Xcloud.id

Produk: UMKM

  • KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    KKP siapkan calon pendamping halal UMKM perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan calon pendamping proses produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sektor perikanan guna memperkuat sertifikasi produk, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar domestik maupun ekspor.

    “Siap bergerilya mendampingi penerbitan sertifikasi halal bagi UMKM perikanan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyampaikan pihaknya bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), telah melakukan bimbingan teknis kepada 64 calon pendamping proses produk halal (P3H) dari 12 instansi pemerintah daerah dan pusat.

    “Mereka digembleng selama dua hari dalam bimbingan teknis sertifikasi halal di Kantor BBP3KP, di Cipayung, Jakarta,” ujarnya.

    Machmud menegaskan bimbingan teknis yang dilakukan pada 28-29 Oktober 2025 itu merupakan bagian dari komitmen KKP untuk memfasilitasi peningkatan daya saing UMKM perikanan.

    Dikatakannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa aspek keamanan pangan harus sejalan dengan nilai agama dan keyakinan masyarakat.

    “Sertifikasi halal bukan hanya tentang kepatuhan hukum, tetapi juga tentang kepercayaan dan nilai tambah bagi produk Indonesia,” ujar Machmud.

    Sementara, Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Rahmadi Sunoko menyebut Bimtek itu sebagai kontribusi nyata KKP dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

    Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperluas jumlah pendamping halal yang mampu membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal.

    “Tentu tujuannya agar produk UMKM dapat menembus pasar yang lebih luas,” terang Rahmadi.

    Sementara itu Deputi Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin menjelaskan pentingnya regulasi jaminan produk halal bagi masyarakat.

    Dijelaskan, melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, pemerintah berupaya memastikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat Indonesia.

    Dia berharap kegiatan itu memperkuat sinergi antara KKP, lembaga pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat, dan pelaku usaha dalam memperkuat ekosistem halal nasional, khususnya sektor kelautan dan perikanan.

    “Para pendamping halal nantinya akan menjadi ujung tombak dalam membantu UMKM memastikan seluruh bahan baku dan proses produksi berjalan sesuai prinsip halal, higienis, dan bermutu,” kata Mamat.

    Saat ini BBP3KP sedang disiapkan untuk menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sektor kelautan dan perikanan. Inisiatif ini merupakan bagian dari rencana KKP untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui lembaga yang memahami karakteristik khusus produk kelautan dan perikanan, sehingga membantu UMKM lebih efektif memperoleh sertifikat halal.

    Adapun para peserta Bimtek berasal dari Sumatera Barat, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku, serta internal KKP.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga kualitas dan keamanan hasil perikanan dari hulu hingga hilir, sebagai bagian dari penguatan daya saing produk nasional.

    Menurutnya, inovasi yang tepat akan melesatkan daya saing produk kelautan dan perikanan nasional serta mendorong industri perikanan Indonesia yang maju dan berkelanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kelurahan Cawang jadi lokasi percontohan kuliner hijau

    Kelurahan Cawang jadi lokasi percontohan kuliner hijau

    Jakarta (ANTARA) – Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ditetapkan sebagai lokasi percontohan program Kuliner Hijau untuk usaha berskala Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang menerapkan praktik ramah lingkungan.

    “Melalui pilot project ini, kami ingin para pelaku usaha memahami pengelolaan dampak lingkungan dari kegiatan usaha mereka, sekaligus mendukung upaya pemulihan lingkungan di wilayah Jakarta,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Asep mengatakan, Kelurahan Cawang dipilih karena memiliki nilai historis dan posisi strategis sebagai penghubung antara Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Namun, wilayah itu belum memiliki program lingkungan hidup yang secara khusus menyasar sektor UMKM kuliner di sana.

    Program Kuliner Hijau bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola dampak lingkungan, mencakup pengolahan air limbah, pengendalian emisi udara, pengurangan sampah, serta pencegahan gangguan seperti bau dan kebisingan.

