Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Kemen UMKM: 14,6 juta UMKM transformasi dari sektor informal ke formal

    Kemen UMKM: 14,6 juta UMKM transformasi dari sektor informal ke formal

    Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat sebanyak 14,66 juta pelaku usaha mikro berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal sepanjang tahun 2025.

    Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, di Jakarta, Rabu, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kebijakan pemerintah dalam mendorong transformasi usaha mikro agar lebih produktif, berdaya saing, dan terhubung dengan ekosistem ekonomi nasional.

    “Sepanjang 2025, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Kementerian UMKM fokus pada penguatan produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro. Hasilnya, jutaan pengusaha mikro kini semakin terhubung dengan sistem formal,” ujar Riza dalam keterangan pers kementerian.

    Selain itu, Kementerian UMKM juga mencatat sebanyak 6,5 juta produk telah bersertifikat halal dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Dari sisi pembiayaan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 11 Desember 2025 mencapai Rp257,9 triliun kepada 4,38 juta debitur, dengan proporsi penyaluran ke sektor produksi mencapai 60,8 persen.

    Angka tersebut melampaui target dan berpotensi menciptakan 7,7 hingga 11,6 juta lapangan kerja.

    Selain penyaluran KUR, Kementerian UMKM juga mendorong perluasan akses pembiayaan non-KUR dengan memanfaatkan sertifikat tanah (SHAT), purchase order, invoice, hingga kekayaan intelektual sebagai agunan alternatif.

    Riza menyebut skema pembiayaan berbasis kolaborasi lintas sektor tersebut telah menjangkau ratusan pengusaha mikro di berbagai daerah.

    Penguatan akses pasar turut menjadi fokus utama. Sepanjang 2025, tercatat 2.804 usaha mikro terlibat dalam kemitraan usaha dengan nilai letter of intent mencapai Rp29 miliar.

    Keterlibatan UMKM sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga meningkat signifikan, menjangkau 12.740 UMKM dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 2,25 juta orang.

    “Kemitraan dan integrasi usaha mikro dalam rantai pasok terus meningkat, dengan 6.545 penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 5.305 usaha mikro telah terhubung ke dalam 1.240 toko digital,” ujar Riza.

    Memasuki 2026, Riza menegaskan Kementerian UMKM akan melakukan akselerasi kebijakan agar usaha mikro semakin naik kelas dan berkelanjutan, melalui penguatan legalitas, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta integrasi dalam rantai pasok nasional.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan tegaskan daerah sebagai kunci suksesnya MBG

    Menko Pangan tegaskan daerah sebagai kunci suksesnya MBG

    Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci.

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Rakor Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat, Bandung, Rabu, menegaskan peran daerah sebagai kunci suksesnya program nasional MBG.

    Rakor ini menjadi ruang sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG serta percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Zulhas menegaskan Perpres 115/2025 menempatkan BGN sebagai pelaksana utama MBG dengan dukungan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, karena ini bukan sekadar program makan gratis, melainkan instrumen strategis penggerak ekonomi rakyat dan pengendali inflasi pangan.

    “Bayangkan dampaknya. Ketika 82,9 juta penerima manfaat makan serentak, suplai dan harga pangan harus benar-benar kita kelola. Di sinilah peran daerah menjadi kunci,” ujar Zulkifli di Gedung Sate.

    Hingga 16 Desember 2025, sistem MBG telah memiliki 17.764 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lebih dari 50 juta penerima manfaat.

    Ia menegaskan, sesuai Perpres 115/2025, BGN menjadi pelaksana utama, dengan dukungan 29 kementerian/lembaga serta peran strategis pemerintah daerah.

    Dengan jumlah itu dan terus berkembang, Zulhas mengatakan program ini menjadi penggerak besar ekonomi rakyat, dengan satu menu saja bisa mempengaruhi harga nasional, sehingga perlu pengelolaan yang baik.

    “Kalau telur dimakan 80 juta orang dalam satu hari, harga telur bisa langsung naik. Karena itu tata kelola pasokan harus dikendalikan bersama,” katanya pula.

    Zulhas menekankan pentingnya keterlibatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani, nelayan, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan pangan MBG.

    “Ini konsep close loop economy. Yang bergerak bukan hanya industri besar, tapi warung, petani, nelayan, peternak kecil. Presiden ingin ekonomi tumbuh 8 persen, itu hanya bisa dicapai kalau ekonomi rakyat bergerak,” ujarnya pula.

