Produk: UMKM

PSI Target Dua Kali Lipat Kursi di Solo, Yogo: Tidak Ada Lagi Dominasi Satu Partai Regional 2 November 2025

PSI Target Dua Kali Lipat Kursi di Solo, Yogo: Tidak Ada Lagi Dominasi Satu Partai
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com –
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menegaskan pihaknya menargetkan perolehan kursi legislatif di Kota Solo meningkat dua kali lipat pada Pemilu 2029 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Yogo usai menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Solo, yang kini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, pada Minggu (2/11/2025).
“Target politik PSI di seluruh Jawa Tengah, termasuk di Kota Solo, adalah mempersiapkan verifikasi partai untuk agenda politik terdekat. Itu menjadi kunci agar bisa ikut kontestasi politik berikutnya. Verifikasi tidak bisa ditawar-tawar,” ujar Yogo.
Lebih lanjut, Yogo menyebut PSI menargetkan perolehan minimal 10 kursi di DPRD Kota Solo.
Menyusul, pada Pemilu 2024, PSI berhasil memperoleh 5 kursi.
“Minimal 10 kursi, tapi target kami 15 supaya kalau pun meleset masih bisa dua digit. Kami realistis dengan target itu. Apalagi dengan kehadiran Wakil Wali Kota sebagai Ketua DPD PSI, ditambah tokoh-tokoh muda, mantan anggota DPRD, dan para pelaku usaha yang bergabung,” jelasnya.
Menurut Yogo, konstelasi politik di Solo saat ini sudah semakin terbuka dan tidak lagi didominasi oleh satu partai tertentu.
PSI menilai hal ini menjadi peluang bagi partai-partai baru untuk berkontribusi lebih besar.
“Spirit-nya, Solo sudah tidak ada lagi dominasi satu partai. Tahun 2029 nanti, kami akan buktikan bahwa pertempuran politik akan semakin merata. Semakin banyak partai duduk di Karangasem, semakin berwarna pula wajah politik Surakarta,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam sambutan, Astrid Widayani menyebut pelantikan ini sebagai bentuk komitmen kolektif untuk membangun politik yang modern, inklusif, dan kontributif di Kota Solo.
“Hari ini merupakan komitmen bersama untuk membangun politik yang modern, inklusif, dan kontributif, demi menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” ujar Astrid dalam sambutan.
Ia menyampaikan, kiprahnya di PSI sejalan dengan peran sebagai Wakil Wali Kota Solo mendampingi Wali Kota Respati Ardi.
Astrid, sekaligus Wakil Wali Kota Solo, menegaskan, PSI akan berperan aktif dalam mengawal program-program Pemerintah Kota Surakarta.
1. Modernitas, dengan pemanfaatan teknologi untuk transparansi, digitalisasi kaderisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data.
2. Inklusivitas, yakni partisipasi aktif semua elemen masyarakat, tidak sekadar memberikan ruang, tetapi juga mengakui dan memfasilitasi keterlibatan publik.
3. Kontributif, yaitu politik yang mengedepankan solusi konkret, bukan sekadar kritik. Fokus utama PSI Solo meliputi pendidikan berkualitas, pemberdayaan UMKM, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Astrid juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan partai.
“Prinsip kami jelas, kepentingan publik selalu di atas kepentingan partai. Jika ada perbedaan pandangan antara kebijakan pemerintah dan posisi partai, dialog terbuka harus menjadi jalan keluar,” tegasnya.
Menutup pidato, Astrid menyerukan semangat kolaborasi lintas partai untuk mewujudkan Solo sebagai kota yang maju, adil, dan inklusif pada 2030.
“Kita harus beranjak dari politik identitas menuju politik integritas, dari populisme menuju profesionalisme. Mari bersama membangun demokrasi yang sehat dan berdaya bagi masyarakat,” tutupnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/11/2025 15:40
Banjir Bali Jadi Peringatan Pentingnya Asuransi

Liputan6.com, Jakarta Banjir besar yang melanda Bali pekan ini menimbulkan kerugian signifikan, mulai dari kendaraan bermotor yang terendam, kerusakan rumah tinggal, terhentinya aktivitas usaha masyarakat, hingga adanya korban jiwa.

