Xcloud.id

Produk: UMKM

  • APPSI DKI minta larangan jual rokok dihapus dari Raperda KTR

    APPSI DKI minta larangan jual rokok dihapus dari Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pertimbangan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta meminta agar pasal larangan penjualan rokok dihapus dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

    Pasal larangan penjualan rokok dalam Raperda KTR itu, di antaranya mengenai penerapan zona pelarangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, pelarangan pemajangan, perluasan KTR hingga pasar tradisional, pasar rakyat serta kewajiban memiliki izin berusaha khusus bagi penjualan rokok.

    “Semua pelarangan dalam Raperda KTR itu sangat menyusahkan pedagang kecil, pengecer, asongan, dan lainnya. Kami sebagai wadah pedagang pasar tradisional dan UMKM, minta betul-betul agar pasal tersebut dibatalkan.” Kata ketua DPW APPSI Ngadiran di Jakarta, Jumat.

    Dia menegaskan pihaknya kecewa karena fokus dan perhatian wakil rakyat yang seharusnya melindungi dan memberdayakan pedagang pasar justru membebani dengan aturan pelarangan tersebut.

    APPSI pun berharap legislatif serta ekseskutif dapat membuat peraturan yang adil dan mengakomodir pedagang kecil.

    Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk meninjau ulang pasal-pasal dalam aturan tersebut dan menampung berbagai aspirasi masyarakat.

    Anggota Pansus Raperda KTR DPRD DKI Jakarta Sardy Wahab mengungkapkan sebagian dari aspirasi kelompok masyarakat terdampak terkait polemik pasal-pasal dalam Raperda KTR itu sudah diterima oleh legislatif.

    Dia mendukung agar aturan yang terkait pelarangan penjualan harus dilonggarkan mengingat ramainya penolakan yang telah disampaikan oleh pedagang kecil.

    “Kita harus lihat dan tanggap atas situasi dan kondisi di masyarakat. Fenomena yang ada di lapangan harus kita kaji lebih jauh, kita harus berpikir dampaknya ke masyarakat, ke pedagang,” tegas Sardy.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerakan Nasional Masyarakat Berkeadilan Buka Posko Pengaduan Dugaan Kezaliman Tol CMNP Jusuf Hamka

    Gerakan Nasional Masyarakat Berkeadilan Buka Posko Pengaduan Dugaan Kezaliman Tol CMNP Jusuf Hamka

    JAKARTA – Gerakan Nasional Masyarakat Berkeadilan (GNMB) membuka Posko Pengaduan Kezaliman terhadap Masyarakat Terdampak Proyek Jalan Tol yang dikerjakan oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan tol milik Jusuf Hamka.

    Hal itu didasari sorotan tajam publik terhadap proyek Tol Harbour Road II Ancol sepanjang sekitar 9,67 kilometer, yang diharapkan mampu memperlancar arus logistik menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

    Pasalnya, pelaksanaan proyek tersebut diduga menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan dampak sosial bagi warga yang terdampak langsung.

    “Kami membuka posko ini agar suara masyarakat terdampak dapat tersampaikan,” kata Ketua GNMB, Junaedi, dalam keterangannya kepada awak media, Jumat 24 Oktober.

    Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Junaed mengatakan terdapat sejumlah persoalan pada proyek pengembangan ruas tol Cawang–Tanjung Priok–Ancol Timur–Jembatan Tiga/Pluit oleh CMNP.

    Dugaan ketidaksesuaian terhadap ketentuan peraturan menjadi salah satu temuan penting yang kini tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung RI.

    Dalam proses tersebut, anak dari Jusuf Hamka, Fitria Yusuf, telah dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penyimpangan dan korupsi dalam perpanjangan konsesi jalan tol itu.

    Masyarakat yang terdampak, lanjut dia, khususnya warga RW 13 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, mengaku mengalami berbagai kerugian akibat proyek ini.

    Para warga menyoroti kurangnya transparansi dan perhatian terhadap dampak sosial, ekonomi mikro, lingkungan, serta kegiatan anak-anak yang terganggu akibat proyek pembangunan tersebut.

    Junaedi menyebutkan, lokasi posko pengaduan menegaskan bahwa pendirian posko ini merupakan langkah nyata untuk memperjuangkan keadilan bagi masyarakat yang diduga dizalimi.

