Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Fraksi Gerindra Desak Revitalisasi PT Aneka Usaha Jadi BUMD Pangan, Soroti Laba Delta Tirta

    Fraksi Gerindra Desak Revitalisasi PT Aneka Usaha Jadi BUMD Pangan, Soroti Laba Delta Tirta

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mempercepat revitalisasi PT Aneka Usaha Sidoarjo Perseroda menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.

    Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah sekaligus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

    Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Anggota Badan Anggaran DPRD Sidoarjo, H. Achmad Muzayin Syafrial, menilai kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah. Dari total PAD sebesar Rp2.719.387.926.931, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai Rp48.717.618.695 atau naik tipis 1,87 persen dibanding tahun sebelumnya.

    “Pemerintah harus segera merevitalisasi PT Aneka Usaha menjadi BUMD Pangan yang mampu memperkuat rantai distribusi dan logistik pangan di Sidoarjo,” kata Muzayin, Sabtu (1/11/2025).

    Menurutnya, perubahan orientasi tersebut akan membuka peluang kerja sama dengan petani, UMKM, dan investor melalui skema business to business (B2B) tanpa ketergantungan penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti kebijakan laba bersih Perumda Delta Tirta Sidoarjo tahun buku 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah selaku Kuasa Pemilik Modal Nomor 01/SK/PERUMDA-DT/VII/2025. Dalam keputusan itu terdapat reklasifikasi utang usaha meragukan senilai Rp11.034.030.292 yang dimasukkan sebagai laba bersih perusahaan.

    “Klausul ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi BUMD. Laba bersih seharusnya berasal dari kinerja operasional nyata, bukan dari koreksi administrasi atau reklasifikasi utang,” jelas Muzayin.

    Fraksi Gerindra menegaskan, penataan ulang dua BUMD ini menjadi bagian penting dari strategi memperkuat fondasi fiskal daerah dalam RAPBD 2026. Di tengah tren menurunnya dana transfer dari pusat, langkah tersebut dinilai sebagai upaya konkret mendorong kemandirian fiskal dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

    “Revitalisasi BUMD Pangan akan menjadi simbol kemandirian fiskal Sidoarjo, sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat melalui stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok,” pungkas Muzayin. [isa/ian]

  • Tak Ada Negara yang Ekonominya Tertinggal

    Tak Ada Negara yang Ekonominya Tertinggal

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meegaskan tak boleh ada negara yang tertinggal dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia-Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) harus berperan memastikan kondisi tersebut.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat, 31 Oktober waktu setempat.

    “APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua pihak sehingga tidak ada ekonomi yang tertinggal,” kata Prabowo dalam pidatonya.

    Prabowo menyinggung meningkatnya ketidakpastian global, ketegangan, dan menurunnya kepercayaan dapat mengancam stabilitas ekonomi global dan memperdalam perpecahan. Sehingga, ia menekankan pentingnya menjaga kondisi yang stabil dan penguatan kepercayaan antarnegara.

     

    Selain itu, Prabowo juga menyebut Indonesia terus menerjemahkan prinsip inklusivitas ke dalam aksi nyata melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi untuk berperan dalam rantai nilai global. Indonesia juga dipastikan berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan dengan WTO sebagai inti untuk memastikan kompetisi yang adil.

    Dalam forum itu, Prabowo bicara soal berbagai tantangan seperti penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan orang, dan narkotika sebagai ancaman. Jika tak dibereskan, kondisi ini bisa merusak masa depan ekonomi negara APEC.

    “Kita tidak dapat mengatasi bahaya ini sendirian. Kita harus bekerja sama secara multilateral, terutama menghadapi penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan orang, dan narkotika yang mengancam masa depan perekonomian kita,” tegas eks Menteri Pertahanan RI itu.

    Menutup pernyataannya, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia menjadi penghubung dan penyama kepentingan. “APEC harus memastikan kemajuan untuk semua,” pungkasnya.

  • Impor Ilegal Rugikan UMKM dan Industri Tekstil Nasional, Begini Penegasan Menkeu Purbaya

    Impor Ilegal Rugikan UMKM dan Industri Tekstil Nasional, Begini Penegasan Menkeu Purbaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan menindak tegas praktik impor pakaian ilegal dan pakaian bekas ilegal yang kian marak di pasar domestik.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, aktivitas tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keberlangsungan pelaku UMKM dan industri tekstil nasional.

