Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Konsumsi Pangan Bergizi dalam MBG dan Efeknya Terhadap Produksi Sayur-Buah Petani Lokal

    Konsumsi Pangan Bergizi dalam MBG dan Efeknya Terhadap Produksi Sayur-Buah Petani Lokal

    YOGYAKARTA – Program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto sedianya ditujukan untuk mengatasi masalah gizi pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Akan tetapi, dalam praktiknya, konsumsi pangan dalam MBG ternyata turut memberikan dampak pada produksi sayur-buah petani lokal.

    Lewat artikel ini, kita akan menelusuri bagaimana konsumsi pangan bergizi dalam MBG memberikan dampak pada produksi sayur-buah petani lokal. Yuk simak ulasannya!

    Konsumsi Pangan Bergizi dalam MBG dan Efeknya pada Produksi Sayur-Buah Petani Lokal

    Peningkatan Permintaan

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menciptakan peluang pasar yang stabil dan berkelanjutan bagi produk pertanian lokal, terutama sayur dan buah segar. Dengan kebutuhan bahan pangan bergizi yang tinggi untuk memenuhi menu harian siswa, permintaan terhadap produk lokal meningkat signifikan. Kondisi ini membuka ruang bagi petani kecil untuk menyalurkan hasil panennya secara rutin, bahkan untuk produk yang sebelumnya sulit terjual atau tidak memenuhi standar pasar modern.

    Selain itu, program MBG juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang lebih dekat antara sekolah, koperasi, dan petani, sehingga memperpendek jalur distribusi dan mengurangi potensi kerugian akibat produk yang tidak terserap.

    Peningkatan hasil produksi

    Konsumsi pangan bergizi dalam MBG secara perlahan juga membuka peluang ekonomi bagi para petani sayur dan buah lokal. Sejak program ini bergulir, permintaan akan buah dan sayur segar meningkat secara signifikan. Hal ini tentu menjadi peluang bagi petani lokal untuk berkontribusi dalam penyediaan bahan baku pangan bergizi.

    Stabilitas Harga

    Kehadiran MBG memberi kepastian pasar yang berdampak langsung terhadap stabilitas harga komoditas pertanian. Petani kini memiliki pembeli tetap dengan jadwal pembelian yang terencana, sehingga mereka tidak perlu bergantung pada fluktuasi harga pasar musiman.

    Dengan pola pembelian yang konsisten, petani bisa memperkirakan pendapatan secara lebih pasti dan mengatur pola tanam sesuai kebutuhan program. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani serta mendorong investasi kecil di sektor pertanian seperti perbaikan irigasi, benih unggul, dan pupuk organik.

    Pemberdayaan UMKM

    Program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal secara menyeluruh. Pemerintah daerah biasanya menggandeng UMKM pangan lokal sebagai penyedia bahan baku, pengolah hasil pertanian, hingga penyedia jasa distribusi.

    Keterlibatan petani lokal sebagai pemasok langsung menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah: uang berputar di tingkat lokal, peluang kerja meningkat, dan ekosistem pangan bergizi menjadi lebih mandiri. Dengan demikian, MBG berperan penting dalam memperkuat kemandirian pangan daerah berbasis hasil pertanian setempat.

    Kesimpulan

    Konsumsi pangan bergizi dalam program MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi produksi pertanian lokal. Dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan, dukungan teknis bagi petani, dan keterlibatan aktif UMKM daerah, program ini berpotensi menciptakan sistem pangan lokal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

    Demikian ulasan tentang konsumsi pangan bergizi dalam MBG dan efeknya terhadap produksi sayur-buah petani lokal. Dapatkan update berita pilihan lainnya hanya di VOI.ID.

  • BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun hingga September 2025, Sektor Produksi jadi Andalan  – Page 3

    BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun hingga September 2025, Sektor Produksi jadi Andalan  – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat kinerja positif dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025. Hingga akhir September, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp130,2 triliunkepada 2,84 juta debitur, atau 74,40 persen dari total alokasi KUR BRI tahun ini sebesar Rp175 triliun.

