Produk: UMKM

ESDM Percepat Transisi Energi Bersih, Sampah dan Limbah Kini jadi Sumber Daya Baru untuk Rakyat – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat agenda besar transisi energi nasional yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebijakan ini dijalankan sebagai wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya memperluas akses energi bersih dan berkeadilan.

Sejumlah langkah konkret kini sudah berjalan, mulai dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste to energy (WtE), Refuse Derived Fuel (RDF), biogas, hingga biomassa. Seluruh program tersebut tidak hanya menekan ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama di daerah.

“Seluruh program transisi energi yang dijalankan pemerintah harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat tanpa menambah beban biaya,” kata perwakilan Kementerian ESDM dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/10/2025).

Sampah jadi Energi dan Peluang Ekonomi

Perbesar

(Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, yang menyempurnakan Perpres Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah memastikan kenaikan harga listrik dari PLTSa akan ditopang oleh mekanisme subsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Dua PLTSa yang telah beroperasi di Surabaya dan Solo saat ini memiliki kapasitas terpasang mencapai 36,47 megawatt (MW). Dengan regulasi baru tersebut, pemerintah menargetkan proyek serupa bisa segera direplikasi di berbagai daerah lain untuk menjawab masalah sampah sekaligus memperkuat pasokan listrik berbasis energi terbarukan.

Selain itu, RDF kini menjadi alternatif bahan bakar efisien bagi sektor industri. Sampah non-organik diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang digunakan oleh pabrik semen dan pembangkit listrik.

Dengan RDF, masa pakai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa diperpanjang dan penggunaan energi fosil semakin berkurang. Program ini juga melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat.

Energi Bersih dari Desa

Perbesar

(Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

Di kawasan pedesaan, pemerintah memperluas pemanfaatan biogas yang bersumber dari limbah pertanian dan peternakan. Energi ini digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak maupun penerangan rumah tangga. Selain menghemat biaya hidup masyarakat, program biogas juga memperbaiki sanitasi lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Kementerian ESDM bahkan telah menerbitkan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) dengan KBLI 35203 pada akhir 2023 sebagai dasar hukum pengembangan bisnis biogas di tanah air. Hingga September 2025, pemanfaatan biogas langsung telah mencapai 71,5 juta meter kubik.

“Angka ini menjadi bukti bahwa energi bersih sudah semakin dekat dengan masyarakat. Transisi energi bukan sekadar isu global, tapi juga kebutuhan nyata di desa-desa kita,” lanjut pernyataan tersebut.

Biomassa untuk Ekonomi Lokal

Selain biogas, pemanfaatan biomassa juga menjadi prioritas pemerintah. Limbah dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu (wood pellet). Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani, koperasi, dan pelaku UMKM di sektor energi hijau.

Transisi Energi yang Adil dan Prorakyat

Perbesar

(Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

Kementerian ESDM menegaskan seluruh kebijakan transisi energi dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi fondasi utama agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara merata.

“Arah kebijakan energi nasional jelas: transisi menuju energi bersih harus prorakyat. Melalui subsidi PLTSa, perizinan biometana, dan sinergi dengan pelaku lokal, pemerintah memastikan manfaat ekonomi dan lingkungan tumbuh bersama,” tegas Kementerian ESDM.

Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber daya, tetapi juga tentang memastikan setiap warga negara berperan aktif dalam menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan, adil, dan menyejahterakan.

26/10/2025 09:27
Kedaulatan Energi untuk Rakyat: Produksi Migas Naik 4,79%, Sumur Rakyat jadi Motor Ekonomi Baru – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. Melalui kebijakan baru yang diluncurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kini rakyat bisa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi (migas) secara legal dan berkelanjutan.

Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor migas menunjukkan arah baru yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat yang dijalankan ESDM dinilai menjadi tonggak penting dalam meningkatkan produksi migas nasional sekaligus membuka lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

“Salah satu tonggak penting lain sesuai arahan Presiden Prabowo adalah lahirnya kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara memberikan landasan legal bagi aktivitas sumur minyak rakyat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta.

Bahlil menegaskan, kebijakan ini merupakan wujud nyata amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Negara membuka ruang bagi rakyat menjadi bagian dari rantai produksi energi nasional. Migas tidak lagi dikerjakan oleh pemilik modal besar semata,” tegasnya.

Kementerian ESDM mencatat hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan lebih dari 45.000 sumur rakyat siap dikelola secara legal dan produktif. Dari jumlah tersebut, potensi tambahan produksi diperkirakan mencapai 10.000 barel per hari, serta menciptakan 225.000 lapangan kerja baru di berbagai daerah.