    Melalui posko pengaduan ini, GNMB berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mendengar aspirasi warga, menyelesaikan persoalan secara adil, dan memastikan pembangunan infrastruktur nasional tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

    “Banyak pelaku UMKM, warung kecil, hingga warga kecil yang kehilangan mata pencaharian. Kami ingin memastikan hak-hak mereka ditunaikan dan proyek ini berjalan dengan prinsip transparansi serta keadilan,” sambung Junaedi.

  • Bahlil Minta Ormas Sayap Golkar Stop Laporkan Akun Medsos Pembuat Meme Dirinya – Page 3

    Bahlil Minta Ormas Sayap Golkar Stop Laporkan Akun Medsos Pembuat Meme Dirinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta organisasi sayap partainya untuk berhenti melaporkan akun media sosial (medsos) yang menyebarkan fitnah dan ujaran kebencian terhadapnya melalui konten meme.

    Bahlil mengatakan sudah memanggil Sekjen Partai Golkar Sarmuji untuk menyampaikan permintannya tersebut kepada kader Partai Golkar. Dia menilai para kader melaporkan akun medsos tersebut ke polisi atas dasar kemanusiaan.

    “Saya nanti kasih tahu sama anak-anak, sama Sekjen. Sekjen kemarin sudah, tadi pagi saya panggil. Sekjen coba panggil itu adik-adik kita. Ya pastilah, mereka juga kan manusia. Jadi ya itu, pasti ada rasa spontanitas, kemanusiaan aja sebenarnya,” jelas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    “Tapi nanti saya akan minta sudah, stop (hentikan),” sambungnya.

    Menurut dia, sesama manusia sebaiknya harus memaafkan. Bahlil sendiri telah memaafkan para akun media sosial tersebut dan tak mempermasalahkan konten meme mereka.

    “Jadi insya Allah saya akan memanggil adik-adik saya itu, sayap organisasi, untuk sudah,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu.

    Bahlil menyebut akun medsos tersebut juga sudah ada yang meminta maaf. Sehingga, kata dia, sebaiknya masalah soal ujaran kebenciaan melalui konten meme tersebut tak diperpanjang lagi.

    “Kalian yang sudah minta maaf, sudah maafkan. Jangan kita memperpanjang. Tapi jangan lagi, ya, kita memberikan didikan yang baiklah untuk rakyat, bangsa, dan negara,” jelas Bahlil.

     

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pengelolaan tambang jangan hanya dikuasi oleh kelompok pengusaha yang itu-itu saja. Dia ingin BUMD, UMKM Daerah juga turut mengelola tambang.

  • Bahlil Pamer Pakai Sepatu Rp 250 Ribu: Ini Produk UMKM, Warnanya Kuning – Page 3

    Bahlil Pamer Pakai Sepatu Rp 250 Ribu: Ini Produk UMKM, Warnanya Kuning – Page 3

    Saat ditanya apakah pemilihan sepatu warna kuning tersebut berkaitan dengan partainya, Ketua Umum Partai Golkar itu meminta agar tidak dikait-kaitkan. Dia tidak mau mencampuradukkan politik dan pemerintahan.

    “Jangan samakan, jangan mencampuradukan politik dengan pemerintah, sekalipun di dalam pemerintah ada politik tapi dalam politik, kemuliaan daripada pemerintah,” tutur Bahlil.

    “Saya kan datang ke sini atas nama (Menteri) ESDM,” sambung dia.

     

  • BRI Gelar Apresiasi Desa BRILiaN, Komitmen Nyata Wujudkan Asta Cita melalui Pemberdayaan Desa sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi

    BRI Gelar Apresiasi Desa BRILiaN, Komitmen Nyata Wujudkan Asta Cita melalui Pemberdayaan Desa sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, LAWANG BUKITTINGGI — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memberikan apresiasi kepada desa-desa yang aktif mendorong ekonomi kerakyatan dengan berfokus pada pengembangan 4 aspek utama, yakni BUMDesa dan/atau Koperasi Desa Merah Putih, Digitalisasi, Sustainability, dan Innovation. Apresiasi tersebut diberikan dalam “Ceremony Apresiasi Desa BRILiaN 2024” yang digelar di Desa BRILiaN Lawang Bukittinggi, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Jumat (17/10/2025).

    Acara yang dihadiri oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Micro BRI Muhammad Candra Utama bersama jajaran pemerintah daerah setempat ini menjadi puncak dari rangkaian program Desa BRILiaN yang telah dilaksanakan sepanjang tahun lalu dan menjangkau ribuan desa di seluruh Indonesia.

