Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Festival dan Expo Sapi Jatim 2025: Gus Fawait Dorong Ekonomi Rakyat Lewat Sapi, Kopi, dan UMKM

    Festival dan Expo Sapi Jatim 2025: Gus Fawait Dorong Ekonomi Rakyat Lewat Sapi, Kopi, dan UMKM

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy, menegaskan bahwa festival ini menjadi momentum besar untuk memperkuat sinergi ekonomi rakyat.

    “Kegiatan ini bagian dari rangkaian HUT Pemkab Jember. Kami padukan dengan lomba barista kopi dan Festival Kuliner UMKM. Tujuannya sederhana tapi bermakna besar, menggerakkan ekonomi lokal dan memperkenalkan Jember kepada Indonesia,” ujar Bobby.

    Antusiasme peserta pun luar biasa. Hampir 200 ekor sapi dari berbagai daerah siap berlaga di Jember. Jika setiap sapi diiringi tujuh orang pendamping, maka lebih dari 1.400 orang akan memadati JSG selama tiga hari penuh.

    Festival ini semakin istimewa karena dijadwalkan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 1 November 2025. Kehadiran dua tokoh nasional tersebut menjadi bukti bahwa Jember kini menjadi episentrum kegiatan ekonomi rakyat dan pertanian di Jawa Timur.

    Tak hanya itu, panitia juga menyiapkan kejutan besar untuk masyarakat. Setiap pengunjung yang hadir berkesempatan mendapatkan kupon undian berhadiah, dengan dua paket umroh gratis dan dua unit sepeda motor listrik sebagai hadiah utama.

    Bupati Jember Muhammad Fawait, S.E., M.Sc. atau yang akrab disapa Gus Fawait, menyampaikan bahwa Festival dan Expo Sapi Jawa Timur 2025 bukan hanya pesta rakyat, tetapi juga manifestasi nyata komitmen Pemkab Jember dalam membangun ekonomi berbasis rakyat.

    “Kita ingin Jember menjadi pusat ekonomi baru di Jawa Timur. Melalui festival seperti ini, kita perkuat tiga sektor sekaligus: pertanian, peternakan, dan UMKM. Inilah wajah Jember Baru yang ingin kita wujudkan,” ujar Gus Fawait.

    Ia juga menegaskan bahwa kegiatan seperti ini harus terus dikembangkan karena memberikan multiplier effect besar bagi masyarakat.

    “Setiap tamu yang datang, setiap transaksi yang terjadi, semuanya memberi dampak positif bagi ekonomi rakyat. Semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat inilah yang menjadi kekuatan utama Jember,” tambahnya.

  • Edukasi Jadi Fondasi OJK Wujudkan Pelindungan Menyeluruh

    Edukasi Jadi Fondasi OJK Wujudkan Pelindungan Menyeluruh

    Jakarta, Beritasatu.com – Nurlaili baru saja turun dari ojek online di depan rumah kontrakannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, setelah seharian bekerja di toko pakaian. Saat ingin membuka pintu, ponselnya tiba-tiba berdering nyaring. Ia pikir itu panggilan dari temannya, jadi tanpa pikir panjang langsung diangkatnya. Ternyata panggilan itu dari seorang debt collector.

    “Bayar utang lu sekarang. Kalau kagak, data lu gua sebar,” kata Nurlaili menirukan suara debt collector yang meneleponnya, Selasa (28/10/2025).

    Peristiwa itu terjadi persis setahun yang lalu. Nurlaili bercerita, dalam kondisi ekonomi yang terdesak karena sudah berbulan-bulan menganggur, ketika itu ia menerima pesan WhatsApp yang menawarkan pinjaman online. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengajukan pinjaman. Belakangan baru diketahui kalau aplikasi pinjaman online (pinjol) yang menawarkan pinjaman itu statusnya ilegal.

    Tidak sampai sehari, uang pinjaman itu langsung masuk ke rekeningnya. Nurlaili sempat merasa lega karena kebutuhannya terpenuhi, tetapi ternyata itu menjadi awal dari kesulitan besar dalam hidupnya. Bunga pinjaman yang sangat tinggi membuatnya kesulitan untuk melunasi. Saat jatuh tempo tiba dan ia belum mampu membayar, dendannya juga mencekik. Berbagai cacian dan ancaman juga datang dari pihak penagih.

    “Saya enggak tahu kalau pinjolnya ilegal. Bukannya enggak mau bayar, tapi memang waktu itu belum ada uang. Bunga sama dendanya juga tinggi banget sampai susah buat dilunasin. Saya malu, semua orang jadi tahu karena ikutan diteror,” cerita Nurlaili.

    Karena tak tahan dengan tekanan dan rasa malu, akhirnya Nurlaili memutuskan untuk menjual sepeda motornya demi melunasi semua utangnya. “Saya kapok,” ucapnya.

