Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Jurus Jepara Bawa UMKM Naik Kelas

    Jurus Jepara Bawa UMKM Naik Kelas

    Sebelumnya, pemerintah terus memperkuat pembiayaan usaha produktif sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kapasitas usaha. Seiring hal itu, pemerintah pun menetapkan bunga flat untuk KUR.

    Hingga menjelang akhir 2025, realisasi penyaluran mencapai Rp 240,09 triliun atau 83,77% dari target Rp 286,61 triliun. Dana tersebut telah mengalir kepada 4,07 juta pelaku UMKM dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga rendah di level 2,18% per 31 Oktober 2025.

    “Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96% dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur. Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, seperti dikutip dari laman ekon.go.id, Jumat (21/11/2025).

    Sejalan dengan penguatan perekonomian dari sisi produksi, penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7%, melampaui target 60%.

    Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan peran KUR dalam mendukung penguatan rantai pasok domestik dan penciptaan lapangan kerja. Hingga akhir tahun 2025, diperkirakan penyaluran KUR mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata empat orang.

     

  • Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa? Megapolitan 14 Desember 2025

    Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa? Megapolitan 14 Desember 2025

    Gini Tinggi, Jakarta untuk Siapa?
    Guru Besar Ilmu Manajemen, Dosen Program Studi Doktor Manajemen Berkelanjutan Institut Perbanas
    Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
    JAKARTA
    bukan kota miskin. Jakarta adalah kota kaya. Namun justru di kota paling kaya di Indonesia inilah ketimpangan paling telanjang terlihat. Ketika Gubernur DKI Jakarta menyatakan bahwa gini ratio sulit turun karena “orang kaya di Jakarta banyak banget” (Kompas.com, 13/12/2025).
    Pernyataan itu seharusnya dibaca sebagai alarm keras, bukan sekadar penjelasan teknokratis. Ia menandai bahwa pertumbuhan
    Jakarta
    berlari kencang, tetapi tidak berjalan bersama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Maret 2025
    gini ratio
    DKI Jakarta mencapai 0,441, meningkat dari 0,431 pada September 2024, sekaligus menempatkan Jakarta sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, jauh di atas rata-rata nasional sekitar 0,375 (BPS, 2025).
    Gini ratio sendiri bukan istilah baru dan bukan pula sekadar angka statistik. Indeks ini diperkenalkan oleh Corrado Gini, seorang ahli statistik dan sosiolog asal Italia, pada tahun 1912, sebagai alat untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu masyarakat.
    Nilainya berada pada rentang 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (Gini, 1912; Cowell, 2011).
    Hingga kini,
    gini coefficient
    digunakan secara luas oleh lembaga statistik nasional dan internasional—termasuk BPS, World Bank, dan IMF—sebagai indikator utama untuk menilai kualitas
    pertumbuhan ekonomi
    dan keadilan distribusinya (World Bank, 2023; IMF, 2024). Dengan demikian, gini ratio bukan sekadar alat ukur kemiskinan, melainkan cermin distribusi manfaat pembangunan.
    Sebuah wilayah dapat mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kemiskinan rendah, tetapi tetap memiliki gini ratio tinggi jika hasil pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Inilah yang terjadi di Jakarta.
    Tren gini ratio Jakarta menunjukkan bahwa ketimpangan bukanlah kejadian sesaat. Pada 2019, sebelum pandemi, gini ratio Jakarta sudah berada di kisaran 0,39. Selama pandemi, ketimpangan justru meningkat; pada September 2021 tercatat sekitar 0,411. Alih-alih membaik saat ekonomi pulih, ketimpangan kembali melebar hingga 0,431 pada 2024 dan 0,441 pada 2025.
    Data historis ini menunjukkan bahwa selama hampir satu dekade Jakarta secara konsisten menjadi wilayah dengan jurang kaya–miskin paling tajam di Indonesia (BPS DKI Jakarta; Katadata, 2024).
    Konsistensi ini mengindikasikan masalah struktural. Ketimpangan Jakarta bukan akibat guncangan sementara, melainkan hasil dari arah pembangunan yang tidak cukup kuat mendorong pemerataan. Bukan karena miskin bertambah, tetapi kaya berlari terlalu cepat
