Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Kementerian UMKM fasilitasi legalitas untuk 1.000 usaha mikro di NTT

    Kementerian UMKM fasilitasi legalitas untuk 1.000 usaha mikro di NTT

    Kupang (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah pemangku kepentingan memfasilitasi lebih dari 1.000 pengusaha mikro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), agar mendapatkan sertifikasi, legalitas dan perluasan akses pembiayaan.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam ajang Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Kupang, Rabu, menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen membangun ekosistem usaha yang aman, inklusif dan kompetitif bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

    “Kehadiran kami melalui festival ini adalah untuk menjawab tantangan dan harapan besar para pengusaha mikro dan kecil dalam mengurus perizinan, sertifikasi, legalitas usaha, pembiayaan, serta layanan lain yang mereka butuhkan,” katanya.

    Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian UMKM mendorong integrasi berbagai layanan perizinan dan sertifikasi dalam satu ekosistem terpadu. Upaya kolaboratif tersebut, katanya, telah menunjukkan hasil yang signifikan, katanya, menjelaskan.

    Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 29 jenis layanan dihadirkan untuk memberikan kemudahan bagi sekitar 1.000 pengusaha UMKM.

    Layanan tersebut mencakup antara lain penerbitan sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), izin PIRT dan BPOM, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga fasilitasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Menurut Maman, kemudahan itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong transformasi UMKM dari sektor informal menjadi sektor formal, sehingga lebih siap bersaing di pasar nasional maupun global.

    “Sekarang tantangan kita adalah bagaimana bisa menggeser para pekerja di sektor UMKM yang rata-rata masih informal menjadi formal. Lewat program KUR, tercatat telah mampu menyerap hingga kurang lebih 11 juta tenaga kerja. Inilah yang secara bertahap kita dorong agar UMKM dapat beralih dari sektor informal ke formal,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan legalitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi penting agar pengusaha dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang terus bergerak maju.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan menyambut positif langkah tersebut dan menilai pola kolaborasi yang diterapkan Kementerian UMKM layak direplikasi di seluruh wilayah provinsi.

    “Acara ini luar biasa. Pemerintah Provinsi NTT akan mereplikasi pola yang sudah dibuat oleh Kementerian UMKM agar bisa diterapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan begitu, seluruh layanan untuk UMKM bisa dikumpulkan bersama agar prosesnya cepat, mudah, dan tetap sesuai regulasi,” ujar dia.

    Ia juga menegaskan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di NTT menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah mampu mempercepat pelayanan bagi pengusaha, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi rakyat di kawasan timur Indonesia

    Pewarta: Kornelis Kaha
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BGN: Makan Bergizi Gratis capai 38,5 juta penerima jelang akhir 2025

    BGN: Makan Bergizi Gratis capai 38,5 juta penerima jelang akhir 2025

    Jakarta (ANTARA) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjangkau lebih dari 38,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Capaian ini disampaikan saat Dadan bertemu dengan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu.

    “Kepala BGN menyampaikan bahwa hingga saat ini program MBG telah menjangkau 38.509.615 penerima manfaat yang dilayani oleh 13.514 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG,” demikian keterangan yang disampaikan Sekretariat Kabinet di akun media sosial di Jakarta.

    Terkait kelayakan dan kehigienisan makanan, BGN mencatat progres signifikan dalam penyediaan test kit dan pemasangan pemanas di dapur MBG.

    Dadan menyatakan bahwa pengawasan mutu dan keamanan pangan terus diperkuat untuk memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar gizi dan kebersihan.

    Seskab Teddy Indra Wijaya mengapresiasi kinerja BGN dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program strategis ini.

    Ia menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan program, agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

    “Program MBG memberikan dampak nyata bagi masyarakat, tak hanya penerima manfaat tapi juga ekosistem yang terlibat di dalamnya seperti UMKM, koperasi, maupun BUMDes,” kata Seskab.

    Ia menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap komponen bangsa memperoleh manfaat dari program MBG, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat akar rumput.

