Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Pemkot: HBKB ruang interaksi dan tempat menikmati udara segar di Jakut

    Pemkot: HBKB ruang interaksi dan tempat menikmati udara segar di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan mengatakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang digelar di Jalan Danau Sunter, Kecamatan Tanjung Priok, merupakan ruang interaksi dan tempat menikmati udara segar bersama keluarga di Jakarta Utara (Jakut).

    “HBKB bukan hanya soal menutup jalan dari kendaraan bermotor, tapi membuka ruang bagi warga untuk hidup sehat,” kata Fredy di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, HBKB penting untuk digelar demi menjaga kebersamaan warga di tengah kesibukan kota. Melalui HBKB, warga juga dapat mengetahui bahwa kota yang sehat dimulai dari warganya yang aktif dan peduli lingkungan.

    “Mari terus jaga semangat ini, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil bersama,” ujar Fredy.

    Dia menuturkan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara menjadikan HBKB sebagai agenda rutin yang menggerakkan warga untuk hidup sehat, ramah lingkungan, dan penuh kebersamaan.

    Selain arena olahraga, sejumlah layanan masyarakat turut dihadirkan saat HBKB, di antaranya Samsat Keliling, bazar UMKM Jakarta Utara menerapkan teknologi pembayaran QRIS, serta pelayanan kesehatan gratis dan mini medical check-up dari RS Hermina Podomoro.

    Selain itu, ada pula edukasi bagi masyarakat seputar bahaya narkoba dari BNN, perpustakaan keliling, senam aerobik bersama KORMI, serta berbagai olahraga tradisional dan permainan anak yang membuat suasana HBKB semakin meriah.

    “HBKB menjadi ruang bagi warga untuk menyalurkan hobi dan berolahraga ringan, seperti bersepeda, jalan santai, hingga mencoba flying fox yang menjadi daya tarik utama bagi anak-anak,” tutur Fredy.

    Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengajak warga setempat agar memanfaatkan kawasan HBKB di jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, untuk berolahraga sehingga tubuh sehat dan bugar.

    “Dengan disediakannya kawasan HBKB, saya harap warga dapat memanfaatkannya untuk berolahraga,” kata Hendra di Jakarta, Minggu (19/10).

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keberpihakan Makin Kuat Kepada Daerah

    Keberpihakan Makin Kuat Kepada Daerah

    Jakarta –

    Wakil Ketua (Waka) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung mengatakan dalam waktu singkat, arah kebijakan fiskal dan pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo mulai menunjukkan pola baru yang dinilai lebih berpihak kepada daerah.

    Dia menyebutkan, saat ini, pemerintah secara sadar membangun arsitektur fiskal baru yaitu menyalurkan lebih banyak anggaran langsung ke daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.

    “Arsitektur kebijakan fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang makin kuat kepada daerah. Pemerintah mengarahkan agar anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke daerah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    Menurut Tamsil, pergeseran pola alokasi anggaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan manfaat program nasional langsung menyentuh masyarakat di lapisan bawah.

    Di mencontohkan, pada sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani mengalami kenaikan signifikan selama setahun terakhir.

    “Data resmi BPS menunjukkan peningkatan NTP sebagai bukti kinerja fiskal yang efektif. Artinya, kebijakan di sektor pertanian yang digawangi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, berhasil menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” tuturnya.

    “Program MBG telah menjadi instrumen fiskal yang menumbuhkan ekonomi daerah. Ia bukan sekadar memberi makan, tetapi memberi hidup bagi ekonomi lokal,” ujar Tamsil.

    Dia menegaskan bahwa arsitektur fiskal pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan arah ideologi pembangunan nasional yang pro rakyat yaitu mengembalikan energi pembangunan ke daerah. Fokus belanja negara didesain pada program dengan daya katrol langsung (direct impact) seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, serta program sosial yang terukur manfaatnya.

    Meski keberpihakan fiskal terhadap daerah sudah terlihat jelas, Tamsil mengingatkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tanpa tata kelola yang baik, keberpihakan fiskal bisa kehilangan dampak riilnya bagi masyarakat.

    “DPD RI akan terus mengawal agar dana besar yang digelontorkan ke daerah benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Kami mendorong agar daerah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.

    Tamsil juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan daerah. Dia menyebut arah pembangunan nasional yang berpihak pada daerah harus diikuti oleh reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar program bisa dieksekusi dengan efektif.

    Dia juga menilai bahwa kekhawatiran sebagian pihak terhadap program nasional yang bersifat preskriptif atau terlalu cepat diimplementasikan tidak sepenuhnya tepat. Justru, kata Tamsil, kondisi ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mencari alternatif pendapatan yang kreatif tanpa membebani rakyat.

