Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Purbaya Ancam Blocklist Importir Pakaian Bekas Seumur Hidup

    Purbaya Ancam Blocklist Importir Pakaian Bekas Seumur Hidup

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memberantas pelaku impor pakaian ilegal. Oleh karena itu, dia meminta pelaku segera menghentikan aktivitasnya.

    Dia menuturkan pemerintah tengah menyiapkan tambahan sanksi berat bagi pelaku yang mengimpor bal pakaian bekas atau balpres. Sanksinya tidak hanya pidana dan pemusnahan barang bukti. Purbaya akan melakukan blocklist seumur hidup bagi pelaku impor balpres.

    “Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tegasnya, saat ditemui di Gedung Bank Mega, Jakarta, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Aturannya, kata Purbaya, tengah disiapkan. Dia juga tidak segan untuk menangkap pihak yang melakukan penentangan atau penolakan atas upaya pemberantasan impor pakaian bekas ilegal.

    “Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear,” tegas Purbaya

    Purbaya mengungkapkan jika ada menolak, maka dirinya merasa diuntungkan karena pihak yang bersangkutan mengakui telah melakukan impor ilegal.

    “Malah maju, malah untung saya. Dia kan ngaku bahwa ‘saya pengimpor ilegal’ kan,” tegas Purbaya.

    Dalam rangka memberantas balpres ini, Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai akan mengencarkan razia impor pakaian bekas. Purbaya menuturkan razia ini dilakukan di pelabuhan – pelabuhan, bukan mendatangi pasar-pasar, termasuk Pasar Senen, Jakarta, yang menjadi pusat thrifting.

    “Saya nggak akan merazia ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan aja. Nanti otomatis kalau itunya kurang, supply kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa Seharusnya sih, pelan-pelan kan semuanya habis kan? akan beralih ke barang-barang lain,” ujarnya.

    Purbaya menuturkan dirinya berharap pedagang-pedagang di pasar, termasuk Pasar Senen, beralih menjual barang-barang produk UMKM dalam negeri. Hal ini agar industri domestik bisa hidup kembali.

    “Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk UMKM kita,” paparnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pro-Kontra Aturan Umrah Mandiri: Pengusaha Menolak, Pemerintah Bergeming

    Pro-Kontra Aturan Umrah Mandiri: Pengusaha Menolak, Pemerintah Bergeming

    Bisnis.com, JAKARTA – Umrah mandiri kini menelan pro dan kontra di masyarakat, khususnya dari kalangan asosiasi travel. Namun, praktik umrah mandiri sudah dilakukan di Indonesia.

    Asosiasi penyelenggaran umrah kini dibayangi ancaman gulung tikar di kalangan travel umrah dan haji imbas, apalagi kini sudah disahkan aturan umrah mandiri. Belum lagi, tantangan masuknya travel asing melalui aplikasi Nusuk.

    Sekretaris Jenderal Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Ihsan Fauzi Rahman menyampaikan, pengelolaan atau pelaksanaan umrah tidak semudah yang dibayangkan. Ihsan menyebut, travel haji dan umrah yang telah melaksanakan usaha puluhan tahun saja tidak luput dari masalah, apalagi calon jemaah yang melaksanakan umrah mandiri.

    Namun, kasus umrah yang dibatalkan oleh penyelenggara sepihak sudah berkali-kali viral di Indonesia, hingga penipuan yang dilakukan travel agen bodong. Penyelenggara travel mengaku nombok, sedangkan jamaah yang ingin umrah mengalami kerugian dana dan waktu.

    Regulasi Umrah Mandiri

    Sebagai informasi, Kementerian Haji dan Umrah kini telah melegalkan praktik Umrah mandiri dalam Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penetapan regulasi umrah mandiri merupakan respons atas dinamika kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap jamaah dari Tanah Air.

    “Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Dahnil, Sabtu (25/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengakui bahwa sebelum ketentuan UU ini diterapkan, praktik umrah mandiri sejatinya telah berjalan di lapangan. Namun, demikian, Dahnil memandang perlu memberikan payung hukum yang kuat agar pelaksanaan umrah mandiri tetap terjamin dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi

    Travel Agen Mengeluh

    Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengungkapkan sejumlah hal yang dianggap menjadi ancaman bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) usai pemerintah melegalkan umrah mandiri.

    Sekretaris Jenderal Amphuri Zaky Zakariya menyatakan bahwa ketentuan dalam Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dapat membuka ruang bagi agen perjalanan daring (online travel agent/OTA) untuk langsung menjamah pasar Indonesia.