    Nagari Lawang terpilih sebagai salah satu desa penerima penghargaan utama berkat keberhasilannya menunjukkan inovasi luar biasa dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal sebagai objek wisata alam, sehingga mampu menciptakan dampak ekonomi bagi warga sekitar.

    Dalam sambutannya, SEVP Ultra Micro BRI, Muhammad Candra Utama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kemajuan desa dan penguatan ekonomi lokal.

    “Kami berterima kasih atas kehadiran seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Nagari Lawang menjadi bukti bahwa pemberdayaan masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menciptakan pembangunan yang inklusif,” ungkapnya.

    Sebagai bentuk penghargaan terhadap desa Nagari Lawang, BRI turut menyerahkan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat yang mencakup becak motor untuk pengelolaan layanan sampah, pembangunan gapura desa, renovasi sentra UMKM, pipanisasi air bersih di Jorong Katapalang, hingga peningkatan fasilitas sarana umum.

  • 4 Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk Megapolitan

    4 Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk Megapolitan

    Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengenakan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang
    thrifting
    di Pasar Senen, Jakarta Pusat.
    Kebijakan ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian ribuan pedagang kecil yang selama ini bergantung pada penjualan pakaian impor dari Jepang, Korea, hingga Amerika.
    Di tengah ketidakpastian, stok barang menipis, omzet menurun, dan masa depan usaha para pedagang menjadi tidak menentu.
    Di Blok III Pasar Senen, salah satu sentra
    thrifting
    terbesar di Jakarta, pedagang mulai merasakan dampak pembatasan impor pakaian bekas.
    Khairul (27), pedagang yang telah hampir sepuluh tahun berjualan, mengaku pendapatannya turun hampir separuh sejak kebijakan ini digulirkan.
    “Kalau peraturan besar kayak begitu keluar, pasti menimbulkan ketakutan. Karena dianggap ilegal, pasar bisa tergeser,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
    Khairul menambahkan, gudang-gudang di Bandung yang selama ini menjadi pemasok mulai kesulitan mendapat barang dari Jepang dan Korea, sehingga harga naik dan stok berkurang.
    Selain itu, biaya operasional semakin meningkat. Sewa kios di Pasar Senen kini mencapai Rp 300 juta per tahun, dua kali lipat dari harga kios di Tanah Abang.
    “Banyak teman yang sudah tutup karena enggak kuat bayar sewa,” kata Khairul.
    Pedagang lain, Rani (32), menilai kebijakan ini berpotensi memukul rantai perdagangan kecil yang hanya menjual barang dari pemasok besar.
    “Kalau semua dianggap ilegal, padahal kami cuma jualin dari gudang, ya sama aja kami yang kena imbas,” ujarnya.
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah akan memperketat pengawasan impor pakaian bekas ilegal, namun sanksi yang diberikan berupa denda, bukan pemusnahan barang atau penjara.
    “Selama ini barang dimusnahkan, negara malah keluar biaya. Saya enggak dapat pemasukan, malah keluar ongkos buat musnahin barang itu dan kasih makan orang di penjara. Jadi nanti kita ubah, bisa denda orangnya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).
    Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bukan untuk menutup Pasar Senen, melainkan untuk melindungi industri tekstil nasional dan mendorong kebangkitan UMKM legal di sektor pakaian.
    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sepanjang 2024 hingga Agustus 2025 sudah dilakukan 2.584 kali penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal, dengan nilai total mencapai Rp 49,44 miliar.
    Pernyataan Purbaya yang menyebut Pasar Senen bisa diisi produk lokal menimbulkan keraguan di kalangan pedagang.
    Mila (29), pedagang asal Garut, menilai bahan dan desain produk lokal belum mampu menyaingi kualitas barang impor dari Jepang dan Korea.
    “Kalau barang lokal, bahannya beda, modelnya enggak trend. Kalau dipaksa jual lokal, bisa-bisa sepi pembeli,” ujarnya.
    Pedagang lain, Salsa (26), menambahkan belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah terkait kebijakan ini.
    Para pedagang berharap pemerintah berdialog terlebih dahulu agar aturan yang diberlakukan tidak mematikan pasar yang telah menjadi sumber mata pencaharian mereka.
    Pasar Senen dikenal sebagai pusat thrifting terbesar di Jakarta, dengan ratusan kios menjual pakaian bekas impor seharga Rp 25.000 hingga Rp 300.000 per potong.
    Bagi banyak pembeli, terutama generasi muda, thrifting menjadi bagian dari gaya hidup berkelanjutan dan ekspresi diri.
    “Anak muda sekarang bangga pakai barang bekas luar negeri. Unik dan enggak pasaran,” ujar Syifa (20), mahasiswa asal Depok. Pedagang khawatir daya tarik itu akan hilang jika barang impor diganti sepenuhnya dengan produk lokal.
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan mendukung langkah pemerintah pusat menertibkan impor pakaian bekas ilegal.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov siap mendampingi jika dilakukan operasi pengawasan.
    “Kalau memang ada operasi, Pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap
    thrifting
    ,” ujar Pramono, Jumat (24/10/2025).
    Ia juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pedagang agar bisa beralih menjual produk lokal hasil karya sendiri.
    Kebijakan pengenaan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal dimaksudkan untuk menertibkan pasar dan melindungi industri tekstil dalam negeri.
    Namun, di tengah ketidakpastian implementasi, pedagang
    thrifting
    Pasar Senen menghadapi tekanan ekonomi dan stok yang menipis.
    Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan industri lokal dengan kelangsungan usaha mikro agar pasar tetap hidup dan mata pencaharian ribuan pedagang tidak hilang.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian, Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • ASEAN Raih Kesepakatan Substansial DEFA, Ini Manfaatnya untuk Indonesia – Page 3