Peristiwa ini menjadi alarm bahwa bencana bisa datang kapan saja, dan proteksi asuransi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Sekretaris Perusahaan IFG, Denny S. Adji, menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir semakin sering terjadi, sehingga peran asuransi semakin krusial.

“Banjir Bali menjadi pengingat bahwa risiko bencana tidak dapat dihindari, tetapi kerugian dapat dikelola. Asuransi adalah financial shock absorber yang membantu masyarakat menjaga keberlangsungan hidup dan usaha,” jelas Denny, Minggu (2/10/2025).

Salah satu produk yang relevan di tengah musibah ini adalah Asuransi Kendaraan Bermotor Jasindo dengan Perluasan Jaminan Banjir, yang memberikan perlindungan bagi pemilik kendaraan apabila mobil atau motornya rusak akibat terendam air.

Jasindo juga menyediakan Asuransi Properti dengan jaminan banjir, yang melindungi rumah tinggal maupun tempat usaha dari kerusakan akibat bencana.

Dengan demikian, perlindungan asuransi tidak hanya menyelamatkan kendaraan, tetapi juga menjaga keberlangsungan hunian dan kegiatan ekonomi masyarakat. Selain itu, produk asuransi jiwa dari anak usaha IFG juga memberikan santunan bagi korban jiwa akibat bencana. Proteksi jiwa ini menjadi lapisan penting yang memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap memperoleh dukungan finansial, sehingga dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang.

Selain perlindungan kendaraan, rumah, dan jiwa, IFG melalui Jamkrindo dan Askrindo juga mendukung keberlangsungan UMKM dengan skema penjaminan usaha. Produk-produk ini menjadi solusi nyata agar masyarakat dan pelaku usaha lebih siap menghadapi dampak bencana.

IFG mengajak masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya proteksi. Asuransi bukan sekadar biaya tambahan, melainkan investasi atas ketenangan, perlindungan keluarga, dan keberlanjutan di masa depan.

02/11/2025 15:30
BRI Dorong Produk Hortikultura Indonesia Tembus Pasar Global Lewat FLOII Expo 2025

Liputan6.com, Tangerang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi hijau dan pemberdayaan sektor riil nasional. Wujud nyata komitmen itu terlihat dari partisipasi aktif BRI dalam Floriculture Indonesia International (FLOII) Expo 2025, pameran tanaman hias berskala internasional terbesar di Indonesia yang digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 23–26 Oktober 2025.

Mengusung tema “The Botanical Futures”, FLOII Expo 2025 menjadi momentum penting bagi pelaku industri hortikultura nasional untuk menampilkan potensi kekayaan hayati Indonesia di kancah global. Pameran ini menghadirkan lebih dari 150 peserta dari 20 negara dan menampilkan beragam koleksi tanaman hias, mulai dari anggrek eksotis hingga bonsai langka karya seniman terbaik Indonesia.

Menteri Imigrasi Republik Indonesia, Agus Andrianto saat pembukaan acara, menekankan pentingnya menjadikan kekayaan hayati sebagai kekuatan ekonomi baru yang berdaya saing global.

“FLOII Expo hadir tidak hanya sebagai ajang pameran, tetapi juga sebagai upaya nyata mendorong industri tanaman hias agar semakin kuat, inovatif, dan mampu bersaing di pasar global,” ujarnya.

Sebagai mitra strategis FLOII Expo 2025, BRI menghadirkan solusi pembayaran digital terintegrasi melalui QRIS BRI untuk memudahkan transaksi seluruh peserta dan pengunjung. Langkah ini sejalan dengan komitmen BRI dalam memperluas inklusi keuangan dan mempercepat transformasi digital di sektor pertanian dan hortikultura.

Selain dukungan layanan digital, BRI juga membuka booth interaktif yang menghadirkan beragam produk dan layanan unggulan seperti BRImo, serta edukasi keuangan berkelanjutan melalui program BRI Green Financing. Di booth ini, pengunjung juga dapat berkonsultasi langsung dengan tenaga ahli BRI mengenai akses pembiayaan, pemberdayaan UMKM, dan promo menarik bagi nasabah baru.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa partisipasi BRI di FLOII Expo merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi hijau.

