Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Kontribusi Usaha dan Pembiayaan Syariah Mencapai 46,71 Persen terhadap PDB 2024

    Kontribusi Usaha dan Pembiayaan Syariah Mencapai 46,71 Persen terhadap PDB 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Kontribusi usaha syariah dan pembiayaan syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) 2024 mencapai rasio 46,71%. Oleh karena itu, pengembangan sektor-sektor utama ekonomi syariah, seperti industri halal, pembiayaan syariah, dan kewirausahaan berbasis syariah, akan mampu menjadi pendorong pertumbuhan di sektor riil.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ekonomi syariah juga mendukung pemberdayaan UMKM dan lapangan kerja yang lebih inklusif, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

    Pemerintah juga berkomitmen terhadap UMKM dengan penyaluran kredit usaha rakyat syariah (KUR) syariah yang terus meningkat dalam rangka mendukung ekonomi keuangan syariah dalam level mikro.

    “Ekonomi syariah juga mendukung pemberdayaan UMKM dan lapangan kerja yang lebih inklusif, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” ucap Airlangga saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center pada Rabu (30/10/2024).

    Menurut dia, keselarasan arah kebijakan juga tercermin dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 melalui visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah menargetkan Indonesia Emas 2045 dengan fondasi pertumbuhan ekonomi yang kuat, inovasi teknologi, dan peningkatan produktivitas.

    “Penguatan ekonomi dan keuangan syariah secara masif mendukung visi ini, melalui dukungan sektor produktif seperti industri halal dan pembiayaan syariah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” terang Airlangga.

    Pemerintah juga mendorong kemajuan ekonomi syariah agar satu arah dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2024-2029.  Pemerintah juga mendukung pembiayaan pembangunan terutama yang terkait dengan perkembangan industri keuangan syariah. Aset keuangan syariah, perbankan syariah, aset pasar modal syariah serta aset industri keuangan non-bank syariah, telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

    Pemerintah juga berkomitmen terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan penyaluran KUR syariah yang terus meningkat dalam rangka mendukung ekonomi keuangan syariah pada level mikro.
     

  • Menko Airlangga: Ekonomi Syariah Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan

    Menko Airlangga: Ekonomi Syariah Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan ekonomi dan keuangan syariah berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Hal ini disampaikan Airlangga di acara pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 yang diadakan Bank Indonesia (BI) di JCC Senayan Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    ISEF diselenggarakan pada 30 Oktober hingga 3 November 2024 dengan tema Synergy of Sharia Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth.

    “Tema yang diangkat pada ISEF sangat relevan, di mana kita berupaya mengakselerasi perekonomian di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Ekonomi dan keuangan syariah mempunyai peran strategis guna mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga di acara tersebut.

    Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2023, ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat tiga secara global setelah Malaysia dan Arab Saudi. Menurut dia, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sangat potensial karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim sebanyak 87%.

    “Arahan Bapak Presiden kita minta agar bidang investasi keuangan syariah, makanan minuman halal, fesyen mode, farmasi, kosmetik, hingga wisata yang ramah muslim,” tandas Airlangga.

    Airlangga juga mengatakan kontribusi syariah dalam produk domestik bruto (PDB) mencapai 48,71%. Bahkan, kata dia, ekonomi syariah juga mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

    Menurut Airlangga, visi pengembangan sektor produktif seperti syariah dan produk halal menjadi sangat penting untuk mendukung target Indonesia emas sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. 

    “Dalam rangka mencapai visi Asta Cita kedua, pemerintahan Bapak Presiden dalam Kabinet Merah Putih bertekad untuk mendorong kemandirian nasional, dan salah satunya adalah kemajuan ekonomi syariah,” jelas dia.

    Lebih lanjut, Airlangga mengatakan Kredit Usaha Rakyat berbasis syariah akan terus ditingkatkan, penguatan sinergi dan ekosistem yang lebih inklusif  dilakukan. Hal tersebut untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang lebih luas.