    Rendahnya angka kemiskinan sering dijadikan pembenaran bahwa kondisi sosial Jakarta masih terkendali. BPS mencatat persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2025 sekitar 4,28 persen, salah satu yang terendah secara nasional.
    Namun teori distribusi pendapatan menegaskan bahwa gini ratio meningkat bukan karena orang miskin bertambah, melainkan karena pendapatan kelompok atas tumbuh jauh lebih cepat dibanding kelompok bawah, sebuah kondisi yang dikenal sebagai
    unequal growth
    (IMF, 2024; World Bank, 2023).
    Jakarta mencerminkan pola ini secara ekstrem. Sektor keuangan, properti, dan ekonomi berbasis aset tumbuh agresif, sementara pendapatan berbasis upah—yang menopang mayoritas warga—bergerak lambat dan tergerus biaya hidup kota. Pertumbuhan ada, tetapi tidak dibagi secara proporsional.
    Sebagai kota global, Jakarta memberi keuntungan besar bagi mereka yang memiliki modal, pendidikan tinggi, dan akses jaringan. Namun bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah, jalan untuk naik kelas semakin sempit.
    Model Galor–Zeira dalam ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa ketimpangan awal menghambat investasi human capital karena kelompok miskin kesulitan mengakses pendidikan dan pembiayaan, sehingga produktivitas mereka tertahan secara sistemik (Galor & Zeira, 1993).
    Di Jakarta, mahalnya pendidikan, perumahan, dan transportasi memperkuat jebakan ini. Mobilitas sosial tidak lagi sekadar soal kerja keras, tetapi soal titik awal yang timpang. Kota tumbuh ke atas, tetapi fondasi sosialnya rapuh.
    Ketimpangan yang tinggi bukan hanya isu keadilan, tetapi juga ancaman stabilitas. IMF mencatat bahwa wilayah dengan gini ratio tinggi cenderung mengalami penurunan kepercayaan publik terhadap institusi, meningkatnya polarisasi sosial, dan risiko ketegangan politik.
    Dari sisi ekonomi, World Bank menunjukkan bahwa konsentrasi pendapatan pada kelompok atas melemahkan daya beli mayoritas penduduk, sehingga pertumbuhan jangka panjang menjadi tidak berkelanjutan.
    Dalam jangka panjang, ketimpangan juga menurunkan mobilitas sosial antar generasi. Konsep Great Gatsby Curve menunjukkan bahwa semakin tinggi ketimpangan, semakin kecil peluang anak dari keluarga miskin untuk naik kelas sosial dibanding anak dari keluarga kaya (OECD, 2018).
    Menurunkan gini ratio bukan berarti menahan orang kaya, melainkan memperluas peluang ekonomi bagi yang tertinggal. IMF dan World Bank menegaskan bahwa kombinasi kebijakan fiskal progresif, investasi pendidikan dan keterampilan, serta perluasan kesempatan kerja produktif merupakan instrumen paling efektif untuk menekan ketimpangan (IMF, 2024; World Bank, 2023).
    Di Jakarta, kebijakan ini berarti keberanian menekan biaya hidup, memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses luas, serta mentransformasi UMKM agar tidak terjebak di sektor informal berupah rendah. Tanpa itu, pertumbuhan hanya akan terus menguntungkan mereka yang sudah unggul sejak awal.
    Pernyataan Gubernur DKI Jakarta seharusnya menjadi titik balik kebijakan, bukan sekadar penjelasan keadaan. Data historis gini ratio menunjukkan bahwa tanpa koreksi arah, ketimpangan Jakarta akan terus tinggi meskipun ekonomi tumbuh.
    Pada akhirnya, pertanyaan paling jujur tetap menggantung: jika gini ratio Jakarta terus menjadi yang tertinggi di Indonesia, Jakarta sesungguhnya dibangun untuk siapa? Untuk segelintir yang telah berada di puncak piramida ekonomi, atau untuk jutaan warga yang berharap bahwa kerja keras mereka benar-benar membuka jalan naik kelas?
    Jakarta tidak kekurangan pertumbuhan. Yang masih langka adalah keberanian untuk membagi kemajuan secara adil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari Kain Perca jadi Busana Premium, Ini Kisah Batik Malessa yang Tumbuh Bersama BRI

    Dari Kain Perca jadi Busana Premium, Ini Kisah Batik Malessa yang Tumbuh Bersama BRI

    Liputan6.com, Jakarta – Di tengah hiruk pikuk Kota Solo, tepatnya di Kampung Dipotrunan, Tipes, Serengan, sekelompok ibu rumah tangga tampak sibuk menata kain, menjahit pola, hingga memproduksi busana khas nan elegan. Dari tempat sederhana inilah Batik Malessa berkembang, tidak hanya sebagai usaha rumahan, tetapi juga menjadi simbol pemberdayaan perempuan dan keberhasilan UMKM naik kelas.

