Xcloud.id

Produk: UMKM

  • BNI Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    BNI Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menerima penghargaan Outstanding Contribution to Empowering MSMEs and Expanding Inclusive Village Finance dalam gelaran CNN Indonesia Awards 2025.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal mengatakan pencapaian ini menjadi bukti nyata konsistensi BNI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses layanan keuangan di tingkat desa melalui inovasi dan kemitraan strategis.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa BNI terus berkomitmen untuk memberdayakan UMKM dan memperluas inklusi keuangan di desa-desa Indonesia,” ujar Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2025).

    Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas upayanya dalam memperkuat keuangan berkelanjutan dan mendorong ekonomi hijau di Tanah Air. Adapun penghargaan tersebut diterima oleh Iqbal di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

    Salah satu inisiatif unggulan yang menjadi sorotan adalah Program BUMI (BNI UMKM Ramah Lingkungan) 2025, yang dirancang untuk mendorong pelaku UMKM bertransformasi menuju praktik bisnis berkelanjutan.

    Program tersebut mengintegrasikan pembiayaan hijau, pelatihan kewirausahaan, business matching, serta kegiatan ramah lingkungan seperti penanaman bibit dan pengelolaan limbah produktif.

    Iqbal menjelaskan melalui pendekatan tersebut, BNI ingin menghadirkan model pemberdayaan UMKM yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

    “Program BUMI menggabungkan pembiayaan, pelatihan, dan aksi nyata agar UMKM dapat berkembang sekaligus berkontribusi pada ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Iqbal.

    Selain itu, BNI juga memperkuat perannya dalam pengembangan ekonomi desa melalui dukungan terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Melalui program tersebut, BNI menyediakan layanan keuangan digital, memperkuat kelembagaan koperasi, dan menghadirkan fasilitas pembiayaan dengan dukungan jaringan Agen46 untuk menjangkau masyarakat di pelosok.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus mendorong inklusi keuangan, memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan menegaskan posisi kami sebagai pelopor keuangan berkelanjutan di Indonesia,” tegas Iqbal.

    Langkah BNI ini sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi bank dengan kontribusi nyata terhadap pencapaian Asta Cita nasional, khususnya dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berdaya saing.

    Sebagai informasi, gelaran CNN Indonesia Awards 2025 juga turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) Sultan B. Najamudin.

    Tonton juga video “KuTips: Nggak Pake Telat, Ini Rahasia Rajin Bayar Listrik Berujung Untung!”

    (akd/ega)

  • BNI Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    BNI Raih Penghargaan Pemberdayaan UMKM dan Keuangan Inklusif Desa

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menerima penghargaan Outstanding Contribution to Empowering MSMEs and Expanding Inclusive Village Finance dalam gelaran CNN Indonesia Awards 2025.

    Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal mengatakan pencapaian ini menjadi bukti nyata konsistensi BNI dalam memberdayakan UMKM dan memperluas akses layanan keuangan di tingkat desa melalui inovasi dan kemitraan strategis.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa BNI terus berkomitmen untuk memberdayakan UMKM dan memperluas inklusi keuangan di desa-desa Indonesia,” ujar Iqbal, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/10/2025).

    Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas upayanya dalam memperkuat keuangan berkelanjutan dan mendorong ekonomi hijau di Tanah Air. Adapun penghargaan tersebut diterima oleh Iqbal di Grand Ballroom The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10).

    Salah satu inisiatif unggulan yang menjadi sorotan adalah Program BUMI (BNI UMKM Ramah Lingkungan) 2025, yang dirancang untuk mendorong pelaku UMKM bertransformasi menuju praktik bisnis berkelanjutan.

    Program tersebut mengintegrasikan pembiayaan hijau, pelatihan kewirausahaan, business matching, serta kegiatan ramah lingkungan seperti penanaman bibit dan pengelolaan limbah produktif.

    Iqbal menjelaskan melalui pendekatan tersebut, BNI ingin menghadirkan model pemberdayaan UMKM yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan lingkungan.

