Produk: UMKM

  • Strategi KPPU Atur Algoritma & Pasar Digital

    Strategi KPPU Atur Algoritma & Pasar Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Transformasi ekonomi digital di Indonesia kini bukan lagi sekadar wacana, melainkan realitas yang mengubah fundamental pasar. Ketika algoritma menentukan harga dan otomatisasi menggeser peran manusia, tantangan bagi regulator persaingan usaha kian kompleks. Struktur pasar tradisional tergerus, menuntut aturan main baru yang lebih adil dan responsif.

    Merespons dinamika ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan urgensi perombakan kerangka kebijakan nasional. Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, menyebutkan bahwa pendekatan konvensional sudah usang menghadapi laju teknologi.

    “Praktik dan tata kelola yang ada saat ini tidak lagi cukup untuk memenangkan persaingan global,” tegas Fanshurullah dalam pembukaan The Third Jakarta International Competition Forum (3JICF) 2025 di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Menurut Fanshurullah, terutama dengan keanggotaan di BRICS dan di tengah persiapan aksesi Indonesia ke OECD serta berbagai perjanjian ekonomi komprehensif, KPPU mendorong tiga pilar strategis agar pengawasan persaingan tetap relevan: reformasi hukum yang progresif, penyelarasan standar internasional, dan evolusi dalam penegakan hukum.

    Urgensi pembenahan regulasi ini diamini oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenald Kasali. Dalam pidato kuncinya, Rhenald menyoroti bagaimana teknologi telah menjadi “tangan tak terlihat” yang baru dalam persaingan usaha. Teknologi kini mendikte apa yang dilihat konsumen di layar gawai, bagaimana harga berfluktuasi secara real-time, hingga siapa pelaku usaha yang berhasil ditemukan di pasar digital.

    Untuk menghadapi disrupsi ini, Rhenald merekomendasikan enam langkah kebijakan krusial, mulai dari penggabungan penegakan hukum pencegahan (ex-ante) dan penindakan (ex-post), peningkatan kemampuan forensik digital, hingga audit algoritmik berstandar internasional (BRICS). Ia juga menekankan pentingnya interoperabilitas data dan pengawasan merger yang lebih ketat agar tidak mematikan inovasi.

    Forum 3JICF 2025 menjadi wadah krusial untuk membedah bagaimana negara lain merespons tantangan serupa. Mariam El Ghandour dari Egyptian Competition Authority (Mesir) memaparkan kerangka hukum hibrida di negaranya untuk menangani persekongkolan tender (bid rigging), yang mengombinasikan larangan perjanjian horizontal dalam UU Persaingan Usaha dengan kewajiban pelaporan kolusi dalam UU Pengadaan Publik.

    Sementara itu, perspektif perlindungan konsumen di era digital disuarakan oleh Rachel Burgess dari Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Australia baru saja memperkuat regulasinya dengan sanksi penalti yang lebih berat dan perluasan perlindungan bagi usaha kecil, sebuah langkah yang relevan untuk diadaptasi di Indonesia mengingat besarnya populasi UMKM.

    Forum internasional yang dihadiri lebih dari 200 peserta dari kalangan regulator, akademisi, dan organisasi internasional (termasuk OECD dan ASEAN) ini menyimpulkan satu hal, bahwa persaingan usaha yang sehat tidak bisa dicapai oleh regulator sendirian.

    Wakil Ketua KPPU menutup forum dengan pesan kuat bahwa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional membutuhkan “napas” baru. Hal ini mencakup perubahan regulasi yang fokus memberantas hambatan masuk pasar (bottleneck), kemudahan investasi, serta kolaborasi lintas lembaga dengan optimalisasi teknologi informasi. Tanpa langkah strategis ini, ekonomi digital Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi pemain global, tanpa memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha dalam negeri.

  • Lamongan Siaga Penuh Sambut Nataru: Lalu Lintas, Cuaca Ekstrem hingga Wisata Jadi Perhatian

    Lamongan Siaga Penuh Sambut Nataru: Lalu Lintas, Cuaca Ekstrem hingga Wisata Jadi Perhatian

    Lamongan (beritajatim.com) – Menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat dan ancaman cuaca ekstrem saat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kabupaten Lamongan memasuki fase siaga penuh.

    Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lamongan menyatukan langkah dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar Polres Lamongan di Pendopo Lokatantra, Senin (15/12/2025).

    Rapat ini menjadi titik awal penguatan pengamanan Nataru. Mulai dari rekayasa lalu lintas, keselamatan transportasi, hingga mitigasi bencana hidrometeorologi yang diprediksi meningkat pada puncak musim hujan Desember 2025 hingga Januari 2026.