    Kisah Nurlaili hanyalah satu dari banyak cerita serupa di berbagai daerah. Di balik kemudahan teknologi digital, banyak masyarakat terjebak dalam jerat pinjaman online ilegal yang menawarkan kemudahan dan kecepatan. Bahayanya, pinjol ilegal menerapkan bunga tinggi dan denda keterlambatan yang tidak wajar. Pinjol ilegal juga bisa mengakses kontak dan data pribadi untuk melakukan tindak pidana.

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 1 Januari hingga 30 September 2025, OJK telah menerima 17.531 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total pengaduan itu, sebanyak 13.999 pengaduan terkait pinjaman online ilegal, dan 3.532 pengaduan terkait investasi ilegal.

    Selain pinjol dan investasi ilegal, penipuan atau scam online juga marak terjadi. Pelaku kerap menyamar sebagai kerabat, teman dekat, bahkan tokoh publik. Dengan bantuan teknologi deepfake berbasis artificial intelligence (AI), tak sedikit korban yang akhirnya tertipu.

    Seperti yang dikisahkan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono. Namanya pernah disalahgunakan oleh pelaku scam online untuk meminta uang kepada korban. Pelaku mengaku sebagai Sadewo yang ingin menjual mobil dan meminta down payment (DP) kepada korban.

    “Ada yang pakai nama saya via WhatsApp, saya butuh duit mau jual mobil dan minta DP, dan ada yang kena Rp 5 juta,” ujar Sadewo dalam acara Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2025 di Rita Mall Purwokerto, Sabtu (18/10/2025).

    Pelindungan Konsumen Jasa Keuangan

    Dalam kegiatan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi pengurus pusat dan anggota Dharma Pertiwi yang digelar secara hybrid, Rabu (22/10/2025), Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, dampak kemajuan teknologi memberikan kemudahan di hampir semua aspek, baik dalam pendidikan, komunikasi, hingga layanan keuangan.

    Namun, di balik kemudahan tersebut, ada bahaya yang mengintai. Mulai dari penyalahgunaan data pribadi, penipuan atau scam, serangan siber, hingga aktivitas keuangan ilegal. Karenanya, kegiatan meningkatkan literasi keuangan menjadi bagian yang penting. Tidak hanya untuk menghindari risiko kejahatan keuangan digital, tetapi juga meningkatkan daya tahan finansial.

    “Kenapa belajar literasi keuangan itu penting? Ada satu studi yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development (EOCD), literasi keuangan itu bisa memperkuat financial resilience atau daya tahan finansial keluarga,” kata Friderica.

    Dalam melindungi masyarakat dari risiko di sektor keuangan, OJK memiliki peranan yang sangat penting. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini bertugas mengatur, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, hingga fintech dan industri keuangan non-bank (IKNB), serta melindungi konsumen dan masyarakat.

    OJK juga memperkuat upaya pelindungan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

    Friderica menyampaikan, penerbitan POJK tersebut merupakan respons cepat OJK selaku regulator atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat.

    Ditegaskan Friderica, pelindungan konsumen dan masyarakat bukan hanya soal menangani pengaduan. Konsep pelindungan konsumen dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang dimulai dari edukasi kepada konsumen dan masyarakat, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct), dan penanganan pengaduan konsumen.

    “Pelindungan konsumen itu bukan pemadam kebakaran, bukan di akhir, tetapi kita mulai dari awal, dari edukasi, pengawasan market conduct, kemudian penanganan pengaduan,” kata Friderica.

    Edukasi, lanjut Friderica, adalah fondasi utama agar masyarakat memahami produk dan layanan keuangan yang mereka gunakan. Untuk itu, OJK secara rutin menyelenggarakan program edukasi bersama stakeholder dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Program ini dilakukan baik secara online maupun offline.

    Infografis program literasi dan inklusi keuangan OJK 2025 – (Beritasatu.com/-)

    Selama periode Januari-September 2025, OJK telah menyelenggarakan 4.736 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 7.094.592 peserta. Melalui platform digital Sikapi Uangmu, saluran komunikasi khusus edukasi keuangan, OJK telah menerbitkan 252 konten edukasi yang berhasil menarik 2.071.316 viewers.

    Dalam kegiatan edukasi keuangan, OJK memaparkan berbagai modus kejahatan keuangan digital dan tips menghindarinya, hingga langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum memilih produk atau jasa keuangan.

    Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) juga mencatat 34.597 pengguna dengan total akses modul sebanyak 22.531 kali, serta penerbitan 14.570 sertifikat kelulusan modul. Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) juga dijalankan secara masif dengan 38.396 kegiatan yang menjangkau 206.072.665 peserta atau viewers.

