Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Senilai Rp 1,3 T Dikebut

    Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Senilai Rp 1,3 T Dikebut

    Jakarta –

    PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menggenjot pengerjaan proyek Revitalisasi Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) senilai Rp 1,3 triliun. Saat ini, proyek revitalisasi itu sudah masuk dalam tahap akhir dan mulai beroperasi secara bertahap.

    Sebagai informasi, proyek revitalisasi ini dimulai sejak 18 Februari 2019 hingga 30 April 2025. Proyek ini menjadi upaya untuk mewujudkan bandara modern yang lebih efisien, berkelanjutan, dengan ciri khas budaya Indonesia. Hal ini dinilai sejalan dengan agenda Asta Cita Pemerintah.

    Terminal 1C memiliki luas area layanan 68.168 m² dari sebelumnya 48.212 m², dengan peningkatan kapasitas dari 3 juta menjadi 8 juta penumpang per tahun. Secara keseluruhan, revitalisasi Terminal 1 meningkatkan kapasitas bandara dari 9 juta menjadi 24 juta penumpang per tahun.

    Rencananya, revitalisasi Terminal 1C diresmikan menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kehadiran terminal baru di tengah Nataru ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus penumpang.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, mengklaim revitalisasi Terminal 1C membawa pembaruan besar terhadap pengalaman penumpang dan operasional bandara. Terdapat salah satu ikon penting, yakni plafon rotan sintetis bermotif batik pada area komersial terminal.

    Material ini tidak hanya estetis dan ramah lingkungan, tetapi juga mencerminkan perpaduan nilai budaya Indonesia dengan desain modern bandara internasional. Lebih dari 200 pengrajin UMKM dari Tangerang, Serang, dan Cirebon berperan dalam merakit 1.785 modul plafon secara manual dalam waktu kurang dari 25 hari-mencerminkan keterampilan, ketepatan, dan dedikasi pengrajin lokal.

    “PTPP melakukan pembaruan menyeluruh melalui beautifikasi bangunan, modernisasi interior, serta aktivasi kembali sistem utilitas dan peralatan utama. Terminal 1C kini tampil lebih luas, modern, efisien, dan siap melayani lonjakan kebutuhan transportasi udara nasional,” ujar Joko dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Keterbukaan Informasi, Rabu (19/11/2025).

    Joko menambahkan, proyek revitalisasi Terminal 1C memiliki tingkat tantangan yang tinggi. Pasalnya, pekerjaan dilakukan pada bangunan dengan usia lebih dari 40 tahun.

    Karenanya, proses modernisasi dilakukan dengan tetap menjaga karakter asli dan memberikan fasilitas yang memenuhi standar bandara masa kini. Selain itu, pekerjaan konstruksi berjalan seiring dengan operasional terminal dengan mengedepankan kenyamanan dan keselamatan penumpang.

    “Kami memastikan seluruh pekerjaan berjalan tanpa mengganggu layanan bandara, sembari menjamin keandalan infrastruktur sesuai regulasi penerbangan yang berlaku,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • Pedagang Thrifting Curhat ke DPR soal Penertiban Barang Bekas Impor

    Pedagang Thrifting Curhat ke DPR soal Penertiban Barang Bekas Impor

    Jakarta –

    Sejumlah pedagang barang bekas (thrifting) menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI hari ini. Hal ini menyusul rencana pemerintah menertibkan barang bekas impor.

    Pedagang Thrifting Pasar Senen Rifai Silalahi mengatakan usaha thrifting sudah digeluti selama puluhan tahun. Ia menilai isu thrifting ini selalu dinaikkan oleh pemerintah, tapi tak kunjung menemui solusi.

    “Sebenarnya usaha ini sudah puluhan tahun kami geluti dan hampir tiap tahun selalu jadi bancakan, selalu jadi bahan isu. Kita tidak tahu kenapa isu thrifting ini selalu dinaikkan dan kayaknya seperti isu sangat seksi dan akhir-akhir ini ada beberapa penindakan yang dilakukan aparat terkait mengenai keberadaan usaha thrifting,” ujar Rifai di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

    Rifai menerangkan usaha thrifting selalu dinilai mengancam keberlanjutan UMKM. Padahal, pedagang thrifting juga bagian dari UMKM, hanya saja target pasar yang berbeda. Menurutnya, yang membunuh UMKM justru produk-produk impor dari China yang menguasai 80% pangsa pasar di Indonesia.

    “Jadi kita punya data bahwa 80% lebih itu adalah produk Cina, sekian persen dari negara-negara Amerika, Vietnam dan India, dan 5% yaitu sekitar produk UMKM itu meliputi tekstil di Indonesia,” imbuhnya.

    Menurutnya, tren thrifting digemari lantaran produk thrifting berkualitas bagus dan harganya terjangkau.

