Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Bos BI Pede Indonesia Siap Jadi Negara Digital Tercepat di Dunia

    Bos BI Pede Indonesia Siap Jadi Negara Digital Tercepat di Dunia

    Liputan6.com, Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi salah satu negara dengan ekonomi digital tercepat dan terbesar di dunia pada 2030.

    Dia menuturkan, sinergi kebijakan nasional yang diperkuat melalui ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Financial Summit & Expo (IFSE) akan menjadi motor utama akselerasi transformasi digital.

    “Ini pertama kali kita melakukan acara event terbesar di Indonesia di era ekonomi keuangan digital, yaitu sinergitas antara FEKDI dan IFSE. Yang ini insya Allah akan menjadi dukungan konkret kita, sinergi kebijakan nasional, yang tentu saja menjadi kunci untuk mengakselerasi transformasi digital Indonesia,” kata Perry dalam acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Ia menegaskan, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Melalui kebijakan terintegrasi dan kerja sama lintas sektor, Indonesia berpeluang besar menjadi pemimpin regional dalam ekonomi digital.

    “Alhamdulillah dalam waktu lima tahun terakhir ini, Indonesia one of the fastest growing ekonomi keuangan digital,” ujarnya.

    Fondasi Digital Kuat Berkat QRIS

    Perry menilai, keberhasilan transformasi digital Indonesia tidak lepas dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2019 yang dikeluarkan Bank Indonesia.

    Salah satu tonggak pentingnya adalah lahirnya QRIS, standar pembayaran digital nasional yang kini digunakan oleh hampir 60 juta pengguna, termasuk 40 juta pelaku UMKM.

    “Alhamdulillah QR Indonesia Standard menyelamatkan Indonesia dari Covid karena membantu distribusi bantuan sosial dan semuanya. Sekarang QR Indonesia Standard sudah hampir 60 juta pengguna, di antaranya 40 juta itu UMKM,” ujarnya.

  • Komisi VII DPR minta ritel modern lebih serius beri porsi bagi UMKM

    Komisi VII DPR minta ritel modern lebih serius beri porsi bagi UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta ritel modern lebih serius dalam memberi porsi etalase khusus bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), fasilitasi pelatihan manajemen usaha, hingga sistem distribusi terpadu yang memberi peluang setara bagi produsen kecil.

    Untuk hal itu, menurut dia, pemerintah dan dunia usaha harus lebih memperkuat model kemitraan berbasis ekosistem antara ritel modern dan UMKM lokal.

    “Kuncinya adalah kolaborasi dan keberpihakan yang cerdas. Kita tidak anti industri besar, tapi kita ingin memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan prinsip keseimbangan dan keadilan sosial,” kata Chusnunia di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan banyak pelaku UMKM yang terpinggirkan akibat kuatnya dominasi jaringan ritel besar dan keterbatasan akses pasar.

    Chusnunia juga menyatakan bahwa pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar yang menyebut keberadaan ritel modern atau toko swalayan dapat mematikan UMKM adalah kritik membangun.

    Menurut dia, harus ada evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi nasional agar tercipta keseimbangan antara pelaku usaha besar dan UMKM.

    “Dengan begitu, ekonomi kita bisa tumbuh secara lebih adil dan berkelanjutan,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa UMKM selama ini terbukti menjadi lumbung ekonomi rakyat dan penyangga ketahanan nasional, terutama saat krisis.

    Dengan adanya kritik terhadap ritel modern, menurut dia, hal ini perlu dibaca dengan semangat meritokrasi ekonomi. Siapa pun yang berinovasi, bekerja keras, dan berkontribusi nyata, menurut dia, harus mendapat ruang tumbuh yang setara.

    “Bukan sekadar siapa yang besar dan punya modal,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK dorong pemerintah perpanjang kebijakan hapus piutang macet UMKM

    OJK dorong pemerintah perpanjang kebijakan hapus piutang macet UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pemerintah untuk memperpanjang kebijakan hapus piutang macet, baik melalui hapus buku maupun hapus tagih, bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.

    Sebagai catatan, masa berlaku PP tersebut telah berakhir pada 5 Mei 2025.

    “Kami sudah sampaikan kepada pemerintah, peninjauannya agar bisa diperpanjang dan dilakukan penyesuaian sehingga langkah yang ditempuh oleh bank lebih efektif dalam menerapkan hapus buku-hapus tagih sesuai yang diharapkan pemerintah,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Kamis.