    Ia juga menyebut MBG sebagai “revolusi peradaban”, karena menyentuh aspek gizi, kebersihan, keamanan pangan, hingga kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

    Rapat koordinasi sendiri dipimpin langsung Zulhas dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Gubernur Jawa Barat, jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Jabar, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI sebut transaksi QRIS Tap cetak pertumbuhan 1.200 persen

    BI sebut transaksi QRIS Tap cetak pertumbuhan 1.200 persen

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyatakan transaksi QRIS tanpa pindai atau QRIS Tap mencetak pertumbuhan 1.200 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

    “QRIS Tap ini setelah rilis fitur tap in dan tap out pada Oktober lalu, transaksinya tumbuh eksponensial mencapai 508 ribu transaksi atau tumbuh 1.200 persen (mtm),” kata Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 di Jakarta, Rabu.

    QRIS Tap telah diimplementasikan di sektor transportasi di 14 provinsi antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali.

    Saat ini, fitur QRIS Tap baru bisa digunakan pada gawai dengan sistem Android. BI berencana untuk mendorong pemanfaatan QRIS Tap pada gawai dengan sistem iOS ke depan.

    “Kami akan terus mendorong supaya iOS, Apple, juga bisa membuka NFC-nya sehingga smartphone iOS juga bisa menggunakan fitur QRIS Tap,” ujar dia.

    Secara umum, volume transaksi QRIS tumbuh 143,64 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant.

    Menurut Filianingsih, jumlah merchant yang menggunakan QRIS telah mencapai 42 juta merchant, melampaui target 40 juta. Sekitar 90 persen dari jumlah tersebut berasal dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Pada 2026, BI berencana mengusung konsep kemerdekaan sebagai salah satu upaya mendorong penggunaan QRIS.

    “Artinya, kami menargetkan transaksi QRIS 17 miliar, perluasan QRIS antarnegara ke 8 negara, dan 45 juta merchant serta 60 juta pengguna,” ujar dia.

    Adapun proyeksi transaksi pembayaran digital pada tahun depan ditargetkan pada level 29,7 persen (yoy), didukung oleh perluasan penggunaan QRIS, inovasi teknologi, penguatan aspek keamanan, dan kepercayaan publik.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • UMKM Sidoarjo Dapat Bantuan Modal Rp 3 Juta Lewat Program KIP Jawara Jatim

    UMKM Sidoarjo Dapat Bantuan Modal Rp 3 Juta Lewat Program KIP Jawara Jatim

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sebanyak lebih dari 250 pelaku usaha mikro dan UMKM di Kabupaten Sidoarjo menerima bantuan modal usaha sebesar Rp 3 juta melalui program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) KPM Jawa Timur Sejahtera atau Jawara. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

    Penyerahan bantuan berlangsung Rabu (17/12/2025) dan dikawal langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa. Ia menegaskan bahwa program ini diprioritaskan bagi perempuan, terutama ibu rumah tangga yang menghadapi tantangan ekonomi namun tetap ingin produktif.

    “Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” ujar Dedi Irwansa.

    Menurutnya, program KIP Jawara merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

    “Pemprov Jatim memandang perlu hadir untuk ibu-ibu yang menghadapi tekanan ekonomi. Harapannya mereka tetap produktif, berdaya, dan mampu menjaga ketahanan keluarganya,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

    Bantuan modal Rp 3 juta tersebut diarahkan untuk kebutuhan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Selain bantuan dana, para penerima juga akan mendapatkan pendampingan selama enam bulan oleh Dinas Sosial Jawa Timur.

    “Pendampingan diperlukan agar modal tidak segera habis pakai dan benar-benar membantu meningkatkan kualitas usaha, sehingga dapat berkembang secara bertahap,” pungkas Dedi. [isa/but]

     

     

     

     

     

  • BRI siap bagi dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp137 per saham

    BRI siap bagi dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp137 per saham

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mengumumkan rencana pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp137 per saham, sebagai bentuk komitmen perseroan dalam memberikan nilai tambah yang berkelanjutan kepada negara dan pemegang saham.

    Pembagian dividen interim berdasarkan laporan keuangan BRI yang berakhir pada 30 September 2025. Adapun informasi ini telah disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Rabu (17/12).

    Corporate Secretary BRI Dhanny dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa dividen interim akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) pada tanggal pencatatan (recording date) yang telah ditetapkan.

    Pembagian dividen interim ini telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

    Melalui pembagian dividen interim ini, ujar Dhanny, BRI menegaskan kinerja keuangan yang solid serta fundamental bisnis yang kuat.

    Hal ini sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan.

    “Selain itu sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional,” kata Dhanny.

    Untuk diketahui, hingga akhir September 2025, BRI mencatatkan kinerja keuangan yang solid dengan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp41,2 triliun, ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga.

