Produk: UMKM

Ketua KPK Bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ini yang Dibahas

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto bertemu dengan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X pada hari ini, Selasa (28/10/2025) di Yogyakarta. Kedua tokoh tersebut bertemu untuk membahas hari antikorupsi sedunia (Hakordia) yang rencananya akan digelar di Yogyakarta pada 9 Desember 2025 mendatang.

“Benar, hari ini Ketua KPK, Bpk Setyo Budiyanto beraudiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam rangka persiapan awal rencana peringatan hari antikorupsi sedunia, yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 9 Desember. Tahun ini, rangkaian kegiatan tersebut rencana akan berpusat di Yogyakarta,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Budi menjelaskan alasan Yogyakarta dipilih sebagai tempat penyelenggaraan peringatan Hakordia Tahun 2025. Pasalnya, kata Budi, Yogyakarta merupakan kota pendidikan dan kota budaya yang selaras dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi khususnya melalui lajur pencegahan dan pendidikan.

“Selain itu, Yogyakarta sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik,” tandas dia.

Budi berharap Yogyakarta menjadi salah satu rujukan daerah lain untuk melakukan improvement di mana KPK melalui fungsi koordinasi-supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah. Selain itu, kata dia, KPK melalui survei Penilaian integritas (SPI), telah memberikan rekomendasi perbaikan atas temuan-temuan risiko terjadinya korupsi pada suatu institusi.

“Di wilayah Yogyakarta, KPK sebelumnya juga melakukan piloting untuk program desa antikorupsi, yang saat ini terus berkembang dan sudah ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Termasuk pengembangannya, yaitu kota/kabupaten antikorupsi,” ungkap Budi.

Sri Sultan Hamengkubuwono X juga merespons positif dan mendukung penuh kegiatan Hakordia 2025. Bahkan, kata dia, Sri Sultan Hamengkubuwono X memfaslitasi beberapa tempat untuk peringatan Hakordia tersebut.

“Harapannya kegiatan ini akan lebih banyak melibatkan masyarakat, mahasiswa, pelajar, termasuk budayawan dan pekerja seni, serta UMKM. KPK juga terus mengajak seluruh pihak, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, CSO, dan masyarakat sipil lainnya untuk menjadikan peringatan ini sebagai penguat kembali semangat antikorupsi,” pungkas Budi.

28/10/2025 17:42
Yuk Gabung! WJF 2025 Resmi Buka Pendaftaran Volunteer untuk 12 Posisi

Jakarta –

Gelaran West Java Festival (WJF) 2025 akan diselenggarakan di Kiara Artha Park, Bandung pada 8-9 November 2025. Festival ini menghadirkan budaya dan kreativitas terbaik Jawa Barat dan membuka kesempatan untuk 12 posisi volunteer.

Diselenggarakan oleh detikcom bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat serta Pemerintah Kota Bandung, festival ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu event terbaik dalam program Karisma Event Nusantara (KEN) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penghargaan ini menunjukkan WJF berhasil mengangkat potensi budaya dan pariwisata Jawa Barat ke kancah nasional.

Dengan mengusung tema ‘Gapura Panca Waluya’, WJF 2025 akan dimeriahkan oleh berbagai rangkaian acara meliputi festival budaya, konser musik, festival kuliner, pameran UMKM, talkshow, workshop, hingga beragam aktivitas komunitas yang melibatkan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Tak hanya itu, melalui penyelenggaraan festival ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati keindahan budaya sekaligus mendukung produk unggulan, mulai dari kuliner, kriya, hingga fesyen khas Jawa Barat oleh UMKM lokal.

Nah, bagi kamu yang ingin bergabung dan berkontribusi langsung dalam perhelatan budaya bergengsi di Jawa Barat, kini pendaftaran Volunteer WJF 2025 resmi dibuka. Tanpa syarat yang sulit, berikut posisi tersedia yang bisa kamu daftar untuk jadi volunteer di WJF 2025:

Liaison Officer (LO).

Checker Area.

Dokumentasi.

Konsumsi.

Crowd Control.

Kebersihan.

Pameran.

Logistik.

Kesehatan.

Hospitality.

Sponsorship.

Keamanan.

Jangan sampai lewatkan kesempatan untuk jadi volunteer WJF 2025! Untuk informasi lebih lengkap, pantau terus akun Instagram @thewestjavafest dan @smiling.westjava.