    Mahendra mengatakan pihaknya melihat potensi dari kebijakan hapus piutang macet tersebut untuk bisa bekerja secara efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

    Menurutnya, meski pertumbuhan industri dan UMKM masih lebih rendah dari rata-rata, terlihat adanya pemulihan pada sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM.

    Sementara itu, Mahendra melihat masih ada kendala kinerja pembiayaan berbagai bank, utamanya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

    “Ini yang perlu dipulihkan, antara lain melalui hapus buku dan hapus tagih bagi mereka yang masih ada dalam catatan di perbankan terkait,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Minta Himbara Tak Salurkan Kredit ke Konglomerat, Ini Kata Bos OJK

    Menkeu Purbaya Minta Himbara Tak Salurkan Kredit ke Konglomerat, Ini Kata Bos OJK

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengingatkan lima bank Himbara agar tidak menyalurkan dana kredit sebesar Rp 200 triliun kepada kalangan konglomerat.

    Mahendra menyatakan, kinerja dan penyaluran dana perbankan menjadi bagian dari pengawasan yang juga dilihat langsung oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

    “Saya rasa kalau update mengenai kinerja itu langsung dilihat oleh pihak pemerintah, Kementerian Keuangan,” ujar Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Meski enggan berkomentar lebih jauh, Mahendra menegaskan, OJK terus memantau kinerja industri perbankan nasional, termasuk penyaluran kredit oleh bank-bank milik negara (Himbara), agar tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Jadi, saya tidak akan masuk pada mengomentari apa yang tentu menjadi kewenangan dari pemerintah untuk masuk ke situ,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar penyaluran kredit senilai Rp 200 triliun oleh bank-bank Himbara tidak difokuskan kepada konglomerat, tetapi mengalir ke sektor produktif dan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

    “Sebetulnya kita minta ke perbankan yang simpan dana itu, jangan anda kasih ke konglomerat,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

    Realisasi Penyaluran Dana Rp 200 Triliun

    Sebelumnya, Menkeu Purbaya melaporkan realisasi penyerapan dana pemerintah yang disalurkan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus meningkat. Dana tersebut disalurkan untuk memperkuat likuiditas serta mendukung pembiayaan produktif.

     

  • BRI Cetak Laba Rp41,2 Triliun, Perkuat Peran Strategis Dorong Ekonomi Kerakyatan

    BRI Cetak Laba Rp41,2 Triliun, Perkuat Peran Strategis Dorong Ekonomi Kerakyatan

    “Hingga akhir September 2025, Holding UMi yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dengan 185 juta rekening simpanan mikro. Kami juga memiliki 1.035 outlet SenyuM, serta 3,8 juta nasabah emas dengan total simpanan 13,7 ton, tumbuh 66,9% YoY,” ujar Akhmad.

    Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perputaran roda perekonomian, BRI juga terus mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan sharing economy dengan melibatkan masyarakat sebagai Agen BRILink. Hingga akhir September 2025, jumlah AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen atau tumbuh 17,8% secara YoY. Agen-agen tersebut tersebar di 66 ribu desa, menjangkau lebih dari 80% penjuru negeri. “Dari sisi transaksi, AgenBRILink mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.293,5 triliun atau tumbuh 10,6% yoy, menunjukkan peran yang semakin vital dalam memberikan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat,” papar Akhmad.

    Di samping melalui pembiayaan dan sharing economy AgenBRILink, BRI juga terus menjalankan berbagai program pemberdayaan. Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto menyampaikan sejumlah program yang menyentuh masyarakat dan UMKM terus dioptimalkan oleh BRI. Salah satunya, melalui Desa BRILian, yang hingga akhir September 2025, BRI telah memiliki 4.909 desa binaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  Selain itu, melalui program KlasterkuHidupku BRI juga telah mengembangkan 41.715 klaster usaha sebagai bagian dari strategi penguatan sektor produktif berbasis komunitas. BRI juga menghadirkan LinkUMKM yang tercatat telah dimanfaatkan oleh lebih dari 13,6 juta pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas. Tak hanya itu, untuk menumbuhkembangkan UMKM, BRI juga membina 54 Rumah BUMN dan telah melaksanakan 17 ribu pelatihan.