    Asep menjelaskan, tahapan program meliputi bimbingan teknis pengelolaan lingkungan, penyusunan rencana aksi, serta pembuatan proposal kemitraan.

    Saat bimbingan teknis, pelaku usaha akan mendapatkan pelatihan langsung dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan tim teknis DLH DKI Jakarta mengenai penggunaan grease trap (alat penyaring lemak dan minyak dari air limbah), sistem pengolahan air limbah, teknologi pengendali emisi, serta penyusunan dokumen Matriks Pengelolaan Pemantauan Lingkungan.

    Lalu, sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran lingkungan di sektor kuliner, DLH DKI Jakarta membentuk Komunitas Kuliner Hijau sebagai wadah berbagi pengalaman, inovasi, dan kolaborasi antarpelaku UMKM dalam menerapkan praktik usaha berkelanjutan.

    Komunitas tersebut juga akan membuka peluang kerja sama penyediaan sarana pengendalian pencemaran, seperti grease trap, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tepat guna, serta pengelolaan sampah organik dan minyak jelantah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Dorong Pemberdayaan UMKM dan Kerja Sama Lawan Kejahatan Lintas Batas di APEC

    Prabowo Dorong Pemberdayaan UMKM dan Kerja Sama Lawan Kejahatan Lintas Batas di APEC

    Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta kerja sama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik yang tangguh, adil, dan berkelanjutan. 

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, pada Jumat (31/10/2025)

    Dalam sambutannya, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan menyejahterakan semua pihak.

    Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat.

    “APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang sehingga tidak ada satu pun perekonomian yang tertinggal. Kolaborasi pemerintah-swasta kita perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat,” ujar Prabowo.

    Kepala negara juga memaparkan langkah nyata yang telah dilakukan Indonesia melalui program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.

    “Di Indonesia, kami menerapkan prinsip ini melalui program nasional yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan,” ungkapnya.

    Selain itu, Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika, yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama.

    “Kita tidak dapat mengatasi bahaya-bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika merupakan bahaya nyata bagi masa depan perekonomian kita,” tegas Prabowo.

    Orang nomor satu di Indonesia itu menambahkan bahwa Indonesia saat ini tengah berjuang melawan korupsi dan pebisnis-pebisnis serakah demi menciptakan pertumbuhan yang adil. 

    Dengan pengalaman-pengalaman itu, Indonesia siap berperan sebagai “bridge builder” antara ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan global.

    “Kita memerangi korupsi, penipuan, dan pebisnis rakus yang menghambat pertumbuhan riil. Pengalaman-pengalaman ini mungkin menempatkan Indonesia sebagai penghubung ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan ke depan,” ucapnya.

    Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan untuk memperkuat kerja sama nyata di bawah semangat multilateralisme, guna memastikan APEC memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan.

    “Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo dorong penguatan UMKM dan lawan kejahatan lintas batas di APEC

    Prabowo dorong penguatan UMKM dan lawan kejahatan lintas batas di APEC

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta kerja sama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

    Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri sesi pertama APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM) di Hwabaek International Convention Centre (HICO), Gyeongju, Republik Korea, Jumat waktu setempat.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, dalam sambutannya Presiden Prabowo menegaskan pertumbuhan ekonomi harus bersifat inklusif dan menyejahterakan semua pihak.

    Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat.

    “APEC harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang sehingga tidak ada satu pun perekonomian yang tertinggal. Kolaborasi pemerintah-swasta kita perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden juga memaparkan langkah nyata yang telah dilakukan Indonesia melalui program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi, serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.

    “Di Indonesia, kami menerapkan prinsip ini melalui program nasional yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mengoptimalkan potensi mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan,” ungkap Presiden.

    Selain itu, Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika, yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama.

    “Kita tidak dapat mengatasi bahaya-bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika merupakan bahaya nyata bagi masa depan perekonomian kita,” tegas Presiden Prabowo.