    “Legalisasi Umrah mandiri berarti membuka ruang bagi korporasi global dan lokapasar asing seperti Agoda, Booking.com, Maysan, atau bahkan Nusuk milik Arab Saudi untuk langsung menjual paket ke masyarakat Indonesia tanpa melibatkan PPIU,” kata Zaky dalam keterangannya di Jakarta, dikutip pada Senin (27/10/2025).

    Dia melanjutkan, hal ini akan berdampak luas terhadap pelaku usaha dan calon jemaah umrah. Dampak pertama adalah potensi hilangnya kedaulatan ekonomi umat, yang mana sektor umrah-haji disebut telah membuka lapangan kerja bagi lebih dari 4,2 juta pekerja di Indonesia.

    Menurut Zaky, jumlah tersebut terdiri dari pemandu perjalanan dan ibadah, UMKM penyeia perlengkapan, hingga hotel dan katering lokal. Apabila bergeser ke sistem global, dia menyebut dana umat dapat mengalir ke luar negeri selagi tenaga kerja dalam negeri kehilangan penghasilan.

    Tudingan Bisa Kehilangan Devisa

    Umat beragama muslim melakukan umrah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, membersihkan diri dari dosa, dan menyucikan jiwa. Ibadah ini juga bertujuan untuk memperkuat iman dan ketakwaan, serta melakukan refleksi diri. Namun, Zaky menilai dari sisi ekonominya.

    Zaky mengatakan umrah mandiri berpotensi menurunkan pengawasan dan perlindungan jemaah, yang dalam hal ini PPIU wajib memiliki izin, akreditasi, sertifikasi, bank garansi, dan tunduk pada pengawasan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyelenggarakan perjalanan umrah.

    “Sementara entitas asing atau marketplace global tidak akan tunduk pada mekanisme yang sama, sehingga pengawasan negara melemah dan potensi penyimpangan meningkat,” ujarnya.

    Zaky lantas memaparkan bahwa legalisasi umrah mandiri justru mengalihkan nilai tambah jasa yaitu tiket, hotel, katering ke luar negeri, sehingga negara kehilangan potensi pajak dan devisa. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan gaung peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Aspek terakhir berkaitan dengan ekosistem umat. Menurutnya, banyak PPIU selama ini dimiliki oleh pesantren, ormas Islam, lembaga zakat, dan tokoh dakwah.

    “Jika sistem ini tergantikan oleh platform global yang hanya berorientasi profit, maka nilai spiritual umrah akan bergeser menjadi sekadar transaksi komersial,” papar Zaky.

    Itu sebabnya, Amphuri berharap bahwa penjabaran teknis dari Kementerian Haji dan Umrah maupun Komisi VIII DPR RI akan menempatkan umrah mandiri dalam koridor semestinya. Pihaknya menyatakan hal ini bertujuan agar legalisasi ini tidak merusak ekosistem keumatan yang telah dibangun ratusan tahun.

    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan praktik umrah mandiri dalam UU No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    MUI Dukung Umrah Mandiri

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh, mengatakan pengesahan aturan umrah mandiri bagi jemaah Indonesia dinilai bukan menjadi hambatan bagi pelaku biro travel perjalanan haji dan umrah. Dia menilai seharusnya biro travel dapat beradaptasi dengan aturan tersebut.

    Menurutnya, aturan baru ini merupakan kesempatan bagi travel untuk meningkatkan layanan agar tetap menjadi pilihan bagi calon jemaah umrah dan bukan meminta pemerintah melarang jalur umrah mandiri.

    “Untuk menyesuaikan dengan regulasi baru ini, perlu disikapi dengan cara; (i) memperbaiki layanan umrah bagi travel, agar jamaah merasa nyaman dengan fasilitas dari travel (ii) meningkatkan perlindungan jamaah oleh Pemerintah. bukan justru meminta Pemerintah untuk melarang umrah mandiri,” katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Pengesahan umrah mandiri, katanya, adalah bentuk penyesuaian regulasi pemerintah Indonesia terhadap aturan pemerintah Arab Saudi, selama pelaksanaannya memenuhi syarat. Sebab, di Arab Saudi, umrah mandiri sudah diperbolehkan.

    Dia menegaskan, meskipun calon jemaah dapat berangkat tanpa pendamping, pemerintah Indonesia wajib menjamin keamanan dan keselamatan bagi calon jemaah umrah mandiri.