    Pemkab Lamongan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan kesiapan infrastruktur jalan untuk menjamin kelancaran arus kendaraan.

    Pemeliharaan rambu lalu lintas, lampu APILL, serta penerangan jalan umum (PJU) dikebut, termasuk pengamanan perlintasan sebidang kereta api dan pemasangan spanduk imbauan keselamatan.

    Tak hanya di darat, aspek keselamatan transportasi sungai dan angkutan umum juga menjadi sorotan. Dishub akan melakukan ramp check kendaraan umum, pemeriksaan sarana angkutan penyeberangan sungai, serta menyalurkan jaket pelampung guna memastikan standar keselamatan penumpang selama periode libur panjang.

    Di sisi lain, ancaman bencana hidrometeorologi turut diantisipasi. BPBD Lamongan menyiapkan posko siaga dan memperkuat kapasitas masyarakat dengan membentuk 96 Desa Tangguh Bencana dari target 120 desa.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menegaskan rakor lintas sektoral ini menjadi momentum penting untuk menyatukan seluruh kekuatan daerah.

    “Skema pengamanan, rekayasa lalu lintas, hingga mitigasi bencana saat Nataru harus terintegrasi dan mampu memberikan respon cepat bagi masyarakat,” ujarnya.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu juga menekankan kesiapsiagaan layanan publik, khususnya sektor kesehatan, agar tetap optimal selama libur Nataru.

    “Selain itu, momen liburan akhir tahun menjadi momen strategis untuk menggerakkan sektor pariwisata dan UMKM Lamongan,” tuturnya.

    Dengan mengusung tagline “Ayo Dolen Nang Lamongan”, Pemkab berupaya menghadirkan destinasi wisata yang aman dan nyaman, sekaligus membuka ruang promosi bagi produk unggulan UMKM lokal kepada wisatawan.

    Sementara itu, Kapolres Lamongan, AKBP Agus Dwi Suryanto, memastikan dukungan penuh dari jajaran kepolisian melalui Operasi Lilin Semeru 2025.

    Sebanyak 263 personel akan diterjunkan selama operasi yang berlangsung dari 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.
    Untuk mendukung pengamanan, tiga pos pengamanan akan didirikan di Kinameng, Babat, dan Wisata Bahari Lamongan (WBL), satu pos pelayanan di Terminal Lamongan, serta satu pos pantau di kawasan Alun-Alun Lamongan.

    “Dengan langkah terkoordinasi lintas sektor, kami optimistis mampu menghadirkan perayaan Nataru yang aman, nyaman, dan tetap produktif bagi masyarakat maupun wisatawan,” ucapnya. (fak/ian)

  • Transaksi Belanja Online Black Friday 2025 Ditargetkan Tembus Rp34 Triliun

    Transaksi Belanja Online Black Friday 2025 Ditargetkan Tembus Rp34 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa transaksi belanja ritel secara daring selama periode Black Friday 2025 ditargetkan mencapai Rp34 triliun.

    Laporan tersebut disampaikan Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Airlangga menjelaskan, periode belanja online Black Friday di Indonesia berlangsung pada 12–16 Desember 2025. Hingga mendekati akhir periode tersebut, nilai transaksi diproyeksikan terus meningkat dan berpotensi menembus target yang telah ditetapkan.

    “Untuk ritel, belanja ritel pak Presiden, kemarin yang belanja online kalau di luar negeri itu Black Friday tanggal 12 Desember sampai dengan 16 Desember 2025 atau sampai besok, target transaksi sampai Rp34 triliun.”

    Menurut Airlangga, tingginya aktivitas belanja daring mencerminkan kuatnya konsumsi rumah tangga, khususnya pada sektor ritel digital. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir tahun.

    Pemerintah, lanjut Airlangga, terus memantau perkembangan sektor ritel dan perdagangan elektronik karena kontribusinya yang signifikan terhadap perputaran ekonomi, daya beli masyarakat, serta kinerja pelaku usaha.

    Sektor ini juga dinilai berperan penting dalam mendukung aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan platform digital, sekaligus mendorong geliat pusat perbelanjaan secara luring.

    “Kemudian, belanja di Indonesia saja hampir semua pusat perbelanjaan memberikan transaksi sampai diskon 80%. Ini target transaksinya Rp30 triliun kami lihat di pasar sudah mulai ramai,” pungkas Airlangga.

