Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad

    Inovasi Daur Ulang Sampah Plastik BRI Dapat Dukungan Menteri UMKM dan Raffi Ahmad

    Melalui kegiatan tersebut, pengunjung diajak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dengan cara menyetorkan botol plastik ke RVM BRI Peduli. Setiap botol plastik yang dimasukkan akan dikonversi menjadi poin yang dapat ditukarkan dengan saldo rupiah melalui platform digital Plasticpay.

    “Ajang musik seperti ini memiliki potensi pengunjung yang besar, sehingga menjadi momentum tepat untuk mengedukasi publik tentang pentingnya pengelolaan sampah. Di acara KOPLING 2025, satu botol plastik bernilai Rp1.300 yang kemudian dikonversi ke saldo e-wallet melalui Plasticpay,” ujar Dhanny.

    Selama dua hari pelaksanaan acara, RVM BRI Peduli berhasil mengumpulkan 56,1 kilogram sampah botol plastik dari 109 transaksi, dengan hasil pengurangan 297.000 gram jejak karbon serta penyelamatan 47,40 meter persegi lahan.

    Dhanny menegaskan, sejak diluncurkan pada 2024, BRI Peduli telah menempatkan 8 (delapan) unit RVM yang tersebar di berbagai titik strategis di Jakarta. Keberadaan RVM BRI Peduli berhasil mengumpulkan 4.281,4 kilogram botol plastik dengan partisipasi 2.349 masyarakat pengguna, serta mencatat lebih dari 42 ribu transaksi.

    Melalui inovasi ini, BRI juga turut berkontribusi dalam mengurangi 22.666.248 gram jejak karbon dan menyelamatkan 3.617,44 meter persegi lahan dari potensi pencemaran.

    “Inovasi ini tidak hanya memberikan insentif langsung kepada masyarakat untuk mendaur ulang, tetapi juga mengubah paradigma publik terhadap sampah. Botol plastik yang sebelumnya dianggap tidak berguna kini memiliki nilai ekonomi. Setiap individu berkesempatan untuk menjaga lingkungan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara langsung,” tambah Dhanny.

  • Pengamat Wanti-wanti Risiko Penggunaan Data Transaksi Elektronik untuk Skoring Kredit, Apa Saja?

    Pengamat Wanti-wanti Risiko Penggunaan Data Transaksi Elektronik untuk Skoring Kredit, Apa Saja?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede mengingatkan sejumlah risiko penting dalam penggunaan data transaksi elektronik untuk penilaian kelayakan penyaluran kredit atau skoring kredit.

    Josua menyampaikan, risiko pertama adalah risiko penilaian yang keliru akibat data yang tidak lengkap atau tidak mewakili kondisi usaha sebenarnya.

    “UMKM yang masih sangat tunai, musiman, atau baru mulai memakai QRIS bisa tampak berisiko tinggi karena volumenya kecil, padahal usahanya sebenarnya sehat,” kata Josua, Senin (17/11/2025).

    Sebaliknya, lanjut Josua, usaha yang agresif mengarahkan pembayaran melalui QRIS tetapi memiliki biaya tinggi dan margin tipis bisa terlihat sangat prospektif di data, padahal daya tahannya lemah.

    Menurutnya jika tidak diimbangi penilaian kualitatif, hal ini berpotensi melahirkan bentuk baru dari ketertinggalan akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha yang tertinggal dalam adopsi teknologi.

    Risiko kedua yakni perlindungan data dan penyalahgunaan informasi. Josua menuturkan, data QRIS pada dasarnya menunjukkan pola belanja dan pemasukan yang sangat pribadi bagi pelaku usaha maupun pemiliknya.

    Tanpa tata kelola yang kuat, Josua menilai data ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak disampaikan dengan jelas kepada pemilik data, misalnya penawaran produk yang berlebihan, penjualan data ke pihak lain, atau penetapan syarat kredit yang merugikan kelompok tertentu.