    Sementara itu dalam aspek layanan konsumen, sejak Januari hingga 22 September 2025, OJK mencatat 372.958 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), termasuk 37.295 pengaduan.

    Sinergi Satgas PASTI

    Friderica menambahkan, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI, hingga akhir September 2025, OJK telah berhasil menghentikan 1.556 entitas pinjaman online ilegal dan 284 penawaran investasi ilegal. Satgas juga mengajukan pemblokiran 2.422 nomor kontak debt collector pinjaman ilegal kepada Kementerian Komunikasi dan Digital, serta memonitor 22.993 nomor telepon yang dilaporkan korban penipuan, yang ditindaklanjuti dengan pemblokiran.

    Sejak peluncuran pada November 2024 sampai 30 September 2025, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan menerima 274.772 laporan penipuan, terdiri dari 163.945 laporan yang disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, dan 110.827 laporan langsung dari korban. Total rekening yang dilaporkan mencapai 443.235, dan 87.819 rekening diblokir. Total kerugian yang dilaporkan senilai Rp 6,1 triliun, sementara dana yang sudah diblokir sebesar Rp 374,2 miliar.

    Salah satu kasus terbaru terungkap di Sumatera Utara (Sumut). Satgas PASTI bekerja sama dengan Polda Sumut berhasil menangkap pelaku kasus penipuan keuangan yang dilaporkan melalui IASC. Korban berinisial RS menderita kerugian mencapai Rp 254 juta. Modus yang digunakan pelaku adalah melalui panggilan telepon dengan taktik rekayasa sosial dengan mengaku sebagai kerabat korban.

    Ketua Satgas PASTI, Rizal Ramadhani dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Rabu (15/10/2025) menyampaikan, keberhasilan penanganan kasus ini menunjukkan kuatnya sinergi antaranggota Satgas PASTI yang terdiri dari regulator, kementerian, lembaga negara, aparat penegak hukum, dan pelaku industri jasa keuangan. Ia menekankan, sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam menghadapi penipuan yang semakin kompleks dan merugikan masyarakat.

    “Sebagai upaya perlindungan konsumen dan masyarakat, Satgas PASTI akan terus memperkuat kolaborasi serupa untuk menindak aktivitas keuangan ilegal dan penipuan transaksi keuangan yang merugikan publik,” kata Rizal.

    Sementara itu, dalam rangka pengawasan perilaku PUJK (market conduct), sejak 1 Januari hingga 30 September 2025, OJK telah mengenakan sembilan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 15 sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 394 juta atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan.

    Perkuat Peran TPAKD

    OJK juga terus mendorong program penguatan inklusi keuangan melalui kolaborasi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

    Dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2025 pada Jumat (10/10/2025), Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menegaskan, OJK akan terus memperkuat peran TPAKD sebagai katalis pemerataan ekonomi nasional.

    Disampaikan Mahendra, TPAKD perlu melakukan langkah strategis untuk mencapai target inklusi keuangan nasional. Pertama, penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital serta perluasan titik akses keuangan di daerah, agar seluruh masyarakat dapat menggunakan layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau.

    Kedua, peningkatan literasi dan inklusi keuangan harus terus dioptimalkan, seiring dengan pendalaman sektor keuangan dan penguatan perlindungan konsumen. Ketiga, TPAKD diharapkan menjaga keberlanjutan kegiatan agar konsisten dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah. Keempat, TPAKD perlu meningkatkan kemampuan anggota dalam beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan inovasi keuangan.

    Untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah, OJK telah meluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030, yang menjadi panduan pengembangan layanan keuangan di seluruh wilayah Indonesia.

    “Roadmap ini menjadi acuan arah kebijakan TPAKD dan langkah-langkah transformatif ke depan. Roadmap ini dirancang untuk memperkuat ekosistem akses keuangan di daerah secara terarah, khususnya untuk pembiayaan UMKM,” kata Mahendra.

    Infografis hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 – (Beritasatu.com/-)

    Melalui berbagai inisiatif yang telah dijalankan, tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia telah meningkat. Dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan mencapai 66,46% dan indeks inklusi keuangan 80,51%. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%.

    Tantangan Perlindungan Konsumen

    Program perlindungan konsumen dan masyarakat yang dijalankan OJK terus menghadapi tantangan baru seiring pesatnya perkembangan industri keuangan digital. Modus kejahatan finansial kini semakin canggih, sehingga masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan memadai membutuhkan perlindungan ekstra.

    Berdasarkan hasil SNLIK 2025, masih ada sejumlah kelompok masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Mereka adalah penduduk perempuan, penduduk yang tinggal di perdesaan, penduduk umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun, penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SMP/sederajat ke bawah), serta penduduk yang bekerja sebagai petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan belum bekerja.

    Oleh karena itu, Friderica menegaskan OJK akan terus memperkuat program literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok rentan tersebut. Kolaborasi lintas sektor juga akan ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap industri keuangan.