    Berikut jadwal lengkap pembagian dividen interim BRI:

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pelaku Usaha Wait and See

    Pelaku Usaha Wait and See

    Jakarta –

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan permintaan kredit perbankan sampai saat ini belum kuat alias masih melemah. Hal itu tercermin dari pertumbuhan kredit perbankan pada November 2025 yang tercatat 7,74% (yoy), hanya meningkat sedikit dari bulan sebelumnya 7,36% (yoy).

    Perry mengatakan perilaku pelaku usaha cenderung wait and see hingga membuat permintaan kredit belum kuat. Selain itu, penurunan suku bunga kredit yang masih lambat juga memicu permintaan kredit masih lemah.

    “Permintaan kredit terindikasi belum kuat dipengaruhi oleh perilaku wait and see dari pelaku usaha, optimalisasi pembiayaan internal oleh korporasi, serta penurunan suku bunga kredit yang masih lambat,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (17/12/2025).

    Sebagai informasi, penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat yaitu 24 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 8,96% pada November 2025. Perry memandang penurunan ini perlu terus didorong.

    “BI memandang efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga perbankan perlu terus didorong. Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” imbuhnya.

    Perry menyebut fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (undisbursed loan) pada November 2025 masih besar yaitu mencapai Rp 2.509,4 triliun atau 23,18% dari plafon kredit yang tersedia. Sementara dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang meningkat menjadi 29,67% dan DPK yang tumbuh 12,03% (yoy).

    “Perkembangan ini turut didorong oleh ekspansi likuiditas moneter dan pelonggaran KLM BI, serta ekspansi keuangan pemerintah termasuk penempatan dana pemerintah pada beberapa bank besar,” jelas Perry.

    Minat penyaluran kredit perbankan diklaim masih baik tecermin pada persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat peningkatan risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Kondisi ini memengaruhi pertumbuhan kredit UMKM yang terkontraksi sebesar 0,64% (yoy) pada November 2025.

    “BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 berada pada batas bawah kisaran 8-11% (yoy) dan akan meningkat pada 2026. Ke depan, BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan serta memperbaiki struktur suku bunga,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Ara Setuju soal Usulan Hapus SLIK OJK: Menghambat Program Prabowo”

    (aid/fdl)

  • Bank Indonesia salurkan insentif KLM Rp388,1 triliun per 16 Desember

    Bank Indonesia salurkan insentif KLM Rp388,1 triliun per 16 Desember

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyalurkan total insentif dari Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp388,1 triliun hingga Selasa (16/12) sebagai upaya untuk memacu penyaluran kredit perbankan ke sektor-sektor prioritas demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat menerima porsi terbesar senilai Rp177,1 triliun, disusul Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp169,5 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp34,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp7 triliun.

    “Secara sektoral, insentif KLM disalurkan kepada sektor-sektor prioritas pemerintah, yaitu sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan,” ucap Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di Jakarta, Rabu.

    Untuk semakin memperkuat dampak kebijakan tersebut, pihaknya menyesuaikan besaran insentif KLM yang berlaku mulai 16 Desember dengan meningkatkan besaran insentif bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit lebih cepat (interest rate channel) dari maksimal 0,5 persen menjadi 1,0 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

    Sementara itu, total besaran insentif KLM tetap dipertahankan paling tinggi 5,5 persen dari DPK, sehingga insentif KLM untuk penyaluran kredit kepada sektor tertentu yang ditetapkan BI (lending channel) disesuaikan dari semula paling tinggi sebesar 5 persen menjadi paling tinggi sebesar 4,5 persen dari DPK.

    Bank Indonesia memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi bank yang menurunkan suku bunga kredit lebih cepat, karena penurunan suku bunga kredit perbankan yang masih lambat.

    “Penurunan suku bunga kredit perbankan cenderung lebih lambat dan karenanya perlu terus didorong, yaitu sebesar 24 bps (basis poin) dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 8,96 persen pada November 2025,” kata Perry Warjiyo.

    Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Desember 2025 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate tetap berada di level 4,75 persen.

    Suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility masing-masing juga dipertahankan pada level 3,75 persen dan 5,5 persen.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luncurkan Corporate Rebranding, BRI Tegaskan Tetap Fokus di Segmen UMKM

    Luncurkan Corporate Rebranding, BRI Tegaskan Tetap Fokus di Segmen UMKM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — BRI resmi meluncurkan langkah strategis melalui Launching Corporate Rebranding BRI sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan perusahaan untuk memperkuat relevansi merek, merespons dinamika kebutuhan masyarakat, serta menegaskan komitmen BRI dalam mendukung dan mewujudkan setiap ambisi rakyat demi kemajuan negeri. Melalui pembaruan corporate rebranding ini, BRI menghadirkan identitas yang lebih modern, universal, inklusif, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

    Pembaruan identitas tersebut tetap berpijak pada nilai-nilai utama yang telah menjadi fondasi Perseroan, yakni DNA keberpihakan kepada rakyat, tetap fokus dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, serta peran strategis BRI sebagai agent of development.