    Josua mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menekankan pentingnya pelindungan konsumen dan terus memperkuat pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dan inovasi teknologi, termasuk melalui pengawasan penyelenggara pemeringkat kredit alternatif dan agregasi jasa keuangan yang memroses ratusan juta permintaan data skor kredit dalam setahun.

    Dia menambahkan, tingginya pengaduan terkait keuangan ilegal dan penipuan digital juga menunjukkan bahwa risiko kebocoran dan penyalahgunaan data bukan hal yang bersifat teoritis semata, tetapi sudah nyata terjadi dan perlu diantisipasi secara serius.

    Risiko selanjutnya yakni ketidakadilan dan bias dalam model penilaian. Menurutnya, ketika penilaian kelayakan sangat bergantung pada data transaksi elektronik, wilayah dan kelompok masyarakat yang akses internetnya lemah, literasi digitalnya rendah, atau lebih banyak bertransaksi tunai akan cenderung memperoleh skor yang lebih rendah.

    “Ini bisa menimbulkan bias terhadap daerah tertinggal, pelaku usaha di pasar tradisional, dan pelaku usaha perempuan yang sering kali berada di sektor mikro dengan keterbatasan teknologi,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, model penilaian yang rumit dan bersifat kotak hitam menyulitkan debitur untuk memahami alasan penolakan. “Padahal dari sisi pelindungan konsumen mereka berhak atas penjelasan yang wajar dan kesempatan untuk mengajukan keberatan,” pungkasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa jejak digital QRIS dapat menjadi dasar penilaian kelayakan penyaluran kredit, utamanya bagi pelaku UMKM.

    Deputi Gubernur BI Juda Agung menjelaskan bahwa teknologi AI dapat mengolah jejak digital transaksi keuangan yang tercipta dari penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Nantinya, data olahan AI tersebut akan menjadi basis alternative credit scoring alias penilaian kredit alternatif.

    Juda mencontohkan, pelaku UMKM yang sudah menggunakan QRIS akan meninggalkan jejak digital seperti berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa yang disimpan, hingga berapa pelanggannya. 

    “Ini jejak-jejak digital keuangan dari si ibu ini [pelaku UMKM] bisa diubah oleh AI menjadi sebuah akses keuangan, ketika ibu ini memerlukan pinjaman dari bank atau pinjaman dari fintech lending, yang sering sekarang disebut dengan alternative credit scoring,” ujar Juda dalam acara FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

    Langkah tersebut, sambung Juda, sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas inklusi keuangan. 

    Menurutnya, digitalisasi yang inklusif bukan tentang memiliki cip super atau algoritma paling mutakhir. Juda menekankan pentingnya teknologi digitalisasi keuangan untuk menyentuh hidup masyarakat paling membutuhkan.

    “Teknologi canggih perlu, tapi tidak cukup. Kita perlu pergeseran paradigma. Kita tidak hanya membutuhkan teknologi yang high-tech [teknologi canggih], tetapi right-tech atau teknologi tepat guna,” jelasnya.

  • Bunga Dipatok 6%, Anggaran KUR Tahun Depan Rp 300 T

    Bunga Dipatok 6%, Anggaran KUR Tahun Depan Rp 300 T

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2026. Anggaran untuk program tersebut dialokasikan sebesar Rp 300 triliun dengan suku bunga flat 6% per tahun.

    “Anggarannya Rp 300 triliun untuk program tersebut dengan suku bunga tetap 6%,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

    Airlangga menyebut aturan pembatasan jumlah pengajuan KUR juga akan dihapus. Selama ini pengajuan KUR dibatasi maksimal empat kali untuk sektor produksi (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan) dan dua kali untuk sektor perdagangan.

    “Dalam regulasi ke depan, dengan situasi perekonomian saat sekarang, kita tetapkan single tarif yaitu 6% dan untuk sektor produksi, sektorpertanian, sektor perdagangan untuk ekspor itu tidak dibatasi, jadi itu bisa terus ditarik kembali,” jelas Airlangga.

