Produk: UMKM

Video: Magnet Investasi di Sumut, Sanggup Akselerasi Ekonomi Daerah?

Jakarta, CNBC Indonesia – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatra Utara terus menunjukkan progres signifikan dalam mendukung agenda hilirisasi nasional. Direktur Utama PT Kawasan Industri Nusantara KEK Sei Mangkei Arif Budiman menjelaskan bahwa daya tarik utama kawasan ini terletak pada posisinya di sentra perkebunan kelapa sawit dan karet, ditopang dengan berbagai insentif seperti tax allowance hingga kemudahan perizinan bagi investor.

Selain mendorong pertumbuhan industri primer, kehadiran KEK Sei Mangkei juga memberikan dorongan nyata bagi ekonomi lokal. Hingga akhir 2025, kawasan ini diperkirakan menyerap sekitar 8.678 tenaga kerja, yang turut menghidupkan sektor UMKM di sekitar kawasan. Arif menegaskan, proyek strategis nasional ini tidak hanya memperkuat rantai pasok hilir sawit dan karet, tetapi juga berpotensi menjadi motor penggerak pemerataan ekonomi di wilayah Sumatra Utara dan sekitarnya.

Saksikan dialog Sarah Ariantie bersama Direktur Utama PT Kawasan Industri Nusantara KEK Sei Mangkei Arif Budiman di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

23/10/2025 20:00
Jaga Ekosistem Lingkungan, BRI Peduli Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Minyak Jelantah di Bank Sampah Bogor

Corporate Secretary BRI, Dhanny mengungkapkan bahwa melalui pelatihan ini, masyarakat diajak untuk lebih bijak dan kreatif dalam mengelola limbah rumah tangga, khususnya minyak bekas. Dengan diolah menjadi sabun cuci tangan, limbah yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini memiliki nilai tambah dan fungsi baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. “Proses ini tidak hanya mengurangi potensi pencemaran, tetapi juga mendukung prinsip ekonomi sirkular, di mana limbah diolah kembali menjadi produk yang berguna,” ungkapnya.

Selain manfaat lingkungan, Dhanny menegaskan bahwa kegiatan ini juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi ibu rumah tangga atau pelaku UMKM, karena produk sabun hasil olahan ini dapat dikembangkan menjadi produk usaha ramah lingkungan yang bernilai jual. “Tentunya pelatihan ini membawa dampak positif ganda, baik dari sisi pelestarian lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” imbuhnya.

Pada kesempatan berbeda, Endah Diana selaku pengurus Bank Sampah Azalea Bogor mengungkapkan bahwa bagi anggota Bank Sampah Azalea, pelatihan dari BRI Peduli memberikan manfaat yang banyak, baik bagi anggota maupun masyarakat. Dengan adanya pelatihan tersebut juga pada akhirnya mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini terlihat dari jumlah warga yang menabung minyak jelantah di Bank Sampah Unit (BSU) Azalea yang terus meningkat.

“Selama ini, kami menjual minyak jelantah tersebut ke bank sampah induk. Namun, setelah mengikuti pelatihan ini, kami dapat mengolah minyak jelantah sendiri menjadi produk yang bisa kami gunakan kembali. Hasil olahan tersebut juga nantinya bisa memberikan keuntungan yang cukup besar apabila kami jual,” ungkap Endah.

23/10/2025 19:07
Video: Lelang Frekuensi 1,4 GHz Rampung, Babak Baru Internet Murah

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengumumkan pemenang lelang pita frekuensi 1,4 GHz, yakni PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha Surge (WIFI) dan Eka Mas Republik, pemilik MyRepublic. Frekuensi ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur jaringan internet nasional, terutama di wilayah dengan konektivitas terbatas.

Redaksi CNBC Indonesia menilai langkah ini penting untuk meningkatkan pemerataan akses internet di Indonesia yang selama ini masih didominasi oleh layanan seluler dengan kualitas dan stabilitas yang belum merata. Sementara dari sisi ekonomi, perluasan akses internet murah dinilai mampu mendorong aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memperkuat ekonomi daerah. Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kesiapan pelaku industri dalam menjaga efisiensi dan daya saing.

