Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Mendag Dorong Anak Muda Jadi Agregator Ekspor, Bantu UMKM Lokal Mendunia

    Mendag Dorong Anak Muda Jadi Agregator Ekspor, Bantu UMKM Lokal Mendunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengungkap peran penting agregator ekspor sebagai jembatan antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dengan pasar global. Anak muda berpotensi ikut ambil peluang. 

    Budi menekankan UMKM lokal membutuhkan akses pasar ekspor untuk bisa bertumbuh semakin optimal. Namun, karena mayoritas masih minim pengalaman, mereka butuh bantuan dan pendampingan ketika pitching maupun business matching.

    “Kami minta ada pembinanya. Kebanyakan sekarang Bank Himbara, juga dinas dan lembaga, instansi, maupun agregator perorangan. Pembina berperan penting untuk melakukan kurasi,” jelasnya ketika memberikan sambutan dalam acara Anugerah Produk Indonesia (API) 2025, di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta Barat, Selasa (11/11/2025).

    Peran para pembina UMKM pun menjadi angin segar buat Kementerian Perdagangan, sebab lewat kurasi mereka, bermacam potensi pasar sekaligus analisis permintaan produk UMKM di negara tujuan ekspor menjadi bisa lebih tepat sasaran.

    Terkini, para pembina UMKM juga secara nyata ikut membantu program UMKM Bisa Ekspor Kementerian Perdagangan, sehingga sejak Januari hingga Oktober 2025 telah terealisasi transaksi ekspor sebesar US$130,17 juta yang melibatkan 1.049 UMKM.

    “Hampir setiap hari kami ada business matching. Mayoritas UMKM belum pernah ekspor dan belum pernah bertemu buyer. Kenapa para buyer mau membeli? Ternyata selain produknya memang bagus, didampingi pemerintah maupun atase perdagangan, tapi juga karena saat presentasi, mereka itu dibantu oleh para pendamping,” ungkap Budi.

    Oleh karena itu, Budi berharap semakin banyak anak muda, terutama mahasiswa, berminat menjadi eksportir, atau setidaknya mau belajar mencari peluang dan buyer di pasar luar negeri. 

    Kementerian Perdagangan turut mengoptimalkan rencana ini lewat kerja sama dengan lembaga pendidikan, membangun program Desa Bisa Ekspor, juga membuka peluang magang di Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) bagi mahasiswa yang berminat mempelajari pasar ekspor.

    “Saya bilang kepada teman-teman mahasiswa, bahkan tidak perlu membuat produk, tapi jadi agregator. Produk kita banyak, UMKM juga banyak, terpenting tahu cara ekspor, tahu pasarnya seperti apa, tahu caranya jualan, kemudian bantu produk UMKM,” ungkapnya.

    Budi menekankan banyak UMKM lokal sebenarnya sudah siap go global. Sisanya, tinggal bagaimana menambah pengetahuan, membimbing, juga mengarahkan mereka untuk bisa masuk pasar negara asing dengan percaya diri. 

    “Makanya Kemendag banyak teman agregator. Mereka sangat membantu kita, dan sangat membantu UMKM kita untuk bisa ekspor ke luar negeri. Kita ingin terus melibatkan UMKM dengan konsep ekonomi kerakyatan,” tutupnya.

  • Aprindo Ungkap Tantangan Produk UMKM Masuk Gerai Ritel Modern

    Aprindo Ungkap Tantangan Produk UMKM Masuk Gerai Ritel Modern

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan bahwa UMKM yang telah mendistribusikan produknya melalui gerai ritel modern harus menjaga mutu dan keberlanjutan produk tersebut.

    Ketua Umum Aprindo, Solihin, menyatakan bahwa peritel telah membuka peluang lebar untuk bermitra dengan UMKM, termasuk memberikan kelonggaran pembayaran dibandingkan dengan supplier dari perusahaan besar.

    “Tetapi mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah, khususnya di daerah yang produknya berpotensi diminati oleh konsumen.