(prf/ega)

28/10/2025 15:59
Kata Jokowi soal Proyek Whoosh: Tidak Diukur dari Laba, tapi Keuntungan Sosial

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar mengenai pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini menimbulkan polemik.

Pembangunan transportasi Whoosh, menurutnya, tidak bisa semata-mata diukur dari mencari laba. Namun juga bentuk investasi sosial.

“Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba. Tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment,” katanya di Solo pada Senin (27/10), dikutip dari Antaranews.

Dia mencontohkan manfaat sosial yang dihasilkan, seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

“Jadi kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, pembangunan Whoosh juga dilakukan dari kebutuhan nyata untuk mengatasi kemacetan parah yang telah melanda kawasan Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung selama puluhan tahun.

Dia menuturkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, dan jika ditambah kawasan Jabodetabek serta Bandung, nilainya bisa melampaui Rp100 triliun.

“Untuk mengatasi itu, kita bangun MRT, LRT, Kereta Cepat, dan KRL agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujarnya.

Jokowi pun menegaskan bahwa proyek Whoosh dan moda transportasi publik lainnya harus dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membangun peradaban dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien, bukan sekadar proyek ekonomi yang diukur dari untung-rugi finansial.

“Kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya Whoosh juga bisa meningkat dengan baik. Lalu, nilai properti juga naik karena adanya Whoosh. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” pungkas Jokowi.

Adapun sebelumnya, nama Jokowi banyak disebut dalam polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, megaproyek tersebut diteken dan digarap pada masa pemerintahannya.

Bahkan beberapa pihak menyebut Jokowi yang bersikeras membangun KCJB meskipun sudah diinformasikan bahwa ongkos proyek tersebut terlalu mahal dan kini berakhir pada utang jumbo kepada China.

Terkini, untuk mengatasi polemik utang kereta cepat, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

“Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

28/10/2025 15:30
Legislator Usul Skema Komisi Ojol Pakai Sistem Berlangganan

Jakarta –

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu mengusulkan solusi permasalahan bagi hasil antara pengemudi ojek online dengan perusahaan aplikator. Alih-alih menerapkan sistem komisi, Adian menyebut biaya berlangganan dapat diterapkan bagi pengemudi ojol.

“Begini, maksimal per hari ini, kita minta komisi aplikator tidak lebih dari 10%. All in. Tapi, perkembangan teknologi, perkembangan pola ekonomi usaha di beberapa negara lain, sistemnya justru sudah lebih maju. Tidak lagi menggunakan komisi, tetapi biaya tetap, biaya berlangganan,” ujar Adian dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

Biaya berlangganan artinya pengemudi ojol membayar biaya tetap untuk mendapatkan order. “Jadi, si driver misalnya membayar pada aplikasi 200 ribu rupiah tiap bulan, dan aplikator wajib untuk mendistribusikan order pada mereka,” jelasnya. Pada prakteknya sistem berlangganan sudah dilaksanakan di India dan Malaysia.

Sebelumnya Adian Napitupulu menggelar diskusi bersama berbagai asosiasi ojek online, komunitas pengemudi online dan perusahaan aplikator di Ruang Rapat Fraksi PDIP, Jakarta. Diskusi menjadi bagian dalam penyusunan regulasi di sektor transportasi daring.

Adapun Presiden Prabowo Subianto bakal membuat aturan khusus terkait pengemudi transportasi online, termasuk ojol. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo
Hadi mengatakan draf aturan tersebut sudah berada di mejanya dan akan segera dikaji lebih lanjut.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan semua pihak yang terlibat, mulai dari pengemudi hingga perusahaan aplikator.

“Kan dari draf itu, kemudian kami pelajari. Masih ada yang perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mengusulkan agar pengemudi ojek online (ojol) dimasukkan ke dalam kategori unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menilai ekosistem digital seperti pengemudi ojol, pedagang e-commerce, hingga aplikasi pemesanan makanan perlu diatur dalam satu payung hukum yang memberikan perlindungan sebagai pelaku usaha digital.

“Kita sekarang melihat perlunya aturan yang bisa menjaga atau melindungi para pelaku usaha yang bergerak di sektor pasar digital. Dan ini luar biasa banyak.
Salah satunya dari ojol. Di ekosistem pasar digital itu kan ada transporter, aplikator, dan juga UMKM atau merchant-nya,” ujar Maman di kantornya beberapa waktu lalu.