    Data BRI menunjukkan, porsi terbesar KUR mengalir ke sektor produksi yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa produktif lainnya dengan kontribusi mencapai 64,31 persen.

    Dari sektor tersebut, pertanian menjadi penopang utama, menyerap Rp58,37 triliun atau 44,83 persen dari total pembiayaan KUR. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa keberhasilan penyaluran ini menjadi bukti nyata peran KUR sebagai penggerak sektor riil dan peningkat kesejahteraan masyarakat.

    “Kami percaya bahwa KUR bukan sekedar instrumen pembiayaan, tetapi katalis yang mampu menggerakan ekonomi rakyat. Dengan penyaluran KUR, BRI berupaya mendorong UMKM naik kelas sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar. Langkah ini merupakan peran BRI dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan UMKM menjadi penopang utamanya,” ungkap Hery Gunardi.

    Peningkatan akses pembiayaan juga terlihat dari jangkauan rumah tangga penerima KUR. Hingga akhir September 2025, 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia telah memanfaatkan fasilitas KUR BRI, naik dari 14 rumah tangga pada 2022 dan 15 rumah tangga pada 2023.

    Sejak pertama kali disalurkan pada 2015, BRI telah menyalurkan KUR secara kumulatif sebesar Rp1.387 triliunkepada 45,5 juta penerima.

    “Capaian ini menjadi bukti nyata peran BRI dalam mendorong pembiayaan produktif secara konsisten. Ke depan, BRI akan terus berkomitmen menjadi mitra utama bagi UMKM Indonesia untuk tumbuh berkelanjutan,” tutup Hery.

    Dengan dominasi di sektor produksi, kinerja KUR BRI tidak hanya memperkuat daya saing pelaku UMKM, tetapi juga berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

  • Surat Edaran Air Mineral Lokal Pemkot Probolinggo Tuai Sorotan DPRD

    Surat Edaran Air Mineral Lokal Pemkot Probolinggo Tuai Sorotan DPRD

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo resmi menerbitkan surat edaran baru yang mengatur penggunaan air mineral di lingkungan instansi pemerintahan. Melalui aturan ini, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diimbau untuk menggunakan produk air mineral lokal dalam kebutuhan konsumsi sehari-hari.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.2.2.8/4092/425.002/2025 yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, R. Suwigtyo, atas nama Wali Kota Probolinggo. Surat itu ditujukan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemkot, mulai dari kepala dinas, camat, lurah hingga pimpinan rumah sakit daerah.

    Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa penggunaan air mineral lokal dimaksudkan untuk menjaga higienitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkot ingin memastikan bahwa kebutuhan air minum di lingkungan kerja tetap aman, sehat, dan pada saat yang sama memberi manfaat bagi pelaku usaha lokal.

    “Kami mengimbau seluruh OPD menggunakan produk air mineral lokal untuk kebutuhan konsumsi di kantor masing-masing,” tulis R. Suwigtyo dalam surat edaran tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi daerah.

    Surat edaran itu berlaku bagi seluruh instansi pemerintahan di Kota Probolinggo, termasuk RSUD dr. Moh. Saleh, RSUD Ar Rozy, serta seluruh kantor kelurahan dan kecamatan. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi contoh penerapan kebijakan konsumsi produk lokal di sektor publik, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

    Namun, kebijakan yang terlihat sederhana tersebut justru memicu perdebatan di kalangan legislatif. Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo menilai isi surat edaran masih menimbulkan tafsir ganda dan berpotensi memunculkan kesan keberpihakan terhadap produk tertentu. Anggota DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyebut kebijakan tersebut perlu dikritisi karena terlalu sempit dalam ruang lingkupnya.

    “Kenapa hanya air mineral yang diatur? Kenapa bukan belanja makan-minum dinas dari UMKM lokal yang seharusnya difasilitasi?” ujarnya.

    Menurut Sibro, surat edaran itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat karena bisa dianggap sebagai bentuk promosi satu merek air kemasan tertentu. Padahal, di wilayah Probolinggo terdapat beberapa produsen air mineral lokal yang juga layak mendapatkan dukungan pemerintah.