  • Benarkah Ekonomi RI Kuartal III/2025 Bakal Melambat? Ini Penjelasannya

    Benarkah Ekonomi RI Kuartal III/2025 Bakal Melambat? Ini Penjelasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja perekonomian pada kuartal III/2025 diprediksi melambat dibandingkan kuartal II/2025. Sejumlah indikator mulai dari pertubuhan kredit perbankan hingga penerimaan pajak menjadi sinyal paling kentara tentang potensi pelemahan ekonomi pada periode Juli – September 2025.

    Sekadar catatan, data analisis Bank Indonesia (BI) memaparkan bahwa pertumbuhan kredit sampai bulan September 2025 hanya sebesar 7,2% atau hanya naik tipis dibandingkan periode Agustus 2025 yang hanya 7%.

    Namun demikian, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, realisasi penyaluran kredit perbankan ke sektor swasta mengalami penurunan. Pasalnya, pada September 2025, pertumbuhan kredit perbankan mampu menembus angka Rp10,4%.

    Selain dari sisi kredit, tren pelambatan setoran pajak juga menjadi sinyal belum pulihnya kinerja ekonomi pada kuartal III/2025. Apalagi, sampai dengan September 2o25 lalu, penerimaan pajak masih terkontraksi 4,4%.

    Salah satu jenis penerimaan pajak yang mengalami penurunan kinerja adalah PPN yang terkontraksi sebesar 13,2% dan PPh badan sebesar minus 9,4%. Pelemahan PPN bisa diartikan sebagai indikasi penurunan daya beli.

    Sementara dalam konteks penerimaan PPh badan, hal itu terjadi karena banyak aspek salah satunya penurunan harga komoditas hingga tren pelemahan ekonomi yang berimplikasi terhadap merosotnya kinerja korporasi.

    Kuartal III/2025 Tetap di Angka 5%

    Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 masih akan di atas 5% (yoy) meski adanya sinyal perlambatan akibat demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025. 

    Purbaya memperkirakan bahwa perekonomian kuartal III/2025 masih resilien atau tidak jauh dari posisi kuartal II/2025, yang tumbuh 5,12% (yoy). 

    “Masih sedikit di atas 5%. Sama aja enggak berubah, sedikit di atas 5% lah. Saya enggak tahu, mungkin lebih rendah sedikit karena ribut-ribut [demo akhir Agustus],” terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Meski demikian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut kementeriannya memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kuartal selanjutnya atau kuartal IV/2025 akan bisa melesat di atas 5,5% (yoy). 

    Dia mengatakan bahwa perkiraan itu telah dihitung oleh Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu. Menurut Purbaya, salah satu indikasi perbaikan kondisi ekonomi pada tiga bulan terakhir 2025 tercermin pada indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang naik. Hal itu terjadi setelah periode September 2025 anjlok imbas demonstrasi akhir Agustus. 

    Di sisi lain, adanya stimulus ekonomi yang digelontorkan akhir 2025 juga diyakini berkontribusi pada membaiknya ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian. 

    Untuk diketahui, setelah mengumumkan delapan program paket akselerasi ekonomi senilai Rp16 triliun untuk kuartal IV/2025, pemerintah menambah paket stimulus itu dalam bentuk BLT serta penambahan kuota program magang senilai Rp30 triliun. 

    “Antara lain iya [berkat stimulus] karena perekonomian membaik dan karena message-nya clear ya dari pemerintah itu bahwa ke depan ekonominya akan lebih bagus. Jadi mereka ada harapan hidup lebih baik lagi ke depan. Itu yang membuat mereka lebih bersemangat,” ujarnya. 

    Prabowo Kumpulkan Tim Ekonomi

    Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (29/10/2025). Ratas digelar sore hingga malam hari membahas situasi perekonomian terkini dan program-program pemerintah. 

    Airlangga menyampaikan kepada Prabowo sejumlah indikator yang diklaim menunjukkan kondisi perekonomian relatif dalam kondisi baik. Misalnya, indeks keyakinan konsumen terkini (IKK) di level 115, indeks penjualan riil yang diperkirakan tumbuh 5,8% pada September 2025, Purchasing Manager’s Index (PMI) di level 50,4, serta realisasi investasi sampai dengan September 2025 sebesar Rp1.434,3 triliun. 

    “Kalau kami lihat dari beberapa data termasuk Mandiri Spending Index juga angkanya naik di akhir tahun ke 297, dan ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain. Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat,” lanjut Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Kamis (30/10/2025). 