(rea/rrd)

28/10/2025 14:44
Menteri UMKM Pamer 60,6 Persen KUR Dialokasikan ke Sektor Produksi

Menteri UMKM Pamer 60,6 Persen KUR Dialokasikan ke Sektor Produksi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dialokasikan ke sektor produksi mencapai 60,6 persen dari target Rp 300 triliun.
Maman menuturkan, pencapaian itu baru pertama kali terjadi dalam sejarah dan berhasil diraih dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Per hari ini ada sebuah pencapaian yang sangat luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah realisasi program KUR kita, yaitu per hari ini alokasi dana KUR yang Rp 300 triliun kita berhasil mengalokasikan 60,6 persen ke sektor produksi yang selama ini belum pernah berhasil tercapai,” ujar Maman di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).
Maman menuturkan, alokasi 60,6 persen KUR ke sektor produksi bakal berdampak pada perekonomian masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan.
“Kenapa ini menjadi penting bagi kami? Karena pada saat alokasi KUR yang sebanyak Rp 300 triliun itu dialokasikan ke sektor produksi, dampak ekonominya jauh lebih luas dari penciptaan lapangan pekerjaan dan tumbuh kembangnya ekonomi di daerah, dibandingkan hanya sekadar ke sektor konsumtif,” ucap dia.
Maman melanjutkan, ada peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui alokasi dana KUR kepada 3,7 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pda Oktober 2024.
Maman menyebutkan, satu UMKM dapat menyerap tiga orang tenaga kerja.
“Sampai bulan Oktober ini, total melalui alokasi dana KUR kita ada sekitar 3,7 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mendapatkan program KUR ini, di mana satu entitas itu rata-rata penyerapan tenaga kerjanya sekitar 3 orang,” kata dia.
Dengan demikian, kata Maman, UMKM dapat menyerap 11 juta tenaga kerja berkat 60,6 persen dana KUR dialokasikan ke sektor produksi.
“Jadi kurang lebih plus minus dari program KUR yang didorong di Kementerian UMKM di bawah koordinasi Pak Menko, ada sekitar 11 juta tenaga kerja yang terserap melalui program KUR ini,” ucapnya.
Politikus Partai Golkar ini mengeklaim, para pelaku UMKM kini diberdayakan secara ekonomi berkat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
“Poinnya yang saya mau sampaikan begini, berkat arahan dan dorongan dari Pak Menko, dari perubahan paradigma kita melihat UMKM yang tadinya paradigmanya hanya sekadar mendorong tumbuh kembangnya UMKM, menjadi paradigma pemberdayaan,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/10/2025 14:44
Grab Buka Suara soal Langkah Prabowo Atur Status Driver Lewat Perpres Ojol

Bisnis.com, JAKARTA— Grab Indonesia merespons langkah pemerintah yang tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online (Ojol). Tarif hingga status driver rencananya diatur dalam perpres baru tersebut.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap mitra pengemudi melalui model kemitraan yang dinilai telah memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Model tersebut memungkinkan para mitra mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial dan manfaat kesejahteraan jangka panjang.

Grab, lanjut Tirza, telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.

Lebih lanjut, Tirza menegaskan pembahasan mengenai status hubungan kerja antara perusahaan dan mitra pengemudi perlu dikaji dengan cermat.

Menurutnya, jika mitra diklasifikasikan sebagai pekerja tetap atau memperoleh hak seperti karyawan tetap, maka fleksibilitas yang menjadi nilai utama dalam kemitraan akan hilang.

“Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan yang fleksibel sesuai kebutuhan mereka,” kata Tirza kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

Dia mencontohkan pengalaman di sejumlah negara yang telah menerapkan klasifikasi ulang status mitra. Di Spanyol, platform seperti Glovo hanya dapat mempertahankan sekitar 17% mitra sebelumnya, sementara Deliveroo keluar dari pasar dan Uber melakukan pengurangan mitra.

Di Swiss, Uber Eats hanya bisa mempertahankan 33% pengemudi setelah perubahan status kerja, dan di Inggris, kebijakan serupa mengurangi jumlah pengemudi Uber hingga 85.000 orang.

Dia mengatakan pengalaman di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa perubahan status kemitraan secara menyeluruh maupun mitra dengan hak seperti karyawan tetap, dapat berdampak signifikan pada kemampuan perusahaan dalam menyerap mitra.

“Jika diterapkan, jumlah mitra aktif yang dapat diserap perusahaan hanya sekitar 10–20% dari jumlah mitra aktif saat ini,” ujar Tirza.