    BGN menargetkan jumlah penerima manfaat program MBG akan mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Novita Hardini dikukuhkan sebagai Bunda Guru Kabupaten Trenggalek

    Novita Hardini dikukuhkan sebagai Bunda Guru Kabupaten Trenggalek

    Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Anggota DPR RI VII Jawa Timur Novita Hardini, dikukuhkan sebagai Bunda Guru Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Trenggalek masa bakti 2025–2030.

    Pengukuhan dilakukan oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Timur Djoko Waluyo di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Rabu, bertepatan dengan pelantikan pengurus PGRI Trenggalek periode yang sama.

    Ketua PGRI Jatim Djoko Waluyo mengatakan, penetapan Novita sebagai Bunda Guru merupakan bentuk penghargaan atas dedikasinya di bidang pendidikan.

    “Di tengah padatnya aktivitas sebagai Ketua TP PKK dan anggota Komisi VII DPR RI, beliau tetap menunjukkan komitmen kuat terhadap dunia pendidikan. Beliau bahkan pernah menerima beasiswa pendidikan bidang ekonomi digital di Zhejiang University Tiongkok, salah satu universitas tertua di sana,” ujarnya.

    Predikat Bunda Guru, lanjutnya, bukan jabatan struktural, melainkan bentuk kehormatan bagi tokoh perempuan yang berkontribusi besar dalam memajukan pendidikan daerah.

    Sebagai Bunda Guru, Novita Hardini berperan menjembatani komunikasi antara PGRI, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta memberi masukan terhadap program strategis pendidikan di Trenggalek.

    Ia juga diharapkan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung visi peningkatan mutu pendidikan.

    Usai pengukuhan, Novita menyampaikan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas kepercayaan tersebut.

    “Ini sebuah kehormatan dan saya merasa tersanjung. Bagi saya, guru adalah orang tua kedua yang telah membentuk diri saya hingga saat ini. Saya merasa seperti mendapat kehormatan di rumah sendiri,” katanya.

    Novita menambahkan, meski bertugas di Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, dan industri, ia tetap berkomitmen memperjuangkan aspirasi para guru di tingkat nasional.

    “Banyak aspirasi dari para pendidik yang akan saya suarakan. Ini menjadi bentuk tanggung jawab moral agar dunia pendidikan semakin kuat dan adaptif,” ujarnya.

    Menurutnya, peran sebagai Bunda Guru selaras dengan fokus kerjanya selama ini dalam pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif, UMKM, dan industri kreatif.

    “Tidak ada ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata yang baik tanpa fondasi pendidikan yang kuat. Jadi ini bukan tugas baru, tapi bagian dari satu ekosistem pembangunan manusia,” tegasnya.

    Novita juga menyampaikan selamat kepada pengurus baru PGRI Trenggalek dan mengajak seluruh guru berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan yang lebih maju dan inklusif.

    Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Efek Legalisasi Sumur Rakyat: Lapangan Kerja Baru hingga Ketahanan Energi

    Efek Legalisasi Sumur Rakyat: Lapangan Kerja Baru hingga Ketahanan Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Legalisasi sumur rakyat dinilai bisa menciptakan efek berganda ekonomi berupa peluang lapangan kerja baru hingga memperkuat ketahanan energi nasional.

    Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra menuturkan penerapan tata kelola sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025 membuat masyarakat di daerah penghasil minyak untuk berpartisipasi secara legal dalam kegiatan migas.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” kata Endra dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi. Contohnya seperti di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro yang mengalami peningkatan produktivitas migas.

    Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru menuturkan wilayahnya menjadi salah satu contoh daerah dengan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.

    “Selama ini banyak warga kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, Sumatra Selatan tercatat memiliki 26.300 sumur minyak rakyat, jumlah terbanyak secara nasional. Potensi besar ini menjadi modal kuat bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis energi rakyat yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa terdapat sekitar 11.509 sumur minyak rakyat di wilayahnya dan kini telah menjadi dasar final untuk proses legalisasi.