    “Program BUMI menggabungkan pembiayaan, pelatihan, dan aksi nyata agar UMKM dapat berkembang sekaligus berkontribusi pada ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan,” jelas Iqbal.

    Selain itu, BNI juga memperkuat perannya dalam pengembangan ekonomi desa melalui dukungan terhadap Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

    Melalui program tersebut, BNI menyediakan layanan keuangan digital, memperkuat kelembagaan koperasi, dan menghadirkan fasilitas pembiayaan dengan dukungan jaringan Agen46 untuk menjangkau masyarakat di pelosok.

    “Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BNI untuk terus mendorong inklusi keuangan, memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, dan menegaskan posisi kami sebagai pelopor keuangan berkelanjutan di Indonesia,” tegas Iqbal.

    Langkah BNI ini sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi bank dengan kontribusi nyata terhadap pencapaian Asta Cita nasional, khususnya dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif dan berdaya saing.

    Sebagai informasi, gelaran CNN Indonesia Awards 2025 juga turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD) Sultan B. Najamudin.

    Tonton juga video “KuTips: Nggak Pake Telat, Ini Rahasia Rajin Bayar Listrik Berujung Untung!”

    (akd/ega)

  • Realisasi Masih Rendah, Prabowo Minta Percepat Penghapusan Piutang UMKM

    Realisasi Masih Rendah, Prabowo Minta Percepat Penghapusan Piutang UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program penghapusan piutang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Maman menjelaskan, Presiden Prabowo meminta agar program penghapusan piutang yang telah dimulai sebelumnya segera ditindaklanjuti sesuai rencana awal.

    “Petunjuk dari Pak Presiden terkait program penghapusan piutang yang kemarin sudah kita jalankan, Pak Presiden juga minta untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan perencanaan awal. Saya pikir itu petunjuknya dan arahannya,” ujar Maman.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa sejauh ini, program penghapusan piutang baru direalisasikan untuk sekitar 67.000 pelaku UMKM.

    Dia menekankan bahwa berdasarkan data dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), terdapat sekitar satu juta pelaku UMKM yang berpotensi mendapatkan penghapusan tagihan atau pembukuan utang.

    “Kan berdasarkan data dari Bank Himbara kita, ada kurang lebih 1 juta usaha mikro, kecil, menengah yang memang bisa dihapus tagihkan dan dihapus bukukan. Nah itu yang kita akan tidak lanjuti itu,” jelas Maman.

    Maman menambahkan, percepatan realisasi program ini akan segera dilakukan karena seluruh regulasi yang diperlukan sudah siap.

    “Ya, sementara ini baru kurang lebih 67.000 itu. Makanya tadi perintah dari Pak Presiden, karena regulasinya juga sudah siap semuanya, Pak Presiden minta itu ditindaklanjuti,” tandas Maman.

  • Pemprov Sumut Dorong Ulos Diakui sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO

    Pemprov Sumut Dorong Ulos Diakui sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) terus berupaya membawa kain ulos, warisan budaya kebanggaan suku Batak ke panggung dunia untuk memperoleh pengakuan sebagai tak benda dunia dari UNESCO.

    Ketua Dekranasda Provinsi Sumut Kahiyang Ayu mengatakan kain ulos memiliki banyak motif yang sarat makna.

    Perbesar

    Ketua Dekranasda Provinsi Sumut Kahiyang Ayu, menghadiri Peringatan Hari Ulos Nasional Tahun 2025 di Anjungan Sumut, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (2/11/2025). (DISKOMINFO SUMUT)… Selengkapnya

    “Ulos memiliki banyak motif dengan makna yang berbeda. Setiap motif mengandung pesan moral dan doa bagi penerima maupun pemakainya,” ujar Kahiyang Ayu dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulos Nasional Tahun 2025 di Anjungan Sumut, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (2/11/2025).