    “Saya berharap suksesnya ISEF menghasilkan karya inovatif dan produktif, sehingga sistem ekonomi dan keuangan syariah ini akan terus berkembang,” pungkas Airlangga 

  • Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp 42 Triliun Kuartal III 2024

    Bank Mandiri Kantongi Laba Bersih Rp 42 Triliun Kuartal III 2024

    Jakarta –

    PT Bank Mandiri (Persero) mencetak laba bersih sebesar Rp 42 triliun di kuartal III 2024. Angka ini tumbuh 7,56% dibandingkan periode yang sama dari tahun lalu atau year-on-year (YoY).

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan kenaikan ini didukung dengan kenaikan penyaluran kredit secara konsolidasi mencapai 20,8% secara year on year (YoY) menjadi Rp 1.590 triliun per Kuartal III 2024.

    “Pertumbuhan ini ditopang oleh kredit segmen wholesale yang merupakan core business Bank Mandiri,” kata Darmawan, dalam Konferensi Pers Virtual Paparan Kinerja Kuartal III 2024 Bank Mandiri, Rabu (30/10/2024).

    Capaian tersebut diikuti dengan kualitas aset yang terjaga dan semakin membaik. Darmawan mengatakan, CAR bank-only rasio kredit bermasalah atau rasio NPL Bank Mandiri sebesar 0,97% atau menurun 39 basis poin (bps) secara tahunan.

    “Melalui strategi wholesale ecosystem, Mandiri berhasil menjaga Non Performing Loan (NPL)jauh di Bawah industry, di level 0,97%. Rata-rata industri di 2,29%,’ ujarnya.

    Hingga akhir September 2024, Bank Mandiri membukukan pertumbuhan kredit di seluruh segmen. Adapun, pertumbuhan terbesar masih ditopang oleh kredit segmen korporasi yang mencatat pertumbuhan 29,4% secara YoY menjadi Rp 581 triliun di akhir kuartal III 2024.

    Tidak hanya itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024. Begitu pula dengan kredit usaha rakyat (KPR) tumbuh mencapai 16,2%.

    “Bank Mandiri konsisten memperkuat perannya sebagai agen perubahan dengan menyalurkan kredit ke sektor riil guna mendukung ekonomi masyarakat dan Perekonomian Indonesia,” kata dia.

    Ia juga mempertegas komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang telah mencapai Rp 32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM.

    Di samping itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi yang tumbuh sebesar 14,9% secara YoY menjadi Rp 1.667,5 triliun di kuartal III 2024. Kondisi tersebut ditopang oleh pertumbuhan dana giro yang meningkat 17,8% YoY menjadi Rp 596 triliun dan tabungan yang melesat 12,6% YoY menjadi Rp 635 triliun.

    Lihat Video: Kerja Sama dengan Bank Mandiri, CT: Ada Sejarahnya, Ibarat Pulang Kampung

    (shc/kil)

  • UMKM penting sebagai tulang punggung ekonomi lokal

    UMKM penting sebagai tulang punggung ekonomi lokal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Suswono: UMKM penting sebagai tulang punggung ekonomi lokal
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 20:03 WIB

    Elshinta.com – Calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta 2024 nomor urut satu (1), Suswono menilai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) penting sebagai tulang punggung ekonomi lokal.

    “Karena itu, penting untuk menghidupkan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal, terutama di kawasan PIK Cakung, Jakarta Timur, ” katanya saat mengadakan pertemuan dengan warga Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur, Selasa (29/10).

    Salah satu inisiatif yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah Kredit Mikro Berbasis Rumah Ibadah. Ia adalah sebuah program yang memberikan akses pembiayaan yang mudah dijangkau bagi pelaku usaha kecil di sekitar rumah ibadah.

    “Program ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan akses modal. Kami memahami bahwa UMKM adalah pilar penting perekonomian kita,” katanya.

    Suswono juga menambahkan melalui program itu, pihaknya ingin memastikan masyarakat memiliki akses finansial untuk membangun usaha berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga sekitar.

    Selain itu Menteri Pertanian periode 2009 – 2014 tersebut juga menyinggung pentingnya penataan kawasan PIK agar lebih ramah bagi pelaku usaha dan masyarakat.

    “Dengan pendekatan tata kota yang inklusif, kawasan PIK diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi yang nyaman dan terorganisir, ” ucap Suswono.

    Pria yang suka dipanggil Pak Sus ini ingin kawasan PIK ini berkembang dan tertata, sehingga dapat menjadi model pembangunan kawasan industri kecil yang ramah bagi pelaku UMKM.