    Usaha ini dirintis oleh Madu Mastuti pada 2018, berangkat dari mimpi sederhana, yaitu memberikan ruang kerja bagi ibu rumah tangga tanpa harus meninggalkan keluarga. Ia menyadari bahwa banyak perempuan di sekitarnya memiliki keterampilan, namun tidak punya wadah untuk berkarya.

    “Awalnya dari membuat daster berbahan kain perca, kain sisa yang dijadikan daster atau baju rumahan ibu-ibu. Lama-lama usaha berkembang, hingga merambah ke bidang kerajinan dan fashion. Kami memproduksi produk-produk premium seperti batik, lurik, dan tenun yang dipadupadankan menjadi produk fashion,” ujarnya.

    Nama “Malessa” sendiri merupakan gabungan dari namanya dan anaknya, Alesa, yang sekaligus menjadi simbol ikatan keluarga dan semangat kolaborasi.

    Produk Zero Waste, Kualitas Premium

    Batik Malessa kini menghadirkan dua lini utama: produk massal seperti daster yang dijual di toko oleh-oleh, dan lini eksklusif berupa busana padu padan batik, lurik, serta tenun. Proses produksinya tak main-main. Setiap desain diawali dengan sketsa unik, dan sisa kain tak terpakai disulap menjadi tas, topi, bantal, hingga dompet sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip zero waste.

    Keunikan produk Malessa pun berhasil menarik perhatian banyak kalangan, bahkan hingga digunakan oleh MC Piala Dunia U-17 dan sejumlah pejabat publik.

    Produksi yang semakin meningkat, yakni naik 40% dibanding awal usaha, juga tidak lepas dari peran BRI. Melalui pinjaman KUR, Malessa dapat membeli mesin jahit dan potong baru, sehingga efisiensi kerja semakin meningkat dan jangkauan distribusi semakin luas.

    “Alhamdulillah, dari tahun 2018 sampai 2025, usaha kami terus berkembang dan sudah memberdayakan masyarakat sekitar. Kini, kami memiliki mitra kerja dengan toko oleh-oleh dan toko batik di dalam maupun luar kota, bahkan di bandara-bandara,” kata Madu.

    Dapat Dukungan Rumah BUMN BRI, Siap Ekspor ke Mancanegara

    Kunci sukses Malessa tidak hanya pada kualitas produknya, tapi juga pada proses pembinaan yang komprehensif dari BRI melalui Rumah BUMN BRI Solo. Di sinilah Madu dan timnya mendapat pelatihan bisnis, digitalisasi, hingga ekspor.

    “Program-program BRI itu luar biasa. Saya mendapatkan banyak ilmu baru, pendampingan, dan orientasi peningkatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas dan siap ekspor,” tuturnya.

    Kini, produk Malessa sudah menembus toko-toko besar, hotel, dan bandara di Solo, bahkan pernah dipamerkan hingga ke Belanda, Swiss, dan Australia.

    Lebih dari sekadar usaha, Madu menegaskan bahwa Malessa adalah rumah bagi perempuan untuk bertumbuh. Ia membentuk Kelompok Wanita Berkarya sebagai wadah untuk belajar keterampilan sekaligus mengasuh anak. Dengan melibatkan delapan pekerja yang terdiri dari enam perempuan dan dua laki-laki. Malessa menjadi ruang yang produktif dan inklusif.

    “Jika ibu-ibu berdaya, ekonomi keluarga dan masyarakat ikut kuat,” katanya penuh keyakinan.

    Komitmen BRI: Perkuat UMKM Lokal di Seluruh Daerah

    Di tempat terpisah, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan bahwa pemberdayaan UMKM seperti Batik Malessa merupakan bagian dari strategi besar BRI dalam memperkuat ekonomi lokal.

    “Upaya ini merupakan bagian dari strategi BRI untuk memperkuat ekosistem UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Dengan dukungan pemberdayaan BRI, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan menghasilkan nilai tambah di pasar,” ujarnya.

    Hingga akhir September 2025, BRI tercatat telah membina 54 Rumah BUMN BRI dengan total lebih dari 17 ribu pelatihan yang digelar demi mendorong UMKM naik kelas.

    Kisah sukses Batik Malessa adalah bukti nyata bahwa dengan kolaborasi, inovasi, dan dukungan menyeluruh, UMKM lokal mampu bersaing, bahkan hingga ke panggung internasional.