    Selain situasi perekonomian, Presiden turut bertanya ihwal realisasi program-program unggulan di pemerintahannya tahun ini serta yang akan dilanjutkan pada 2026. 

    Program-program itu sudah dibarengi dengan penyaluran berbagai stimulus ekonomi meliputi insentif final pajak penghasilan (PPh) UMKM sebesar 0,5% sampai dengan 2027, insentif pembebasan PPh 21 untuk karyawan horeka serta pada karya, maupun pembebasan pajak untuk pembelian rumah yakni pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). 

    Di sisi lain, termasuk dalam program paket stimulus ekonomi akhir tahun, pemerintah juga menyalurkan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). 

    Adapun dari sisi kementerian/lembaga, Kepala Negara turut mendengarkan berbagai perkembangan program-program prioritas setiap sektornya seperti terkait dengan pertanian, kelautan dan perikanan serta Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini,” tutur Airlangga.

  • Prudensi keuangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi

    Prudensi keuangan negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi

    Ketika banyak negara masih bergulat dengan tekanan utang dan inflasi tinggi, Indonesia justru berhasil menjaga ruang fiskal untuk merespons dinamika global tanpa menimbulkan ketidakstabilan

    Jakarta (ANTARA) – Tanggal 30 Oktober setiap tahun diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia, sebuah momentum yang mengingatkan bangsa ini pada pentingnya kedaulatan ekonomi.

    Sejarah mencatat bahwa pada tanggal tersebut tahun 1946, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan mata uang sendiri sebagai simbol kemandirian ekonomi pasca-kemerdekaan.

    Oeang Republik Indonesia (ORI) bukan sekadar alat transaksi, melainkan lambang kemerdekaan dari penjajahan ekonomi yang selama ratusan tahun membelenggu negeri ini.

    Dalam konteks masa kini, semangat itu tetap relevan. Di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pemerintah meneguhkan kembali pentingnya prinsip kehati-hatian atau prudensi dalam setiap langkah pengelolaan fiskal.

    Kebijakan fiskal yang dijalankan Kementerian Keuangan menekankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Prinsip kehati-hatian ini menjadi landasan moral dan teknokratis dalam setiap keputusan alokasi anggaran.

    Pemerintah tidak tergoda untuk mengeluarkan belanja besar tanpa perhitungan yang matang, melainkan menempatkan efisiensi dan dampak nyata bagi masyarakat sebagai prioritas utama. Dengan menjaga defisit APBN di bawah 3 persen terhadap PDB dan rasio utang di bawah 40 persen, Indonesia menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola fiskal yang sehat.

    Menjaga stabilitas

    Kondisi ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir penuh dengan ketidakpastian. Perang, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi menciptakan tekanan yang kompleks terhadap stabilitas ekonomi dunia. Namun di tengah tantangan itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dengan baik.

    IMF dalam laporannya tahun 2025 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam lima besar negara G20 yang berhasil menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap di kisaran 5,1 persen, sementara inflasi terkendali pada tingkat 3 persen sebagai suatu capaian yang jarang ditemui di negara berkembang.

    LPEM UI dalam riset terbarunya tahun 2024 menegaskan bahwa keberhasilan tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari disiplin fiskal yang berkesinambungan. Belanja negara diarahkan untuk memperkuat sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Di sisi lain, Kementerian Keuangan secara konsisten memperbaiki sistem penerimaan negara melalui digitalisasi pajak dan efisiensi administrasi. Reformasi pajak yang dilakukan tidak hanya memperluas basis penerimaan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan wajib pajak.

    OECD dalam laporan Economic Outlook for Southeast Asia 2025 menilai strategi fiskal Indonesia sebagai salah satu yang paling adaptif di kawasan. Ketika banyak negara masih bergulat dengan tekanan utang dan inflasi tinggi, Indonesia justru berhasil menjaga ruang fiskal untuk merespons dinamika global tanpa menimbulkan ketidakstabilan.

    Hal ini menjadi bukti bahwa prinsip prudensi dalam kebijakan fiskal tidak berarti menahan pembangunan, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan berkelanjutan.

    Dampak nyata bagi rakyat

    Kebijakan fiskal yang prudent terbukti memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 9,0 persen, terendah dalam satu dekade terakhir. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh bantuan sosial, tetapi juga oleh penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor produktif.