    Melalui agenda Jaring Aspirasi Warga di PIK Cakung, Suswono juga ingin memastikan bahwa setiap warga Jakarta mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan.

    “Kami tidak ingin pembangunan Jakarta hanya dinikmati segelintir orang. Kami komit untuk membangun Jakarta yang harmonis dan sejahtera sehingga semua warga memiliki akses terhadap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi,” ungkapnya.

    Sumber : Antara

  • Video: Fitur Unggulan Venteny Majukan UMKM & Bikin Karyawan Sejahtera

    Video: Fitur Unggulan Venteny Majukan UMKM & Bikin Karyawan Sejahtera

    Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia menyelenggarakan Road to CNBC Indonesia Awards 2024 yang menjadi bagian dari rangkaian CNBC Indonesia Awards 2024 “Embracing Optimism in the New Era of Indonesia”.

    Kali ini CNBC Indonesia menggelar Road to CNBC Indonesia Awards 2024 kategori “Best Technology” sebagai apresiasi kepada perusahaan sektor teknologi terbaik yang turut berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Employee Super App PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan kesejahteraan karyawan baik di bidang keuangan, gaya hidup, kesehatan, pendidikan hingga pengembangan diri dan asuransi.

    Founder & Group CEO PT Venteny Fortuna International Tbk, Jun Waide mengatakan Venteny yang didirikan pada 2015 di Filipina terus mengembangkan layanannya di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

    Indonesia dengan PDB yang cukup tinggi serta didukung dengan populasi muda dan pembangunan yang terus berjalan termasuk pengembangan dalam lingkungan kerja. Faktor ini yang menjadi peluang bagi Venteny untuk menyediakan solusi dan layanan bagi karyawan yang bisa diadopsi perusahaan termasuk UMKM.

    Seperti apa pengembangan layanan kesejahteraan karyawan Venteny? Selengkapnya simak dialog Shafinaz Nachiar dengan Founder & Group CEO PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY), Jun Waide dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024 di CNBC Indonesia (Rabu, 30/10/2024)

  • Memperkuat ketahanan perbankan syariah

    Memperkuat ketahanan perbankan syariah

    Jakarta, 29 Oktober 2024 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja solid dan sustain dengan laba mencapai Rp5,11 triliun atau tumbuh 21,60 persen. Laba BSI Tumbuh diatas rata-rata industri perbankan nasional. Foto diri-kanan: Paparan disampaikan oleh Direktur Compliance and Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi, Wakil Direktur Utama BSI Bob T.Ananta, Direktur Utama BSI Hery Gunardi (tengah), Direktur Risk Management BSI Grandhis H. Harumansyah, Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna, dan Direktur Information Technology BSI Saladin D. Effendi di Kantor Pusat BSI, Gedung The Tower Jakarta. (ANTARA/Humas BSI)

    Memperkuat ketahanan perbankan syariah
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 09:25 WIB

    Elshinta.com – Penguatan permodalan dan aset perbankan syariah menjadi satu langkah penting dalam memperkokoh ketahanan dan memperluas peran perbankan syariah dalam ekosistem keuangan nasional.

    Dengan permodalan dan aset yang kuat, perbankan syariah dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan, antara lain, terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri halal, sektor berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2021, Indonesia membutuhkan anggaran Rp67 ribu triliun untuk pendanaan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030, sementara terdapat selisih keperluan pembiayaan sekitar Rp14 ribu triliun.

    Namun, skala usaha industri perbankan syariah nasional saat ini masih relatif kecil sehingga kurang kompetitif di industri perbankan nasional. Dari total 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia, 11 BUS dan 17 UUS masih berada pada kelas aset di bawah Rp40 triliun dan hanya ada dua BUS dan tiga UUS memiliki aset di atas Rp40 triliun.

    Di tengah dorongan terhadap peningkatan aset, beberapa BUS dan UUS sebenarnya mempunyai induk dengan kapasitas aset yang cukup besar. Oleh karenanya, dukungan optimal dari bank induk maupun pemegang saham pengendali (PSP) cukup besar dalam mendorong pengembangan anak usaha syariah agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di industri perbankan nasional.