    “Sebenarnya pasarnya beda karena yang kita tahu produk thrifting itu pangsa pasarnya beda, produk baru atau industri lokal itu beda. Jadi, kenapa sekarang thrifting ini karena ini memang di samping harganya murah kualitasnya juga bagus. Jadi itu yang membuat thrifting ini jadi menarik,” jelas ia.

    Ia pun berharap dengan kedatangannya ke DPR dapat memberikan solusi jangka panjang bagi para pedagang thrifting. “Nah, harapan kami datang ke BAM ini, kami bermohon untuk ke depan, apa solusi yang terbaik untuk kami thrifting ini, Pak,” tambah ia.

    (kil/kil)

  • Protes Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Pedagang Sebut Bisa Matikan Usaha

    Protes Aturan Kawasan Tanpa Rokok, Pedagang Sebut Bisa Matikan Usaha

    Jakarta –

    Pedagang kaki lima hingga warung kelontong memprotes Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) yang sedang difinalisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. Aturan itu dinilai akan mematikan usaha kecil, seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, hingga usaha rumah makan atau warung tegal (warteg).

    “Sehari-hari pedagang menghadapi harga sembako yang tak stabil. Dengan Ranperda KTR yang mengharuskan steril rokok di warung, jelas berdampak pada penghasilan. Gimana caranya kami diharuskan buat ruang merokok terpisah, sementara luas warteg maksimal hanya 4mx6m? Tidak mungkin, ini berarti kami disuruh kucing-kucingan sama aparat. Ngeri banget ini,” kata Juru Bicara Koalisi UMKM Jakarta Izzudin Zindan, dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).

    Ketua Komunitas Warung Merah Putih (KMP) itu menilai DPRD DKI Jakarta harus mendengarkan aspirasi dan suara penolakan rakyat kecil yang terdampak langsung dengan Ranperda KTR. Dia meminta agar aturan itu ditinjau ulang, terutama pasal-pasal pelarangan penjualan dan perluasan kawasan tanpa rokok.

    Kemudian, Perwakilan dari Koperasi Warung Tegal (Kowarteg), Tanuri, meminta agar DPRD Jakarta jangan terburu buru mengesahkan aturan tersebut. Menurutnya aturan itu dapat memperburuk kondisi pelaku usaha kecil yang saat ini juga tengah menghadapi penurunan daya beli dari masyarakat.

    “Tolong lihat kondisi di lapangan, jangan ujung-ujung bikin aturan, tapi usaha rakyat kecil mati. Saya saja yang jualan warteg 24 jam, sekarang jam 10, sudah sepi. Pedagang kecil sudah setengah mati, jungkir balik mempertahankan sewa ruko. Wakil rakyat sadar nggak? Ekonomi kita lagi susah, pengurangan karyawan banyak. DPRD terjun ke lapangan dulu, survei dulu, cek dulu kondisi UMKM,”ujar Tanuri.

    Tanuri mengatakan sebelumnya tercatat lebih dari 50.000 warteg aktif beroperasi di Jabodetabek. Saat ini telah menurun menjadi 25.000 warteg yang bertahan. Selama ini, pedagang warteg bukan hanya memenuhi kebutuhan makan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan buat ribuan warga.

    “Sangat kecewa dan menolak. Masa DPRD DKI Jakarta tidak tahu dan peduli dengan rakyat kecil? Atau pura-pura tidak peduli? Kenapa tetap diloloskan pasal dilarang merokok di rumah makan dan warteg? Begitu juga dengan pasal keharusan penyediaan tempat khusus merokok yang terpisah dari bangunan utama warteg, dan pasal pelarangan penjualan rokok radius 200 m dari satuan pendidikan,”tambah pedagang warteg di Jakarta Barat ini.

    Penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) ditandai dengan penandatanganan petisi yang diteken oleh lintas komunitas pedagang.

    Komunitas tersebut di antaranya, Komunitas Warteg Merah Putih (WMP), Koperasi Warung Tegal (Kowarteg), Paguyuban Pedagang Warteg dan Kaki Lima Jakarta dan Sekitarnya (Pandawakarta), Komunitas Warung Nusantara (Kowantara), Koperasi Warung Cipta Niaga Mandiri (Kowartami), dan UMKM Remojong.

    (ada/ara)

  • 10 Kelas Online Gratis dari Shopee untuk Tingkatkan Bisnis Digital

    10 Kelas Online Gratis dari Shopee untuk Tingkatkan Bisnis Digital

    Jakarta –

    Sampai dengan tahun 2025, ada lebih dari 64 juta pengusaha UMKM di Indonesia, namun baru sekitar 25 juta UMKM yang terdigitalisasi. Keterampilan dan literasi digital yang masih kurang memadai menjadi tantangan bagi UMKM dalam utilisasi teknologi digital untuk mengembangkan bisnis.