    “Ini ruang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kapasitas serta kredibilitasnya dalam mengelola anggaran dan potensi daerah secara lebih produktif,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Tamsil mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan mekanisme reward bagi daerah yang mampu mengoptimalkan anggaran dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah dengan kinerja fiskal yang kredibel akan mendapatkan tambahan transfer ke daerah sebagai bentuk penghargaan atas tata kelola yang baik.

    Menurutnya, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan adanya visi besar dalam mengorkestrasi paradigma fiskal baru yang tidak berhenti di level kementerian.

    “Presiden Prabowo jelas mengusung semangat membangun Indonesia dari pinggiran seperti tertuang dalam Asta Cita, tapi dengan daya eksekusi yang lebih kuat jika dibanding dengan era-era sebelumnya. Dalam satu tahun, fondasinya sudah mulai terbentuk. Tugas kita adalah memastikan keberlanjutan dan pengawasan,” jelasnya.

    Tamsil lantas mengingatkan pentingnya pengawasan dan sinergi lintas lembaga agar penyaluran dana ke daerah berjalan efektif.

    “Keberpihakan ini akan sia-sia jika tidak dibarengi tata kelola yang baik. DPD akan terus mengawal implementasi kebijakan fiskal yang pro-daerah,” kata Tamsil.

    Tamsil Linrung menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo terhadap daerah bukan sekadar retorika politik, tetapi terukur melalui struktur anggaran yang berpihak pada pemerataan.

    “Ini bukan sekadar wacana keberpihakan, tetapi kebijakan nyata yang dapat kita ukur. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dialirkan ke daerah benar-benar sampai ke rakyat,” tutupnya.

    (ega/ega)

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • Penyelesaiaan B to B Utang KCJB Tidak Perlu Keppres

    Penyelesaiaan B to B Utang KCJB Tidak Perlu Keppres

    Oleh:Defiyan Cori

    CUKUP cepat tanggapan (respons) yang disampaikan oleh pihak China terkait utang KCJB. Kabar itu diperoleh dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang disampaikan melalui media nasional. Persis, pasca pendapat kami dimuat beberapa media pada waktu yang sama, yaitu 16 Oktober 2025. Materinya, adalah bahwa pihak China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang bernama Whoosh. 

    Hanya saja, menurut LBP proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto?

    Tentu publik kaget, mengapa harus menunggu Keppres jika penyelesaiannya perhitungan bisnis atau business to business (b to b)? Agak aneh pernyataan LBP menimpakan urusan bisnis ke bisnis kepada beban dan tanggung jawab Presiden RI Prabowo Subianto melalui alas hukum Keppres. 

    Bukankah sebagai orang yang turun tangan langsung dan sebagai prajurit ksatria harus bertanggung jawab penuh atas resiko bisnis dalam realisasi awal proyek KCJB Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tersebut? Tidak cukupkah pernyataan Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk penyelesaian utang KCJB?

    Jika Presiden menerbitkan Keppres dalam situasi yang nihil kemendesakan (urgency), maka akan menjadi preseden buruk bagi investasi yang awalnya didasarkan pada kerjasama b to b. Yang dibutuhkan dalam penyelesaian bisnis ke bisnis utang KCJB ini adalah renegosiasi dan restrukturisasi secara aksi korporasi. 

    Sebab, pihak China juga terlibat dalam peralihan komitmen yang awalnya tanpa dukungan APBN dan jaminan pemerintah. Selayaknya tim renegosiasi dan restrukturisasi utang KCJB ini berasal dari para pihak yang bekerjasama bisnis. Dalam perspektif perhitungan bisnis inilah penyelesaian diarahkan secara menang-menang (win-win solution) terkait resiko kerugian yang diderita PT. KAI dan PT. KCIC.

    Pembentukan tim renegosisasi dan restrukturisasi melalui Keppres itu sama saja melibatkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan APBN atau uang rakyat. Begitu juga halnya dengan melibatkan BPI Danantara sama saja dengan mengambil laba/dividen BUMN yang dulu dikenal dengan istilah Penyertaan Modal Negara (PMN). 

    Yang harus mempertanggunjawabkan bisnis intinya adalah pihak yang sedari awal merancangnya dan tidak bisa resiko korporasi dipindahtangankan begitu saja. Kalau pemerintah dan APBN selalu turun tangan atas segala resiko bisnis seharusnya pelaku UMKM juga beroleh haknya. Tidak hanya menggunakan kewenangan jabatan sebagaimana yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan! Kok enak sekali!? rmol.id

    (Ekonom Konstitusi)

  • RI Punya Cita Rasa Unggul, Kemendag Ungkap Peluang Ekspor Mamin ke AS

    RI Punya Cita Rasa Unggul, Kemendag Ungkap Peluang Ekspor Mamin ke AS

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Fajarini Puntodewi, meyakinkan pelaku usaha Indonesia di bidang makanan dan minuman (mamin) untuk pantang menyerah menembus pasar Amerika Serikat (AS). Pasalnya, mamin Indonesia memiliki keunggulan cita rasa dan diversifikasi produk bernilai tambah.

    Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah realitas saat memenuhi persyaratan ekspor produk mamin ke AS. Hal tersebut disampaikan Puntodewi saat membuka Forum “Navigasi Tantangan Regulasi dan Optimalisasi Peluang Bisnis untuk Produk Makanan dan Minuman Indonesia Menembus Pasar AS” di sela Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Sabtu (18/10).

    “Industri mamin Indonesia merupakan salah satu sektor unggulan yang terus tumbuh pesat. Kekayaan sumber daya alam, kearifan lokal, serta warisan makanan nusantara menjadikan produk kita memiliki daya tarik tersendiri di mata dunia. Namun, ketika berbicara ekspor ke pasar AS, kita dihadapkan pada realitas yang cukup menantang, seperti berbagai regulasi ketat, standar keamanan pangan, serta dinamika persaingan global yang sangat tinggi,” ujar Puntodewi dikutip Minggu (19/10/2025).

    Dia melanjutkan, pasar AS dikenal sebagai pasar yang memberi perhatian lebih terhadap kesehatan konsumen. Regulasi yang diterapkan lembaga seperti Food and Drug Administration (FDA) menuntut kepatuhan tinggi terhadap aspek label, kandungan gizi, bahan baku, hingga proses produksi.

    Oleh karena itu, memahami regulasi bukan hanya soal kepatuhan administratif, melainkan juga langkah strategis untuk membangun kepercayaan dan reputasi produk Indonesia di mata konsumen AS.

    “Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki produk luar biasa, tapi belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikat seperti FDA registration, nutrition facts labelling, hingga standar keamanan pangan seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dan ISO 22000. Hal-hal ini yang perlu didorong melalui forum bisnis seperti ini agar pelaku usaha mamin Indonesia mendapat informasi dan wawasan mengenai peluang menembus pasar AS berikut dengan regulasi yang berlaku di sana,” kata dia.

    “Mari kita jadikan tantangan regulasi sebagai batu loncatan menuju profesionalisme yang lebih tinggi, dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya bagi produk Indonesia untuk berdiri sejajar dengan merek dunia. Dengan kolaborasi, ketekunan, dan semangat pantang menyerah, saya yakin cita rasa Indonesia akan terus menginspirasi dan dinikmati masyarakat dunia,” lanjut Puntodewi.

    Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles Kumara Jati memaparkan peluang bisnis mamin Indonesia, khususnya di pasar pantai barat AS.

    “Konsumen AS banyak melakukan transaksi melalui platform niaga elektronik. Untuk itu, salah satu cara mencari peluang produk mamin yang diminati pasar AS bisa dengan mengamati platform niaga elektronik yang populer di AS. Dinamika ekonomi global saat ini juga memberi peluang bagi perluasan pasar ekspor produk Indonesia di AS karena banyak perusahaan melakukan strategi ulang untuk menemukan sumber alternatif bahan baku maupun produk ke negara-negara pemasok, termasuk Indonesia,” papar Kumara.

    Sementara Kepala ITPC Chicago Dhonny Yudho Kusuma memaparkan mengenai karakteristik pasar di pantai timur AS sehingga dapat memberi gambaran kepada eksportir dan calon eksportir untuk menentukan produk mamin yang tepat untuk diekspor ke AS. Dia menjelaskan bahwa karakteristik produk mamin yang semakin diminati adalah produk yang memenuhi aspek berkelanjutan dan mamin sehat.

    Konsumen AS, menurut Dhonny, lebih memilih produk-produk organik, sehat, dan tersertifikasi ramah lingkungan untuk meningkatkan nilai jual. Adapun Regulatory Advisor USA Food and Drug Administration (FDA) Registrar Corp Agus Setiawan memberikan pemaparan mengenai persyaratan ekspor produk mamin yang perlu diperhatikan, yaitu registrasi FDA, prior notice untuk keperluan izin pengapalan, persyaratan lanjutan untuk produk mamin olahan dalam kaleng dan difermentasi, label nutrisi, bahan baku yang diperbolehkan, dan aspek keamanan pangan.

    Agus juga menekankan pentingnya eksportir untuk terhubung dengan agen FDA yang berkedudukan di AS untuk bisa memenuhi persyaratan ekspor. Salah satu peserta asal Tegal, Jawa Tengah, Diana Sucahyo yang memiliki produk kopi dan olahan kopi menyatakan bahwa fasilitasi pemerintah sangat dibutuhkan agar produk UMKM mendapat akses pasar yang lebih luas di AS setelah dokumen persyaratan telah dipenuhi.

    “Manfaat forum seperti ini sangat banyak, tapi intinya adalah bagaimana kami mengharapkan pemerintah dapat membantu UMKM seperti saya, untuk bisa menembus pasar AS. Lewat forum ini saya bertemu dengan buyer dan tadi langsung banyak diskusi agar produk kami dapat memenuhi kebutuhan pasar AS. Kami ingin produk kami juga bisa masuk ke supermarket atau kafe di AS,” ungkapnya.

    AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia termasuk untuk produk mamin olahan. Pada 2024, ekspor produk makanan dan minuman Indonesia ke AS mencapai US$ 1,02 miliar atau 18,06% dari total ekspor mamin olahan Indonesia ke dunia.

    Nilai tersebut meningkat sebesar 4,18% dibandingkan pada 2023. Sementara itu, ekspor produk mamin pada semester I-2025 sebesar US$ 512,63 juta atau meningkat sebesar 1,71% dibandingkan semester I-2024 yang mencapai US$ 504 juta. Produk mamin Indonesia yang sudah banyak diekspor ke AS adalah udang kemasan (29,88%), nanas kemasan (7,42%), tuna kemasan (3,67%), biskuit manis (2,67%), gula-gula (1,78%) dan pasta (1,51%).

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Begini Rapor Ekonomi RI, Awalnya Lesu Lalu Tiba-tiba 5,12%

    Begini Rapor Ekonomi RI, Awalnya Lesu Lalu Tiba-tiba 5,12%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Selama satu tahun Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden, tepatnya sejak 20 Oktober 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengejutkan banyak pihak, karena mampu melaju cepat usai mengalami tekanan pada periode awal 2025.

    Pada kuartal I-2025, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,87% secara tahunan atau year on year (yoy). Laju pertumbuhan itu jauh lebih rendah dari kuartal I-2024 yang mampu melesat di level 5,11%, maupun kuartal IV-2024 yang tumbuhnya 5,02%.

    Lesunya laju pertumbuhan pada awal tahun ini tak terlepas dari tekanan daya beli yang dialami masyarakat, di samping adanya efisiensi anggaran belanja pemerintah pusat melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Makanya, pemerintah pada saat itu menggelontorkan paket stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat.

    “Jadi dengan berbagai paket yang diberikan diharapkan menunjang daya beli dan ini bisa menjadi pendorong konsumsi dan tentunya pertumbuhan ekonomi di akhir tahun dan juga di awal kuartal pertama 2025,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Desember 2024, seperti dikutip kembali pada Senin (20/10/2025).

    Tekanan daya beli masyarakat itu tergambar dari tingkat konsumsi rumah tangga yang tak mampu tumbuh di atas 5%, tepatnya hanya sejajar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89%. Level itu lebih rendah dari posisi kuartal IV-2024 yang sebesar 4,98%, dan kuartal I-2024 4,91%. Adapun konsumsi pemerintah saat itu bahkan minus 1,38%.

    Akibatnya, pada awal tahun pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi tahap I-2025 yang anggarannya disediakan senilai Rp 33 triliun. Terdiri dari diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA untuk periode Januari-Februari 2025. Lalu, ada kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah.

    Adapula kebijakan kemudahan akses layanan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK, ditambah dengan perpanjangan massa berlakunya pajak penghasilan (PPh) final 0,5% unuk para pelaku UMKM.

    Pemerintah juga kala itu memberikan insentif bagi para pekerja bergaji sampai dengan Rp 10 juta per bulan dengan memberlakukan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP). Adapula bantuan iuran 50% untuk program jaminan kecelakaan kerja (JKK) serta subsidi bunga 5% bagi industri padat karya untuk melakukan revitalisasi mesin.

    Terakhir, insentif yang diberikan berupa PPN DTP untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hingga pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah alias PPnBM DTP sebesar 3%.

    Karena ekonomi tak mampu tumbuh lebih cepat pada kuartal I-2025, pemerintah akhirnya kembali memutuskan untuk memberikan paket stimulus ekonomi pada kuartal II-2025, dengan istilah paket stimulus ekonomi tahap II. Anggaran yang digelontorkan saat itu senilai Rp 24,4 triliun.

    Bentuk insentifnya berupa diskon transportasi untuk kereta, tiket pesawat, hingga tiket angkutan laut, hingga bantuan subsidi upah kepada pekerja atau buruh bergaji sampai dengan Rp 3,5 juta serta 560 ribu lebih guru senilai Rp 300 ribu selama Juni-Juli 2025.

    Diskon tarif tol juga saat itu diberlakukan untuk periode Januari-Juli 2025, diiringi dengan penebalan bantuan sosial berupa tambahan kartu sembako senilai Rp 200 ribu per bulan, serta bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan untuk periode Juni-Juli 2025. Pemerintah saat itu juga memperpanjang diskon iuran JKK.

    Maka, tak heran, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 mampu melesat hingga ke level 5,12% yoy saat itu. Laju pertumbuhan itu melampaui level kuartal I-2025 dan bahkan lebih tinggi dari level kuartal II-2024.

