Produk: UMKM

  • Tunggu Pak Rosan Pulang dari Australia

    Tunggu Pak Rosan Pulang dari Australia

    Jakarta

    Wacana penggabungan dua aplikator raksasa transportasi online di Indonesia, Grab dan GOTO mengemuka. Badan Pengelola Investasi Danantara disebut-sebut juga akan terlibat dalam kesepakatan besar itu.

    Istana pun secara langsung memantau kesepakatan tersebut, sebab penggabungan kedua perusahaan disebut-sebut merupakan hasil pembicaraan langsung antara Presiden Prabowo Subianto dengan Grab dan GOTO yang merupakan dua aplikasi dengan pangsa pasar terbesar.

    Terkini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan kelanjutan merger antara dua perusahaan besar itu masih menunggu Danantara. Dia bilang belum mendapatkan laporan terkini dari CEO Danantara Rosan Roeslani karena sempat mendampingi kunjungan negara presiden ke Australia.

    “Belum ada (perkembangan). Tunggu Pak Rosan pulang dari Australia lah,” ujar Prasetyo usai rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) kemarin.

    Pada kesempatan berbeda, sebelumnya Prasetyo memang blak-blakan mengatakan Danantara kemungkinan akan terlibat dalam proyek penggabungan Grab dan Goto, namun dia enggan menjelaskan lebih lanjut apa yang akan dilakukan Danantara dalam prosesnya.

    “Dalam hal ini macam-macam karena kemudian ada juga Danantara juga ikut terlibat di situ karena ada proses korporasinya juga yang menjadi bagian dari yang dibicarakan gitu. Makanya minta tolong sabar dulu,” ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025) yang lalu.

    Menurutnya, penggabungan Grab dan Goto perlu dilakukan agar semua perusahaan bisa berjalan dengan optimal tanpa ada persaingan yang tidak sehat. Pemerintah, kata Prasetyo, juga melihat Grab dan Goto menciptakan lapangan kerja besar bagi masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Legal dan Group Corporate Secretary GOTO, R. A Koesoemohadiani menekankan belum keputusan merger dengan Grab sampai saat ini. Dia pun memastikan, setiap langkah GOTO dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

    Koesoemohadiani menjelaskan, pihaknya menyambut baik upaya pemerintah memperkuat ekosistem digital nasional. Perseroan juga berkomitmen mendukung dan mematuhi regulasi pemerintah untuk membangun industri yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

    “Hingga saat ini belum ada suatu keputusan ataupun kesepakatan terkait hal tersebut. Setiap langkah yang diambil oleh GoTo akan senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan publik, dengan tetap memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta menjaga kepentingan terbaik bagi mitra pengemudi, mitra UMKM, pelanggan, serta seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Koesoemohadiani dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11/2025) yang lalu.

    Di lain pihak, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir menyatakan proses merger menjadi keputusan Grab dan Goto. Menurutnya, aksi tersebut perlu memperhitungkan aspek business-to-business (B2B).

    “Kita serahkan balik ke perusahaan yang masing-masing. Kan pemerintah juga udah ngasih masukan, kita pasti ngikutin masukannya dari pemerintah, tapi yang paling penting unsur B2B-nya,” ungkap Pandu di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025) yang lalu.

    Pandu tidak membenarkan maupun menepis spekulasi Danantara akan ikut ambil bagian dalam merger Grab dan Goto. Yang jelas, Pandu menyatakan Danantara akan terus mengikuti proses B2B kedua perusahaan tersebut dan akan mendukung prosesnya.

    Menurutnya, merger ini perlu dilakukan dengan penuh kehati-hatian lantaran GOTO dan Grab merupakan perusahaan terbuka yang tercatat di bursa saham.

    “Mereka harus ngikuti B2B, kita lihat prosesnya, nantinya kita pasti akan support, tapi kita lihat. Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada, dan kita harus juga menjaga itu, tapi kita tentu mendengarkan masukan pemerintah, itu pasti sangat baik, inginnya,” jelas Pandu.