    Selain itu, pemerintah tetap melanjutkan dukungan KUR untuk mekanisasi pertanian (alsintan) dan pembiayaan investasi industri padat karya. “Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM diminta mempercepat penyaluran di kedua sektor tersebut,” pinta Airlangga.

    Airlangga juga menyinggung skema KUR yang terhubung dengan Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini baru berjalan dua bulan dan akan terus didorong agar implementasinya meningkat.

    Airlangga mendorong Bank BUMN agar menyalurkan pembiayaan perumahan secara lebih cepat. Adapun alokasi anggaran khusus untuk KUR perumahan sebesar Rp 130 triliun.

    “Jadi ini nantinya akan menjadi on top, tetapi tahap awal yang kita harapkan bisa diselesaikan dalam Q1 itu sekitar targetnya Rp 28 triliun,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan target penyaluran KUR untuk tahun depan senilai Rp 320 triliun. Dari total target tersebut, 65% dialokasikan ke sektor produksi.

    “Saya tadi mendapatkan target di 2026 sebesar Rp 320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM. Lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65%. Jadi penugasan dari komite naik sekitar 5%,” beber Maman.

    (aid/hns)

  • Ketua MPR Dorong Finalis LCC Jadi Inspirasi Persatuan Bangsa

    Ketua MPR Dorong Finalis LCC Jadi Inspirasi Persatuan Bangsa

    Jakarta –

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani membuka secara resmi Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). Ajang yang diikuti oleh ratusan pelajar dari 38 SMA perwakilan provinsi se-Indonesia ini merupakan puncak rangkaian kegiatan LCC Empat Pilar yang telah berlangsung sejak Mei 2025 di tingkat provinsi.

    Dalam sambutannya, Muzani mengatakan bahwa para finalis yang hadir merupakan generasi muda dari berbagai daerah yang telah menunjukkan kemampuannya dalam memahami konstitusi dan ideologi negara. Ia berharap para peserta dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lain di seluruh Indonesia.

    “Siapapun yang jadi juara, sebenarnya kita semua adalah juara. Saya berharap finalis dari 38 provinsi ini dapat memberi semangat dan menjadi contoh bagi pelajar lainnya, serta menginspirasi upaya mempersatukan kehidupan bangsa dan negara,” ujar Muzani dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

    Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa para peserta LCC merupakan calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Ia menilai kehadiran para pelajar di Ruang Paripurna, di Gedung Nusantara yang menjadi tempat pelantikan anggota legislatif dan presiden, memiliki makna simbolis yang kuat.

    “Tempat ini mulia. Di sinilah anggota DPR, DPD, dan MPR dilantik. Terakhir, Presiden Prabowo Subianto mengangkat sumpah pada 20 Oktober 2024 di ruang ini. Sengaja Pimpinan MPR menempatkan acara pembukaan Lomba Cerdas Cermat Tingkat Nasional di tempat ini, karena kami yakin tempat ini memberi aura dan semangat bagi adik-adik, disinilah Indonesia dipersatukan, disinilah semangat Indonesia digelorakan,” paparnya.

    Dalam kaitan dengan menjaga ideologi negara, lanjut Muzani, MPR melakukannya melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Sosialisasi dilakukan bersama dengan seluruh anggota MPR yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah

    “Dalam melakukan sosialisasi, MPR melakukannya dengan berbagai metode, ada yang bertemu langsung, ada yang lewat budaya, ada yang lewat agama, ada yang lewat usaha atau UMKM, ada yang lewat olahraga, dan berbagai macam kegiatan dalam upaya terus menyadarkan kita dalam berbangsa dan bernegara. Tapi disisi lain, MPR juga melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung ditangani oleh MPR. Salah satunya adalah seperti ini, Lomba Cerdas-Cermat di tingkat nasional yang sebelumnya dilakukan di tingkat provinsi ini,” ujarnya.