    Kolaborasi strategis antara pemerintah dengan pihak swasta, khususnya platform ecommerce menjadi langkah efektif untuk meningkatkan akses digitalisasi dengan menjangkau UMKM di berbagai wilayah, dari kota besar hingga daerah terpencil.

    “Transformasi digital saat ini menjadi kunci pertumbuhan UMKM, dari 64,2 juta UMKM di Indonesia, sekitar 25 juta telah onboarding ke ecommerce, nah ini mencerminkan kemampuan adaptasi UMKM terhadap perubahan zaman,” jelas Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM RI, Temmy Satya Permana di acara peluncuran Kampus UMKM Shopee kelas online edisi spesial 10th birthday Shopee.

    Digitalisasi menjadi keniscayaan bagi bisnis lokal untuk membuka akses pasar yang jauh lebih luas di dalam negeri hingga menembus pasar global. “Adopsi teknologi digital bukan sebatas transisi toko fisik ke online, tetapi juga pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh operasional bisnis, mulai dari proses pengelolaan toko, pemasaran produk, sampai peningkatan pengalaman pelanggan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

    Namun, salah satu hambatan terbesar digitalisasi UMKM adalah kurangnya penguasaan teknologi digital. Program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada literasi dan keterampilan digital menjadi jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.

    Ketika UMKM di pelosok desa dibekali pengetahuan tentang cara mengambil foto produk yang menarik, cara mengelola inventaris melalui aplikasi, atau cara menggunakan sistem pembayaran digital, mereka tidak hanya terhubung ke internet, tetapi juga terhubung ke pasar global.

    Sebagai salah satu platform e-commerce di Indonesia, Shopee punya fasilitas pelatihan digital melalui program Kampus UMKM Shopee yang dapat diakses pengusaha lokal secara gratis. Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira memaparkan sejak program ini berjalan tahun 2021, ada jutaan UMKM yang mendapatkan pelatihan digital mengenai optimalisasi pengelolaan toko, pemanfaatan fitur Shopee, dan sebagainya.

    Radynal menegaskan sejak awal Kampus UMKM Shopee hadir dengan satu tujuan yaitu memperluas akses edukasi digital bagi pengusaha UMKM di seluruh Indonesia.

    “Kami percaya, ketika UMKM punya akses pada ilmu dan teknologi, mereka bisa berkembang lebih cepat dan membuka akses pasar lebih luas,” jelas Radynal.

    Menandai ulang tahun ke-10, Shopee menghadirkan program pelatihan edisi khusus bertajuk Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial Shopee 10th Birthday. Program ini menghadirkan 10 kelas pelatihan online dengan tema spesial yang bisa diikuti para pelaku UMKM secara gratis.

    “Sejak didirikan pada 2021, Kampus UMKM Shopee menjadi bukti komitmen kami dalam memperluas edukasi untuk pengembangan UMKM lokal. Di edisi spesial ini, kami menghadirkan materi pelatihan yang lebih komprehensif, dan dihadirkan secara online supaya semua UMKM bisa mendapatkan aksesnya dengan mudah,” tambah Radynal.

    Fitur dan Program Tingkatkan Potensi Penjualan Secara Optimal

    10 sesi dan topik ini diberikan oleh top Shopee seller, seller mentor, serta para ahli di bidangnya, dari tanggal 18 November – 9 Desember 2025 secara GRATIS dan melalui kanal online, sehingga UMKM dari berbagai penjuru Indonesia bisa dengan mudah mengaksesnya.

    Di kelas online edisi spesial 10 tahun Shopee yang diluncurkan mulai hari ini, beberapa sesi yang dapat diikuti antara lain Sesi Temukan Fitur Unggulan untuk Promosi, Sesi Shopee Live & Shopee Video, Sesi Affiliate Marketing Solution, serta Sesi Pemanfaatan Fitur Iklan di Shopee.

    Di hari ini, 18 November, ratusan UMKM hadir secara online pada sesi ‘Temukan Fitur Unggulan yang Tepat untuk Promosi’, yang telah disampaikan oleh Shopee Seller Management tim dan dua Penjual Unggulan Shopee, yakni Hirakiya dan Merche.id.

    Sesi Shopee Live & Shopee Video juga akan hadir pada 19 November, mengupas tuntas terkait kiat-kiat memanfaatkan konten interaktif untuk menjangkau lebih banyak pembeli serta membangun engagement secara real-time. Berikutnya, sesi Affiliate Marketing Solution (AMS), juga akan digelar pada 25 November, bersama MOP Beauty, yang akan membahas bagaimana kolaborasi dengan kreator dapat memperluas jangkauan dan mendorong konversi secara lebih optimal.