    Hal itu disampaikan Purbaya pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di Tempat Penimbunan Pabean di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (31/10).

    Kunjungan Purbaya bertujuan memastikan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif di lapangan.

    Pada peninjauan itu, Purbaya melihat langsung tumpukan pakaian bekas impor ilegal hasil penindakan petugas Bea dan Cukai.

    Purbaya juga berdialog dengan petugas di lapangan dan meninjau proses penanganan barang bukti hasil operasi dari berbagai daerah.

    “Dari hasil penindakan kali ini bukan cuma pakaian bekas, tapi juga pakaian last season — pakaian baru namun koleksi lama dari luar negeri,” kata Purbaya dalam unggahan video di akun TikTok pribadinya, @purbayayudhis, Sabtu (1/11/2025).

    Menurut Purbaya, peredaran pakaian ilegal jenis ini menekan produk lokal yang tengah berupaya bangkit pascapandemi. UMKM tekstil yang memproduksi pakaian lokal harus bersaing dengan barang impor murah, bahkan sebagian di antaranya merupakan limbah tekstil dari luar negeri.

    Menkeu juga mengapresiasi kinerja Bea dan Cukai atas keberhasilan mereka dalam menindak dua komoditas ilegal tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik impor ilegal, baik dalam bentuk pakaian bekas maupun pakaian baru yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

  • BRI Support Usaha Kue Kering Bakulis Naik Kelas

    BRI Support Usaha Kue Kering Bakulis Naik Kelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banyak pengusaha UMKM menemukan semangat baru untuk bertahan dan berinovasi di masa pandemi. Salah satunya adalah Sulis, pemilik usaha kue kering Bakulis, yang memulai langkah usahanya dari dapur rumah. Melalui dukungan dan pemberdayaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Sulis berhasil mengembangkan usahanya sekaligus membuka peluang kerja bagi ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya.

    Didirikan pada tahun 2020 di Jakarta Timur, Bakulis lahir dari situasi sulit saat pandemi Covid-19 melanda. Saat itu, Sulis yang sebelumnya bekerja di perusahaan jasa konstruksi teknik sipil harus memutar otak untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga setelah tempat kerjanya tutup. Dari dapur rumahnya, ia mulai memproduksi berbagai camilan dan kue kering, seperti nastar, kastengel, sagu keju, kue kacang, dan putri salju, yang banyak diminati terutama saat bulan puasa dan Lebaran.

    Seiring waktu, usaha yang awalnya berskala rumahan itu mulai menunjukkan hasil. “Nama Bakulis sendiri merupakan singkatan dari Bakulan Ibu Lis, sederhana, tapi mudah diingat,” kenang Sulis.

    Sulis pun bercerita, upayanya memperluas jangkauan pemasaran membuat permintaan terhadap produk kue keringnya terus meningkat. Melihat peluang itu, ia mulai melibatkan ibu-ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya untuk membantu proses produksi, sekaligus membuka peluang tambahan penghasilan bagi mereka.

    Kini, produk Bakulis telah dipasarkan ke berbagai kota di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Purwakarta, Semarang, hingga Surabaya. Dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 500 kemasan per bulan.

  • Pemberdayaan BRI Dorong Usaha Kue Kering “Bakulis” Naik Kelas, Jadi Sumber Penggerak Ekonomi Warga Sekitar

    Pemberdayaan BRI Dorong Usaha Kue Kering “Bakulis” Naik Kelas, Jadi Sumber Penggerak Ekonomi Warga Sekitar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Banyak pengusaha UMKM menemukan semangat baru untuk bertahan dan berinovasi di masa pandemi. Salah satunya adalah Sulis, pemilik usaha kue kering Bakulis, yang memulai langkah usahanya dari dapur rumah. Melalui dukungan dan pemberdayaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, Sulis berhasil mengembangkan usahanya sekaligus membuka peluang kerja bagi ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya.