    Menurut Muzani, LCC bukan hanya kompetisi, tetapi juga simbol persatuan. Meski ada penentuan pemenang, makna terdalam dari perlombaan ini adalah berkumpulnya pelajar dari beragam budaya, bahasa, hingga agama.

    “Percayalah, juara itu simbol. Hakikatnya, kalian semua adalah duta persatuan Indonesia. Dari berbagai suku dan daerah, kalian bersatu untuk merah putih dan masa depan Indonesia,” ujarnya.

    Muzani mengingatkan bahwa pada 2045 Indonesia akan memasuki era Indonesia Emas. Para peserta yang kini berusia 17-20 tahun akan berada pada usia produktif sebagai penggerak bangsa saat bangsa ini memasuki era Indonesia Emas.

    “Kami berharap adik-adik menjadi motor persatuan, keberagaman, dan kemajuan Indonesia masa depan. Jika generasi Indonesia Emas memiliki kesadaran kuat tentang persatuan dan kedaulatan, maka masa depan bangsa ini akan cerah,” katanya.

    Acara Pembukaan Grand Final LCC Tahun 2025 sendiri berlangsung lancar dan khidmat. Di sesi akhir, Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Badan Sosialisasi MPR RI dan Sekjen MPR RI bersama-sama secara menekan LED cube secara simbolis membuka resmi Grand Final LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2025, dilanjutkan dengan foto bersama seluruh peserta di tangga depan gedung ikonik Nusantara.

    Turut hadir dalam acara, para Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas); Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Abraham Liyanto, Ketua Fraksi Partai Golkar dan Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng; para Anggota MPR RI, Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah; Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi Setjen MPR RI, Hentoro Cahyono; Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta, Mariman Darto; Para Pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen MPR RI, serta siswa dan siswi peserta Grand Final LCC Empat Pilar MPR RI 2025 dari 38 provinsi beserta guru pendamping.

    (akd/ega)

  • BSI Dukung Transformasi Digital PP Muhammadiyah Lewat Aplikasi MASA

    BSI Dukung Transformasi Digital PP Muhammadiyah Lewat Aplikasi MASA

    Jakarta –

    PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) memperkuat kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dengan prinsip syariah. Hal ini dilakukan melalui penyediaan solusi transaksi keuangan syariah untuk seluruh jejaring kekuatan ekonomi umat terutama di lingkup AUM.

    Penguatan kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara BSI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Bandung. MOU tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir.

    Haedar berterima kasih atas komitmen bank untuk saling mendukung ekonomi dan perbankan sekaligus kesejahteraan umat yang menjadi komitmen utama bank syariah. Menurutnya, Muhammadiyah terus bergerak untuk memajukan umat, sementara BSI sebagai bank syariah milik pemerintah juga berkomitmen mensejahterakan umat.

    ”Mudah-mudahan MOU ini juga bermanfaat untuk umat,” ujar Haedar dalam keterangannya, Senin (17/11/2025).

    Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo bersyukur bisa melayani dan berkolaborasi dengan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Apalagi Muhammadiyah memiliki gerakan dakwah Islam yang bersifat sosial keagamaan dan kesejahteraan melalui aktivitas sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

    “Muhammadiyah adalah organisasi Islam tertua dan sekaligus inisiator ekonomi syariah yang dalam sejarah harus diakui telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia dan pengembangan ekonomi syariah,” ungkap Anggoro.

    Anggoro mengatakan BSI siap mendukung kegiatan PP Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar melalui 1.039 cabang di seluruh Indonesia. Kolaborasi dengan PP Muhammadiyah adalah ibarat sinergi menciptakan ekosistem kebaikan.

    Ekosistem kebaikan itu dapat diimplementasikan dengan kegiatan literasi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah, integrasi sharia digital transaction platform, system zakat, infak, sedekah yang terintegrasi melalui aplikasi BAIQ Core, serta kemitraan strategis lainnya antara BSI dan AUM Muhammadiyah.