    Solihin menambahkan bahwa produk UMKM di ritel modern saat ini didominasi oleh makanan dan minuman. Untuk meningkatkan eksposur penjualan produk tersebut, ia menekankan perlunya peningkatan standar masa kedaluwarsa.

    “Negara tertentu menetapkan bahwa produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, rata-rata produk UMKM saat ini memiliki masa kedaluwarsa enam hingga delapan bulan. Oleh karena itu, kami tengah mencari solusi terkait hal ini,” jelas Solihin.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan bahwa jaringan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret berperan penting dalam distribusi produk dalam negeri agar dapat bersaing di pasar.

    Menurut Budi, pemerintah ingin distribusi produk domestik berjalan optimal, salah satunya melalui kemitraan dengan UMKM. Kemitraan ini dijalin agar ritel modern maupun toko tradisional bisa sama-sama berkembang.

    “Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor. Sepuluh tahun lalu, kami sudah memulai pola kemitraan antara ritel modern dengan UMKM. UMKM ini bisa produsen, bisa juga toko tradisional atau kelontong,” kata Budi saat ditemui terpisah.

  • Progam API 2025, Mendag: Dorong Perbaikan Ekonomi Nasional

    Progam API 2025, Mendag: Dorong Perbaikan Ekonomi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaresiasi pelaksanaan program Anugerah Produk Indonesia 2025 yang digelar oleh Bisnis Indonesia Group.

    Dalam sambutannya, Budi menyebut program Anugerah Produk Indonesia 2025 bakal mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ini [program API 2025] bagus sekali karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, baik juga untuk menciptakan ekosistem ekonomi menjadi lebih baik,” jelasnya dalam agenda API 2025 di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Terlebih, tambah Budi, kondisi perekonomian global juga dalam kondisi yang penuh tantangan. Sehingga, upaya mendorong geliat ekosistem perdagangan dalam negeri menjadi salah satu prioritas pemerintah.

    Budi menyebut, salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mendorong geliat ekonomi nasional yakni melalui peningkatan produk UMKM agar dapat masuk ke sejumlah retail modern hingga masuk pasarr internasional.

    Selain itu, Budi juga memastikan bahwa pihaknya telah memiliki sejumlah instrumen kebijakan impor yang diimplementasikan dalam rangka pelindungan pasar dalam negeri.

    “Kedua, kita juga punya isntrumen kebijakan impor, kita punya instrumen trade remedies. Jadi, ketika kita ingin selamatkan industri dalam negeri, ada pengamanan [yang dilakukan, seperti] pengenaan bea masuk tambahan apakah itu safe guard anti dumping dan sebagainya,” tambah Budi. 

    Sementara pada kesempatan yang sama, Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi B. Sukamdani menjelaskan bahwa Kegiatan Anugerah Produk Indonesia 2025 ini memiliki makna spesial karena diselenggarakan sebagai rangkaian penting dari perayaan ulang tahun ke-40 Bisnis Indonesia.

    Dalam penjelasannya, pemberian Anugerah Produk Indonesia bukan sekadar bentuk pengakuan, melainkan representasi konkret tentang bagaimana kekuatan riset dan data mampu memotret daya saing industri nasional secara objektif. 

    Hariyadi juga menyoroti peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai andalan ekonomi nasional, baik dari kontribusi terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, maupun kinerja ekspor. 

    Dia berharap, ajang API 2025 ini turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identitas nasional, serta upaya kolektif untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global. 

    “Acara ini diharapkan turut menjadi penggerak inovasi produk dan jasa UMKM, penguat identities nasional, dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, serta ikhtiar untuk membawa produk lokal tampil sejajar di pasar global,” pungkasnya.

