Produk: UMKM

Menteri PPPA: Hambatan Terbesar UMKM Perempuan karena Status KTP Ibu Rumah Tangga

Menteri PPPA: Hambatan Terbesar UMKM Perempuan karena Status KTP Ibu Rumah Tangga
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyoroti kendala yang sering dihadapi para pelaku usaha mikro perempuan, terutama ibu rumah tangga, dalam mengakses permodalan dari lembaga keuangan.
Menurut Arifah, hambatan terbesar bagi pelaku UMKM perempuan adalah status pekerjaan yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai ibu rumah tangga, sehingga dianggap tidak memiliki penghasilan tetap.
“Hambatan terbesar untuk UMKM perempuan adalah karena di kartu identitas KTP perempuan itu sebagai ibu rumah tangga,” ujar Arifah di kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (27/10/2025).
“Jadi ketika dia mengajukan untuk peminjaman modal itu terkendala karena dia dianggap tidak punya penghasilan,” lanjutnya.
Arifah mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta beberapa kementerian lain untuk mencari solusi agar status identitas di KTP tidak menjadi penghalang akses permodalan bagi perempuan.
“Ini sedang kita coba koordinasikan dengan Kemendagri dan beberapa kementerian bagaimana supaya identitas itu bukan sebagai ibu rumah tangga, sehingga akses untuk peminjaman modal ke bank dan sebagainya bisa diberi kesempatan,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Salah satunya melalui program Permodalan Nasional Madani (PNM).
Menurutnya, fokus utama pemberdayaan perempuan saat ini adalah pada aspek ekonomi, terutama melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Pemberdayaan ekonomi perempuan ini menyangkut aspek pemberdayaan UMKM, di mana UMKM memiliki peran sangat strategis karena berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB,” jelasnya.
Cak Imin menekankan, dari total pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 60 persen merupakan perempuan, sehingga peningkatan kapasitas ekonomi perempuan akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Beberapa hal yang kita lakukan antara lain mensupport jenis usaha, produk-produk yang tumbuh di masyarakat, termasuk melalui PNM (Permodalan Nasional Madani) yang memiliki berbagai program dasar untuk pemberdayaan perempuan,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

27/10/2025 17:16
Bank Mandiri Salurkan Rp 41 T Dana Pemerintah

Jakarta –

PT Bank Mandiri (Perseroan) Tbk (BMRI) terus menyalurkan kredit dari saldo anggaran lebih (SAL) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diketahui, Bank Mandiri menerima SAL hingga Rp 55 triliun dari total dana yang guyurkan Kemenkeu ke bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp 200 triliun.

Direktur Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, mengaku telah menyalurkan dana tersebut sebesar Rp 41 triliun atau sekitar 74% dari total Rp 55 triliun. Ia menyebut penyaluran dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

“Kami salurkan secara efektif sebesar Rp 41 triliun atau setara dengan 74% dari total penempatan hingga akhir September 2025 atau hanya dalam waktu kurang lebih 15 hari,” jelasnya dalam konferensi pers Bank Mandiri secara virtual, Senin (27/10/2025).

Totok menjelaskan, SAL ini disalurkan kepada segmen UMKM dan padat karya. Selain itu, penyaluran kredit ini diberikan kepada lebih dari 15 sektor strategis nasional, di antaranya sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi.

“Melalui penyaluran yang terarah ini, Bank Mandiri berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan daya saing ekspor, sekaligus memperluas penciptaan lapangan kerja,” jelasnya.

Totok menambahkan, SAL ini memperkuat fungsi intermediasi Bank Mandiri dan struktur likuiditas. Selain itu, SAL ini juga menjaga biaya dana tetap efisien.

“Di mana mengingat sumber pendanaan berasal dari penempatan pemerintah dengan cost of fund yang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata pasar,” pungkasnya.