  • Tak Mau Ricuh Matel Terulang Lagi, Pramono Minta Polisi Usut Tuntas Bentrok di Kalibata

    Tak Mau Ricuh Matel Terulang Lagi, Pramono Minta Polisi Usut Tuntas Bentrok di Kalibata

    JAKARTA – Gubernur Jakarta Pramono Anung mempersilakan kepolisian menuntaskan bentrok di Kalibata yang berawal dari peristiwa pengeroyokan mata elang. Ia tak mau kejadian semacam ini kembali terulang karena menimbulkan kerugian yang harus diurusi Pemprov Jakarta.

    “Kelihatannya kecil ada mata elang dan apa ya, menagih kepada kelompok kemudian terjadi kekerasan, saling balas-membalas yang akhirnya beban itu menjadi beban Pemerintah DKI Jakarta. Saya enggak mau itu terjadi di Jakarta, terulang kembali,” kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Desember.

    “Maka untuk itu, saya memberikan keleluasaan dan juga karena menjadi tugas sepenuhnya dari aparat penegak hukum, biarkan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu,” sambung dia.

    Sementara saat disinggung soal lapak kaki lima yang dibakar pascapengeroyokan itu, Pramono mengaku sedang mengatur pemberian bantuan yang akan dilakukan pihak Pemprov Jakarta. “Kebetulan lahan yang digunakan itu lahannya pemerintah kota semua. Tentunya kami sedang mengorganisasikan, me-reorganisasi tentang ini,” tegas dia.

    Pramono mengaku sudah meminta dinas yang terkait dengan UMKM mempelajari kondisi di lapangan. “Nanti pada saatnya saya segera putuskan. Tapi itu lahannya, lahannya pemerintah Jakarta semuanya,” ungkap Menteri Sekretaris Kabinet era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu.

    Diberitakan sebelumnya, dua mata elang tewas dikeroyok sekelompok orang tidak dikenal (OTK) di depan TMP Kalibata. Peristiwa itu terjadi setelah kedua korban menyetop seorang pengendara motor yang melintas di lokasi.

    Polda Metro Jaya kemudian menetapkan enam tersangka dalam kasus ini. Mereka merupakan anggota polisi Pelayanan Markas (Yanma) di Mabes Polri berinsial JLA, RJW, IAB, IAM, BN, dan AN.

    “Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikserta pemeriksaan saksi, penyidik menetapkan enam orang sebagai tersangka,” kata Karo Penmas Div Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam jumpa pers di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat 12 Desember.

    Dalam kasus ini para tersangka disangkakan dengan Pasal 170 Ayat 3 KUHP. “Penerapan pasal-pasal tersebut sesuai bukti,” pungkasnya.

  • Hadiri Muskercab PCNU, Mbak Wali Ajak Kuatkan Sinergi Mewujudkan NU Yang Adaptif, Kolaboratif dan Inklusif

    Hadiri Muskercab PCNU, Mbak Wali Ajak Kuatkan Sinergi Mewujudkan NU Yang Adaptif, Kolaboratif dan Inklusif

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengikuti Musyawarah Kerja Ke-III Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri yang diselenggarakan di Aula Gedung E Universitas Islam Kadiri, Sabtu (13/12/2025). Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Ke-III ini mengusung tema “Khidmah Jam’iyyah Menuju Nahdlatul Ulama Kota Kediri yang Adaptif, Kolaboratif, dan Inklusif di Era Keberlanjutan.”

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PCNU Kota Kediri yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan sosial-keagamaan serta memperkuat ketahanan masyarakat di Kota Kediri.

    Mbak Wali juga menuturkan bahwa Kota Kediri saat ini tengah menghadapi berbagai dinamika penting. Pertama, di bidang pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Pemerintah Kota Kediri menyambut baik kolaborasi dengan pesantren, Lembaga Ma’arif, serta seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

    “Di tengah derasnya arus digital dan tantangan degradasi moral, peran dan bimbingan para kiai dinilai sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah,” imbuhnya.

    Kedua, di sektor ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian besar terhadap penguatan UMKM, koperasi, serta kemandirian ekonomi keluarga. Untuk itu, Wali Kota termuda ini mengajak PCNU beserta badan otonom dan lembaga-lembaga NU untuk bersama-sama memperkuat dan menumbuhkan usaha berbasis jamaah, mendorong digitalisasi UMKM, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi di lingkungan masjid, musala, dan pesantren.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa dengan adanya Muskercab ini menjadi ruang bermusyawarah untuk menentukan arah besar khidmah PCNU bagi umat dan Kota Kediri. Rangkaian agenda yang tersusun, mulai dari iftitah, pleno tata tertib, sidang komisi, hingga bahtsul masail, merupakan ikhtiar Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan zaman.