  • Singal, Ikat Kepala Suku Tidung yang Bawa Omzet Jutaan Rupiah untuk Ibu Rumah Tangga Tarakan

    Singal, Ikat Kepala Suku Tidung yang Bawa Omzet Jutaan Rupiah untuk Ibu Rumah Tangga Tarakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Berawal dari seorang ibu rumah tangga, Nurul kini bisa memiliki penghasilan sendiri berkat singal atau sesingal, ikat kepala khas masyarakat Suku Tidung yang biasanya mendiami wilayah Kabupaten Tana Tidung dan Tarakan, Kalimantan Utara.

    Bermodalkan kesabaran dan kegigihan untuk terus belajar, Nurul kini juga bisa mendapatkan omzet hingga jutaan rupiah setiap bulannya.

    “Awalnya saya juga cuma produksi lima sesingal saja dan jualnya juga cuma ke tetangga dari mulut ke mulut. Kini kami ada tempat menitip hasil produksi di UMKM center yang dari Medco ini,” kata Nurul ketika ditemui Bisnis di lokasi pameran Festival Pojok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) MedcoEnergi 2025, Jumat (12/12/2025).

    Nurul, pelaku UMKM dari Tarakan, Kalimantan Utara ini telah menjadi salah satu pengrajin binaan MedcoEnergi sejak akhir 2023 lalu. Nurul bersama puluhan pengrajin lainnya juga menjadi saksi bagaimana Medco turut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi PT Medco E&P Tarakan, anak perusahaan MedcoEnergi yang mengelola Wilayah Kerja (WK) migas Bengara atau Tarakan.

    Nurul bercerita, selain memberikan pelatihan dan pendampingan, Medco juga memberikan bantuan permodalan sehingga dari yang semula tidak menghasilkan apapun, kemudian mereka bisa memproduksi sebanyak lima picis sesingal.

    “Dengan adanya Medco ini, saya bisa memproduksi lima sampai 10 sesingal dengan harga asli Rp200.000—Rp250.000 per picis. Dan sekarang juga kami bisa dapat pesanan dari [dinas] pariwisata dan instansi-instansi pemerintahan karena ASN [Aparatur Sipil Negara] sekarang ini wajib pakai sesingal setiap hari Kamis dan tanggal 25 setiap bulannya,” kata Nurul.

    Dengan keterampilan yang diberikan Medco, Nurul mengungkapkan bahwa kini dia bisa memiliki pendapatan sendiri mulai dari Rp5 juta—Rp8 juta setiap bulannya. “Alhamdulillah sekali, dengan adanya Medco ini sekarang bisa ada pemasukan Rp5—Rp8 juta. Sekarang saya juga bekerja di salah satu instansi, jadi Medco ini buka jalan juga buat lainnya,” ujar Nurul.

    Kendati demikian, Nurul berharap agar ke depannya produk sesingal buatannya bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih luas lagi, terlebih Medco juga sudah memfasilitasi untuk pelatihan penjualan lewat marketplace.

    “Sekarang kami bisa produksi seberapa besar pun pesannya. Saya sekarang ini juga belajar untuk membuat logo dari TikTok dan Tokopedia yang difasilitasi Medco. Ini sudah ada gambaran untuk logo, saya mau mengubah logo agar lebih menarik lagi,” kata Nurul.

    Sementara itu, Wahyuningsih pendamping kelompok UMKM dari aset Medco E&P Tarakan, menjelaskan bahwa berbagai macam pelatihan dan pendampingan tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasi.

    “Kami berkolaborasi dengan LBSO [Lembaga Budaya, Seni, dan Olah Raga] Tarakan untuk memberikan pelatihan pembuatan sesingal, dan kami memang mencari peserta ibu-ibu yang tidak bekerja, dan alhamdulillah banyak yang single parent juga,” kata Yuyun.

    Dengan adanya peraturan pemerintah daerah yang mewajibkan para ASN menggunakan atribut ikat kepala sesingal selain batik Tarakan, ujar Yuyun, setidaknya memberikan peluang yang lebih besar kepada pengrajin binaan Medco untuk berkembang lebih pesat lagi, terutama dari sisi pemasaran produksi.

    “Jadi kami memberikan keterampilan ini [membuat sesingal] agar para ibu-ibu ini bisa mandiri secara finansial. Alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan baik dan sekarang ini selain ASN, juga akan dicanangkan siswa sekolah untuk memakai sisingal ini. Jadi ini memberi peluang bagus,” tuturnya.

    Yuyun optimistis produk sesingal buatan para pengrajin binaan Medco bisa lebih maju lagi ke depannya, terlebih untuk promosi dan pemasaran nantinya juga akan memanfaatkan platform dalam jaringan (daring).