    Ekonom Dibuat Heran

    Namun, sejumlah ekonom mengaku heran dengan laju pertumbuhan itu. Kepala Ekonom BCA David Sumual misalnya, saat itu menegaskan, laju pertumbuhan saat itu memang jauh di atas ekspektasi di kisaran 4,69%-4,81% karena masih besarnya tekanan indikator belanja masyarakat dan kinerja sektor manufaktur pada periode itu.

    David mengatakan, komponen PDB yang tumbuhnya menurut BPS sangat tinggi hingga mampu mendorong ekonomi tumbuh 5,12% yoy di antaranya ialah pertumbuhan angka investasi yang mencapai 6,99%, tertinggi sejak kuartal II-2021. Sedangkan konsumsi rumah tangga yang kontribusinya 54,25% ke pertumbuhan ekonomi masih betah di level bawah 5% meskipun berbagai paket stimulus ekonomi telah diberikan.

    Ia juga cenderung bertanya-tanya dengan melesatnya angka pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur yang pada kuartal II-2025 disebut BPS mencapai 5,68%, dari yang selama ini pergerakannya selalu di kisaran 4% sejak kuartal II-2022.

    Head of Macro Economic & Financial Market Research Permata Bank Faisal Rachman juga mengaku terkejut dengan angka pertumbuhan kuartal II-2025. Ia mengatakan, pertumbuhan PDB Indonesia mengalami akselerasi yang signifikan melampaui ekspektasi pasar.

    “Perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan sebesar 5,12% yoy pada Triwulan II 2025, jauh di atas ekspektasi pasar yang memproyeksikan pertumbuhan tetap di bawah 5%,” tegas Faisal.

    Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang juga tak bisa menutupi keterkejutannya dengan angka realisasi investasi kuartal II-2025. Ia mengatakan, seharusnya kinerja PMTB pada kuartal II-2025 yang tumbuh cepat menurut BPS tak banyak berefek pada dorongan cepat ekonomi karena hanya terdiri dari belanja modal pemerintah berupa mesin dan impor barang modal meski bahan baku melambat.

    “Cenderung enggak banyak spillover ke domestik pada semester I-2025 ini,” ucap Hosianna.

    Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto juga mengungkapkan keterkejutannya dengan angka rilis BPS ini. Sebab, proyeksi secara keseluruhan para pelaku pasar keuangan tak ada yang menyebut ekonomi pada kuartal II-2025 bisa tembus di atas 5%.

    “Surprising, karena ekspektasi kita di bawah 5%,” tutur Myrdal.

    Menuju Pertumbuhan 8%

    Kendati begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, sebetulnya angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2025 yang dicatat BPS sangat wajar, karena pemerintah akhirnya mampu meningkatkan peredaran uang primer dengan berbagai kebijakan paket stimulus ekonomi, hingga melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran.

    “Sebagian dari Anda anggap angka ini salah, 5,12% (PDB kuartal II-2025) katanya 5+1+2 = 8. Tapi bukan itu, di belakangnya kalau Anda lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang,” paparnya.

    Karena itu, pada kuartal III-2025, pemerintah kembali mengandalkan program paket stimulus ekonomi demi menjaga laju pertumbuhan ekonom. Nilai paket stimulus ekonomi kuartal III-2025 dirancang sebesar Rp 10,8 triliun.

    Pada akhir kuartal III-2025, pemerintah bahkan telah menyiapkan paket stimulus ekonomi lanjutan untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga tren laju pertumbuhan hingga akhir tahun. Paket stimulus ekonomi itu disebut 8+4+5, terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan Pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.

    Lalu, program stimulus ekonomi itu ditambah kembali sejak Oktober 2025 dengan dua program yakni Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat dan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako (BLT) Reguler sedangkan program magang lulusan perguruan tinggi penguatan dari sebelumnya untuk 20.000 ribu peserta menjadi 80.000 peserta.

    Purbaya pun percaya diri, dengan kebijakan penebalan BLT yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto mulai 20 Oktober 2025 itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh jauh lebih cepat pada akhir 2025, dari perhitungannya semula 5,5% menjadi hampir menyentuh level 5,7%.

    “Itu langsung ke masyarakat, jadi akan memperkuat daya beli. Kalau diumumkan seperti itu, saya bukan 5,5% lagi pertumbuhan ekonomi. Hitungan kita 5,67%, hampir 5,7%,” tegas Purbaya di kawasan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya pun menatap optimistis pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sesuai yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto meskipun bukanlah target yang mudah dicapai. “Itu bukan sesuatu yang mudah,” ungkap Purbaya saat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada September 2025 lalu.

    Meski demikian, ekonomi tumbuh 8% menurutnya adalah sebuah keharusan agar Indonesia bisa menjadi negara maju layaknya Jepang, Korea Selatan dan China.