    Guna mendukung pengembangan perbankan syariah, penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah perlu dilakukan untuk memastikan kapasitas perbankan syariah yang lebih besar dengan modal dan aset yang lebih tinggi. Hal ini dapat diwujudkan melalui strategi antara lain konsolidasi bank syariah, penguatan unit usaha syariah (UUS) melalui kebijakan spin-off, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.

    Konsolidasi bank syariah dapat dilaksanakan, antara lain, melalui pemenuhan modal inti, merger, akuisisi, dan membentuk kelompok usaha bank (KUB) terintegrasi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar kekuatan finansial, dan meningkatkan kapasitas layanan sehingga dapat memperkuat daya saing perbankan syariah.

    Merujuk pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsolidasi memiliki tujuan untuk menciptakan entitas perbankan syariah yang lebih efisien dari sisi jumlah dan memiliki kapasitas yang lebih memadai, baik dari sisi modal, teknologi, dan ekspansi pembiayaan.

    Konsolidasi perbankan syariah merupakan bagian dari upaya kolektif OJK untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah. OJK mendorong konsolidasi BUS maupun bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) dengan fokus pada integrasi rencana bisnis, evaluasi berkala, dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait.

    Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, konsolidasi memungkinkan bank syariah untuk menciptakan sinergi, mengoptimalkan sumber daya, dan memperkuat posisi pasar mereka.

    Upaya itu akan memperkokoh fondasi bank syariah untuk bersaing dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, menjawab tuntutan pasar yang semakin kompleks, dan juga memberikan layanan dan produk yang lebih inovatif serta beragam kepada masyarakat atau konsumen.

    Melalui strategi tersebut, diharapkan dapat tercipta bank umum syariah dengan aset berskala besar dan bank perekonomian rakyat syariah yang tangguh.

    Dengan demikian, ke depan bank syariah dapat bersaing secara nasional, memberikan kontribusi lebih pada pertumbuhan industri perbankan syariah, dan menciptakan fondasi yang kokoh bagi stabilitas sektor keuangan syariah di Indonesia.

    Kebijakan spin-off

    Pengembangan perbankan syariah yang tangguh tentu tak lepas dari upaya penguatan unit usaha syariah, yang dapat dilakukan melalui kebijakan spin-off. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) untuk mengakselerasi pengembangan dan penguatan sektor perbankan syariah di Indonesia.

    Spin-off merupakan proses pemisahan unit usaha dari perusahaan induk untuk berdiri menjadi entitas atau perusahaan yang mandiri.

    Kebijakan spin-off dapat mendorong UUS untuk melakukan berbagai pengembangan, penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis demi penguatan dari aspek kelembagaan, dalam rangka menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespons tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah dengan nilai aset mencapai 50 persen dari total nilai aset BUK induknya atau minimal Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS.

    Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan bank umum syariah baru atau mengalihkan hak serta kewajiban UUS kepada bank umum syariah yang sudah ada.

    Tentunya, komunikasi aktif antarpemangku kepentingan disertai koordinasi yang erat dengan otoritas terkait menjadi bagian penting dari pelaksanaan upaya tersebut, terutama bagi UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD).

    Dengan begitu, proses pemisahan dapat berjalan dengan baik sehingga terbentuk BUS hasil spin-off yang tangguh dan berdaya saing, sekaligus memastikan semua UUS memenuhi persyaratan dana usaha minimal sebesar Rp1 triliun sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Selain kebijakan spin-off, Peraturan OJK tentang UUS juga mendorong semangat pengembangan UUS dengan melibatkan peran strategis dari BUK induknya. BUK yang memiliki UUS didorong untuk serius dalam mengakselerasi pertumbuhan UUS yang signifikan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

    Melalui peran BUK induk, diharapkan UUS existing dapat tumbuh lebih signifikan sehingga dalam jangka panjang dapat lebih siap untuk bersaing di industri perbankan nasional.

    Menurut ekonom Josua Pardede, dengan meningkatnya ukuran dan kapasitas bank syariah atau unit usaha syariah, sektor ini dapat lebih mampu bersaing dengan bank konvensional di pasar domestik maupun global.