    Presiden menambahkan bahwa Indonesia saat ini tengah berjuang melawan korupsi dan pebisnis-pebisnis serakah demi menciptakan pertumbuhan yang adil.

    Dengan pengalaman-pengalaman itu, Indonesia siap berperan sebagai “bridge builder” antara ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan global.

    “Kita memerangi korupsi, penipuan, dan pebisnis rakus yang menghambat pertumbuhan riil. Pengalaman-pengalaman ini mungkin menempatkan Indonesia sebagai penghubung ekonomi maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan ke depan,” ucap Presiden.

    Presiden Prabowo menutup pidatonya dengan ajakan untuk memperkuat kerja sama nyata di bawah semangat multilateralisme, guna memastikan APEC memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di kawasan. “Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini,” pungkasnya.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kapolri Ajak Ojol Jadi Mitra Kamtibmas, Dorong Peran Strategis dalam Ekonomi dan Keamanan

    Kapolri Ajak Ojol Jadi Mitra Kamtibmas, Dorong Peran Strategis dalam Ekonomi dan Keamanan

    Malang (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel Ojol Kamtibmas yang digelar di Stadion Gajayana, Kota Malang, pada Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini diikuti ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Jawa Timur.

    Dalam arahannya, Jenderal Listyo menegaskan bahwa komunitas ojol memiliki peran penting tidak hanya dalam mendukung perekonomian masyarakat, tetapi juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban di jalanan. Ia menyebut, Polri ingin menjadikan para ojol sebagai mitra strategis dalam menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.

    “Polri ingin bermitra dan kontribusi. Saya harapkan ojol bisa menjaga dan informasikan kalau ada masalah yang harus direspon cepat oleh Polri,” ujar Listyo di hadapan peserta apel.

    Kapolri menilai, ojol berada pada posisi strategis karena memiliki dua fungsi utama sekaligus, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu menjaga keamanan di lapangan. Menurutnya, para pengemudi ojol berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan konsumen, sehingga turut memperkuat perputaran ekonomi nasional.

    “Kami bersama-sama sepakat bahwa peran ojol sebagai salah satu komunitas yang bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Ojol jadi penghubung antara pelaku ekonomi UMKM dan konsumen,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Jenderal Listyo menyampaikan bahwa Polri berkomitmen menjalin komunikasi aktif dan berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan para ojol. Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah pembangunan sejumlah fasilitas pendukung seperti gerai dan bengkel khusus yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas ojol.

    “Kami membangun beberapa gerai, bengkel yang bisa dimanfaatkan ojol sekaligus saling membantu di antara teman-teman ojol yang kesulitan terkait kendaraan. Ini semua jadi bagian yang harus kita bangun dan tindaklanjuti di jajaran Jatim,” tutur Listyo.

    Apel Ojol Kamtibmas ini diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara Polri dan komunitas ojol dalam mewujudkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Timur. [luc/beq]

  • Cak Imin: Digitalisasi Ekonomi tak boleh Berhenti kepada Infrastruktur

    Cak Imin: Digitalisasi Ekonomi tak boleh Berhenti kepada Infrastruktur

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, digitalisasi merupakan alat pemberdayaan kemandirian ekonomi rakyat. Ia mencontohkan penggunaan teknologi digital oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memberi dampak luas pada cara kerjanya.

    “Digitalisasi bukanlah tujuan utama, melainkan alat pemberdayaan kemandirian ekonomi rakyat kita,” kata pria yang kerap disapa Cak Imin itu pada pembukaan hari kedua Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit Expo 2025 di JICC, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Ia menyebut pemberdayaan salah satunya menjadi upaya agar seluruh pembiayaan pembangunan berjalan lebih memiliki dampak luas. Maka, pemberdayaan membutuhkan ekosistem yang memadai.

    “Ekonomi dan keuangan digital adalah salah satu pilar ekosistem penting agar pemberdayaan menuju kemandirian dan kesejahteraan bangsa kita terwujud,” tukas Cak Imin.

    Dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan, cara memutus mata rantai kemiskinan adalah pendidikan dan pemberdayaan. Cak Imin mengatakan ekosistem pendidikan dan pemberdayaan terintegrasi menjadi bagian dari kebutuhan Indonesia untuk melaksanakan sistem ekonomi dan keuangan berbasis digital yang paling maju.

    Ia menguraikan transformasi ekonomi dimulai dari cara kita bertransaksi. Transformasi cara belanja masyarakat agar menjadi lebih cepat dan mudah, akan mempermudah transaksi yang akan membawa kemajuan ekonomi Indonesia.

    “Kita harus terus mendorong inovasi seperti QRIS agar bisa menjadi bagian integral dari upaya kita membangun ekosistem pemberdayaan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan,” imbuhnya.

    Dalam hal ini, Cak Imin menekankan perlunya penguatan literasi dan inklusi digital. Ia memaparkan, tanpa ada literasi keuangan yang memadai, potensi besar ekonomi digital yang bernilai US$ 360 miliar akan kehilangan makna. Sementara itu, saat ini masih ada 40% penduduk RI yang belum melek finansial secara pengetahuan, sikap, dan perilakunya.

    “Karena itu, digitalisasi ekonomi dan keuangan tidak boleh berhenti kepada infrastruktur. Transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses, dan membangun kapasitas manusia. Tujuannya jelas agar digitalisasi menjadikan bangsa kita semakin berdaya dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lainnya,” tegas Cak Imin.

    Ia menambahkan, hal itu disebut pendekatan human-centered digital economy yang berarti ekonomi digital berbasis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    (miq/miq)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BPJPH ajak pemda aktif fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM lokal

    BPJPH ajak pemda aktif fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM lokal

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengajak pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh sertifikasi halal.

    Haikal, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menilai upaya ini sejalan dengan semangat Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, penguatan UMKM, dan kedaulatan pangan nasional.

    “Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo khususnya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, penguatan UMKM, dan kedaulatan pangan, maka pemerintah daerah harus melaksanakan fasilitasi sertifikasi halal bagi para UMKM yang memang butuh didampingi, kita mudahkan, dan kita perkuat bersama,” kata Haikal.

    Ia juga menegaskan, dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan agar pelaku usaha mikro dan kecil, mengingat keterbatasan mereka, tidak terkendala biaya maupun proses sertifikasi halal.

    “Pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal. Dengan begitu, manfaat ekonomi halal juga akan dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah,” ujar dia.

    Haikal menambahkan, arah kebijakan BPJPH tahun 2025–2029 berpedoman pada RPJMN 2025–2029, yakni mendukung prioritas nasional kedua: penguatan ekosistem halal, serta prioritas nasional kedelapan melalui transformasi penyelenggaraan jaminan produk halal.

    Menurut dia, kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kehalalan produk bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang besar bagi UMKM di daerah untuk menembus pasar global.

    “Sertifikasi halal bukan hanya perlindungan bagi konsumen, tapi juga peluang ekonomi bagi UMKM. Produk yang bersertifikat halal akan lebih dipercaya pasar dan menjadi nilai tambah bagi daerah,” ujar Haikal.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa wajib halal yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sukseskan MBG, Kementerian PANRB perkuat kelembagaan BGN 

    Sukseskan MBG, Kementerian PANRB perkuat kelembagaan BGN 

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terus mengawal jalannya program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Salah satu upaya KemenPANRB adalah penguatan kelembagaan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), yang menjadi salah satu pelaksana utama program MBG.

    “Kami terus berkoordinaasi dengan lintas sektor dalam mendukung program-program prioritas Presiden. Untuk menyukseskan program MBG ini, kami juga melakukan penguatan kelembagaan Badan Gizi Nasional,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    RIni mengungkapkan program MBG bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, khususnya masyarakat kurang mampu mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi tanpa dipungut biaya.