    “Tentu kita harus fokus B2B antara kedua perusahaan itu, dan jangan lupa mereka berdua perusahaan Tbk, jadi harus hati-hati kita ngomongnya,” pungkasnya.

    (hal/hns)

  • Pengusaha Ingatkan Baju Bekas Impor Mematikan Pekerjaan Teman Sebangsa

    Pengusaha Ingatkan Baju Bekas Impor Mematikan Pekerjaan Teman Sebangsa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mengingatkan masyarakat, terkait fenomena pakaian bekas impor. Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira mengatakan, baju bekas yang banyak dijual melalui pasar thrifting, bukan hanya memicu persoalan ekonomi karena harganya yang murah hingga mengganggu keseimbangan pasar, tetapi membawa risiko kesehatan dan keamanan yang serius.

    Karena itu, ujar Anggawira, perlu menggencarkan edukasi publik mengenai bahaya penggunaan pakaian bekas ilegal yang masuk tanpa proses sterilisasi dan tanpa pengawasan mutu.

    “Sebagai bentuk edukasi ke masyarakat, HIPMI perlu menyampaikan bahwa pakaian bekas impor bukan sekadar isu ekonomi, melainkan juga risiko kesehatan,” kata Anggawira kepada CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).

    Ia menjelaskan, banyak pakaian bekas yang masuk ke Indonesia tidak melalui proses sterilisasi yang layak, sehingga berpotensi membawa jamur, bakteri, tungau, hingga parasit kulit. Kondisi tersebut, katanya, dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari scabies, dermatitis, hingga infeksi kulit.

    Selain risiko kesehatan langsung, Anggawira menyoroti persoalan higienitas yang melekat pada pakaian bekas impor. Ia menyebut tidak ada kontrol atas asal-usul barang yang dijual di pasar thrifting. Menurutnya, pakaian yang masuk secara ilegal bisa berasal dari gudang limbah tekstil, donasi bencana, pakaian dari rumah sakit, hingga sisa buangan pengepul di luar negeri.

    “Tidak ada jaminan dari mana pakaian itu berasal,” ucap dia.

    Anggawira juga menekankan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas thrifting ilegal. Banyak dari pakaian bekas impor tersebut sebenarnya merupakan “limbah fesyen” dari negara maju. Jika tidak laku di pasar, barang-barang itu pada akhirnya hanya menjadi beban tambahan bagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Indonesia.

    Dari sisi ekonomi nasional, ia mengingatkan bahwa membeli pakaian bekas ilegal berarti ikut merugikan pelaku usaha dalam negeri. Ia menilai praktik ini mematikan lapangan pekerjaan masyarakat sendiri, melemahkan industri nasional, serta menghilangkan penerimaan negara karena barang-barang tersebut masuk tanpa pajak dan bea masuk.

    “Masyarakat perlu memahami bahwa membeli pakaian bekas ilegal berarti mematikan pekerjaan teman sebangsa,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti persoalan keamanan produk. Menurut Anggawira, pakaian bekas impor yang masuk secara ilegal tidak melalui uji mutu apa pun, tidak memenuhi standar SNI, dan tidak memiliki jaminan keamanan bahan.

    “Tidak ada uji mutu, tidak ada standar SNI, tidak ada jaminan bahan aman,” kata dia.

    Karenanya, Anggawira menyambut positif langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal.

    “HIPMI melihat langkah Pak Purbaya untuk menertibkan dan memberantas impor pakaian bekas ilegal sebagai kebijakan yang tepat dan strategis. Ini bukan hanya soal penegakan aturan perdagangan, tetapi juga soal kedaulatan industri nasional dan perlindungan konsumen,” ujarnya.

    Menurutnya, peredaran pakaian bekas ilegal selama ini telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan persaingan tidak sehat bagi pengusaha yang patuh pajak. Karena itu, penindakan terhadap para importir balpres perlu dilakukan dengan tegas.

    “Penegakan hukum yang tegas memang diperlukan, karena selama ini masuknya pakaian bekas ilegal telah memukul industri tekstil dalam negeri dan menciptakan unfair competition bagi pengusaha yang patuh pajak,” terang dia.