    “Nanti mereka [UMKM binaan] bisa menjual di marketplace. Kalau mereka sudah bisa memasarkan produksinya sendiri, permodalannya juga sudah kuat, nanti kami tinggal monitoring saja. Ini kendala masih di pemasaran, tapi tadi sudah dapat ilmu untuk jualan online,” ujarnya.

    Komitmen MEDC Memperkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat

    Untuk diketahui, PT Medco Energi Internasional Tbk. menyelenggarakan Festival Pojok UMKM 2025 di The Energy Building, Jakarta pada 10–12 Desember 2025. Festival Pojok UMKM 2025 yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut menjadi arena bagi para mitra binaan emiten migas berkode saham MEDC itu untuk memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas.

    Festival Pojok UMKM 2025 di The Energy Building, Jakarta pada 10–12 Desember 2025. Festival dibuka oleh Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro, serta dihadiri oleh perwakilan SKK Migas, BRI, dan TikTok Shop by Tokopedia.

    Acara ini menampilkan 22 UMKM binaan dari seluruh wilayah operasi perusahaan, mulai dari onshore, offshore, Corridor, hingga unit bisnis Medco Power sebagai bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

    Festival dibuka oleh Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro, serta dihadiri oleh perwakilan SKK Migas, BRI, dan TikTok Shop by Tokopedia.

    Dalam sambutannya, Hilmi Panigoro menegaskan pentingnya penguatan UMKM sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perseroan.

    “Mendukung pengembangan potensi ekonomi masyarakat adalah bagian dari DNA MedcoEnergi sejak awal berdiri. UMKM yang kuat adalah fondasi ekonomi rakyat. Kami ingin warga di sekitar wilayah operasi dapat tumbuh, mandiri, dan berdaya saing. Pencapaian UMKM binaan MedcoEnergi hari ini menjadi bukti nyata komitmen tersebut,” kata Hilmi.

    Kehadiran UMKM binaan ini mencerminkan upaya MedcoEnergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pelatihan, pendampingan usaha, akses permodalan, dan perluasan jalur pemasaran.

    VP Relations & Security MedcoEnergi, Arif Rinaldi menambahkan bahwa kolaborasi menjadi kunci agar UMKM makin berkembang. “UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta menggerakkan ekonomi daerah. Melalui festival ini, kami membangun ruang kolaborasi antara pelaku UMKM, pemerintah, dan pemangku kepentingan agar UMKM dapat naik kelas,” ujar Arif.

    Melalui Festival Pojok UMKM, MedcoEnergi memperkuat komitmennya dalam menciptakan multiplier effect yang lebih luas melalui program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan perusahaan.

    Sebagai gambaran, PT Medco Energi Internasional Tbk. atau MedcoEnergi adalah perusahaan energi dengan tiga pilar bisnis utama yaitu minyak dan gas (Medco E&P); kelistrikan (Medco Power); serta pertambangan tembaga dan emas.

    Perusahaan ini berdiri pada 9 Juni 1980, dengan wilayah operasi yang berada di Indonesia mencakup Sumatra, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Sementara itu, di luar negeri, MedcoEnergi beroperasi di Thailand, Oman, hingga Tanzania.

  • KemenUMKM Raih Predikat Informatif di Anugerah Informasi Publik 2025

    KemenUMKM Raih Predikat Informatif di Anugerah Informasi Publik 2025

    Jakarta

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai institusi yang baru terbentuk setahun lalu sukses meraih predikat ‘Informatif’ dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP). Predikat ini merupakan penghargaan tertinggi dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik oleh KIP.

    Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Menurutnya, penghargaan ini mencerminkan komitmen Kementerian UMKM untuk menjadi institusi pemerintah yang transparan, akuntabel, dan terbuka dalam pengelolaan informasi publik.

    “Alhamdulillah, prestasi ini menunjukkan komitmen Kementerian UMKM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat,” ujar Arif, dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

    Selain itu, KIP juga memberikan penghargaan khusus kepada Kementerian UMKM sebagai Badan Publik Baru yang dinilai mampu melakukan percepatan penerapan keterbukaan informasi publik serta menyediakan layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat, meskipun baru resmi terbentuk pada 21 Oktober 2024.

    Penilaian tersebut dilakukan KIP melalui Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025.

    Arif berharap predikat Informatif ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Capaian tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian UMKM untuk terus memberikan layanan publik yang berkualitas dan responsif.

    Dalam kesempatan yang sama Komisioner KIP, Rospita Vici Paulyn, mengapresiasi komitmen seluruh badan publik dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi publik.

    “Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi. Pencapaian tersebut membutuhkan konsistensi dan kerja bersama agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan optimal,” ujar Rospita.