Dia menambahkan, perubahan tersebut juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran serta membatasi akses masyarakat terhadap sumber pendapatan fleksibel. Selain pengemudi, dampak serupa juga bisa dirasakan oleh jutaan mitra UMKM di Indonesia.

Karena itu, Grab berharap proses penyusunan Perpres ini dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis dialog, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah, pelaku industri, akademisi, maupun komunitas mitra pengemudi aktif.

“Agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tutur Tirza.

Dia menegaskan, Grab Indonesia tetap berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi dan jutaan mitra UMKM, serta memastikan manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Kami percaya, dengan regulasi yang berimbang dan adaptif terhadap kondisi Indonesia, kita dapat bersama-sama mewujudkan visi Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera,” tutup Tirza.

Sebelumnya, pemerintah diketahui tengah menyiapkan Perpres yang akan mengatur kesejahteraan para pengemudi ojek online sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antarperusahaan aplikasi transportasi daring. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

“Sedang dikomunikasikan semua. Ya makanya kan dari draft itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo.

28/10/2025 13:56
Gubernur Jateng Ajak Pemuda Implementasikan Semangat Para Pendahulu

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan semangat yang diwujudkan oleh para pendahulu saat berkumpul dalam Kongres Pemuda 1928 harus diimplementasikan dalam tindakan nyata. Pemuda bukanlah pelengkap sejarah, melainkan penentu sejarah.

Karena itu ia mengajak kepada para pemuda di wilayahnya untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda memiliki energi lebih dalam rangka memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara.

“Untuk para pemuda, berikan warna kepada Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2045 nanti kalian adalah pemimpin-pemimpin masa depan, baik di Jawa Tengah maupun Indonesia,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

Hal itu disampaikan oleh Ahmad Luthfi saat menjadi inspektur upacara peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda tingkat provinsi di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 28 Oktober 2025.

Adapun dalam amanat yang dibacakan oleh Ahmad Luthfi, disebutkan bahwa pemuda saat ini menghadapi tantangan zaman dan dunia yang bergerak cepat.

Sebagai informasi, upacara peringatan Sumpah Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah tersebut diikuti oleh berbagai elemen pemuda di antaranya pelajar, mahasiswa dari berbagai universitas, organisasi pemuda lintas agama, serta zilenial Jawa Tengah.

Seorang peserta upacara, Guntur Pramudya mengatakan, bertepatan dengan momentum peringatan Sumpah Pemuda ini, diharapkan para pemuda dapat semakin cinta tanah air. Selain itu juga semakin meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, serta selalu semangat dalam membangun negara.

“Kita harus meningkatkan kapasitas diri agar dapat berkontribusi dalam membangun negeri,” ujar mahasiswa asal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tersebut.

Adapun setelah upacara, Gubernur Ahmad Luthfi menyerahkan penghargaan kepada lima pemuda-pemudi pelopor di Jawa Tengah di antaranya juara 1 Bidang Pendidikan diberikan kepada Safira Mufida Azmi dari Kabupaten Karanganyar; Juara 1 Bidang Pangan kepada Ainun Nurusy Syahida asal Kabupaten Temanggung.

Penghargaan juga diberikan kepada Juara 1 Bidang Inovasi dan Teknologi kepada Ahmad Fajar Ivandra dari Kabupaten Magelang; Juara 1 Bidang Seni Budaya kepada Ashallom Daniel asal Kota Salatiga; Juara 1 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Pariwisata kepada Wulandari Lestari dari Kabupaten Pekalongan.

Dalam peringatan Sumpah Pemuda di Jawa Tengah tahun ini, juga dimeriahkan dengan berbagai acara, di antaranya GubernurRun by Zilenial, pameran inovasi dan UMKM, serta talk show dan seminar kepemudaan. Seluruh acara tersebut digelar di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah dari pagi hingga malam hari.

(anl/ega)

28/10/2025 12:45
BKPM: Toyota Minat Bangun Pabrik Etanol di RI, Dukung Mandatory E10

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, Toyota Indonesia berminat untuk mengembangkan pabrik bioetanol di dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan etanol dalam program bahan bakar campuran bensin dengan etanol 10% atau E10 yang akan diwajibkan pada 2027.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengatakan, kebutuhan etanol nasional untuk implementasi E10 mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun.

“Bioetanol sekarang yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM kita sudah masuk kepada E10. Kalau total konsolidasi penggunaan itu kurang lebih 40 jutaan, berarti 4 juta harus etanolnya,” kata Todotua dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Selasa (28/10/2025).