    Friderica juga berpesan agar masyarakat selalu mempelajari dengan cermat setiap tawaran produk dan jasa keuangan sebelum mengambil keputusan. Pastikan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko diri, serta pahami seluruh isi kontrak sebelum menandatangani kesepakatan.

    Friderica mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan penawaran yang terdengar tidak masuk akal. Banyak kasus penipuan berasal dari produk keuangan ilegal yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko.

    “Supaya terhindar dari skema penipuan, selalu ingat prinsip 2L, legal dan logis. Legal artinya pastikan produk atau layanan yang ditawarkan sudah memiliki izin dari otoritas atau lembaga terkait yang mengawasi. Logis artinya selalu memperhatikan hasil atau keuntungan yang ditawarkan, apakah logis atau tidak,” pesan Friderica.

    OJK juga meminta pelaku usaha jasa keuangan untuk memperkuat tata kelola internal, mulai dari desain produk, pemasaran, penjualan, hingga layanan purnajual. Diyakini Friderica, sinergi antara konsumen yang melek finansial dan industri yang bertanggung jawab pada akhirnya akan menciptakan ekosistem keuangan yang sehat.

  • PalmCo dorong UMKM binaan tumbuh lewat pelatihan-akses pasar nasional

    PalmCo dorong UMKM binaan tumbuh lewat pelatihan-akses pasar nasional

    Jakarta (ANTARA) – PTPN IV PalmCo sebagai Subholding dari PTPN III (Persero) mendorong pertumbuhan UMKM binaan melalui program pelatihan dan perluasan akses pasar nasional, sebagai bagian dari komitmen perusahaan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

    “Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha kecil bisa menjadi penggerak ekonomi yang tangguh di daerah,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan melalui rangkaian pelatihan peningkatan kompetensi, fasilitasi pembiayaan, hingga akses ke pameran atau bazar skala nasional, dilakukan untuk membantu UMKM binaannya tumbuh dan naik kelas.

    Menurutnya program pengembangan UMKM menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah sekitar operasional perusahaan.

    “Kami tidak ingin pemberdayaan berhenti di pemberian modal saja, yang kami bangun adalah ekosistem agar UMKM bisa tumbuh secara berkelanjutan lewat pelatihan, pendampingan, dan perluasan pasar,” ujarnya.

    Dalam beberapa waktu terakhir, katanya, PalmCo aktif menggelar berbagai pelatihan kewirausahaan bagi mitra binaannya, mulai dari pelatihan bakery & cake, pengelolaan keuangan, desain kemasan, hingga strategi digital marketing.

    Kegiatan dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jambi, Sumatera Utara hingga Kalimantan dengan menggandeng lembaga profesional seperti LaSalle College Jakarta dan komunitas pelatihan kewirausahaan.

    Kemudian memberikan dukungan akomodasi dan transportasi bagi peserta pelatihan agar pelaku UMKM dari wilayah terpencil tetap dapat berpartisipasi.

    Selain itu, perusahaan secara aktif melibatkan UMKM binaannya dalam ajang pameran dan bazar nasional seperti Inacraf 2025 dan 2nd Expouse 2025 Yogyakarta, yang menjadi ruang promosi sekaligus peluang bertemu investor dan pembeli potensial dari berbagai daerah.

    “Expo semacam ini sangat penting sebagai jembatan antara pelaku UMKM dan pasar yang lebih luas. Kami ingin mitra binaan bisa bersaing, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga nasional bahkan internasional,” tutur Jatmiko.

    Selain pelatihan, PalmCo juga memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hingga Agustus 2025, total nilai pinjaman yang telah disalurkan mencapai Rp70,3 miliar kepada 4.277 mitra UMKM di berbagai daerah.

    Dikatakan skema pembiayaan dilakukan secara hati-hati melalui proses validasi dan pengecekan oleh pihak perbankan untuk memastikan dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan bagi pengembangan usaha.

    “Prinsip kehati-hatian tetap menjadi prioritas kami. Namun, kami percaya, dengan bimbingan yang baik, pelaku usaha kecil dapat tumbuh mandiri dan memperluas skala bisnisnya,” jelas Jatmiko.

    Elynar Lubis salah satu mitra binaan PTPN IV PalmCo yang merupakan pengrajin produk ecoprint asal Medan, Sumatera Utara mengaku usahanya berkembang pesat sejak mengikuti pelatihan dan promosi bersama Rumah BUMN PalmCo.

    “Awalnya saya hanya memproduksi di rumah dan menjual di pasar lokal. Setelah ikut program PalmCo, saya belajar tentang pengemasan, strategi promosi, dan manajemen keuangan. Sekarang omzet saya naik bahkan sudah ada pesanan dari luar daerah,” ujar Elynar.