    “HIPMI mendukung langkah tegas Pak Purbaya untuk memberantas impor pakaian bekas ilegal. Ini bagian dari upaya menghidupkan kembali industri tekstil nasional, melindungi UMKM, serta menjaga kesehatan dan keamanan konsumen. Penegakan hukum yang konsisten dan edukasi publik sangat penting agar pasar kita kembali sehat dan kompetitif,” pungkasnya.

    Foto: Mendag Budi Santoso dalam pemusnahan 500 Balpres di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)
    Mendag Budi Santoso dalam pemusnahan 500 Balpres di PT Prasadha Pamunah Limbah Industri di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pertamina sebut program TJSL UMKM turut sejahterakan masyarakat

    Pertamina sebut program TJSL UMKM turut sejahterakan masyarakat

  • Video: Jurus Fintech Lending Perluas Pinjaman Bagi Nasabah Individu

    Video: Jurus Fintech Lending Perluas Pinjaman Bagi Nasabah Individu

    Jakarta, CNBC Indonesia- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) optimistis peningkatan pembiayaan sektor produktif yang disalurkan oleh Fintech Peer-to-peer (P2P) Lending bisa mencapai 40-50% sepanjang tahun 2025-2026 seiring dengan dukungan kebijakan OJK lewat POJK Nomor 19/2025 tentang kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM.

    Optimisme terhadap peningkatan bisnis pembiayaan ini sejalan dengan kinerja bisnis PT Uangme Fintek Indonesia sebagai platform digital yang menyediakan layanan pinjaman online/daring lewat aplikasi mobile “UangMe”.

    Direktur PT Uangme Fintek Indonesia, Purnama Sutedi menyebutkan pertumbuhan bisnis pindar terus berkembang sejak dikeluarkannya POJK No.77/2016. Saat ini penyaluran pembiayaan pindar sudah mencapai Rp 9.600 Triliun yang mencerminkan peran fintech dalam menyalurkan pembiayaan ke segmen masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan (unbanked).

    Sebagai enabler dalam inklusi keuangan RI, Bisnis fintech tidak hanya ditujukan untuk pembiayaan individual termasuk segmen pekerja informal namun juga menyentuh pembiayaan produktif ke segmen mikro.

    Seperti apa perkembangan dan tantangan pengembangan bisnis fintech RI? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Fadjar Hutomo dalam Profit, CNBC Indonesia (Jum’at, 14/11/2025)

  • Merger GoTo-Grab Belum Dibahas, Istana: Tunggu Menteri Rosan

    Merger GoTo-Grab Belum Dibahas, Istana: Tunggu Menteri Rosan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah belum memulai pembahasan terkait isu merger antara GoTo dan Grab.

    Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat bersama Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam.

    Ketika ditanya mengenai perkembangan diskusi terkait potensi penggabungan dua raksasa layanan digital tersebut, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu kepulangan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang saat ini tengah mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia.

    “Belum. Tunggu Pak Rosan pulang pulang dari Australia,” ujarnya.

    Isu merger GoTo–Grab sebelumnya mencuri perhatian publik karena dinilai dapat berdampak besar terhadap ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, hingga kesejahteraan mitra pengemudi dan UMKM.

    Namun hingga kini, pemerintah menyatakan belum ada pembahasan lanjutan sebelum seluruh pihak terkait dapat melakukan koordinasi secara lengkap.

    Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan pembahasan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang ojek daring kini memasuki tahap penyempurnaan bersama berbagai kementerian dan lembaga. Regulasi itu akan mencakup pengaturan pembagian komisi mitra pengemudi serta skema penggabungan dua perusahaan aplikasi, Grab dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo).

    Prasetyo menyebut adanya rencana penggabungan antara kedua perusahaan tersebut. “Rencana begitu,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, akhir pekan lalu (7/11/2025).

    Dia menambahkan bahwa isu tersebut menjadi bagian dari diskusi lebih luas mengenai regulasi transportasi daring. “Kira-kira begitu [Danantara terlibat],” ujarnya saat ditanya mengenai peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. 