Menurut Bahlil, kebijakan ini membuktikan bahwa kemandirian energi bisa tumbuh dari partisipasi masyarakat yang terorganisasi.

“Langkah ini memperkuat arah pembangunan energi nasional yang berkeadilan dan inklusif. Sejarah mencatat, tidak ada kemajuan bangsa tanpa kedaulatan atas energi,” ujarnya.

Produksi Migas Mulai Naik

Perbesar

(Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

Implementasi kebijakan ini juga mendorong peningkatan produksi minyak nasional. Data ESDM mencatat, rata-rata produksi minyak bumi (termasuk NGL) periode Januari–September 2025 naik 4,79 persen (YoY) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan 577,08 MBOPD pada periode yang sama tahun sebelumnya. Target produksi ditingkatkan menjadi 610 ribu barel per hari pada 2026.

“Capaian ini akan terus bertambah ketika pemerintah menghidupkan kembali produktivitas lebih dari 4.400 sumur yang selama ini mati suri, mengembalikan mereka sebagai urat nadi ekonomi,” jelas Bahlil.

Selain mengaktifkan kembali sumur lama, pemerintah juga memperluas eksplorasi dan mengadopsi teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dari 16.990 sumur idle, sebanyak 4.495 sumur kini telah kembali berproduksi.

Warga Rasakan Dampak Langsung

Perbesar

(Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

Kebijakan pengelolaan sumur rakyat membawa perubahan nyata bagi warga di berbagai daerah, termasuk di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Warga kini dapat bekerja dengan aman setelah sebelumnya berisiko akibat aktivitas penambangan tanpa izin. Salah satunya dirasakan Anita Bakti, warga Desa Mekar Sari, yang kini bisa menambang minyak dengan tenang setelah mendapat legalitas.

“Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat Keluang. Nggak takut lagi kami molot (nambang). Kalau sudah legal aman kami, Pak,” kata Anita, Kamis (16/10).

Hal senada disampaikan Joko Mulyo, penambang yang sudah bertahun-tahun bekerja di sumur minyak tradisional.

“Sekarang kerja kami jadi tenang, nggak lagi takut atau was-was. Rasanya seperti mendapat perlindungan,” ujarnya penuh syukur.

Kebijakan ini disebut menjadi simbol perubahan besar dalam tata kelola migas nasional bahwa energi kini bukan hanya milik korporasi besar, tetapi juga ruang bagi rakyat untuk berperan aktif dalam menopang kemandirian energi Indonesia.

26/10/2025 09:01
Menteri PKP Dorong Pengembang Rumah Subsidi Melantai di Bursa

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan agar para pengembang rumah subsidi dapat segera menggelar penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO).

Ara menyebut, upaya melantai di bursa itu diusulkan untuk memenuhi kebutuhan modal para pengembang dalam rangka mendukung target 3 juta rumah yang dibidik oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami juga bahas terkait pasar modal, sehingga nanti bagaimana pembiayaan itu tidak harus dari perbankan. Sehingga nanti para pengembang juga punya pilihan [dalam mencari modal].” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jumat (24/10/2025) malam.

Pada saat yang sama, Ara turut mendorong Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) untuk berperan aktif menjadi kontraktor dalam pembangunan rumah bersubsidi dan rumah komersial, sehingga tidak hanya bergantung pada proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN.

Selain mendorong partisipasi Gapensi dalam pembangunan rumah subsidi, Ara juga menyampaikan agar Gapensi memanfaatkan segala jenis bentuk bantuan pembiayaan dari pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan sebagai modal usaha yang disediakan bagi UMKM termasuk kontraktor.

“Rumah subsidi jelas pembangunannya pakai kontraktor, kuota subsidi tahun ini 350 ribu, tahun depan juga 350 ribu. Ini peluang yang besar untuk pengusaha kontraktor. Gapensi perlu berpikir untuk jadi kontraktor program rumah bersubsidi dan komersial, tidak hanya mengandalkan program dari APBN saja,” jelas Ara.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Gapensi, Andi Rukman menyambut baik arahan Menteri PKP untuk Gapensi ikut aktif dalam pembangunan rumah subsidi.

“Bahwa ini peluang yang cukup baik untuk anggota kami di seluruh Indonesia yang memang saat ini semua berebut di proyek pemerintah. Kami lihat ada peluang 350.000 rumah subsidi dan ternyata kontraktor harus berani juga untuk turun jadi pengembang,” ujarnya.