    “Sesuai arahan dan regulasi dari Kementerian ESDM, sumur-sumur ini harus dilegalkan,” kata Al Haris.

    Dia menjelaskan, hasil verifikasi menunjukkan Kabupaten Batang Hari memiliki jumlah sumur terbanyak yakni 9.885, disusul Muaro Jambi sebanyak 1.336, dan Sarolangun sebanyak 288.

    Selain Sumatra Selatan dan Jambi, sejumlah provinsi lain juga memiliki potensi besar, di antaranya Jawa Tengah (4.391 sumur), Aceh (1.490), Jawa Timur (708), dan Sumatra Utara (607).

  • Government Shutdown AS dan Langkah Antisipasi RI

    Government Shutdown AS dan Langkah Antisipasi RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada awal Okto -ber 2025, kita mendengar kabar bahwa Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan penutupan atau dikenal dengan government shutdown sebagai dampak belum disetujuinya usulan anggaran oleh parlemen.

    Sebagai konsekuensi, peme rintah AS merasionalisasi pekerja federalnya pada periode goverment shutdown tersebut. Dilansir dari NBC News, pemerintah AS telah merumahkan lebih dari 4.000 pegawai federal dari tujuh departemen, dengan porsi terbesar dari Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

    Goverment shutdown yang berkepanjangan akan mendorong pemutusan hubungan kerja pegawai federal yang diprediksi terus meningkat. Hal ini secara langsung turut menambah akumulasi jumlah pengangguran yang pada akhirnya dapat menurunkan permintaan terhadap barang dan jasa. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja AS, tingkat pengangguran pada Agustus 2025 sebesar 4,3% (month-to-month/MtM), atau lebih tinggi dibandingkan bulan Juli 2025 yang hanya 4,2% (MtM).

    Peningkatan jumlah pengangguran di AS akan berdampak pada peningkat-an pesimisme masyarakat terkait kondisi keuangan dan dunia usaha. Hal ini terkonfirmasi dari Indeks Sentimen Konsumen yang dirilis oleh Universitas Michigan pada bulan Oktober 2025 sebesar 55, atau sedikit pesimis dibandingkan dengan September 2025 sebesar 55,1.

    Konsumen yang pesimis akan mengurangi konsumsi dan meningkatkan tindakan berjaga-jaga, sehingga dalam jangka panjang berpotensi menurunkan konsumsi barang impor dari negara mitra, termasuk Indonesia.

    Masyarakat yang pesimis terhadap kondisi perekonomian akan meningkatkan ekspektasi inflasi ke depan. Hal ini diperkuat dengan realisasi angka inflasi pada September 2025 tercatat 3% (year-on-year/YoY) tertinggi sejak Januari 2025, serta lebih tinggi dari inflasi Agustus 2025 sebesar 2,9% (YoY). Peningkatan tekanan inflasi di tengah kondisi ketenagakerjaan yang masih lemah akan menimbulkan ketidakpastian terhadap pro-babilitas penurunan suku bunga the Fed.

    Stance kebijakan the Fed yang tidak pasti, akan memicu gejolak di pasar keuangan global sehingga mendorong terjadinya capital flight dan pada akhirnya memberikan tekanan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara.

    Di tengah melambatnya ekonomi global, AS mengenakan tarif tambahan kepada sektor padat karya dan modal. Dikutip dari siaran pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Oktober 2025, AS kembali mengenakan tambahan tarif kepada sektor farmasi, mebel, dan otomotif sejak 1 Oktober 2025, serta mengumumkan rencana pengenaan tarif tambahan sebesar 100% terhadap produk asal China.

    Oleh karena itu, kebijakan government shutdown akan makin menghambat dilakukannya negosiasi ulang tarif impor AS sehingga berisiko terhadap penurunan kinerja perdagangan global secara berkepanjangan.