Saksikan dialog Andi Shalini bersama managing Editor CNBC Indonesia Demis Rizky Gosta dan Editor CNBC Indonesia Muhammad Khadafi dalam Editor’s View di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

23/10/2025 18:19
Mendagri: Mal Pelayanan Publik wujud nyata reformasi birokrasi

“MPP seperti yang ada di Kota Surabaya menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil,”

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan bentuk nyata reformasi birokrasi yang hadir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.

“MPP seperti yang ada di Kota Surabaya menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Tito menilai MPP menjadi langkah strategis dalam memangkas birokrasi yang berbelit dan mempercepat pelayanan publik yang transparan serta berpihak kepada masyarakat kecil.

Sebanyak 289 MPP telah beroperasi di berbagai daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian dan lembaga terkait terus mendorong pembangunan MPP baru dengan target seluruh 514 kabupaten/kota memiliki fasilitas serupa.

Kehadiran MPP juga mendapat sorotan positif dari masyarakat sekaligus mendorong para pihak terkait agar menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.

Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengapresiasi langkah Kemendagri dalam memperluas keberadaan MPP di berbagai wilayah.

Menurutnya, Mendagri sebagai panglima birokrasi memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada satu pun daerah yang tertinggal tanpa MPP.

“Sebagai panglima birokrasi, Mendagri harus memastikan MPP hadir di setiap kabupaten/kota tanpa terkecuali. Kehadiran MPP menjadi solusi konkret dalam memangkas birokrasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Iwan.

Iwan menilai, keberadaan MPP mampu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat di daerah, terutama mereka yang selama ini kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan atau perizinan usaha.

“Layanan di MPP sudah sangat lengkap — mulai dari paspor, Dukcapil (kependudukan dan catatan sipil), kartu keluarga (KK), hingga pengurusan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) — semua bisa dilakukan dalam satu tempat,” jelasnya.

Iwan juga menekankan, MPP tidak boleh hanya hadir secara fisik, tetapi juga harus menjamin pelayanan publik yang bersih dari praktik pungli dan korupsi.

“Tujuan MPP adalah memudahkan masyarakat. Jangan sampai justru ada biaya administrasi tersembunyi yang merugikan rakyat,” katanya.

Menurut Iwan, ketika masyarakat merasa dilayani dengan baik, mereka akan lebih percaya kepada pemerintah, dan hal itu dapat menumbuhkan semangat berusaha di kalangan UMKM dan pengusaha lokal.

Lebih lanjut, Iwan menilai upaya Kemendagri memperluas MPP sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyederhanaan administrasi dan reformasi birokrasi.

“Apalagi Mendagri bersama Menteri Keuangan Purbaya mendapat tugas khusus dari Presiden untuk berkolaborasi mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dan anggaran lainnya,” ujarnya.

Meski pembangunan MPP terus bertambah, Iwan menilai penting bagi Mendagri untuk melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja MPP di seluruh Indonesia.

“MPP tidak boleh berhenti pada pembangunan fisiknya saja. Kinerja dan pelayanannya harus terus diawasi agar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Iwan.

Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi akan terlihat bukan dari jumlah MPP yang berdiri, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasa dilayani dengan cepat, mudah, dan transparan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/10/2025 17:41
Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, Langkah RI Kurangi Impor Energi

Jakarta –

Pemerintah memperkuat langkah menuju kedaulatan energi dengan menata pengelolaan sumur minyak rakyat. Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, kegiatan eksplorasi dan produksi minyak rakyat kini memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus diharapkan berkontribusi terhadap lifting minyak nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemerintah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat dengan harga 80 persen dari Indonesia Crude Price (ICP). Kebijakan ini dirancang agar masyarakat memperoleh kepastian ekonomi, sementara negara dapat memastikan seluruh kegiatan produksi berjalan sesuai regulasi.