    “Di samping itu, ada jaminan keamanan, dan pemastian kebutuhan akomodasi yang dibutuhkan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah,” jelasnya.

    Asrorun menceritakan bahwa dirinya beberapa kali pernah melakukan perjalanan umrah mandiri dengan visa transit.

    Baginya, hal yang terpenting bagi calon jemaah umrah mandiri adalah memahami tata cara ibadah umrah sehingga pelaksanaannya berjalan sempurna.

    “Yang penting; memahami ketentuan aspek syariah, khususnya terkait dengan syarat dan rukun umrah, sehingga dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariah,” ujarnya.

  • Serapan Pekerja Sektor Industri di Cianjur Lesu, Ini Penyebabnya Bandung 28 Oktober 2025

    Serapan Pekerja Sektor Industri di Cianjur Lesu, Ini Penyebabnya Bandung 28 Oktober 2025

    Serapan Pekerja Sektor Industri di Cianjur Lesu, Ini Penyebabnya
    Tim Redaksi
    CIANJUR, KOMPAS.com
    – Dinamika geopolitik internasional seperti konflik dan perang di berbagai negara berdampak besar terhadap sektor industri di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
    Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kabupaten Cianjur, Hero Laksono, mengemukakan bahwa serapan tenaga kerja tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu.
    “Pasalnya, banyak perusahaan di Cianjur yang barang produksinya untuk ekspor. Situasi konflik internasional itu mengakibatkan pajak tinggi sehingga perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerjanya di sini,” ujar Hero, ditemui Kompas.com di ruang kerjanya, Senin (27/10/2025) petang.
    Imbasnya, ungkap dia, angka pengangguran di Cianjur mengalami kenaikan tahun ini karena beberapa perusahaan mengalami kerugian hingga pailit.
    “Dari 2023 ke 2024, angka pengangguran menurun, dari 7,71 persen menjadi 5,99 persen. Namun, tahun ini, berdasarkan data BPS, angkanya naik jadi 6,5 persen. Beberapa perusahaan tidak lagi membuka lowongan pekerjaan, bahkan merumahkan banyak pekerjanya,” terang dia.
    Lebih lanjut, dikemukakan Hero, di tengah melemahnya serapan tenaga kerja di sektor industri formal, sektor industri rumah tangga seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru mengalami kenaikan yang signifikan.
    “Sebenarnya ini tidak terlepas dari komitmen pemerintah daerah juga dalam mengembangkan sektor UMKM untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan,” ucapnya.
    Namun, Hero berharap tahun depan tren pekerjaan padat karya, terutama di sektor formal kembali positif sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja, sekaligus menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Cianjur.
    “Karenanya, aplikasi pencari kerja seperti SIAPKerja Kemenaker RI akan lebih disosialisasikan lagi supaya lebih diketahui seluruh lapisan masyarakat,” ujar Hero.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanggapi Isu Dugaan Oplosan Pertalite di Tuban, Polisi Langsung Sidak di SPBU

    Menanggapi Isu Dugaan Oplosan Pertalite di Tuban, Polisi Langsung Sidak di SPBU

    Tuban (beritajatim.com) – Banyaknya aduan soal Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite yang diduga ada campuran air di Kabupaten Tuban, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Tuban gerak cepat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di wilayah Kabupaten Tuban.

    Kanit Tipidter Iptu I Made Riandika Darsana mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat yang viral di media sosial mengenai dugaan adanya praktik pengoplosan BBM jenis pertalite.

    “Diduga sejumlah kendaraan milik masyarakat ngadat usai diisi bahan bakar jenis pertalite, sehingga hari ini kami melaksanakan inspeksi di sejumlah SPBU,” ujar I Made Riandika. Senin (27/10/2025).

    Lanjut, adanya isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan pertalite yang bermasalah, hingga sore hari pihaknya telah melakukan inspeksi di dua SPBU yakni di SPBU Patung di Kelurahan Latsari, Kecamatan/Kabupaten Tuban dan SPBU Dasin di Desa Sugihwaras, Kecamatan Jenu.

    “Rencananya kedepan nanti dilanjutkan pengecekan kembali ke sejumlah lokasi lain, sementara baru dua SPBU ini nanti mungkin akan berkembang,” terang Riandika sapanya.

    Dalam pengecekan ini, pihaknya mengajak kerja sama dengan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (Diskopumdag) Tuban, pengecekan dimulai dari melihat tangki penyimpanan, proses distribusi hingga melakukan pengambilan sampel BBM yang kemudian dilakukan pengecekan di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM).