    Di sektor fashion, PalmCo juga membina UMKM kain tradisional Kalimantan melalui pelatihan di LaSalle College Jakarta. Salah satu pesertanya, Ronsa, pemilik brand Koleksi Betanun asal Pontianak, menyebut pelatihan tersebut membuka wawasan baru dan menunjang usahanya.

    “Kami belajar langsung teknik menjahit dan desain dari standar industri garmen. Ini sangat membantu agar produk kain tradisional kami bisa lebih kompetitif,” kata Ronsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Diskop Sulsel gandeng akademisi tingkatkan kompetensi pendamping KMP

    Diskop Sulsel gandeng akademisi tingkatkan kompetensi pendamping KMP

    Makassar (ANTARA) – Dinas Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng akademisi untuk meningkatkan kompetensi pendamping Koperasi Merah Putih (KMP) se-Sulsel.

    “Kegiatan ini digelar selama 5 hari sejak 27 hingga 31 Oktober 2025 yang dipusatkan di Makassar,” kata Kadiskop dan UMKM
    Sulsel Andi Eka Prasetya di sela kegiatan pelatihan tersebut di Makassar, Rabu.

    Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi para pendamping Koperasi Merah Putih ini dari 930 desa/kelurahan se-Sulsel, menggandeng akademisi sesuai dengan bidangnya.

    Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran pendamping dalam mempercepat operasionalisasi Koperasi Merah Putih di lapangan sebagai penggerak ekonomi lokal.

    Sementara kolaborasi dengan perguruan tinggi, lanjut dia, hal itu menjadi langkah strategis dalam memastikan para pendamping memiliki kapasitas manajerial, literasi digital dan kemampuan pendamping usaha yang adaptif terhadap tantangan zaman.

    Karena itu, dalam pelatihan ini Diskop dan UMKM Sulsel melibatkan sejumlah akademisi dari Universitas Terbuka di Makassar sebagai narasumber.

    Sementara kegiatannya dibagi 5 kelas. Sebanyak 3 kelas di Universitas Hasanuddin dan masing-masing satu kelas di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dan STIE Akademi Koperasi (Amkop) Makassar.

    Salah seorang akademisi yang memberikan pelatihan Dr Erik Prihatin, SE. MM mengatakan sinergi antara pemerintah dan dunia pendidikan penting untuk membangun ekosistem koperasi yang berkelanjutan.

    Dia mengatakan dalam pelatihan ini pihaknya tidak hanya memberikan teori, tetapi juga pendekatan praktis dan studi kasus sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga pendamping dapat langsung menerapkannya saat kembali di daerah masing-masing.

    Melalui pelatihan penguatan kompetensi ini, Kadiskop dan UMKM Sulsel berharap telah Koperasi Merah Putih ini dapat menjadi model koperasi modern yang mandiri, berjenjang dan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

    Pewarta: Suriani Mappong
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BJB mantapkan arah pertumbuhan dengan aset tembus Rp215,9 triliun

    BJB mantapkan arah pertumbuhan dengan aset tembus Rp215,9 triliun

    Bandung (ANTARA) – Bank BJB hingga September 2025 mencatatkan total aset konsolidasi tumbuh 2,8 persen menjadi Rp215,9 triliun yang memantapkan arah pertumbuhan berkelanjutan dan menegaskan posisi sebagai salah satu bank terbesar di luar kelompok Himbara.

    Dalam Earnings Call 3Q 2025 dan Public Expose 2025 di Bandung, Rabu, Direktur Utama BJB Yusuf Saadudin yang didampingi Direktur Keuangan Hana Dartiwan, Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM Mulyana, Direktur Operasional & Teknologi Informasi Ayi Subarna, serta Pemimpin Divisi Corporate Secretary Herfinia menjelaskan dari sisi pendanaan.

    Menurut dia, Dana Pihak Ketiga (DPK) BJB secara konsolidasi mencapai Rp160,2 triliun.

    Sementara itu, penyaluran kredit termasuk pembiayaan tumbuh 3,5 persen menjadi Rp142,9 triliun. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terjaga di level sehat 85,3 persen, yang disebut menunjukkan keseimbangan antara likuiditas dan ekspansi kredit.

    Melalui efisiensi biaya dana dan optimalisasi pendapatan berbasis komisi, laba konsolidasi sebelum pajak BJB juga tercatat sebesar Rp1,37 triliun hingga kuartal III-2025.

    Yusuf Saadudin juga mengatakan arah kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia memberikan momentum positif bagi pertumbuhan BJB.

    “Kami fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan efisien. Dampak efisiensi biaya dana akan semakin terasa pada kinerja kuartal IV dan tahun penuh 2026,” ujar dia.