    Sebagai informasi, penandatanganan MoU ini dilakukan masih dalam satu rangkaian Milad Muhammadiyah ke -113 (1912-2025) yang akan dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat. Penandatanganan MoU tersebut juga dihadiri Komisaris Utama BSI, Prof Muhadjir Effendi, Direktur Ritel Banking BSI, Kemas Erwan Husainy serta disaksikan pengurus PP Muhammadiyah.

    Kedua pihak sepakat untuk kerja sama dalam bidang pemanfaatan layanan perbankan dengan prinsip syariah yang mencakup cash management mencakup solusi pengelolaan likuiditas dll, pemanfaatan produk-produk dana seperti tabungan mudharabah, giro dan deposito, dll, pemanfaatan produk-produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah, kerja sama usaha/bisnis lainnya di antaranya pembukaan loket Payment Point Online Bank (PPOB) Co-Branding dalam bentuk Kartu Anggota/Pegawai/Mahasiswa dengan multifunction card, serta kerja sama yang bersifat non- komersial untuk pengembangan kemandirian ummat terutama dalam pengembangan komunitas UMKM.

    Selain kerja sama tersebut, BSI juga nantinya akan bergabung dalam aplikasi Muhammadiyah Aisyiah SuperApp (MASA). Saat ini SuperApps tersebut sedang dalam pengembangan dan nantinya akan memayungi seluruh platform digital termasuk SatuMu, platform digital terpadu yang mendukung tata kelola dan membangun Satu Data Muhammadiyah melalui integrasi layanan keanggotaan (KTAM), organisasi (DOM), iuran (IuranMU), Tatakelola AUM, Kesehatan dan layanan lainnya.

    Adapun SatuMu memiliki total enam fitur dan saat ini telah live dua fitur, yakni Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah yang merekam 3 juta anggota dan Direktori Organisasi Muhammadiah (DOM) yang mencatat struktur organisasi tingkat PP hingga Ranting. Sementara masih ada 4 fitur yang masih dalam rencana development, yakni: IuranMU, JDIH (Jaringan Informasi dan Dok Hukum), Sistem Manajemen AUM, Sistem Manajemen Kesehatan (PKU)

    BSI selaku bank syariah terbesar akan menyediakan platform pembayaran iuran Muhammadiyah bagi anggota melalui aplikasi BYOND serta platform manajemen AUM. BSI bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman ini juga menyerahkan bantuan beasiswa bagi 31 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung yang diperuntukan untuk membantu biaya kuliah.

    Saat ini BSI telah berkolaborasi dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan hampir 6 ribu rekening AUM yang mencakup jasa Kesehatan, Pendidikan dan lainnya. BSI berharap dapat terus menjalin lebih luas lagi Kerjasama dengan AUM lainnya. BSI juga telah melayani ekosistem AUM termasuk pegawai, guru, dosen, dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya dengan jumlah nasabah di atas 50 ribu.

    (anl/ega)

  • Dukung PRABU Expo 2025, BRI Dorong UMKM Makin Adaptif dan Berdaya Saing

    Dukung PRABU Expo 2025, BRI Dorong UMKM Makin Adaptif dan Berdaya Saing

    Melalui PRABU Expo, pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar.

    Sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Dalam ajang ini, BRI menampilkan UKM binaan terkurasi yang telah berhasil memanfaatkan teknologi produksi dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

     

    Corporate Secretary BRI Dhanny menyampaikan bahwa dukungan terhadap kegiatan PRABU Expo merupakan wujud nyata sinergi BRI dengan pemerintah dalam mempercepat adopsi teknologi di sektor UMKM. “Melalui partisipasi BRI di PRABU Expo, kami ingin menegaskan komitmen BRI untuk terus mendorong transformasi digital dan inovasi teknologi bagi pelaku UMKM. Kami percaya, penguatan kapasitas dan modernisasi produksi adalah kunci agar UMKM Indonesia semakin berdaya saing,” ungkap Dhanny.