    Kahiyang Ayu menambahkan, kain ulos kini telah bertransformasi menjadi busana modern dan elegan, sehingga berpotensi besar dipromosikan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kancah internasional.

    Perbesar

    Ketua Dekranasda Provinsi Sumut Kahiyang Ayu, menghadiri Peringatan Hari Ulos Nasional Tahun 2025 di Anjungan Sumut, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (2/11/2025). (DISKOMINFO SUMUT)… Selengkapnya

    Mengusung tema “Ulos Goes to UNESCO”, Kahiyang berharap masyarakat terus melestarikan kain ulos, menggunakan, dan membanggakannya dalam berbagai kesempatan sebagai identitas budaya bangsa.

    Peringatan Hari Ulos Nasional 2025 yang berlangsung pada 1–2 November ini digelar meriah dengan berbagai kegiatan budaya, seperti Lomba Tor Tor, Lomba Fashion Show, Kirab Ulos 1.000 meter mengelilingi kawasan TMII, serta pameran UMKM tenun dan kuliner khas Sumut.

    Perbesar

    Ketua Dekranasda Provinsi Sumut Kahiyang Ayu, menghadiri Peringatan Hari Ulos Nasional Tahun 2025 di Anjungan Sumut, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (2/11/2025). (DISKOMINFO SUMUT)… Selengkapnya

    Acara peringatan Hari Ulos Nasional turut dimeriahkan oleh parade karya enam desainer ternama, yaitu Irma Siregar, Hety Sinaga, Mina, Harni Harun, Arsita, dan Debi Moragabe, yang menampilkan kreasi busana berbahan ulos dengan sentuhan modern. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Sumut dalam melestarikan sekaligus memperkenalkan ulos sebagai simbol kearifan lokal dan warisan budaya bangsa kepada dunia.

     

    (*)

  • Digitalisasi Kunci UMKM Perluas Pasar, BAKTI Komdigi Gelar Sosialisasi di Sukabumi

    Digitalisasi Kunci UMKM Perluas Pasar, BAKTI Komdigi Gelar Sosialisasi di Sukabumi

    Bisnis.com, SUKABUMI – Digitalisasi menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi.

    Pesan ini yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi, Yulis Widyo Marfiah, saat acara Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digitalisasi di Sukabumi pada Sabtu (25/10). Kegiatan ini menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga guru.

    “Tantangan UMKM bukan lagi soal produksi, namun sudah merambah ke strategi digital,” kata Yulis, Sabtu (25/10/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, BAKTI Komdigi juga memperkenalkan Kompetisi Hidden Gem 2025 yang dibuka untuk mendukung UMKM lokal. Kompetisi tersebut akan berlangsung mulai 26 Agustus hingga 31 Oktober 2025 untuk pendaftaran, dilanjutkan seleksi dan penjurian pada 1-27 November 2025, serta pengumuman pemenang pada 28 November 2025. Informasi lebih lengkap dapat diakses di https://hiddengem.baktikominfo.id/.

    Acara ini merupakan bagian dari program transformasi digital BAKTI Komdigi dengan fokus pada pemberdayaan desa dan UMKM untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat Indonesia.

    Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Sukabumi, Ujang Zulkifli, mengatakan sebanyak 72% warga Sukabumi sudah menggunakan internet dan media sosial. Namun, tingkat pendidikan warga masih menjadi perhatian khusus dalam program literasi digital.

    Ujang menambahkan bahwa pendekatan konsisten kepada warga sangat penting agar informasi yang disampaikan dari hulu bisa sesuai dan sama hingga hilir. Ia menyebut bahwa ilmu yang disampaikan dalam seminar ini sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

    Dewan Pengawas BAKTI Komdigi sekaligus tokoh masyarakat Sukabumi, Arfa Gunawan, mengatakan teknologi merupakan hak seluruh masyarakat Indonesia yang harus dimanfaatkan secara bijak. “Teknologi ibarat pisau bermata dua, bisa memberikan dampak positif, dan bisa juga memberikan dampak negatif,” ujar Arfa dalam keynote speech-nya.