    BJB juga memperkuat inovasi digital melalui produk KGB Pisan (Pinjaman ASN), yang merupakan layanan pinjaman digital tanpa tatap muka dan telah menjangkau lebih dari 5.800 debitur hanya dalam satu tahun. Inovasi tersebut, menurut dia, menjadi terobosan dalam penyaluran kredit cepat dan aman.

    Sebagai entitas pengendali grup, BJB memperkuat sinergi dengan tiga bank anak dan dua lembaga keuangan non-bank melalui kolaborasi produk dan sharing fee scheme untuk meningkatkan efisiensi operasional serta profitabilitas grup.

    Selain fokus pada kinerja keuangan, BJB juga memperluas pembiayaan hijau. Hingga September 2025, portofolio pembiayaan hijau mencapai Rp15,2 triliun, dengan fokus pada sektor lingkungan, UMKM hijau, dan transportasi rendah emisi.

    Bank juga telah menerbitkan Sustainable Bond senilai Rp1 triliun sebagai wujud dukungan terhadap agenda ekonomi hijau nasional.

    Dengan fundamental yang kuat dan arah bisnis yang adaptif, BJB optimistis mempertahankan pertumbuhan solid sekaligus memperkuat perannya sebagai bank daerah berdaya saing nasional.

    “Komitmen kami bukan hanya bertumbuh secara finansial, tetapi juga menciptakan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujar Yusuf.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian UMKM mendukung akses kredit bersubsidi bagi UMKM perumahan

    Kementerian UMKM mendukung akses kredit bersubsidi bagi UMKM perumahan

    Saat ini kami terus berupaya memberikan peta jalan yang jelas bagi pengusaha UMKM agar dapat mengakses skema kredit bersubsidi.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat peran para pelaku usaha kecil di sektor perumahan agar dapat mengakses kredit bersubsidi dan berkontribusi dalam program Tiga Juta Rumah.

    Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan kemudahan akses kredit bersubsidi menjadi faktor penting dalam mendukung program strategis nasional tersebut.

    “Saat ini kami terus berupaya memberikan peta jalan yang jelas bagi pengusaha UMKM agar dapat mengakses skema kredit bersubsidi,” kata Temmy dalam Workshop Akses Kredit Program Perumahan (KPP) bagi UMKM Ekosistem Perumahan, di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/10), dikutip dari keterangan resmi kementerian, Rabu.

    Sebanyak 56 pelaku UMKM yang terdiri atas pengembang, kontraktor kecil, dan pemasok bahan bangunan mengikuti kegiatan workshop tersebut. Total kebutuhan pendanaan yang disampaikan peserta mencapai Rp152,5 miliar.

    Kegiatan ini juga menghadirkan sesi konsultasi langsung antara UMKM dan bank penyalur KPP, yakni BRI dan BTN, melalui skema one-on-one business matching.

    Temmy menambahkan, kegiatan serupa telah dilaksanakan di Bogor pada 24 September 2025 dengan 30 peserta dan kebutuhan pendanaan sebesar Rp44,9 miliar, serta di Malang pada 7 Oktober 2025 dengan 56 peserta dan kebutuhan pendanaan mencapai Rp304,5 miliar.

    “Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian pemberdayaan UMKM ekosistem perumahan, sebagai tindak lanjut dari peluncuran program oleh Menteri UMKM pada 27 Agustus 2025 di Bekasi,” ujarnya.

    Kementerian UMKM akan terus memperluas kegiatan serupa di berbagai daerah guna memperkuat kontribusi UMKM dalam pembangunan perumahan rakyat.

    Program Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan inisiatif pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp130 triliun pada tahun ini untuk membantu masyarakat memiliki hunian.

    Dari total alokasi tersebut, Rp117 triliun diperuntukkan bagi sisi penyediaan (supply) dan Rp13 triliun untuk sisi permintaan (demand).

    Sisi supply mencakup pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pelaku UMKM bahan bangunan, dengan plafon pinjaman antara Rp500 juta hingga Rp5 miliar.

    Sementara itu, sisi demand ditujukan bagi UMKM perseorangan yang memanfaatkan kredit untuk mendukung kegiatan usaha, seperti pembelian rumah atau penyewaan gudang, dengan plafon pinjaman antara Rp10 juta hingga Rp500 juta.

    Melalui mekanisme subsidi bunga, pemerintah menetapkan suku bunga pinjaman yang lebih terjangkau bagi masyarakat, yakni sekitar 5-6 persen.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM serap aspirasi mahasiswa soal sektor energi nasional

    Kementerian ESDM serap aspirasi mahasiswa soal sektor energi nasional

    Pemerintah akan terus hadir menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan energi di masa depan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerap aspirasi mahasiswa soal sektor energi nasional melalui kegiatan kunjungan (roadshow) ke 28 kampus di 20 provinsi seluruh Indonesia.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengingatkan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) dari kalangan generasi muda guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Pemerintah, katanya, akan terus hadir menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan energi di masa depan.