Tonton juga video “Kerja Sama dengan Bank Mandiri, CT: Ada Sejarahnya, Ibarat Pulang Kampung” di sini:

(acd/acd)

27/10/2025 16:50
Hasil Cipta Menu B2SA, Bupati Ponorogo : Bisa Jadi Referensi Menu MBG

Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya memperkuat ketahanan pangan berbasis bahan lokal kini melangkah lebih konkret di Kabupaten Ponorogo. Setelah sukses menggelar Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), Tim Penggerak PKK Ponorogo berencana menjadikan hasil olahan dari lomba tersebut sebagai referensi Menu Makanan Bergizi (MBG) untuk para siswa di Bumi Reog.

Sebanyak 21 menu hasil kreasi PKK dari 21 kecamatan telah dihimpun oleh panitia lomba. Setiap menu menonjolkan bahan pangan nonberas dan nontepung, dengan bahan dasar seperti ubi, jagung, singkong, pisang, hingga kentang. Semua bahan itu diolah secara modern, namun tetap mempertahankan cita rasa khas lokal.

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menilai lomba ini bukan sekadar ajang kreativitas memasak. Lebih dari itu, hasil lomba diharapkan menjadi bank resep pangan lokal yang bisa diterapkan dalam program-program peningkatan gizi masyarakat.

“Lomba cipta menu ini tidak berasal dari beras dan tepung. Kami mencoba kearifan lokal. Setiap daerah punya makanan dan tumbuhan lokal dengan nilai gizi yang tidak kalah dari beras dan tepung,” kata Bupati Sugiri, Senin (27/10/2025).

Kang Giri — sapaan akrabnya — berharap ke depan menu-menu hasil lomba dapat menjadi acuan resmi program MBG, terutama di tingkat kecamatan dan desa.

“Menu-menu ini jangan hanya berhenti di lomba. Bisa jadi referensi MBG karena bahan bakunya dari hasil bumi lokal. Bahannya mudah didapat, melimpah ruah, tinggal diulik sedikit sudah bagus, rasanya juga tidak kalah,” ujarnya.

Menurutnya, jika masyarakat mulai terbiasa dengan olahan lokal, maka perputaran ekonomi pun akan hidup di tingkat bawah. Petani, pedagang, hingga pelaku UMKM pangan lokal akan ikut merasakan dampaknya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Ponorogo, Susilowati Sugiri Sancoko, menyebutkan bahwa menu-menu yang dilombakan tidak hanya lezat dan bergizi, tetapi juga mudah diadaptasi oleh setiap keluarga. “Ada 21 menu dari 21 kecamatan, semuanya enak dan bergizi. Harapan kami, menu-menu ini dibagikan ke desa-desa agar bisa diterapkan dalam kegiatan PKK dan program makanan bergizi,” jelasnya.

Melalui lomba B2SA ini, PKK Ponorogo tak sekadar menampilkan kreativitas dapur, tetapi juga menanamkan kesadaran baru bahwa gizi seimbang tidak harus bergantung pada nasi.

Langkah menjadikan menu B2SA sebagai referensi MBG menjadi jembatan penting menuju kemandirian pangan berbasis potensi lokal. Dari dapur para ibu PKK, gagasan besar tentang pangan sehat dan berkelanjutan mulai tumbuh — dengan satu resep, satu keluarga, satu desa, dan satu Ponorogo yang lebih mandiri. [end/kun]

27/10/2025 16:10
Blak-blakan Jokowi Putuskan Bikin Kereta Cepat Whoosh, Kini Disorot Karena Utang Triliunan – Page 3

Jokowi juga menyoroti dampak positif lain dari pembangunan transportasi massal seperti MRT dan kereta cepat Whoosh. Menurutnya, jumlah penumpang yang terus meningkat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengubah kebiasaan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

“Memindahkan masyarakat, memindahkan orang dari mobil pribadi dari sepeda mobil, motor ke transportasi massal tidak mudah untuk merubah karakter nggak mudah. Tetapi yang kita lihat MRT sukses mengangkut penumpang sejak diluncurkan itu sudah 171 juta penumpang. Kereta cepat sejak mulai meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang dan yang lain-lainnya,” katanya.