    Didirikan pada tahun 2020 di Jakarta Timur, Bakulis lahir dari situasi sulit saat pandemi Covid-19 melanda. Saat itu, Sulis yang sebelumnya bekerja di perusahaan jasa konstruksi teknik sipil harus memutar otak untuk tetap memenuhi kebutuhan keluarga setelah tempat kerjanya tutup. Dari dapur rumahnya, ia mulai memproduksi berbagai camilan dan kue kering, seperti nastar, kastengel, sagu keju, kue kacang, dan putri salju, yang banyak diminati terutama saat bulan puasa dan Lebaran.

    Seiring waktu, usaha yang awalnya berskala rumahan itu mulai menunjukkan hasil. “Nama Bakulis sendiri merupakan singkatan dari Bakulan Ibu Lis, sederhana, tapi mudah diingat,” kenang Sulis.

    Sulis pun bercerita, upayanya memperluas jangkauan pemasaran membuat permintaan terhadap produk kue keringnya terus meningkat. Melihat peluang itu, ia mulai melibatkan ibu-ibu rumah tangga di sekitar tempat tinggalnya untuk membantu proses produksi, sekaligus membuka peluang tambahan penghasilan bagi mereka.

    Kini, produk Bakulis telah dipasarkan ke berbagai kota di Pulau Jawa, mulai dari Bandung, Purwakarta, Semarang, hingga Surabaya. Dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 500 kemasan per bulan.

  • Lima Bulan Beroperasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Solo Masih Disubsidi Kelurahan Regional 1 November 2025

    Lima Bulan Beroperasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Solo Masih Disubsidi Kelurahan Regional 1 November 2025

    Lima Bulan Beroperasi, Koperasi Kelurahan Merah Putih di Solo Masih Disubsidi Kelurahan
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar di Solo, Jawa Tengah, masih mendapat subsidi dari pemerintah kelurahan, meski sudah lima bulan beroperasi.
    Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar diresmikan pada Juli 2025.
    Lurah Banyuanyar, Legiyanto, mengatakan bahwa subsidi yang diberikan kelurahan antara lain berupa sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana (sarpras).
    Pembayaran listrik setiap bulan untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar juga masih ditanggung kelurahan.
    “Sudah kami hitung-hitung ini sementara masih banyak subsidi dari kami, kelurahan, terkait SDM, operasional, dan sarprasnya juga. Ya, seadanyalah sambil kita nikmati dululah karena ini tanggung jawab,” kata Legiyanto di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (1/11/2025).
    Legiyanto menambahkan bahwa mereka akan menjalankan Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar dengan unit usaha yang sudah ada.
    “Kita pelan-pelan, kita nikmati saja berjualan ini, berkoperasi ini,” kata dia.
    Mengenai kendala yang dihadapi, katanya tidak jauh berbeda dengan Koperasi Merah Putih lainnya terkait permodalan.
    Selama ini, Koperasi Kelurahan Merah Putih Banyuanyar masih mengandalkan modal dari anggota dan pengurus.
    “Semoga ada pinjaman yang lunak. Artinya, bisa meringankan beban pengurus,” ungkap dia.
    Kelurahan Banyuanyar, ungkap Legiyanto, sedang menyiapkan program digitalisasi bidang usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih.
    Pihaknya berharap program ini dapat mewadahi pelaku UMKM di wilayah Banyuanyar, sehingga ke depan dapat memberikan dampak terhadap bisnis mereka.
    “Jadi tidak hanya offline. Nanti onlinenya untuk memperluas jangkauan mereka untuk berusaha,” kata Legiyanto.
    Sebelumnya, Wali Kota Solo, Respati Ardi, mewanti-wanti Koperasi Kelurahan Merah Putih agar tidak buru-buru mengajukan pinjaman modal ke Himbara, sebelum usaha mereka berjalan baik.
    Diketahui, Koperasi Kelurahan Merah Putih bisa mengajukan pinjaman modal hingga Rp 3 miliar.
    “Penggunaan pembiayaan Rp 3 miliar itu kita tidak maksa. Justru mereka biar ketemu bisnis modal terbaik dulu baru paparan ke kita. Ini harus hati-hati sekali penggunaannya,” kata Respati di Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/10/2025).
    Mengenai sejumlah Koperasi Kelurahan Merah Putih di Solo yang mengeluhkan permodalan, kata Respati, keluhan ini tak hanya dirasakan koperasi.
    “Semua UMKM ya ngeluh modal. Koperasi ini masih ngeluh modal berarti belum sukses,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pamerkan Kopdes Merah Putih di KTT APEC 2025:l

    Prabowo Pamerkan Kopdes Merah Putih di KTT APEC 2025:l

    Bisnis.com, GYEONGJU— Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan program nasional koperasi desa (kopdes) merah putih berbasis pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai contoh nyata penerapan prinsip inklusivitas ala Indonesia di agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata melalui penguatan sektor akar rumput, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi desa merah putih.