    Dilanjutkan dengan 3 Desember, melalui sesi ‘Strategi Meningkatkan Penjualan dengan Fitur Iklan di Shopee’ yang akan dibawakan oleh Tim Shopee, Penjual Unggulan (top Seller) Shopee, dan Seller Mentor Dedy Liem.

    Keempat sesi dan topik pilihan ini dapat menjadi manfaat bagi pengusaha UMKM yang ingin berkembang dengan potensi peningkatan penjualan melalui tren dan kebutuhan perilaku konsumen di Indonesia.

    Maksimalkan Potensi Melalui Pengoptimalisasian Operasional Toko

    Rangkaian pelatihan ini juga menghadirkan beberapa sesi yang relevan untuk menjawab kebutuhan optimalisasi operasional toko melalui Sesi Pengelolaan Stok & Gudang dan Sesi Strategi Pemanfaatan AI.

    Di sesi ‘Pengelolaan Stok & Gudang’ yang akan hadir pada 20 November, Penjual akan dipandu oleh Juara 1 Jagoan UMKM Shopee Naik Kelas untuk memahami cara mengatur stok secara lebih rapi dan efisien. Penjual juga berkesempatan untuk belajar kiat memanfaatkan teknologi dalam operasional toko.

    Melalui sesi ‘Strategi Pemanfaatan AI’ pada 4 Desember, penjual akan dipandu secara langsung oleh Head of Product Shopee Indonesia untuk bisa mengintegrasikan teknologi AI dalam keseharian operasional toko masing-masing.

    Jangkau Lebih Banyak Pelanggan hingga Tembus Pasar Ekspor

    Sesi dan topik yang tak kalah penting adalah mengenai bagaimana UMKM dapat mengembangkan bisnis melalui produk yang inovatif hingga merambah ke pasar global.

    Sesi ‘Program Ekspor Shopee’ pada 2 Desember yang dibawakan oleh tim ekspor Shopee bersama dengan penjual yang telah berhasil ekspor, akan membahas cara memanfaatkan fitur ekspor agar dapat secara optimal memasarkan produk lokal ke luar negeri secara mudah, yang tentunya diharapkan bisa meningkatkan potensi penjualan produk penjualan toko.

    Tidak kalah penting, pada 9 Desember, sesi ‘Strategi Inovasi Produk untuk Bersaing di Pasar Nasional’ yang dibawakan oleh Juara 2 Jagoan UMKM Naik Kelas bersama SMESCO, memberikan tips bagi penjual dalam membuat produk sesuai pasar nasional. Selanjutnya, berbagai aspek legalitas dan perizinan bagi pelaku UMKM juga akan dibahas pada 26 November yang akan dibawakan oleh tim perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    Bagi para pelaku UMKM dan pengusaha lokal yang berminat untuk mengikuti sesi pelatihan Kampus UMKM Kelas Online Edisi Spesial Shopee 10th Birthday, pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan berikut: https://shopee.co.id/m/kampus-UMKM-Shopee.

    (akd/ega)

  • BRI Dorong Transformasi Teknologi UMKM Naik Kelas Lewat PRABU Expo 2025

    BRI Dorong Transformasi Teknologi UMKM Naik Kelas Lewat PRABU Expo 2025

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui partisipasi dalam kegiatan Produk Anak Bangsa Unggulan (PRABU) Expo 2025 yang digelar oleh Kementerian UMKM di Jakarta pada 5 – 6 November 2025.

    Mengusung tema ‘Produk Anak Bangsa, Unggul dan Berdaya Saing’, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkenalkan inovasi teknologi produksi sekaligus memperluas kolaborasi antar pelaku usaha, lembaga keuangan, riset, dan pemerintah. Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan teknologi produksi agar UMKM Indonesia tidak tertinggal di tengah disrupsi digital dan kompetisi global.

    “Penguatan teknologi produksi adalah langkah strategis agar produk lokal mampu bersaing dan mengambil peran lebih besar, baik di pasar dalam negeri maupun internasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/11/2025).

    Sebagai bank dengan mandat utama memperkuat ekonomi kerakyatan, BRI terus konsisten menghadirkan solusi pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil agar dapat naik kelas. Dalam ajang ini, BRI menampilkan UKM binaan terkurasi yang telah berhasil memanfaatkan teknologi produksi dan digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

    Corporate Secretary BRI, Dhanny menyampaikan bahwa dukungan terhadap kegiatan PRABU Expo merupakan wujud nyata sinergi BRI dengan pemerintah dalam mempercepat adopsi teknologi di sektor UMKM.