    “Kalau pemerintah ingin mendukung ekonomi lokal, seharusnya semua produsen diberi kesempatan yang sama. Jangan sampai kesannya hanya menguntungkan satu pihak tertentu,” tegas Sibro Malisi.

    Ia juga menyoroti redaksi surat edaran yang hanya menyebut istilah “produk lokal” tanpa secara eksplisit mencantumkan frasa “Kota Probolinggo”. Menurutnya, redaksi tersebut terlalu umum dan bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengklaim produk luar daerah sebagai produk lokal.

    “Kebijakan publik tidak boleh membuka peluang monopoli. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Menkum Bawa Usulan Global Tata Kelola Royalti Digital ke Pertemuan China–ASEAN IP ke-16

    Menkum Bawa Usulan Global Tata Kelola Royalti Digital ke Pertemuan China–ASEAN IP ke-16

    Xi’an (beritajatim.com) – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mewakili Pemerintah Indonesia dalam Pertemuan ke-16 China–ASEAN Heads of Intellectual Property Offices yang digelar di Xi’an, Tiongkok, pada Minggu (26/10/2025). Dalam forum tersebut, Supratman membawa usulan penting Indonesia terkait tata kelola royalti hak cipta di era digital yang akan diajukan ke tingkat global.

    Pada kesempatan itu, Supratman meminta dukungan Pemerintah Tiongkok terhadap inisiatif Indonesia bertajuk The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in the Digital Environment. Usulan ini akan secara resmi disampaikan dalam sidang Komite Tetap WIPO tentang Hak Cipta dan Hak Terkait (SCCR) di Jenewa, Desember mendatang.

    “Kami sangat menghargai dan mengapresiasi dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok sebagai anggota WIPO dalam memajukan upaya kolektif ini. Usulan ini penting untuk memastikan tata kelola royalti hak cipta yang adil, transparan, dan berkelanjutan di lingkungan digital,” tegas Menteri Supratman.

    Ia juga menekankan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto menempatkan penguatan kekayaan intelektual sebagai pilar utama pembangunan nasional. Melalui visi ASTA CITA, pemerintah berkomitmen memperkuat ekonomi kreatif, inovasi, serta industri berbasis kekayaan intelektual.

    Menurutnya, Indonesia tengah memodernisasi kerangka hukum melalui revisi Undang-Undang Desain Industri dan Hak Cipta, serta mendorong kebijakan pemanfaatan sertifikat kekayaan intelektual sebagai agunan pinjaman perbankan guna mendukung UMKM dan wirausaha lokal.

    “Kami memandang KI bukan sekadar isu teknis, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memberdayakan masyarakat, memperkuat daya saing usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” ujar Supratman.

    Komisioner China National Intellectual Property Administration (CNIPA), Shen Changyu, menyampaikan bahwa Tiongkok saat ini tengah menyusun pedoman teknis kelima yang diperbarui setiap 15 tahun. Ia menegaskan dukungan terhadap langkah Indonesia di forum internasional. “Terkait proposal inisiasi Indonesia, China tentu saja mendukung dalam sidang ICCR dan akan kami pelajari,” ungkap Shen.

    Pertemuan ke-16 China–ASEAN IP ini menjadi wadah penting bagi dialog kebijakan serta pertukaran pengalaman antara negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok. Forum ini juga akan merumuskan Rencana Aksi 10 Tahun Baru yang mencakup kolaborasi di bidang pelatihan, pelindungan budaya tradisional, serta pengembangan inovasi teknologi kawasan.

    Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pada Senin (27/10/2025), Menteri Supratman menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Hukum Republik Indonesia dan CNIPA. Perjanjian ini menggantikan kerja sama sebelumnya yang telah berakhir pada 18 Juni 2024, sekaligus menjadi tonggak baru hubungan bilateral Indonesia–Tiongkok di bidang kekayaan intelektual.