    Selain menghadirkan booth pameran dan layanan konsultasi pembiayaan, BRI juga berpartisipasi dalam sesi business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan investor, supplier, dan marketplace, baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    Dalam rangkaian acara tersebut, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM, Bank Indonesia, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengenai sinergi pengembangan UMKM dalam pembiayaan, riset, dan inovasi produksi.

    Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya penguatan kapasitas, perluasan akses pasar, serta digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi UMKM naik kelas. Sementara Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyoroti pentingnya riset terapan agar komoditas lokal memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

    Partisipasi BRI dalam PRABU Expo 2025 mencerminkan semangat perusahaan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif. “Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BRI terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat, tangguh, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global”, ungkap Dhanny.

     

  • BI Jakarta dukung penguatan transisi menuju ekonomi hijau

    BI Jakarta dukung penguatan transisi menuju ekonomi hijau

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta mendukung upaya penguatan transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat serta berkeadilan sosial tanpa merusak lingkungan.

    “Perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi daerah dan ketahanan sektor pariwisata,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta Iwan Setiawan di Jakarta, Senin

    Ia mengatakan, BI DKI Jakarta terus memperkuat peran dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui beberapa kebijakan strategis.

    “Mulai dari pengembangan keuangan berkelanjutan, pengembangan kalkulator hijau sebagai alat untuk mengukur potensi pengurangan emisi,” katanya.

    Kemudian penguatan ekosistem UMKM hijau serta perluasan transaksi digital rendah emisi seperti “Quick Response Code Indonesia Standard” (QRIS).

    Selain itu, langkah-langkah penguatan ekonomi hijau dilakukan dengan digitalisasi sistem pembayaran dan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hijau.

    Sejumlah langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. “Bank Indonesia memberikan dukungan terhadap transisi ekonomi hijau,” kata dia.

    Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta hari ini menanam 12 ribu mangrove di Pantai Kresek, Kabupaten Kepulauan Seribu dengan tema “Menanam Harapan, Menjaga Kehidupan”

    Menurut dia, BI DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Kepulauan Seribu memperkuat kolaborasi dalam pembangunan ekonomi daerah yang ramah lingkungan, inklusif dan berkelanjutan.

    “Sinergi ini menjadi fondasi ‘green growth’, dimana pertumbuhan ekonomi tidak lagi ditukar dengan degradasi lingkungan, melainkan dibangun melalui upaya pelestarian alam,” kata dia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Biang Kerok Banyak Bank Masih Tarik Agunan untuk KUR di Bawah Rp 100 Juta

    Biang Kerok Banyak Bank Masih Tarik Agunan untuk KUR di Bawah Rp 100 Juta

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka suara terkait masih banyaknya pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp 100 juta yang dimintai agunan oleh beberapa bank. Padahal menurut Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, pengajuan KUR di bawah Rp 100 juta tidak membutuhkan agunan tambahan.

    Menurutnya, penyebab utama masalah ini terletak pada bagaimana secara psikologis perbankan harus tetap berhati-hati dalam memberikan pinjaman guna memastikan debitur mampu dan mau mengembalikan kreditnya. Sebab tak sedikit debitur yang menyepelekan pembayaran pinjaman atau kreditnya karena tidak ada agunan.

    “Petugas di lapangan mereka sadar, mereka tahu bahwa angka Rp 1-100 juta tidak boleh dimintakan agunan. Karyawan-karyawan bank penyalur dari BRI, Mandiri, BNI, sampai yang bank swasta semua tahu dan sadar sekali itu. Mereka tahu itu. Tetapi yang jadi permasalahan adalah mereka butuh moral obligasi,” kata Maman dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

    “Itu semata-mata hanya untuk melakukan ya mungkin verifikasi atau tekanan psikologis kepada pihak debitur agar tidak terjadi moral hazard. Agar jangan sampai mereka itu menganggap sepele urusan utang piutang dengan pihak bank ini,” sambung Maman.