Apabila dorongan tersebut direalisasikan, maka hal tersebut akan menambah euforia penambahan emiten di pasar saham Indonesia.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, pasar saham Indonesia mencatatkan penambahan 17 emiten, dari sebanyak 938 emiten menjadi 955 emiten.

Penambahan jumlah emiten ini terjadi seiring dengan ramainya aktivitas IPO. Di mana, dalam setahun Prabowo menjabat sebagai Presiden RI, tercatat ada sebanyak 28 perusahaan yang menggelar IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, kemudian BEI juga melakukan penghapusan saham atau delisting terhadap sejumlah emiten.

25/10/2025 17:57
Menkop Ungkap Rencana Pembentukan Koperasi Ojol Indonesia, Ini Tujuannya!

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membentuk koperasi ojek online (ojol) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pengemudi ojol.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan status mitra para driver ojol membuatnya tak banyak mendapat tunjangan hingga insentif kerja. Melalui koperasi tersebut nantinya para mitra ojol sangat dimungkinkan untuk dapat membuat platform ojek online sendiri.

“Nah kami berpikir bahwa sebenarnya harusnya ada koperasi ojek online yang pemiliknya adalah pengemudi ojek. Kemudian koperasi itulah yang akan punya super app sendiri,” ujarnya dalam konferensi pers dikutip Sabtu (25/10/2025).

Ferry optimistis gagasan tersebut dapat segera meningkatkan kelayakan kerja para mitra ojek online. Melalui pembentukan koperasi itu, nantinya para driver ojol dapat melakuakan servis motor secara berkala di bengkel milik koperasi. Selain itu, juga ada unit kesehatan yang menjamin kesehatan para mitra ojol.

“Kemudian kalau sakit juga bisa ditangani oleh koperasi itu sendiri. Dan kita bisa berbagi, nah idenya itu sekarang tergantung ke-pending atau tidak,” kagtanya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memasukkan pengemudi ojol masuk dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuturkan pembahasan aturan ojol menjadi UMKM dilakukan guna memperkuat dan melindungi ekosistem pasar digital. Menurutnya, seiring dengan perkembangan zaman, perlu adanya aturan yang dapat melindungi pegiat UMKM di pasar digital, tak terkecuali ojek online.

Terlebih, Kementerian UMKM mencatat pengemudi Grab aktif mencapai 1 juta dari 3,7 juta pengemudi terdaftar, Gojek memiliki 500.000 pengemudi aktif dari 3,1 juta pengemudi terdaftar, Indrive mempunyai 250.000 pengemudi aktif dari total 850.000 pengemudi, hingga Maxim yang memiliki 800.000 pengemudi aktif dari 2 juta yang terdaftar.

“Ojek online dalam ekosistem pasar digital ini kan di situ ada transporter, ada aplikator, dan ada UMKM atau merchant-nya. Ada tiga,” ucapnya.

Namun demikian, usulan tersebut mendapat penolakan oleh Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI). Ketua SPAI Lily Pujiati menilai bahwa rancangan aturan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang mumpuni.

Pasalnya, hubungan kerja pengemudi ojol disebutnya termaktub dalam Undang-undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa hubungan kerja meliputi unsur pekerjaan, upah dan perintah.

“Ketiga unsur ini nyata adanya di dalam aplikasi pengemudi dan semua dikendalikan oleh perusahaan platform. Dalam aplikasi tersebut platform menetapkan unsur pekerjaan berupa pengantaran penumpang, barang dan makanan,” tuturnya.

25/10/2025 15:09
1.117 Penari Ayodya Pala Raih Rekor MURI di Depok – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Sanggar tari Yayasan Ayodya Pala mencatatkan prestasi membanggakan setelah berhasil meraih Rekor Dunia Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) lewat penampilan 1.117 penari dalam pertunjukan tari di Depok Open Space, Balai Kota Depok, Sabtu (25/10/2025).

Ketua Yayasan Ayodya Pala Budi Agustinah Sueko mengatakan, capaian ini berawal dari ide membuat pertunjukan yang berdampak positif bagi dunia seni tari.

“Awalnya kami target seribu penari. Ternyata belum pernah ada satu sanggar yang menampilkan lebih dari seribu penari, sehingga MURI memberikan apresiasi rekor dunia,” ujar Agustinah.

Ayodya Pala yang kini berusia 45 tahun telah memiliki lebih dari 3.000 anggota dan berkomitmen untuk terus mengembangkan seni tari nusantara. Rekor kali ini diikuti oleh 38 sanggar dari total 45 sanggar yang tersebar di berbagai wilayah.