    Menurut Prasetyo, proses penggabungan masih dalam tahap pencarian bentuk. Opsi yang dikaji dapat berupa merger ataupun akuisisi. “Ya ini lagi dicari skemanya,” ucapnya.

    Ketika dikonfirmasi mengenai isu bahwa Grab akan dibeli GoTo, Prasetyo memberikan jawaban singkat dan mengamini. Dia kembali menegaskan bahwa kajian masih berlangsung. “Dilihat dari bentuknya, iya. Intinya penggabungan mereka berdua, gitu,” katanya.

    Prasetyo menekankan bahwa pembahasan penggabungan bukan bertujuan menciptakan monopoli, melainkan menjaga keberlanjutan industri transportasi daring. 

    Menurut dia, ekosistem ojol memiliki kontribusi besar bagi ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran layanan.

    “Karena bagaimanapun perusahaan ini adalah pelayanan yang di situ tercipta tenaga kerja, saudara-saudara kita yang menjadi mitra itu jumlahnya cukup besar, dan sekarang kita tersadar bahwa ojol adalah pahlawan ekonomi, menggerakkan ekonomi. Jadi tujuan utamanya arahnya ke situ,” kata Prasetyo.

  • Pakar Teknologi Bagikan Buku AI Gratis untuk Sekolah demi Kedaulatan RI

    Pakar Teknologi Bagikan Buku AI Gratis untuk Sekolah demi Kedaulatan RI

    Jakarta

    Pakar teknologi Onno W. Purbo mendorong peningkatan literasi kecerdasan buatan (AI) sejak usia dini dengan membagikan 23 buku AI gratis untuk siswa mulai dari SD, SMP, SMA, SMK hingga para guru. Seluruh buku tersebut dapat diunduh bebas melalui situs Intechpress (intechpress.ibps.ac.id).

    Inisiatif ini lahir dari kebutuhan untuk memperluas akses edukasi AI ke seluruh Indonesia, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) . Setiap buku memiliki 150-200 halaman dan dirancang dengan pendekatan praktis sesuai tingkat pendidikan siswa. Pada hari peluncuran, situs Intechpress mencatat lebih dari 4 juta unduhan.

    Onno mengungkap buku-buku tersebut telah digunakan dalam pelatihan oleh dinas pendidikan di berbagai wilayah, seperti Kendari dan Jembrana, untuk membekali guru dan siswa dengan pengetahuan dasar AI. “Ini sedang berjalan supaya bangsa ini bisa pintar,” ujarnya saat acara Indonesia Gadget Awards 2025 yang digelar Gizmologi dan Gadgetdiva di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Ajaran Praktis: Dari Aplikasi Android hingga AI Pribadi

    Untuk tingkat SD, materi mengajarkan anak-anak usia 8 tahun membuat aplikasi Android sederhana hanya dalam waktu dua jam, seperti yang pernah Onno terapkan dalam sesi mengajar di Qatar.

    “Anak-anak SD umur 8 tahun bisa bikin 2 aplikasi Android sendiri,” ceritanya menunjukkan betapa aksesibelnya konsep AI dasar bagi anak usia dini.

    Onno W Purbo jelaskan ebook AI gratis untuk sekolah Foto: Adi Fida Rahman/detiKINET

    Sementara itu, buku untuk SMP mengajarkan pembuatan AI pribadi di ponsel, seperti Personal Image Classifier dan Personal Sound Classifier.

    “Pernah kebayangin anak SMP bikin aplikasi Android di handphone AI?” tanya Onno retoris, menggambarkan potensi inovasi yang lahir dari pendidikan dini.

    Di tingkat SMA dan SMK, modul berfokus pada machine learning dan analisis data, termasuk teknik forecasting. Menurut Onno, pendekatan ini membuat siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan AI dalam persoalan nyata, seperti prediksi ekonomi dan analisis data lokal.

    Onno juga menekankan bahwa AI lokal dapat menjadi peluang bisnis masif. Dengan 60 juta UMKM di Indonesia, chatbot AI yang berjalan langsung di ponsel-tanpa cloud-dapat mengotomatisasi layanan pelanggan dengan biaya pembuatan hanya sekitar Rp100 ribu per unit.