    Arfa menambahkan, masyarakat kini memiliki peluang untuk menjadi kreator konten, YouTuber, atau artis dengan memanfaatkan teknologi digital. Komdigi berkomitmen memfasilitasi peluang tersebut melalui berbagai program, salah satunya seminar digitalisasi.

    Dalam sesi sosialisasi, sejumlah praktisi dan ahli dihadirkan untuk sharing pengetahuan kepada para peserta. Praktisi Digital Marketing Guntur Sinaga menyampaikan materi pentingnya personal branding bagi pelaku UMKM dan profesional di era digital. Ia menjelaskan bahwa personal branding adalah citra atau cara orang melihat diri seseorang. “Personal branding itu penting karena 75% orang akan melihat dari visual terlebih dahulu,” ujarnya.

    Ia menyebut tiga elemen penting dalam membangun personal branding, yakni nilai yang diperjuangkan, kekuatan atau alasan orang harus percaya, serta gaya komunikasi yang membuat orang mau mendengarkan. “Online membangun ekspektasi, offline membuktikan kenyataan,” ujar Guntur.

    HYBRID STRATEGY

    Koordinator UMKM Naik Kelas Kota Sukabumi, Sri Puji Rahayu, memaparkan bahwa digitalisasi terbukti dapat menaikkan omset UMKM melalui strategi online-offline. “Perluasan pasar bisa mencapai 3 kali lipat, peningkatan omset 20% dalam 6 bulan, dan tembus pasar nasional,” kata Sri Puji.

    Sri Puji menjelaskan langkah awal digitalisasi usaha dimulai dari membuat akun media sosial bisnis, menggunakan aplikasi pendukung, dan mempelajari pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) digital. Pemasaran digital sederhana namun efektif dapat dilakukan melalui WhatsApp Marketing, posting rutin konten berkualitas, dan memanfaatkan marketplace.

    Data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2023 mencatat bahwa dari 65 juta UMKM potensial di Indonesia, baru 26,5% yang terhubung digital, sehingga peluangnya masih besar untuk pengembangan UMKM melalui digitalisasi.

    Sri Puji juga menekankan pentingnya branding yang tepat untuk UMKM, seperti membangun identitas merek yang konsisten, menceritakan kisah usaha, membuat konten kreatif, dan memanfaatkan testimoni pelanggan.

    Berdasarkan data pendampingan UMKM di Sukabumi, dampak positif digitalisasi terhadap pelaku usaha cukup signifikan. Peningkatan omset tercatat mencapai antara 20%-40%, perluasan pasar 75%, dan peningkatan profesionalisme mencapai 90%.

    Staf Ahli Komisi XI DPR RI, Dedy Kusuma Wardhani, menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. “Indeks literasi digital 2022 sebesar 3,54, naik 0,05 dari 2021. Namun digital culture mengalami penurunan dan kesadaran keamanan digital masih lemah,” kata Dedy.

    Dedy menjelaskan bahwa literasi digital mencakup empat pilar utama, yaitu Digital Skill (kemampuan menggunakan perangkat digital), Digital Ethics (kesadaran dan penerapan etika digital), Digital Safety (perlindungan data dan keamanan), serta Digital Culture.

    Praktisi digitalisasi, Imam Hidayatullah, mengungkapkan bahwa UMKM di Sukabumi masih menghadapi sejumlah tantangan dalam transformasi digital. Tantangan tersebut meliputi literasi digital yang masih rendah, keterbatasan akses internet, kurangnya pendampingan, serta metode konvensional yang masih dominan.

    “Digitalisasi bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk kemajuan bersama,” ujar Imam.

    Imam menekankan strategi penguatan UMKM menuju digitalisasi harus mencakup pelatihan dan literasi digital, dukungan infrastruktur dan internet, inkubasi bisnis digital, serta kolaborasi antara pemerintah dan swasta.