    Menutup sambutannya, Wali Kota Kediri mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musyawarah Kerja Ke-III PCNU Kota Kediri Tahun 2025. “Saya berharap seluruh rangkaian musyawarah dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan kemajuan Kota Kediri,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Rais Syuriah PCNU Kota Kediri KH Abdul Hamid Abdul Qodir, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri A. Zamroni, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Manisrenggo David Hendra, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Tak Lulus SD, Amina Bangkit Jadi Pelaku UMKM Berdaya Lewat Binaan Medco Energi

    Tak Lulus SD, Amina Bangkit Jadi Pelaku UMKM Berdaya Lewat Binaan Medco Energi

    Jakarta (beritajatim.com) – Keterbatasan pendidikan tak menjadi penghalang bagi Amina, perempuan berusia 57 tahun asal Desa Taddan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, untuk memperbaiki nasib hidupnya.

    Meski tidak lulus Sekolah Dasar, Amina menunjukkan semangat luar biasa untuk bangkit melalui usaha mikro yang kini mampu menopang perekonomian keluarganya.

    Amina terus mengasah keterampilan melalui berbagai pelatihan yang digelar PT Medco Energi International. Ia mengikuti pelatihan pembuatan aneka kue kering dan kue basah, hingga produksi makanan beku atau frozen food. Tidak hanya itu, kemampuan pemasaran juga ia tingkatkan agar usahanya bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

    “Terakhir pelatihan digital marketing bagaimana mempromosikan lewat media sosial dan cara membuat kemasan yang baik,” kata Amina melalui penterjemah bahasa Indonesia, saat ditemui di Festival Pojok UMKM 2025 yang digelar Medco Energi Internasional Tbk.

    Dalam ajang tersebut, Amina menjadi salah satu dari 22 pelaku UMKM binaan Medco Energi dari berbagai wilayah operasi perusahaan, mulai dari onshore, offshore, Corridor, hingga unit bisnis Medco Power.

    Bersama paguyuban Dapur Marlena yang beranggotakan 15 ibu-ibu, Amina kini menjalankan beragam usaha dengan produk andalan Kacang Sembunyi yang dikemas lebih menarik dan modern.

    Perubahan kemasan dan strategi pemasaran berdampak signifikan pada penjualan produknya. “Alhamdulilah kini lebih banyak yang beli. Omzet melonjak ketika hari raya, seperti lebaran dan maulid,” kata Amina.

    Dari usaha tersebut, ia mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. “Bisa untuk menyekolahkan ketiga anak, membangun rumah,” tuturnya.

    Kisah serupa juga dialami Suwarti, perempuan berusia 46 tahun asal Desa Giriyoso, Kecamatan Jaya Loka, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Ia tergabung dalam Kelompok Wanita Tani (KWT) yang dibentuk pada 2017.

    Awalnya, kelompok tersebut mengandalkan hasil karet sebagai sumber ekonomi utama desa. Namun anjloknya harga karet memaksa mereka mencari alternatif pendapatan lain.

    “Keterbatasan ekonomi mendorong ibu-ibu untuk mencari alternatif pendapatan dengan mengolah hasil alam seperti pisang, ubi, dan jengkol menjadi makanan ringan,” katanya. Pada 2018, KWT Desa Giriyoso mulai mendapatkan pendampingan dari Medco Energi.

    Menurut Suwarti, pembinaan yang diberikan meliputi pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya, pengelolaan makanan, hingga pembuatan kompos organik. “Kerjasama dengan Medco dimulai pada tahun 2018, membawa banyak perubahan positif,” ujar Suwarti.

    Ia menambahkan, Medco juga memberikan pelatihan pengemasan produk serta bantuan peralatan produksi yang sangat membantu keberlangsungan usaha kelompok.

    “Bantuan peralatan produksi juga sangat berarti untuk menunjang kegiatan usaha. Secara keseluruhan, kehadiran Medco sangat membantu perekonomian rumah tangga di desa tersebut,” katanya.

    Saat ini, usaha KWT meliputi aneka keripik seperti keripik talas, tempe, pisang, serta kerupuk jengkol. Selain itu, mereka juga memproduksi berbagai produk herbal berbentuk serbuk, antara lain jahe, pinang, lengkuas, temulawak, kunyit, dan daun kelor.