    “Di Indonesia, kami memberdayakan UMKM, membangun ribuan koperasi, dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki peran lebih besar dalam perekonomian,” ujar Prabowo di hadapan para pemimpin dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) waktu setempat.

    Salah satu program unggulan yang disorot yakni Koperasi Merah Putih, yang tengah dikembangkan di berbagai pelosok desa sebagai wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus simbol kemandirian ekonomi nasional. 

    Prabowo kemudian menekankan kembali prinsip dasar Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang dibangun atas fondasi pertumbuhan inklusif, kerja sama, dan kesetaraan antarnegara.

    “Peran dan misi utama APEC adalah memfasilitasi perdagangan bebas, investasi, serta kerja sama multilateral berdasarkan rasa kebersamaan di seluruh kawasan kita,” katanya.

    Presiden Ke-8 RI itu menilai bahwa keberhasilan kawasan Asia-Pasifik selama ini bertumpu pada semangat keterbukaan dan kepercayaan bersama.

    Oleh karena itu, dia mengingatkan agar APEC tidak terjebak dalam fragmentasi yang dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi global. 

    “Keyakinan ini harus tetap kita jaga. Kita tidak boleh membiarkan perpecahan merusak stabilitas yang selama ini menopang pertumbuhan kita,” tegasnya.

    Prabowo juga menyerukan agar seluruh negara anggota memperbarui komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pilar utama.

    “Indonesia berkomitmen terhadap sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, dengan WTO sebagai intinya, demi memastikan setiap pihak dapat bersaing secara setara,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Kepala negara menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif hanya akan menimbulkan ketimpangan dan instabilitas, yang pada akhirnya menghambat perdamaian dan kemakmuran.

    “inklusivitas harus menjadi pedoman kita. Keberlanjutan juga harus senantiasa menjadi kompas utama bagi masa depan dunia yang aman. APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi dapat dirasakan oleh semua pihak, agar tidak ada satu pun ekonomi yang tertinggal,” tandas Prabowo.

  • Pidato di KTT APEC 2025, Prabowo Ingatkan Bahaya ‘Serakahnomics’ hingga Korupsi

    Pidato di KTT APEC 2025, Prabowo Ingatkan Bahaya ‘Serakahnomics’ hingga Korupsi

    Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras tentang bahaya ekonomi yang berlandaskan keserakahan, atau yang disebut sebagai “Serakahnomics” dalam Pertemuan Para Pemimpin Ekonomi APEC (APEC Economic Leaders’ Meeting/AELM) di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025) waktu setempat. 

    Di hadapan para pemimpin dan kepala pemerintahan dari 21 ekonomi anggota APEC, Prabowo menegaskan bahwa dunia kini tengah menghadapi ancaman bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga moral dan sosial.

    Menurutnya, keserakahan telah mewujud dalam berbagai bentuk kejahatan lintas negara yang merusak fondasi pertumbuhan global.

    “Kami di Indonesia sedang berjuang melawan korupsi, melawan penipuan, dan melawan greed economies atau ekonomi keserakahan [serakahnomics], yang menahan pertumbuhan sejati,” ujar Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya ketegangan global dan menurunnya rasa saling percaya antarnegara, yang dinilainya membahayakan stabilitas ekonomi dunia. 

    “Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdirnya. Kita harus bangkit di atas rasa curiga dan ketakutan, dan kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita dan dalam perekonomian global,” tegasnya.

    Prabowo menekankan bahwa sejak awal berdirinya, APEC dibangun atas keyakinan bersama terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kerja sama lintas batas yang adil. Prinsip dasar itu, katanya, tidak boleh pudar meskipun dunia sedang dilanda ketidakpastian.