“Melalui dukungan BRI di FLOII Expo, kami ingin mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi hijau yang berbasis masyarakat. Sektor hortikultura memiliki potensi besar tidak hanya dalam aspek estetika, tetapi juga sebagai sumber ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Kami berharap ajang ini dapat memperluas akses pasar bagi petani, pelaku usaha dan komunitas tanaman hias Indonesia,” ungkapnya.

02/11/2025 14:05
Maxim Respons Wacana Perubahan Status Mitra Jadi Pekerja, Bisa Picu Efek Domino

Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia merespons rencana pengubahan status hukum pengemudi transportasi daring dari mitra menjadi pekerja.

Government Relation Specialist Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengatakan rencana tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan ekosistem transportasi daring di Indonesia. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan secara komprehensif berbagai efek domino yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.

“Baik terhadap kesejahteraan pengemudi maupun keberlanjutan industri secara keseluruhan,” kata Rafi dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/11/2025).

Rafi menilai skema kemitraan yang berlaku saat ini masih sangat relevan dengan karakteristik ekonomi digital yang menekankan fleksibilitas dan kemandirian. Selain itu, lanjut dia, penguatan serta pengklasifikasian mitra pengemudi dalam ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi alternatif yang lebih inklusif.

Menurutnya, melalui pendekatan ini para mitra tetap memiliki ruang untuk mengatur waktu dan pendapatan secara mandiri, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial, insentif, subsidi, serta berbagai program pengembangan kapasitas.

Meski demikian, Maxim menilai penting adanya kejelasan posisi serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam proses perumusan kebijakan.

“Regulasi yang ideal hendaknya mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan sosial bagi mitra, keberlanjutan usaha bagi platform, dan dorongan terhadap inovasi teknologi di sektor transportasi daring,” kata Rafi.

Dari sisi ekonomi, Rafi menilai skema ketenagakerjaan justru berpotensi meningkatkan angka pengangguran. Dengan beban biaya yang lebih besar, menurutnya, aplikator akan cenderung melakukan seleksi ketat dan hanya mempertahankan pengemudi yang sangat aktif.

“Akibatnya, pemutusan kerja sama dalam jumlah besar bisa terjadi, sementara proses perekrutan menjadi lebih birokratis dan terbatas,” ungkapnya.

Lebih jauh, Maxim menilai kondisi ini dapat berdampak pada berkurangnya kesempatan masyarakat luas untuk memperoleh penghasilan harian, yang selama ini menjadi keunggulan utama sektor transportasi daring.

Secara bisnis, perubahan status mitra menjadi pekerja juga akan meningkatkan biaya operasional perusahaan secara signifikan. Rafi mengatakan kenaikan tersebut berpotensi memicu peningkatan harga layanan yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, lanjutnya, turunnya permintaan dari pengguna justru dapat mengurangi pendapatan pengemudi, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan mitra tidak tercapai.

“Maxim Indonesia berharap agar proses penyusunan kebijakan terkait transportasi daring dapat dilakukan secara inklusif dan berbasis pada dialog yang konstruktif antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan mitra pengemudi,” kata Rafi.

Terakhir, Rafi menegaskan pihaknya meyakini keberhasilan regulasi di sektor ini bergantung pada kemampuan semua pihak menjaga keseimbangan antara kesejahteraan mitra pengemudi dan keberlanjutan ekosistem platform.

“Oleh karena itu, Maxim berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif, progresif, dan berpihak pada kesejahteraan bersama tanpa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia,” tandas Rafi.

02/11/2025 11:38
Kemendag: Impor Pakaian Bekas Ilegal Diduga Berasal dari Korea, Jepang, China

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap sebagian besar pakaian bekas impor ilegal yang ditindak pemerintah diduga berasal dari Jepang, China, dan Korea Selatan.

Seperti diberitakan Bisnis, pemerintah melalui Kemendag telah menindak barang impor ilegal, termasuk produk pakaian bekas dalam karung (balpres) sebanyak 21.054 bal selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo—Gibran. Nilainya mencapai Rp120,65 miliar.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menyatakan hasil pemeriksaan menunjukkan asal barang pakaian bekas (balpres) yang ditindak tersebut masuk melalui jalur tidak resmi dan didistribusikan ke pasar lokal tanpa izin impor.

