Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Usai KPK OTT Bupati Sugiri, Pemkab Tunda Gelaran Ponorogo Intimate

    Usai KPK OTT Bupati Sugiri, Pemkab Tunda Gelaran Ponorogo Intimate

    Ponorogo (beritajatim.com) – Pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menunda sejumlah agenda resmi. Salah satunya adalah event Ponorogo Intimate, yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (8/11/2025) malam di Jalan Urip Sumoharjo.

    Event tersebut sejatinya menjadi perayaan penting setelah Ponorogo resmi bergabung dalam UNESCO Creative Cities Network (UCCN) tahun 2025 untuk kategori Crafts and Folk Art atau Kriya dan Seni. Namun, rencana penyelenggaraan perdana itu akhirnya ditunda tanpa kepastian waktu.

    “Ditunda,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperdagkum) Kabupaten Ponorogo, Ringga Heri Irawan, Sabtu (8/11/2025).

    Ringga menegaskan bahwa penundaan kegiatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan OTT yang menjerat Bupati Sugiri. Ia menyebut alasan utama penundaan karena kesiapan teknis acara yang dinilai belum optimal. “Ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut,” ujarnya.

    Menurut Ringga, Ponorogo Intimate merupakan agenda besar yang membutuhkan persiapan matang karena melibatkan banyak unsur seni, kriya, dan pelaku UMKM lokal. Pihaknya memastikan kegiatan itu tetap akan digelar setelah semua kebutuhan terpenuhi.

    Diketahui, pada malam saat OTT KPK berlangsung, Jumat (7/11/2025), Pemkab Ponorogo juga seharusnya menggelar kegiatan pisah sambut Ketua Pengadilan Negeri di Pendopo Kabupaten Ponorogo. Namun, kegiatan tersebut juga tertunda menyusul adanya operasi penegakan hukum oleh KPK. [end/beq]

  • Bupati Sidoarjo Resmi Kukuhkan Pengurus Dekranasda Sidoarjo

    Bupati Sidoarjo Resmi Kukuhkan Pengurus Dekranasda Sidoarjo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Bupati Sidoarjo H. Subandi resmi mengukuhkan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Sidoarjo Masa Bakti 2025–2030 dalam acara yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

    Pengukuhan tersebut turut dihadiri oleh Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian RI dan Sekjen Dekranasda RI Ir. Reni Yanita M.Si, Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kementerian Perindustrian RI Budi Setiawan, S.T., M.M, Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur Ibu Arumi Bachsin Emil Dardak, S.E., Ketua Dekranasda Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816/Sidoarjo, Sekda Sidoarjo, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta para pelaku UMKM dan perajin lokal.

    Bupati Subandi menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan tersebut dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Ia menegaskan bahwa pengukuhan ini merupakan penegasan komitmen dan legalitas bagi Dekranasda untuk menjalankan peran strategis dalam memajukan industri kerajinan serta ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo.

    Dengan pengukuhan ini, Dekranasda resmi menjadi mitra yang sah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong pertumbuhan sektor kerajinan dan UMKM.

    “Dekranasda memiliki tugas mulia untuk membina, mendampingi, serta membuka akses bagi para perajin, khususnya pelaku UMKM, agar dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produknya. Dengan dukungan pelatihan, permodalan, dan pemasaran, produk-produk lokal Sidoarjo harus mampu menembus pasar nasional hingga internasional,” ujar Bupati Subandi.

    Bupati Subandi mengajak seluruh pengurus yang baru dikukuhkan untuk terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak dalam memperkuat sektor kerajinan daerah. Menurutnya, sinergi antara Dekranasda, pemerintah daerah, pelaku usaha, perajin, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan ekonomi daerah yang tangguh dan berdaya saing.

    “Sidoarjo memiliki potensi luar biasa. Kita punya batik khas Sidoarjo dengan motif unik, bordir yang halus dan bernilai seni tinggi, serta produk kulit Tanggulangin yang telah dikenal luas. Dengan pembinaan berkelanjutan dan dukungan akses pasar, para perajin kita bisa naik kelas dan mandiri secara ekonomi,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Dekranasda Sidoarjo dr. Hj. Sriatun Subandi yang baru dikukuhkan menyampaikan komitmen untuk menjadikan Dekranasda sebagai wadah yang aktif, inovatif, dan berdaya guna dalam memberdayakan para perajin lokal.