    Kondisi inilah yang menurut Maman memaksa perbankan tetap meminta syarat administrasi lebih atau agunan agar bisa menekan dibitur tertentu untuk tetap membayarkan kreditnya secara berkala. Walau tentu metode ini tak digunakan kepada semua debitur.

    “Nah ini biasanya terjadi kepada individu-individu yang mungkin membuat pihak karyawan bank di lapangan mungkin dia kurang punya trust terhadap si A atau si B. Itu satu. Lalu yang kedua, kenapa susah lagi, yang kedua terkait SLIK,” ucapnya.

    Meski begitu, Maman menegaskan pihaknya selaku regulator tetap melarang perbankan untuk meminta agunan untuk pengajuan KUR di bawah Rp 100 juta apapun alasannya. Untuk itu, Kementerian yang dipimpinnya terus melaksanakan fungsi pengawasan kepada para pemberi pinjaman.

    “Tetapi walau apapun itu, kami dari Kementerian UMKM karena memang ini sudah aturan, kita nggak akan mungkin keluar dari situ. Jadi kita tetap melakukan monitoring dan evaluasi yang namanya angka Rp 1-100 juta tidak boleh dimintakan agunan,” terangnya.

    Jika benar kedapatan perbankan tetap meminta agunan untuk pengajuan KUR di bawah Rp 100 juta, Maman menegaskan pihaknya akan memberikan sanks berupaya pembatalan pembayaran subsidi bunga kepada bank.

    “Angka 1-100 juta, saya pastikan 100% sampai hari ini Kementerian UMKM masih konsisten melakukan monitoring, evaluasi, bahkan banyak juga yang kita berikan sanksi. Apa sanksinya? Sanksi administratif bahwa itu tidak dicairkan angka subsidinya,” tegas Maman.

    (igo/fdl)

  • Dorong Pelaku Informal jadi Formal, Penyaluran KUR 2026 Dibidik Rp320 Triliun untuk UMKM

    Dorong Pelaku Informal jadi Formal, Penyaluran KUR 2026 Dibidik Rp320 Triliun untuk UMKM

    JAKARTA – Menteri Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa telah mendapatkan mandat baru untuk mendorong pelaku usaha di sektor informal beralih menjadi pelaku usaha formal melalui berbagai program.

    Maman menjelaskan bahwa pada 2026 pemerintah menargetkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp320 triliun untuk sektor UMKM, dengan 65 persen diarahkan ke sektor produksi. 

    “Target di 2026 sebesar Rp320 triliun untuk didorong ke sektor UMKM, lalu yang dialokasikan ke sektor produksi 65 persen. Jadi dapat penugasan dari komite naik sekitar 5 persen,” jelasnya kepada awak media, Senin, 17 November. 

    Ia juga menambahkan terdapat perubahan terkait skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM yang selama ini, pengajuannya dibatasi hanya empat kali untuk sektor produksi dan dua kali untuk sektor perdagangan. Namun kini, batas tersebut dihapus sehingga pelaku UMKM dapat mengajukan KUR berulang kali sampai usaha mereka benar-benar kuat dan siap mandiri.

    “Sekarang sudah dibuka, jadi bisa beberapa kali, repetisinya bisa beberapa kali sampai UMKM-nya betul-betul kuat dan siap untuk lepas. Nggak ada batasan,” jelasnya. 

    Maman menyampaikan bahwa sebelumnya dalam aturan suku bunga KUR naik secara bertahap dari 6 persen pada pengajuan pertama hingga 9 persen pada pengajuan keempat. Kini, seluruh skema KUR tanpa memandang jumlah pengajuan ditetapkan flat pada tingkat bunga 6 persen.