“Pemerintah ingin kegiatan minyak rakyat tetap berjalan, tapi harus tertib dan sesuai aturan. Dengan harga beli 80 persen dari ICP, masyarakat tetap mendapat keuntungan, dan negara pun bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” ujar Bahlil saat meninjau sumur minyak rakyat di Desa Mekar Sari, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, dikutip, Kamis (23/10/2025)

Bahlil menambahkan, penataan sumur minyak rakyat tak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan. Ia meminta dukungan pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas untuk memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada penambang rakyat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas partisipasi masyarakat dalam sektor energi. Sumur minyak rakyat kini bisa dikelola oleh koperasi, UMKM, maupun BUMD, dengan prioritas bagi pelaku lokal agar masyarakat menjadi “tuan rumah” di wilayahnya sendiri.

Setidaknya terdapat 45.000 sumur minyak rakyat di enam provinsi utama-Sumatera Selatan, Jambi, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur-yang berpotensi masuk dalam program legalisasi ini.

Dampak Ekonomi dan Energi Nasional

Langkah legalisasi sumur minyak rakyat ini dinilai sebagai kebijakan strategis untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah, yang saat ini masih sekitar 1 juta barel per hari.

Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai, kebijakan ini berpotensi meningkatkan produksi minyak nasional yang saat ini mencapai 608.000 barel per hari.

“Besar atau kecil, sumur minyak rakyat pasti berpengaruh terhadap lifting nasional kita,” ujarnya.

Senada, Falih Suaedi, pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga, menyebut legalisasi ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap energi rakyat.

“Ini arah baru dalam tata kelola energi yang lebih adil. Pemerintah tak hanya bicara ketersediaan energi, tapi juga kemandirian pengelolaan,” katanya.

Sementara itu, Ary Bachtiar Krishna Putra dari ITS menilai kebijakan ini juga membuka ruang inovasi energi di daerah. “Sumur minyak rakyat adalah langkah awal. Tapi kita juga perlu kembangkan inovasi lokal agar kemandirian energi benar-benar terwujud,” ujarnya.

Kebijakan legalisasi sumur minyak rakyat ini menjadi bagian dari Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat kemandirian energi nasional, memperluas partisipasi publik, dan membangun sistem energi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tonton juga video “Menteri Bahlil Buat Aturan yang Legalkan Sumur Minyak Masyarakat” di sini:

(rrd/rrd)

23/10/2025 15:31
ESDM Dorong Kontribusi Migas Nasional Lewat Sumur Minyak Rakyat

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak rakyat untuk memberikan kontribusi terhadap lifting minyak dan gas (migas) nasional.

Tata kelola mengenai sumur minyak rakyat diatur melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat, sekaligus mendorong aktivitas penambangan rakyat berada di bawah regulasi resmi.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pembelian hasil produksi minyak rakyat dengan harga sebesar 80% dari Indonesia Crude Price (ICP). Adapun, harga jual minyak yang sebelumnya hanya 70%.

“Dengan harga beli 80% dari ICP, masyarakat tetap mendapatkan keuntungan yang layak, sementara negara bisa mengawasi agar kegiatan ini sesuai aturan,” kata Bahlil saat meninjau sumur minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, seperti dikutip dalam siaran pers, Kamis (23/10/2025).

Di beleid tersebut, pemerintah mengatur mulai dari pembinaan aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran, hingga kepastian harga jual minyak yang lebih adil bagi penambang. Produksi rakyat kini juga akan tercatat sebagai bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), menjadikannya bagian resmi dari perekonomian nasional.

Dia juga mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah, BUMD, dan SKK Migas dalam memberikan pendampingan teknis dan administratif kepada para penambang rakyat, agar kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan dan standar operasional yang berlaku.

Adapun sumur minyak rakyat ini bisa dikelola oleh koperasi, UMKM, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terdapat enam daerah yang paling banyak terdapat sumur minyak rakyat, yakni Sumatra Selatan, Jambi, Aceh, Sumatra Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sementara itu, ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menjelaskan legalisasi sumur minyak rakyat berpotensi memberikan dampak signifikan pada peningkatan produksi minyak nasional.

