serta menginisiasi diskusi penting, termasuk meluncurkan gagasan seperti Pancasilanomics untuk memperkuat ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila,” jelas Didik.

    Selain itu, saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009–2014, Arif dikenal aktif dalam gerakan “sunyi” untuk menghidupkan ekonomi konstitusi. Ia mendorong indikator kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam penyusunan APBN, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi berbasis kebijakan liberal.

    Tak hanya di politik, Arif juga berkiprah di dunia pendidikan. Ia tercatat sebagai pengurus Yayasan Wakaf Paramadina yang menaungi Universitas Paramadina. “Intelektual dan akademisi di yayasan dan kampus ini, seperti kiprahnya, sangat aktif dalam diskursus publik dan memberikan kritik terhadap kebijakan publik dan ekonomi politik secara luas,” tutur Didik.

    Kepergian Arif Budimanta dinilai meninggalkan jejak penting bagi generasi penerus. “Namun kepergiannya banyak yang harus dikenang sebagai hikmah dan pelajaran hidup bagi generasi selanjutnya,” pungkas Didik. [beq]

  • Kritik Polisi Tangkap Delpedro, Benny Harman: Negara Gagal Hadir! Nasional 3 September 2025

    Kritik Polisi Tangkap Delpedro, Benny Harman: Negara Gagal Hadir! Nasional 3 September 2025

    Kritik Polisi Tangkap Delpedro, Benny Harman: Negara Gagal Hadir!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyayangkan penangkapan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dan sejumlah aktivis lain atas dugaan provokasi, oleh polisi.
    Polisi, menurutnya, seharusnya lebih fokus mengusut tuntas kasus penjarahan yang terjadi di sejumlah rumah, seiring dengan berlangsungnya aksi demonstrasi sejak 25 Agustus 2025.
    “Yang lebih penting diusut Polri ialah tindak pidana penjarahan, bukan malah mengusut dan menahan Delpedro. Negara gagal hadir!” kata Benny dalam siaran pers yang diterima
    Kompas.com
    , Rabu (3/9/2025).
    Benny mengingatkan bahwa Polri seharusnya lebih mementingkan pengusutan pelaku penjarahan di beberapa tempat. Sebab, aksi penjarahan tersebut jelas-jelas termasuk tindakan kriminal.
    Dia juga mempertanyakan dasar penetapan Delpedro dan sejumlah aktivis lainnya sebagai tersangka. Menurutnya, ajakan menggelar atau mengikuti demonstrasi tak bisa menjadi dasar penangkapan.
    “Kalau mengajak orang apa hasut? Kalau saya ajak, ‘eh datang kita demonstrasi di depan kantor polisi, atau di depan gedung kejaksaan, untuk menyampaikan pendapat tangkap koruptor’, apa salah?” ucap Benny.
    Selain salah mengambil langkah soal penangkapan Delpedro, Benny menilai Polri gagal melindungi hak dasar warga negara, yakni rasa aman terhadap diri dan harta bendanya dalam kericuhan yang terjadi.
    Benny menambahkan, negara juga gagal melindungi hak asasi warganya yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait Hak Asasi Manusia.
    Dalam Pasal 28G (1) UUD 1945, kata Benny, diatur bahwa:
    Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
    .
    “Dengan alasan apapun penjarahan tidak dapat dibenarkan. Lalu negara atau Polri ke mana? Usut para pelakunya!” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Polisi resmi menetapkan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen (DMR), sebagai tersangka kasus dugaan penghasutan yang melibatkan pelajar dalam aksi ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI.
    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menjelaskan, Delpedro diduga menghasut dan menyebarkan ajakan provokatif yang berujung aksi anarkis di sekitar Kompleks Parlemen dan sejumlah titik lain di Jakarta.
    Dugaan tindak pidana ini disebut sudah berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
    Selain Delpedro, polisi menetapkan lima orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan anak di bawah umur untuk melakukan aksi anarkistis di Jakarta lewat media sosial, yakni MS staf Lokataru sekaligus admin @blokpolitikpelajar, SH admin akun @gejayanmemanggil, KA admin Instagram @AliansiMahasiswaPenggugat, RAP, dan FL.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ​Dorong Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan demi Kehidupan Bernegara yang Lebih Baik

    ​Dorong Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan demi Kehidupan Bernegara yang Lebih Baik

    Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mendorong aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam menjawab berbagai tantangan demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan. 