    STRATEGI MITIGASI

    Fenomena kebijakan government shutdown dan pengenaan tambahan tarif sektor mebel harus dires-pons secara cermat, karena penurunan kinerja industri padat karya dapat memicu meningkatnya pengangguran.

    Salah satu strategi antisipasi yang dapat ditempuh dalam jangka pendek salah satunya diversifikasi pasar ke negara yang potensial meningkatkan volume perdagangannya dengan Indonesia, misalnya Afrika.

    Hal ini didukung oleh data Indonesia Eximbank yang mencatat pertumbuhan ekspor Indonesia ke Afrika mengalami trend peningkatan dengan pertumbuhan tahunan gabungan mencapai 9,47% dalam lima tahun terakhir.

    Selanjutnya, diversifikasi pasar perlu didukung digitalisasi UMKM siap ekspor produk unggulan nasional antara lain fesyen, furnitur, dan makanan olahan. Eksistensi UMKM digital akan mengakselerasi perolehan pasar baru karena pemasaran digital bersifat borderless. Hal ini terkonfirmasi dari penelitian Indef tahun 2024 yang menyatakan bahwa rata-rata omzet UMKM Digital mengalami peningkatan hingga 50% tiap tahun dan mampu menambah jumlah tenaga kerja.

    Dalam jangka menengah, perlu dikembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas untuk menyerap tenaga kerja secara inklusif. Sebagai contoh sukses yaitu Provinsi Bali, sektor pariwisata mampu menjaga pengangguran terbuka di level 1,58% pada Februari 2025 atau terendah nasional dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 5,95% pada triwulan II/2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

    Keberhasilan Bali dapat menjadi role model daerah lain untuk menurunkan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai upaya pengembangan sektor pariwisata dan UMKM, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas termasuk pariwisata.

    Bank Indonesia mencatat, total insentif KLM mencapai Rp393 triliun pada minggu pertama Oktober 2025. Pada akhirnya, pengembangan pariwisata dan UMKM merupakan strategi untuk mendorong penyerapan tenaga kerja nasional di tengah kebijakan government shutdown dan ancaman kebijakan tarif resiprokal Amerika. Semoga!

  • ASEAN & China Makin Mesra, Ini Manfaat buat Indonesia

    ASEAN & China Makin Mesra, Ini Manfaat buat Indonesia

    Jakarta –

    China dan ASEAN meningkatkan perjanjian perdagangan bebas menjadi versi terbaru yakni ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya hubungan dagang kedua kawasan di tengah kebijakan tarif dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Penandatanganan ACFTA 3.0 dilakukan di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, Selasa (28/10). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri acara tersebut mewakili Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah Indonesia akan memulai proses ratifikasi dan penyelarasan kebijakan domestik, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan dunia usaha untuk memastikan manfaat optimal dari implementasi ACFTA 3.0 Upgrade,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    ACFTA 3.0 menandai babak baru kemitraan ekonomi yang lebih inklusif dan komprehensif antara ASEAN dengan China. China merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN selama 16 tahun terakhir, sekaligus mitra dagang utama bagi Indonesia.

    Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia-RRT mencapai US$ 136,59 miliar dengan realisasi investasi RRT di Indonesia sebesar US$ 8,1 miliar. Jumlah itu meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya.

    ACFTA 3.0 diharapkan dapat semakin memperkuat tren positif perdagangan ASEAN dan RRT, sekaligus mendorong diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah industri dan investasi yang lebih berkelanjutan. Beberapa pengembangan kerja sama mencakup berbagai isu strategis dan terkini seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, pengembangan UMKM, perlindungan konsumen dan persaingan usaha.

    Sebagai informasi, ACFTA 3.0 merupakan pembaruan dari perjanjian ACFTA yang telah berlaku sejak 2010 dan bertujuan untuk memperluas kerja sama perdagangan. ACFTA 3.0 Upgrade menjadi langkah penting untuk memastikan kerja sama ASEAN dengan RRT tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku usaha di kawasan.