    Kegiatan roadshow dalam rangka memperkuat peran generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 tersebut dilakukan Tenaga Ahli Menteri ESDM Muhammad Iksan Kiat.

    Roadshow bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait manajemen risiko industri migas, peningkatan lifting migas, dan peluang investasi di sektor energi.

    Adapun kunjungan ke-28 dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung, yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Selasa (28/10), sekaligus menandai berakhirnya fase pertama dialog lintas daerah ini.

    Selain Politeknik Negeri Lampung, kegiatan serupa di antaranya juga berlangsung di Universitas Cenderawasih (Jayapura), Universitas Islam Riau (Pekanbaru), Universitas Sam Ratulangi (Manado), Universitas Hasanuddin (Makassar), dan Universitas Mataram (Lombok).

    Dalam setiap kunjungan, Iksan menyampaikan implementasi Astacita Presiden Prabowo Subianto di sektor energi, khususnya penguatan ketahanan energi dan hilirisasi yang kini dikerjakan Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil.

    Ia menegaskan komitmennya menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kolaborasi dengan pelajar, pengusaha muda, dan pejuang energi di berbagai wilayah.

    “Kaum muda tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap berkontribusi. Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai tanpa energi muda yang kreatif, kompeten, dan berdaya saing global,” ujar Iksan.

    Melalui diskusi dengan mahasiswa, Iksan juga menggali beragam aspirasi, tantangan, dan gagasan solutif dari kalangan muda terkait masa depan energi nasional.

    Selain menyerap aspirasi, roadshow ini juga menjadi sarana untuk meluruskan disinformasi publik dan menyosialisasikan kebijakan strategis Kementerian ESDM, seperti transformasi energi terbarukan, peningkatan lifting migas, pengembangan manajemen risiko industri migas, serta upaya peningkatan investasi di sektor energi.

    Beberapa masukan dari mahasiswa antara lain terkait peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui kolaborasi antara kampus dan lembaga pelatihan seperti BPSDM ESDM, BPSDM daerah, Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas ESDM daerah.

    Mereka juga mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam ristek terapan dan studi bersama berbasis potensi lokal untuk mengembangkan pusat inovasi energi dan mineral di daerah.

    Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan energi berkelanjutan serta hilirisasi mineral, sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal.

    Selain itu, menurut Iksan, penguatan peran pengusaha muda dan pelaku UMKM energi juga menjadi sorotan penting.

    Dengan dukungan pelatihan, akses permodalan, dan integrasi ke rantai pasok energi nasional, para pelaku usaha lokal diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap lifting migas dan memperkuat kemandirian energi daerah.

    Aspirasi yang diperoleh dari kunjungan ini akan dikompilasi sebagai rekomendasi kebijakan nasional agar tata kelola dan ekosistem pembangunan energi semakin terintegrasi dan berkelanjutan.

    “Anak muda adalah energi bangsa. Mereka bukan hanya penerus, tapi penggerak perubahan. Ketika mereka memahami peran strategisnya dalam ekosistem energi nasional, cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan sekadar mimpi tapi keniscayaan,” kata Iksan pula.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Para warga binaan lapas Sulteng berkarya, raih jutaan rupiah

    Para warga binaan lapas Sulteng berkarya, raih jutaan rupiah

    ANTARA –  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah (Kanwil Ditjenpas Sulteng) mencatat, total hasil penjualan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karya warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Tengah mencapai Rp5,9 Juta. Penjualan tersebut merupakan akumulatif keikutsertaan dalam berbagai festival Nasional di Jakarta periode Januari hingga September 2025. (M. Izfaldi/Rizky Bagus Dhermawan/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • “Tanjung Priok Hub” padukan warisan budaya dengan sejarah perkotaan

    “Tanjung Priok Hub” padukan warisan budaya dengan sejarah perkotaan

    Jakarta (ANTARA) – “Tanjung Priok Hub 5.0” yang digelar di Stasiun Tanjung Priok (Jakarta Utara) merupakan kegiatan yang memadukan nilai sejarah stasiun tersebut sebagai warisan budaya (urban heritage) dan sejarah perkotaan dengan akselerasi digital serta ekonomi modern.

    “Stasiun Tanjung Priok bukan hanya bangunan bersejarah, tetapi saksi perjalanan panjang kota ini,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kota (Setko) Jakarta Utara, Wawan Budi Rohman saat membuka k?”Tanjung Priok Hub 5.0″ di Stasiun Tanjung Priok di Jakarta, Rabu.

    Melalui kegiatan “Tanjung Priok Hub 5.0”, pihaknya ingin menghadirkan semangat baru untuk menjadikan stasiun ini sebagai panggung gaya hidup yang dinamis.