Adapun, hasil pemeriksaan menunjukkan penanggungjawab barang balpres asal impor ilegal tersebut bukan merupakan importir.

“Asal barang pakaian bekas [balpres] yang ditindak diduga sebagian besar berasal dari negara Korea, Jepang, dan China,” kata Moga kepada Bisnis, dikutip Minggu (2/11/2025).

Lebih lanjut, Moga menyatakan pemerintah telah mengenakan sanksi berupa penutupan lokasi usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 424 jo Pasal 428 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kemudian, sambungnya, terhadap barang tersebut telah diberikan perintah pemusnahan barang berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

“Sehingga penanggungjawab barang melaksanakan pemusnahan atas barang balpres ilegal tersebut atas biaya sendiri dengan disaksikan oleh petugas pengawas,” lanjutnya.

Moga menambahkan selama satu tahun masa pemerintahan Prabowo—Gibran, sebagian besar barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia berisi pakaian jadi bekas yang diselundupkan dan dijual di pasar domestik.

“Barang impor ilegal yang beredar di pasaran dapat merugikan pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM di dalam negeri yang memproduksi barang serupa,” terangnya.

Di sisi lain, Moga menyampaikan pemerintah telah melakukan larangan impor pakaian bekas yang diberlakukan sejak 2015 untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, serta kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Adapun untuk menekan masuknya pakaian bekas, Kemendag akan memperkuat pengawasan lintas instansi bersama aparat penegak hukum. Upaya ini juga didukung oleh desk penyelundupan nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

“Selain itu, perlu juga upaya edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak memperjualbelikan pakaian bekas impor ilegal,” tambahnya.

Sebelumnya, berdasarkan perhitungan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), estimasi konservatif potensi kerugian negara akibat masuknya impor baju bekas ilegal berada di kisaran Rp600 miliar—Rp 1 triliun per tahun. Estimasi ini merupakan industri berbasis metodologi trade-remedy, bukan klaim asumtif.

Adapun, estimasi tersebut mengacu data penindakan Bea Cukai dan simulasi penerimaan fiskal. Perinciannya, data penindakan Bea Cukai menunjukkan sekitar 21.000 bal pakaian bekas ilegal bernilai sekitar Rp120 miliar dalam satu tahun, serta umumnya barang yang tertangkap hanya di kisaran 10%–20% dari total arus masuk.

Sekretaris Jenderal API Andrew Purnama mengatakan peredaran baju bekas ilegal terhadap industri tekstil dan garmen berdampak dari hilir ke hulu, mulai dari garmen lokal yang kehilangan pesanan, pabrik kain menurunkan kapasitas, pemintal dan penenun mengurangi jam kerja, hingga turunnya permintaan industri serat dan benang.

Andrew mengungkap, berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) 2024, industri tekstil dan garmen menyerap lebih dari 3,9 juta pekerja. “Jadi ketika utilitas pabrik turun, yang terdampak bukan hanya pabrik, tetapi pendapatan rumah tangga para pekerja,” kata Andrew kepada Bisnis, Kamis (30/10/2025).

Di sisi lain, dia juga menyoroti budaya thrifting di Indonesia yang saat ini bergeser. Dia mengungkap, di negara lain, thrifting adalah kegiatan sosial untuk mereka yang benar-benar tidak mampu membeli baju baru, bahkan banyak yang berbasis charity alias sangat rendah atau gratis.

Namun di Indonesia, sambung Andrew, thrifting justru berubah menjadi tren bagi konsumen yang sebenarnya mempunyai daya beli. Dia menyebut kondisi ini membuat produk lokal semakin tersisih. Padahal, dia menerangkan pakaian yang diproduksi oleh industri kecil menengah (IKM) lokal masih sangat terjangkau, yakni di kisaran Rp50.000–Rp200.000.

“Membeli produk lokal berarti menghidupkan pekerja lokal. Kita bisa membeli ponsel belasan juta, tetapi sering merasa keberatan membeli baju lokal di bawah Rp100.000–Rp200.000, pola pikir ini yang perlu diubah,” tambahnya.