  • Khawatir Pemerintah Terapkan Larangan Impor Baju Bekas, Pedagang Thrifting: Khawatir akan Menambah Jumlah Pengangguran

    Khawatir Pemerintah Terapkan Larangan Impor Baju Bekas, Pedagang Thrifting: Khawatir akan Menambah Jumlah Pengangguran

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Usaha penjualan baju thrifting masih terus diminati kalangan muda mudi di Banyuwangi. Namun, para penggelut usaha tersebut saat ini sedikit khawatir terhadap issue terkait larangan impor baju bekas.

    Pedagang thrifting yang juga penyelenggara event Bazar Pakaian Bekas di GOR Tawangalun Roni Febriansyah mengatakan, cukup khawatir jika memang pemerintah nantinya akan mengeluarkan kebijakan tentang larangan tersebut.

    Tentunya, pedagang pakaian bekas atau yang biasa dikenal thrifting merasa kecewa dan meminta agar pemerintah lebih bijak.

    “Kami para pelaku usaha merasa kecewa, kalau dilarang total. Tentu hal tersebut akan memberatkan. Mungkin lebih bijak kalau diatur, bukan dilarang,” kata Roni Selasa (11/11/2025).

    Roni mengaku, tentang wacana tersebut pihaknya tentu tidak setuju apabila thrifting dianggap merugikan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

    Dibanding merugikan, menurutnya produk yang lebih merugikan ketimbang pakaian bekas yakni produk dari China yang diimpor untuk diperjualbelikan di dalam negeri.

    Sebagai pelaku usaha thrifting, Roni mengaku bersedia apabila penjualan pakaian bekas diatur secara lebih detail. Termasuk soal perpajakan demi saling menguntungkan.

    “Kami para seller sebenarnya mau kok bayar pajak. Bahkan kami ingin berkontribusi ke negara. Asalkan benar-benar ketentuannya pas,” sambungnya.

    Hingga saat ini, menurutnya usaha thrifting juga memiliki beberapa dampak positif. Salah satunya yakni pembukaan lapangan kerja.

    Oleh karena itu, sebagai perintis usaha thrifting dia berharap pengaturan tersebut dapat dijabarkan dengan jelas, bukan berupa larangan yang menimbulkan kerugian hingga berdampak pengangguran.

    “Jadi intinya kami berharap ada pengaturan yang jelas, bukan pelarangan. Karena kalau usaha thrifting ditutup bisa bertambah pengangguran” jelasnya.

    Roni mengatakan, mayoritas busana bekas yang dijual oleh para pedagang thrifting berasal dari luar negeri. Mayoritas adalah Korea dan Jepang. Para pedagang membeli barang-barang itu dari importir.

    Produk thrifting memiliki pasar tersendiri. Dalam setiap event bazar, total transaksi bisa mencapai ratusan juta rupiah.

    Hingga saat ini, pihaknya telah menggelar event bazar serupa di Banyuwangi sebanyak dua kali. Pada pelaksanaan pertama Juni lalu, para pedagang bisa meraup omzet total hingga ratusan juta rupiah.

    “Untuk event bazar sekarang, total pedagang ada 80 seller dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Terbagi menjadi tiga kategori, yakni fashion, food and beverage, dan aksesoris,” pungkasnya. [tar/ian]

  • Mindset Jadi Kunci UMKM Situbondo Naik Kelas, Kemiskinan Langsung Turun

    Mindset Jadi Kunci UMKM Situbondo Naik Kelas, Kemiskinan Langsung Turun

    Surabaya (beritajatim.com) – Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo menegaskan pengembangan UMKM tidak sekadar bicara untung-rugi. Mindset, atau pola pikir wirausaha, adalah modal dasar agar UMKM bisa naik kelas.

    Pernyataan itu disampaikan Bupati Rio dalam “Seminar Modal Dasar UMKM Naik Kelas,” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (Unair) pada Selasa (11/11/2025).

    Di situ, ia menyoroti tiga persoalan klasik UMKM, yakni modal, pendampingan, dan pemasaran. “Bisnis yang baik bukan bisnis yang hanya dibicarakan, tapi bisnis yang dijalankan,” katanya.