    M.Syakir Ramdhoni menyoroti pentingnya memperkuat literasi digital dan keamanan siber untuk mengatasi kejahatan digital. Ia menyebutkan bahwa masalah digital terbesar di Indonesia saat ini adalah judi online dan pinjaman online. “Sebodoh-bodohnya orang, adalah orang yang bermain judi online,” kata Syakir.

    Syakir menekankan pentingnya penguatan pada empat aspek, yakni digital skill, etik digital, digital safety, dan digital culture. Yang paling penting, menurutnya, adalah menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

  • Prabowo Bakal Bagikan Tanah untuk Masyarakat dan Petani Desil-1

    Prabowo Bakal Bagikan Tanah untuk Masyarakat dan Petani Desil-1

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membagikan tanah-tanah negara bagi masyarakat, khususnya petani desil 1. 

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Menurut Cak Imin, rapat tersebut menekankan pentingnya menjadikan pemberdayaan sebagai orientasi utama dalam penanggulangan kemiskinan agar masyarakat tidak hanya terbantu, tetapi juga produktif dan mandiri. 

    “Salah satu poin pokoknya adalah terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya, pemberdayaan akan menjadi orientasi penting dalam upaya tersebut,” ujar Cak Imin.

    Dalam sektor pertanian, pemerintah berencana menyediakan lahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama petani di kelompok desil 1 dan 2.

    “Kami akan dorong terbangunnya kepemilikan alat produksi bagi petani dan membagikan tanah-tanah untuk masyarakat desil 1 dengan teknis yang sedang dimatangkan,” kata Cak Imin.

    Pemerintah juga menyoroti isu pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang dinilai meresahkan pasar dalam negeri. Langkah ini akan diperkuat dengan berbagai program sosial lain seperti Sekolah Rakyat dan bantuan sosial produktif.

    Selain penguatan ekonomi rakyat, pemerintah akan memperluas kesempatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja di luar negeri. Program ini mencakup pelatihan keahlian di bidang welding, caregiving, hospitality, serta peningkatan kemampuan bahasa asing.

    “Pemerintah akan menyiapkan Rp12 triliun untuk beasiswa dan pelatihan peningkatan mutu bahasa bagi calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di pasar luar negeri,” tandas Cak Imin.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan seluruh fasilitas publik milik negara untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Hal ini termasuk penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan 30% ruang di fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan bagi UMKM.

    Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan program “Pasar 1001 Malam”, yang memungkinkan aset negara yang tidak terpakai (idle asset) dikelola oleh pelaku UMKM. 

    “Dengan begitu, UMKM memiliki ruang untuk display, eksibisi, dan pemasaran yang lebih efektif,” jelasnya.

  • Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan langkah pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas atau thrifting tidak akan mematikan mata pencaharian pelaku usaha kecil.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Menurut Maman, Presiden Prabowo memberikan arahan agar kebijakan pembatasan barang bekas diikuti dengan langkah konkret untuk menyediakan produk substitusi bagi para pelaku thrifting yang terdampak.

    “Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman.

    Penyebabnya, dia menjelaskan, banyak pengusaha mikro di berbagai daerah selama ini menggantungkan pendapatan dari menjual pakaian bekas impor.

    Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menindak aktivitas ilegal tersebut, tetapi juga menyiapkan solusi agar para pelaku usaha dapat beralih menjual produk lokal.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” jelasnya.

    Nantinya, Kementerian UMKM, kata Maman, akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menggandeng produsen lokal serta memperkuat rantai pasok produk buatan anak bangsa agar bisa menjadi alternatif dagangan yang kompetitif di pasar.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” katanya.

    Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional, menekan ketergantungan terhadap barang impor, dan meningkatkan nilai tambah produk domestik.

    Pemerintah juga berkomitmen mendampingi para pelaku usaha dalam proses transisi, termasuk melalui pelatihan, fasilitasi akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pemasaran produk lokal.