Dia menambahkan, pembangunan transportasi massal tak hanya soal mobilitas, tetapi juga membawa efek berganda bagi perekonomian.

“Sekali lagi kita harus berhitung multiplayer effect ekonominya. Contoh, kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi. Kemudian menumbuhkan UMKM warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru itu. Kemudian wisata, di Bandung dengan adanya Woosh menigkat dengan baik, nilai properti juga naik. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” ucapnya.

Sebagai informasi, total utang proyek kereta cepat Whoosh saat ini diperkirakan mencapai USD 7,3 miliar atau sekitar Rp 116 triliun.

27/10/2025 15:41
Lapor SPT Tahun Depan Pakai Coretax, Data Gaji Karyawan Terisi Otomatis

Jakarta –

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklaim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi (OP) tahun depan akan semakin mudah karena menggunakan Coretax. Hal ini dikarenakan hadirnya fitur data pra-isi (prepopulated).

Penyuluh Pajak Agung Meliananda mengatakan fitur prepopulated merupakan kemudahan paling signifikan karena menghilangkan kewajiban untuk mengisi detail penghasilan dan pajak yang telah dipotong. Dengan adanya Coretax, mengubah peran wajib pajak dari penginput data manual menjadi verifikator dan pelengkap informasi.

“Bagi wajib pajak karyawan, sistem Coretax akan secara otomatis menarik data penghasilan dan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang telah dilaporkan oleh perusahaan atau pemberi kerja,” ujar Agung dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (27/10/2025).

Sementara untuk usahawan khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menyetor PPh final setiap bulan, data yang akan terisi otomatis adalah riwayat pembayaran pajak tersebut. Sistem akan merekapitulasi setoran bulanan yang telah dilakukan selama setahun pajak.

Agung menjelaskan bahwa otomatisasi ini mencakup kedua profil wajib pajak. “Data dari pemberi kerja (untuk karyawan) itu prepopulated. (Untuk UMKM), data pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya itu otomatis masuk, jadi nggak perlu diinput ulang,” jelasnya.

Meski demikian, tugas wajib pajak tidak berhenti di situ. Setelah memverifikasi data pra-isi, wajib pajak tetap wajib melengkapi data yang sifatnya pribadi dan tidak terekam otomatis seperti daftar harta, utang dan penghasilan lain di luar data yang sudah ada, sebelum melaporkan SPT.

Wajib pajak diimbau untuk mempersiapkan diri lebih awal karena pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025 mulai menggunakan Coretax. Terkait waktu pelaporannya, sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak atau 31 Maret 2026.

“Mumpung masih ada waktu, disiapkan dulu, mungkin bisa lihat tutorialnya dulu, nanti baru ketika waktu pelaporan SPT tahunan biar nggak bingung,” kata Penyuluh Pajak Anggita Rahayu.

(aid/ara)

27/10/2025 14:57
Pemerintah Klaim Ciptakan Ratusan Ribu Peluang Lapangan Kerja Baru melalui Proyek Hilirisasi di Sektor ESDM

JAKARTA – Pemerintah menciptakan lebih dari 276.000 peluang kerja baru dari berbagai proyek hilirisasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang saat ini sudah berjalan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya, dikutip Antara, Senin 27 Oktober mengatakan, dalam satu tahun terakhir, kebijakan prorakyat di sektor ESDM menunjukkan hasil nyata.

“Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan penyerapan tenaga kerja lokal,” sebutnya.

Langkah ini dilakukan secara terukur, mulai dari pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik daerah (BUMD).

Pemerintah juga menempatkan proyek-proyek strategis di luar kawasan industri utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke kota kecil dan desa.

Bahlil mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.

“Transformasi ini tidak hanya berdampak kepada perubahan struktur ekonomi, tetapi juga perbaikan mutu manusia sebagai subjek pembangunan,” kata Bahlil.

Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada puluhan ribu tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan.

Upaya ini ditujukan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi kebutuhan industri masa depan.

