Produk: UMKM

  • Prabowo Tiba di Korsel, Bakal Hadiri KTT APEC 2025

    Prabowo Tiba di Korsel, Bakal Hadiri KTT APEC 2025

    Prabowo Tiba di Korsel, Bakal Hadiri KTT APEC 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Republik Korea Selatan (Korsel) pada Kamis (30/10/2025).
    Berdasarkan keterangan Setpres, kunjungan Prabowo kali ini untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 yang digelar di Gyeongju.
    Adapun Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan mendarat di Pangkalan Udara Gimhae, Busan pada pukul 22.20 waktu setempat.
    Di bawah tangga pesawat, ketibaan Presiden di Republik Korea disambut oleh Menteri Defense Acquisition Program Administration Republik Korea, Mayjen (Purn) Seok Jong Gun, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ho-Jun, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Cecep Herawan, dan Atase KBRI Seoul Kolonel Pnb Muhammad Arief.
    Prabowo kemudian berjalan melewati pasukan jajar kehormatan.
    Rangkaian KTT APEC 2025 sendiri dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2025.
    Rangkaian konferensi ini diagendakan menghadirkan para pemimpin ekonomi anggota APEC untuk membahas arah kebijakan strategis di kawasan Asia-Pasifik.
    Di bawah keketuaan Republik Korea, KTT APEC tahun ini mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper” yang mencerminkan komitmen bersama anggota APEC untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
    Sebagai bagian dari pelaksanaan visi tersebut, KTT APEC 2025 menekankan tiga prioritas utama yakni terhubung, berinovasi, dan sejahtera.
    Melalui prioritas ini, pembahasan akan berfokus pada fasilitasi perdagangan dan investasi, koneksi antarindividu, transisi digital dan ekonomi berkelanjutan, penguatan UMKM dan kelompok rentan, serta perubahan demografi.
    Dalam pertemuan tingkat pemimpin ekonomi atau APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM), Prabowo dijadwalkan akan berbicara mengenai penguatan kerja sama ekonomi di kawasan.
    Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT APEC 2025 memiliki arti strategis mengingat APEC mencakup sekitar 60 persen PDB dunia dan 36 persen populasi global.
    Partisipasi aktif Indonesia di APEC menjadi kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun masa depan kawasan yang berkelanjutan dan berimbang.
    Indonesia juga memiliki peran dalam menjembatani kepentingan antaranggota, serta memastikan hasil kerja sama APEC berdampak langsung bagi masyarakat, pelaku usaha, dan dunia kerja.
    Turut mendampingi Kepala Negara dalam perjalanan dari Jakarta menuju Republik Korea adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tokopedia & TikTok Shop Jadi Mitra Eksklusif JFW 2026, Angkat Tren Earthly Allure

    Tokopedia & TikTok Shop Jadi Mitra Eksklusif JFW 2026, Angkat Tren Earthly Allure

    Bisnis.com, JAKARTA – Pertumbuhan pesanan fashion hingga 82% menjadi momentum bagi Tokopedia dan TikTok Shop untuk memperluas dukungan terhadap Jakarta Fashion Week (JFW). Dukungan ini merupakan komitmen Tokopedia dan TikTok Shop dalam menjaga keberlanjutan ekosistem fashion nasional serta membuka lebih banyak peluang bagi brand lokal untuk berkembang.

    Langkah ini pun diharapkan bisa menjadi katalis positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mempertimbangkan bahwa industri fesyen berkontribusi 17,6% terhadap nilai tambah ekonomi kreatif, yaitu sebesar Rp225 triliun. Selain itu, industri fesyen menyumbang 17% dari total 25 juta lapangan kerja yang dihasilkan oleh sektor ekonomi kreatif Tanah Air.

    “Kolaborasi Tokopedia dan TikTok Shop bersama JFW 2026 menjembatani pengalaman belanja online dengan ajang mode bergengsi untuk mendukung merek fesyen lokal; penyokong ekonomi kreatif Indonesia,” ujar Stephanie Susilo, Senior Director of Tokopedia and TikTok E-commerce.

    Dia menambahkan bahwa koleksi khusus JFW 2026 dari berbagai merek fesyen, yang seluruhnya merupakan jenama lokal, dapat diakses dengan aman, mudah, dan terjangkau hanya melalui Tokopedia dan TikTok Shop.