    ASEAN Raih Kesepakatan Substansial DEFA, Ini Manfaatnya untuk Indonesia – Page 3

    Sebagai perjanjian regional pertama yang komprehensif di bidang ekonomi digital, DEFA akan menjadi dasar bagi terbentuknya ekosistem digital yang modern dan terintegrasi di kawasan ASEAN.

    Perjanjian ini juga memperkuat kerja sama dalam keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas akses ke pasar regional dan global.

    Cakupan Utama dan Manfaat DEFA

    DEFA mencakup sejumlah ketentuan strategis yang mencerminkan pendekatan maju ASEAN terhadap ekonomi digital, antara lain:

    1.    Arus data lintas batas (Cross-Border Data Flows);

    2.    Pembayaran elektronik (Electronic Payments);

    3.    Perlindungan data pribadi (Personal Data Protection);

    4.    Identitas digital (Digital Identities);

    5.    Mobilitas talenta digital (Talent Mobility Cooperation);

    6.    Kerja sama di bidang teknologi baru seperti Kecerdasan Artifisial (AI);

    7.    Kebijakan persaingan usaha (Competition Policy);

    8.    Keamanan daring dan siber (Online Safety & Cybersecurity); serta

    9.    Perlindungan kode sumber (Source Code Protection).

    Melalui kerja sama ini, ASEAN berkomitmen untuk memperdalam integrasi digital lintas negara, memperkuat daya saing ekonomi kawasan, dan memastikan manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

  • ​Wirausaha Sosial Indonesia Bersinar di ASEAN SEDP 4.0 Regional Workshop

    ​Wirausaha Sosial Indonesia Bersinar di ASEAN SEDP 4.0 Regional Workshop

    Jakarta: Wirausaha sosial Indonesia kembali menunjukkan taringnya di kancah regional. Sebelas wirausaha sosial dari Indonesia menjadi delegasi terbanyak dalam ASEAN Social Enterprise Development Programme 4.0 (ASEAN SEDP 4.0) Regional Workshop yang diselenggarakan di Bangkok pada 20–22 Oktober 2025.

    Acara ini merupakan puncak dari fase keempat program pemberdayaan yang digagas oleh ASEAN Foundation, dengan dukungan penuh dari TikTok dan SAP, untuk 30 wirausaha sosial di Asia Tenggara.

    Tema yang diusung adalah “Empowering Social Enterprises to Drive Meaningful Change in ASEAN,” yang bertujuan untuk memperluas dampak positif dan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat di kawasan.

    ASEAN SEDP telah menjadi katalisator bagi para wirausahawan sosial, menyediakan bantuan dana awal (seed grant), pelatihan komprehensif, pendampingan intensif, dan jejaring yang luas untuk memperkuat serta memperluas jangkauan bisnis mereka.

    Tahun ini, para peserta telah menyelesaikan 16 sesi pelatihan virtual, mendapatkan bimbingan berharga dari para mentor industri dan SAP, serta menerima total dana hibah sebesar USD51.300 yang didistribusikan kepada 27 wirausaha sosial. Sejak diluncurkan, ASEAN SEDP telah berhasil mendukung 100 wirausaha sosial, memberdayakan 401 pengusaha—lebih dari dua pertiganya adalah perempuan—dan memberikan dampak positif bagi lebih dari 4,7 juta orang.