    “Stasiun ini jadi tempat sejarah bertemu inovasi dan tradisi berpadu dengan kreativitas modern,” kata dia.

    Dia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan cara membeli berbagai produk UMKM dari Jakarta Utara.

    Pameran produk unggulan di Stasiun Tanjung Priok ini juga sebagai upaya untuk memajukan UMKM sekaligus memperkenalkan bahwa di Tanjung Priok ini ada stasiun yang memiliki nilai sejarah dan harus dilestarikan.

    Menurut dia, sinergi yang harmonis antara Pemerintah Kota Jakarta Utara dengan PT KAI akan membawa pembaruan bagi kemajuan UMKM dan Stasiun Tanjung Priok.

    “Ini adalah kegiatan pertama dan sebuah sinergi yang baik dan berpengaruh dengan ‘urban heritage’,” kata dia.

    Kepala Stasiun Tanjung Priok, Edi Kurnianto mengatakan, Tanjung Priok sebagai penghubung massal transportasi masyarakat dan semua harus berkolaborasi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah dari Stasiun Tanjung Priok.

    Stasiun Tanjung Priok melayani dua angkutan penghubung, yaitu Commuter Line Tanjung Priok menuju Stasiun Kota dengan 64 perjalanan pulang-pergi dan angkutan barang mobilisasi peti kemas.

    “Awal permulaan yang baik untuk meningkatkan transportasi massal dan juga memajukan produk unggulan Jakarta Utara,” kata dia.

    Kegiatan “Tanjung Priok Hub 5.0” di Stasiun Tanjung Priok selama lima hari ke depan tentunya akan memberikan suasana baru bagi para pengguna Commuter Line di stasiun tersebut.

    “Tanjung Priok Hub 5.0” yang digelar di Stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara, menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan busana (fashion show) dan diskusi oleh Dekranasda setempat.

    Selain itu ada pagelaran seni budaya, “story telling” dan pertunjukan musik yang dilaksanakan mulai Rabu (28/10) hingga Minggu (2/11).

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Terima Kunjungan Menpora, Bahas Penguatan Olahraga di Tanah Air

    Mendagri Terima Kunjungan Menpora, Bahas Penguatan Olahraga di Tanah Air

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan industri olahraga di Tanah Air.

    Tito banyak menyimak penjelasan Erick ihwal perkembangan ekosistem olahraga di Indonesia, meliputi pembangunan infrastruktur olahraga di sejumlah daerah, potensi ekonomi dari hasil gelaran olahraga, serta pelibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kualitas olahraga.

    Erick menyarankan agar dibentuk tim dari tiga kementerian guna memperkuat kebijakan tersebut, terutama dari sisi regulasi. Dengan begitu, program dapat dilaksanakan lebih optimal.

    Di lain sisi, Erick juga mengundang Tito untuk mendukung pelaksanaan Sport Summit. Acara tersebut direncanakan bakal digelar pada bulan Desember 2025 dengan tujuan menjadi katalis kolaborasi antar-pemangku kepentingan di bidang olahraga.

    Selain itu, ajang tersebut juga menjadi wadah pertemuan para penggerak perubahan di industri olahraga. Dalam konteks itu, imbuh Erick, Tito dapat menekankan kembali mengenai skema kemitraan aset Pemda dengan pihak swasta, utamanya dalam pengembangan industri olahraga.

    “Dan bagus kan Pemda-Pemda sendiri kan dia akan coba meningkatkan APBD-nya dan lain-lain, Pak. Dengan entrepreneurship (di bidang olahraga),” ujar Erick, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/10/2025).

    Erick menambahkan dalam acara Sport Summit mendatang, pihaknya juga akan mengundang jajaran pejabat terkait di Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan partisipasi tersebut diharapkan ekosistem olahraga di Indonesia dapat terus dimaksimalkan, baik dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), inovasi, maupun dampak ekonomi yang dihasilkan.

    Kemudian, dirinya juga meminta agar daerah yang memiliki aset tidak produktif (idle) di bidang olahraga untuk mendorong pengelolaannya secara profesional. Caranya dapat melalui mekanisme kerja sama dengan dunia usaha, Kemenpora, Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU), Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI (UMKM) serta stakeholder lainnya.

    “Kerja sama untuk aset-aset di daerah yang bisa digunakan untuk fasilitas olahraga. Nah, ini kalau bisa dikelola profesional juga bagus juga untuk olahraga,” ungkap Tito.

    Secara khusus, Tito menugaskan Wamendagri Akhmad Wiyagus untuk menindaklanjuti koordinasi teknis bersama Kemenpora, Kementerian UMKM, Kementerian PU, termasuk juga dengan Pemda.

    Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, Sekretaris (Kemenpora) Gunawan Suswantoro, serta pejabat terkait lainnya.

    (akn/ega)