    Program padat karya, dukungan UMKM, serta insentif pajak untuk investasi domestik menjadi motor penggerak utama pengurangan kemiskinan. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,8 persen, didorong oleh meningkatnya kegiatan ekonomi digital dan manufaktur.

    Dalam laporan Indonesia Economic Prospects yang diterbitkan Bank Dunia pada Mei 2025, disebutkan bahwa disiplin fiskal yang diterapkan Indonesia menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor. Pengelolaan belanja yang transparan dan terukur membuat ekonomi domestik lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    Bahkan, peringkat sovereign credit rating Indonesia tetap stabil di level BBB dengan outlook positif menurut Fitch Ratings dan Standard & Poor’s. Ini mencerminkan keyakinan pasar internasional terhadap kredibilitas fiskal pemerintah.

    Pilar utama

    Kedaulatan ekonomi tidak hanya bergantung pada kemampuan memproduksi barang di dalam negeri, tetapi juga pada kemandirian fiskal. Kementerian Keuangan telah menjalankan reformasi struktural untuk memperkuat fondasi tersebut. Salah satunya adalah penerapan Medium-Term Fiscal Framework (MTFF) yang memastikan kesinambungan kebijakan antarperiode pemerintahan.

    Melalui kerangka ini, setiap rencana belanja negara harus disesuaikan dengan proyeksi pendapatan dan kapasitas fiskal jangka menengah, sehingga mengurangi risiko defisit yang tidak terkendali.

    Riset yang dilakukan Center for Strategic and International Studies (CSIS) tahun 2025 menemukan bahwa penerapan MTFF meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan realisasi anggaran hingga 92 persen, lebih tinggi dibanding periode sebelumnya yang hanya 80 persen.

    Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola fiskal Indonesia semakin kredibel dan terukur. Selain itu, upaya memperkuat penerimaan negara dari sektor digital economy dan green economy menjadi langkah strategis dalam memperluas basis fiskal di masa depan.

    Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam riset internalnya menyebutkan bahwa digitalisasi perpajakan dan integrasi data keuangan lintas sektor mampu menekan kebocoran penerimaan hingga 15 persen dalam dua tahun terakhir. Langkah ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat keadilan fiskal karena wajib pajak besar tidak lagi bisa menghindar dari kewajiban.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah siapkan peta jalan AI dan teknologi inovasi keuangan

    Pemerintah siapkan peta jalan AI dan teknologi inovasi keuangan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyiapkan peta jalan yang dapat menjadi payung hukum terkait pengembangan akal imitasi (AI) dan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi untuk inovasi produk keuangan di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis, mengatakan peta jalan AI didesain untuk mendukung layanan keuangan digital melalui otomasi, analitik cerdas, deteksi fraud, dan scoring credit alternatif yang membuka akses inklusif bagi masyarakat luas.

    “Kami juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan ekosistem semikonduktor dan teknologi baru sebagai payung hukum yang diharapkan dapat mendorong inovasi produk keuangan, seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract,” ujar Airlangga dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) 2025 dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta.

    Airlangga menjelaskan dukungan pemerintah terhadap pengembangan teknologi inovasi keuangan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terhadap produk-produk keuangan digital.

    Sebagai contoh, pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjangkau pelaku usaha, termasuk warung kecil, dengan total sebanyak 56 juta pengguna. Sekitar 93 persen di antaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah tumbuh secara organik dari masyarakat,” katanya.

    Namun, lanjut Menko, peluang besar itu memunculkan tantangan terkait keamanan sistem pembayaran. Di samping itu, tingkat literasi digital masyarakat serta kepercayaan masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diatasi pemerintah agar inovasi keuangan digital dapat tumbuh secara berkelanjutan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Airlangga & Purbaya Laporkan Kondisi Ekonomi RI ke Prabowo, Ini Isinya

    Airlangga & Purbaya Laporkan Kondisi Ekonomi RI ke Prabowo, Ini Isinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan poin-poin hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto soal perkembangan ekonomi nasional terkini.

    Airlangga yang didampingi oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya melaporkan sejumlah indikator ekonomi ke Presiden. Dia memastikan indikator ekonomi Indonesia masih solid, seperti indeks kepercayaan konsumen di level 100-115, pertumbuhan ritel 5,8%, dan PMI manufaktur 50,4.

    “Tadi disampaikan bahwa relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik. Beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100-115. Retail juga baik, 5,8%,” tegas Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam (29/10/2025).