    Dr. Piti Srisangnam, Executive Director ASEAN Foundation, menegaskan bahwa ASEAN SEDP 4.0 lebih dari sekadar program pendanaan. Ia adalah wadah yang membekali wirausahawan sosial dengan keterampilan, koneksi, dan kepercayaan diri untuk mewujudkan ide-ide besar menjadi dampak nyata. Keberhasilan program ini juga diperkuat oleh komitmen para mitra utama.

    Ara Yoo, Global Head of Social Impact TikTok, menyatakan komitmennya untuk menyediakan platform dinamis yang memungkinkan wirausaha sosial terhubung dengan komunitas yang lebih luas dan memperkuat misi mereka.

    Kulwipa Piyawattanametha, Managing Director SAP Indochina, menambahkan bahwa SAP bangga dapat menyediakan alat dan pendampingan untuk membantu mereka mengubah ide berani menjadi dampak berkelanjutan, dengan melibatkan 96 mentor dalam empat tahun terakhir.

    Wittawat Lamsam, Chair of the ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME), dalam pidato utamanya menyoroti peran krusial ASEAN SEDP dalam memberdayakan UMKM dan wirausaha sosial melalui pendampingan, hibah, dan pelatihan guna mendorong pertumbuhan inklusif di kawasan.

    Pada tahun 2025, ASEAN SEDP 4.0 menerima 371 pendaftar dan memilih 30 wirausaha sosial dari berbagai negara di Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara dengan jumlah peserta terbanyak, dengan 11 wirausaha sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pengelolaan sampah, seni dan budaya, pertanian, perawatan kulit, serta ekonomi sirkular.

    Beberapa peserta unggulan dari Indonesia, seperti Yagi Forest Skincare, Duitin, su-re.co, dan WEWAW, berhasil meraih posisi terbaik pada Demo Day dan mendapatkan total hibah sebesar USD 21.000 untuk menjalankan proyek mereka dari September hingga November 2025.

    Jakarta: Wirausaha sosial Indonesia kembali menunjukkan taringnya di kancah regional. Sebelas wirausaha sosial dari Indonesia menjadi delegasi terbanyak dalam ASEAN Social Enterprise Development Programme 4.0 (ASEAN SEDP 4.0) Regional Workshop yang diselenggarakan di Bangkok pada 20–22 Oktober 2025.
     
    Acara ini merupakan puncak dari fase keempat program pemberdayaan yang digagas oleh ASEAN Foundation, dengan dukungan penuh dari TikTok dan SAP, untuk 30 wirausaha sosial di Asia Tenggara.
     
    Tema yang diusung adalah “Empowering Social Enterprises to Drive Meaningful Change in ASEAN,” yang bertujuan untuk memperluas dampak positif dan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat di kawasan.

    ASEAN SEDP telah menjadi katalisator bagi para wirausahawan sosial, menyediakan bantuan dana awal (seed grant), pelatihan komprehensif, pendampingan intensif, dan jejaring yang luas untuk memperkuat serta memperluas jangkauan bisnis mereka.
     
    Tahun ini, para peserta telah menyelesaikan 16 sesi pelatihan virtual, mendapatkan bimbingan berharga dari para mentor industri dan SAP, serta menerima total dana hibah sebesar USD51.300 yang didistribusikan kepada 27 wirausaha sosial. Sejak diluncurkan, ASEAN SEDP telah berhasil mendukung 100 wirausaha sosial, memberdayakan 401 pengusaha—lebih dari dua pertiganya adalah perempuan—dan memberikan dampak positif bagi lebih dari 4,7 juta orang.
     
    Dr. Piti Srisangnam, Executive Director ASEAN Foundation, menegaskan bahwa ASEAN SEDP 4.0 lebih dari sekadar program pendanaan. Ia adalah wadah yang membekali wirausahawan sosial dengan keterampilan, koneksi, dan kepercayaan diri untuk mewujudkan ide-ide besar menjadi dampak nyata. Keberhasilan program ini juga diperkuat oleh komitmen para mitra utama.
     
    Ara Yoo, Global Head of Social Impact TikTok, menyatakan komitmennya untuk menyediakan platform dinamis yang memungkinkan wirausaha sosial terhubung dengan komunitas yang lebih luas dan memperkuat misi mereka.
     