Adapun, sumber bahan baku bioetanol tersedia melimpah di dalam negeri seperti tebu, singkong, sorgum, dan jagung. Namun, pemerintah perlu memastikan pembangunan fasilitas produksi berjalan serius agar tidak bergantung pada impor.

“E10 sudah ditetapkan berarti ada total konsolidasi kebutuhan sekitar hampir 4 juta etanol setiap tahun. Maka kita harus menciptakan produknya, otherwise sambil menunggu ini kita harus impor,” tuturnya.

Salah satu daerah yang disiapkan untuk pengembangan industri bioetanol adalah Provinsi Lampung. Wilayah ini dinilai memiliki ketahanan pasokan bahan baku dengan area pengembangan mencapai hampir 1 juta hektare.

Pemerintah juga menggandeng Kementerian Koperasi untuk melibatkan petani dan pelaku UMKM dalam rantai pasok produksi etanol.

Tak hanya itu, dalam hal ini, pihak swasta yaitu Toyota menjadi salah satu perusahaan yang menunjukkan minat untuk membangun pabrik etanol di Indonesia.

“Toyota punya line up dalam otomotif yang menggunakan hydrogen dengan bioetanol. Bahkan, produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu 100% pakai E100,” jelasnya.

Selain Toyota, beberapa investor lain juga tengah menjajaki peluang serupa. Pemerintah juga menjalin komunikasi dengan Brasil, negara yang dinilai berhasil mengelola industri etanol dari hulu ke hilir.

“Brasil salah satu negara yang cukup sukses mengelola etanol, baik dari strategi penanaman komoditinya maupun dalam plant. Kalau saya enggak salah, di sana ada kekuatan sampai 2 juta setahun,” pungkasnya.

28/10/2025 12:25
Viral Purbaya Sikat Mafia Baju Bekas, Ini Kata Dokter Kulit soal Baju Thrifting

Jakarta –

Isu soal pelarangan impor pakaian bekas kembali mencuat pasca pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik impor balpres (bal pakaian bekas).

Purbaya menilai, selain merugikan industri tekstil dalam negeri, peredaran pakaian bekas impor juga menimbulkan beban ekonomi baru karena negara harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses hukum dan pemusnahan barang ilegal.

Langkah ini turut didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pihaknya akan melarang praktik thrifting (jual beli baju bekas) di pasar-pasar ibu kota.

“Kami mendukung kebijakan pemerintah pusat, termasuk melarang thrifting di pasar-pasar Jakarta,” kata Pramono kepada wartawan, Jumat (24/10/2025).

Ia juga meminta dinas terkait memberikan pelatihan usaha bagi pedagang UMKM agar tidak bergantung pada jual beli barang bekas impor.

Terlepas dari pro kontra kebijakan tersebut, apakah membeli baju thrifting aman untuk kulit?

Menurut dr Arini Widodo, SpDV, dokter spesialis kulit dan kelamin dari PERDOSKI, pakaian bekas memiliki risiko tinggi menularkan penyakit kulit karena kebersihannya tidak dapat dijamin.

“Pakaian bekas bisa membawa agen infeksi seperti bakteri, jamur, virus, maupun parasit (tungau dan kutu) yang berpotensi menular ke pemakainya,” jelas dr Arini.

Beberapa penyakit yang dapat timbul antara lain:

Scabies (kudis), akibat tungau yang bersarang di serat kain dan menyebabkan gatal hebat, terutama di malam hari.

Eksim dan dermatitis kontak, muncul ketika pakaian berdebu atau lama disimpan, menyebabkan kulit gatal, merah, bahkan melepuh bila terus digaruk.

Infeksi sekunder, akibat berpindahnya cairan tubuh seperti keringat atau air liur dari orang yang sebelumnya mencoba pakaian.

“Pernah ditemukan virus pernapasan seperti influenza yang menempel pada pakaian bekas. Barang yang berpindah-pindah tangan ini bisa menjadi jalur penularan infeksi,” tambahnya.

Selain itu, bahaya lain juga datang dari bahan kimia pembersih atau disinfektan yang digunakan penjual untuk mensterilkan pakaian.

“Uap bahan kimia tersebut bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, mual, atau bahkan kejang bila terhirup terus-menerus,” kata dr Arini.

Meski begitu, risiko tersebut sebetulnya bisa diminimalisir dengan cara mencucinya. Terlebih, thrifting tetap punya sisi positif bagi lingkungan dan ekonomi, selama masyarakat memahami cara menjaga kebersihannya.