    Bank syariah ke depan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, dengan mendorong pembiayaan sektor riil, terutama pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, dan UMKM sehingga bank syariah dapat menjadi katalis utama dalam pengembangan ekonomi.
     

    Sinergi

    Lebih lanjut, penguatan ketahanan perbankan syariah juga perlu didukung dengan sinergi perbankan, yakni kerja sama antarbank yang tergabung dalam kelompok usaha bank, dengan PSP berupa bank, atau terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak.

    Sinergi tersebut ditujukan untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melaksanakan kerja sama, sebagaimana ditekankan dalam RP3SI 2023–2027.

    Dalam mengoptimalkan sinergi antarbank syariah dan integrasi layanan bank induk, langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi sinergi perbankan syariah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi sinergi.

    Pada saat yang bersamaan, dibutuhkan upaya untuk mendorong standardisasi layanan bank syariah melalui sinergi dengan bank induk, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing bank syariah.

    Dalam hal ini, realisasi aktivitas bisnis, layanan, dan operasional, termasuk sarana dan prasarana yang disinergikan dengan bank induk perlu dimonitor secara berkala.

    Selanjutnya untuk mengukur peningkatan layanan perbankan syariah melalui sinergi perbankan, survei untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tingkat kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada nasabah, juga perlu dilakukan.

    Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai penambahan jumlah aktivitas bisnis, layanan, dan operasional sinergi perbankan, efisiensi dalam operasional BUS, serta peningkatan kualitas layanan yang lebih terstandardisasi.

    Pengembangan dan penguatan perbankan syariah ke depan menjadi salah satu modal penting dalam memperkokoh ketahanan sektor ekonomi dan keuangan nasional. Sinergi antarbank dan antarpemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam menciptakan industri perbankan syariah yang lebih tangguh dan berkelanjutan serta berkontribusi lebih bagi perekonomian bangsa.

    Sumber : Antara

  • BI Gelar Festival Ekonomi Syariah Indonesia di JCC

    BI Gelar Festival Ekonomi Syariah Indonesia di JCC

    Jakarta –

    Bank Indonesia kembali menggelar Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-11 2024. Acara ini digelar selama sepekan di JCC Senayan mulai hari ini, Kamis (30/10/2024).

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan ISEF ke-11 tahun ini mengangkat tema Synergy of Syariah Economy and Finance in Strengthening Resilience and Sustainable Economic Growth. Dia menilai tema ini menggambarkan betapa kuatnya sinergi BI untuk bersama-sama mewujudkan ekonomi keuangan syariah Indonesia sebagai model basis baru untuk ekonomi yang inklusif, berdaya tahan, dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global. Alhasil, membuat Indonesia sebagai salah satu pemain global dalam ekonomi dan keuangan syariah.

    “Alhamdulillah, selama 11 tahun ISEF telah menjadikan ekonomi keuangan Indonesia yang terbesar, setelah terintegrasi dan menjadi kebanggaan kita semua. Semakin mendekatkan Indonesia dalam pencapaian visi untuk menjadi salah satu pemain halal terkemuka di dunia. Beberapa capaian strategis, antara lain, semakin terbentuknya ekosistem ekonomi keuangan syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, antar unit dan juga secara vertikal,” kata Perry.

    Dia menyebut setiap tahun penyelenggara ISEF membawa warna baru, begitu juga tahun ini. Dia menjelaskan tahun ini ada beberapa pembaruan yang dibawa. Di antaranya, kolaborasi event antara ISEF dengan kegiatan skala secara nasional dan internasional.

    Selain menyelenggarakan modes fesyen, tahun ini juga mengadakan kompetisi untuk para pemasak atau chef untuk makanan halal. Kemudian pihaknya juga melalukan penguatan leadership Indonesia di kancah internasional dengan mengikuti berbagai penyelenggaraan acara internasional dan juga berkolaborasi seminar internasional.