    Terdapat enam brand lokal Tokopedia-Tiktok Shop yang menghadirkan koleksi pilihan, yakni Vivi Zubedi, Mayoutfit, Minimal, Bwbyaz, Geulis, dan Heaven Lights. Mereka menghadirkan koleksi terbaru yang mengusung tema Earthly Allure, yang mengedepankan palet warna alami bersaturasi rendah, dipadukan dengan aksesori elegan. Tren ini diharapkan memberikan inspirasi baru bagi tren fesyen di Indonesia.

    Vivi Mar’i Zubedi, Founder VIVIZUBEDI, mengapresiasi kolaborasi ini sebagai bukti nyata bahwa dukungan lintas industri dapat memperkuat eksistensi brand lokal. “Sinergi ini menjadi bukti nyata bahwa dukungan lintas industri dapat memperkuat eksistensi brand lokal dan menghadirkan kebanggaan bagi mode Indonesia di kancah yang lebih luas,” katanya.

    Mayoritas merek yang berkolaborasi dalam ajang JFW 2026 memiliki toko berstatus ‘Mall’ di Tokopedia maupun TikTok Shop. Status ini menjamin produk 100% asli, bebas ongkos kirim, dan gratis retur 15 hari. Stephanie menjelaskan bahwa selain menyediakan diskon hingga cashback spesial untuk produk eksklusif JFW 2026, merek-merek tersebut mengedepankan pengalaman #BelanjaAman bagi pengguna.

    Ekosistem Mall ini diperuntukkan bagi para penjual yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual dan lisensi resmi lainnya. Pada semester I 2025, TikTok Shop by Tokopedia mencatat kenaikan jumlah penjual Mall sebesar 4 kali lipat, dengan sejumlah penjual Mall bahkan mengalami pertumbuhan transaksi tertinggi rata-rata lebih dari 15 kali lipat. “Daftar merek dengan pertumbuhan transaksi tertinggi didominasi oleh brand lokal, termasuk UMKM. Ini membuktikan ekosistem Mall yang bersifat sangat inklusif dan memberdayakan,” terang Stephanie.

    Koleksi terbaru khusus JFW 2026 dari keenam jenama lokal tersebut dapat diakses dengan lebih terjangkau melalui kampanye New Arrival Day di Tokopedia dan TikTok Shop. New Arrival Day merupakan inisiatif unggulan dari TikTok Shop by Tokopedia yang setiap bulannya menghadirkan tren dan produk baru di pasar Indonesia.

  • Asean-China Bidik Kemitraan di Sektor Ekonomi Digital hingga UMKM lewat Peningkatan FTA

    Asean-China Bidik Kemitraan di Sektor Ekonomi Digital hingga UMKM lewat Peningkatan FTA

    Bisnis.com, JAKARTA – Peningkatan Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Asean-China atau Asean-China Free Trade Area (ACFTA) membuka peluang pengembangan kerja sama pada sejumlah bidang, mulai dari ekonomi digital hingga UMKM.

    Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), Kao Kim Hourn, memaparkan, perjanjian yang disebut ACFTA versi 3.0 ini memperkenalkan komitmen baru antara kedua pihak pada sejumlah bidang seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, rantai pasok dan aktivitas terkait.

    Kao melanjutkan, peningkatan perjanjian ini juga mengatur kemitraan pada bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Oleh karena itu, peningkatan kerja sama tersebut diyakini akan membuka potensi besar bagi kedua pihak. Kao juga mendorong agar proses ratifikasi peningkatan perjanjian ini dapat segera diselesaikan.

    “Langkah ini akan memastikan seluruh negara anggota Asean dan China dapat memanfaatkan potensi kerja sama ini secara maksimal,” jelas Kao dalam Pengarahan Hasil KTT Asean ke-47 di Sekretariat Asean, Jakarta pada Kamis (30/10/2025).

    Kao melanjutkan, peningkatan perjanjian ini akan semakin mempererat hubungan perekonomian Asean dan China. Dia menuturkan, saat ini China sudah menjadi mitra dagang terbesar bagi Asean.