Menurut Agustinah, kegiatan ini juga memberi dampak besar bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di sekitar lokasi acara.

“Kegiatan ini menimbulkan multiplayer effect, okupasi penuh, UMKM bergerak,” ucapnya.

Rekor Pertunjukan Penari Terbanyak dari Satu Sanggar

Wakil Ketua Yayasan Denta Mandra Pradipta Budiastomo menjelaskan bahwa rekor tersebut merupakan kategori pertunjukan penari terbanyak dari satu sanggar. Jumlah 1.117 penari dipilih sesuai ketersediaan lokasi dan menjadi angka optimal yang dapat ditampilkan.

Penari yang tampil berasal dari berbagai usia, mulai 5 hingga 30 tahun, dengan membawakan beragam tarian nusantara yang dikemas dalam konsep Bhineka, mewakili keberagaman etnis di Kota Depok.

“Konsep Bhineka menggambarkan suku-suku yang ada di Indonesia berkumpul di Depok,” kata Denta.

Indonesia khususnya masyarakat Sunda, Jawa Barat, tentu patut berbangga. Salah satu musik tradisional angklung sudah mendunia diakui sebagai warisan budaya. Alunan musik angklung memiliki daya pikat yang membuat orang mendengarnya akan jatuh hati unt…

25/10/2025 14:18
Rumah Aspirasi Golkar Jatim Diresmikan, Ratusan Drivel Ojol Langsung Mengadu

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jatim, H. Ali Mufthi menyambut kedatangan ratusan orang driver ojol dalam acara Peresmian Rumah Aspirasi Partai Golkar Jatim, Sabtu (25/10/2025).

Tampak Ali Mufthi didampingi Wakil Ketua DPRD Jatim yang juga Sekretaris DPD Golkar Jatim Blegur Prijanggono, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardhika dan sejumlah fungsionaris atau pengurus Golkar Jatim

Peresmian Rumah Aspirasi ini merupakan wadah penyerapan dan penyaluran suara rakyat dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.

“Ya, secara simbolik ini adalah manifestasi dari fungsi partai dalam mengartikulasikan suara rakyat. Rumah Aspirasi merupakan bagian dari fungsi-fungsi kepartaian,” tegas Ali Mufthi kepada wartawan usai peresmian.

Ali menjelaskan, bahwa Rumah Aspirasi sudah berfungsi sebelum peresmian karena telah menjadi tempat pelaksanaan berbagai agenda politik dan sosial partai. Menurutnya, Golkar sebagai partai memiliki peran menjaga nilai-nilai Pancasila serta keterbukaan terhadap seluruh lapisan masyarakat.

“Golkar adalah partai yang terbuka dan menjaga Pancasila. Nantinya, pengelolaan Rumah Aspirasi secara teknis akan diatur oleh Ketua Fraksi,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 300 pengemudi ojek online turut hadir memeriahkan peresmian. Ali menyebut, banyak persoalan yang dihadapi para pengemudi seperti keselamatan kerja, tarif, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Golkar siap membantu melalui pelatihan dan dukungan pemberdayaan agar para ibu-ibu ojek online bisa berdaya di sektor UMKM dan industri rumah tangga,” tuturnya.

Ali menambahkan, inisiatif pendirian Rumah Aspirasi juga akan diterapkan di tingkat DPD II kabupaten/kota agar lebih dekat dengan masyarakat.

“Kami sudah instruksikan seluruh DPD kabupaten/kota membuka Rumah Aspirasi dan menatanya dengan baik. Fraksi-fraksi akan ikut menjaga agar tempat ini menarik di mata publik,” tukasnya.

Menurut dia, Rumah Aspirasi Golkar Jatim merupakan kali pertama di Indonesia, sebagai hasil inisiatif Sekjen Partai Golkar, M Sarmuji.

“Inisiatif ini kami percepat sebagai respons terhadap dinamika kehidupan rakyat, termasuk persoalan ojek online dan pelaku UMKM,” jelasnya.

Ia memastikan setiap aspirasi yang diterima akan dikawal secara serius.

“Insya Allah kami kawal, karena ini urusan rakyat. Memperjuangkan aspirasi rakyat adalah kewajiban sesuai sumpah jabatan wakil rakyat anggota DPR maupun DPRD,” pungkasnya. [tok/beq]

25/10/2025 13:52
Hadapi Ekonomi Lesu, PDIP Genjot Desa Wisata dan Sektor Maritim: Kita Tenangkan Hati Rakyat – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa kegiatan diskusi, pameran UMKM, dan kunjungan ke desa wisata bukan sekadar seremoni, tetapi wujud nyata konsolidasi ideologi, politik, dan ekonomi kerakyatan.