    “Melalui partisipasi BRI di PRABU Expo, kami ingin menegaskan komitmen BRI untuk terus mendorong transformasi digital dan inovasi teknologi bagi pelaku UMKM. Kami percaya, penguatan kapasitas dan modernisasi produksi adalah kunci agar UMKM Indonesia semakin berdaya saing,” ungkap Dhanny.

    Partisipasi BRI dalam PRABU Expo 2025 mencerminkan semangat perusahaan dalam memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan yang modern dan inklusif.

    “Melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, BRI terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat, tangguh, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global”, ungkap Dhanny.

    Dalam rangkaian acara tersebut, turut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian UMKM, Bank Indonesia (BI), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengenai sinergi pengembangan UMKM dalam pembiayaan, riset, dan inovasi produksi.

    Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menegaskan pentingnya penguatan kapasitas, perluasan akses pasar, serta digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung akselerasi UMKM naik kelas. Sementara Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko menyoroti pentingnya riset terapan agar komoditas lokal memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

    Melalui PRABU Expo, pemerintah memperkenalkan skema Kredit Investasi Padat Karya (KUR Padat Karya) dengan target penyaluran Rp20 triliun pada 2025 guna membantu UMKM bertransformasi menuju teknologi modern serta memperluas penyerapan tenaga kerja. Selain itu, program Help Me Grow juga diluncurkan untuk memfasilitasi bantuan alat dan mesin produksi bagi UMKM terpilih dengan dukungan lembaga keuangan, BUMN, dan industri besar.

    Selain menghadirkan booth pameran dan layanan konsultasi pembiayaan, BRI juga berpartisipasi dalam sesi business matching yang mempertemukan pelaku UMKM dengan investor, supplier, dan marketplace, baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan ini menjadi momentum kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya ekosistem UMKM yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    (akd/ega)

  • Kementerian UMKM Harap Produk Lokal Makin Mendominasi di Shopee-Tokopedia Cs

    Kementerian UMKM Harap Produk Lokal Makin Mendominasi di Shopee-Tokopedia Cs

    Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berharap produk lokal dapat memperoleh porsi yang lebih besar di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan Tokopedia. Harapan tersebut disampaikan oleh Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana.

    “Jadi kami harapkan memang banyak seller kita semakin banyak menjual produk-produk lokal dan produk dalam negeri,” kata Temmy dalam acara peluncuran Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial 10 Tahun di Startup Hub Gedung Smesco Indonesia, Selasa (18/11/2025).

    Temmy menjelaskan Indonesia tengah menghadapi tantangan berat karena produk lokal harus bersaing ketat, baik di kanal online maupun offline, dengan produk impor yang harganya lebih murah dan kualitasnya kerap lebih baik. 

    Menurutnya, kondisi ini harus dihadapi bersama oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dengan meningkatkan kualitas serta efisiensi produk dalam negeri. “Kami tetap mendorong agar UMKM bisa memasukkan produk yang lebih kualitas dengan efisiensi harga yang lebih baik dan juga oleh regulasi yang lebih sesuai,” ujarnya.

    Temmy juga menyampaikan pemerintah mengapresiasi Shopee dan platform e-commerce lainnya yang telah mematuhi aturan terkait larangan penjualan pakaian bekas impor ilegal. 

    Dia menyoroti Shopee menjadi platform pertama yang merespons cepat dengan melakukan takedown terhadap sekitar 93.000 seller atau lebih dari 100.000 produk.

    Dia menilai langkah tersebut penting untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat, sekaligus membuka peluang konektivitas antara produsen lokal dan para penjual online yang membutuhkan suplai produk.

    Lebih lanjut, Temmy mengungkapkan masih banyak konsumen yang mengutamakan harga murah tanpa mempertimbangkan asal produk. Karena itu, dia juga meminta platform e-commerce untuk membantu membedakan secara jelas antara produk impor dan produk lokal guna meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen.

    Temmy memastikan pemerintah menyiapkan regulasi yang mendukung terciptanya peluang yang lebih adil bagi produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan barang impor.

    “Kami memastikan memang regulasi akan berkesempatan untuk mencapai level of playing field yang lebih baik dari Kementerian UMKM sehingga tidak lagi kita melihat mayoritas produk-produk impor yang berada di marketplace tapi juga produk lokal sudah menjadi pilihan,” ungkapnya.

  • Larangan Thrifting jadi Angin Segar Produsen Tekstil, Garmen, dan UMKM Lokal

    Larangan Thrifting jadi Angin Segar Produsen Tekstil, Garmen, dan UMKM Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha menilai langkah pemerintah menertibkan impor pakaian bekas (thrifting) membuat persaingan yang lebih sehat bagi industri tekstil, garmen, hingga UMKM dalam negeri.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai kebijakan pemerintah menekan impor pakaian bekas ilegal sekaligus mendorong substitusi produk lokal sebagai langkah strategis untuk memperkuat pondasi industri dalam negeri.