“Besar atau kecil, sumur minyak rakyat pasti berpengaruh terhadap lifting nasional kita,” katanya.

Dia menyebut legalisasi ini berpotensi membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah. Saat ini produksi minyak nasional mencapai 608.000 barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel per hari, sehingga Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Hal senada juga dikatakan oleh pakar kebijakan publik dari Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, yang menilai legalisasi ini sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap energi rakyat. “Ini arah baru dalam tata kelola energi yang lebih adil,” katanya.

Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) ITS, Ary Bachtiar Krishna Putra, memandang legalisasi ini sebagai bagian penting dalam pembangunan kemandirian energi di daerah. “Sumur minyak rakyat adalah langkah awal, tetapi kita juga perlu kembangkan inovasi lokal,” ujarnya.

23/10/2025 13:27
Program Makan Bergizi Gratis Disosialisasikan di Sidoarjo, Lucy Kurniasari: Peluang Emas bagi UMKM Lokal

Surabaya (beritajatim.com) – Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto disosialisasikan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Program ini ditekankan tidak hanya berfokus pada penguatan gizi anak, tetapi juga sebagai motor pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Sosialisasi yang digelar di Gedung Serba Guna BUMDes Jati ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari, Anggota DPRD Sidoarjo Mochamad Agil Effendi, dan Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Penyaluran Wilayah III BGN, Kol. Inf Erin Andriyanto.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari, menegaskan bahwa MBG membuka peluang bagi pelaku UMKM seperti peternak ayam, pembudidaya lele, dan usaha pangan lokal lainnya untuk menjadi pemasok.

”Program MBG ini luar biasa karena tidak hanya memastikan anak-anak mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku UMKM. Saya berharap setiap kecamatan di Sidoarjo dapat memiliki SPPG sendiri agar distribusi tidak terlalu jauh dan kualitas makanan tetap terjaga,” ujar Lucy.

Lucy juga menekankan perlunya transparansi dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, pelibatan aktif komite sekolah, guru, dan orang tua dalam evaluasi program. Serta, mendorong gerakan makan buah dan sayur untuk menekan angka stunting.

Sementara itu, Kol. Inf Erin Andriyanto menjelaskan bahwa MBG merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mencetak generasi unggul di masa depan. Penerima manfaat mencakup berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, dan balita, dengan standar pelaksanaan yang memenuhi kriteria gizi seimbang dan higienitas tinggi.

Mochamad Agil Effendi menilai MBG merupakan langkah strategis menuju terwujudnya generasi emas 2045. “Program MBG bukan hanya tentang gizi, tapi juga perputaran ekonomi daerah. Pedagang sayur, ayam, dan buah bisa menjadi pemasok bahan, sehingga roda ekonomi lokal terus berputar,” pungkasnya. (tok/ian)

23/10/2025 09:58
Gak Main-Main! Ini Cara Purbaya Sikat Mafia Pakaian Bekas

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak akan memberikan ampun bagi pelaku praktik impor bal pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dia memastikan akan memberikan hukuman tambahan bagi ‘mafia’ impor pakaian bekas ini berupa denda.

Purbaya mengatakan negara akan rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pasalnya, negara harus menggelontorkan uang yang tidak sedikit untuk membakar pakaian itu.

“Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, (pelakunya) nggak didenda. Jadi saya rugi, cuma keluar ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, kemarin (22/10/2025).

Hal ini membuatnya geram. Oleh sebab itu, ia memastikan ke depan penindakan terhadap pelaku impor barang-barang ilegal akan ditambah dengan pengenaan denda.

“Jadi kelihatannya akan kita ubah, di mana kita bisa denda orang itu juga

Di sisi lain, Purbaya menekankan selain pengenaan denda, importir barang ilegal, khususnya barang-barang seperti balpres akan masuk daftar hitam alias blacklist dari daftar importir.