API menilai pemerintah perlu memperbaiki sederet kebijakan untuk mencegah masuknya impor baju bekas ilegal. Pertama, di hulu (perbatasan), yakni dengan memperkuat pengawasan dan memutus jalur importir besar, bukan hanya razia di pasar.

Kedua, konsistensi regulasi. API meminta agar pemerintah memastikan implementasi Permendag 17/2025 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/2025 (Permenperin 27/2025) berjalan stabil.

Ketiga, dampak sosial. Andrew menyarankan agar pedagang thrift kecil harus dibina, bukan dipidanakan. Serta keempat, melalui edukasi publik dengan mengembalikan makna thrifting sebagai kegiatan sosial, bukan gaya hidup bagi yang mampu.

02/11/2025 10:58
Elnusa Luncurkan Green Circular Village di Indramayu, Wujud Nyata Desa Energi Berdikari

Liputan6.com, Jakarta – PT Elnusa Tbk, bagian dari Subholding Upstream Pertamina, memperkuat komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan meluncurkan program Green Circular Village dan SIGAS (Siap Gerak Angkut Sampah) di Desa Mundu, Kabupaten Indramayu. Program ini menjadi bagian penting dari inisiatif Desa Energi Berdikari Elnusa Mundu, yang mengusung semangat Sustainability, Empowerment, dan Innovation.

Peluncuran berlangsung meriah dengan tarian Topeng Indramayu, simbol pelestarian budaya lokal. Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Mundu, Camat Karangampel, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, serta jajaran pemerintah daerah. Dari pihak Elnusa, hadir Rustam Aji, Corporate Secretary PT Elnusa Tbk, dan Vitri Cahyaningsih Mallarangeng, Komisaris Elnusa.

Dalam acara ini juga dilakukan penyerahan simbolis kunci alat angkut sampah elektrik kepada Pemerintah Desa Mundu sebagai wujud nyata komitmen Elnusa terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).

Selain peluncuran program, kegiatan tersebut juga menampilkan produk-produk UMKM Desa Mundu yang berhasil mengubah sampah menjadi barang bernilai ekonomi. Beragam inovasi dipamerkan, mulai dari sapu, pot, sikat dari sabut kelapa, cocopeat, makanan ringan berbasis kelapa, hingga kerajinan dari plastik daur ulang.

“Program SIGAS bukan hanya tentang kebersihan lingkungan, tetapi juga bagaimana masyarakat desa menjadi motor penggerak ekonomi hijau. Elnusa ingin memastikan energi, lingkungan, dan kesejahteraan berjalan beriringan,” jelas Rustam Aji dalam keterangan tertulis, Minggu (2/11/2025).

Sementara itu, Komisaris Elnusa, Vitri Cahyaningsih Mallarangeng, menambahkan, “Desa Mundu menjadi contoh nyata bahwa keberlanjutan tidak hanya milik kota besar. Ketika budaya, teknologi, dan kesadaran lingkungan berpadu, desa dapat menjadi pusat inovasi hijau yang memberi inspirasi bagi Indonesia.”

02/11/2025 09:25
Dukung FLOII Expo 2025, BRI Dorong Ekosistem Hortikultura Indonesia ke Pasar Global

Selain dukungan layanan digital, BRI juga membuka booth interaktif yang menghadirkan beragam produk dan layanan unggulan seperti BRImo, serta edukasi keuangan berkelanjutan melalui program BRI Green Financing. Di booth ini, pengunjung juga dapat berkonsultasi langsung dengan tenaga ahli BRI mengenai akses pembiayaan, pemberdayaan UMKM, dan promo menarik bagi nasabah baru.

Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa partisipasi BRI di FLOII Expo merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. “Melalui dukungan BRI di FLOII Expo, kami ingin mendorong tumbuhnya ekosistem ekonomi hijau yang berbasis masyarakat. Sektor hortikultura memiliki potensi besar tidak hanya dalam aspek estetika, tetapi juga sebagai sumber ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Kami berharap ajang ini dapat memperluas akses pasar bagi petani, pelaku usaha dan komunitas tanaman hias Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, BRI juga berperan aktif dalam kegiatan Business Matching Global yang mempertemukan eksportir dan calon pembeli dari berbagai negara. Pengunjung pun dapat mengikuti berbagai sesi inspiratif seperti Business Forum, Talk Show, dan Kompetisi Tanaman Hias Internasional yang menampilkan inovasi anak bangsa.