    Program MBG berawal dari kepedulian Presiden Prabowo terhadap tingginya angka kekurangan gizi di beberapa daerah. Pelaksanaan program ini menggandeng berbagai pihak, yaitu instansi pusat dan daerah, petani lokal, hingga komunitas masyarakat yang memastikan bahwa makanan yang disediakan tidak hanya bergizi, tetapi juga mendukung ekonomi lokal.

    Rini menyampaikan bahwa pelaksanaan pemberian MBG diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan yang efektif dan kolaboratif, dengan dukungan dua komponen utama. Komponen tersebut yaitu manajemen kerja BGN dan peran lintas instansi.

    Pada manajemen kerja BGN, kata Rini, strategi difokuskan pada penguatan manajemen organisasi, sistem dan tata kelola termasuk digitalisasi dan registrasi.

    “Selain itu penguatan dilakukan pada kompetensi SDM, penyediaan dan penyaluran, kemitraan, pemantauan dan evaluasi, serta manajemen risiko,” ujarnya.

    Sementara itu pada peran lintas instansi, Rini menyampaikan penguatan mencakup aspek penjaminan dan pengawasan keamanan dan mutu pangan, standar gizi, serta infrastruktur pendukung seperti sanitasi, higiene, dan akses.

    Kolaborasi juga meliputi jaminan produk halal, penggunaan produk dalam negeri, pengelolaan bahan baku, penanganan limbah, layanan inklusif, pemberdayaan koperasi dan UMKM, pendampingan hukum, serta penguatan data dan sistem informasi.

    Dia menambahkan bahwa Kementerian PANRB berperan melakukan penataan tata kelola dan kelembagaan UPT Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) dan SPPG serta pemenuhan SDM-nya.

    “Selain itu, Kementerian PANRB juga mendorong percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital BGN untuk mendukung efektivitas program MBG,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dalam Waktu Dekat Apple Juga Bisa

    Dalam Waktu Dekat Apple Juga Bisa

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) menjajaki kerja sama dengan Apple Indonesia agar penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) berbasis Near Field Communication (NFC) atau QRIS Tap bisa digunakan di sistem operasi iOS. Sebagaimana diketahui, saat ini penggunaannya baru bisa di sistem operasi Android.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan dalam waktu dekat diharapkan pengguna iPhone juga bisa menggunakan layanan QRIS Tap.

    “Kita mesti bersabar hanya Android yang bisa melakukan, tetapi dalam waktu dekat hopefully Apple juga bisa melakukan hal tersebut,” kata Filianingsih dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Sebagaimana diketahui, BI telah meluncurkan QRIS Tap in & out yang sudah dapat digunakan di lima moda transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Kelima moda transportasi tersebut yakni Kereta Commuter Indonesia (KCI/KRL), Light Rail Transit (LRT) Jakarta dan Jabodetabek, Mass Rapid Transit (MRT), serta TransJakarta.

    “Melalui QRIS Tap, BI mendukung Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang terjangkau dengan skema Merchant Discount Rate (MDR) BLU PSO 0%,” beber Filianingsih.

    QRIS yang semula hanya berfokus pada pembayaran dengan scan berbasis pindai, kini berkembang dengan QRIS Tap menjadi fitur berbasis NFC yang telah diimplementasikan 16 penyelenggara jasa sistem pembayaran. Fitur ini memperkenalkan single tap untuk tarif tetap, serta tap in & out untuk sistem tarif dinamis di sektor transportasi.

    Tidak hanya untuk transportasi, QRIS Tap juga diperluas ke sektor ritel baik di pusat perbelanjaan maupun UMKM. Hal ini memperkuat peran sebagai standar pembayaran digital universal di Indonesia yang bisa dipakai oleh semua lapisan masyarakat.

    “Dari perusahaan, dari korporasi sampai UMKM, dari kota besar sampai kota kecil, dari orang dewasa sampai anak-anak, semua lapisan masyarakat bisa menggunakan,” beber Filianingsih.