    Fokus pada penguatan UMKM ini membuahkan hasil manis. Situbondo yang sebelumnya memiliki angka kemiskinan 11,51 persen, berhasil menurunkannya menjadi 11,17 persen hanya dalam lima bulan.

    Penurunan ini diklaim berkat serangkaian program yang menargetkan akar masalah UMKM. Situbondo sendiri telah dianugerahi Kementerian UMKM sebagai Kabupaten UMKM Pertama di Indonesia, berkat kebijakan yang progresif.

    “UMKM sering dianggap cuma jualan saja. Padahal, jualan itu bagian kecil. UMKM itu luas, mencakup pertanian, perikanan, pariwisata, sampai kuliner,” jelasnya.

    Rio juga membeberkan solusi Pemkab Situbondo untuk mengatasi tiga kendala utama pelaku usaha. Pertama, soal modal. Menurutnya, sumber kesalahan utama ketiadaan modal adalah mencampur uang usaha dan uang pribadi.

    “Solusi Pemkab, memberikan insentif pinjaman. Bunga pinjaman uang ke bank (melalui Bank BTN) ditanggung atau dibayarkan oleh Pemkab,” ungkapnya.

    Kedua, pendampingan. Pelaku usaha seringkali tidak tahu cara meningkatkan omset atau mengurus perizinan. Pemkab Situbondo pun menyiapkan fasilitas seperti pelatihan digital hingga memfasilitasi akses e-katalog untuk belanja pemerintah.

    Ketiga, pemasaran. Rio menilai bahwa persoalan ini kembali ke mindset. “Karena tidak tahu caranya, orang bisa urung niat jualan. Di sinilah mindset yang benar mendorong untuk terus belajar dan tidak mudah menyerah,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Pemda Situbondo juga memberlakukan aturan keras. Di mana, seluruh jajaran Pemda dilarang membeli makanan yang bukan dari UMKM lokal.

    Rio menambahkan bahwa Pemkab Situbondo kini aktif membina berbagai kelompok usaha. Mulai dari difabel-preneur dengan produk unik seperti Batik Ciprat, hingga digital-preneur yang sukses menguasai jual-beli chip game se-Asia.

    Dalam paparannya, Rio mengingatkan kepada pelaku UMKM, bahwa tahun pertama bisnis adalah waktu untuk dikenal, atau masa branding.

    “Branding itu pondasi agar orang mengingat dan kembali membeli produk kita. Ini yang membuat bisnis kuat dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menggandeng Universitas Airlangga (Unair) Surabaya untuk mendorong hilirisasi sawit dan kakao lewat ratusan UMKM Jawa Timur.

    Workshop dan Aksi Nyata ini digelar mulai 11-13 November 2025, dan diikuti sekitar 100 pelaku UMKM dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Bangkalan. Targetnya, UMKM naik kelas. [ipl/but]

  • Mendag: UMKM masuk ritel modern jadi indikator siap ekspor

    Mendag: UMKM masuk ritel modern jadi indikator siap ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berhasil masuk ritel modern punya peluang besar untuk menjajaki ekspor.

    Menurutnya, kemampuan produk UMKM untuk bersaing dengan produk-produk lain dapat terlihat, salah satunya dari keberhasilan menembus ritel modern. Pola kemitraan UMKM dengan ritel modern adalah dorongan penting agar para pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing, termasuk untuk tujuan ekspor.

    “Ketika sebuah produk UMKM diterima di ritel modern, artinya produk ini sudah memiliki standar ekspor. Kami ingin usaha menengah ke bawah juga dapat menikmati ekspor, maka UMKM dan ritel modern kami ajak jalan bersama untuk mengisi pasar dalam negeri sekaligus go global,” kata Budi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dalam puncak Perayaan Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta,Selasa ini, Budi menyampaikan keberhasilan UMKM memasuki ritel modern juga berkontribusi meningkatkan konsumsi produk lokal yang pada akhirnya akan membendung konsumsi produk-produk asing.