FLOII Expo 2025 resmi menutup rangkaian penyelenggaraannya dengan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung kesuksesan acara. Presiden Direktur Dyandra Event Solutions, Michael Bayu Sumarijanto, menyampaikan, “FLOII Expo 2025 mencatat capaian positif dengan total 14.112 pengunjung,” ujarnya.

02/11/2025 08:58
Bupati Pati Sudewo Buka Suara Usai Lolos Pemakzulan

Hasil paripurna DPRD Pati pada Jumat lalu merekomendasikan perbaikan kinerja kepada Sudewo.

Dalam forum tersebut, terdapat dua opsi yang mengemuka, yakni pemakzulan Bupati Sudewo yang diusulkan Fraksi PDI Perjuangan serta pemberian rekomendasi perbaikan kinerja yang diusulkan enam fraksi lainnya, yakni Fraksi Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Partai Golkar.

Dari 49 anggota dewan yang hadir, sebanyak 36 suara dari enam fraksi mendukung pemberian rekomendasi sehingga opsi itu menang berdasarkan mekanisme voting.

“Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin.

Dengan demikian, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan Bupati Sudewo karena rekomendasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada bupati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

Pansus hak angket kebijakan Bupati Pati Sudewo bekerja sejak 13 Agustus 2025. Dalam laporannya, Pansus Hak Angket DPRD Pati menyampaikan 12 poin hasil investigasi atas berbagai kebijakan bupati, di antaranya soal kenaikan pajak bumi dan bangunan, mempersulit layanan publik, mutasi aparatur sipil negara, pemecatan pegawai RSUD Pati, proses pengadaan barang dan jasa, hingga proyek infrastruktur serta kebijakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Kemudian terkait penyelidikan mengenai pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, melanggar sumpah jabatan dan bersikap arogan, pengangkatan sekretaris daerah yang bermasalah hingga kebijakan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Baznas Kabupaten Pati yang dinilai tidak netral.

Hasilnya, Fraksi PDIP mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) Bupati Sudewo, sedangkan fraksi lainnya mendorong adanya perbaikan kinerja bupati serta beberapa catatan khusus terkait tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.

02/11/2025 08:47
Ahmad Nawardi Raih ASA 2025: Senator Sahabat Komunitas Terbaik

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi, menerima penghargaan bergengsi Anugerah Sapta Aghita (ASA) 2025 sebagai Senator Sahabat Komunitas Terbaik.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, pada peri

ngatan HUT ke-2 KabarBaik.co di Surabaya.

Nawardi, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite IV DPD RI (bidang perekonomian dan keuangan), dinilai layak atas kiprahnya yang konsisten membangun kedekatan serta memberikan dukungan kepada berbagai komunitas, terutama di akar rumput.

Perjalanan Hidup: Dari Anak Petani hingga Senator
Lahir di Sampang, Madura, 6 Maret 1974, perjalanan hidup Ahmad Nawardi dikenal penuh kerja keras dan ketulusan. Dibesarkan di desa, ia belajar agama di langgar (musala kecil) milik kakeknya, KH. Muhammad Soleh, sambil membantu orang tuanya di sawah.

Semasa kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, Nawardi bekerja serabutan, mulai dari mengajar mengaji hingga menjadi kenek angkot. Ia aktif di PMII dan Lembaga Pers Mahasiswa, serta meyakini bahwa “menulis adalah dakwah dengan tinta.”

Selepas Reformasi, ia menggeluti dunia jurnalistik, termasuk di Majalah Tempo, sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Ia terpilih menjadi anggota DPRD Jawa Timur pada 2009 dan kemudian menjadi anggota DPD RI sejak 2014 dari Dapil Jawa Timur.