    “Bagi Indonesia, ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat daya saing ke salah satu perekonomian terbesar di dunia,” terang Airlangga.

    ACFTA 3.0 menjadi salah satu hasil utama (major outcomes) dari pelaksanaan KTT ASEAN ke-47 yang diketuai Malaysia. Sebagaimana diketahui, ACFTA merupakan perjanjian perdagangan pertama yang dicapai ASEAN dengan negara di luar blok negara-negara Asia Tenggara ini.

    Data Pemerintah China menunjukkan bahwa perdagangan ASEAN dan China mencapai Yuan 5,57 triliun (sekitar US$ 785 miliar) pada Januari-September 2025. Jumlah itu meningkat 9,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

    (aid/hns)

  • Bank BJB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lewat Rebana CEO Club 2025

    Bank BJB Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jabar Lewat Rebana CEO Club 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – bank bjb kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui kolaborasi dengan Badan Pengelola Kawasan Rebana (BP Rebana), bank bjb menyelenggarakan Rebana CEO Club  yang digelar pada Senin, 27 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mempercepat transformasi ekonomi Jawa Barat. Turut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Badan Pengelola (BP) Kawasan Rebana Helmy Yahya, Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM bank bjb Mulyana beserta tamu undangan lainnya.

    Forum Rebana CEO Club mengusung tema “Rebana as Indonesia’s New Growth Corridor: Opportunities, Challenges, and Collective Action”, yang mencerminkan semangat kolaboratif dalam membangun kawasan industri Rebana sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Acara ini dihadiri para pemimpin industri, pengembang kawasan, perusahaan infrastruktur, penyedia tenaga kerja, hingga perwakilan perguruan tinggi dari tujuh kabupaten/kota di wilayah Rebana Metropolitan.

    Kehadiran bank bjb dalam forum ini bukan sekadar bentuk dukungan simbolik, melainkan wujud nyata kontribusi korporasi terhadap penguatan struktur ekonomi daerah. Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Jawa Barat, bank bjb memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan, mendukung investasi, serta memperluas layanan perbankan bagi pelaku usaha di kawasan industri.

    Kawasan Rebana yang mencakup tujuh wilayah meliputi Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sumedang, dan Kota Cirebon tengah disiapkan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Infrastruktur transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan, bandara, serta jalur tol trans-Jawa menjadikan wilayah ini sangat potensial bagi investasi skala nasional dan global.

    bank bjb melihat potensi besar kawasan Rebana dalam membuka peluang kerja baru, meningkatkan daya saing industri lokal, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif. Melalui dukungan terhadap BP Rebana, bank bjb memperkuat posisinya sebagai mitra keuangan utama dalam pembangunan kawasan strategis ini.

    Kolaborasi antara bank bjb dan BP Rebana menjadi bukti nyata pentingnya kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Sinergi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri, tetapi juga mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Barat bagian utara.

    Forum Rebana CEO Club menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan para pengambil keputusan lintas sektor. Melalui forum ini, bank bjb secara konsisten terus menjadi jembatan kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah, dengan tujuan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berorientasi jangka panjang.

    Dalam forum tersebut, bank bjb menegaskan peran aktifnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku industri di kawasan Rebana. Dukungan ini diimplementasikan melalui berbagai produk perbankan, kemudahan layanan digital, hingga fasilitasi pembiayaan proyek-proyek strategis yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

    bank bjb juga mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan dan penyedia tenaga kerja, untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia di kawasan industri. Dengan demikian, transformasi ekonomi tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan manusia yang berdaya saing.

    Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan potensi industri terbesar di Indonesia. bank bjb terus mendukung kesinambungan tren ini melalui pembiayaan produktif dan berkelanjutan.

    Melalui dukungan terhadap program BP Rebana, bank bjb turut memperkuat peran daerah dalam mempercepat hilirisasi industri manufaktur. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Jawa Barat sebagai pusat pertumbuhan industri dan teknologi baru di Indonesia.