    Lebih lanjut, untuk menjadikan produk UMKM diminati konsumen di negeri sendiri, kuncinya ada pada kualitas produk UMKM itu sendiri.

    Terkait rantai pasok domestik, Budi berharap investasi di bidang logistik dan distribusi terbangun merata di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur untuk memperkecil disparitas harga antar wilayah.

    Oleh karena itu, pemerintah telah menggagas Program Gerai Maritim dan mendorong inisiatif perdagangan antarpulau.

    Menurutnya, ritel modern sebagai bagian dari rantai pasok distribusi. Keberadaan ritel modern yang bersinergi dengan UMKM turut menjembatani rantai pasok domestik di berbagai wilayah dengan menyerap produk-produk lokal dan mendistribusikannya.

    “Ritel modern yang tumbuh dan bersinergi dengan UMKM menjadi salah satu jembatan agar produk-produk dalam negeri dan UMKM terdistribusi secara nasional. Hal yang penting adalah ketika ritel modern berkembang, UMKM juga harus diperhatikan,” ujar Budi.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    BI: Transaksi BI-FAST tembus Rp25 kuadriliun selama hampir empat tahun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi yang diproses melalui BI-FAST telah menembus Rp25 kuadriliun dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, capaian tersebut menjadi salah satu wujud kemajuan pembayaran digital yang tumbuh pesat selama beberapa tahun terakhir sejak implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

    “Dalam kurun waktu enam tahun, kita bisa melihat sistem pembayaran Indonesia telah melakukan lompatan besar melalui berbagai inisiatif strategis. Dalam kurun waktu ini, kita sudah ada QRIS, BI-FAST, SNAP, elektronifikasi transaksi pemerintah dan transportasi,” kata Filianingsih dalam acara pembukaan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025 di Jakarta, Selasa.

    Filianingsih juga mencatat interkoneksi pelaku sistem pembayaran yang semakin kuat, tercermin dari meningkatnya proporsi transaksi yang difasilitasi melalui penerapan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP).

    “Proporsi transaksi sistem pembayaran yang menggunakan standar SNAP ini mencapai 93 persen secara volume dan 83 persen secara nominal,” kata dia.

    Tak hanya itu, Filianingsih juga merinci capaian transaksi QRIS dengan volume mencapai 10,33 miliar transaksi hingga September 2025. QRIS telah menjangkau 58 juta pengguna dan 41 juta merchant atau pedagang di seluruh Indonesia.

    “Dari 41 juta merchant itu, mayoritas atau 90 persen lebih adalah UMKM. Capaian ini (penggunaan QRIS dalam transaksi) juga mendorong rasio inklusi keuangan yang menurut Susenas menyentuh 75,02 persen,” kata dia.

    Ia mengungkapkan, QRIS juga terus dikembangkan agar bisa digunakan masyarakat untuk transaksi lintas negara (cross border). Saat ini, QRIS telah terhubung dengan QR milik Malaysia, Thailand, dan Singapura.

    Baru-baru ini, QRIS juga terhubung dengan QR Jepang, namun masih tahap outbound, yakni baru dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia saat bertransaksi di Jepang untuk memindai JPQR. Pada akhir tahun ini, BI menargetkan QRIS bisa digunakan di Tiongkok, baik outbound maupun inbound.

    “Korea Selatan mudah-mudahan tahun depan, sebelum pertengahan tahun, mungkin kita sudah bisa menggunakan. Dan ini sekali lagi menegaskan bahwa peran Indonesia sebagai pionir integrasi pembayaran cross border di regional,” kata Filianingsih.

    BI memperkirakan volume transaksi ekonomi dan keuangan digital (EKD) mencapai 147,3 miliar transaksi pada 2030, meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2024. Menjawab tantangan ini, BI memperkuat infrastruktur sistem pembayaran sebagaimana tertuang dalam BSPI 2030.