Julukan “Senator Sahabat Komunitas” melekat padanya karena ia rutin turun ke lapangan menemui petani, nelayan, guru ngaji, dan pelaku UMKM. Meski menjadi pejabat negara, Nawardi tetap menjalani gaya hidup sederhana dan masih tinggal di rumah biasa di Surabaya. “Bagi saya, jabatan tertinggi bukan senator, tetapi pelayan warga,” ujarnya.

Mengenai penghargaan ASA 2025, Nawardi bersikap rendah hati. “Saya hanya santri yang kebetulan diberi amanah lebih. Semoga apresiasi ini menjadi penyemangat,” tuturnya.

Acara penganugerahan ini turut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Sekjen DPD RI Komjen Pol (Purn) M. Iqbal, perwakilan Dewan Pers, Ketua Dewan Pakar PWI Pusat, serta Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin. (tok/kun)

01/11/2025 22:03
Pidato Lengkap Prabowo di KTT APEC 2025 Sesi Pertama

Bisnis.com, GYEONGJU – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2025 di Gyeongju menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan global di tengah meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian ekonomi dunia.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan bahwa kawasan Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdir, melainkan harus bangkit di atas rasa curiga dan ketakutan.

Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil dan berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang eksklusif hanya akan melahirkan ketimpangan dan instabilitas yang mengancam perdamaian dan kemakmuran.

Oleh karena itu, dia menekankan bahwa inklusivitas dan keberlanjutan harus menjadi pedoman utama dalam pembangunan ekonomi global.

Dalam konteks APEC, Prabowo menilai bahwa organisasi ini harus memastikan manfaat perdagangan dan investasi dirasakan secara merata, tanpa ada negara yang tertinggal. Dia mendorong kolaborasi publik-swasta yang berpusat pada manusia dan berorientasi pada pemberdayaan usaha kecil.

Prabowo juga menyoroti berbagai ancaman lintas negara seperti korupsi, penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang dapat merusak fondasi ekonomi dunia. Untuk itu, ia menyerukan kerja sama multilateral yang lebih erat antarnegara APEC guna mengatasinya.

Berikut Pidato Presiden Prabowo pada KTT APEC 2025 Sesi Pertama, Gyeongju, Jumat (31/10/2025):

Bahasa Inggris:

Tensions, rising distrust is endangering the stability of the global economy and deepening divisions amongst us. We appreciate the assessment given by the IMF of the global economy. It shows our resilience and our success, but it also shows the challenges and the dangers that we face.

This uncertainty may well be the new normal that we have to navigate. However, I believe that the Asia-Pacific must not accept division as its destiny. We must rise above suspicion, fear, and we must rebuild trust amongst ourselves and amongst the global economy.

APEC was founded on a shared belief in inclusive economic growth and cooperation. APEC’s role and core mission is to facilitate free trade, investment, and multilateral cooperation amongst a sense of community across our region. This belief must endure.

We cannot allow fragmentation to undermine the stability that has long sustained our growth. It is time to renew our commitment to an open, fair, inclusive multilateral economic cooperation. Indonesia is committed to a rules-based multilateral trade system with the WTO as its core and to ensure that everyone competes on a level playing field.

Excellencies, growth that excludes is growth that divides. Division causes instability, and instability will not be conducive to peace and prosperity. Inclusivity should therefore guide us.

Sustainability must also always be our guiding compass for a safe future for the world. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone, so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy.

Empowering small businesses through digital and financial access is crucial to help integrate into a global value chain. In Indonesia, we are translating this principle to action through our national program which empowers small businesses and cooperatives to realize their potential, foster prosperity, and contribute to a more sustainable future. We have great challenges facing us, facing Indonesia.

The challenges of corruption, the challenges of smuggling, the challenges of fraud, and we need cooperation amongst the APEC communities, because smuggling amongst our countries will not benefit our economies. The narcotics danger, the drugs also, is a danger to stability and to our future. This is very serious because this is also transnational.

We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries.

Indonesia, we are empowering our Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME), we are building thousands of cooperatives, and we are allowing our communities to take greater ownership in the economy.

We are fighting corruption, fighting fraud, and fighting the greed economies that are holding back real growth. This experience positions Indonesia perhaps as a bridge builder, ready to connect advanced and developing economies for the challenges ahead.