“Dari Cirebon, kita meneguhkan tekad bahwa PDI Perjuangan akan terus berjuang bersama rakyat, memperkuat basis di desa wisata dan masyarakat pesisir, serta memenangkan hati rakyat melalui kerja nyata dan gotong royong,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto usai membuka diskusi di Kantor DPC PDIP Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (25/10/2025).

Menurut Hasto, kegiatan ini membuktikan partai hadir dan bekerja bersama rakyat.

“Partai ini mengakar kuat di desa-desa dan masyarakat pesisir,” tegasnya.

Isu yang diangkat PDIP di Cirebon bukan tanpa alasan. Sektor pariwisata dan kelautan menjadi dua pilar penting dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data BPS 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional mencapai 5,2 persen, dengan lebih dari 2.000 desa wisata aktif di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hampir separuhnya berada di wilayah pesisir dan perdesaan.

Sementara itu, menurut Prof Rokhmin Dahuri, putra nelayan yang dipilih Megawati Soekarnoputri menjadi Menteri Kelautan dalam usia 38 tahun, potensi ekonomi maritim Indonesia diperkirakan mencapai USD 1,3 triliun per tahun, namun baru sekitar 25 persen yang termanfaatkan. Di wilayah seperti Cirebon dan Pantura Jawa Barat, ribuan nelayan menggantungkan hidup pada laut yang kini menghadapi tantangan modernisasi alat tangkap, fluktuasi harga ikan, dan keterbatasan akses pasar.

Dalam konteks itu, PDIP melihat perlunya sinergi antara desa wisata dan ekonomi pesisir sebagai basis baru pertumbuhan ekonomi rakyat, yang sejalan dengan ajaran Bung Karno tentang nation of maritime and agrarian character, bangsa yang kuat karena menguasai laut dan tanahnya sendiri.

Kegiatan di Cirebon tersebut digelar bersama oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani dan Ketua DPP PDIP Bidang Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri. Tujuannya, untuk mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang masyarakat desa wisata serta nelayan pesisir.

“FGD ini menjadi peta isu prioritas masyarakat desa wisata dan pesisir yang dapat diterjemahkan menjadi program kerja partai di daerah,” ujar Rokhmin.

25/10/2025 13:43
Bank Mandiri Gaungkan Semangat Berkelanjutan Lewat Aksi Looping for Life di Livin’ Fest 2025 – Page 3

Liputan6.com, Tangerang Bank Mandiri terus berkomitmen menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi aksi keberlanjutan dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Wujud nyata komitmen itu hadir lewat pelaksanaan program Looping for Life pada gelaran Livin’ Fest 2025 di di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang.

Corporate Secretary Bank Mandiri M. Ashidiq Iswara menjelaskan bahwa Livin’ Fest 2025 sukses menjadi perayaan besar ekonomi kreatif nasional, mencatat lebih dari 111.000 pengunjung dengan partisipasi 550 tenant nasional. Sebagian besar di antaranya merupakan UMKM kreatif dari sektor kuliner, fesyen, kriya, kecantikan, dan olahraga yang menampilkan potensi ekonomi lokal dengan sentuhan inovasi dan daya saing global.

“Melalui Livin’ Fest, kami ingin menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk berkembang sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Program Looping for Life menjadi salah satu wujud nyata komitmen kami dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab terhadap lingkungan,” ujar Ossy sapaan akrab Ashidiq.

Program Looping for Life merupakan inisiatif edukasi publik yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon. Melalui aktivasi berkelanjutan ini, Bank Mandiri mengolah limbah tekstil menjadi produk baru bernilai ekonomi tinggi (upcycled textile) sebagai bentuk aksi nyata terhadap perubahan iklim.

Pada Livin’ Fest 2025, Bank Mandiri menghadirkan kolaborasi inspiratif bersama Othman, brand UMKM lokal yang bergerak di bidang sustainable fashion. Melalui kerja sama ini, lahirlah koleksi outer eksklusif hasil upcycling dari pakaian bekas yang didonasikan oleh karyawan Bank Mandiri (Mandirian).