    Penilaian dilakukan melalui Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dengan klasifikasi nilai Informatif (90-100), Menuju Informatif (80-89,9), Cukup Informatif (60-79,9), Kurang Informatif (40-59,9), dan Tidak Informatif (

    Pelaksanaan IKIP sejalan dengan amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, transparan, dan bertanggung jawab.

    Informasi publik Kementerian UMKM dapat diakses melalui berbagai kanal, antara lain situs resmi umkm.go.id, akun media sosial resmi, layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Call Center 106, serta layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berlokasi di Kantor Kementerian UMKM, Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan.

    (akd/ega)

  • Jelang Nataru, Jalan Bergelombang Tol Serang-Panimbang Dimuluskan

    Jelang Nataru, Jalan Bergelombang Tol Serang-Panimbang Dimuluskan

    Lebak, Beritasatu.com – Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), pengelola Tol Serang-Panimbang, PT Wijaya Karya (Wika), mulai mematangkan berbagai persiapan guna mengantisipasi lonjakan arus kendaraan di Kabupaten Lebak, Banten.

    Persiapan tersebut meliputi perbaikan infrastruktur, kesiapan operasional, hingga peningkatan layanan demi menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

    Manajer Bidang Pemasaran Strategis dan Pengembangan PT Wijaya Karya (Wika) Serang-Panimbang Muhammad Albagir mengatakan sejumlah langkah strategis telah dilakukan, terutama pada aspek infrastruktur, operasional, hingga layanan pengguna jalan.

    “Untuk Nataru tahun ini, kami fokus pada peningkatan kualitas jalan. Saat ini sedang dilakukan perbaikan di beberapa titik yang kondisinya bergelombang. Insyaallah dalam minggu ini seluruh pekerjaan sudah selesai sehingga pada periode Natal dan Tahun Baru jalan tol dapat dilalui dengan aman dan nyaman,” ujar Albagir kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Senin (15/12/2025).

    Ia menjelaskan, selain perbaikan fisik jalan, Wika juga menyiapkan pos pengamanan (pospam) di sejumlah rest area serta di sekitar Gerbang Tol Rangkasbitung. Pos tersebut berfungsi sebagai pusat pengawasan sekaligus pelayanan bagi pengguna jalan selama periode Nataru.

    “Selain itu, rest area kami juga sudah siap digunakan para pengguna untuk beristirahat. Untuk mengurai risiko antrean kendaraan, kami juga mempersiapkan mobile reader sehingga jika terjadi antrean dapat diminimalkan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, dari sisi operasional, Wika menambah jumlah petugas tol yang disiagakan penuh selama 24 jam setiap hari. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan pengguna jalan dapat tertangani dengan cepat, termasuk pada jam-jam padat lalu lintas.

    “Kami juga memastikan rest area siap digunakan sebagai tempat istirahat pengguna jalan. Untuk mengantisipasi antrean kendaraan, terutama di gerbang tol, kami menyiapkan mobile reader agar transaksi dapat dipercepat dan antrean bisa diminimalkan,” jelasnya.

    Terkait proyeksi arus lalu lintas, Albagir mengungkapkan Tol Serang-Panimbang merupakan salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup signifikan pada periode Nataru. Pada Nataru 2025–2026, peningkatan trafik diperkirakan mencapai 4%–5% dibandingkan hari normal.

    “Pada hari biasa, volume kendaraan rata-rata sekitar 5.000 hingga 6.000 kendaraan per hari. Saat Nataru, kami prediksi meningkat menjadi sekitar 7.000 hingga 8.000 kendaraan per hari. Namun pada hari-hari tertentu, seperti H+1 Natal dan H+1 Tahun Baru, volume kendaraan bisa mencapai belasan ribu,” ungkapnya.

    Wika juga mengimbau pengguna jalan untuk tetap menjaga kondisi fisik dan kendaraan sebelum melintas di Tol Serang-Panimbang. Selain itu, pada periode Nataru ini, Wika menghadirkan program promo khusus bagi pengguna tol.

    “Kami bekerja sama dengan 14 UMKM, hotel, dan restoran yang tergabung dalam PHRI Kabupaten Lebak. Pengguna Tol Serang-Panimbang cukup menyimpan struk tol, lalu dapat menukarkannya dengan voucher diskon di mitra UMKM, restoran, maupun hotel yang bekerja sama,” pungkas Albagir.

    Langkah-langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar arus lalu lintas Nataru, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Lebak melalui kolaborasi dengan pelaku usaha setempat.