    “MoU ini merupakan bukti nyata dari komitmen bersama kita untuk memperkuat kolaborasi di bidang kekayaan intelektual. Kerja sama ini tidak hanya akan mempererat hubungan antar-lembaga, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan ekonomi kedua negara,” ujar Menteri Supratman dalam sambutannya.

    MoU tersebut mencakup penguatan sistem kekayaan intelektual di kedua negara, meliputi paten, desain industri, merek, dan indikasi geografis. Kolaborasi juga diarahkan pada pertukaran pandangan strategis, peningkatan praktik pemeriksaan KI, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, isu pelindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional turut menjadi fokus, sejalan dengan agenda kerja sama ASEAN–Tiongkok di bidang pelestarian ekspresi budaya tradisional.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, turut menandatangani Nota Kesepahaman tentang Patent Prosecution Highway (PPH) antara DJKI dan CNIPA. Kerja sama ini ditujukan mempercepat proses pemeriksaan paten melalui pertukaran hasil pemeriksaan dan pengakuan timbal balik atas keputusan substantif dari kedua negara. [beq]

  • Catat! Ekonom Ungkap 5 Capaian Prabowo di Tahun Pertama

    Catat! Ekonom Ungkap 5 Capaian Prabowo di Tahun Pertama

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih memiliki tiga PR besar dalam perekonomian, meskipun mampu menyelesaikan setidaknya lima tantangan selama setahun masa kepemimpinannya sejak 20 Oktober 2025.

    Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan, lima tantangan perekonomian yang berhasil diselesaikan Prabowo dalam satu tahun masa kepemimpinannya ini pertama terkait dengan mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5%.

    Sebagaimana diketahui, pada kuartal II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) berhasil tumbuh di level 5,12% secara tahunan atau year on year (yoy), dari sebelumnya pada kuartal I-2025 mengalami kemerosotan ke level 4,87%.

    “Tentu saja pertumbuhan ekonomi 5% ini dicapai tidak dengan mudah di tengah tadi yang Pak Presiden sampaikan, konflik geopolitik dan juga instability dalam global financial situation saat ini,” kata Andry dalam Squawk Box CNBC Indonesia, dikutip Senin (27/10/2025).

    Tantangan kedua, yang berhasil dilalui oleh Pemerintahan Prabowo, menurut Andry ialah menjaga tekanan inflasi di level target Bank Indonesia (BI) kisaran 2,5% plus minus 1%. Per September 2025, tekanan inflasi tercatat di level 2,65% yoy.

    “Tingkat inflasi yang ada saat ini memberikan dua hal. Yang pertama adalah tetap menjaga living cost, biaya hidup masyarakat di Indonesia, terutama kalau kita lihat yang perlu dijaga juga inflasi tingkat pangan,” ucap Andry.

    “Yang kedua juga tetap memberikan insentif bagi dunia usaha, karena kalau inflasinya terlalu rendah juga, misalnya ke arah misalnya di bawah 1%, tentu saja buat dunia usaha tidak ada insentif kemudian untuk memproduksi,” tegasnya.

    Masalah ketiga, kata Andry terkait dengan stabilitas pasar keuangan yang cenderung terjaga dari gejolak ketidakpastian dan tekanan ekonomi global selama era pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Stabilitas itu terjadi di nilai tukar rupiah, pasar modal, dan pasar surat berharga negara (SBN).

    “Dan volatilitas kalau lihat di tiga indikator situasi di global, yakni currency, global equity dan juga bond market, itu jauh lebih volatile di Trump 2.0 ini. Jadi stabilitas di sektor keuangan ini tentu saja kinerja yang hebat dari para otoritas, otoritas fiskal, otoritas moneter dan juga perbankan,” paparnya.

    Keempat, Andry melanjutkan, tantangan yang berhasil diatasi pemerintahan Prabowo Subianto terkait dengan upaya memperbaiki ketimpangan masyarakat. Pada Maret 2025, BPS mencatat ketimpangan yang tercermin dari gini ratio menjadi yang terendah dalam periode 2019-2025, yakni di level 0,375.