    “APEC memiliki misi inti untuk memfasilitasi perdagangan bebas dan investasi melalui kerja sama multilateral yang berpihak pada rasa kebersamaan di seluruh kawasan. Keyakinan ini harus terus kita pertahankan. Kita tidak boleh membiarkan fragmentasi merusak stabilitas yang telah lama menopang pertumbuhan kita,” ujarnya. 

    Dalam konteks itu, Prabowo kembali menegaskan komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pilar utamanya.

    “Indonesia berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan, dengan WTO sebagai pusatnya, agar semua pihak dapat bersaing di atas gelanggang yang setara,” kata Prabowo.

    Dia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sejati harus mencerminkan keadilan sosial dan keberlanjutan.

    “Pertumbuhan yang menyingkirkan adalah pertumbuhan yang memecah belah. Perpecahan menciptakan ketidakstabilan, dan ketidakstabilan tidak akan kondusif bagi perdamaian dan kemakmuran,” ujarnya 

    Prabowo menyerukan agar inklusivitas dan keberlanjutan menjadi pedoman dalam arah pembangunan ekonomi global.

    “Inklusivitas harus menjadi pedoman kita. Keberlanjutan juga harus selalu menjadi kompas bagi masa depan dunia yang aman,” katanya.

    Kepala negara menambahkan, manfaat perdagangan dan investasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    “APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua pihak, agar tidak ada satu pun ekonomi yang tertinggal,” ucapnya.

    Dalam konteks ekonomi rakyat, Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama yang berpusat pada manusia (people-centered economy) melalui pemberdayaan usaha kecil dan koperasi.

    “Memberdayakan usaha kecil melalui akses digital dan finansial sangat penting untuk membantu mereka terintegrasi dalam rantai nilai global,” lanjutnya.

    “Kami memberdayakan UMKM, membangun ribuan koperasi, dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam ekonomi,” jelasnya.

    Selain persoalan ekonomi, Prabowo menyoroti ancaman lintas batas seperti korupsi, penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika, yang disebutnya sebagai bahaya serius bagi stabilitas global.

    “Kita menghadapi tantangan besar: korupsi, penyelundupan, penipuan, dan kita membutuhkan kerja sama di antara komunitas APEC karena penyelundupan antarnegara tidak akan menguntungkan ekonomi kita,” katanya.

    “Bahaya narkotika adalah ancaman bagi stabilitas dan masa depan kita. Ini sangat serius karena bersifat transnasional. Kita tidak dapat menghadapinya sendirian,” tegas Prabowo.

    Dia menutup pidatonya dengan menyerukan solidaritas global dan kerja sama multilateral untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. 

    “Kita harus bekerja sama secara multilateral. Kita tidak bisa mengatasi bahaya ini sendirian,” pungkas Prabowo.

  • Sumur Minyak Rakyat Legal, 45 Ribu Lokasi Baru Dikelola UMKM dan BUMD

    Sumur Minyak Rakyat Legal, 45 Ribu Lokasi Baru Dikelola UMKM dan BUMD

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melegalkan 45.000 sumur minyak masyarakat. Hal ini ditandai oleh diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur minyak.

    Menurutnya, kebijakan ini merupakan terobosan baru di sektor energi pasca reformasi yang berpihak kepada rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    “Pasal 33 (Undang-Undang Dasar 1945) itu kan penguasaan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam ini harus sebesar-besarnya untuk rakyat, dan ada demokrasi, ada keadilan. Nah dalam rangka itu, selama ini usaha rakyat sudah ada sumur-sumurnya. Tapi mereka nggak punya legal. Mohon maaf, kadang-kadang dikejar oleh oknum-oknum. Maka dengan Permen ini (Permen 14 Tahun 2025), semuanya sudah bisa kita lakukan,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

    Bahlil mengatakan, pelaksanaan aktivitas sumur minyak rakyat ini akan dikelola oleh UMKM, Koperasi dan BUMN melalui rekomendasi kepala daerah. Sumur-sumur tersebut tersebar di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    “UMKM-nya pun, Koperasinya pun, kemudian BUMD-nya pun direkomendasikan oleh kepala daerah. Bukan ditunjuk serta merta dari pusat. Supaya dipastikan tidak boleh UMKM Jakarta, tidak boleh koperasi Jakarta. Kita ingin menjadikan orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri,” paparnya.