    Selain itu juga dari laporan Mandiri Spending Index juga naik menjadi 290,5 di bulan Oktober ini.

    “Ini sejalan dengan indeks dari perbankan yang lain, kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat,” kata Airlangga.

    Dalam kesempatan itu, Airlangga juga mengatakan presiden menanyakan terkait perkembangan dari program unggulan yang sudah dicanangkan. Sehingga disampaikan beberapa program yang dilanjutkan pada tahun depan. Dia memastikan regulasi dan payung hukum untuk program-program ini akan disiapkan.

    “Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPh Final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPh 21 untuk wisata dan padat karya, kemudian PPnDTP untuk sektor perumahan, dan juga diskon iuran JKK dan JKM,” kata Airlangga.

    Dalam rapat tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Prabowo juga meminta progres program-program di berbagai sektor, seperti hilirisasi, revitalisasi tambak pantura, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG)

    “Nah Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi. Di KKP terkait dengan revitalisasi tambak Pantura yang 20 ribu hektare; pengembangan tambak undang terintegrasi di NTT; modernisasi kapal dan juga terkait dengan program MBG,” kata Airlangga.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga Air Minum Isi Ulang Tak Semahal Aqua Cs, Kok Bisa?

    Harga Air Minum Isi Ulang Tak Semahal Aqua Cs, Kok Bisa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Permintaan masyarakat akan air minum isi ulang semakin meningkat, terutama yang tinggal di perkotaan, karena dinilai lebih praktis dan fleksibel dibandingkan harus membeli air minum dalam kemasan (AMDK) seperti Aqua.

    Apalagi, air isi ulang lebih ramah kantong bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, karena harganya lebih ekonomis. Untuk melakukan pengisian ulang air minum, masyarakat hanya perlu membayar mulai dari Rp 5.000 saja. Sedangkan untuk AMDK sendiri, biasanya lebih mahal, mulai dari Rp 18.000 hingga lebih dari itu.

    Namun, siapa sangka, seiring makin canggihnya teknologi pembersihan dan pengisian air isi ulang, membuat masyarakat kalangan menengah ke atas juga mulai melirik depo air isi ulang.

    “Di Depo air isi ulang kenapa lebih murah, ya karena biaya produksinya lebih murah dari pabrik, yang penting ada ruko, kemudian modal penyimpanan, alat filterisasi, pengisian dan pembersihan. Kalau yang besar-besar kan harus ada quality control, ada penilaian lainnya,” kata Kurniawan, salah satu pedagang air isi ulang saat ditemui CNBC Indonesia, Selasa (28/10/2025).

    Air galon isi ulang juga menggunakan kemasan yang dapat digunakan kembali, yaitu galon plastik yang biasanya terbuat dari bahan PET yang tahan lama. Dengan menggunakan kemasan yang dapat digunakan kembali, penyedia air minum isi ulang dapat menghemat biaya produksi dan pengemasan, sehingga harga jualnya menjadi lebih terjangkau.

    Foto: Pekerja mengisi air isi ulang galon di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Pekerja mengisi air isi ulang galon di kawasan Depok, Jawa Barat, Selasa (28/10/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    “Kalau di sini kan engga perlu tiap hari harus beli galon kosong bersih, kalau galon dari konsumer masih oke, ya kita tinggal isi ulang saja, beda kalau merek besar, karena pernah saya denger, itu saja kalau sudah lama sekali, galon harus dipotong-potong untuk didaur ulang,” jelasnya.

    Selain itu, pengusaha air isi ulang tidak perlu memikirkan biaya kemasan dan branding yang dikenakan pada produk AMDK. Air galon isi ulang biasanya dijual langsung dari pabrik atau distributor tanpa perlu melalui proses kemasan dan branding yang memakan biaya tambahan.

    “Skalanya UMKM bukan industri,” timpal salah seorang pengusaha depot air galon isi ulang Yosep.

    Untuk membangun depot air galon isi ulang juga murah meriah. Paling mahal Rp 50 juta sudah termasuk ozon generator dan 2 mesin filter. Sedangkan paling murah bisa Rp 17 jutaan tanpa mesin ozon generator. Bagi dia, air isi ulang kini tidak hanya menjadi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga bagian dari gaya hidup hemat.

    “Kalau AMDK kayak Aqua itu biaya produksi besar, pengajuan lab lebih ketat, jadi wajar harga mereka mahal,” bebernya.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]