  • Tarif Listrik Terbaru Tanggal 15-21 Desember 2025, Ini Rinciannya

    Tarif Listrik Terbaru Tanggal 15-21 Desember 2025, Ini Rinciannya

    Jakarta: Pemerintah menegaskan tidak ada perubahan tarif listrik pada periode 15-21 Desember 2025. Tarif yang diberlakukan sejak Oktober 2025 tetap dipertahankan dan berlaku bagi seluruh pelanggan PLN, baik pelanggan nonsubsidi maupun bersubsidi.

    Peninjauan tarif listrik dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Pada periode Oktober hingga Desember 2025, tarif untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi masih merujuk pada ketetapan sebelumnya tanpa penyesuaian.

    Selain itu, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap stabil. Kelompok ini mencakup pelanggan sektor sosial, rumah tangga berpenghasilan rendah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
     

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 mengenai penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment.

    Dalam menetapkan tarif pelanggan nonsubsidi, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

    Rincian tarif listrik terbaru 15-21 Desember 2025:

    1. Tarif listrik subsidi rumah tangga
    Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp415 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp605 per kWh.
     
    2. Tarif listrik keperluan rumah tangga
    Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp1.352 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan R-3/TR, TM daya di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh.
     
    3. Tarif listrik keperluan bisnis
    Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan B-3/TM, TT daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh.
     
    4. Tarif listrik keperluan industri
    Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh.
    Golongan I-4/TT daya di atas 30.000 kVA: Rp996,74 per kWh.
     
    5. Tarif listrik keperluan fasilitas pemerintah dan penerangan jalanan umum
    Golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan P-2/TM tegangan menengah daya di atas 200 kVA: Rp1.522,88 per kWh.
    Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan L/TR, TM, TT daya pada berbagai tegangan: Rp1.644,52 per kWh.
     
    6. Tarif listrik keperluan pelayanan sosial
    Golongan S-1/TR daya 450 VA: Rp325 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 900 VA: Rp455 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 1.300 VA: Rp708 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 2.200 VA: Rp760 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 3.500 VA-200 kVA: Rp900 per kWh.
    Golongan S-2/TM daya lebih dari 200 kVA: Rp925 per kWh.

    Jakarta: Pemerintah menegaskan tidak ada perubahan tarif listrik pada periode 15-21 Desember 2025. Tarif yang diberlakukan sejak Oktober 2025 tetap dipertahankan dan berlaku bagi seluruh pelanggan PLN, baik pelanggan nonsubsidi maupun bersubsidi.
     
    Peninjauan tarif listrik dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Pada periode Oktober hingga Desember 2025, tarif untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi masih merujuk pada ketetapan sebelumnya tanpa penyesuaian.
     
    Selain itu, pemerintah juga memastikan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap stabil. Kelompok ini mencakup pelanggan sektor sosial, rumah tangga berpenghasilan rendah, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
     

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 mengenai penyesuaian tarif tenaga listrik atau tariff adjustment.
     
    Dalam menetapkan tarif pelanggan nonsubsidi, pemerintah mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
     
    Rincian tarif listrik terbaru 15-21 Desember 2025:

    1. Tarif listrik subsidi rumah tangga

    Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp415 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp605 per kWh.
     

    2. Tarif listrik keperluan rumah tangga

    Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp1.352 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 1.300 VA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan R-1/TR daya 2.200 VA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan R-3/TR, TM daya di atas 6.600 VA: Rp1.699,53 per kWh.
     

    3. Tarif listrik keperluan bisnis

    Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.444,70 per kWh.
    Golongan B-3/TM, TT daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh.
     

    4. Tarif listrik keperluan industri

    Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA: Rp1.114,74 per kWh.
    Golongan I-4/TT daya di atas 30.000 kVA: Rp996,74 per kWh.
     

    5. Tarif listrik keperluan fasilitas pemerintah dan penerangan jalanan umum

    Golongan P-1/TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan P-2/TM tegangan menengah daya di atas 200 kVA: Rp1.522,88 per kWh.
    Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum: Rp1.699,53 per kWh.
    Golongan L/TR, TM, TT daya pada berbagai tegangan: Rp1.644,52 per kWh.
     