    Kulwipa Piyawattanametha, Managing Director SAP Indochina, menambahkan bahwa SAP bangga dapat menyediakan alat dan pendampingan untuk membantu mereka mengubah ide berani menjadi dampak berkelanjutan, dengan melibatkan 96 mentor dalam empat tahun terakhir.
     
    Wittawat Lamsam, Chair of the ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (ACCMSME), dalam pidato utamanya menyoroti peran krusial ASEAN SEDP dalam memberdayakan UMKM dan wirausaha sosial melalui pendampingan, hibah, dan pelatihan guna mendorong pertumbuhan inklusif di kawasan.
     
    Pada tahun 2025, ASEAN SEDP 4.0 menerima 371 pendaftar dan memilih 30 wirausaha sosial dari berbagai negara di Asia Tenggara. Indonesia menjadi negara dengan jumlah peserta terbanyak, dengan 11 wirausaha sosial yang bergerak di bidang pendidikan, pengelolaan sampah, seni dan budaya, pertanian, perawatan kulit, serta ekonomi sirkular.
     
    Beberapa peserta unggulan dari Indonesia, seperti Yagi Forest Skincare, Duitin, su-re.co, dan WEWAW, berhasil meraih posisi terbaik pada Demo Day dan mendapatkan total hibah sebesar USD 21.000 untuk menjalankan proyek mereka dari September hingga November 2025.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (MMI)

  • BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun, Langkah Nyata Perkuat Sektor Riil dan Ciptakan Lapangan Kerja – Page 3

    BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun, Langkah Nyata Perkuat Sektor Riil dan Ciptakan Lapangan Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menegaskan perannya sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur, atau setara 74,40% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp175 triliun hingga akhir September 2025. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BRI untuk memperkuat sektor riil dan mendukung penciptaan lapangan kerja di seluruh Indonesia.

    Penyaluran KUR BRI didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,31% dari total penyaluran. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp58,37 triliun atau setara 44,83% dari total KUR yang disalurkan BRI.

    Dalam upaya memperkuat ekosistem perumahan rakyat, BRI juga menunjukkan perannya sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui dukungan terhadap penyelenggaraan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur (21/10/2025).

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan akad massal KUR dan peluncuran KPP. Hery menilai bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan guna menggerakan roda ekonomi kerakyatan.

    “BRI menyambut baik pelaksanaan akad massal KUR bagi 800.000 debitur dan peluncuran KPP sebagai bentuk sinergi lintas sektor untuk memperkuat pengusaha UMKM dan memajukan ekosistem perumahan secara menyeluruh. Kami berkomitmen untuk mendukung program pemerintah melalui akses pembiayaan yang menyentuh sektor-sektor yang memberi daya ungkit besar terhadap ekonomi rakyat. BRI meyakini bahwa inisiatif ini akan menjadi katalis penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hery.

  • BRI Dukung Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Luncurkan Kredit Program Perumahan – Page 3

    BRI Dukung Akad Massal KUR 800.000 Debitur dan Luncurkan Kredit Program Perumahan – Page 3

    Liputan6.com, Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mendukung pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800.000 debitur dan meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur (21/10/2025). Program ini menjadi langkah strategis BRI untuk mewujudkan pemerataan akses hunian dan menggerakkan sektor UMKM konstruksi.

    Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI Maman Abdurrahman, Menteri Perlindungan Pekerja Migran RI Mukhtarudin, Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama BRI Hery Gunardi. Selain pelaksanaan kegiatan yang dihadiri pengusaha UMKM secara langsung, kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh debitur KUR dari 38 provinsi di seluruh Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah mendorong KUR untuk menjadi instrumen penting dalam menumbuhkan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Langkah ini sejalan dengan Asta Cita Ketiga dalam hal ini penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahan yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

    “Tahun ini pemerintah akan mendorong dan menargetkan penyaluran KUR bisa mencapai Rp300 triliun dan tentu harapannya usaha-usaha produktif biasanya mempekerjakan 3 sampai 5 tenaga kerja. Tentu ini akan menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor entrepreneurship,” ujar Menko Airlangga dalam sambutannya.

    Sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, hingga akhir September 2025 BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur, atau setara 74,40% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp175 triliun. Penyaluran KUR BRI tersebut didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,31% dari total penyaluran.

    Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp58,37 triliun atau setara 44,83% dari total KUR yang disalurkan BRI. Hal ini mencerminkan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil dan menjaga ketahanan pangan nasional.