“Dampaknya, lebih dari 276.000 peluang kerja baru tercipta dari berbagai proyek hilirisasi yang tengah berjalan,” kata dia.

Selama setahun terakhir, Bahlil juga telah meninjau langsung kondisi lapangan di berbagai daerah.

“Aneka program (ESDM) membuat ibu-ibu bisa menjahit hingga malam, anak-anak belajar dengan cahaya terang, dan nelayan hasil tangkapannya lebih awet,” ujarnya.

Dampak fiskal dan investasi

Selain memberikan dampak sosial, strategi pembangunan di sektor ESDM juga memperlihatkan hasil fiskal yang positif.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM hingga semester I 2025 mencapai Rp183,3 triliun atau 71,99 persen dari target tahunan.

Kontribusi terbesar berasal dari subsektor mineral dan batu bara sebesar Rp100,2 triliun serta subsektor minyak dan gas bumi sebesar Rp73,3 triliun.

Kinerja positif juga terlihat dari realisasi investasi sektor ESDM yang hingga Agustus 2025 telah menembus 17,20 miliar dolar AS atau naik 8,5 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,85 miliar dolar AS.

Investasi tersebut didominasi oleh subsektor migas sebesar 10,22 miliar dolar AS dan minerba 3,80 miliar dolar AS.

Bahlil juga mengatakan capaian ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral.

“Presiden Prabowo telah memandu dengan tepat dan tegas arah baru kebijakan sektor ESDM terhadap amanat konstitusi,” sebutnya.

Bahlill menambahkan capaian tersebut juga menandai dua hal penting bagi perekonomian nasional yakni berlanjutnya proyek hilirisasi yang mendorong nilai tambah di dalam negeri, serta meningkatnya keyakinan investor terhadap stabilitas dan arah kebijakan pemerintah di sektor strategis ini.

27/10/2025 13:06
BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun Hingga September 2025

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat peran strategisnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) salah satunya adalah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir September 2025, BRI telah mencatat penyaluran KUR sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,84 juta debitur, atau setara 74,40% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp175 triliun.

Penyaluran KUR BRI hingga akhir September 2025 tetap didominasi oleh sektor produksi, yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa lainnya, dengan porsi sebesar 64,31% dari total penyaluran. Sektor pertanian menjadi kontributor utama dengan pembiayaan mencapai Rp58,37 triliun atau setara 44,83% dari keseluruhan KUR yang telah disalurkan BRI. Capaian ini merefleksikan komitmen BRI dalam memperkuat sektor riil dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa pembiayaan KUR memiliki dampak nyata terhadap penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah. Hery menyampaikan bahwa KUR BRI ditujukan untuk membantu pelaku UMKM agar semakin produktif.

“Kami percaya bahwa KUR bukan sekedar instrumen pembiayaan, tetapi katalis yang mampu menggerakan ekonomi rakyat. Dengan penyaluran KUR, BRI berupaya mendorong UMKM naik kelas sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar. Langkah ini merupakan peran BRI dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan UMKM menjadi penopang utamanya”, ungkap Hery Gunardi.

27/10/2025 12:14
Konsumsi Pangan Bergizi dalam MBG dan Efeknya Terhadap Produksi Sayur-Buah Petani Lokal

YOGYAKARTA – Program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto sedianya ditujukan untuk mengatasi masalah gizi pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Akan tetapi, dalam praktiknya, konsumsi pangan dalam MBG ternyata turut memberikan dampak pada produksi sayur-buah petani lokal.

Lewat artikel ini, kita akan menelusuri bagaimana konsumsi pangan bergizi dalam MBG memberikan dampak pada produksi sayur-buah petani lokal. Yuk simak ulasannya!

Konsumsi Pangan Bergizi dalam MBG dan Efeknya pada Produksi Sayur-Buah Petani Lokal

Peningkatan Permintaan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menciptakan peluang pasar yang stabil dan berkelanjutan bagi produk pertanian lokal, terutama sayur dan buah segar. Dengan kebutuhan bahan pangan bergizi yang tinggi untuk memenuhi menu harian siswa, permintaan terhadap produk lokal meningkat signifikan. Kondisi ini membuka ruang bagi petani kecil untuk menyalurkan hasil panennya secara rutin, bahkan untuk produk yang sebelumnya sulit terjual atau tidak memenuhi standar pasar modern.