    “Setelah pengambilan sampel, nanti akan kita cek di TBBM. Dari situ akan terlihat benang merahnya, apakah penyimpangan di SPBU atau di jalur pengiriman,” kata Riandika.

    Adapun hasil pengecekan akurasi dispenser yang ia lakukan untuk takaran BBM yang dikeluarkan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak ditemukan adanya indikasi kecurangan pada alat ukur.

    “Untuk yang kita cek hari ini ya sesuai takaran dan sekilas warna dan baunya juga masih bagus, tapi tetap akan kita cek,” tegasnya.

    Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak resah dan khawatir karena dari Polres Tuban maupun Diskomundag selalu melakukan pemantauan terhadap pendistribusian BBM yang ada di kabupaten Tuban. “Tujuannya sebagai langkah preventif agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal serta menjaga ketersediaan BBM sesuai ketentuan pemerintah,” pungkasnya. [dya/ian]

  • Kemenko PM Akan Paparkan Capaian Setahun Kinerja dari Lintas Kementerian

    Kemenko PM Akan Paparkan Capaian Setahun Kinerja dari Lintas Kementerian

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menggelar ‘Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa’ sebagai momentum refleksi capaian lintas kementerian dan penegasan arah baru kebijakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.

    “Acara ini akan diselenggarakan pada Selasa, 28 Oktober 2025 di Menara Danareksa, Jakarta, dengan lebih dari 400 peserta dari unsur kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, pekerja migran, media, serta organisasi masyarakat,” tulis Kemenko PM dalam siaran pers, Senin (27/10/2025).

    Selama satu tahun terakhir, agenda pemberdayaan masyarakat menjadi pilar penting dalam pembangunan nasional.

    Di bawah koordinasi Kemenko PM, enam kementerian teknis: Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Kementerian P2MI telah menjalankan berbagai program kolaboratif untuk memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.

    Forum ini menjadi wadah untuk memaparkan capaian lintas kementerian dan praktik baik pemberdayaan masyarakat di berbagai wilayah.

    Kemenko PM mengungkapkan pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan sosial, tetapi melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.

    Arah strategi pemberdayaan masyarakat ke depan difokuskan pada tiga hal utama: pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan di tingkat lokal.

    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dijadwalkan menyampaikan paparan utama mengenai strategi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat, yang mencakup capaian dan sinergi lintas kementerian

    (prf/ega)

  • Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat

    Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat

    Refleksi Setahun Kinerja, Kemenko PM Mantapkan Transformasi Pemberdayaan Masyarakat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan komitmennya untuk memperkuat arah baru transformasi pemberdayaan masyarakat di Indonesia.
    Hal itu menjadi fokus utama dalam gelaran “Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa” yang digelar pada Selasa (28/10/2025) di Menara Danareksa, Jakarta.
    Acara refleksi ini menjadi momentum penting untuk meninjau capaian lintas kementerian sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat secara nasional.
    Lebih dari 400 peserta hadir, terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, pekerja migran, media, serta organisasi masyarakat.
    Selama satu tahun terakhir, agenda pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional.
    Di bawah koordinasi Kemenko PM, enam kementerian teknis, yakni Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf), dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), telah menjalankan berbagai program kolaboratif untuk memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
    Forum ini juga menjadi wadah pemaparan capaian lintas kementerian serta praktik baik pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.
    Kemenko PM menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi harus dilakukan melalui pemberdayaan yang berkelanjutan.
    Kemenko PM juga menekankan pentingnya kerja sama multisektor agar target penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai.
    Sebagai koordinator pelaksana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, Kemenko PM bertanggung jawab mengawal sinergi kebijakan lintas kementerian agar program tepat sasaran.
    Arah strategi pemberdayaan masyarakat ke depan difokuskan pada tiga hal utama: pengurangan beban masyarakat, peningkatan pendapatan, dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan di tingkat lokal.
    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dijadwalkan menyampaikan paparan utama mengenai strategi lintas sektor dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.
    Paparan tersebut mencakup capaian dan sinergi lintas kementerian selama satu tahun terakhir.
    Selain paparan kebijakan, forum ini juga menghadirkan kisah inspiratif dari pelaku usaha mikro, kepala desa, pekerja migran, dan penerima manfaat yang telah bertransformasi melalui berbagai program pemberdayaan.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Petaka Trump Makin Parah, Pengusaha UMKM Bisa Tamat

    Petaka Trump Makin Parah, Pengusaha UMKM Bisa Tamat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebijakan presiden Amerika Serikat (AS) soal tarif tinggi ternyata berdampak di berbagai sektor. Misalnya, para pengusaha kecil dan menengah harus memikirkan harga jual kepada masyarakat agar tak membuat bisnisnya bangkrut.