    Terakhir, capaian kelima terbesar masa pemerintahan Prabowo Subianto kata Andry ialah keberhasilan menyelesaikan kesepakatan perdagangan dengan sejumlah kelompok ekonomi besar, seperti Eropa maupun Afrika, di tengah tekanan narasi proteksionisme yang di bawah pemerintah AS melalui kebijakan tarif resiprokal Donald Trump.

    Dengan Eropa, misalnya, pemerintah berhasil mencapai kesepakatan substansial Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) pada September lalu. Padahal, perundingan itu sudah dilakukan hampir satu dekade yang lalu.

    “Ini sudah membuka suatu jalan untuk kemudian bagi kita mendiversifikasi tujuan ekspor dan juga kemudian bisa meningkatkan ekspor kita ke depan.
    Di tengah tadi tantangan tarif Trump, bahkan juga kemudian kita juga mendekati negara-negara di benua Afrika yang sebenarnya kita punya ruang untuk meningkatkan produk-produk dari UMKM kita untuk didorong untuk diekspor ke sana,” tutur Andry.

    PR yang Belum Selesai

    Andry mengingatkan, setelah berhasil menyelesaikan lima tantangan itu, Prabowo masih memiliki tiga PR yang harus dikerjakan untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia supaya bisa tumbuh ke level 8% sesuai target selama lima tahun masa pemerintahannya.

    PR pertama kata Andry adalah memperbaiki struktur produksi PDB agar lebih berkelanjutan. Caranya dengan fokus perbaikan pada sektor-sektor industri yang selama ini berkontribusi besar terhadap PDB namun belum mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat.

    Sektor itu di antaranya ialah pertanian, perkebunan, dan perikanan memiliki kontribusi hingga 14% terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Lalu, makanan dan minuman, yang kontribusinya ke PDB kisaran 19%, serta perdagangan besar dan eceran mencapai 13%. Meski kontribusi besar, tiga sektor itu pertumbuhannya selalu di bawah 5%. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan bahkan tumbuhnya hanya 2,2%.

    “Jadi kisaran 2,2% misalnya, kalau kita bisa dua kali lipatkan pertumbuhannya, ini tentu saja akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara struktural lebih baik lagi ke depannya dan juga dalam hal penyerapan tenaga kerja,” paparnya.

    Kedua, PR yang mesti diselesaikan Prabowo kata Andry terkait dengan perbaikan industri manufaktur yang dalam satu dekade terakhir mengalami periode deindustrialisasi dini, yakni kontribusinya kian menyusut terhadap PDB.

    Untuk mengatasi masalah itu, Andry menganggap, tidak ada opsi lain selain mendorong percepatan investasi yang berkualitas dengan menggerakkan penciptaan iklim investasi yang kondusif di tingkat pusat maupun daerah.

    “Jadi semua kepala daerah dan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat itu juga kemudian bisa saling bersaing untuk mengundang foreign investors, direct investors, karena kita membutuhkan direct investment yang luar biasa besar. Karena kita negara yang masih menghadapi tantangan saving investment gap yang cukup besar,” tegas Andry.

    Terakhir, masalah yang harus segera diselesaikan Presiden, kata Andry ialah kembali memperbaiki kondisi kelas menengah yang terus tertekan hingga 2024.

    Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kelas menengah yang menyusut di Indonesia dari posisi 2019 sebanyak 57,33 juta orang menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024 menyisakan tekanan daya beli pada tahun ini, yang tercermin dari lambatnya laju konsumsi rumah tangga.

    Laju konsumsi kini tak lagi mampu tumbuh di atas 5%. Pada Kuartal II-2025 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97% yoy dengan kontribusi 54,25% ke PDB. Tak mengalami perubahan signifikan dari posisi kuartal I-2025 yang sebesar 4,95%, dan kuartal II-2024 sebesar 4,93%.

    “Kalau kita bisa kemudian mengembalikan dengan penciptaan lapangan kerja dan juga kemudian bisa dengan insentif buat kelas menengah, saya rasa ini juga akan mengembalikan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dan investasi ke pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih baik lagi ke depannya,” kata Andry.