    “Dekranasda akan terus berupaya menjaga ciri khas budaya Sidoarjo dan mengembangkannya melalui karya-karya kreatif yang bernilai jual tinggi. Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong UMKM agar lebih maju dan berdaya saing,” terangnya.

    Acara pengukuhan pengurus Dekranasda dan pembukaan Jambore Batik Jatim ke-4 Tahun 2025 berlangsung khidmat dan ditutup dengan peninjauan stan produk-produk unggulan kerajinan lokal Sidoarjo oleh Bupati bersama jajaran Dekranasda. (isa/ted)

  • Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, Tol Bakter Berlakukan Penyesuaian Tarif

    Jelang Natal dan Tahun Baru 2026, Tol Bakter Berlakukan Penyesuaian Tarif

    Liputan6.com, Lampung – Pengguna Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) diminta bersiap menghadapi penyesuaian tarif yang bakal diberlakukan menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru 2026.

    PT Bakauheni-Terbanggi Besar Toll (BTB) Lampung mulai menggencarkan sosialisasi ihwal rencana kenaikan tersebut.

    Direktur PT BTB, I Wayan Mandia, mengatakan penyesuaian tarif merupakan regulasi berkala yang wajib dilaksanakan badan usaha jalan tol.

    “Tol Bakter merupakan objek vital nasional dan kebanggaan masyarakat Lampung. Kami ingin memastikan informasi yang disampaikan akurat, transparan, dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujar I Wayan, Sabtu (8/11).

    I Wayan menjelaskan bahwa penyesuaian tarif jalan tol mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07/PRT/M/2022.

    Aturan tersebut mewajibkan evaluasi dan penyesuaian tarif setiap dua tahun sekali, termasuk untuk ruas Bakter yang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

    “Penyesuaian tarif bukan semata kenaikan angka, tetapi bentuk tanggung jawab kami menjaga keberlanjutan investasi dan mutu layanan,” katanya.

    Menurut I Wayan, penyesuaian tarif memungkinkan pengelola terus meningkatkan kualitas fasilitas dan infrastruktur, mulai dari aspek keamanan, kenyamanan, hingga pengembangan layanan digital bagi pengguna jalan.

    Dia menyebut keberadaan Tol Bakter membawa dampak signifikan bagi ekonomi daerah, terutama dalam memperlancar arus logistik, membuka akses wisata, hingga menggerakkan UMKM di Lampung.

    “Tol ini memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatera,” katanya.

    Komitmen Pelayanan BerkelanjutanSejalan dengan rencana pemberlakuan tarif baru, PT BTB memastikan komitmen tetap berkontribusi bagi pemerintah, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

    “Penyesuaian tarif ini menjadi langkah penting untuk menjamin layanan yang prima, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna jalan tol,” tutup dia.

  • Top 3: Thrifting Barang Lokal Tak Dilarang

    Top 3: Thrifting Barang Lokal Tak Dilarang

    Pemerintah menegaskan kegiatan thrifting tidak dilarang, sepanjang barang yang dijual merupakan barang preloved lokal dan bukan pakaian bekas impor.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana, menyampaikan pemerintah dan platform e-commerce sepakat untuk menertibkan penjualan pakaian bekas impor yang kini marak beredar, terutama melalui live commerce.

    Ia menuturkan, thrifting tetap diperbolehkan selama penjual menawarkan barang-barang preloved milik pribadi atau barang lokal, bukan hasil pakaian bekas impor dalam bentuk ballpress.

    “Kalau thrifting itu tidak dilarang, selama yang dijual adalah preloved barang-barang lokal dan memang barang-barang kita gitu kan. Bahkan saya aja kalau misalnya sepatu kebanyakan, ah saya pengen jual lah gitu. Itu tidak dilarang,” katanya dalam konferensi pers usai menghadiri rapat dengan Asosiasi E-Commerce, Jumat, 7 November 2025.