    “Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Artinya, kami tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti,” tandas Maman.

  • Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Menteri UMKM Siapkan Solusi Pedagang Thrifting Usai Prabowo Larang Impor Pakaian Bekas

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan langkah pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas atau thrifting tidak akan mematikan mata pencaharian pelaku usaha kecil.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (4/11/2025) malam.

    Menurut Maman, Presiden Prabowo memberikan arahan agar kebijakan pembatasan barang bekas diikuti dengan langkah konkret untuk menyediakan produk substitusi bagi para pelaku thrifting yang terdampak.

    “Jadi salah satu petunjuk dan arahan dari Presiden juga adalah bahwa pada saat kita melakukan penindakan pembatasan terhadap barang-barang bekas, baju-baju bekas yang masuk, arahan dari Pak Presiden juga mempertimbangkan dan memikirkan substitusi produk,” ujar Maman.

    Penyebabnya, dia menjelaskan, banyak pengusaha mikro di berbagai daerah selama ini menggantungkan pendapatan dari menjual pakaian bekas impor.

    Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya menindak aktivitas ilegal tersebut, tetapi juga menyiapkan solusi agar para pelaku usaha dapat beralih menjual produk lokal.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” jelasnya.

    Nantinya, Kementerian UMKM, kata Maman, akan segera menindaklanjuti arahan Presiden dengan menggandeng produsen lokal serta memperkuat rantai pasok produk buatan anak bangsa agar bisa menjadi alternatif dagangan yang kompetitif di pasar.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” katanya.

    Menurutnya, langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional, menekan ketergantungan terhadap barang impor, dan meningkatkan nilai tambah produk domestik.

    Pemerintah juga berkomitmen mendampingi para pelaku usaha dalam proses transisi, termasuk melalui pelatihan, fasilitasi akses pembiayaan, serta perluasan jaringan pemasaran produk lokal.

    “Jadi bagaimana pengusaha-pengusaha mikro yang selama ini melakukan penjualan thrifting, dia juga bisa berganti menjual produk-produk lokal ciptaan anak-anak bangsa dari produsen-produsen pengusaha mikro dan kecil yang ada di Indonesia. Artinya, kami tetap memikirkan solusi bagaimana mereka juga bisa melanjutkan usahanya pada saat thrifting ini juga ditindaklanjuti,” tandas Maman.

  • Bank Mandiri Perkuat Komitmen ESG Lewat Kinerja Keberlanjutan yang Kuat dan Solid

    Bank Mandiri Perkuat Komitmen ESG Lewat Kinerja Keberlanjutan yang Kuat dan Solid

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terus memperkuat komitmennya mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Bank Mandiri menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui tiga pilar yang saling melengkapi yaitu Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking.

    Konsisten dorong keuangan hijau dan inklusif, Bank Mandiri sukses catatkan pembiayaan berkelanjutan yang solid. pada pilar Sustainable Banking, portofolio pembiayaan mencapai Rp310 triliun atau tumbuh 8,7% pada kuartal III-2025 dibandingkan posisi Rp285 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Secara rinci, pembiayaan hijau atau green portofolio menyentuh angka Rp159 triliun atau naik 12% secara year on year (YoY) yang menjadikan Bank Mandiri menguasai lebih dari 35% pangsa pasar dari bank besar nasional lainnya. Sedangkan, portofolio sosial mencapai Rp151 triliun atau tumbuh 5,3% dengan pembiayaan UMKM yang menjadi penyangga utama.

    Pada pilar Sustainable Operation, bank berkode saham BMRI ini terus memperkuat proses operasional yang ramah lingkungan dengan menargetkan Net Zero Emission Operasional pada tahun 2030. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti optimalisasi green building, penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, pemasangan charging station, hingga pemanfaatan panel surya.