    Ini dirasakan oleh pemilik Norton’s Florist di Birmingham, Alabama bernama Cameron Pappas. Dia berupaya untuk menghindari kenaikan harga pada bunga yang dijual, karena bisa membuat pelanggan kabur.

    Caranya dengan merombak desain. Misalnya mengurangi jumlah tangkai bunga agar tetap pada harga yang sama.

    “Ini sangat memaksa kami berfokus pada hal itu dan memastikan harga sebaik mungkin,” kata Pappas, dikutip dari CNBC Internasional, Senin (27/10/2025).

    Sementara di pasar konsumen tengah terjadi gelombang PHK besar-besaran. Target memangkas 1.800 pekerjanya jadi yang terbesar selama satu dekade.

    Bahkan usaha UMKM dan pasar konsumen tak bisa mendekati tren AI yang dialami para perusahaan besar seperti Nvidia, Alphabet, hingga Broadcom. Padahal raksasa teknologi itu mengantongi lebih banyak pendapatan di saat yang sama.

    CNBC Internasional mencatat delapan perusahaan teknologi bernilai minimal US$1 triliun kini terkait AI. Bahkan Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla dan Broadcomm menyumbang 36% dari S&P 500.

    Saham perusahaan juga melonjak besar-besaran selama beberapa tahun terakhir. Misalnya Broadcomm yang naik lebih dari 50% setelah naik dua kali lipat dalam dua tahun sebelumnya.

    Sementara Nvidia dan Alphabet mencatatkan kenaiakn hampir 40% hanya dalam tahun 2025 ini.

    “Saya rasa pesan ekonomi AI mendorong angka PDV memang benar. Mungkin ada pelemahan pada sektor ekonomi lain, atau mungkin tidak, namun mungkin ada pertumbuhan lebih moderat,” jelas profesor di Stern School Business Universitas New York, Arun Sundararajan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gelar Jogja Halal Market, BPJPH Dorong UMKM Bersertifikat Halal

    Gelar Jogja Halal Market, BPJPH Dorong UMKM Bersertifikat Halal

    Yogyakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH RI) mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal. 

    “Produk halal kini terus berkembang dan dikembangkan oleh siapa saja dan dari negara mana saja. Jika UMKM kita tidak segera bersertifikat halal, maka akan tertinggal,” kata Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam kegiatan Jogja Halal Market 2025 di Yogyakarta. 

    Menurutnya, sertifikasi halal menjadi kunci perluasan pasar dan peningkatan daya saing produk.
    Dengan bersertifikat halal, produk UMKM akan makin mudah diterima pasar dan memperluas konsumen.

    “Apalagi di Yogyakarta, kawasan wisata dengan beragam kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan,” ujarnya.

    Aqil mengatakan, halal telah menjadi bagian dari gaya hidup global. Halal bukan sekadar urusan umat Islam, tapi sudah menjadi lifestyle dunia dan standar mutu produk yang meningkatkan nilai ekonomi.

    Ia mengingatkan, pada Oktober 2026 mendatang akan mulai diberlakukan kewajiban sertifikasi halal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH).

    “Kami mengajak para pelaku UMK di Jogja untuk segera memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari BPJPH yang masih tersedia bagi satu juta pelaku usaha,” kata Aqil.

    Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH Abd Syakur mengatakan, Jogja Halal Market 2025 merupakan bagian dari roadshow Halal 20. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin memperkuat kolaborasi dengan Pemda, dinas, LPH, LP3H, pendamping PPH, dan seluruh stakeholder dalam menyukseskan program sertifikasi halal.

    Melalui kegiatan Jogja Halal Market 2025, BPJPH RI berharap seluruh produk yang terkategori wajib bersertifikat halal di Yogyakarta dan sekitarnya agar segera bersertifikat halal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal sekaligus memperluas kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Asisten Setda Pemprov DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Trisaktiyana mengatakan, Halal bukan hanya untuk umat Muslim. Bahkan, produsen halal saat ini banyak yang berasala dari luar negri.