    Apalagi, Shinta menyebut, selama bertahun-tahun industri formal menghadapi tekanan dari pakaian bekas impor yang masuk tanpa standar, tidak melalui jalur legal, dan dijual jauh di bawah harga produksi lokal.

    “Secara prinsip, kebijakan ini dapat menciptakan level playing field yang lebih adil bagi pelaku industri lokal,” kata Shinta kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

    Shinta menilai kebijakan ini juga berpotensi memperluas ruang pasar bagi UMKM dan merek lokal. 

    Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal melalui Kementerian UMKM, yang diharapkan mendorong pertumbuhan industri fesyen domestik dan rantai pasok yang lebih sehat.

    Namun, Shinta menyampaikan, pakaian bekas impor selama ini mengisi ceruk harga ultra-murah yang sulit ditandingi produk baru, termasuk UMKM lokal.

    “Ketika pasokan di segmen ini ditekan, sementara substitusi produk lokal masih berada pada level harga yang lebih tinggi, maka konsumen berpendapatan rendah akan menghadapi kenaikan biaya untuk memenuhi kebutuhan berpakaian,” tuturnya.

    Menurutnya, pengetatan impor bisa meningkatkan biaya bagi konsumen berpendapatan rendah, sehingga kebijakan perlu diposisikan sebagai re-desain pasar untuk memastikan produk lokal tetap terjangkau, berkualitas, dan tersedia merata.

    Lebih lanjut, Shinta juga mendukung pengembangan ekosistem daur ulang tekstil, mengolah pakaian bekas menjadi bahan baku industri lokal untuk mengurangi tekanan lingkungan sekaligus menambah nilai tambah.

    Di sisi lain, Apindo melihat industri garmen dan tekstil Indonesia memiliki kapasitas dan pengalaman panjang dalam memasok produk untuk brand global maupun pasar domestik. Menurut Shinta, pelaku industri besar dan menengah siap meningkatkan produksi apabila ada kepastian kebijakan dan permintaan stabil.

    Pasalnya, Shinta menyebut tantangan terbesar terletak pada kesenjangan harga struktural antara thrifting dan produk lokal. Menurutnya, dengan struktur biaya masuk yang sangat rendah, pakaian bekas impor dapat dijual jauh di bawah biaya produksi pakaian baru.

    “Pelaku usaha siap untuk mengisi kebutuhan pasar yang sebelumnya dipenuhi oleh thrifting, selama ekosistem diatur dengan konsisten dan adil, serta biaya berusaha di Indonesia dapat ditekan,” terangnya.

    Tantangan lainnya, lanjut Shinta, mencakup perlindungan pedagang kecil yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dengan modal terbatas hingga konsistensi koordinasi antarkementerian dan penegakan hukum agar pasar tidak kembali dibanjiri barang ilegal.

    Ke depan, Apindo berharap pemerintah memperkuat sinergi antara Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM, pemerintah daerah (Pemda), hingga aparat penegak hukum untuk memastikan transisi menuju dominasi produk lokal berjalan efektif, sekaligus memberikan kepastian yang adil bagi pelaku usaha formal.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman sebelumnya menuturakan pemerintah sudah mulai melakukan substitusi dari menjual barang thrifting ke produk lokal secara bertahap. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah kami jalankan kok, sudah mulai kami pelan-pelan kami lakukan substitusi. Per hari ini [pedagang thrifting] sudah mulai jalan semua kok, pelan-pelan,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Maman memastikan pedagang thrifting masih dapat berjualan dalam waktu dekat lantaran mereka masih memiliki stok lama. Namun, pasokan thrifting tersebut akan menipis seiring pengetatan larangan impor barang bekas.

    Meski begitu, Maman menyatakan pemerintah tidak akan membiarkan para pedagang kehilangan sumber usaha, dan berencana mendorong mereka beralih menjual produk-produk merek lokal sebagai substitusi ketika stok barang impor bekas benar-benar habis.

    Pemerintah juga telah mengonsolidasikan sekitar 1.300 merek lokal, mencakup beragam kategori seperti pakaian, celana, sepatu, dan sandal.

    Dia menambahkan, dalam waktu dekat, sejumlah daftar merek tersebut akan dibahas bersama para pedagang pakaian bekas untuk mendorong substitusi produk lokal.

    “Nanti juga dari Kementerian Perdagangan juga akan ikut kolaborasi untuk bagaimana mempercepat dan melakukan akselerasi substitusi produk ini,” imbuhnya.

    Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pihaknya bersama dengan Kementerian UMKM tengah memperkuat koordinasi untuk meningkatkan daya saing UMKM.

    Budi menyampaikan sejumlah program siap dikolaborasikan, salah satunya program UMKM Bisa Ekspor yang membutuhkan dukungan lintas kementerian agar pelaku UMKM dapat menembus pasar global.