    Untuk daerah minim internet, Onno menyarankan penggunaan small language model yang bisa berjalan offline di perangkat murah, termasuk ponsel dan headphone. Pendekatan ini dianggap lebih realistis dibandingkan model besar yang membutuhkan server mahal.

    Dalam sesi demonstrasi, Onno menunjukkan penggunaan Google Teachable Machine sebagai alat untuk melatih model AI melalui kamera ponsel. Anak-anak bisa mengklasifikasikan gambar atau pose, lalu mengekspor model tersebut menjadi aplikasi sederhana.

    Onno W Purbo Foto: Adi Fida Rahman/detiKINETVisi Kedaulatan Digital Indonesia

    Onno menegaskan bahwa kedaulatan digital hanya bisa dicapai bila Indonesia membangun AI dengan data lokal. “AI tergantung pada data training. Kita tidak mungkin pakai datanya orang Amerika,” ujarnya.

    Ia melihat peluang besar: dengan 72 juta anak SD di Indonesia dan harga perangkat yang semakin terjangkau, pasar edukasi AI dinilai akan “booming”. Onno pun mendorong produsen ponsel ikut menghadirkan fitur edukasi AI sebagai nilai jual utama.

    Inisiatif buku AI gratis ini, menurut Onno, menjadi langkah strategis untuk memastikan Indonesia tidak tertinggal dalam perkembangan AI global. “Saya ingin bangsa ini bisa berdaulat dan mandiri,” tutupnya.

    Ia menekankan bahwa AI Indonesia harus dilatih dengan data lokal, bukan mengandalkan dataset asing. “AI tergantung pada data training ini. Kita nggak mungkin pake datanya punya orang Amerika,” tandasnya.

    (afr/afr)

  • Tuban Fair 2025 Resmi Dibuka,Begini Tujuan dan Harapannya!

    Tuban Fair 2025 Resmi Dibuka,Begini Tujuan dan Harapannya!

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban melalui Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopumdag) menggelar Tuban Fair 2025 dalam rangka memperingati Hari Jadi Tuban yang ke-732 di GOR Rangga Jaya Anoraga mulai dari tanggal 13-15 November 2025.

    Adapun pameran tersebut dibuka mulai pukul 15.00 Wib sampai 21.30 Wib dengan diikuti ratusan stand yang terdiri dari instansi Pemerintah, perusahaan dan pelaku industri.

    Tuban Fair 2025 turut dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana serta perwakilan Forkopimda Tuban. Seusai berkeliling, Sekda Tuban mengatakan bahwa kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan refleksi kinerja Pemkab Tuban.

    “Melalui interaksi secara langsung antara masyarakat dengan penyelenggara layanan publik dapat mengetahui sejauh mana pelayanan dan program pembangunan sudah dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Budi Wiyana. Kamis (13/11/2025).

    Menurutnya, Tuban Fair 2025 tidak hanya untuk ajang promosi tetapi sebagai ajang evaluasi, masyarakat bisa menilai langsung pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya. “Dari situ kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan ke depan,” imbuhnya.

    Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku industri kecil untuk memamerkan hasil usahanya, baik potensi investasi, hasil pertanian, perikanan, serta berbagai inovasi digital yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Tuban.

    “Dengan begitu Tuban Fair ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam membangun perekonomian daerah,” kata Sekda.

    Sementara itu, Kepala Diskopumdag Tuban Gunadi menambahkan kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta pameran, terdiri dari 75 stand indoor dan 75 stand outdoor yang berasal dari berbagai sektor mulai dari pelaku UMKM, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN, lembaga pendidikan hingga perbankan.

    “Hampir seluruh paguyuban kita beri ruang untuk menampilkan produk unggulan mereka, mulai dari kerajinan, hingga layanan publik seperti Dukcapil, perbankan dan cek kesehatan,” ungkap Gunadi.

    Termasuk Tuban Fair 2025 ini dibuka untuk umum dan gratis, masyarakat bisa langsung berkunjung di stand pameran dan menikmati hiburan musik yang disajikan. “Masyarakat bisa berkunjung untuk berbelanja produk asli Tuban, bersantai dan menikmati hiburan yang disediakan selama tiga hari pelaksanaan kedepan,” pungkasnya. [dya/aje]

  • Gencar Dipakai, Ini Cara Gunakan AI Agar Tidak Jadi Bumerang

    Gencar Dipakai, Ini Cara Gunakan AI Agar Tidak Jadi Bumerang

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewasa ini, semakin banyak orang yang mulai memanfaatkan solusi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendorong produktivitas hingga efisiensi. Lantas, tanggung jawab siapa jika AI salah mengambil keputusan?

    Menanggapi hal itu, Deputy EGM Digital Product Telkom, Fauzan Feisal mengatakan, dalam merancang sebuah sistem AI, pihaknya tidak menyerahkan 100% keputusan terhadap robot, tetapi turut melibatkan manusia atau human in the loop. Artinya, robot tidak sepenuhnya memiliki kewenangan. Selalu ada intervensi, pengawasan, maupun persetujuan dari manusia itu sendiri.

    “Walaupun dengan AI itu yang kita tata bukan lagi human in the loop. Harus ada human, tapi adalah distribusi decision,” ujar dia dalam Coffee Morning Tech & Telco Edition, dikutip Kamis (13/11/2025).

    Berkaca pada pengalaman Telkom, Fauzan menyebut bahwa pihaknya berfokus pada distribusi keputusan atau pembagian kewenangan antara manusia dan sistem AI secara optimal. Agar AI tidak menjadi bumerang bagi manusia, maka diperlukan pengaturan terkait tata kelola yang komprehensif terhadap AI.

    Pengaturan ini ditujukan untuk mengetahui apa saja keputusan yang bisa atau tidak boleh diambil oleh AI.

    “Apa saja keputusan yang boleh dan tidak boleh diambil, dan ketika itu boleh diserahkan, full dilakukan oleh robotnya. So it’s about governance ya, mengaturnya. But at the end of the day, commonly akan kita rasakan human in the loop sih pasti,” kata dia.

    Lebih jauh, Telkom mengakui bahwa awal dari pengembangan AI harus dilakukan dari penataan data yang kemudian akan menjadi fondasi pertama dalam penyusunan peta jalan (roadmap) AI bagi perusahaan.

    Pada 2026 mendatang, dia bilang, Telkom akan fokus memperkuat integrasi AI terhadap proyek-proyek besar sekaligus memperluas pemerataan penggunaan AI agar teknologi ini bisa diakses hingga ke level UMKM. Selain itu, seiring dengan berkembangnya adopsi AI, Telkom juga hendak mereformasi kebijakan kemitraan agar kolaborasi menjadi lebih cepat.

    “Biasanya kalau mau bermitra dengan Telkom itu luar biasa panjang, lama-lama ya maklum perusahaan giant gitu ya. Jadi itu salah satu yang akan kami reformasi adalah cara berkolaborasi dan berpartnership. Prosedur itu satu critical, penting,” jelas dia.

    Meski tergolong sangat menjanjikan, kata dia, pengembangan AI bukan hal yang mudah dilakukan oleh pelaku usaha. Apalagi, hampir 90% perusahaan di dunia yang mengadopsi AI belum mampu balik modal. Dengan demikian, keputusan untuk berinvestasi pada AI harus dilakukan secara matang dan penuh pertimbangan.

    Tak hanya itu, adopsi AI juga bakal lebih menantang ketika terdapat gap teknologi atau kapabilitas antar wilayah. Sebagai contohnya, ia menceritakan bahwa perkembangan solusi digital di Jawa, khususnya Jakarta, sudah sangat rumit. Banyak korporasi kini menuntut sistem analitik big data yang kompleks. Namun, kondisi berbeda terlihat di wilayah Indonesia Timur yang masih berada pada tahap dasar pemanfaatan teknologi.