    Direktur Utama PT Medco Energi International Tbk, Hilmi Panigoro, mengungkapkan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kontributor terbesar bagi Produk Domestik Bruto nasional dengan sumbangan lebih dari 60 persen.

    “Mereka adalah pahlawan ekonomi Indonesia, bukan perusahaan besar,” kata Hilmi saat membuka Festival Pojok UMKM 2025.

    Menurut Hilmi, dalam lima tahun terakhir prioritas utama program Corporate Social Responsibility perusahaan adalah micro financing untuk membangun lebih banyak UMKM yang berhubungan langsung dengan daerah sekitar wilayah operasi. Ia menegaskan bahwa CSR seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan investasi jangka panjang.

    “Ini adalah bagian dari tugas mengisi kemerdekaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM yang kuat adalah fondasi ekonomi rakyat,” katanya.

    Hilmi juga menekankan bahwa penguatan UMKM merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. “Mendukung pengembangan potensi ekonomi masyarakat adalah bagian dari DNA MedcoEnergi sejak awal berdiri. Kami ingin warga di sekitar wilayah operasi dapat tumbuh, mandiri, dan berdaya saing. Pencapaian UMKM binaan MedcoEnergi hari ini menjadi bukti nyata komitmen tersebut,” ujar Hilmi.

    Sementara itu, VP Relations & Security MedcoEnergi, Arif Rinaldi, menambahkan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar UMKM terus berkembang dan naik kelas. Menurutnya, UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menggerakkan ekonomi daerah.

    “Melalui festival ini, kami membangun ruang kolaborasi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan pemangku kepentingan agar UMKM dapat naik kelas,” kata Arif. [hen/ian]

  • Bertemu Direksi InJourney, Bupati Ipuk Perkuat Ekosistem Pariwisata Banyuwangi

    Bertemu Direksi InJourney, Bupati Ipuk Perkuat Ekosistem Pariwisata Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus berupaya memperkuat peningkatan ekonomi daerah melalui kolaborasi. Salah satunya Ipuk bertemu jajaran direksi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney, di Jakarta, untuk memperkuat ekostistem pariwisata di Banyuwangi.

    “Kami sudah bertemu direksi InJourney untuk menjajaki potensi yang bisa kita kerja samakan. Alhamdulillah, InJourney menyatakan siap mensupport ekosistem pariwisata di Banyuwangi,” ujar Ipuk, Sabtu (13/11/2025).

    Bupati Ipuk bertemu Direktur Utama InJourney, Maya Watono; Direktur Utama InJourney Airports Rizal Pahlevi; Wakil Direktur Utama InJourney Airports, Ahmad Syahir; serta jajaran direksi lainnya, di Jakarta pada Rabu (11/12/2025).

    Dalam diskusi tersebut, Ipuk memaparkan potensi dan program pembangunan daerah. Banyuwangi dikenal memiliki kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang terangkum dalam agenda tahunan melalui Banyuwangi Festival yang merupakan rangkaian event budaya, sosial, religi, hingga sport tourism.

    “Banyuwangi memiliki banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan lebih optimal jika didukung oleh pengelolaan profesional dan jaringan luas yang dimiliki InJourney,” kata Ipuk.

    “Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan ekosistem pariwisata di Banyuwangi,” tambah Ipuk.

    Dalam peningkatan ekosistem pariwisata tersebut, potensi kerja sama yang dibahas meliputi pengembangan Bandara Banyuwangi untuk meningkatkan layanan dan aksesibilitas, amplifikasi destinasi dan even dalam Banyuwangi Festival, pemberdayaan pelaku UMKM, dan sektor terkait lainnya.

    Menanggapi hal itu, Dirut InJourney Maya Watono menyatakan siap untuk bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi untuk memperkuat ekosistem pariwisata Banyuwangi.

    “Tugas kami adalah sebagai katalis pembangunan destinasi. Kami siap bekerjasama dengan Pemkab Banyuwangi. Kita akan bersama-sama membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan di Banyuwangi,” jelasnya. [tar/ian]

  • Tak Hanya Perbaiki Gizi Anak, MBG Juga Dorong Ekonomi Daerah

    Tak Hanya Perbaiki Gizi Anak, MBG Juga Dorong Ekonomi Daerah

    Jakarta –

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berperan dalam memperbaiki gizi anak, tetapi juga turut menggerakkan ekonomi lokal di berbagai daerah. Kebutuhan bahan pangan yang berkelanjutan dari program ini mendorong peningkatan permintaan produk pangan lokal, sekaligus memberi kepastian pasar bagi produsen di sektor pertanian dan peternakan.