    Kao memperkirakan nilai perdagangan antara kedua pihak akan mencapai US$1 triliun pada tahun ini.

    Secara terpisah, melalui siaran pers di laman resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan ketahanan dan kekuatan hubungan Asean–China yang telah teruji menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis keuangan hingga pandemi.

    Dia mengatakan, China telah menjadi mitra dagang terbesar Asean selama enam tahun berturut-turut.

    “Kemitraan kita terus menguat,” kata Sugiono.

    Sugiono mengatakan, pemerintah Indonesia menyambut penandatanganan ACFTA 3.0 Upgrade Protocol, yang disebutnya sebagai tonggak penting untuk memperluas kerja sama di bidang ekonomi digital dan hijau, ketahanan rantai pasok, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Sugiono juga menekankan pentingnya memastikan agar hubungan ekonomi tetap berkelanjutan dan menguntungkan bagi semua pihak, sekaligus menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas di perairan kawasan.

    “Indonesia tetap berkomitmen untuk membangun kemitraan Asean–China yang lebih erat, damai, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

  • BRI Kucurkan KUR Rp130 Triliun, Dukung Program Makan Bergizi Gratis dan FLPP

    BRI Kucurkan KUR Rp130 Triliun, Dukung Program Makan Bergizi Gratis dan FLPP

    Liputan6.com, Jakarta Sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. BRI telah menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur (setara 74,4% dari total alokasi Rp175 triliun) pada periode Januari s.d September 2025.

    BRI memberikan dukungan untuk pelaksanaan program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia.

    BRI juga nmendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan dan pemberdayaan terhadap koperasi, serta menyediakan layanan transaksi perbankan masyarakat melalui Agen BRILink. Serta berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025.

    Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menjelaskan bahwa BRI terus melakukan business process reengineering untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi layanan mikro, termasuk redesain peran mantri dan optimalisasi platform BRIspot.

    “Hingga akhir September 2025, Holding UMi yang terdiri dari BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dengan 185 juta rekening simpanan mikro. Kami juga memiliki 1.035 outlet SenyuM, serta 3,8 juta nasabah emas dengan total simpanan 13,7 ton, tumbuh 66,9% YoY,” ujar Akhmad dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perputaran roda perekonomian, BRI juga terus mendorong inklusi keuangan sekaligus menciptakan sharing economy dengan melibatkan masyarakat sebagai Agen BRILink. Hingga akhir September 2025, jumlah AgenBRILink telah mencapai lebih dari 1,2 juta agen atau tumbuh 17,8% secara YoY. Agen-agen tersebut tersebar di 66 ribu desa, menjangkau lebih dari 80% penjuru negeri.

    “Dari sisi transaksi, AgenBRILink mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.293,5 triliun atau tumbuh 10,6% yoy, menunjukkan peran yang semakin vital dalam memberikan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat,” papar Akhmad.

    Di samping melalui pembiayaan dan sharing economy AgenBRILink, BRI juga terus menjalankan berbagai program pemberdayaan. Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto menyampaikan sejumlah program yang menyentuh masyarakat dan UMKM terus dioptimalkan oleh BRI. Salah satunya, melalui Desa BRILian, yang hingga akhir September 2025, BRI telah memiliki 4.909 desa binaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Pertumbuhan Program KlasterkuHidupku BRI 

    Melalui program KlasterkuHidupku BRI juga telah mengembangkan 41.715 klaster usaha sebagai bagian dari strategi penguatan sektor produktif berbasis komunitas. BRI juga menghadirkan LinkUMKM yang tercatat telah dimanfaatkan oleh lebih dari 13,6 juta pelaku UMKM untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas usaha, dan mempercepat proses naik kelas. Tak hanya itu, untuk menumbuhkembangkan UMKM, BRI juga membina 54 Rumah BUMN dan telah melaksanakan 17 ribu pelatihan.

    Selain berbagai program pemberdayaan melalui berbagai layanan perbankan, BRI juga terus berkomitmen untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan secara lebih luas dan terintegrasi yang dilakukan secara Group.