    “Banyak berasal dari China. Karena itu, penting bagi kita mengedukasi para pelaku UMKM agar produknya bersertifikat halal. Pemerintah Daerah DIY siap berkolaborasi mendukung sertifikasi halal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Trisaktiyana.

    Yogyakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH RI) mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki sertifikat halal. 
     
    “Produk halal kini terus berkembang dan dikembangkan oleh siapa saja dan dari negara mana saja. Jika UMKM kita tidak segera bersertifikat halal, maka akan tertinggal,” kata Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham dalam kegiatan Jogja Halal Market 2025 di Yogyakarta. 
     
    Menurutnya, sertifikasi halal menjadi kunci perluasan pasar dan peningkatan daya saing produk.
    Dengan bersertifikat halal, produk UMKM akan makin mudah diterima pasar dan memperluas konsumen.

    “Apalagi di Yogyakarta, kawasan wisata dengan beragam kuliner yang menjadi daya tarik wisatawan,” ujarnya.
     
    Aqil mengatakan, halal telah menjadi bagian dari gaya hidup global. Halal bukan sekadar urusan umat Islam, tapi sudah menjadi lifestyle dunia dan standar mutu produk yang meningkatkan nilai ekonomi.
     
    Ia mengingatkan, pada Oktober 2026 mendatang akan mulai diberlakukan kewajiban sertifikasi halal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH).
     
    “Kami mengajak para pelaku UMK di Jogja untuk segera memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dari BPJPH yang masih tersedia bagi satu juta pelaku usaha,” kata Aqil.
     
    Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH Abd Syakur mengatakan, Jogja Halal Market 2025 merupakan bagian dari roadshow Halal 20. Melalui kegiatan ini, pihaknya ingin memperkuat kolaborasi dengan Pemda, dinas, LPH, LP3H, pendamping PPH, dan seluruh stakeholder dalam menyukseskan program sertifikasi halal.
     
    Melalui kegiatan Jogja Halal Market 2025, BPJPH RI berharap seluruh produk yang terkategori wajib bersertifikat halal di Yogyakarta dan sekitarnya agar segera bersertifikat halal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal sekaligus memperluas kontribusi sektor halal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
     
    Asisten Setda Pemprov DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan Trisaktiyana mengatakan, Halal bukan hanya untuk umat Muslim. Bahkan, produsen halal saat ini banyak yang berasala dari luar negri.
     
    “Banyak berasal dari China. Karena itu, penting bagi kita mengedukasi para pelaku UMKM agar produknya bersertifikat halal. Pemerintah Daerah DIY siap berkolaborasi mendukung sertifikasi halal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Trisaktiyana.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Kita Bukan Mencari Laba, tetapi Mengurangi Emisi Karbon

    Kita Bukan Mencari Laba, tetapi Mengurangi Emisi Karbon

    GELORA.CO –  Presiden ke-7 RI, Jokowi menegaskan pembuatan Kereta Woosh, LRT, MRT dan Kereta Bandara dibuat untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek yang sudah sangat parah.

    Sehingga kereta tersebut merupakan sebuah investasi dan tidak perlu memikirkan laba.

    Jokowi mengatakan, kemacetan tersebut tidak hanya ketika ia menjadi presiden, namun sudah terjadi sejak 20-40 tahun yang lalu.

    “kita harus tahu masalahnya dulu ya, di Jakarta itu kemacetannya sudah parah.

    Ini sudah sejak 30 tahun, 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Jabodetabek juga kemacetannya parah, termasuk Bandung juga macet parah,” ujarnya di Solo, Senin (27/10/2025).

    Presiden yang menjabat dua periode tersebut mengatakan, negara rugi Rp 65 triliun per tahun.

    “Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan, kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun,” ungkapnya.

    Ia juga mengatakan, kerugian negara terkait kemacetan di sekitar Jabodetabek hingga Bandung sebesar Rp 100 triliun.

    “Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,”katanya.

    Dengan pertimbangan tersebut, Jokowi saat itu memutuskan untuk membangun MRT,LRT dan kereta cepat Woosh.

    “Nah, untuk mengatasi itu, kemudian direncanakan dibangun yang namanya MRT, LRT, Kereta cepat, KRL, Kereta Bandara,” terangnya.

    Mantan Walikota Solo dan Gubernur Jakarta itu mengatakan, kebijakan itu diambil agar masyarakat bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi kerugian akibat macet.

    “Nah, sebelumnya lagi KRL, ada juga kereta bandara, agar masyarakat berpindah dari transportasi, transportasi pribadi, mobil atau sepeda motor ke kereta cepat, MRT, LRT, kereta bandara. Sehingga kerugian itu bisa terkurangi,” katanya.