    Menurut Temmy, penjualan pakaian bekas impor berskala besar terutama yang dijual dari gudang melalui siaran langsung sudah berada pada level pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi lagi.

    “Bahwa memang kami juga tadi diskusi sepakat bahwa memang kita tidak membabi buta melakukan takedown. Ya, sepakat gitu ya. Karena yang dilarang adalah pakaian bekas impor,” jelas Temmy.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Pemerintah Dukung Penguatan Ekonomi Syariah untuk Dorong UMKM

    Pemerintah Dukung Penguatan Ekonomi Syariah untuk Dorong UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian penting dalam memperkuat ekosistem UMKM nasional.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, syariah memiliki nilai-nilai yang selaras dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan ekonomi.

    “Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda. Tidak hanya soal transaksi keuangan, tetapi juga nilai, kemitraan, pembagian risiko, dan kebermanfaatan sosial. Esensinya adalah tumbuh bersama, bukan menang sendiri,” ujar Maman dalam keterangannya, Jumat (7/11/2025).

    Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2025, pangsa aset keuangan syariah nasional telah mencapai 11,4 persen dari total aset industri keuangan dan terus menunjukkan pertumbuhan positif. Indonesia bahkan menduduki peringkat keempat dunia dalam Global Islamic Finance Development Report 2024, menegaskan peran strategisnya dalam keuangan syariah global.

    “Hal ini menunjukkan bahwa kita bukan hanya memiliki peluang, tetapi juga kapasitas kepemimpinan dalam keuangan syariah global,” imbuhnya.

    Maman juga mengapresiasi diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM. Regulasi tersebut menjadi langkah konkret untuk menyederhanakan proses pembiayaan, memperluas kolaborasi antar-lembaga keuangan dan pelaku usaha, serta memperkuat perlindungan bagi pengusaha kecil.

    “Dengan adanya regulasi ini, pengusaha UMKM tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembiayaan, tetapi sebagai mitra pertumbuhan ekonomi yang harus diberdayakan secara serius,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Maman mengajak lembaga keuangan syariah agar tidak berhenti pada penyediaan pembiayaan semata, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam pendampingan dan inovasi usaha.

    “Jadilah pendamping, pembuka akses pasar, dan penggerak inovasi. Karena kesejahteraan bukan sekadar kenaikan pendapatan, tetapi keberlanjutan usaha dan keberkahan hidup,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menambahkan bahwa UMKM merupakan segmen prioritas OJK yang terus mendapat dukungan melalui kebijakan penguatan literasi keuangan dan inklusi pembiayaan.

    “Sinergi antara OJK dan Kementerian UMKM adalah kunci untuk memastikan akses pembiayaan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha kecil di Indonesia,” tutur Friderica.

    Dengan dukungan kebijakan, sinergi lintas lembaga, dan penguatan peran keuangan syariah, pemerintah optimistis ekosistem UMKM nasional akan semakin tangguh serta mampu menjadi pilar penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial.

  • Thrifting Dilarang, Komisi VII DPR Minta Pedagang UMKM Diberi Solusi

    Thrifting Dilarang, Komisi VII DPR Minta Pedagang UMKM Diberi Solusi

    Jakarta –

    Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyoroti penjualan barang thrifting atau bekas terutama pakaian yang dilarang oleh pemerintah. Saleh mengatakan perlu ada alternatif bagi pedagang yang terdampak di samping kebijakan pelarangan itu.

    “Kalau tiba-tiba dilarang, pasti ada yang tidak puas. Ada tuntutan agar penghasilan dan kebutuhan keluarga mereka tidak terganggu. Kalau dalam jumlah yang banyak, tentu tidak mudah menyelesaikannya,” kata Saleh kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).

    Saleh mengatakan langkah presiden melakukan rapat terbatas dengan menko dan kementerian terkait dinilai sudah tepat. Diharapkan, ada pemikiran dan langkah strategis yang bisa dilahirkan, bahkan jika perlu pemerintah mendukung permodalan bagi pedagang yang terdampak.

    “Ini kan yang diajak Kementerian UMKM. Di situ ada KUR dan akses pada permodalan. Jika memang para pedagang itu mau beralih ke produksi dalam negeri, mungkin butuh tambahan modal. Pada titik ini, kementerian UMKM bisa langsung mendampingi dan memberikan jaminan agar mereka mendapatkan akses dari bank-bank penyalur,” ujar Waketum PAN ini.