    Seperti diketahui, BRI sendiri terus fokus dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang sejak awal menjadi DNA bisnis perseroan. Tercatat hingga Triwulan III 2025, porsi kredit UMKM konsolidasian yang disalurkan BRI mengambil porsi lebih dari 80% dengan nilai mencapai Rp1.150 triliun atau menjadi yang terbesar di Indonesia.

    Kegiatan peluncuran Corporate Rebranding BRI pada Selasa (16/9) dihadiri oleh Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria, Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BRI Hery Gunardi serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BRI.

  • BRI Bagi-bagi Dividen Interim Rp 137 per Saham, Catat Tanggalnya

    BRI Bagi-bagi Dividen Interim Rp 137 per Saham, Catat Tanggalnya

    Jakarta –

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengumumkan rencana pembagian dividen interim untuk Tahun Buku 2025. Pembagian dividen interim sebagai upaya BRI dalam memberikan nilai tambah kepada negara dan pemegang saham. Informasi ini disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hari ini.

    Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan dividen interim Tahun Buku 2025 akan dibagikan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2025, dimana hingga akhir September 2025, BRI mencatatkan kinerja keuangan yang solid dengan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp 41,2 triliun, ditopang oleh pertumbuhan pembiayaan UMKM serta pengelolaan risiko yang terjaga.

    “Adapun dividen interim yang akan dibagikan sebesar Rp 137 per saham dan akan dibayarkan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal pencatatan (recording date) yang telah ditetapkan,” kata Dhanny dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Dia mengatakan pembagian dividen interim ini telah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan OJK terkait keterbukaan informasi, serta Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

    “Melalui pembagian dividen interim ini, BRI menegaskan kinerja keuangan yang solid serta fundamental bisnis yang kuat, sejalan dengan strategi pertumbuhan berkelanjutan Perseroan dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya melalui penguatan pembiayaan UMKM dan transformasi berkelanjutan BRI ke depan. Selain itu sebagai bank milik negara, pembagian dividen interim ini juga menjadi wujud kontribusi nyata BRI dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional”, tutup Dhanny.

    Berikut adalah jadwal pembagian dividen interim.

    1. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen interim: 17 Desember 2025

    2. Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen interim (cum dividen):

    Pasar Reguler dan Negosiasi: 29 Desember 2025Pasar Tunai: 2 Januari 2026

    3. Awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen interim (ex dividen):

    Pasar Reguler dan Negosiasi: 30 Desember 2025Pasar Tunai: 5 Januari 2026

    4. Daftar pemegang saham yang berhak dividen interim: 2 Januari 2026

    5. Pembayaran dividen interim: 15 Januari 2026

    (akd/ega)

  • Gara-gara Kebiasaan Ngopi Gen Z China, Harga Kelapa Melonjak hingga Emak-emak di Indonesia Menjerit

    Gara-gara Kebiasaan Ngopi Gen Z China, Harga Kelapa Melonjak hingga Emak-emak di Indonesia Menjerit

    Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyoroti perbedaan data ekspor kelapa yang perlu ditelusuri lebih jauh.

    “Produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton, yang diekspor 2,4 juta ton. Di Kementan tercatat angka ekspor hanya 1,2 juta ton, yang berarti hanya setengahnya, ini perlu ditelusuri,” ujarnya.

    Ia pun mengusulkan penetapan harga eceran tertinggi. “Selain rekomendasi KedaiKOPI yaitu pungutan ekspor atau DMO, perlu ada HET (harga eceran tertinggi) agar menjaga harga untuk konsumen di bawah,” lanjutnya.

    Gede Sandra kembali menekankan pentingnya hilirisasi industri kelapa di dalam negeri.
    “Perolehan ekspor kita soal kelapa ini hanya 1,6 miliar dollar, namun jika ada hilirisasi, ini bisa meningkatkan sampai 6,5 miliar dollar. Oleh karena itu, harus bangun produksi industri kelapa di tanah air, jangan ekspor gelondongan,” ungkapnya.

    Dari sisi sosial, influencer sekaligus advokat perlindungan anak dan ibu, Cornelia Agatha, menegaskan bahwa dampak paling besar dirasakan perempuan.

    “Masalah kenaikan dan kelangkaan kelapa ini paling berdampak pada UMKM, dan UMKM ini sebagian besar adalah perempuan, terutama ibu-ibu. Jadi ada hubungannya antara perlindungan anak dengan kenaikan dan kelangkaan kelapa ini,” kata Cornelia.

    “Saran saya, apa pun kebijakan yang dibuat pemerintah harus berpihak kepada rakyat,” tegasnya.