Produk: UU Minerba

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin, menanggapi puncak aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat pada hari ini, Kamis (20/2/2025).

Nurul Arifin menekankan pentingnya memahami keresahan yang disampaikan melalui demo tersebut.

Ia juga mengingatkan agar aspirasi disampaikan dengan cara yang tidak merusak atau menimbulkan kerusuhan.

“Saya pikir ini bagus ya untuk kemudian membuat alat waspada. Artinya kita betul-betul, oh ini yang diinginkan. Jadi jangan sampai kebablasan juga, baik dalam pemerintahan ataupun masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi ini. Jadi kita saling mendengarkan, kemudian juga saling menghargai,” kata Nurul di sela-sela perayaan HUT Fraksi Partai Golkar ke-57 Tahun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Selain itu, Nurul menegaskan bahwa demonstrasi dalam bentuk apapun sah untuk dilakukan, tetapi harus tetap dijalankan dengan cara yang konstruktif.

“Tidak apa-apa sih, buat saya demo itu ya wajar-wajar saja, kita juga jangan takut. Jangan takut juga menyalurkan aspirasi. Tapi lakukan itu dengan cara-cara yang konstruktif ya, tidak kemudian anarkis,” ujarnya.

“Karena kalau sampai anarkis kan tidak hanya merusak segelintir, tapi juga negara ini. Artinya stabilitas politik kan berimbas pada stabilitas ekonomi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Golkar berharap agar demonstrasi tetap bisa menjadi sarana efektif dalam menyuarakan aspirasi, tanpa mengganggu ketertiban umum dan mengancam stabilitas negara.

“Demo ini kan adalah saluran aspirasi ya, yang mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung. Oleh karena itu disampaikan melalui lapangan terbuka dengan jumlah tertentu. Dan kita menghargai juga karena dalam sistem demokrasi ya suara rakyat ini harus didengar,” tandasnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar puncak demo bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Hal itu dikatakan setelah menggelar aksi serupa yang tergabung dari sejumlah universitas di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) lalu.

Aksi lanjutan ini akan berbarengan dengan agenda pelantikan ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Koordinator BEM SI Herianto menegaskan jumlah massa diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya.

“(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspons sama pihak pemerintah,” paparnya.

Dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:

1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025 

2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat 

3. Evaluasi Besar – Besaran Makan Bergizi Gratis 

4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah 

5. Tolak Dwifungsi TNI 

6. Sahkan RUU Perampasan Aset 

7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional 

8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat 

9. Tolak cawe – cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo