Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Berantas Baju Impor Bekas, 1.300 Merek Lokal Bakal Masuk Pasar

    Berantas Baju Impor Bekas, 1.300 Merek Lokal Bakal Masuk Pasar

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sekitar 1.300 brand lokal untuk menggantikan barang impor bekas (thrifting) semisal pakaian atau baju bekas.

    Maman menegaskan, sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022, pemerintah tidak mau berkompromi atas importasi barang bekas seperti pakaian bekas dan sejenis.

    “Pokoknya bagi saya, bagi kami kementerian UMKM dan kementerian lainnya, yang kita lakukan tindakan itu mereka yang mengimpor baju-baju bekas. Karena inget lho, enggak semua thrifting itu jelek. Yang jadi isu adalah yang melakukan impor baju-bajunya bekas, nah ini yang kita tindak,” tegasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Namun begitu, Kementerian UMKM mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto agar menyiapkan substitusi produk barang pengganti. Sehingga para pedagang bisa beralih menjual produk pakaian made in Indonesia.

    Supaya, kata Maman, para pedagang pakaian bekas impor pada akhirnya tetap bisa melanjutkan usahanya dengan berdagang produk pakaian lokal yang jumlahnya ribuan.

    “Per hari ini, kita sudah konsolidasi, sudah ada 1.300 brand produk lokal kita yang sudah kita konsolidasikan. Dari baju, celana, sepatu, sendal, pokoknya sudah kita kumpulkan 1.300 brand lokal. Nanti dalam waktu dekat kita akan tindak lanjuti,” ucapnya.

     

  • Bos Pajak Bakal Ubah Aturan Pajak 0,5% UMKM, Ini Alasannya!

    Bos Pajak Bakal Ubah Aturan Pajak 0,5% UMKM, Ini Alasannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut tengah membahas perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No.55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh).

    Salah satu perubahan terkait dengan insentif pajak 0,5% terhadap UMKM dengan omzet paling tinggi Rp4,8 miliar.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa latar belakang dari pihaknya ingin mengubah aturan itu lantaran temuan beberapa praktik wajib pajak (WP) UMKM yang melakukan penahanan omzet (bunching) hingga pemecahan usaha (firm splitting). 

    “Temuan kami dari strategi tax planning, ada beberapa praktik dari WP yang mendapatkan fasilitas PPh final 0,5% melakukan praktik bunching atau menahan omzet, dan melakukan praktik firm splitting atau pemecahan usaha,” jelasnya pada rapat kerja (raker) Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). 

    Oleh sebab itu, lanjut Bimo, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan untuk pasal 57 ayat (1) dan (2) pada Bab 10 terkait dengan pengaturan ulang subyek PPh final 0,5% yang memiliki peredaran bruto tertentu (WP PBT), dengan mengecualikan WP yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk penghindaran pajak atau anti avoidance rule. 

    Selain praktik diduga penghindaran pajak itu, otoritas turut menemukan indikasi WP UMKM yang masih memanfaatkan tarif PPh final 0,5% kendati peredaran bruto konsolidasi mereka sudah melewati ambang batas (threshold) yang sudah ditetapkan. 

    Untuk itu, Ditjen Pajak mengusulkan perubahan pasal 58 yakni penyesuaian penghitungan peredaran bruto sebagai kriteria WP PBT yaitu seluruh peredaran bruto dari usaha dan pekerjaan bebas baik yang dikenakan PPh final dan PPh nonfinal. “Itu termasuk perdaran bruto dari penghasilan di luar negeri.”

    Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana untuk menghapus pemberian periode atau jangka waktu tertentu pemberian insentif PPh final 0,5%, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP) dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang (PT OP). 

    Bimo menyebut itu merupakan permintaan dari dunia usaha, di mana perpanjangan PPh final 0,5% untuk UMKM telah masuk menjadi paket kebijakan ekonomi 2025. 

    “Perubahan pasal 59 penghapusan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak orang pribadi dan perseroan perseorangan yang didirikan satu orang (PT OP),” terang Bimo. 

    Dirjen Pajak Lulusan Taruna Nusantara itu menyebut revisi PP tersebut sudah melalui rapat harmonisasi dengan Kementerian Hukum pada Oktober 2025 lalu. Kini, rancangan beleid itu sudah berada di Sekjen Kemenkeu untuk nantinya diajukan permohonan penandatanganan oleh Presiden. 

  • Catat! Bunga KUR Flat 6% Mulai Januari 2026

    Catat! Bunga KUR Flat 6% Mulai Januari 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan pemerintah memberikan bunga tetap (flat) untuk skema kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM sebesar 6% mulai Januari 2026.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan skema KUR bunga tetap ini sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Komite Pembiayaan melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    “Kan sekarang ini pengajuan [KUR] pertama 6%. Betul nggak? KUR yang kedua naik 7%. KUR yang ketiga naik 8%. KUR yang keempat naik 9%. Sekarang semua sama 6%,” kata Maman saat ditemui di Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Selain itu, Maman menambahkan, selama ini skema KUR hanya diberikan paling banyak empat kali pengajuan. Namun, dia menyatakan pengajuan KUR ke depan tidak ada batasan.

    “Jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas,” imbuhnya.

    Hingga saat ini, Maman mengungkap realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp238 triliun atau sekitar 83% dari target Rp286 triliun pada alokasi 2025.

    Dia menuturkan, dari target alokasi tersebut, Kementerian UMKM harus menyalurkan 60% ke sektor produksi.

    Adapun, realisasinya sudah mencapai angka 60,7% dan ditargetkan menyentuh 61% di akhir tahun. Dia menyebut, angkanya terus mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

    Pada periode yang sama, Kementerian UMKM mencatat telah terdapat 1,3 juta debitur graduasi. “Dari target yang ditugaskan kepada saya untuk debitur baru sebanyak 2,34 juta debitur, debitur barunya yang sudah tercapai 96%, yaitu 2,25 juta,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Maman menambahkan pemerintah juga membidik 8–11 juta tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM. Ke depan, Kementerian UMKM akan membuat program untuk yang dari sektor informal ke formal.

    “Saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65%. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5%,” pungkasnya.

  • Realisasi KUR UMKM Sentuh Rp 238 Triliun

    Realisasi KUR UMKM Sentuh Rp 238 Triliun

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman melaporkan, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM hingga pertengahan November 2025 mencapai Rp 238 triliun.

    Berdasarkan laporan yang diberikan Kementerian UMKM kepada Liputan6.com, realisasi KUR UMKM itu merupakan data terakhir per 15 November 2025. Bertambah sekitar Rp 10 triliun dari capaian per awal bulan ini sekitar Rp 228 triliun.

    “Dari target yang sudah ditentukan Rp 286 triliun, Alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp 238 triliun. Jadi sekitar 83 persen dari target yang ditugaskan kepada saya,” jelas Maman di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Untuk pencaplokan debitur baru, ia melanjutkan, realisasinya telah menembus angka 96 persen, atau sekitar 2,25 juta debitur baru dibanding target sebanyak 2,34 juta debitur baru.

    Sementara untuk debitur graduasi atau yang naik tingkat (semisal dari skala usaha mikro menjadi kecil), jumlahnya bahkan sudah melampaui target. Maman mengatakan, realisasinya tembus 112 persen, atau sebanyak 1,3 juta debitur dari target sekitar 1,2 juta debitur.

    Di sisi lain, Kementerian UMKM pada 2025 ini juga mematok target, sekitar 60 persen dari target Rp 286 triliun penyaluran KUR bisa terealisasi untuk sektor produksi. Maman menyebut bahwa capaiannya sukses menorehkan sejarah baru.

    “Nah ini yang pertama kali sepanjang sejarah program KUR berdiri, baru sekarang kita terrealisasi, yaitu di angka 60,7 persen. Ini kan dari tahun 2020-2024 enggak pernah sampai di 60 persen,” bebernya.

    “Alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen. Insya Allah di Desember akhir kita akan naik lagi di 61 persen,” pungkas Maman Abdurrahman.

     

  • Semua Produk Makanan-Minuman Wajib Bersertifikat Halal Oktober 2026

    Semua Produk Makanan-Minuman Wajib Bersertifikat Halal Oktober 2026

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan menegaskan seluruh produk makanan dan minuman wajib mengantongi sertifikat halal pada 18 Oktober 2026 mendatang. Saat ini pihaknya masih terus gencar melakukan sosialisasi.

    Seperti diketahui, ketentuan ini pun berlaku untuk produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tenggat waktu 18 Oktober 2026 itu sebetulnya mundur dari ketetapan awal.

    “Nah sekarang, sudah satu tahun kami lakukan sosialisasi. 2026 ini batasnya. 18 Oktober 2026. Itu batasannya, semua produk wajib (sertifikat halal),” ungkap Babe Haikal, sapaan akrabnya, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Dia menegaskan, untuk produk non-halal juga perlu mencantumkan informasi resmi dalam kemasan produk makanan-minumannya. Dia merujuk pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2024.

    “Makanan dan minuman itu wajib bersertifikat halal di Indonedia. Kalau enggak (halal) gimana? Ya harus diberi keterangan non-halal,” katanya.

    “(Makanan) non-halal, cantumkan non-halal. Kalau enggak cantumkan non-halal, ya akan diberi surat peringatan, bahkan sampai penarikan,” tegas Haikal.

    Produk UMKM Wajib Sertifikat Halal

    Sebelumnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa mulai 18 Oktober 2026 seluruh produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) wajib sudah bersertifikat halal. Pemberlakuan kewajiban ini sesuai amanat UU nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

    Kepala BPJPH RI, Ahmad Haikal Hasan, menekankan pentingnya tertib halal agar pelaku usaha tidak hanya siap menghadapi kewajiban sertifikasi halal, namun juga sebagai strategi pngembangan bisnis.

    “Tertib halal yang dijalankan dari sekarang sangat penting, karena selain memenuhi regulasi, hal ini juga menjadi strategi untuk memperkuat ekosistem bisnis di Indonesia,” ujar Babe Haikal, sapaan akrabnya, pada acara Gathering dengan Media dan Pelaku Usaha bersama Kepala BPJPH, bertempat di Main Atrium Mall Ciputra Cibubur, Bekasi, mengutip keterangan resmi, Senin (6/10/2025).

     

     

  • Tim Asal Filipina Turut Meriahkan Gelaran International Jember Marching Carnival 2025

    Tim Asal Filipina Turut Meriahkan Gelaran International Jember Marching Carnival 2025

    JEMBER – International Jember Marching Carnival (IJMC) 2025 berlangsung dengan semarak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 15-16 November 2025. Selain peserta dalam negeri, acara ini turut dihadiri oleh tim peserta dari Filipina dan dewan juri dari Thailand.

    “Tahun ini IJMC diikuti 43 unit marching band dari berbagai kota di Indonesia serta satu peserta internasional dari Filipina,” kata Ketua Panitia IJMC Tri Basuki dalam keterangannya di Jember, mengutip ANTARA pada Minggu, 16 November.

    Menurutnya, anggota dewan juri dalam kegiatan tersebut dihadirkan berasal dari Thailand, Yogyakarta, Surabaya, dan Bogor, sehingga diharapkan dapat menambah kualitas penilaian pada IJMC 2025.

    “Kami berharap seluruh peserta pulang membawa pengalaman berharga, agar kesempatan kolaborasi semakin terbuka bagi komunitas marching band Asia, dan Jember terus bersinar sebagai panggung budaya di tingkat nasional hingga internasional,” tuturnya.

    Tahun 2025 merupakan tahun ke-8 penyelenggaraan IJMC yang menjadi wadah pertemuan kreativitas, pertunjukan seni, serta kolaborasi budaya, dari berbagai daerah dan negara.

    Rangkaian kegiatan dimulai dengan Night Street Parade Culture sepanjang Jalan Gajahmada menuju alun-alun Jember pada Sabtu (15/11) malam dan dilanjutkan dengan babak final Drum Battle di GOR PKPSO pada 16 November 2025.

    Sementara Bupati Jember Muhammad Fawait mengapresiasi orang tua, pembina, dan seluruh peserta yang telah mengharumkan nama Jember di kancah internasional melalui perolehan lima medali emas di kejuaraan MWBC Malaysia.

    “Saya juga memberikan penghargaan khusus kepada Manajer Jember Marching Band Tri Basuki beserta jajarannya yang konsisten membawa nama Jember ke lingkup nasional hingga dunia,” katanya.

    Pemkab Jember, lanjutnya, berkomitmen menghadirkan pagelaran berskala besar sepanjang tahun karena sektor jasa dan kegiatan terbukti memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana terlihat pada data BPS pada semester kedua dan ketiga.

    “IJMC 2025 diharapkan mampu menjadi pengungkit ekonomi lokal, menghadirkan ruang yang lebih luas bagi UMKM dan pedagang kaki lima untuk berkembang. Saya berharap gelaran tahun 2026 dapat berlangsung lebih besar dan menghadirkan peserta dari lebih banyak negara,” ujarnya.

  • Komisi VII apresiasi dampak pengembangan pariwisata terhadap UMKM

    Komisi VII apresiasi dampak pengembangan pariwisata terhadap UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk membahas dampak pengembangan pariwisata terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif (ekraf).

    Wakil Ketua Komisi VII Evita Nursanty mengapresiasi peningkatan kinerja pariwisata, salah satunya sebanyak 96,3 persen dari 2,55 juta usaha pariwisata merupakan UMKM.

    “Dari paparan (Menteri Pariwisata, .red) juga adanya peningkatan kinerja pariwisata 2025. Walaupun, laju perkembangan dari pariwisata kita itu masih kalah dengan negara tetangga kita, yaitu Thailand, Vietnam, dan Malaysia,” ujarnya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana di kompleks parlemen, Jakarta, Senin

    Peningkatan itu, menurut Evita, memiliki tantangan nyata. Ia mengambil contoh dari negara tetangga Indonesia, yakni Thailand yang sudah menuntaskan digitalisasi di sektor pariwisata dengan dashboard real-time mengenai dampak ekonomi yang dirasakan.

    “Semuanya itu real-time. Dia punya platform yang kita harus miliki. Real-time jumlah wisatawan yang datang. Real-time waktu tinggal dari wisatawan itu. Real-time spender-nya itu berapa. Kita juga mesti punya itu,” ungkapnya.

    Platform dashboard itu dapat mengemukakan data yang otomatis diperbarui. Evita menjelaskan bahwa perangkat tersebut dapat menjadi sarana transparansi dan bisa memperkirakan kontribusi perekonomian melalui pariwisata yang berdampak langsung terhadap UMKM dan ekonomi kreatif.

    “Nah itu transparan. Bapak bisa buka dashboard-nya Thailand, saya udah buka. Dashboard-nya Thailand, dashboard-nya Vietnam, itu kita bisa lihat semua. Sampai kontribusinya terhadap perekonomian itu berapa besar. Bisa terlihat. Kita bisa lihat juga kontribusi dari pengembangan pariwisata ini terhadap UMKM dan ekonomi kreatif itu berapa besar,” ungkapnya.

    Selain itu, Evita menyoroti perkembangan desa wisata yang sudah berjumlah 4.000 harus mengedepankan kualitas daripada kuantitas yang saat ini digalakkan.

    Menurutnya, kualitas itu bersandar kepada community-based development yang kaya akan perkembangan desa menjadi tempat menarik untuk dikunjungi, yaitu para pelancong bisa menanyakan sejarah, dan beraktivitas lebih kreatif, dan fasilitas penunjang di desa.

    “Sekarang ini, saya justru mau tanya, apa yang dilakukan oleh Kemenpar untuk meningkatkan kualitas daripada desa-desa wisata yang ada,” ucapnya.

    Dari posisi UMKM, kata Evita, Kemenpar dapat mendorong pelatihan membuat produk fesyen, terutama menyulam batik. Pelatihan-pelatihan itu dapat menunjang daya jual desa wisata, dan memperkenalkan budaya batik kepada wisatawan asing.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Koalisi UMKM tanda tangani petisi tolak Raperda KTR

    Koalisi UMKM tanda tangani petisi tolak Raperda KTR

    Jakarta (ANTARA) – Koalisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Jakarta melakukan penandatanganan petisi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah difinalisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

    “Pedagang kecil saat ini situasinya terseok-seok. Sekarang, kita makin dibelenggu dengan Raperda KTR yang tak bisa diterima,” ujar juru bicara Koalisi UMKM Jakarta Izzudin Zindan di Jakarta, Senin.

    Dalam petisi tersebut, Koalisi UMKM menginginkan agar DPRD DKI Jakarta mendengarkan aspirasi mereka yang terdampak langsung oleh Raperda KTR.

    Mereka juga meminta agar pasal-pasal pelarangan penjualan dan perluasan kawasan tanpa rokok ditinjau ulang.

    Petisi tersebut diteken oleh lintas komunitas pedagang yang terdiri dari Komunitas Warteg Merah Putih (WMP), Koperasi Warung Tegal (Kowarteg), Paguyuban Pedagang Warteg dan Kaki Lima Jakarta dan Sekitarnya (Pandawakarta), Komunitas Warung Nusantara (Kowantara), Koperasi Warung Cipta Niaga Mandiri (Kowartami) dan UMKM Remojong.

    Para pedagang yang tergabung dalam Koalisi UMKM bersepakat dan tegas menolak Raperda KTR yang dinilai semakin mencekik para pedagang warteg.

    Jika sebelumnya tercatat lebih dari 50.000 warteg aktif beroperasi di Jabodetabek, kini tinggal separuhnya, yakni 25.000 warteg yang bertahan.

    “Sehari-hari pedagang menghadapi harga sembako yang tak stabil. Dengan Raperda KTR yang mengharuskan steril rokok di warung, jelas berdampak pada penghasilan,” ucap anggota Kowarteg Tanuri.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS Kabupaten Mojokerto Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bersama-sama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    BPS Kabupaten Mojokerto Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bersama-sama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto akan melakukan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. BPS Kabupaten Mojokerto mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Mojokerto untuk mensukseskan SE2026.

    Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny menegaskan bahwa SE2026 memiliki peran strategis sebagai penyedia data dasar seluruh kegiatan ekonomi nasional, kecuali untuk lapangan usaha. Seperti pertanian, kehutanan dan perikanan. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

    Serta aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. SE2026, lanjutnya, akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan.

    “Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar pendataan berjalan lancar, lengkap, dan akurat. SE2026 dirancang untuk menghasilkan sejumlah informasi kunci,” ungkapnya, Senin (17/11/2025).

    Antara lain struktur ekonomi nasional, karakteristik usaha, hingga kondisi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang kini berkembang pesat. Data ini diharapkan menjadi gambaran menyeluruh tentang detak aktivitas ekonomi Indonesia dari skala mikro hingga makro.

    “Manfaat SE2026 akan dirasakan oleh berbagai kelompok pengguna data. Pemerintah memperoleh data terkini sebagai landasan perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjadi alat evaluasi atas kebijakan yang telah berjalan. Sektor bisnis akan mendapatkan informasi pasar, tren industri, hingga peluang ekspansi usaha,” katanya.

    Data SE2026 juga membantu pelaku usaha, baik besar maupun UMKM, bisa memanfaatkan hasil SE2026 untuk membaca arah perubahan ekonomi, memahami tren industri serta peluang dan tantangan bisnis di berbagai wilayah. Menurutnya, data SE2026 sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan mengambil keputusan yang lebih terukur.

    “Sementara bagi akademisi dan peneliti, SE2026 menyediakan data detail untuk mendukung riset-riset berbasis bukti di bidang ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Masyarakat umum pun turut mendapatkan manfaat melalui kebijakan ekonomi yang lebih relevan serta akses terhadap data yang terbuka,” katanya.

    SE2026 juga akan menjawab berbagai isu strategis, seperti peta daya saing usaha, struktur perekonomian wilayah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi digital, ekonomi lingkungan, hingga persoalan-persoalan yang dihadapi dunia usaha dalam merencanakan strategi pengembangan mereka.

    “Ekonomi adalah jantung sebuah negara. Setiap kegiatan usaha, besar atau kecil, memiliki pengaruh. Karena target pengguna data SE2026 adalah pemerintah, sektor swasta dan masyarakat luas. Melalui SE2026, kita sedang mencatat denyut ekonomi Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Karena itu, lanjutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pendataan SE2026. BPS Kabupaten Mojokerto pun mengajak seluruh pelaku usaha, instansi pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat luas untuk berperan serta menyukseskan SE2026.