    Jokowi mengatakan prinsip dasar transportasi massa, transportasi umum itu adalah layanan publik sehingga tidak perlu memikirkan laba.

    “Kita itu bukan mencari laba. Jadi, transportasi massa, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment, pengurangan emisi karbon.

    Produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kemudian polusi berkurang, waktu tempuh yang bisa lebih cepat.

    Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massa,” terangnya.

    Jokowi mengatakan memberikan subsidi ke transportasi umim merupakan sebuah inevstasi seperti DKI Jakarta yang memberikan subsidi Rp 800 miliar per tahun.

    “Kalau ada subsidi, itu adalah investasi. Bukan kerugian. Kayak MRT. Itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang subsidi 800 miliar per tahun,” katanya.

    Suami Iriana itu mengatakan membangun transportasi massa merupakan mengubah kebiasaan masyarakat.

    “Memindahkan orang dari mobil pribadi, dari sepeda motor, mobil, ke transportasi umum, transportasi masyarakat juga tidak mudah, merubah karakternya juga tidak mudah,” ungkapnya.

    Jokowi mengatakan sejak diluncurkan, MRT sudah mengangkut 171 juta penumpang.

    Sementara itu, Kereta cepat woosh sejak meluncur sampai sekarang sudah mengangkut 12 juta orang.

    “Dari MRT tadi 171 juta. Kemudian kita cepat 12 juta penumpang, patut kita syukur karena sudah ada pergerakan,

    perpindahan dari mobil pribadi, dari kendaraan masuk ke transportasi umum massa,” ungkapnya.

    “Dan ini juga bertahan, tidak langsung orang berbondong-bondong ke transportasi massa yang kita miliki. Jadi, sekali lagi, kita juga harus berhitung multi-layer efek ekonominya. Contoh kayak kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan di titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu,” ujarnya.

    Jokowi menyebut kereta woosh meningkatkan pariwisata, penumpang bus dan nilai properti di Bandung.

    Jokowi lantas menyebut banyak negara yang memberikan subsidi di transportasi umum hingga 50 persen.

    “Kemanfaatannya seperti itu, dan sebagai pembanding kalau kita lihat transportasi massa di negara  lain, hitungannyajuga sama, hitungannya pasti adalah itu hitungan investasi, baik di Korea, China, Jepang, di Eropa, seperti di Metro Paris, itu subsidi-nya juga hampir 50 persen. Di London Underground, metronya London juga sama, subsidi-nya hampir mencapai 50 persen,” katanya.

    Jokowi menyebut, secara perhitungan kerugian negara akan mengecil 6 tahun ke depan.

    “Penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19 ribu dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik-naik-naiknya orang berpindah ya kerugiannya akan semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Ini kan tahun pertama. Mungkin diperkirakan kerugiannya akan lebih turun lagi setelah 6 tahun,” ujarnya.

    Saat ditanya terkait kerugian kereta Woosh yang tidak ditanggung APBN, Jokowi mengaku kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah, 

    “Soal Kerugian woosh tidak ditanggung APBN, itu kewenangan pemerintah.

    Saya enggak mau jawab,” tandasnya. 

  • Sentra Fauna-Kuliner Lenteng Agung Jadi Pusat UMKM Modern, Ini Fasilitasnya

    Sentra Fauna-Kuliner Lenteng Agung Jadi Pusat UMKM Modern, Ini Fasilitasnya

    Jakarta –

    Pasar Barito, Jakarta Selatan, mulai ditata. Para pedagang eks Barito pun mulai pindah ke Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung hari ini.

    Bagi para pedagang, momen ini menjadi langkah awal menuju tempat usaha yang lebih layak dan tertata. Salah satu pedagang kuliner, Mujiyati, mengungkapkan harapannya setelah memilih kios barunya di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung.

    Sebelumnya, pada Jumat, (17/10), kelompok pedagang JS 96 eks Pasar Barito juga telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi sentra untuk melihat fasilitas sekaligus memilih nomor kios yang akan ditempati, salah satunya Mujiyati.

    Suasana hangat dan antusiasme terasa saat para pedagang eks Pasar Barito mulai menempati lokasi baru mereka.