    Selain aspek ekonomi, bank bjb juga menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam setiap langkah kolaborasi. Penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian dari upaya bank bjb dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

    Forum ini juga menjadi ajang bagi bank bjb untuk memperkenalkan inisiatif-inisiatif keuangan hijau yang mendukung pembangunan industri berkelanjutan di kawasan Rebana. Dengan dukungan digitalisasi layanan, bank bjb terus memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil hingga menengah yang beroperasi di sekitar kawasan industri.

    bank bjb percaya bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah bergantung pada kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui forum Rebana CEO Club, bank bjb berupaya mendorong terciptanya ruang komunikasi yang terbuka antara dunia usaha, akademisi, dan pemerintah.

    Dalam jangka panjang, sinergi antara bank bjb dan BP Rebana diharapkan mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian Jawa Barat. Pertumbuhan sektor industri akan memicu peningkatan aktivitas ekonomi di sektor lain seperti perdagangan, jasa, dan transportasi.

    Sebagai bank kebanggaan masyarakat Jawa Barat, bank bjb terus bertransformasi menjadi institusi keuangan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan industri. Dukungan terhadap program strategis seperti Rebana menjadi bentuk nyata peran bank bjb dalam mengakselerasi ekonomi Jawa Barat.

    Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, bank bjb akan terus berperan aktif dalam memperkuat daya saing industri, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, dan memperluas inklusi keuangan di Jawa Barat. Forum Rebana CEO Club menjadi simbol sinergi yang berkelanjutan menuju masa depan ekonomi Jawa Barat yang tangguh dan berdaya saing global.

  • Cak Imin Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan pada 2026

    Cak Imin Targetkan Indonesia Bebas Kemiskinan pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat turun hingga nol persen pada 2026.

    Pernyataan tersebut disampaikan Cak Imin saat menghadiri acara “1 Tahun Pemberdayaan Masyarakat”, di mana ia menegaskan, pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk mencapai target nasional pengentasan kemiskinan.

    “Saya mohon dukungan para menteri, kementerian, lembaga yang hadir dan mendengarkan, juga pemerintah daerah. Mari berkolaborasi, 2026 harus nol persen kemiskinan ekstrem, dan 2029 maksimum lima persen kemiskinan,” ujar Cak Imin kepada wartawan, Selasa (28/10/2025).

    Cak Imin menjelaskan, target tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional.

    Menurutnya, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dengan memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan luar negeri.

    “Hal ini sesuai arahan Bapak Presiden bahwa Indonesia harus bertumpu pada kemampuan kemandirian. Kita harus menyiapkan seluruh ekosistem agar bisa memperbaiki perekonomian masyarakat secara mandiri,” tegasnya.

    Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap target tersebut, Presiden Prabowo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

    “Salah satunya Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan target 0% kemiskinan ekstrem pada 2026 dan 5% maksimum kemiskinan pada 2029,” jelasnya.

    Cak Imin menegaskan, pemberdayaan masyarakat tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat.

    Acara tersebut juga dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri P2MI Mukhtarudin, dan Menteri Sosial Gus Yusuf.

    Kehadiran para menteri tersebut menunjukkan dukungan lintas sektor dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat menuju Indonesia bebas kemiskinan.

  • PDIP peringati Sumpah Pemuda ajak pemuda tak hanya kritik tapi solutif

    PDIP peringati Sumpah Pemuda ajak pemuda tak hanya kritik tapi solutif

    Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan (PDIP) memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan diskusi Forum Suara Muda untuk mengajak pemuda menyuarakan aspirasi pemuda yang tak hanya mengkritik, tetapi juga solutif (menawarkan solusi praktis).