“Kolaborasi ini memadukan nilai keberlanjutan, pemberdayaan UMKM, dan gaya hidup ramah lingkungan. Dengan semangat Looping for Life, kami berupaya menciptakan siklus kebaikan yang tidak hanya mengurangi limbah tekstil, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekonomi kerakyatan,” lanjut Ossy.

25/10/2025 10:47
Wamen UMKM Dukung UMKM yang Fokus dalam Industri Berkelanjutan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza tegaskan akan selalu mendukung pengusaha UMKM yang memprioritaskan usahanya dalam pengembangan ekosistem industri berkelanjutan agar mereka bisa bertransformasi dan naik kelas.

Wamen Helvi saat meninjau program Help Me Grow di Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Jumat (24/10), mengatakan Program Help Me Grow hadir sebagai salah satu wujud nyata transformasi usaha kecil, khususnya di sektor produksi berbasis agro dan industri berkelanjutan.

Acara yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Usaha Kecil melalui Asisten Deputi Produksi dan Digitalisasi Usaha Kecil ini, lanjut Wamen Helvi, bertujuan mendukung UMKM untuk beralih dari proses produksi manual menuju sistem berbasis mesin dan teknologi tepat guna.

“Berdasarkan data SIDT Kementerian UMKM, sekitar 94% UMKM masih berproduksi secara manual atau semi-manual, sehingga efisiensi dan produktivitasnya masih rendah,” ujarnya.

Menurutnya, Program Help Me Grow sekaligus menjawab tantangan tersebut melalui dukungan peralatan produksi, pelatihan keterampilan teknis, serta kemitraan pasar yang berkelanjutan.

“Program ini tidak hanya memberdayakan masyarakat desa, tetapi juga menciptakan ekonomi sirkular yang sejalan dengan arah kebijakan UMKM Hijau,” ungkapnya saat berdiskusi dengan warga Desa Beluk.

Model kolaboratif seperti Help Me Grow membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya dengan modal, tetapi juga membutuhkan pendampingan, penerapan teknologi, dan jejaring pasar yang kuat.

“Kita berharap semakin banyak desa di Indonesia yang mampu menumbuhkan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari bawah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mengatakan sektor UMKM di Kabupaten Pemalang merupakan tulang punggung perekonomian sekaligus sumber utama lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Pemkab Pemalang terus berupaya memberikan dukungan melalui berbagai program, salah satunya bantuan kepada pengusaha UMKM dengan bunga 0%. Kami ingin memotivasi UMKM bahwa pemerintah hadir dan mendukung kegiatan bisnis mereka,” kata Anom.

25/10/2025 09:58
APPSI DKI minta larangan jual rokok dihapus dari Raperda KTR

Jakarta (ANTARA) – Dewan Pertimbangan Wilayah (DPW) Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) DKI Jakarta meminta agar pasal larangan penjualan rokok dihapus dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pasal larangan penjualan rokok dalam Raperda KTR itu, di antaranya mengenai penerapan zona pelarangan penjualan rokok radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, pelarangan pemajangan, perluasan KTR hingga pasar tradisional, pasar rakyat serta kewajiban memiliki izin berusaha khusus bagi penjualan rokok.

“Semua pelarangan dalam Raperda KTR itu sangat menyusahkan pedagang kecil, pengecer, asongan, dan lainnya. Kami sebagai wadah pedagang pasar tradisional dan UMKM, minta betul-betul agar pasal tersebut dibatalkan.” Kata ketua DPW APPSI Ngadiran di Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan pihaknya kecewa karena fokus dan perhatian wakil rakyat yang seharusnya melindungi dan memberdayakan pedagang pasar justru membebani dengan aturan pelarangan tersebut.

APPSI pun berharap legislatif serta ekseskutif dapat membuat peraturan yang adil dan mengakomodir pedagang kecil.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk meninjau ulang pasal-pasal dalam aturan tersebut dan menampung berbagai aspirasi masyarakat.

Anggota Pansus Raperda KTR DPRD DKI Jakarta Sardy Wahab mengungkapkan sebagian dari aspirasi kelompok masyarakat terdampak terkait polemik pasal-pasal dalam Raperda KTR itu sudah diterima oleh legislatif.

Dia mendukung agar aturan yang terkait pelarangan penjualan harus dilonggarkan mengingat ramainya penolakan yang telah disampaikan oleh pedagang kecil.

“Kita harus lihat dan tanggap atas situasi dan kondisi di masyarakat. Fenomena yang ada di lapangan harus kita kaji lebih jauh, kita harus berpikir dampaknya ke masyarakat, ke pedagang,” tegas Sardy.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

24/10/2025 20:13