    Andry menjelaskan, pemerintah saat ini memang sangat berkepentingan untuk mempercepat pertumbuhan karena dalam satu dekade terakhir telah ketinggalan dibanding negara-negara tetangga dalam mencapai angka pertumbuhan di atas 5%. Akibatnya, banyak investor yang lebih memilih menanamkan modalnya atau foreign direct investment ke negara-negara seperti Vietnam.

    “Karena secara relatif negara-negara tetangga kita sudah mampu kemudian tumbuh lebih agresif lagi dan ini yang menjadi salah satu alasan dasar kenapa investasi asing langsung banyak masuk ke Vietnam misalnya, ke negara-negara yang lain. Karena mereka membaca narasi pertumbuhan yang relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” tutur Andry.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dorong Sektor Produktif, BRI Tegaskan Peran KUR Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat  – Page 3

    Dorong Sektor Produktif, BRI Tegaskan Peran KUR Sebagai Penggerak Ekonomi Rakyat  – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam memperkuat sektor produktif terus menunjukkan hasil positif. Hingga akhir September 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI mencapai Rp130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur, setara dengan 74,40 persen dari total alokasi KUR tahun ini sebesar Rp175 triliun.

    Menariknya, penyaluran tersebut masih didominasi oleh sektor produksi yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya dengan porsi 64,31 persen dari total KUR yang telah tersalurkan.

    Dari angka tersebut, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dengan pembiayaan mencapai Rp58,37 triliun atau 44,83 persen dari keseluruhan KUR BRI. Capaian ini menunjukkan peran BRI yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa program KUR bukan hanya sebatas fasilitas pembiayaan, tetapi juga menjadi motor penggerak sektor riil dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

    “Kami percaya bahwa KUR bukan sekedar instrumen pembiayaan, tetapi katalis yang mampu menggerakan ekonomi rakyat. Dengan penyaluran KUR, BRI berupaya mendorong UMKM naik kelas sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar. Langkah ini merupakan peran BRI dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan UMKM menjadi penopang utamanya,” ujar Hery Gunardi.

    Sejak digulirkan secara nasional, akses pembiayaan BRI terhadap rumah tangga terus meningkat setiap tahun. Hingga September 2025, 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia telah mengakses fasilitas KUR BRI meningkat dari 14 rumah tangga pada 2022 dan 15 rumah tangga pada 2023.

    Secara kumulatif, sejak 2015 hingga September 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp1.387 triliun kepada 45,5 juta penerima.

    “Capaian ini menjadi bukti nyata peran BRI dalam mendorong pembiayaan produktif secara konsisten. Ke depan, BRI akan terus berkomitmen menjadi mitra utama bagi UMKM Indonesia untuk tumbuh berkelanjutan,” pungkas Hery.

    Dengan langkah tersebut, BRI tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memastikan KUR menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berkelanjutan.

  • Jurus Pertamina Bikin UMKM Binaannya Naik Kelas

    Jurus Pertamina Bikin UMKM Binaannya Naik Kelas

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan kemandirian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia memberi manfaat besar. Hal ini dijalankan melalui program UMKM Academy.

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyampaikan program ini dibentuk manajemen UMKM yang lebih profesional, meningkatkan kualitas produk, hingga pendampingan pemasaran. Harapannya tak hanya meningkatkan omzet, tetapi UMKM yang berhasil juga berdampak untuk penyerapan tenaga kerja, hingga peningkatan pendapatan masyarakat di sekitarnya.

    “Melalui beragam program pendampingan UMKM, Pertamina berharap dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Fadjar dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).

    Inge Arina, pemilik Java Criollo, salah satu UMKM mitra binaan Pertamina yang bergerak dalam bisnis produk cokelat mengungkapkan bahwa dukungan berupa pelatihan dan pendampingan usaha yang diberikan Pertamina menjadikan produk-produknya semakin dikenal luas.

    Hal itu menciptakan dampak berganda (multiplier effect), tak hanya bagi dirinya pribadi, tapi juga bagi para petani yang terlibat di dalamnya.