    Di samping itu, Kemendag juga akan melakukan harmonisasi kebijakan antarkementerian untuk memastikan seluruh regulasi tetap berpihak pada UMKM.

    “Dari perspektif masing-masing kementerian, kami terus kebijakan kita yang selalu mendukung UMKM kita,” pungkas Budi.

  • Thrifting Laris Disebut Bukan karena Butuh Baju, tapi Gaya Hidup

    Thrifting Laris Disebut Bukan karena Butuh Baju, tapi Gaya Hidup

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyampaikan barang bekas (thrifting), termasuk pakaian bekas impor masih beredar di pasar domestik. Menurut Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, penjalan thrifting didorong oleh gaya hidup (lifestyle) masyarakat.

    Temmy menilai tren thrifting digemari bukan karena kebutuhan dasar membeli pakaian. Menurutnya, hal ini terjadi lantaran masyarakat masih mencari barang yang unik serta terjangkau.

    Tren thrifting ini menjadi alasan mengapa pakaian bekas impor masih mendominasi komposisi dagang di Pasar Senen. Temmy menyebut di Pasar Senen sebanyak 60% pedagang menjual pakaian bekas, dan 40% menjual produk lokal.

    “Cuma karena saat ini trend masyarakat-nya masih mencari yang unik-unik gitu lewat thrifting pakaian bekas impor ini, ya mau nggak mau mereka tuh omzet di sana,” ujar Temmy saat dijumpai di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

    Selain itu, gaya hidup dan keinginan berburu merek branded dengan harga murah juga menjadi pendorong penjualan thrifting. Hal ini berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Kementerian UMKM.

    Ia mencontohkan dengan masyarakat di pinggiran Jakarta cenderung belanja di pasar tradisional terdekat untuk membeli kebutuhan, bukan ke Pasar Senen. Menurut Temmy, pembeli yang datang di Pasar Senen adalah mereka yang mencari merek ternama dengan harga murah.

    “Memang thrifting ini kan sebetulnya kan kalau kita lihat, bahwa sebetulnya banyak yang datang ke thrifitng itu ada lebih kepada teman-teman yang memang berburu style ya, lifestyle. Bukan orang yang memang butuh baju, dia datang ke sana,” jelas Temmy.

    Temmy menyebut pembeli thrifting sebetulnya belum mengetahui produk lokal yang berkualitas lantaran aksesnya masih terbatas. Kondisi ini disebabkan brand-brand lokal belum berani membuka gerai karena biaya investasi yang tinggi.

    “Nah sekarang masalahnya, cuma memang mereka belum menemukan produk lokal yang bagus, belum tahu. Kenapa? Kita susah sekarang cari produk lokal, karena kan belum terbatas,” tambah Temmy.

    Terkait dengan harga pakaian bekas impor yang lebih murah, Temmy menilai isu ini akan terselesaikan seiring pasar domestik dikuasai produk lokal. “Sebetulnya nanti akan bersaing. Pada saat semua pasar ini dikuasai produk lokal, harga pasti akan bersaing dengan sendiri. Pasti akan terbentuk pareto optimu, pasti akan terbentuk, persaingan harganya pasti bagus,” terang Temmy.

    (kil/kil)

  • Anggota DPR: Industri kecil fondasi ekonomi rakyat butuh pendampingan

    Anggota DPR: Industri kecil fondasi ekonomi rakyat butuh pendampingan

    Tanpa legalitas, tanpa akses modal, tanpa literasi digital, sangat sulit bagi pelaku UMKM untuk naik kelas

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini menyebut industri kecil sebagai fondasi dan tulang punggung perekonomian rakyat dan nasional, membutuhkan regenerasi pelaku usaha serta pendampingan yang lebih terstruktur.

    Menurut data Kementerian Perindustrian, hingga triwulan III tahun 2024, sektor industri kecil dan menengah telah menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja, atau 65 persen dari total tenaga kerja industri. Kontribusinya terhadap PDB mencapai 3,69 persen, dan sekitar 21 persen dari total output industri pengolahan nonmigas.

    “Angka ini menunjukkan bahwa industri kecil adalah fondasi ekonomi rakyat, tapi kekuatannya tidak akan berkelanjutan tanpa regenerasi, peningkatan kemampuan teknis, dan pendampingan yang konsisten,” kata legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur itu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru (WUB) Industri Kecil di Kabupaten Trenggalek (17/11).

    Program WUB tahun ini berfokus pada tiga komoditas strategis yakni paving block, dengan permintaan tinggi seiring pembangunan infrastruktur desa. Kedua, kerajinan ukiran barongan, yang memiliki nilai budaya dan potensi ekonomi khas Jawa Timur. Ketiga, perbengkelan roda dua, dengan pasar besar karena jumlah kendaraan bermotor di Jatim melampaui 20 juta unit.