    Ia mengatakan jika tak didampingi, masyarakat akan kesulitan. Ia berharap proses administrasi hingga persyaratan dari pemberian modal itu dipermudah.

    Menurutnya pendampingan dan bimbingan bagian dari afirmasi kepada para pedagang thrifting. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, katanya, para pedagang akan ikhlas untuk beralih ke penjualan produk UMKM.

    Kendati demikian, Saleh menyarankan agar peralihan yang dimaksud tetap terbuka pada bidang usaha lain. Ia menyebut jika para pedagang thrifting mau beralih ke usaha selain tekstil, pemerintah tetap harus memfasilitasi.

    “Mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Negara harus memastikan bahwa hak hidup mereka dijamin. Tidak boleh ada yang ditinggalkan dalam setiap kondisi dan keadaan. Kalau selama ini ada yang dinilai melanggar, tugas negara adalah mengingatkan dan memberikan pembelajaran,” imbuhnya.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan arahan terbaru sebagai solusi dari kebijakan larangan menjual barang bekas atau thrifting. Prabowo mendorong adanya substitusi produk lokal agar pedagang tetap bisa berjualan.

    Hal ini diungkap Menteri UMKM Maman Abdurachman usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2024). Rapat ini juga melibatkan Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko PMK Pratikno, hingga Mensos Saifullah Yusuf.

    “Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” ujar Maman.

    “Nah, ditugaskan kepada kami, kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” sambungnya.

    (dwr/jbr)

  • DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    DPD RI rayakan HUT ke-21 lewat Green Democracy Fun Walk di GBK

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan menggelar Green Democracy Fun Walk di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada Minggu (9/11).

    Acara ini menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 DPD RI, sekaligus wujud komitmen lembaga tersebut sebagai institusi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

    Bertema “Dari Daerah Kita Bersatu, untuk Indonesia Maju”, kegiatan ini diharapkan diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah, lembaga negara, serta komunitas masyarakat.

    “Ajak teman-teman, keluarga, ramai-ramai, kita sehat bersama melangkah bersama dan kita ciptakan demokrasi yang makin hijau,” ajak Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta pada Jumat (7/11).

    Sultan menekankan bahwa Fun Walk ini bukan sekadar olahraga bersama, melainkan simbol kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah.

    “Kegiatan ini bukan sekedar olahraga bersama, tetapi bentuk nyata dari semangat kebersamaan antara DPD RI dan rakyat di seluruh daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, acara ini menunjukkan solidaritas DPD RI yang hadir, mendengar, dan berjalan bersama masyarakat. Ini sejalan dengan misi DPD RI sebagai wakil daerah untuk memperkuat demokrasi yang hijau dan berkelanjutan.

    Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal memaparkan detail teknis acara. Persiapan dimulai dengan kampanye pra-event bertajuk “Langkah Segera Dimulai” melalui media sosial resmi DPD RI.

    Kampanye ini memanfaatkan video teaser, animasi countdown, serta konten influencer Gen Z untuk menarik minat publik, khususnya kalangan muda.

    Selain itu, aktivasi booth pra-event digelar di pusat perbelanjaan fX Sudirman. Booth ini tidak hanya memperkenalkan fungsi dan peran DPD RI, tetapi juga mendistribusikan kupon doorprize dengan total hadiah ratusan juta rupiah.

    Pada hari pelaksanaan, peserta akan memulai Fun Walk pukul 06.00 WIB dari Plaza Timur GBK. Rute sejauh 5 kilometer dilengkapi zona tematik, termasuk parade pelajar, tarian daerah, dan pertunjukan musisi lokal.

    Di garis akhir, peserta disuguhi expo UMKM, hiburan musik, serta pembagian doorprize dan grand prize berupa paket umrah.

    Puncak acara adalah prosesi simbolis penanaman pohon Rasamala dan Tabebuya di area Taman Anggrek GBK, dipimpin oleh pimpinan DPD RI bersama duta besar, kepala daerah, dan perwakilan kementerian.