    6. Tarif listrik keperluan pelayanan sosial

    Golongan S-1/TR daya 450 VA: Rp325 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 900 VA: Rp455 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 1.300 VA: Rp708 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 2.200 VA: Rp760 per kWh.
    Golongan S-1/TR daya 3.500 VA-200 kVA: Rp900 per kWh.
    Golongan S-2/TM daya lebih dari 200 kVA: Rp925 per kWh.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar 
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 Desember 2025

    Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar Regional 15 Desember 2025

    Dukung Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wamentrans Viva Yoga Diapresiasi Bupati Polewali Mandar
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menerima ucapan terima kasih dari Bupati Polewali Mandar (Polman) Samsul Mahmud karena telah mendukung pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Polman.
    Ucapan terima kasih disampaikan Samsul saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Transmigrasi (
    Kementrans
    ), Kalibata, Jakarta Selatan, pada Rabu (15/12/2025).
    Samsul menuturkan bahwa
    kawasan transmigrasi
    di Kabupaten
    Polman
    telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia ingin program transmigrasi terus dilakukan, baik transmigrasi lokal maupun umum.
    “Kawasan transmigrasi di Polman juga sebagai sentra tanaman pangan berkat sistem pertanian yang berkelanjutan”, ujar Samsul dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/12/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Viva Yoga menyebut, Polman dan Sulawesi Barat (
    Sulbar
    ) merupakan kabupaten dan provinsi produk transmigrasi.
    Ia mengungkapkan bahwa sejak dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, program transmigrasi telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi.
    “Tiga provinsi itu adalah Sulbar, Kalimantan Utara (Kaltara), dan Papua Selatan. Jumlah wilayah administratif ini akan terus bertambah,” kata Viva Yoga.
    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transmigrasi dilakukan secara berkesinambungan untuk menyeimbangkan distribusi penduduk, mewujudkan keadilan ekonomi, menyejahterakan masyarakat atau mengentaskan kemiskinan, serta menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
    “Dengan adanya transmigrasi, (mendorong) akulturasi masyarakat sehingga terjadi harmoni kehidupan”, tegas Viva Yoga.
    Ia menambahkan, Kabupaten Polman memiliki satu kawasan transmigrasi dan dua satuan pemukiman (SP) Bina. Seperti halnya kawasan transmigrasi di kabupaten lain, Polman juga memiliki bidang tanah di kawasan transmigrasi yang belum mengantongi sertifikat hak milik (SHM).
    Oleh karena itu, Viva Yoga mendorong seluruh kawasan transmigrasi, termasuk Polman, untuk segera mengurus legalitas demi menghindari masalah di masa mendatang.
    Ia juga berpesan kepada Bupati Samsul agar lebih proaktif dalam menuntaskan masalah
    sertifikat lahan
    milik transmigran.
    Hingga akhir 2025, Kementrans menargetkan 13.751 bidang di lahan transmigrasi telah memiliki sertifikat. Viva Yoga optimistis, target ini akan tercapai.
    Sementara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Polman, Kementrans telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 28,6 miliar pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
    Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk rehabilitasi sekolah, pembangunan jalan dan fasilitas umum, serta program pendukung lainnya.
    Viva Yoga menegaskan bahwa geliat pengembangan dan pembangunan transmigrasi di Polman telah dipantau sejak lama.
    Sejak awal masa pemerintahan, ia mengaku pernah menerima pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memproduksi
    snack
    atau camilan coklat bermerek Mandar Cocoa (Macoa).
    Produk tersebut berasal dari Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, Sulbar, yang merupakan kawasan transmigrasi.
    “Rasanya tak kalah dengan coklat yang ada di supermarket”, kata Viva Yoga.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mengenang Pendiri BRI di Usia 130 Tahun Bank Kerakyatan

    Mengenang Pendiri BRI di Usia 130 Tahun Bank Kerakyatan

    Jakarta

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI memasuki usia ke-130, sebuah tonggak bersejarah yang menegaskan perjalanan panjangnya sebagai Lembaga keuangan yang tumbuh bersama bangsa. Di tengah transformasi yang sedang dijalankan, BRI tetap memegang teguh akar pendiriannya, yakni nilai perjuangan Raden Bei Aria Wirjaatmadja tokoh visioner yang pada 1895 merintis lembaga simpan pinjam untuk membantu rakyat.

    Raden Bei Aria Wirjaatmadja, bangsawan Jawa yang saat itu menjabat sebagai Patih Purwokerto, mengambil langkah berani untuk menjawab permasalahan sosial-ekonomi masyarakat pribumi. Di tengah maraknya praktik rentenir yang membebani para pegawai, ia merancang mekanisme keuangan yang aman, terjangkau, dan berbasis gotong royong.

    Berkat ketekunan dan keyakinannya, lahirlah ‘De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren’, Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pribumi Purwokerto. Inisiatif ini menjadi tonggak gerakan keuangan mikro pertama di Nusantara sekaligus fondasi lahirnya BRI.