    “Sinergi dengan perusahaan anak menjadi elemen penting yang memperkuat BRI sebagai satu kesatuan entitas untuk memberikan layanan keuangan secara menyeluruh dan mendukung pencapaian kinerja keuangan secara group,” ungkap Agus.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa kinerja BRI tidak hanya tumbuh secara sehat, tetapi juga merefleksikan keberpihakan nyata terhadap sektor produktif dan ekonomi rakyat. BRI akan terus memperkuat fundamental bisnis dengan menjaga kualitas aset, meningkatkan efisiensi pendanaan, serta memperdalam transformasi yang dijalankan secara terstruktur dan terintegrasi melalui BRIVolution Reignite.

    “Didukung oleh semangat seluruh Insan BRILiaN dan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh, BRI optimistis dapat mempertahankan kinerja yang positif, berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutur Hery Gunardi.

     

     

    (*)

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Legalisasi Sumur Rakyat Bawa Manfaat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Pastikan Legalisasi Sumur Rakyat Bawa Manfaat

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan melegalisasi sekitar 45 ribu sumur minyak rakyat. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi masyarakat di daerah penghasil minyak bumi.

    Anggota Komisi XII DPR, Cek Endra meminta pemerintah bisa memastikan legalisasi sumur rakyat itu benar-benar membawa dampak positif ke masyarakat.

    “Yang terpenting, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan hanya berhenti di atas kertas,” kata Cek Endra, dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).

    Asal tahu saja, pelibatan sumur rakyat menjadi mandat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Cek Endra menilai, aturan ini memberikan harapan bagi masyarakat penghasil minyak.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” tutur dia.

    Menurut dia, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi. “Kita sudah lihat contohnya di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro. Ketika pemerintah hadir dengan regulasi yang jelas, praktik ilegal menurun dan produktivitas meningkat,” tambahnya.

    Masalah Panjang Sumur Minyak Rakyat

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai sumur minyak rakyat telah menjadi masalah sejak lama. Bahkan, masalah sumur rakyat itu tak pernah selesai sejak masa pasca kemerdekaan.

    Dia pun mengisahkan pernah membawa masalah sumur rakyat ini ke tingkat rapat terbatas (ratas) semasa mejabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Ini sumur-sumur masyarakat ini dari dulu enggak pernah selesai-selesai. Saya sejak jadi Menteri Investasi di bawa ke ratas 3 kali. Sejak zaman pasca kemerdekaan juga sumur masyarakat ini sudah ada tapi enggak clear-clear,” tuturn Bahlil dalam Penghargaan Subroto 2025, di Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

  • BRI Torehkan Laba Rp41,2 Triliun, Perkuat Peran sebagai Pendorong Ekonomi Kerakyatan

    BRI Torehkan Laba Rp41,2 Triliun, Perkuat Peran sebagai Pendorong Ekonomi Kerakyatan

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan kinerja positif dan berkelanjutan hingga Triwulan III 2025. Hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Perseroan yang membukukan laba sebesar Rp41,2 triliun dengan indikator kinerja kunci yang sehat, serta mencatatkan pertumbuhan positif pada asset, kredit dan dana pihak ketiga.

    Capaian positif ini menjadi landasan bagi BRI untuk terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong dan mengakselerasi perekonomian nasional melalui dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah dan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif terutama UMKM.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menjelaskan bahwa capaian positif BRI turut ditopang oleh kondisi makroekonomi nasional yang relatif stabil di sepanjang 2025. Di mana, PDB diproyeksikan akan stabil di atas 5% dengan ruang fiskal yang masih cukup luas. Sementara itu, dari sisi moneter inflasi berada pada level yang stabil, dengan laju inflasi sekitar 2,65%, serta kondisi nilai tukar dan cadangan devisa yang kuat mendukung pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

    “Dengan kondisi makro perekonomian Indonesia dan kebijakan moneter yang positif, hal ini berdampak terhadap stabilitas industri perbankan nasional. BRI melihat prospek pertumbuhan kedepan akan semakin kuat, ditopang oleh penurunan biaya dana (cost of fund), perbaikan likuiditas, serta peningkatan permintaan kredit di sektor produktif dan konsumtif,” kata Hery Gunardi dalam Press Conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2025 di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Kamis (30/10/2025). Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Direktur Utama BRI Agus Noorsanto, Direktur Finance & Strategy BRI Viviana Dyah Ayu, Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya serta Direktur Manajemen Risiko BRI Mucharom.