Selain itu, program MBG juga mendorong terbentuknya rantai pasok baru yang lebih dekat antara sekolah, koperasi, dan petani, sehingga memperpendek jalur distribusi dan mengurangi potensi kerugian akibat produk yang tidak terserap.

Peningkatan hasil produksi

Konsumsi pangan bergizi dalam MBG secara perlahan juga membuka peluang ekonomi bagi para petani sayur dan buah lokal. Sejak program ini bergulir, permintaan akan buah dan sayur segar meningkat secara signifikan. Hal ini tentu menjadi peluang bagi petani lokal untuk berkontribusi dalam penyediaan bahan baku pangan bergizi.

Stabilitas Harga

Kehadiran MBG memberi kepastian pasar yang berdampak langsung terhadap stabilitas harga komoditas pertanian. Petani kini memiliki pembeli tetap dengan jadwal pembelian yang terencana, sehingga mereka tidak perlu bergantung pada fluktuasi harga pasar musiman.

Dengan pola pembelian yang konsisten, petani bisa memperkirakan pendapatan secara lebih pasti dan mengatur pola tanam sesuai kebutuhan program. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga petani serta mendorong investasi kecil di sektor pertanian seperti perbaikan irigasi, benih unggul, dan pupuk organik.

Pemberdayaan UMKM

Program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal secara menyeluruh. Pemerintah daerah biasanya menggandeng UMKM pangan lokal sebagai penyedia bahan baku, pengolah hasil pertanian, hingga penyedia jasa distribusi.

Keterlibatan petani lokal sebagai pemasok langsung menciptakan efek ganda bagi perekonomian daerah: uang berputar di tingkat lokal, peluang kerja meningkat, dan ekosistem pangan bergizi menjadi lebih mandiri. Dengan demikian, MBG berperan penting dalam memperkuat kemandirian pangan daerah berbasis hasil pertanian setempat.

Kesimpulan

Konsumsi pangan bergizi dalam program MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi produksi pertanian lokal. Dengan pengelolaan rantai pasok yang transparan, dukungan teknis bagi petani, dan keterlibatan aktif UMKM daerah, program ini berpotensi menciptakan sistem pangan lokal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Demikian ulasan tentang konsumsi pangan bergizi dalam MBG dan efeknya terhadap produksi sayur-buah petani lokal. Dapatkan update berita pilihan lainnya hanya di VOI.ID.

27/10/2025 12:02
BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun hingga September 2025, Sektor Produksi jadi Andalan – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat kinerja positif dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sepanjang 2025. Hingga akhir September, total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp130,2 triliunkepada 2,84 juta debitur, atau 74,40 persen dari total alokasi KUR BRI tahun ini sebesar Rp175 triliun.

Data BRI menunjukkan, porsi terbesar KUR mengalir ke sektor produksi yang mencakup pertanian, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa produktif lainnya dengan kontribusi mencapai 64,31 persen.

Dari sektor tersebut, pertanian menjadi penopang utama, menyerap Rp58,37 triliun atau 44,83 persen dari total pembiayaan KUR. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa keberhasilan penyaluran ini menjadi bukti nyata peran KUR sebagai penggerak sektor riil dan peningkat kesejahteraan masyarakat.

“Kami percaya bahwa KUR bukan sekedar instrumen pembiayaan, tetapi katalis yang mampu menggerakan ekonomi rakyat. Dengan penyaluran KUR, BRI berupaya mendorong UMKM naik kelas sehingga kontribusinya terhadap perekonomian nasional semakin besar. Langkah ini merupakan peran BRI dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan UMKM menjadi penopang utamanya,” ungkap Hery Gunardi.