    “Tiga sektor ini dipilih karena prospeknya kuat dan paling dekat dengan karakter ekonomi masyarakat Trenggalek,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha kecil. Data Kemenkop UKM menunjukkan 77 persen UMKM belum memiliki legalitas, serta banyak yang belum memiliki akses pembiayaan formal.

    “Tanpa legalitas, tanpa akses modal, tanpa literasi digital, sangat sulit bagi pelaku UMKM untuk naik kelas,” kata Novita.

    Selain itu, masih banyak wirausaha yang tertinggal dalam pemasaran digital, branding, dan teknologi produksi. Menurutnya, kondisi ini mempertegas pentingnya program WUB sebagai sarana penguatan kapasitas pelaku usaha.

    Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan lebih banyak wirausaha industri yang kuat dan berdaya saing. Program WUB menghadirkan paket lengkap mulai dari pelatihan kewirausahaan, perizinan usaha, akses permodalan, pelatihan teknis, hingga kunjungan lapangan.

    “Tujuannya bukan hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga menciptakan pelaku usaha yang memahami manajemen, pemasaran, dan literasi digital,” tuturnya.

    Ia juga menekankan pentingnya memperkuat rantai nilai industri kecil di Trenggalek dan menciptakan lapangan kerja baru. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, komunitas kreatif, dan masyarakat dinilai sangat penting agar pembinaan wirausaha berjalan berkelanjutan.

    Novita juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan program ini sebagai investasi masa depan. “Semoga ini menjadi langkah awal bagi wirausaha Trenggalek yang tangguh dan berdaya saing,” kata Novita.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Shopee Jangkau 28.000 UMKM di 514 Kabupaten Lewat Kampus UMKM Online

    Shopee Jangkau 28.000 UMKM di 514 Kabupaten Lewat Kampus UMKM Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Shopee Indonesia mengungkap telah menjangkau jutaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia sejak awal tahun melalui program Kampus UMKM Shopee Kelas Online.

    Sementara itu, terdapat sekitar 28.000 UMKM yang dilatih bekerja sama dengan instansi Pemerintah, termasuk Kementerian UMKM.

    Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan angka tersebut menunjukkan tingginya semangat pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan digital mereka.

    “28.000 ini [bersama instansi Pemerintah] bukan sekedar angka, mereka punya beberapa keluarga jadi bagaimana kita menggambarkan efek ekonominya yang mereka dapatkan kampus UMKM shopee kelas online,” kata Radynal di Startup Hub Gedung Smesco Indonesia, Selasa (18/11/2025).

    Program ini juga telah menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sejak 2021, Kampus UMKM Shopee telah memberikan pelatihan bisnis digital kepada jutaan pelaku usaha melalui lebih dari 350 ribu jam pelatihan dan hampir 400 modul yang disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan UMKM.

    “Angka-angka ini bukan sekedar capaian bagi kami tapi tanda bahwa semangat belajar para pelaku UMKM Indonesia tidak pernah padam,” ujar Radynal.

    Dia menjelaskan Kampus UMKM Shopee pertama kali hadir pada 2021 dalam format offline untuk mendampingi masyarakat yang baru mulai beralih ke bisnis online pascapandemi. Namun pada 2025, Shopee mengonversinya menjadi program online karena ekosistem UMKM dinilai sudah lebih matang.

    “Kami customize bahkan ada beberapa curriculum AI yang memang jauh lebih powerful jauh lebih relevan untuk kondisi UMKM saat ini,” katanya.

    Dalam rangka satu dekade kehadiran Shopee di Indonesia, perusahaan meluncurkan Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial 10 Tahun, menghadirkan 10 sesi pelatihan bersama top seller, mentor, dan pakar industri. Seluruh rangkaian kelas dapat diikuti secara gratis oleh UMKM di Indonesia pada 18 November—9 Desember 2025 secara daring.

    Selain program pelatihan, Shopee juga menghadirkan berbagai inisiatif pendukung seperti Sukses UMKM Baru dengan insentif hingga Rp2 juta, Ekspor 2.0 yang mempermudah pengelolaan toko luar negeri, serta reality show Jagoan UMKM Meklas.

    Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Republik Indonesia, Temmy Satya Permana, mengapresiasi kontribusi Shopee dalam mendukung pertumbuhan UMKM selama satu dekade. Dia menilai manfaat program pelatihan tersebut telah dirasakan secara luas oleh para pelaku usaha.

    “Semoga jangkauan ini dapat terus bertambah dan semakin menjangkau UMKM di berbagai daerah, termasuk di daerah 3T,” katanya.