    “Atas arahan pimpinan DPD RI, kegiatan ini juga harus tetap memenuhi unsur penghijauan dan harmonisasi alam berkelanjutan, maka setiap satu peserta yang hadir berarti satu pohon baru ditanam, satu harapan baru tumbuh untuk Indonesia yang hijau,” kata Iqbal.

    Green Democracy Fun Walk merupakan bagian dari serangkaian kegiatan HUT ke-21 DPD RI. Sebelumnya, telah digelar ‘Senator Peduli Ketahanan Pangan’ di empat sub-wilayah (Bengkulu, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah).

    Acara dilanjutkan dengan DPD Award pada 28 Oktober sebagai apresiasi bagi local hero, serta Pemilihan Duta DPD RI pada 3 November yang melibatkan anak muda sebagai corong aspirasi daerah.

    Melalui serangkaian ini, DPD RI terus memperkuat peran sebagai jembatan antara daerah dan pusat, sambil mempromosikan demokrasi yang partisipatif dan ramah lingkungan.

    Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Banyu Biru Bongkar Masalah Utama Industri Film Indonesia

    Banyu Biru Bongkar Masalah Utama Industri Film Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus anggota DPR Banyu Biru Djarot menyoroti masih banyaknya tantangan yang dihadapi industri perfilman nasional. Ia menilai, pembenahan besar-besaran perlu dilakukan agar kualitas dan kuantitas film Indonesia bisa meningkat.

    “Industri film kita masih tertahan karena tiga masalah utama, yaitu limited screen (jumlah layar tayang terbatas), commercial quality (daya saing komersial rendah), dan yang paling besar adalah piracy atau pembajakan,” ungkap Banyu Biru dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Menurutnya, praktik pembajakan telah membuat banyak investor enggan menanam modal di industri film karena potensi kerugian yang besar. Akibatnya, kualitas produksi dan keberlanjutan industri ikut terhambat.

    “Piracy ini musuh kita bersama. Kalau pembajakan bisa ditekan, ekosistem perfilman Indonesia akan meningkat dan menarik investor membuka layar-layar baru,” jelasnya.

    Ia juga memaparkan, rasio perkembangan perfilman Indonesia saat ini masih rendah, yakni 0,76, jauh tertinggal dari Thailand dan Singapura yang sudah mencapai angka 5.

    Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah, khususnya Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan, untuk memberi dukungan nyata.

    Menurutnya, dukungan bisa berupa insentif produksi, pembukaan layar bioskop baru di daerah, serta perlindungan hukum dari pembajakan.

    “Yang harus diperbaiki adalah stimulus dan insentifnya. Namun sebelum itu, tiga tantangan besar tadi harus dibenahi,” tegasnya.

    Banyu Biru menilai, film bukan sekadar hiburan, tetapi juga bagian dari identitas, sejarah, dan kebanggaan bangsa.

    Ia juga menyebut, sumber daya alam (SDA) Indonesia dapat menjadi modal kuat dalam mengembangkan industri film. Menurutnya, potensi lokasi syuting di berbagai daerah bisa menjadi promosi pariwisata sekaligus mendukung sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

    “Dengan kekayaan SDA seperti Danau Toba, Labuan Bajo, hingga Bali, film Indonesia bisa menjadi sarana promosi wisata dan budaya. Sudah waktunya industri perfilman kita berubah dan tumbuh lebih baik,” tutupnya.

  • Gus Ipul Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2025-2030, Budisatrio Djiwandono Resmi Pimpin

    Gus Ipul Kukuhkan Pengurus Nasional Karang Taruna 2025-2030, Budisatrio Djiwandono Resmi Pimpin

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul secara resmi menyerahkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 259/HUK/2025 tentang Pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Tingkat Nasional Masa Bakti 2025-2030 kepada Ketua Umum PNKT Budisatrio Djiwandono. Penyerahan dilakukan di Gedung GAB, Kementerian Sosial, Jumat (7/11/2025).

    Seremoni tersebut berlangsung di hadapan para pengurus PNKT yang tengah mengikuti orientasi nasional.