    “Infrastruktur dirancang agar mampu mengantisipasi prospek lonjakan transaksi, pada 2030 akan naik empat kali lipat. Jadi ini untuk mengantisipasi prospek lonjakan transaksi di masa depan dan juga aspek manajemen risiko yang semakin resilient untuk mencegah risiko fraud dan siber,” kata Filianingsih.

    Seiring dengan melesatnya kemajuan digital, Filianingsih mengingatkan adanya tantangan serius yang berkaitan dengan risiko keamanan dan kejahatan digital. Apalagi, kejahatan fraud dan serangan siber berkembang dengan pola yang semakin kompleks.

    “Jenis serangan semakin canggih mulai dari middleware attack, account takeover, synthetic ID, deepfake, AI driven attack, hingga social engineering yang menargetkan masyarakat luas,” ujar dia.

    Karena itu, tegas Filianingsih, pengelolaan risiko fraud dan siber harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif. Pelaku industri perlu untuk memperkuat fraud detection system, strong authentication, serta menerapkan prinsip know your merchant atau know your customer.

    Sementara di sisi lain, peningkatan literasi digital dan perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan yang dalam hal ini bukan hanya tanggung jawab regulator, tetapi juga menjadi tanggung jawab industri dan pengguna.

    “Dalam konteks ini, BSPI 2030 hadir sebagai kelanjutan dari BSPI 2025. Kami di Bank Indonesia mencoba untuk menyeimbangkan antara perluasan adopsi digital dengan penguatan manajemen risiko,” kata Filianingsih.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR: Redenominasi perlu transisi bertahap guna cegah risiko

    Komisi XI DPR: Redenominasi perlu transisi bertahap guna cegah risiko

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan redenominasi mata uang rupiah perlu dilakukan dengan transisi secara bertahap untuk menghindari risiko terhadap stabilitas perekonomian.

    Misbakhun mengatakan pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas, termasuk tahap transisi dari uang lama ke uang baru serta strategi sosialisasinya.

    “Kami ingin kebijakan ini berjalan hati-hati dan tidak menimbulkan gangguan di lapangan. Fokus utamanya adalah kejelasan tahapan dan kesiapan masyarakat,” kata Misbakhun di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia menekankan perlunya edukasi publik, terutama bagi pelaku UMKM yang akan merasakan dampak langsung dari perubahan nominal harga.

    Untuk memastikan kelancaran implementasi, Misbakhun juga mengusulkan agar pemerintah melalui Bank Indonesia nantinya terlebih dahulu melakukan uji coba terbatas (pilot project) sebelum redenominasi diberlakukan secara penuh.

    “Yang paling penting, Bank Indonesia harus memastikan stabilitas inflasi dan sistem pembayaran tetap terjaga selama proses perubahan,” katanya.

    Ia pun memastikan DPR siap membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah yang nantinya akan menyederhanakan nominal uang, dari Rp1.000 menjadi Rp1, sebagai bagian dari modernisasi sistem keuangan nasional.

    “Pada prinsipnya, kami menyambut baik rencana redenominasi ini. Kami siap membahasnya sepanjang seluruh aspek teknis, transisi, dan kesiapan publik telah dipertimbangkan dan dipersiapkan secara matang,” katanya.

    Ia menjelaskan redenominasi berpotensi mempermudah transaksi dan pencatatan keuangan, namun tetap memerlukan perencanaan yang komprehensif agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

    Menurut Misbakhun, DPR berkomitmen untuk mengawal pembahasan RUU ini agar redenominasi dapat diterapkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

    “DPR siap bekerja bersama pemerintah agar kebijakan ini tidak menimbulkan beban baru bagi rakyat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Mandiri salurkan KUR senilai Rp38,11 triliun per Oktober 2025

    Bank Mandiri salurkan KUR senilai Rp38,11 triliun per Oktober 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp38,11 triliun kepada 329.012 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per Oktober 2025.

    Dari sisi kualitas kredit, portofolio KUR perseroan terjaga baik dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) di bawah 1 persen.