    “Ada periode yang panjang, tumbuhnya double digit. 8% kelihatannya optimis, terlalu optimis. Tapi kalau didesain dengan baik, masih bisa,” jelasnya.

    “Karena selama 20 tahun terakhir ini, mesin kita timpang. Zaman Pak SBY, yang jalan, mesin private sector lah kira-kira. Dengan kredit tumbuh cepat, tapi pemerintahnya belum optimal,” terang Purbaya.

    Pada era Jokowi, lanjut Purbaya, ekonomi mampu tumbuh tinggi tapi tidak ditopang oleh sektor swasta sehingga hanya mampu di kisaran 5%.

    “Zaman Pak Jokowi, pemerintahnya bangun investasi di mana-mana, private sectornya agak mati, kreditnya hanya tumbuh 7% rata-rata. Nah ke depan kita akan hidupkan dua-duanya. Jadi dengan itu, 6-7% nggak terlalu susah,” paparnya.

    Beberapa waktu lalu, dalam wawancara terbaru dengan Forbes, Presiden Prabowo masih yakin pemerintahannya bisa menorehkan pertumbuhan 8%. Adapun, dia menuturkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menjadi motornya.

    “Saya pikir pertumbuhan 8% sangat bisa dicapai. Misalnya, dengan program MBG ini saja, kami menciptakan langsung 1,5 juta lapangan kerja. Ada 30 ribu dapur dan tiap dapur mempekerjakan sekitar 50 orang. Itu artinya 1,5 juta pekerjaan langsung,” tegas Prabowo.

    Selain itu, dia meyakini MBG dapat mendorong terciptanya wirausaha lokal. Ketika rantai pasok sudah terbentuk dari adanya MBG, maka daya beli masyarakat akan terbentuk.

    “Setiap dapur menciptakan sekitar 15 wirausaha lokal baru. Ada yang menjual telur, sayur, ikan, daging, satu lagi garam. Dan masing-masing dari mereka memiliki 5, 10, atau 15 pekerja,” ujarnya.

    “Kalau masyarakat punya uang, apa yang mereka lakukan? Mereka beli sepatu, pakaian, memperbaiki rumah, mungkin membeli sepeda motor atau televisi. Jadi saya pikir inilah caranya,” tegas Prabowo.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Satu Tahun Prabowo – Gibran, 1,1 Miliar Porsi MBG Telah Dibagikan

    Satu Tahun Prabowo – Gibran, 1,1 Miliar Porsi MBG Telah Dibagikan

    Jakarta: Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh capaian monumental melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berhasil menggabungkan misi sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam satu gerakan nasional. Diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjadi bukti konkret komitmen negara untuk memperkuat fondasi gizi dan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.

    Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

    “Program ini bukan sekadar tentang makan siang, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Namun, keunggulan MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. 

    Hingga Oktober 2025, BGN mencatat keberadaan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Melalui jaringan SPPG tersebut, lebih dari 394.748 lapangan kerja baru tercipta, mulai dari petani, peternak, hingga penyaji makanan. 

    Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah ini dapat menembus 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026. “Program MBG telah menciptakan pasar baru bagi ekonomi rakyat. Petani dan peternak kini memiliki jaminan penyerapan hasil produksi lokal, dari beras dan telur hingga sayur dan protein hewani,” kata Presiden.

    Kementerian UMKM mencatat, sebanyak ribuan UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG. Dari total anggaran program, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.

     “Kami ingin memastikan minimal 60 persen bahan baku MBG berasal dari produk UMKM. Ini langkah nyata agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik.

    Selain menggeliatkan ekonomi, MBG juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur gizi nasional. Ratusan satuan tugas daerah dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.

    Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan standar pengolahan makanan di seluruh dapur MBG, termasuk penggunaan teknologi pencuci ultraviolet, filter air bersertifikat, dan kewajiban tenaga masak bersertifikat higienis.

    Jakarta: Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditandai oleh capaian monumental melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berhasil menggabungkan misi sosial, kesehatan, dan ekonomi dalam satu gerakan nasional. Diluncurkan pada awal 2025, program ini telah menjadi bukti konkret komitmen negara untuk memperkuat fondasi gizi dan kesejahteraan masyarakat dari akar rumput.
     
    Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji bagi masyarakat Indonesia. Capaian tersebut menjangkau 35,4 juta penerima manfaat, terdiri atas anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 
     
    “Program ini bukan sekadar tentang makan siang, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayan dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Namun, keunggulan MBG tidak berhenti pada aspek kesehatan. Pemerintah menegaskan bahwa MBG juga menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. 
     
    Hingga Oktober 2025, BGN mencatat keberadaan lebih dari 11.570 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi di seluruh wilayah, termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal). Melalui jaringan SPPG tersebut, lebih dari 394.748 lapangan kerja baru tercipta, mulai dari petani, peternak, hingga penyaji makanan. 
     