    “Nilai-nilai kebangsaan yang diwarisi para pendahulu bangsa harus mampu menjadi rujukan bersama dalam menyikapi berbagai tantangan dalam bernegara yang kita hadapi saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa 2 September 2025.

    Menurut Lestari, para pemangku kebijakan, tokoh masyarakat, dan masyarakat harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan kehidupan berbangsa pada keseharian. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap, muncul keteladanan dari para tokoh pemimpin bangsa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika dalam proses pembangunan saat ini. 
     

    Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, nilai-nilai kebangsaan seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan saling menghargai, harus dikedepankan dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat di era kemerdekaan saat ini. 

    Selain itu, ujar Rerie, upaya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, harus terus dikedepankan demi mengakselerasi proses pembangunan nasional saat ini. 

    Rerie sangat berharap, di tengah dinamika kehidupan bernegara yang terjadi saat ini, setiap anak bangsa dapat berperan aktif memperkokoh persatuan, demi keberlangsungan proses pembangunan yang mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang lebih merata di Tanah Air.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat mendorong aktualisasi nilai-nilai kebangsaan dalam menjawab berbagai tantangan demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan. 
     
    “Nilai-nilai kebangsaan yang diwarisi para pendahulu bangsa harus mampu menjadi rujukan bersama dalam menyikapi berbagai tantangan dalam bernegara yang kita hadapi saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa 2 September 2025.
     
    Menurut Lestari, para pemangku kebijakan, tokoh masyarakat, dan masyarakat harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan kehidupan berbangsa pada keseharian. 

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berharap, muncul keteladanan dari para tokoh pemimpin bangsa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika dalam proses pembangunan saat ini. 
     

     
    Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, nilai-nilai kebangsaan seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan saling menghargai, harus dikedepankan dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat di era kemerdekaan saat ini. 
     
    Selain itu, ujar Rerie, upaya membangun komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat, harus terus dikedepankan demi mengakselerasi proses pembangunan nasional saat ini. 
     
    Rerie sangat berharap, di tengah dinamika kehidupan bernegara yang terjadi saat ini, setiap anak bangsa dapat berperan aktif memperkokoh persatuan, demi keberlangsungan proses pembangunan yang mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang lebih merata di Tanah Air.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Wamenlu Arif Havas Siap Patuhi Larangan Rangkap Jabatan Komisaris, Kepastian Tunggu Danantara Nasional 2 September 2025

    Wamenlu Arif Havas Siap Patuhi Larangan Rangkap Jabatan Komisaris, Kepastian Tunggu Danantara Nasional 2 September 2025