“Kalau dia yang pernah bal pres saya akan blacklist nggak beli impor barang-barang lagi,” ungkap Purbaya.

Purbaya memastikan, dengan cara ini pasar-pasar pakaian bekas seperti di Pasar Senen atau tempat-tempat pusat thrifting tidak akan mati, sebab akan ia pastikan pasokan penggantinya dari produsen dalam negeri.

“Nanti kan kita isi dengan barang-barang dalam negeri. apa kalia ingin menghidupkan UMKM ilegal? bukan itu tujuan kita,” kata Purbaya.

“Kita tujuannya menghidupkan UMKM ilegal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja yang menyerap sisi produksi di sini, jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri,” paparnya.

(haa/haa)

[Gambas:Video CNBC]

23/10/2025 07:55
Rencana CFD di Jalan Tegar Beriman yang Bangkitkan Nostalgia Warga Megapolitan 23 Oktober 2025

Rencana CFD di Jalan Tegar Beriman yang Bangkitkan Nostalgia Warga
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar kegiatan Car Free Day (CFD) perdana di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, akhir pekan ini disambut antusias oleh warga.
Bagi banyak warga, kegiatan ini bukan sekadar ajang olahraga tanpa kendaraan, melainkan ruang publik baru di kawasan Cibinong yang selama ini dinilai kurang memiliki tempat terbuka bagi masyarakat untuk beraktivitas bersama.
Selain itu, CFD juga dianggap membawa nilai nostalgia bagi warga yang pernah merasakan keramaian “Pasar Minggu Pemda” di masa lalu.
Bagi warga Cibinong, CFD di Jalan Tegar Beriman menjadi momentum penting untuk menghadirkan kembali semangat kebersamaan di tengah minimnya ruang publik.
Endang (55), warga Cibinong, mengatakan, kegiatan ini bisa menjadi wadah baru bagi warga untuk berolahraga bersama tanpa gangguan kendaraan.
“Setuju aja, seneng ya maksudnya gimana ya, hari itu tuh kita bisa olahraga bareng-bareng, gitu tanpa ada kendaraan. Bebas, gitu. Jadi ada area publik baru,” kata Endang kepada Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
Sebab, kegiatan seperti ini sudah lebih dulu hadir di kota lain seperti Jakarta dan Depok.
Oleh karena itu, warga Bogor menyambut baik kehadiran CFD sebagai bagian dari upaya memperkuat interaksi sosial dan gaya hidup sehat.
“Soalnya kan tempat-tempat lain kan di Depok kan udah ada, Jakarta, ada Sudirman, Bogor belum, makanya senang lah warga dengan ini ya,” ujar Endang.
Bagi sebagian warga, CFD di Jalan Tegar Beriman juga menghadirkan rasa nostalgia.
Kawasan itu dahulu dikenal sebagai titik keramaian masyarakat setiap Minggu.
Endang masih mengingat betul suasana masa itu. Dengan adanya CFD, seolah menghidupkan kembali kebiasaan warga kala itu.
“Ya, kaya nostalgia juga ya pernah dulu ada pasar juga kan tiap Minggu di Pemda, kayak gitu lah serupa lah ya saya masih ingat dulu sering,” ujar Endang.
Senada dengan Edang, Alvin (24) juga mengenang masa kecilnya saat kawasan pemerintahan ramai dikunjungi warga setiap akhir pekan.
“Ini kan sebenarnya jatuhnya kayak pasar hari Minggu dulu di Pemda jaman-jaman saya kecil,” kata Alvin.
Namun, ia berharap pelaksanaan CFD bisa tetap berjalan tertib agar tidak mengganggu warga yang masih perlu melintas di sekitar Tegar Beriman.
“Alternatif jalannya mungkin ya harus jelas infonya karena kan ada aja warga yang masih harus kerja lewat Tegar Beriman,” ucap dia.
Selain menjadi ruang olahraga dan rekreasi, warga juga menilai CFD bisa menjadi lapak ekonomi bagi para pelaku usaha kecil.
Kegiatan seperti CFD dapat menjadi ajang promosi yang efektif bagi produk-produk lokal di Kabupaten Bogor.
“Manfaat CFD itu besar lah buat masyarakat selain bisa olahraga bareng temen, keluarga, CFD juga jadi tempat-tempat kumpul kan asal tetap positif aja. Banyak juga yang jualan makanan atau produk lokal, jadi ekonomi kecil ikut bergerak,” kata Alvin.
Pandangan serupa disampaikan Rina. Ia menilai kegiatan seperti CFD dapat membantu ekonomi lokal tanpa harus membebani pelaku usaha kecil dengan biaya sewa.
“Buat pelaku UMKM lokal juga bagus, karena mereka bisa jualan di situ tanpa harus bayar sewa tempat mahal. Jadi semua lapisan masyarakat bisa dapat manfaat,” ucap dia.
Dengan pengunjung yang datang setiap pekan, kawasan tersebut bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat.
“CFD tuh manfaatnya banyak banget. Bisa bikin warga lebih aktif, sehat, dan jadi ajang ketemu orang baru,” kata Rina.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/10/2025 06:16
Warga Sebut CFD di Jalan Tegar Beriman Bisa Bantu UMKM Megapolitan 22 Oktober 2025