    Hery menegaskan sebagai bank dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten memperkuat perannya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. BRI telah menyalurkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur (setara 74,4% dari total alokasi Rp175 triliun) pada periode Januari s.d September 2025.

    Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tercatat 3.854 Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) telah memperoleh layanan perbankan dari BRI. Dari sisi pembiayaan, BRI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk pembangunan Dapur MBG di berbagai wilayah di Indonesia.

    BRI juga turut berkomitmen mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui pendampingan dan pemberdayaan terhadap koperasi, serta menyediakan layanan transaksi perbankan masyarakat melalui Agen BRILink.

    Selain itu BRI berpartisipasi aktif dalam mendukung program 3 Juta Rumah dengan menyalurkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia, dengan nilai penyaluran kredit mencapai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025.

    BRI juga telah mengoptimalkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun yang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk pembiayaan di sektor produktif. Di mana pada 16 Oktober 2025 dana tersebut telah dialokasikan secara penuh pada segmen mikro sebesar Rp28,08 triliun, korporasi Rp11,07 triliun, komersial Rp10,13 triliun, dan konsumer Rp6,58 triliun. BRI juga mengambil peran dalam penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada 3,7 juta penerima, serta pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada 110 ribu masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai penyaluran Rp15,07 triliun.

    Di samping itu, Perseroan juga mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan akan berperan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) guna menjaga daya beli masyarakat.

    Masih dalam paparannya, Hery menegaskan bahwa pencapaian BRI juga didorong oleh transformasi bisnis yang berkelanjutan melalui program “BRIVolution Reignite”, yang berfokus pada dua pilar utama: transformasi bisnis funding dan penguatan core business yang berkelanjutan.

    “Sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pertumbuhan, BRI juga terus mengembangkan “Second Engines of Growth” melalui penguatan segmen konsumer dan pengembangan layanan bullion atau bank emas,” kata Hery Gunardi.

    Dengan berbagai inisiatif transformasi yang telah berjalan, kinerja keuangan BRI hingga Triwulan III 2025 pun menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan, dengan fokus strategi penghimpunan dana murah (CASA) yang berhasil mendorong efisiensi biaya dana dan menopang fundamental bisnis perseroan.

    Tercatat, total aset BRI tumbuh 8,2% YoY, menjadi Rp2.123,4 triliun. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI juga menunjukkan peningkatan yang solid, di mana dana pihak ketiga tercatat tumbuh 8,2% yoy menjadi Rp1.474,8 triliun. Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit BRI tumbuh 6,3% YoY menjadi Rp1.438,1 triliun.

    “Perbaikan fundamental kinerja BRI tersebut berdampak positif terhadap capaian laba perseroan. BRI berhasil mencetak Laba bersih sebesar Rp41,2 triliun hingga akhir Triwulan III 2025,” tegasnya.

     

  • Jakarta Institute sebut JITEX berdampak terhadap pertumbuhan UMKM

    Jakarta Institute sebut JITEX berdampak terhadap pertumbuhan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jakarta Institute Agung Nugroho menyebutkan pelaksanaan Jakarta International Investment, Trade, Tourism & Small and Medium Enterprise Expo (JITEX) pada 17-21 September 2025 berdampak terhadap pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi dan ekonomi kreatif.

    “JITEX bukan sekadar pameran seremonial, melainkan platform ekonomi dan investasi yang berdampak nyata bagi pertumbuhan sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif,” kata Agung dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan hal itu menanggapi pernyataan salah satu anggota DPRD DKI yang menyebutkan pelaksanaan JITEX merupakan pemborosan anggaran.

    Menurut Agung, wacana penolakan dan penghapusan anggaran JITEX menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap peran acara tersebut dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.

    Dia menegaskan alasan efisiensi anggaran yang dikemukakan oleh sebagian anggota DPRD tidak tepat jika diarahkan pada program dengan nilai strategis tinggi.

    “Kalau efisiensi dilakukan tanpa melihat manfaat ekonomi, justru akan mengorbankan program yang berdaya ungkit besar bagi ekonomi rakyat. JITEX jelas kegiatan produktif dengan multiplier effect tinggi,” ujar Agung.