    “Mari sukseskan SE2026 yang akan berlangsung pada 1Mei – 31 Juli 2026 mendatang demi terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih transparan, sehat, dan berkelanjutan,” pungkasnya. [tin/aje]

  • Serunya MyPertamina WikenFES, Ada Konser Musik Hingga Baazar UMKM

    Serunya MyPertamina WikenFES, Ada Konser Musik Hingga Baazar UMKM

    Malang(beritajatim.com) – Warga Malang dihebohkan dengan MyPertamina WikenFES di Lapangan Utara Rampal, Malang sejak Sabtu, 15 hingga Minggu, 16 November 2025. Festival ini semakin meriah karena ada kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM binaan Pertamina, UMKM Lokal, UMKM Korem, komunitas otomotif, dan inisiatif hijau.

    Dalam Festival ini menghadirkan perpaduan antara hiburan musik, bazaar UMKM, hingga berbagai kegiatan komunitas yang meriah dan ramah keluarga. MyPertamina WikenFES mengusung semangat ‘Energi untuk Negeri’. Selama dua hari penyelenggaraan, pengunjung dapat menikmati berbagai zona kegiatan yang menggambarkan keberagaman energi positif masyarakat.

    Di zona Bazaar, puluhan UMKM unggulan binaan Pertamina bersama pelaku usaha lokal menampilkan produk kuliner, fesyen, dan karya kreatif khas Malang, menciptakan ruang pertemuan antara pelaku usaha dan pengunjung.

    Sementara itu, Pertamina juga menyuguhkan entertainment yang akan menjadi pusat perhatian dengan penampilan para musisi nasional seperti Happy Asmara, Shaggydog, Coldiac, dan Fakedopp, berpadu dengan pertunjukan komunitas dan seniman lokal yang menambah warna kebersamaan.

    Tak kalah menarik, kolaborasi bersama komunitas otomotif melalui kegiatan konvoi lintas kota dan aksi sosial sebagai bentuk energi kebaikan untuk masyarakat yang akan dilakukan secara simbolis di Yayasan Yatim Mandiri Pasuruan dan di Fuel Terminal Malang.

    Dalam kegiatan ini, Pertamina Patra Niaga menyerahkan bantuan sembako dan 500 pasang sepatu sekolah yang merupakan produk unggulan salah satu mitra binaan kepada 3 yayasan atau panti asuhan di Malang sebagai simbol energi kebaikan untuk masyarakat.

    Mereka juga mambuat program sustainability, sebuah inisiatif hijau yang mengajak pengunjung untuk berpartisipasi dalam edukasi pengelolaan sampah bekerja sama dengan Waste Management Sopo Nyongko. Program ini menegaskan komitmen Pertamina terhadap penerapan gaya hidup ramah lingkungan dan energi bersih yang bertanggung jawab.

    Selain itu, area Competition & Workshop menjadi wadah ekspresi bagi masyarakat untuk menyalurkan bakat dan kreativitas melalui beragam kegiatan menarik, mulai dari lomba menari, cosplay walk, lomba menyanyi anak, hingga sesi demo masak bersama pemenang Bright Gas Cooking Competition 2025.

    Bagi pengunjung yang datang bersama keluarga, tersedia Kids Zone dan Game Corner yang penuh aktivitas interaktif. Pertamina juga menghadirkan program Tebus Murah Sembako untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta kegiatan CSR “Helm untuk Generasi Aman” yang mengedukasi pentingnya keselamatan anak di jalan.

    “MyPertamina WikenFES bukan sekadar festival, tetapi ruang energi bagi semua kalangan untuk berkumpul, berkreasi, dan berbagi manfaat. Kami ingin menghadirkan pengalaman digital, sosial, dan budaya yang menyatu dengan semangat kebersamaan masyarakat lokal. Melalui acara ini, kami juga mengajak masyarakat untuk semakin dekat dengan aplikasi MyPertamina dan berbagai inovasi layanan energi yang ramah lingkungan,” ujar Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto.

    Melalui acara ini, Pertamina berharap dapat memperkuat hubungan dengan masyarakat, memperluas edukasi penggunaan aplikasi MyPertamina, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung UMKM, gaya hidup berkelanjutan, dan energi bersih untuk masa depan Indonesia. [luc/aje]