    SVP Micro Development & Agent Banking Bank Mandiri Bayu Trisno Arief Setiawan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan realisasi tersebut setara 92,96 persen dari target KUR perseroan sebesar Rp41 triliun sepanjang 2025.

    Menurutnya, penyaluran ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan sektor usaha dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis rakyat.

    “Dukungan KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Melalui akses modal yang lebih luas, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat kapasitas produksi, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya saing. Inilah wujud Sinergi Majukan Negeri yang kami jalankan secara berkelanjutan,” ujar Bayu.

    Ia melanjutkan, penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi sebesar 61,47 persen atau senilai Rp23,43 triliun per Oktober 2025.

    Dari jumlah itu, sektor pertanian sebagai motor penggerak ketahanan pangan nasional mencapai Rp11,93 triliun atau 31,31 persen, sektor jasa produksi menyerap 21,34 persen atau senilai Rp8,13 triliun, sektor industri pengolahan 7,41 persen atau Rp2,82 triliun, serta sektor perikanan 1,37 persen atau Rp523 miliar.

    Sejak program KUR diluncurkan pemerintah pada 2008, total akumulasi penyaluran KUR perseroan mencapai Rp300,52 triliun kepada 3,56 juta debitur di seluruh Indonesia per Oktober 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenperin sebut enam sektor industri dibanjiri produk impor jadi

    Kemenperin sebut enam sektor industri dibanjiri produk impor jadi

    Itu membuat industri di dalam negeri mau produksi banyak berpikir terlebih dahulu

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan saat ini terdapat enam sektor industri yang dibanjiri produk impor jadi yaitu tekstil, baja, elektronik, kosmetik, keramik dan alas kaki.

    ‎‎Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif ditemui di Jakarta, Selasa, menyatakan masifnya produk impor mengganggu kinerja enam sektor tersebut, serta membuat utilisasi dan produksi industri terkait menjadi tidak maksimal.

    ‎”Itu membuat industri di dalam negeri mau produksi banyak berpikir terlebih dahulu. Akhirnya menahan. Harusnya bisa produksi 100, produksi 60 dulu. Takutnya nanti tidak terserap pasar,” ucapnya.

    ‎Febri menyampaikan, dari enam sektor yang dibanjiri produk impor jadi, baru sektor tekstil yang memiliki aturan terkait pengaturan impor.

    ‎Kemenperin, lanjut dia, mendukung upaya yang diambil oleh Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menyiapkan skema kemitraan antara pedagang pakaian bekas atau thrifting dan pelaku UMKM.

    Untuk pasar domestik, kata Febri diprioritaskan agar menggunakan produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk impor jadi.

    ‎”Membeli produk lokal itu artinya melindungi saudara-saudara kita yang bekerja pada industri itu,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyatakan pihaknya tengah memperkuat perlindungan pasar dan menarik investasi baru industri baja guna memenuhi kebutuhan domestik yang saat ini 55 persen dipenuhi impor.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2021, jumlah perusahaan yang terdaftar dengan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) 24 untuk logam dasar ada 562 perusahaan dan KBLI 25 barang logam, bukan mesin dan peralatannya, terdapat 1.592 perusahaan.

    ‎Wamenperin menyatakan saat ini terdapat perbedaan signifikan antara konsumsi baja dengan produksi nasional, dan perbedaan tersebut diisi oleh 55 persen impor yang mayoritas berasal dari China.

    Adapun untuk produksi baja, Indonesia menempati peringkat 14 dunia di tahun 2024 yaitu sebesar 18 juta ton, naik 110 persen dari 2019.

    Total produksi baja kasar dunia pada 2024 sebanyak 1,884 miliar ton, yang mana China merupakan produsen terbesar dengan produksi baja kasar sebanyak 1,005 miliar ton (53,3 persen produksi dunia), kemudian disusul oleh India dengan total sebanyak 149,4 juta ton (7,9 persen produksi dunia).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.