    “Iya. Jadi mau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua flat 6 persen,” jelasnya. 

    Maman menegaskan bahwa kebijakan baru ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Komite Pembiayaan UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Ia menambahkan bahwa langkah ini diambil untuk memberikan stimulus dan memperkuat pergerakan ekonomi nasional.

    Maman menjelaskan bahawa perubahan aturan tersebut mulai berlaku pada awal Januari 2026, dan regulasinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri terkait yang sedang disiapkan.

    Sebelumnya, Maman melaporkan hingga 15 November 2025 realisasi penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai sebesar Rp238 triliun atau 83 persen dari target Rp286 triliun.

    “Saya khusus (kredit) UMKM, dari target yang sudah ditentukan Rp286 triliun, Alhamdulillah sudah tersalurkan sebesar Rp238 triliun, jadi sekitar 83 persen,” ujarnya. 

    Maman juga menyampaikan bahwa penyaluran KUR untuk debitur baru telah mencapai 96 persen dari target 2,34 juta debitur, atau setara dengan 2,25 juta debitur.

    Sementara itu, capaian debitur graduasi yakni pelaku usaha yang naik kelas dari kategori super mikro ke mikro, mikro ke kecil, atau kecil ke menengah telah mencapai sekitar 1,3 juta debitur atau 112 persen dari target 1,2 juta debitur.

    “Alhamdulillah debitur graduasi melebihi target sebanyak 112 persen, yaitu sekitar 1,3 juta,” ucapnya.

    Ia menambahkan, bahwa pemerintah menargetkan 60 persen dari total plafon KUR sebesar Rp286 triliun untuk disalurkan ke sektor produksi. 

    Maman menyampaikan untuk pertama kalinya sejak program KUR diluncurkan, target tersebut berhasil dicapai dengan realisasi 60,7 persen.

    Maman optimistis penyaluran ke sektor produksi dapat meningkat menjadi 61 persen pada akhir Desember 2025.

    “Ini yang pertama kali sepanjang sejarah program kur berdiri, baru sekarang kita terealisasi, yaitu di angka 60,7 persen, tuh grafiknya tuh. Ini kan dari tahun 2020, nggak pernah sampai di 60 persen, 2021, 2022, 2023, nah ini alhamdulillah di 2025 kita 60,7 persen, insyaallah di Desember akhir kita tercapai di 61 persen, akan naik lagi di 61 persen,” jelasnya.

    Terkait potensi penyerapan tenaga kerja, Maman menjelaskan bahwa program KUR diperkirakan mampu menyerap 8 hingga 11 juta tenaga kerja. 

    Namun, ia mengakui masih ada tantangan karena sebagian besar penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM masih didominasi oleh sektor informal.

    “Memang saya harus akui masih ada tantangan, penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM ini rata-rata masih sektor informal,” tuturnya.

  • BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas

    BRI Dukung PRABU Expo 2025, Dorong Transformasi Teknologi bagi UMKM Naik Kelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui partisipasi dalam kegiatan Produk Anak Bangsa Unggulan (PRABU) Expo 2025, yang digelar oleh Kementerian UMKM di Jakarta pada 5 – 6 November 2025.

    Mengusung tema “Produk Anak Bangsa, Unggul dan Berdaya Saing”, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi teknologi produksi sekaligus memperluas kolaborasi antar pelaku usaha, lembaga keuangan, riset, dan pemerintah.

    Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan teknologi produksi agar UMKM Indonesia tidak tertinggal di tengah disrupsi digital dan kompetisi global.

    “Penguatan teknologi produksi adalah langkah strategis agar produk lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar, baik di pasar dalam negeri maupun internasional,” ujarnya.

    Melalui PRABU Expo, pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

    Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar.

    Sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Dalam ajang ini, BRI menampilkan UKM binaan terkurasi yang telah berhasil memanfaatkan teknologi produksi dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.