    (aid/ara)

  • Raih Penghargaan PB ISSI, Menpora Apresiasi Konsistensi Banyuwangi Gelar Event Balap Sepeda Internasional

    Raih Penghargaan PB ISSI, Menpora Apresiasi Konsistensi Banyuwangi Gelar Event Balap Sepeda Internasional

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Konsistensi Banyuwangi dalam mengembangkan balap sepeda mendapat apresiasi Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI). Apresiasi tersebut dilakukan dengan memberikan penghargaan khusus karena konsisten menyelenggarakan ajang balap sepeda internasional berkelas dunia.

    Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PB ISSI yang juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat Musyawarah Nasional (Munas) Indonesia Cycling Federation (ICF) yang dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir, di Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menpora turut mengapresiasi Banyuwangi atas konsistensi memajukan olahraga berbasis pariwisata (sport tourism). Menurutnya Banyuwangi merupakan contoh bagaimana pemerintah daerah berperan aktif mendukung pembangunan olahraga melalui sport tourism.

    “Kalau semua kepala daerah seperti Bupati Banyuwangi, luar biasa. Banyuwangi bisa menjadi contoh bagaimana olahraga dan pariwisata dikembangkan sejalan, memberi dampak ekonomi sekaligus prestasi. Pemerintah pusat akan terus mendorong kolaborasi seperti ini,” ujar Erick Thohir.

    Erick menjelaskan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan kunci menciptakan ekosistem olahraga yang kuat dan berkelanjutan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Mendagri dan Menteri UMKM untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintah daerah yang aktif seperti Banyuwangi. Karena olahraga bukan hanya soal prestasi, tapi juga membuka lapangan kerja, membangun kebanggaan, dan memperkuat karakter bangsa,” kata Erick.

    Ketua Umum PB ISSI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menilai Banyuwangi layak mendapatkan penghargaan, karena keberlanjutan penyelenggaraan event sepeda internasional yang jarang dimiliki daerah lain.

    “Terima kasih kepada Banyuwangi yang selalu konsisten menggelar event internasional sepeda, seperti Tour de Banyuwangi Ijen (TdBI) yang telah menjadi agenda resmi UCI. Ini bentuk komitmen luar biasa dari pemerintah daerah untuk mendukung olahraga sepeda Indonesia,” kata Jenderal Listyo.

    Kapolri juga mengapresiasi Sirkuit BMX Supercross di Muncar, Banyuwangi, yang merupakan salah satu trek BMX terpanjang di dunia dengan standar internasional satu-satunya di Asean. “Dengan dukungan fasilitas seperti ini, PB ISSI optimistis atlet-atlet kita bisa terus mengukir prestasi di tingkat dunia,” ujarnya.

    Bupati Ipuk bersyukur atas apresiasi dan penghargaan tersebut. Ipuk mengatakan bagi Banyuwangi sport tourism bagian dari upaya mengembangkan sektor pariwisata dan pengungkit ekonomi masyarakat.

    Selama ini Banyuwangi rutin menggelar dan menjadi tuan rumah kejuaraan balap sepeda baik nasional maupun internasional.

    Di antaranya Tour de Banyuwangi Ijen (TdBI), Banyuwangi Ijen Geopark Downhill, Banyuwangi BMX International, yang ketiganya masuk dalam agenda balap sepeda Federasi Balap Sepeda Internasional (UCI). Banyuwangi juga menjadi tuan rumah Tour of Kemala, Banyuwangi Bluefire Ijen KOM, Kejurnas balap sepeda, dan berbagai kejuaraan lainnya.

    “Apresiasi itu merupakan hasil kerja keras semua pihak yang mendukung pengembangan sport tourism di Banyuwangi. Ini menjadi penyemangat bagi kamu untuk terus berjuang memajukan sport tourism,” kata Ipuk. [alr/aje]