    Fauzan menekankan, untuk mendorong pemerataan pemanfaatan teknologi AI di Indonesia, diperlukan aktor baru yang ia sebut sebagai “pasukan ketiga”. Pasukan ini adalah startup lokal dan pelaku usaha teknologi di daerah yang mampu membawa demokratisasi teknologi.

    “Kalau saya nyebutnya pasukan ketiga. Teman-teman startup pengusaha lokal yang bisa membawa demokratisasi teknologi ke seluruh Indonesia,” tandas dia.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonomi Digital RI Diproyeksikan Tembus Rp 1.672 Triliun di 2025

    Ekonomi Digital RI Diproyeksikan Tembus Rp 1.672 Triliun di 2025

    Jakarta

    Ekonomi digital Indonesia diperkirakan menembus angka USD 100 miliar atau sekitar Rp 1.672 triliun (kurs USD 1 = Rp 16.727) pada 2025 menurut laporan terbaru Google, Temasek, dan Brain & Company. Dibandingkan di tahun sebelumnya, ada kenaikan USD 10 miliar.

    Dari laporan yang sama, kawasan Asia Tenggara tengah berlari menuju era baru ekonomi digital dengan total nilai transaksi bruto (GMV) regional yang diproyeksikan melampaui USD 300 miliar. Khusus untuk Indonesia menyumbang porsi terbesar dari pertumbuhan itu, terutama lewat e-commerce, jasa keuangan digital, dan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    Country Director Google Indonesia, Veronica Utami, mengatakan seperti laporan sebelumnya, pada kali ini masih menyoroti enam sektor, yakni e-Commerce, Jasa Keuangan Digital (DFS), Transportasi dan Makanan, Media Online, Perjalanan, dan Sektor Baru.

    “Ekonomi digital Indonesia sendiri tumbuh sebesar 14% dibandingkan tahun lalu. Artinya, Indonesia masih tetap menjadi ekonomi digital paling besar di Asia Tenggara dan GMV-nya sekarang mencapai hampir USD 100 miliar,” ujar Veronica di Kantor Google Indonesia, Kamis (13/11/2025).

    Sektor e-commerce masih menjadi tulang punggung utama. Namun, tren baru yang mencuri perhatian adalah video commerce, di mana penjual memanfaatkan format video dan live streaming untuk berjualan.

    Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company ini menyebut, jumlah penjual yang menggunakan video commerce melonjak 75% secara tahunan, mencapai sekitar 800 ribu akun. Sementara itu, volume transaksinya naik 90% menjadi 2,6 miliar transaksi. Kategori fashion dan aksesori menjadi yang paling banyak diminati dalam format jualan video ini.

    “Sektor e-Commerce tetap menjadi kontributor terbesar GMV di Indonesia, dan diproyeksikan tumbuh lebih dari 14% sehingga mencapai USD 71 miliar. Ini adalah akselerasi signifikan dari tahun ke tahun dibandingkan tahun sebelumnya dan ini didorong oleh pesatnya pertumbuhan video commerce,” tutur Veronica.

    Dari sektor Transportasi dan Makanan, dijelaskan juga menunjukkan momentum yang stabil dan kuat dengan pertumbuhan 13% dari tahun ke tahun dan mencapai USD 10 miliar di 2025.

    Veronica memaparkan sektor Media Online yang mencakup gaming, periklanan, musik, hingga video on demand yang sifatnya langganan menunjukkan tren pertumbuhan sebesar 16% dan mencapai USD 9 miliar.

    Kemudian, sektor layanan keuangan digital (DFS) mencatatkan pertumbuhan dua digit yang tinggi di semua segmen. Sistem pembayaran nasional seperti QRIS mendorong inklusi keuangan lebih luas, sementara bank digital terus memperluas basis nasabahnya di luar kota besar.

    “Kalau kita lihat ini sektor yang paling menonjol performanya, adalah pembayaran digital yang kita melihat skala yang sangat luar biasa besar,” ucapnya.
    Meski begitu, laporan juga mengingatkan bahwa pendanaan bagi startup digital di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, masih relatif tertinggal dibanding kawasan lain. Artinya, para pelaku industri masih perlu bersaing ketat dalam menarik investasi baru.

    Country Director Google Indonesia Veronica Utami Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Kendati begitu, yang paling menonjol, Indonesia kini masuk fase baru yang disebut laporan itu sebagai ‘AI reality’. Pendapatan dari aplikasi berfitur AI tumbuh hingga 127%, menunjukkan bahwa kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan secara nyata dalam bisnis dan layanan digital.

    AI dinilai bisa menjadi penggerak utama gelombang ekonomi digital berikutnya, mulai dari otomatisasi UMKM, customer service berbasis bahasa Indonesia, hingga solusi kesehatan dan pendidikan digital.

    “Kita juga sudah melihat bangkitnya generasi baru startup yang berbasis AI di kawasan kita,” kata Veronica.

    Meski pertumbuhannya menjanjikan, laporan e-Conomy SEA juga menyoroti sejumlah tantangan klasik, di antaranya keterbatasan talenta digital dan data scientist, regulasi data dan keamanan siber yang belum seragam, serta infrastruktur internet di luar kota besar yang masih timpang. Tanpa pembenahan di tiga aspek ini, potensi pertumbuhan bisa melambat dalam beberapa tahun ke depan.

    Analis Bain & Company menilai, Indonesia kini berada di titik krusial. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan startup lokal perlu diperkuat agar momentum pertumbuhan tidak hanya cepat, tapi juga berkelanjutan.

    Dengan dukungan kebijakan, investasi infrastruktur digital, dan pengembangan talenta AI, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi digital terbesar di kawasan, bahkan menembus panggung global.

    (agt/rns)

  • BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025

    BNI Raih Penghargaan Leadership AA di Indonesia ESG Leadership Awards 2025

    Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan Leadership AA – Excellence Leader in ESG Transparency di ajang Indonesia ESG Leadership Awards 2025. Penghargaan ini diberikan atas konsistensi BNI dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menyampaikan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi BNI untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip ESG di seluruh lini bisnis. Penghargaan ini juga menegaskan kiprah BNI sebagai salah satu pelopor transparansi dan tata kelola berkelanjutan di sektor keuangan Indonesia.

    “Penghargaan ini menjadi dorongan bagi BNI untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi prinsip ESG di seluruh lini bisnis. Kami percaya, keberlanjutan bukan hanya tentang tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan nilai ekonomi yang seimbang dengan nilai lingkungan dan sosial,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

    Okki menjelaskan BNI secara konsisten mendorong upaya keberlanjutan melalui pembiayaan hijau dan inisiatif sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam hal ini, BNI aktif mendukung proyek energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan efisiensi energi, sejalan dengan agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon.

    Selain itu, BNI memperkuat digitalisasi inklusif guna memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM. Langkah ini sejalan dengan upaya perseroan untuk membangun ekosistem keuangan yang inklusif sekaligus mendukung transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    “BNI percaya bahwa kepemimpinan dalam ESG bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan komitmen moral untuk menghadirkan nilai tambah bagi bangsa dan dunia. Ke depan, kami akan terus memperluas kolaborasi lintas sektor guna memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global,” papar Okki.

    Melalui penerapan kerangka ESG yang konsisten, Okki menegaskan BNI diakui sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga aktif dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

    Melalui pencapaian ini, BNI juga menegaskan upayanya menjadi mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat transformasi menuju ekonomi hijau, inklusif, dan berdaya saing global. Hal ini sejalan dengan semangat BNI sebagai lembaga keuangan nasional yang terus membawa perubahan positif bagi

    Sebagai informasi, Indonesia ESG Leadership Awards 2025 diselenggarakan oleh Bumi Global Karbon (BGK) Foundation di Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD Jakarta, pada Rabu (12/11/2025).

    Tahun ini, acara tersebut mengusung tema ‘Aligning Indonesia ESG Leadership with Global Opportunities’. Tema ini mencerminkan momentum strategis Indonesia dalam memperkuat kemitraan ekonomi berkelanjutan dengan Uni Eropa dan Kanada melalui perjanjian IEU-CEPA dan ICA-CEPA.

    (akd/ega)