    “Harapannya kita bisa membantu lebih banyak lagi orang-orang di desa, sekitar operasional Java Criollo. Jadi petaninya lebih makmur, kelompok wanita tani juga ikut disertakan, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang bisa kita bantu,” jelas Inge.

    Hal senada dikatakan pemilik usaha Sambal Ning Niniek, Sri Wahyuni. Ia mengaku sangat bersyukur bisa menjadi UMKM mitra binaan Pertamina.

    “Pertamina supportnya luar biasa kepada kami UMKM mulai dari nol sampai saat ini produk kami bisa dipasarkan lebih luas lagi,” kata Sri.

    Dirinya pun berharap dukungan yang diberikan Pertamina berjalan berkesinambungan, agar cakupan pemasaran produknya bisa lebih luas lagi. “Dengan pemasaran lebih luas lagi, kami bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan membawa manfaat bagi warga sekitar,” harap Sri Wahyuni.

    (kil/kil)

  • RI Dorong Integrasi Ekonomi Kawasan ASEAN

    RI Dorong Integrasi Ekonomi Kawasan ASEAN

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat arah baru integrasi ekonomi kawasan ASEAN. Hal itu disampaikannya dalam Pertemuan ke-26 Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (The 26th AEC Council Meeting) di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (24/10/2025).

    “Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memperkuat kerja sama ekonomi kawasan yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/10/2025).

    Airlangga mengatakan dalam AECC ke-26 ini menjadi momentum penting bagi ASEAN untuk menuntaskan pelaksanaan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC Blueprint) 2025, yang diproyeksikan dapat mencapai 87% pada akhir 2025.

    Selain itu juga untuk menyiapkan langkah strategis menuju Rencana Strategis AEC 2026-2030 sebagai panduan utama arah kerja sama ekonomi di kawasan ASEAN pasca-2025.

    Pada pengantar awal pertemuan, Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Economic Community – ASEAN Secretariat Satvinder Singh memaparkan mengenai Economic Performance and Outlook di Kawasan ASEAN, yang menggambarkan bahwa perdagangan barang di 2024 mencapai US$ 3,8 triliun atau naik 8,9% jauh lebih tinggi daripada kenaikan global yang sebesar 2,1%.

    Sedangkan untuk Foreign Direct Investment (FDI) di ASEAN pada 2024 tercatat sebesar US$ 226 miliar atau naik sebesar 8,5%, lebih tinggi dari kenaikan global FDI yang sebesar 4,0%. Sementara untuk sektor pariwisata, terjadi kenaikan kunjungan wisata di 2024 menjadi 127,1 juta pengunjung.

    Dalam pembahasan Rencana Strategis AEC 2026-2030, Airlangga mengatakan Indonesia mendukung pengesahan Consolidated List of Activities dan Key Outcome Indicators (KOIs) yang akan menjadi panduan implementasi kerja sama ekonomi ASEAN lima tahun mendatang.

    Menurutnya, dokumen strategis ini diharapkan mampu menjawab dinamika global dan memperkuat daya saing kawasan menuju ASEAN 2045 “Our Shared Future”.

    “Indonesia juga mendorong digitalisasi sistem Monitoring and Evaluation untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan transparansi hasil kerja,” katanya.

    Selain itu, Indonesia menyoroti pentingnya transformasi digital sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan ASEAN. Indonesia menyambut baik kemajuan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang telah mencapai kesimpulan substansial, serta capaian pelaksanaan Bandar Seri Begawan Roadmap (BSBR) dengan tingkat penyelesaian 92%, termasuk pada konektivitas pembayaran lintas batas, sistem ASEAN Single Window, dan peningkatan kapasitas UMKM Digital.

    “Transformasi digital harus menjadi sarana untuk memperluas peluang ekonomi, memperkuat konektivitas kawasan, dan memastikan manfaatnya dirasakan secara inklusif oleh seluruh masyarakat ASEAN,” ujar Menko Airlangga.

    Sehubungan dengan agenda lintas sektor, Indonesia juga menegaskan dukungan terhadap implementasi Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon, Circular Economy Framework, dan Blue Economy Implementation Plan guna mempercepat transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan.