    “Sehingga sekali lagi beberapa agenda yang tidak terlalu penting boleh digeser. Karena sepekan ini mari kita sukseskan ISEF ke-11 tahun 2024,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tema yang diangkat pada ISEF kali ini sangat relevan dengan mengakselerasi perekonomian Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Airlangga menilai ekonomi dan keuangan syariah tentu mempunyai peran strategis untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

    “Dengan negara penduduk muslim sebanyak 87%, kita sangat potensial untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dan tentu arahan Bapak Presiden, kita minta agar bidang investasi keuangan syariah, makanan minuman halal, fashion mode, farmasi, kosmetik hingga tentunya wisata yang ramah muslim,” kata Airlangga dalam acara Opening Ceremony ISEF ke-11 2024, Kamis (30/10/2024).

    Mewakili Presiden Prabowo Subianto, dia berharap penyelenggaraan ISEF dapat menghasilkan karya inovatif dan produktif sehingga sistem ekonomi dan keuangan syariah Indonesia akan terus berkembang.

    “Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan diberkahi oleh Allah SWT. Selanjutnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara ISEF ke-11 tahun 2024 secara resmi dibuka,” jelasnya.

    Pada acara kali ini dihadiri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun, hingga Kepala BPJPH Haikal Hasan.

    (rrd/rrd)

  • Jurus Dorong Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Jurus Dorong Penguatan Ekonomi Syariah di Indonesia

    Jakarta –

    Industri syariah menjadi salah satu sektor yang menyumbang kontribusi besar bagi perekonomian RI. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dipandang perlu lebih fokus dalam mengoptimalisasi potensi dan peluang dari sektor keuangan syariah itu sendiri.

    Anggota Komisi XI DPR-RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan Erwin Aksa mendorong langkah-langkah kongkrit pemerintah dalam upaya penguatan Ekonomi berbasis syariah.

    “Kita memiliki potensi besar untuk dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, tentunya Indonesia dapat mendominasi perekonomian syariah di kancah global,” ujar Erwin, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

    Berdasarkan data dari Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) Bank Indonesia, kontribusi aktivitas ekonomi syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 46,71% atau Rp 9.826,8 triliun.

    Selanjutnya, KEKSI Bank Indonesia juga mencatat pembiayaan berbasis syariah telah memberikan kontribusi terhadap UMKM hingga Maret 2024 mencapai Rp 161,03 triliun. Ekonomi berbasis Syariah telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di tanah air.

    Selaras dengan upaya mendukung perkembangan ekonomi syariah di Tanah Air, Erwin mengapresiasi Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF).

    “ISEF memberikan wadah dak hanya untuk para stakeholders dalam tataran kebijakan, tetapi juga memberikan wadah kepada para pelaku industri dan UMKM di lingkungan sektor Ekonomi Syariah”, ujarnya.

    Kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) tahun ini mengangkat tema ‘Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Ketahanan dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan’. Di tahun ini, ISEF melaksanakan 70 rangkaian kegiatan Sharia Economic Forum dan Sharia Fair yang melibatkan 22 Kementerian/Lembaga, 37 asosiasi, 46 mitra internasional, serta lebih dari 1.000 pelaku industri.

    ISEF ke-11 selain menyelenggarakan kegiatan seminar internasional dan nasional, kegiatan ini juga mengadakan talkshow dengan beragam tema dan beberapa kompetisi, pameran, kajian, serta kegiatan lainnya.

    (kil/kil)

  • 3 Paslon Pilgub Sumsel, Siapa yang Paling Siap Bersinergi dengan Kabinet Merah Putih?

    3 Paslon Pilgub Sumsel, Siapa yang Paling Siap Bersinergi dengan Kabinet Merah Putih?

    Liputan6.com, Palembang – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel) diramaikan dengan tiga pasangan calon (paslon). Yakni Herman Deru-Cik Ujang (HDCU), Eddy Santana Putra-Rizky Aprilia (ERA) dan Mawardi Yahya-Anita Noeringhati (Matahati).

    Pada Senin (28/10/2024) malam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menggelar debat para paslon Pilgub Sumsel, yang akan memamerkan visi misi masing-masing.

    Dari kacamata pengamat politik Sumsel Bagindo Togar, dari tiga paslon Pilgub Sumsel tersebut, harus ada yang lebih menonjol terutama bisa membina komunikasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat. Yang paling penting adalah, kemudahan meraih berbagai program dan bantuan yang dibutuhkan.