Warga Sebut CFD di Jalan Tegar Beriman Bisa Bantu UMKM
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Car Free Day (CFD) di Jalan Tegar Beriman, Cibinong disambut positif warga.
Selain sebagai ajang olahraga, kegiatan ini dinilai bisa membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Cibinong.
Endang (55), warga Cibinong, mengaku antusias dengan adanya CFD yang akan digelar setiap Minggu.
Ia menilai kegiatan tersebut bukan hanya menyehatkan, tetapi juga bisa membantu warga yang berjualan makanan atau produk rumahan.
“Ya, kalau kita tuh emang yang jalan-jalan paling apa air minum, pasti ada jajan yang entah apa gitu. Jadi bisa bantu UMKM juga ya sebenarnya, kan katanya kan bisa kan yang orang-orang pada dagang katanya bisa,” kata Endang saat ditemui Kompas.com, Rabu (22/10/2025).
Menurut dia, CFD memberikan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi sekaligus menghidupkan perekonomian lokal.
Hal senada disampaikan Rina (29), warga lainnya. Ia menilai CFD di Tegar Beriman akan menciptakan efek positif bagi pelaku UMKM.
Dengan pengunjung yang datang setiap pekan, kawasan tersebut bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat.
“Menurut saya, CFD tuh manfaatnya banyak banget. Bisa bikin warga lebih aktif, sehat, dan jadi ajang ketemu orang baru,” kata Rina.
“Buat pelaku UMKM lokal juga bagus, karena mereka bisa jualan di situ tanpa harus bayar sewa tempat mahal. Jadi semua lapisan masyarakat bisa dapat manfaat,” imbuhnya.
Alvin (24), warga Cibinong lainnya, juga melihat potensi besar dari sisi ekonomi.
Menurut dia, kegiatan seperti CFD bisa menjadi wadah promosi bagi produk lokal yang selama ini kurang terekspos.
“Manfaat CFD itu besar lah buat masyarakat selain bisa olahraga bareng temen, keluarga, CFD juga jadi tempat-tempat kumpul kan asal tetap positif aja. Banyak juga yang jualan makanan atau produk lokal, jadi ekonomi kecil ikut bergerak,” ujar Alvin.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akan menggelar kegiatan car free day (CFD) atau hari bebas kendaraan pada akhir pekan ini.
Agenda tersebut rencananya berlangsung di Jalan Tegar Beriman yang terhubung hingga kawasan Stadion Pakansari, Cibinong.
“Kita mau buat car free day di Kabupaten Bogor, bukan hanya di Stadion Pakansari, tetapi di Jalan Tegar Beriman,” kata Bupati Bogor, Rudy Susmanto saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025) sore.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

22/10/2025 22:57