Peningkatan akses pembiayaan juga terlihat dari jangkauan rumah tangga penerima KUR. Hingga akhir September 2025, 18 dari setiap 100 rumah tangga di Indonesia telah memanfaatkan fasilitas KUR BRI, naik dari 14 rumah tangga pada 2022 dan 15 rumah tangga pada 2023.

Sejak pertama kali disalurkan pada 2015, BRI telah menyalurkan KUR secara kumulatif sebesar Rp1.387 triliunkepada 45,5 juta penerima.

“Capaian ini menjadi bukti nyata peran BRI dalam mendorong pembiayaan produktif secara konsisten. Ke depan, BRI akan terus berkomitmen menjadi mitra utama bagi UMKM Indonesia untuk tumbuh berkelanjutan,” tutup Hery.

Dengan dominasi di sektor produksi, kinerja KUR BRI tidak hanya memperkuat daya saing pelaku UMKM, tetapi juga berperan besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan.

27/10/2025 10:30
Surat Edaran Air Mineral Lokal Pemkot Probolinggo Tuai Sorotan DPRD

Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo resmi menerbitkan surat edaran baru yang mengatur penggunaan air mineral di lingkungan instansi pemerintahan. Melalui aturan ini, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diimbau untuk menggunakan produk air mineral lokal dalam kebutuhan konsumsi sehari-hari.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.2.2.8/4092/425.002/2025 yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, R. Suwigtyo, atas nama Wali Kota Probolinggo. Surat itu ditujukan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemkot, mulai dari kepala dinas, camat, lurah hingga pimpinan rumah sakit daerah.

Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa penggunaan air mineral lokal dimaksudkan untuk menjaga higienitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkot ingin memastikan bahwa kebutuhan air minum di lingkungan kerja tetap aman, sehat, dan pada saat yang sama memberi manfaat bagi pelaku usaha lokal.

“Kami mengimbau seluruh OPD menggunakan produk air mineral lokal untuk kebutuhan konsumsi di kantor masing-masing,” tulis R. Suwigtyo dalam surat edaran tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi daerah.

Surat edaran itu berlaku bagi seluruh instansi pemerintahan di Kota Probolinggo, termasuk RSUD dr. Moh. Saleh, RSUD Ar Rozy, serta seluruh kantor kelurahan dan kecamatan. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi contoh penerapan kebijakan konsumsi produk lokal di sektor publik, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

Namun, kebijakan yang terlihat sederhana tersebut justru memicu perdebatan di kalangan legislatif. Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo menilai isi surat edaran masih menimbulkan tafsir ganda dan berpotensi memunculkan kesan keberpihakan terhadap produk tertentu. Anggota DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyebut kebijakan tersebut perlu dikritisi karena terlalu sempit dalam ruang lingkupnya.

“Kenapa hanya air mineral yang diatur? Kenapa bukan belanja makan-minum dinas dari UMKM lokal yang seharusnya difasilitasi?” ujarnya.

Menurut Sibro, surat edaran itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat karena bisa dianggap sebagai bentuk promosi satu merek air kemasan tertentu. Padahal, di wilayah Probolinggo terdapat beberapa produsen air mineral lokal yang juga layak mendapatkan dukungan pemerintah.

“Kalau pemerintah ingin mendukung ekonomi lokal, seharusnya semua produsen diberi kesempatan yang sama. Jangan sampai kesannya hanya menguntungkan satu pihak tertentu,” tegas Sibro Malisi.

Ia juga menyoroti redaksi surat edaran yang hanya menyebut istilah “produk lokal” tanpa secara eksplisit mencantumkan frasa “Kota Probolinggo”. Menurutnya, redaksi tersebut terlalu umum dan bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengklaim produk luar daerah sebagai produk lokal.

“Kebijakan publik tidak boleh membuka peluang monopoli. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. [ada/beq]

27/10/2025 10:18

Produk: UMKM

Dampak fiskal dan investasi

Konsumsi Pangan Bergizi dalam MBG dan Efeknya pada Produksi Sayur-Buah Petani Lokal