    “Syukur Alhamdulillah, hari ini Pengurus Nasional Karang Taruna masa bakti 2025-2030 sudah sah, sudah ditandatangani dan sudah akan bekerja dari hari ini juga. Pada hari ini disaksikan dan dinobatkan oleh Pak Menteri Sosial, Pak Wamen,” ujar Budisatrio Djiwandono.

    Budisatrio memaparkan sejumlah langkah dan program strategis Karang Taruna di hadapan para pengurus baik secara langsung maupun daring. Ia menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas dukungan penuh dari Kementerian Sosial.

    “Kami siap menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, tentu dengan harapan bahwa wujud kesejahteraan sosial itu nanti benar-benar bisa hadir dan ke depan keadilan sosial di seluruh Indonesia benar-benar bisa hadir melalui program intervensi langsung maupun program-program pemberdayaan ke depan,” kata Budisatrio.

    Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah merapikan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga desa. Ia juga menyiapkan program kaderisasi agar para kader Karang Taruna tidak hanya menjadi penggerak kesejahteraan sosial, tetapi juga berdaya dalam bidang ekonomi.

    “Karang Taruna selama ini sudah banyak yang menjalankan usaha-usaha UMKM di daerah-daerah, kita akan inventarisir, kita akan perkuat dan harapannya bisa menjadi kader yang mandiri, berdaya dan membawa nilai tambah bagi diri sendiri dan bagi keluarga mereka ke depan,” ujarnya.

    Di kesempatan yang sama, Menteri Sosial Gus Ipul berharap program kerja yang dirancang Budisatrio dapat selaras dengan program Kementerian Sosial, terutama dalam mendukung visi Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menegaskan, Karang Taruna memiliki peran strategis dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat.

    “Karena kader-kader Karang Taruna itu tersebar di desa-desa yang bisa kita ajak untuk turut serta melakukan pemutakhiran data,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, Karang Taruna merupakan wadah penting untuk memberdayakan kader sekaligus masyarakat. Ia mengapresiasi rencana aksi yang disusun PNKT karena dinilai detail dan terarah.

    “Jadi saya ucapkan terima kasih sudah disusun satu rencana strategis yang lengkap,” ujarnya.

    Gus Ipul juga berharap para kader Karang Taruna di seluruh Indonesia dapat terus digerakkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kaderisasi dan pelatihan. Ia menyebut Karang Taruna akan menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung program Kemensos.

    Saat ini, pilar Kemensos terdiri atas pekerja sosial, pendamping keluarga harapan, pendamping rehabilitasi sosial, Tagana, pelopor perdamaian, dan tenaga kesejahteraan sosial tingkat kecamatan.

    “Nanti bergabung dengan pramuka dan lain-lain menjadi satu kesatuan, saling menguatkan, gandeng tangan, melakukan pemberdayaan masyarakat di desa-desa,” kata Gus Ipul. [tok/ian]

  • Jurus Pertamina Bantu Capai Net Zero Emission 2060

    Jurus Pertamina Bantu Capai Net Zero Emission 2060

    Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) menghadirkan wadah pengembangan UMKM yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat industri kreatif di Indonesia.

    Kali ini, melalui Pertamina Foundation menggelar Pertamina SMEXPO Regional Yogyakarta 2025 pada 26-28 September 2025 di Plaza Ngasem, Yogyakarta.

    Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina (Persero), M. Erry Sugiharto, menyampaikan, Pertamina SMEXPO adalah bentuk dukungan nyata bagi UMKM.

    “Dengan tema ‘Lokal jadi VOKAL’, Pertamina SMEXPO menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas UMKM sehingga mereka lebih dikenal, diakui, dan berdaya saing tinggi di lingkup nasional maupun global,” ujar Erry.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menambahkan, melalui SMEXPO, Pertamina konsisten menghadirkan wadah pengembangan UMKM.

    “Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah poin ketiga, yakni meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,” jelas Fadjar.

    SMEXPO Regional Yogyakarta menampilkan UMKM binaan Pertamina dari program PFpreneur, UMK Academy, dan Regional Jawa Bagian Tengah (RJBT).

    Selain itu, acara ini juga menghadirkan 35 UMKM kerajinan, fesyen, dan kuliner binaan untuk menggerakkan ekonomi rakyat.