    Dia berkata, kebutuhan Sumsel untuk keluar dari jerat kemiskinan sangat tergantung pada kerjasama dengan pemerintah pusat. Yang dibutuhkan tak hanya dukungan finansial saja, tapi berbagai program strategis yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

    Namun, keterbatasan akses terhadap program-program pemerintah sering menjadi hambatan bagi provinsi ini untuk berkembang. Masalah seperti komunikasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta perbedaan urusan politik menjadi faktor penghambat.

    Bagindo Togar menilai, paslon Matahati mempunyai kesamaan visi dan strategi dengan Kabinet Merah Putih saat ini. Terutama mencakup pembangunan berbasis rakyat, yang menekankan pentingnya program-program khusus.

    “Matahati menurut saya mempunyai program yang fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pengurangan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan publik,” ucapnya, Senin (28/10/2024).

    Alasannya lebih percaya dengan potensi paslon Matahati di Pilgub Sumsel 2024, karena paslon nomor urut 3 itu didukung mayoritas partai yang berkolaborasi dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta memiliki kursi di Kabinet Merah Putih.

    Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, lanjut Baginda, diperlukan agar Sumsel mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, terutama anggaran dan program. Inovasi dan pemberdayaan ekonomi juga, harus mencakup pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang mendukung UMKM dan peningkatan lapangan kerja.

    Lalu, pembangunan infrastruktur yang fokus pada peningkatan aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi juga sangat penting. Keadilan sosial harus menjadi komitmen untuk memastikan semua lapisan masyarakat, mendapatkan perhatian yang sama dalam hal pembangunan dan layanan publik.

    Namun berbeda dengan paslon Pilgub Sumsel lainnya, yakni Herman Deru dari Partai Nasdem dan Eddy Santana Putra dari PDI Perjuangan. Menurutnya, kedua calon gubernur (cagub) tersebut tak mempunyai perwakilan menteri dalam kabinet Merah Putih.

    “Ini bisa berpotensi menghambat akses mereka terhadap berbagai program dan bantuan yang diperlukan untuk pembangunan daerah,” ungkapnya.

     

  • Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Petani & Nelayan, Bos BRI: Sudah Ditunggu-tunggu

    Prabowo Mau Hapus Utang UMKM, Petani & Nelayan, Bos BRI: Sudah Ditunggu-tunggu

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana pemerintahan Prabowo Subianto menerbitkan kebijakan pemutihan utang untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.

    Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan kebijakan tersebut sudah lama ditunggu-tunggu untuk dijalankan. Hanya saja belum dieksekusi karena aturan yang ada saat ini bisa dikategorikannya sebagai kerugian negara.

    “Sebenarnya kebijakan tentang bank-bank BUMN boleh melakukan hapus tagih, itu sebenarnya sudah ditunggu-tunggu. Selama ini tidak berani melakukan itu karena masih ada berbagai aturan yang mengkategorikan itu bisa jadi masuk kerugian negara. Jadi intinya kebijakan hapus tagih terutama untuk UMKM itu memang ditunggu oleh Himbara,” kata Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

    Sunarso menyebut yang paling penting saat ini adalah menetapkan kriteria siapa saja yang bisa dihapus tagih. Hal itu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan moral hazard.

    “Sekarang yang paling penting adalah penetapan tentang kriterianya seperti apa yang bisa dihapus tagih, itu agar tidak menimbulkan moral hazard,” ucapnya.

    Terkait dampaknya ke BRI, kata Sunarso, sepanjang tidak menimbulkan moral hazard pihaknya akan menghitungnya terhadap kinerja keuangan BRI yang nantinya masuk dalam perencanaan keuangan tahun depan ketika diberlakukannya kebijakan ini.

    Paling penting menurutnya dari kebijakan ini adalah bisa memberikan akses pembiayaan bagi para UMKM, petani dan nelayan.

    “Dan yang perlu dijaga adalah moral hazard, jangan sampai terjadi moral hazard, dimanfaatkan oleh niat-niat yang tidak baik,” tegasnya.

    Kabar rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan utang UMKM, petani dan nelayan disampaikan Hasyim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

    Adik dari Prabowo itu berkata Perpres ini sedang disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Hal itu untuk menghindari UMKM, petani dan nelayan terhindar dari jebakan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

    “Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjol karena tidak bisa pinjam uang dari bank,” ujar Hashim.

    (aid/das)