    Ketua DPP PDIP bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayanti mengatakan Forum Suara Muda ini menegaskan bahwa generasi muda bukan sekadar penonton politik, melainkan mitra kritis dalam merancang masa depan bangsa. Mereka menuntut kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

    “Suara muda adalah wajah Indonesia hari ini — beragam, peduli, dan berani bicara,” kata Esti di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

    Mulai dari masalah pendataan disabilitas yang disebut sebagai masalah mendasar, bayang-bayang impunitas pelanggaran HAM yang menggerus demokrasi, hingga krisis sampah elektronik (e-waste) yang justru menyimpan potensi ekonomi.

    Forum Yang Muda, Yang Bersuara ini menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus inklusif, berpihak pada keadilan, dan berkelanjutan.

    Bertempat di Sekolah Partai, Lenteng Agung. Acara ini menghadirkan puluhan anak muda dari berbagai komunitas yang menyuarakan gagasan lintas isu.

    Salah satu pembicara, Marthella Rivera Roidatua Sirait, pendiri Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin), menyoroti masalah mendasar bagi penyandang disabilitas di Indonesia: pendataan yang belum tuntas.

    “Sudahkah semua penyandang disabilitas terdata di Indonesia? Belum,” ujar Marthella.

    Ia mencontohkan kondisi aksesibilitas publik yang masih jauh dari ideal, seperti jalur pemandu kuning di MRT Cipete yang rusak parah.

    Menurut data yang ia paparkan, 17,2 persen penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah, dan hanya 23,9 persen yang aktif bekerja. Bahkan, kurang dari seribu perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas.

    Lewat komunitasnya, Marthella membangun pelatihan UMKM inklusif dan katalog digital pemasaran produk karya penyandang disabilitas.

    “Program seperti ini layak direplikasi dan diakselerasi,” tegasnya.

    Dari bidang hak asasi manusia, Jane Rosalina Rumpia dari KontraS mengingatkan bahwa lebih dari dua dekade setelah reformasi, bayang-bayang pelanggaran HAM berat belum hilang.

    “Sepanjang Juli 2024 hingga Juli 2025, kami mencatat 89 pelanggaran kebebasan sipil dan 42 pembubaran aksi massa,” ungkap Jane.

    Menurutnya, reformasi sektor keamanan yang tidak tuntas dan impunitas pelaku pelanggaran masih menjadi masalah serius. Ia menegaskan perlunya partai politik dan DPR berperan aktif dalam pengawasan pemerintah.

    “Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara,” katanya.

    Dalam bidang pendidikan, Erlangga Sakti Ubaszti dari Indonesia Institute for Education Reform bersama Rizky Liberty menyoroti perlunya transformasi sistem pendidikan agar berpihak pada siswa.

    “Kita masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang membuat akses ke perguruan tinggi tidak merata. Pendidikan seharusnya jadi alat pembebasan, bukan seleksi sosial,” kata Rizky.

    Mereka menyerukan pentingnya kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan pembelajaran berbasis karakter serta kreativitas.

    Sementara itu, Rafa Jafar, pendiri Komunitas EwasteRJ, menyoroti ancaman limbah elektronik yang kian menggunung akibat budaya konsumtif.

    “E-waste mengandung logam berharga seperti emas, perak, paladium, bahkan nikel. Daripada terus menggali sumber daya alam, kita bisa memanfaatkannya dari perangkat elektronik yang tak terpakai,” jelasnya.

    Rafa kini mengembangkan dropbox e-waste di sejumlah kota untuk mendorong partisipasi publik.

    “Kami ingin membangun kesadaran ekonomi sirkular. Jangan buang, tapi ubah jadi peluang,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko PM ungkap strategi hadapi dominasi retail raksasa di desa

    Menko PM ungkap strategi hadapi dominasi retail raksasa di desa

    ANTARA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan kehadiran retail raksasa di desa-desa berpotensi membunuh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di Jakarta, Selasa (28/10), Cak Imin pun mengungkap strategi agar UMKM lokal dapat tetap eksis, yakni mulai dari penguatan regulasi, program-program pemberdayaan, hingga hadirnya Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih. (Suci Nurhaliza/Rizky Bagus Dhermawan/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.