    Dampak ekonomi MBG pun tidak berhenti pada tahap produksi. Rantai manfaatnya meluas hingga ke sektor distribusi, pengolahan pangan, serta penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah.

    Salah satu petani padi di Sukabumi, Erli Nurkholi (50), mengaku merasakan manfaat langsung dari program tersebut. Sejak beras hasil panennya diserap sebagai bagian dari menu MBG, ia memperoleh kepastian penjualan yang lebih stabil dibandingkan sebelumnya.

    Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Prof Dr Ir Ikeu Tanziha, MS, menyampaikan pelaksanaan MBG sejauh ini menunjukkan dampak positif, baik dari sisi peningkatan gizi anak maupun efek sosial ekonomi di masyarakat.

    “Anak-anak yang sebelumnya tidak tahu makanan seperti apa, sekarang sudah dikenalkan pola makan sehat,” ujar Prof Ikeu, kepada detikcom, di Gedung Trans TV, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025).

    Selain berdampak pada perbaikan gizi, MBG juga membuka peluang kerja melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi. Setiap SPPG rata-rata menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Dengan jumlah SPPG yang mencapai sekitar 17 ribu unit, hampir satu juta orang terlibat dalam ekosistem MBG di berbagai daerah.

    “Ini bukan hanya soal gizi, tapi juga peluang kerja dan penguatan UMKM karena bahan pangan lokal diserap,” jelasnya.

    Prof Ikeu menambahkan, program MBG turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran gizi masyarakat. Para pekerja di SPPG secara tidak langsung memperoleh pengetahuan tentang keamanan pangan dan prinsip gizi seimbang, yang kemudian menyebar ke keluarga serta lingkungan sekitar.

    “Dari satu orang yang bekerja di dapur gizi, pengetahuan bisa menyebar luas ke masyarakat. Harapannya terbentuk perilaku hidup sehat,” ujarnya.

    Untuk menjaga kualitas pelaksanaan MBG, BGN menetapkan standar gizi nasional, bukan standar menu. Pendekatan ini mempertimbangkan keragaman pangan dan kearifan lokal daerah.

    “Kalau standar menu diseragamkan, itu tidak mungkin karena ekologi pangan kita berbeda-beda. Di Papua berbasis sagu, di Nusa Tenggara Timur berbasis jagung,” jelasnya.

    BGN menilai MBG sebagai program jangka panjang yang manfaatnya tidak dirasakan secara instan. Meski demikian, program ini diharapkan mampu mendorong transformasi budaya konsumsi sehat, tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di tingkat keluarga dan komunitas.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Penjelasan BGN soal Kandungan Susu Segar MBG Cuma 30 Persen”
    [Gambas:Video 20detik]
    (dgh/suc)

  • Menkeu Purbaya Tegaskan Balpres Tidak Boleh Untuk Bantuan Bencana

    Menkeu Purbaya Tegaskan Balpres Tidak Boleh Untuk Bantuan Bencana

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak membuka peluang pemanfaatan pakaian bekas impor (balpres) hasil penindakan untuk bantuan korban bencana.

    Pernyataan ini sekaligus menepis wacana yang sempat muncul dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    “Selama ini kan aturannya belum memungkinkan. Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana,” ujar Menteri Purbaya Sadewa di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

    Purbaya Sadewa menekankan, pelonggaran aturan terkait balpres berpotensi disalahgunakan untuk memasukkan pakaian bekas impor secara ilegal ke pasar domestik. Hal ini dikhawatirkan merugikan industri dalam negeri dan mengganggu tata niaga tekstil nasional.

    “Jangan sampai nanti gara-gara itu banyak lagi balpres masuk, dengan alasan buat bencana,” tegasnya.

    Ia menegaskan, tidak ada kebijakan resmi pemerintah untuk menyalurkan balpres ilegal ke lokasi bencana di Sumatra. Keputusan ini sudah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu kan barang ilegal. Paling enggak secara formal enggak ada kebijakan ke sana. Hasil diskusi dengan Presiden Prabowo, dia bilang jangan dahulu, kecuali berubah, sampai sekarang belum ada,” katanya.

    Sebagai alternatif, Purbaya Sadewa mendorong penyaluran bantuan kemanusiaan menggunakan produk baru hasil produksi dalam negeri, termasuk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Menurutnya, cara ini tidak hanya membantu korban bencana, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi industri nasional.