    Pakar Dorong Pembenahan Tata Kelola Energi

    Dilegalkannya aktivitas sumur rakyat menuai respons dari berbagai pihak. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Yogi Suprayogi pun menilai pemerintah harus merevisi perundangan tentang sumur rakyat.

    “Itu kan sebuah keswasembadaan energi kan. Nah, oleh karena itu sebetulnya tadi saya mendukung kalau misalnya undang-undang itu tadi direvisi menjadi undang-undang semacam Ombudsman untuk energi gitu ya.Karena bukan hanya sumur rakyat saja, nanti kan ada beberapa hal yang terkait dengan keswasembadaan energi yang lain, itu juga harus diatur ulang,” kata Yogi

    Hal tersebut disampaikannya pada diskusi bertajuk “Setahun Pemerintahan Baru, Bagaimana Kemandirian Energi Nasional?” yang diselenggarakan Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB).

    Yogi mengungkapkan inovasi regulasi sumur minyak rakyat akan berjalan efektif jika diikuti pembenahan tata kelola energi. Untuk itu, ia mengingatkan pentingnya penyederhanaan regulasi agar kebijakan transisi energi tidak terhambat oleh birokrasi yang kompleks.

    “Secara konsep, bagus. Kalau masyarakat lokal bisa bekerja sama dengan organisasi atau koperasi rakyat, itu bisa memperkuat ekonomi daerah,” jelas Yogi.

    Sementara itu, dosen Program Doktor Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung (FEB Unisba), Prof Ima Amaliah menyatakan program swasembada energi seharusnya sudah dilaksanakan sejak lama, bahkan sejak masa kejayaan minyak Indonesia pada era 1980-an.

    “Saya mengapresiasi langkah pemerintah saat ini. Program swasembada energi adalah langkah yang tepat dan sudah seharusnya menjadi agenda nasional lintas pemerintahan,” ujarnya.

    Pertamina Siap Beli Minyak Sumur Rakyat

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapan Pertamina untuk membeli minyak hasil pengelolaan sumur rakyat sesuai harga dan mekanisme yang diatur pemerintah.

    Pertamina EP bahkan telah menandatangani kerja sama dengan BUMD Petro Muba di Sumatera Selatan untuk menggarap 490 sumur minyak masyarakat, dengan target produksi mencapai 2.000 barel per hari (BOPD).

    “Kami sudah menyampaikan komitmen Pertamina untuk mendukung inisiatif yang sangat baik ini. Dan tentunya pelaksanaan di lapangan kita juga harus memperhatikan keseimbangan antara benefit ekonomi dan juga ekologi,” jelasnya.

    (prf/ega)

  • Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    Bupati Pati Sudewo Lolos dari Pemakzulan Dewan

    PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rangkaian rapat paripurna penyampaian hasil panitia khusus hak angket. Sudewo lolos dari pemakzulan dewan.

    Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyampaikan rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus (panitia khusus) hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.

    “Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing,” ujarnya dilansir ANTARA, Jumat, 31 Oktober.

    Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

    Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

    “Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” ujarnya.

    Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

    Ali menegaskan tidak ada rekayasa dalam proses ini karena semua sudah dijadwalkan sejak awal dan rapat juga dilaksanakan secara netral.

    Ali menerangkan dalam forum paripurna, Bupati Pati Sudewo juga telah menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki kinerja ke depan karena tugas DPRD untuk mengawal melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.

    Terkait kemungkinan munculnya reaksi publik atas keputusan DPRD, Ali meminta masyarakat Pati menerima hasil tersebut.

    “Apa pun hasilnya, itu sah menurut undang-undang. Kami menghargai hak masing-masing fraksi. Jika ada kritik kepada kami, khususnya PDI Perjuangan, kami siap menerimanya,” ujarnya.

    Sementara di luar gedung DPRD Pati berlangsung demo yang dihadiri ribuan massa yang menginginkan pemakzulan Bupati Sudewo.

    Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Kemudian hari ini dilakukan rapat paripurna penyampaian hasil hak angket oleh Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati Bandang Teguh Waluyo.

    Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

    Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.