    Dia pun menilai DPRD DKI semestinya mendukung penuh kegiatan seperti JITEX yang memperkuat citra Jakarta sebagai pusat bisnis, pariwisata, dan investasi internasional, bukan justru menolaknya.

    “Jakarta membutuhkan lebih banyak ruang kolaborasi, seperti JITEX untuk mengokohkan posisinya di panggung ekonomi global. Menghapusnya jelas langkah mundur,” tegas Agung.

    Dia menjelaskan JITEX merupakan satu-satunya pameran berskala internasional yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ajang ini menggabungkan empat sektor besar, yakni investasi, perdagangan, pariwisata, dan UMKM dalam satu wadah kolaboratif.

    Penyelenggaraan JITEX turut melibatkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf), serta Biro Kerja Sama Daerah (KSD).

    “Koordinasi antar-OPD ini penting. Tinggal bagaimana seorang Asisten Perekonomian bisa mengorkestrasi empat dinas itu agar lebih maksimal, jika dinilai masih ada ruang perbaikan dari JITEX pertama,” tutur Agung.

    Dia menyebutkan penyelenggaraan JITEX sebenarnya merupakan bentuk kolaborasi lintas dinas yang saling berbagi tanggung jawab dan sumber daya.

    “Secara sederhana, anggaran kegiatan ini memang tersebar di empat SKPD, sehingga sinerginya harus dijaga agar hasilnya optimal,” ucap Agung.

    Dia memandang DPMPTSP sudah memiliki kegiatan rutin Jakarta Investment Forum (JIF) yang dapat disinergikan dengan JITEX. Pelaksanaan JIF memungkinkan untuk digabungkan dengan berbagi ruang selama lima hari kegiatan JITEX.

    “Dari sisi anggaran tentu lebih efisien, dan dari sisi skala kegiatan justru bisa membuat JITEX lebih besar,” ungkap Agung.

    Lebih jauh, dia juga menyoroti tantangan koordinasi antarinstansi di lingkungan Pemprov DKI.

    “Pertanyaannya, apakah OPD-OPD ini mau saling bersinergi? Ini perlu keseriusan Pak Gubernur untuk mengultimatum SKPD yang tidak mau bekerja sama, padahal tujuan kegiatannya sama. Apalagi di saat DKI sedang mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp15 triliun,” terang Agung.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pentingnya peran Biro KSD dalam mengaktifkan kerja sama “sister city” Jakarta dengan lebih dari 20 negara.

    “Jangan sampai MoU-nya hanya jadi sleeping MoU. Biro KSD seharusnya bisa mengajak negara-negara mitra itu datang ke Jakarta sebagai buyer atau calon investor,” papar Agung.

    Pemprov DKI, sambung dia, juga dapat menggandeng berbagai asosiasi perdagangan dan pariwisata tingkat ASEAN untuk mengoordinasikan kehadiran para pembeli dari negara-negara tetangga.

    Langkah tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam menjadikan JITEX sebagai ajang promosi investasi dan perdagangan regional yang tidak hanya berorientasi lokal, tetapi juga berskala internasional.

    Agung menambahkan JITEX merupakan wadah strategis yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai daerah.

    Setiap tahun, Pemprov DKI mengundang pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk menampilkan produk unggulan mereka. Acara itu juga melibatkan seluruh BUMD DKI Jakarta agar lebih dikenal publik melalui produk dan programnya.

    Dalam pelaksanaannya, JITEX menghadirkan lebih dari 300 Jakpreneur terkurasi serta menyelenggarakan Business Matching P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah DKI.

    Turut hadir pula dalam perhelatan JITEX, yakni koperasi-koperasi naik kelas dan Koperasi Merah Putih, program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Dekranasda DKI yang diketuai oleh Ibu Gubernur juga mengambil peran penting dalam mempromosikan karya perajin Jakarta di bidang fesyen dan kriya.