    “Lebih baik kita beli barang dalam negeri, produk UMKM, dikirim ke daerah bencana. Saya lebih baik ngeluarin uang ke situ dibanding pakai barang-barang balpres itu,” tutupnya.

    Sebelumnya, DJBC sempat membuka opsi pemanfaatan balpres ilegal hasil penindakan untuk korban bencana. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menyebut, barang hasil penindakan akan menjadi barang milik negara (BMN) dengan tiga opsi penanganan yaitu dimusnahkan, dihibahkan untuk tujuan tertentu, atau dilelang.

    “Tinggal nanti pemerintah memutuskan opsi yang mana. Nanti dari teman-teman Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan mau ditujukan ke mana,” katanya.

  • Marunda City Tambah Akses Tol, Pacu Pengembangan Kota 600 Ha

    Marunda City Tambah Akses Tol, Pacu Pengembangan Kota 600 Ha

    Bisnis.com, JAKARTA—Kawasan Industri Marunda Center bersiap memacu penjualan lahan seiring dengan pembukaan akses baru Tol Tarumajaya, yang terhubung dengan ruas Tol Cibitung—Cilincing. Ke depan, perusahaan pun mengembangkan kawasan Marunda City seluas 600 Hektare (Ha).

    Direktur Utama PT Multikarya Hasilprima sekaligus Presiden Direktur Marunda Center Iwan Yuswanto Djunaedi mengatakan pembukaan gerbang baru ini merupakan jawaban atas kebutuhan utama tenant, yakni efisiensi akses dan kelancaran logistik.

    “Akses langsung ke Tol Tarumajaya diyakini akan mempercepat mobilitas distribusi barang keluar-masuk kawasan. Gerbang ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi simbol transformasi Marunda Center menuju Marunda City,” ujar Iwan dalam keterangan resmi, Sabtu (13/12/2025).

    Iwan menjelaskan, Marunda Center kini memasuki fase pengembangan baru dengan konsep Marunda City, yakni kota industri terintegrasi yang menggabungkan kawasan industri, pelabuhan, pusat logistik, komersial, dan hunian. Ke depan, fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, serta ruang publik akan melengkapi ekosistem kawasan.

    “Marunda City kami rancang sebagai katalis investasi lokal dan internasional, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru yang harmonis dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Saat ini, Marunda Center menawarkan berbagai produk properti industri, mulai dari Standard Factory Building (SFB), Boutique Office, gudang sewa dengan total NLA ±20 hektare, hingga kavling industri siap bangun. Harga SFB ditawarkan mulai Rp4,9 miliar (belum termasuk PPN) dengan luas 288 m², sementara Boutique Office mulai Rp2,4 miliar.

    Gerbang Marunda City terhubung langsung dengan ruas Tol Cibitung–Cilincing yang merupakan bagian dari Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2. Konektivitas ini memperkuat posisi Marunda City sebagai simpul logistik strategis Jabodetabek.

    Selain itu, pembangunan pelabuhan fase kedua tengah berjalan guna meningkatkan kapasitas bongkar muat dan mendukung sektor logistik serta hilirisasi CPO yang menjadi fokus pengembangan kawasan.

    Iwan menegaskan keberadaan Marunda Center memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pajak dan BPHTB, penyerapan ratusan tenaga kerja konstruksi, hingga pertumbuhan UMKM di sekitar kawasan.

    “Efek berganda dari pertumbuhan tenant sudah terlihat. Industri berkembang, lapangan kerja bertambah, dan UMKM lokal ikut tumbuh,” jelasnya.

    Dikembangkan di atas lahan hingga 600 hektare, Marunda City telah dilengkapi utilitas dasar seperti listrik, air bersih, internet fiber optic, pengolahan limbah terpadu, layanan pemadam kebakaran, ambulans, serta sistem keamanan 24 jam. Pengelolaan kawasan dilakukan sesuai standar pemerintah dengan pengawasan lingkungan rutin.

    Menghadapi era industri 4.0, Marunda Center juga menyiapkan infrastruktur IoT dan backbone internet sebagai fondasi pengembangan kota industri modern dalam 5–10 tahun ke depan.

    GM Marketing Marunda City Ehlis menyampaikan bahwa kawasan dengan total area pengembangan sekitar 600 hektare ini menawarkan peluang investasi sejak tahap awal pengembangan kota mandiri industri.

    “Marunda City memiliki perpaduan antara kawasan industri, komersial, dan residensial yang inovatif,” ujarnya.