    Direktur Finance and Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan bahwa komitmen tersebut juga tercermin dalam penguatan tata kelola perusahaan, termasuk peningkatan perlindungan data pribadi dan keamanan siber untuk menjaga kepercayaan nasabah. Selain itu, dari sisi sumber daya manusia, Bank Mandiri turut membangun budaya kerja yang inklusif, di mana 52% pegawai Bank Mandiri adalah perempuan dan 46% perempuan telah berada pada level manajer ke atas.

    Selanjutnya, melalui pilar Sustainability Beyond Banking, bank berlogo pita emas ini memperluas inklusi keuangan berbasi digital melalui platform Livin’ Merchant yang ditujukan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Hingga September 2025, sebanyak 62% pengguna Livin’ Merchant berasal dari wilayah non-urban atau setara dengan 1,8 juta pengguna.

    Selain itu, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri juga diarahkan untuk menjangkau masyarakat kurang terlayani, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Empat program unggulan TJSL ini Pasar Murah Mandiri, Mandiri Bakti Kesehatan, Aksi Bersih Mandiri dan Mandiri Peduli Sekolah yang telah menjangkau lebih dari 60.000 penerima manfaat di berbagai daerah. Program ini melibatkan ribuan karyawan Mandiri serta berkolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari rumah sakit daerah, pelaku UMKM, lembaga pendidikan, hingga komunitas lingkungan.

  • Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Bupati Mojokerto Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Produk Lokal

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Optimalisasi Produk TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan PBJ Award Tahun 2025.

    Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Gus Barra ini menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah. Karena itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan produk dalam negeri dan hasil produksi pelaku UMKM dalam setiap proses pengadaan.

    “Transaksi pemerintah sangatlah besar. Jika kita arahkan belanja ini kepada produk dalam negeri dan pelaku UMKM, maka kita sedang membangun pondasi ekonomi rakyat. Kita sedang menggerakkan roda produksi lokal, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Mojokerto,” ungkapnya.

    Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun kemandirian ekonomi daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Gus Barra juga mengingatkan bahwa sektor pengadaan sering menjadi titik rawan terjadinya penyimpangan.

    “Sehingga pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan penerapan sistem elektronik dalam seluruh proses pengadaan. Pengadaan adalah episentrum. Di sinilah godaan terbesar sering muncul. Maka kita harus kuat, harus jujur, dan berani menolak praktik yang tidak sesuai aturan. SPSE bukan sekadar aplikasi, tapi benteng integritas kita,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengapresiasi capaian Pemkab Mojokerto yang berhasil memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat berkat percepatan belanja produk dalam negeri dan pencatatan transaksi PBJ yang tertib. Menurutnya, apresiasi bukan hanya soal piagam, tapi soal kepercayaan ketika pusat memberikan insentif fiskal.

    “Itu artinya Kabupaten Mojokerto dipercaya. Maka mari kita jaga kepercayaan ini dengan kerja nyata, dengan belanja yang berpihak pada rakyat, dan dengan pencatatan yang jujur. Kami berharap dapat memperkuat ekosistem pengadaan yang berpihak pada produk lokal, mendorong percepatan belanja PDN, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil dan menengah,” pungkasnya

    Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Mojokerto turut menyerahkan PBJ Award Tahun 2025 kepada perangkat daerah dan pelaku usaha berprestasi. Kegiatan ini didukung oleh CV. Raya Computindo dan mencakup empat kategori utama. Untuk kategori perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

    Bappeda meraih penghargaan tertinggi dengan persentase rencana belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar 96 persen. Disusul oleh Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Sarirejo di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Puskesmas Tawangsari menempati posisi pertama dalam pencatatan transaksi tertinggi melalui aplikasi SPSE.

    Diikuti oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Puskesmas Lespadangan. Untuk kategori pelaku usaha, Ismaniaty dari Ria Catering mencatat transaksi tertinggi di sektor makanan dan minuman dengan nilai Rp411 juta, sedangkan CV. Bahtera menempati posisi teratas di luar kategori tersebut dengan transaksi mencapai lebih dari Rp1 miliar. [tin/ian]