    Agung pun berharap Disparekraf dapat memaksimalkan partisipasinya dengan menghadirkan Jakarta Travel Fair bersamaan dengan pelaksanaan JITEX, sehingga pengunjung JITEX datang bukan hanya untuk melihat pameran investasi, tetapi juga dapat membeli produk UMKM Jakpreneur yang sudah terkurasi.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia Lanjut Negosiasi Tarif Dagang AS, Komoditas Sawit hingga Karet Bakal 0%

    Indonesia Lanjut Negosiasi Tarif Dagang AS, Komoditas Sawit hingga Karet Bakal 0%

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia akan melanjutkan negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS). Diharapkan Indonesia dapat meraih kesepakatan seperti Malaysia.

    Demikian disampaikan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti Ratas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi, Kamis (30/10/2025).

    Selain itu, ia juga mengungkapkan, beberapa indikator utama perekonomian masih menunjukkan tren positif sehingga menjadi bukti kuatnya daya tahan ekonomi Indonesia.

    “Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100 sampai 115. Ritel juga baik sebesar 5,8%, PMI senilai 50,4,” tutur Menko Airlangga ketika memberikan Keterangan Pers 

    Sektor investasi dan konsumsi masyarakat juga memperlihatkan tren positif. Realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index naik hingga 297 menjelang akhir tahun, sejalan dengan kinerja perbankan yang juga meningkat. Dari sisi produksi, terjadi peningkatan pula pada utilisasi kapasitas industri yang menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak.

    Menko Airlangga menuturkan, berbagai program unggulan lintas sektor yang sudah ditargetkan dan akan dilanjutkan pada tahun 2026. Regulasi pendukung untuk hal itu telah disiapkan guna memastikan kesinambungan program prioritas nasional.

    “Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPH final untuk UMKM sampai tahun 2027. Kemudian PPH 21 untuk sektor pariwisata dan industri padat karya. Kemudian PPN DTP untuk sektor perumahan dan juga penerima diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” ucap Menko Airlangga.

    Menurut Menko Airlangga, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah program strategis di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Dalam hal ini pentingnya terjadi kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

     

     

  • Bos OJK Usulkan Hapus Buku dan Hapus Tagih Diberlakukan Lagi

    Bos OJK Usulkan Hapus Buku dan Hapus Tagih Diberlakukan Lagi

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan program hapus buku dan hapus tagih di bank-bank Himbara diberlakukan kembali.

    Menurut Mahendra, langkah ini penting untuk memberikan ruang yang lebih efektif bagi perbankan dalam menata kembali portofolio kredit bermasalah, terutama di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Mahendra menjelaskan, OJK telah menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah dengan harapan adanya peninjauan ulang dan penyesuaian dalam pelaksanaannya.

    “Kami sudah sampaikan pada pemerintah untuk hal itu bisa dilihat peninjauannya untuk bisa diperpanjang dan juga dilakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga langkah-langkah yang bisa ditempuh oleh bank lebih efektif dalam menerapkan proses untuk hapus buku-tagih sesuai dengan yang justru diharapkan oleh pemerintah itu sendiri bisa segera terlaksanakan,” kata Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Ia menilai bahwa kebijakan ini merupakan salah satu cara untuk mempercepat proses pemulihan perbankan dan menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

     

  • Rp 200 Triliun Sudah Diguyur Tapi Kredit Masih Seret, Apa yang Salah?

    Rp 200 Triliun Sudah Diguyur Tapi Kredit Masih Seret, Apa yang Salah?

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyoroti masih rendahnya penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp 200 triliun untuk memperkuat permodalan dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Namun, kenyataannya, pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal dibandingkan sektor lain dalam industri keuangan.

    “Memang pertumbuhan dari segi industri dan juga permintaan dan ekonomi di lapis yang dilayani oleh kelompok UMKM sampai belakangan ini memang lebih rendah daripada rata-rata,” kata Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Mahendra, perlambatan ini mencerminkan lemahnya permintaan dari sisi industri maupun pelaku ekonomi kecil yang menjadi target utama program pembiayaan.

    Meskipun begitu, Mahendra optimistis bahwa tren perbaikan mulai terlihat di sektor riil. Ia menyebut beberapa indikator menunjukkan adanya pemulihan permintaan kredit, khususnya dari UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan manufaktur kecil.

    “Tapi kita sudah mulai melihat adanya pemulihan di sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM itu sendiri kita harapkan bisa membaiknya,” ujarnya