    “Kami ingin memulai lagi dengan semangat baru di tempat ini. Semoga rezekinya lebih baik, pembelinya ramai, dan sentra ini bisa jadi tempat yang hidup. Kami berterima kasih kepada Pemprov DKI yang sudah menyiapkan tempat selayak ini,” ujar Mujiyati dalam keterangannya, Senin (27/10/2025).

    Foto: Dok. Pemprov DKI

    Dalam rangka mendukung usaha para pedagang, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menggratiskan sewa kios selama enam bulan pertama bagi para pedagang eks Pasar Barito.

    “Ada surat peringatan 1, 2, 3 dan kami sangat humanis, manusiawi sekali. Dan sekarang ini 125 kios yang di Lenteng Agung sudah semuanya selesai, semuanya bisa dipakai, termasuk air. Untuk itu, dari 125 kios, saya sudah memutuskan untuk memberikan gratis selama enam bulan, baik itu kios maupun airnya,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

    “Karena, saya tahu, pasti 2-3 bulan pertama itu berat sekali, harus sosialisasi. Tapi, di situ karena dekat dengan Stasiun Lenteng Agung, sehingga lokasinya cukup baik,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan, pembangunan sentra ini merupakan upaya Pemprov DKI dalam menghadirkan fasilitas usaha yang lebih tertata dan berdaya saing bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

    “Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung kami hadirkan sebagai ruang usaha baru yang lebih modern dan nyaman. Di sini, para pelaku usaha termasuk yang selama ini berjualan di kawasan Barito dan khususnya terdaftar secara resmi sebagai anggota Jakpreneur, akan mendapatkan tempat yang lebih layak dan kesempatan lebih besar untuk berkembang,” jelas Ratu.

    Dinas PPKUKM pun memastikan seluruh pedagang eks Pasar Barito difasilitasi hingga proses penetapan lokasi kios selesai. Pemerintah juga terus membuka ruang pendampingan bagi pedagang yang masih menyiapkan dokumen atau memerlukan waktu untuk beradaptasi.

    “Kami terus membuka pendampingan bagi pedagang lain yang belum tervalidasi atau masih ragu demi memastikan transisi berjalan mulus dan Sentra Fauna Lenteng Agung dapat segera beroperasi maksimal,” lanjut Ratu.

    Dilengkapi Berbagai Fasilitas

    Sebagaimana diketahui, kawasan Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung dibangun seiring dengan rencana pengembangan Taman Bendera Pusaka, yang akan menggabungkan Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser sebagai ruang hijau bersejarah di Jakarta Selatan.

    Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung dilengkapi area pertunjukan seni dan budaya, lahan parkir luas, toilet, dan musala, serta desain yang ramah lingkungan dan ramah keluarga, dengan sistem sirkulasi udara dan sanitasi yang baik. Lokasinya mudah dijangkau melalui Stasiun Commuter Line Lenteng Agung, Transjakarta (4B Manggarai-UI dan D21 Lebak Bulus-UI), serta Jak Lingko 44 (Andara-Lenteng Agung).

    Para pedagang eks Pasar Barito akan menjadi bagian dari ekosistem baru di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung. Dengan begitu, kegiatan ekonomi yang telah berjalan dapat terus berlanjut di tempat yang lebih tertata dan representatif. Adapun sentra ini memiliki 125 kios dengan berbagai fungsi, terdiri dari:

    Zona A – Kuliner (22 kios)Zona B – Amphitheater (70 seat)Zona C & D – Burung & Pakan Hewan (74 kios)Zona E – Parsel & Kuliner Tambahan (29 kios)

    “Kami ingin agar para pedagang tidak hanya memiliki tempat baru, tetapi juga bisa naik kelas. Dengan dukungan fasilitas, pelatihan, dan promosi yang terintegrasi melalui program Jakpreneur, kami harap mereka bisa berkembang lebih besar dan menjadi bagian dari wajah baru Jakarta,” jelas Ratu.

    Lokasi Berkumpulnya Warga Jakarta

    Lebih dari sekadar tempat berdagang, Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung juga disiapkan sebagai ruang interaksi warga, pusat edukasi fauna, serta wadah kegiatan seni, budaya, dan komunitas. Kawasan ini akan menjadi ruang publik baru yang mempertemukan ekonomi rakyat, kreativitas, dan rekreasi keluarga dalam satu kawasan.

    “Kami ingin menjadikan sentra ini bukan sekadar tempat berdagang, tetapi juga destinasi baru warga Jakarta untuk berbelanja, berekreasi, dan menikmati suasana kota yang lebih hijau dan tertata,” pungkas Ratu.

    (akn/ega)