    Presiden Prabowo bahkan memperkirakan jumlah ini dapat menembus 1,5 juta tenaga kerja baru pada awal 2026. “Program MBG telah menciptakan pasar baru bagi ekonomi rakyat. Petani dan peternak kini memiliki jaminan penyerapan hasil produksi lokal, dari beras dan telur hingga sayur dan protein hewani,” kata Presiden.
     
    Kementerian UMKM mencatat, sebanyak ribuan UMKM telah terlibat dalam rantai pasok MBG. Dari total anggaran program, 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
     
     “Kami ingin memastikan minimal 60 persen bahan baku MBG berasal dari produk UMKM. Ini langkah nyata agar manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Damanik.
     
    Selain menggeliatkan ekonomi, MBG juga mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur gizi nasional. Ratusan satuan tugas daerah dibentuk untuk mempercepat pembangunan SPPG di wilayah 3T dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR.
     
    Untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan, Presiden Prabowo juga menginstruksikan peningkatan standar pengolahan makanan di seluruh dapur MBG, termasuk penggunaan teknologi pencuci ultraviolet, filter air bersertifikat, dan kewajiban tenaga masak bersertifikat higienis.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Transaksi Pangan Nusa Expo Dilirik Buyer Internasional

    Transaksi Pangan Nusa Expo Dilirik Buyer Internasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perdagangan mendorong produk kuliner untuk mendunia melalui Pangan Nusa Expo 2025. Pangan Nusa Expo 2025 menjadi ajang bagi para pelaku usaha kuliner lokal untuk memperkenalkan kuliner Nusantara ke kancah dunia.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap Pangan Nusa Expo 2025 menarik minat buyers internasional, yaitu Belanda, Malaysia, Italia, Australia, dan Singapura

    “Dan menghasilkan kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri dengan potensi sendiri Rp 121,2 miliar,” kata dia dalam Closing Ceremony Trade Expo Indonesia 2025 ke-40, Minggu (19/10/2025).

    Selain itu, Pangan Nusa Expo 2025 mencatat potensi transaksi atau business matching senilai Rp 37,6 miliar dan transaksi on the spot senilai Rp 2,4 miliar.

    “Hasil ini akan memperkuat ekspor jasa Indonesia, khususnya kuliner dan retail,” kata Busan.

    Busan merinci potensi transaksi sebesar Rp 37,6 miliar merupakan transaksi dengan retail modern, PT KAI (Persero), dan Perwakilan Perdagangan.

    “Jadi kita memberikan memfasilitasi para UMKM pangan ini untuk melakukan business matching dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) dan KAI,” terang dia.

    Pangan Nusa Expo 2025 digelar pada 15-18 Oktober 2025 di ICE BSD. Mengusung tema “Taste the Diversity of Indonesian Delicacy”, Pangan Nusa Expo 2025 menjadi panggung bagi ratusan pengusaha kuliner dan pangan lokal pilihan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia ke dunia.

    Sebagai informasi, Pangan Nusa Expo 2025 menghadirkan 186 produk kuliner siap santap dan produk makanan berkualitas dari seluruh provinsi di Indonesia. Digelar bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI) 2025, cita rasa kuliner Nusantara juga mendapat kesempatan dilirik pengunjung mancanegara.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • TEI 2025 ‘Diserbu’ 34.550 Pengunjung, Transaksi Capai Rp 376,2 T

    TEI 2025 ‘Diserbu’ 34.550 Pengunjung, Transaksi Capai Rp 376,2 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perdagangan Budi Santoso resmi menutup perhelatan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 Tahun 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Minggu (19/10). Hingga jelang penutupan, hari ini pukul 13.00 WIB pameran ekspor terbesar di Indonesia ini mencatatkan capaian membanggakan dengan nilai transaksi total mencapai US$ 22,80 miliar atau setara dengan Rp 376,20 triliun, melampaui target awal sebesar US$ 16,5 miliar.

    “Hingga pukul 13.00 WIB hari ini, capaian transaksi tercatat USD 22,80 miliar dan masih akan terus bertambah melebihi US$ 23 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa produk-produk Indonesia tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga menjadi primadona di pasar global. TEI ke-40 membuktikan kekuatan sumber daya alam dan manusia Indonesia dalam menghasilkan produk ekspor unggul dan berkelanjutan,” ujar Mendag Busan, Minggu (19/10/2025).

    Selama lima hari penyelenggaraan, TEI 2025 dikunjungi 34.550 orang dari 131 negara, melampaui target 30.000 pengunjung. Khusus buyer luar negeri, tercatat sebanyak 8.045 orang dari 130 negara dengan jumlah terbanyak berasal Malaysia dengan 769 buyer, Tiongkok 605 buyer, India 594 buyer, Nigeria 509 buyer, dan Mesir 406 buyer.