    Wamenlu Arif Havas Siap Patuhi Larangan Rangkap Jabatan Komisaris, Kepastian Tunggu Danantara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri (Wamen) Luar Negeri Arif Havas Oegroseno mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang menegaskan larangan menteri atau wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN.
    Hal itu disampaikan Arif Havas saat dimintai tanggapannya soal posisinya sebagai Komisaris PT Pertamina International Shipping (PIS), setelah adanya putusan MK terbaru.
    “Ya sudah enggak boleh,
    that’s it
    . Ya kan sudah ada keputusan dokumennya, sudah,” ujar Arif Havas saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi I di Gedung DPR RI, Selasa (2/9/2025).
    Saat ditanya apakah dirinya akan segera mundur dari posisinya sebagai Komisaris di subholding logistik kelautan milik PT Pertamina (Persero) tersebut, Arif Havas tak menjawab secara tegas.
    Dia hanya mengatakan bahwa saat ini tengah menunggu informasi lebih lanjut dari Danantara, sebagai lembaga pengelola aset negara termasuk BUMN.
    “Ya sesuai aturannya saja, nunggu dari Danantara, itu saja sudah,” kata Arif Havas kepada wartawan.
    Arif Havas kemudian kembali menegaskan bahwa dirinya akan mengikuti aturan yang berlaku.
    “Ikut aturan aja,
    clear
    , jelas,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, MK memutuskan melarang wamen merangkap jabatan, termasuk pada jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Larangan itu ditegaskan lewat putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang diketok pada Kamis (28/8/2025) kemarin.
    Ketua MK Suhartoyo menyebutkan, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai menteri dan wakil menteri dilarang merangkap jabatan.
    Sehingga, tiga poin larangan rangkap jabatan tersebut tidak berubah, yakni: sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, dan pimpinan organisasi yang dibiayai anggaran pendapatan belanja negara atau daerah.
    Sementara itu, Hakim MK Enny Nurbaningsih menuturkan, dalil pemohon yang meminta agar para wakil menteri fokus mengurus kementerian dinilai sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
    Atas hal tersebut, MK menilai perlu agar para wakil menteri dilarang merangkap jabatan agar fokus mengurus kementerian.
    “Dalam batas penalaran yang wajar, peraturan perundang-undangan dimaksud salah satunya adalah UU 39/2008. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah menegaskan dalam amar Putusan a quo mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, termasuk sebagai komisaris, sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian,” kata Enny dalam sidang pada Kamis.
    Selain itu, Mahkamah berpendapat, wakil menteri juga memerlukan konsentrasi waktu untuk menjalankan jabatannya sebagai komisaris.
    “Terlebih, pengaturan larangan rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan, serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Enny.
    MK pun memberikan waktu maksimal dua tahun bagi para wakil menteri yang rangkap jabatan untuk melepaskan jabatan mereka di luar kementerian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hadapi Tantangan Bernegara dengan Mengedepankan Semangat Persatuan

    Hadapi Tantangan Bernegara dengan Mengedepankan Semangat Persatuan

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dibutuhkan semangat persatuan.

    “Dinamika dalam kehidupan berbangsa harus mampu dihadapi bersama dengan mengedepankan semangat persatuan dan saling menghormati sesama anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 September 2025.

    Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam kehidupan bernegara, menurut Lestari, harus segera diatasi bersama dengan membangun kesadaran dari semua pihak untuk menjalankan proses pembangunan dengan baik. 
     

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, keterbukaan semua pihak dalam langkah check and balances pada proses pembangunan harus diwujudkan dengan dilandasi sikap saling percaya dan menghormati antar-sesama anak bangsa. 

    Berbagai upaya untuk merajut kembali persatuan setiap anak bangsa, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, sangat diperlukan, demi keberlanjutan proses pembangunan nasional yang lebih baik. 

    Rerie sangat berharap, setiap anak bangsa dapat bersama, bahu membahu, mewujudkan cita-cita bersama yang telah diamanatkan konstitusi UUD 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila. 

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dibutuhkan semangat persatuan.
     
    “Dinamika dalam kehidupan berbangsa harus mampu dihadapi bersama dengan mengedepankan semangat persatuan dan saling menghormati sesama anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 1 September 2025.
     
    Sejumlah tantangan yang dihadapi dalam kehidupan bernegara, menurut Lestari, harus segera diatasi bersama dengan membangun kesadaran dari semua pihak untuk menjalankan proses pembangunan dengan baik. 
     

    Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat, keterbukaan semua pihak dalam langkah check and balances pada proses pembangunan harus diwujudkan dengan dilandasi sikap saling percaya dan menghormati antar-sesama anak bangsa. 
     
    Berbagai upaya untuk merajut kembali persatuan setiap anak bangsa, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, sangat diperlukan, demi keberlanjutan proses pembangunan nasional yang lebih baik. 
     
    Rerie sangat berharap, setiap anak bangsa dapat bersama, bahu membahu, mewujudkan cita-cita bersama yang telah diamanatkan konstitusi UUD 1945 yaitu masyarakat adil dan makmur secara merata berdasarkan Pancasila. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)