    Hingga saat ini, warisan pemikiran Raden Aria Wirjaatmadja membuktikan tekad untuk memberdayakan rakyat mampu melampaui zaman. Memasuki usia 130 tahun, BRI telah melakukan transformasi besar, mulai dari digitalisasi layanan, penguatan ekosistem UMKM, perluasan akses keuangan hingga pelosok, hingga inovasi teknologi perbankan.

    Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan momen ulang tahun ke-130 ini menjadi refleksi untuk kembali mengingat akar pendirian sekaligus menegaskan arah masa depan perusahaan.

    “Peringatan 130 tahun BRI bukan hanya merayakan panjangnya perjalanan, tetapi juga menegaskan jati diri kami sebagai bank dengan DNA Kerakyatan,” ujar Dhanny, dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

    Dhanny menambahkan semangat pendiri BRI terus menginspirasi setiap langkah transformasi perusahaan. Di era digital ini, BRI berkomitmen menjaga warisan tersebut dengan menghadirkan layanan yang semakin inklusif dan mudah dijangkau.

    Dedikasi Wirjaatmadja tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi berkembang menjadi gerakan nasional yang memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Saat ini BRI berdiri sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia, melayani jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

    Hingga akhir September 2025, Holding Ultra Mikro (UMi) yang terdiri atas BRI, Pegadaian, dan PNM telah menjangkau 34,5 juta debitur aktif dan mengelola 185 juta rekening simpanan mikro.

    Untuk memperluas jangkauan, Holding UMi mengoperasikan lebih dari 15 ribu outlet fisik, 1.035 outlet SenyuM, lebih dari 687 ribu e-channel BRI, serta sekitar 79 ribu tenaga pemasar dan financial advisor yang tersebar di seluruh Indonesia. BRI juga memperluas akses keuangan hingga pelosok melalui 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar di 66.649 desa atau lebih dari 80% desa di Tanah Air.

    Model bisnis kemitraan ini telah memfasilitasi 913 juta transaksi finansial dengan total volume Rp1.440 triliun, mempertegas perannya sebagai penggerak aktivitas ekonomi di tingkat grassroot. Di tanah Purwokerto, kisah perjuangan sang pendiri terus dikenang sebagai teladan keberanian mengambil langkah pertama demi kesejahteraan bersama.

    Peringatan 130 tahun BRI menjadi penegasan bahwa perusahaan terus tumbuh bersama rakyat, menjaga spirit pendirinya, dan memainkan peran strategis dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat dan inklusif.

    (akn/ega)

  • Mengenang Warisan Visioner Raden Bei Aria Wirjaatmadja dalam 130 Tahun Perjalanan BRI

    Mengenang Warisan Visioner Raden Bei Aria Wirjaatmadja dalam 130 Tahun Perjalanan BRI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI memasuki usia ke-130, sebuah tonggak bersejarah yang menegaskan perjalanan panjangnya sebagai Lembaga keuangan yang tumbuh bersama bangsa. Di tengah transformasi yang sedang dijalankan, BRI tetap memegang teguh akar pendiriannya, yakni nilai perjuangan Raden Bei Aria Wirjaatmadja tokoh visioner yang pada 1895 merintis lembaga simpan pinjam untuk membantu rakyat.

    Raden Bei Aria Wirjaatmadja, bangsawan Jawa yang saat itu menjabat sebagai Patih Purwokerto, mengambil langkah berani untuk menjawab permasalahan sosial-ekonomi masyarakat pribumi. Di tengah maraknya praktik rentenir yang membebani para pegawai, ia merancang mekanisme keuangan yang aman, terjangkau, dan berbasis gotong royong.

    Berkat ketekunan dan keyakinannya, lahirlah “De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren”, Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pribumi Purwokerto. Inisiatif ini menjadi tonggak gerakan keuangan mikro pertama di Nusantara sekaligus fondasi lahirnya Bank Rakyat Indonesia.

    Hingga saat ini, warisan pemikiran Raden Aria Wirjaatmadja membuktikan bahwa tekad untuk memberdayakan rakyat mampu melampaui zaman. Memasuki usia 130 tahun, BRI telah melakukan transformasi besar, mulai dari digitalisasi layanan, penguatan ekosistem UMKM, perluasan akses keuangan hingga pelosok, hingga inovasi teknologi perbankan.

    Corporate Secretary BRI Dhanny menegaskan bahwa momen ulang tahun ke-130 ini menjadi refleksi untuk kembali mengingat akar pendirian sekaligus menegaskan arah masa depan perusahaan. “Peringatan 130 tahun BRI bukan hanya merayakan panjangnya perjalanan, tetapi juga menegaskan jati diri kami sebagai bank dengan DNA Kerakyatan,” ujarnya.