    Sementara untuk jumlah peserta pameran mencapai 1.619 perusahaan, lebih tinggi dari target 1.500 peserta. Adapun rincian peserta untuk Zona Makanan, Minuman dan Produk Pertanian, Perizinan dan Waralaba sebanyak 623 perusahaan; Zona Fesyen Gaya Hidup sebanyak 603 perusahaan, dan Zona Manufaktur dan Jasa sebanyak 393 perusahaan.

    Dari sisi transaksi, perdagangan barang mencatat USD 17,90 miliar, perdagangan jasa US$ 443,70 juta, dan investasi US$ 4,37 miliar. Transaksi ini terdiri atas nota kesepakatan (MoU) senilai US$ 22,70 miliar, transaksi di area pameran (fairground) sebesar US$ 71,60 juta, dan penjajakan kerja sama bisnis (business matching) senilai US$ 63,40 juta atau naik 88% dibandingkan 2024. Khusus produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), gelaran ini mencatatkan transaksi sebesar US$ 474,70 juta atau sekitar Rp 7,80 triliun.

    Di TEI ke-40, negara dengan transaksi tertinggi adalah India dengan nilai US$ 4,30 miliar, Belanda (US$ 3,90 miliar), Vietnam (US$ 3,30 miliar), Filipina (US$ 3,10 miliar), dan Tiongkok (US$ 2,40 miliar). Sementara produk paling diminati meliputi produk pertambangan senilai US$ 5,50 miliar, logam mulia (US$ 2,70 miliar), minyak kelapa sawit dan turunannya (US$ 2,30 miliar), arang dan briket (US$ 1,60 miliar), serta suku cadang (US$ 1,40 miliar).

    Selain pameran utama, kegiatan Pangan Nusa Expo 2025 juga mencatat keberhasilan dengan potensi kerja sama ekspansi kuliner ke luar negeri senilai US$ 7,30 juta, serta potensi transaksi business matching Rp 37,60 miliar dan transaksi langsung (on the spot) mencapai Rp 2,40 miliar. Kegiatan ini membuka akses pasar bagi 12 UMKM kuliner, termasuk di antaranya pemenang UKM Pangan Award ke jaringan ritel modern dan transportasi publik nasional seperti PT KAI.

    Busan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi, termasuk perwakilan perdagangan di luar negeri, baik Atase Perdagangan(Atdag), Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), Konsul Perdagangan, serta para Duta Besar di negara mitra. Apresiasi juga diberikan kepada kementerian dan lembaga terkait, PT Bank Mandiri (Persero), PT Debindo Multi Adhiswasti sebagai penyelenggara, serta PT Pertamina dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai mitra utama.

    “Keberhasilan TEI ke-40 ini merupakan hasil kerja sama solid antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mitra strategis lainnya. Mari kita lanjutkan semangat ini untuk mendorong ekspor nonmigas yang semakin berkualitas dan berdaya saing,” ujar Busan.

    Dia juga mengumumkan, TEI ke-41 akan kembali digelar pada 14-18 Oktober 2026, dan mengajak seluruh pihak untuk terus melakukan inovasi, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, dan menjaga praktik bisnis yang berkelanjutan.

    “Teruslah berinovasi, tingkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan teknologi digital. Teruslah bersemangat, karena dunia menunggu produk-produk terbaik dari Indonesia,” tutur Busan.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemendag Dorong Peningkatan Ekspor Makanan dan Minuman Indonesia ke AS – Page 3

    Kemendag Dorong Peningkatan Ekspor Makanan dan Minuman Indonesia ke AS – Page 3

    Banyak pelaku UMKM di sektor mamin sebenarnya memiliki produk unggulan, namun belum memahami pentingnya sertifikasi seperti FDA registration, nutrition facts labelling, serta standar keamanan pangan seperti HACCP dan ISO 22000. Forum bisnis seperti ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi menyeluruh agar pelaku usaha mampu menembus pasar AS.

    “Mari kita jadikan tantangan regulasi sebagai batu loncatan menuju profesionalisme yang lebih tinggi, dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya bagi produk Indonesia untuk berdiri sejajar dengan merek dunia. Dengan kolaborasi, ketekunan, dan semangat pantang menyerah, saya yakin cita rasa Indonesia akan terus menginspirasi dan dinikmati masyarakat dunia,” lanjut Puntodewi.

    Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala ITPC Los Angeles Kumara Jati, Kepala ITPC Chicago Dhonny Yudho Kusuma, Regulatory Advisor USA FDA Registrar Corp Agus Setiawan, serta Co-Owner 17.000 Flavors of Indonesia Abe Moiz, dengan Atase Perdagangan Washington DC Ranitya Kusumadewi sebagai moderator.

    Kumara Jati memaparkan peluang bisnis produk mamin Indonesia di wilayah pantai barat AS, sementara Dhonny menjelaskan karakteristik pasar pantai timur AS agar eksportir dapat menyesuaikan jenis produk yang potensial untuk dipasarkan di sana.