Excellencies, let us work together to continue to build APEC and pursue cooperation through multilateralism in order to ensure that APEC continues to deliver real benefits. Let us work together towards this end. Thank you.

Bahasa Indonesia:

Ketegangan dan meningkatnya ketidakpercayaan membahayakan stabilitas ekonomi global dan memperdalam perpecahan di antara kita. Kami mengapresiasi penilaian yang diberikan IMF terhadap ekonomi global. Penilaian ini menunjukkan ketahanan dan keberhasilan kita, tetapi juga menunjukkan tantangan dan bahaya yang kita hadapi.

Ketidakpastian ini mungkin merupakan normal baru yang harus kita hadapi. Namun, saya percaya bahwa Asia-Pasifik tidak boleh menerima perpecahan sebagai takdirnya. Kita harus bangkit dari kecurigaan, ketakutan, dan kita harus membangun kembali kepercayaan di antara kita sendiri dan di antara ekonomi global.

APEC didirikan atas dasar keyakinan bersama akan pertumbuhan dan kerja sama ekonomi yang inklusif. Peran dan misi inti APEC adalah untuk memfasilitasi perdagangan bebas, investasi, dan kerja sama multilateral di antara rasa kebersamaan di seluruh kawasan kita. Keyakinan ini harus dipertahankan.

Kita tidak boleh membiarkan fragmentasi merusak stabilitas yang telah lama menopang pertumbuhan kita. Sudah saatnya memperbarui komitmen kita terhadap kerja sama ekonomi multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif. Indonesia berkomitmen pada sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO sebagai intinya dan untuk memastikan bahwa setiap orang bersaing secara setara.

Yang Mulia, pertumbuhan yang mengecualikan adalah pertumbuhan yang memecah belah. Perpecahan menyebabkan ketidakstabilan, dan ketidakstabilan tidak akan kondusif bagi perdamaian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, inklusivitas harus menjadi panduan kita.

Keberlanjutan juga harus selalu menjadi kompas penuntun kita untuk masa depan dunia yang aman. APEC harus memastikan bahwa manfaat perdagangan dan investasi menjangkau semua orang, sehingga tidak ada ekonomi yang tertinggal. Kolaborasi publik-swasta kita perlu berorientasi pada kerja sama dan ekonomi yang berpusat pada rakyat.

Memberdayakan usaha kecil melalui akses digital dan keuangan sangat penting untuk membantu integrasi ke dalam rantai nilai global. Di Indonesia, kami menerjemahkan prinsip ini ke dalam tindakan nyata melalui program nasional kami yang memberdayakan usaha kecil dan koperasi untuk mewujudkan potensi mereka, mendorong kesejahteraan, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Kita menghadapi tantangan besar, yang dihadapi Indonesia.

Tantangan korupsi, tantangan penyelundupan, tantangan penipuan, dan kita membutuhkan kerja sama antar-komunitas APEC, karena penyelundupan antar-negara kita tidak akan menguntungkan perekonomian kita. Bahaya narkotika, dan juga narkoba, merupakan bahaya bagi stabilitas dan masa depan kita. Ini sangat serius karena ini juga bersifat transnasional.

Kita harus bekerja sama secara multilateral. Kita tidak dapat mengatasi bahaya ini sendirian. Penyelundupan, penipuan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkoba merupakan bahaya nyata dan nyata bagi masa depan perekonomian negara-negara kita.

Indonesia, kita memberdayakan UMKM kami, kami membangun ribuan koperasi, dan kita memungkinkan komunitas kita untuk mengambil alih kepemilikan yang lebih besar dalam perekonomian.

Kami memerangi korupsi, memerangi penipuan, dan memerangi ekonomi kerakusan yang menghambat pertumbuhan riil. Pengalaman ini mungkin menempatkan Indonesia sebagai jembatan penghubung, siap menghubungkan negara-negara maju dan berkembang untuk menghadapi tantangan ke depan.

Yang Mulia, mari kita bekerja sama untuk terus membangun APEC dan mengupayakan kerja sama melalui multilateralisme guna memastikan bahwa APEC terus memberikan manfaat nyata. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Terima kasih.

01/11/2025 20:00