    Pertemuan ini juga menyambut kemajuan Timor-Leste menuju keanggotaan penuh ASEAN, sekaligus menjadi bagian dari persiapan menuju KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur.

    (kil/kil)

  • Setahun Prabowo: Sektor ESDM Serap Ratusan Ribu Pekerja, PNBP Rp183 T

    Setahun Prabowo: Sektor ESDM Serap Ratusan Ribu Pekerja, PNBP Rp183 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) menjadi salah satu lokomotif utama transformasi ekonomi Indonesia dalam satu tahun terakhir.

    Di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kebijakan pro-rakyat mulai menunjukkan hasil konkret dari peningkatan kualitas sumber daya manusia hingga penciptaan ratusan ribu lapangan kerja baru.

    “Transformasi ini tidak hanya berdampak perubahan struktur ekonomi, tetapi juga perbaikan mutu manusia sebagai subyek pembangunan,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

    Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM telah memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi puluhan ribu tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tenaga kerja lokal siap menghadapi kebutuhan industri masa depan yang semakin kompetitif.

    Hasilnya, program hilirisasi dan proyek energi berhasil membuka lebih dari 276.000 peluang kerja baru di berbagai wilayah. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses bagi UMKM, koperasi, dan BUMD agar dapat berpartisipasi dalam rantai ekonomi sektor energi.

    Langkah ini, menurut Bahlil, merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan ekonomi.

    “Aneka program (ESDM) membuat ibu-ibu bisa menjahit hingga malam, anak-anak belajar dengan cahaya terang, nelayan hasil tangkapannya lebih awet,” ujarnya.

    Kinerja positif di sektor ESDM juga tercermin dari penerimaan negara. Data Kementerian ESDM menunjukkan, hingga semester I-2025, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi telah mencapai Rp183,3 triliun, atau 71,99% dari target tahunan.

    Kontribusi terbesar berasal dari subsektor mineral dan batubara (minerba) sebesar Rp100,2 triliun, serta minyak dan gas bumi (migas) Rp73,3 triliun.

    Tak hanya itu, realisasi investasi sektor ESDM juga menunjukkan tren positif. Hingga Agustus 2025, investasi mencapai US$17,20 miliar, tumbuh 8,5% dibanding periode yang sama tahun lalu (US$15,85 miliar). Subsektor migas mendominasi investasi dengan US$10,22 miliar, disusul minerba sebesar US$3,80 miliar.

    Bahlil menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menilai, kebijakan yang tegas dan terarah dari Presiden menjadi kunci agar Indonesia tidak terjebak sebagai negara “kutukan sumber daya alam”.

    “Presiden Prabowo telah memandu dengan tepat dan tegas arah baru (kebijakan sektor ESDM) terhadap amanat konstitusi tersebut,” kata Bahlil.

    Capaian tersebut menandai dua hal penting: keberlanjutan program hilirisasi dan meningkatnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Dengan semakin banyaknya produk bernilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri, potensi untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan daerah pun semakin terbuka.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sesuai Sila ke-5 Pancasila, Bahlil Sebut Hilirisasi Harus Berkeadilan

    Sesuai Sila ke-5 Pancasila, Bahlil Sebut Hilirisasi Harus Berkeadilan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memiliki porsi keekonomian yang signifikan dalam subsektor pertambangan dan hilirisasi.

    Pemerintah, kata dia, berkomitmen mendorong kolaborasi yang solid antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Hilirisasi ke depan, itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” kata Bahlil dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 (JGF 2025) yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

    Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 20 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 6 persen.

    Menurutnya, capaian ini membuktikan bahwa hilirisasi bisa menjadi penggerak transformasi ekonomi di tingkat daerah.

    “Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, Insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara yang GDP (Gross Domestic Product) kita masuk 10 besar pada 2045,” ungkap Bahlil.

    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dalam pelaksanaan hilirisasi. Pemerintah saat ini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pasca tambang, termasuk rencana pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]