“Membeli baju thrifting boleh saja, asal dicuci dengan benar sebelum digunakan,” ujar dr Ruri saat dihubungi detikcom, beberapa waktu lalu.

Ia menyarankan beberapa langkah penting sebelum mengenakan pakaian bekas:

Cuci dengan air panas dan deterjen sesegera mungkin setelah dibeli.Rendam dengan desinfektan khusus pakaian atau gunakan pengaturan mesin cuci bersuhu tinggi.Keringkan dan setrika hingga panas, agar sisa mikroorganisme mati sempurna.

“Hindari memakai pakaian bekas sebelum dicuci, terutama untuk pakaian dalam, handuk, dan pakaian tidur. Idealnya jenis ini tidak dibeli dalam kondisi bekas,” tegasnya.

Halaman 2 dari 2

(naf/kna)

28/10/2025 11:31
DPRD Ungkap Empat Aspek Strategis Dongkrak Daya Saing Anak Muda Jatim, Apa Itu?

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan bahwa generasi muda Jatim harus bersiap menghadapi persaingan global menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028.

Dia menyebut ada empat aspek strategis yang wajib dijawab seluruh elemen di Jawa Timur agar anak muda memiliki daya saing yang tangguh dan berkarakter.

“Tanpa memaknai Sumpah Pemuda sebagai napas kehidupan sehari-hari untuk bergotong royong memajukan daerah, momen ini hanya akan menjadi teks sejarah,” ujar Deni, Selasa (28/10/2025).

Deni menguraikan empat aspek strategis yang menjadi kunci penguatan daya saing anak muda Jawa Timur. Pertama adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih berada di angka 75,35 atau kategori tinggi, tetapi belum mencapai klasifikasi “sangat tinggi” di atas 80.

“Harus ada akselerasi pemerataan, karena faktualnya kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan masih belum merata di Jatim,” kata Deni.

Aspek kedua, lanjut dia, berkaitan dengan kemandirian ekonomi generasi muda. Deni menilai, anak muda harus menjadi pelaku utama dalam ekonomi kreatif dan UMKM, bukan pencari kerja.

“Tantangan saat ini adalah tingkat pengangguran terbuka di Jatim masih 3,61 persen dengan 894 ribu jiwa, dan salah satu yang tertinggi berasal dari lulusan SMK,” ujar dia.

Menurut Deni, tanpa dukungan terhadap wirausaha muda dan inovasi berbasis kearifan lokal, bonus demografi hanya akan menjadi beban demografi. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif agar anak muda punya ruang produktif.

“Maka pemerintah harus memperkuat ekosistem UMKM anak muda, ekonomi kreatif, dan inovasi berbasis kearifan lokal,” tutur alumnus FISIP Unair ini.

Aspek ketiga adalah penguasaan teknologi. Deni menyoroti kesenjangan literasi digital di kalangan anak muda, di mana sebagian besar masih menggunakan teknologi untuk hiburan, bukan produktivitas.

“Kalau anak muda kita hanya menjadi pengguna teknologi, maka daya saingnya akan sulit terdongkrak. Untuk dapat mengakselerasi daya saing, kuncinya adalah mendorong anak muda menjadi pencipta teknologi,” tegas Deni.

Dia menyebut penguasaan keterampilan tingkat lanjut seperti coding, analisis data, kecerdasan buatan (AI), dan keamanan siber harus ditingkatkan. Menurut Deni, kemampuan ini akan menentukan posisi anak muda Jatim dalam peta kompetisi global.

Aspek keempat adalah penguatan komitmen ideologis. Deni menegaskan bahwa kemajuan bangsa tidak akan tercapai tanpa semangat persatuan dalam keberagaman seperti yang dicontohkan para pemuda 1928.

“Anak muda tidak cukup hanya memiliki skill dan daya saing, tapi juga wajib mempunyai komitmen ideologis,” kata Deni .

Dia mengingatkan, semangat Sumpah Pemuda 1928 lahir dari tekad bersama generasi muda lintas suku dan organisasi yang bersatu tanpa melihat perbedaan identitas. Deni kembali menegaskan bahwa semangat historis Sumpah Pemuda sebagai fondasi kebangkitan nasional di masa depan.

“Sumpah Pemuda mengajarkan kita bahwa kemajuan bangsa tak lahir dari ego pribadi, tapi dari tekad bersama. Saatnya generasi muda Jatim menatap 2028 dengan semangat persatuan dan kerja keras,” pungkas Deni. [asg/beq]

28/10/2025 10:50