Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Sinergi Dengan Kementerian Perumahan, Bank Mandiri Akselerasi Program 3 Juta Rumah Melalui Sosialisasi KPP di Tangerang

    Sinergi Dengan Kementerian Perumahan, Bank Mandiri Akselerasi Program 3 Juta Rumah Melalui Sosialisasi KPP di Tangerang

    TANGERANG – Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan bagi pelaku usaha sektor perumahan, selaras dengan target Program 3 Juta Rumah dalam periode RPJMN 2025–2029.

    Bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sosialisasi ini berlangsung di Tangerang pada Kamis, 20 November, dan diikuti oleh lebih dari 875 peserta dari industri perumahan. Rinciannya, lebih dari 315 pelaku usaha dari sisi suplai, terdiri dari developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan, serta lebih dari 260 pelaku usaha mikro dari sisi permintaan yang hadir sebagai calon pengguna fasilitas pembiayaan.

    Komposisi peserta ini mencerminkan keterlibatan seluruh mata rantai sektor perumahan dalam mendukung penguatan ekosistem perumahan nasional. Melalui pertemuan ini, bank berlogo pita emas ini menegaskan perannya dalam mendukung akselerasi program perumahan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Sebagai mitra strategis pemerintah, bank bersandi saham BMRI ini mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui sosialisasi KPP yang ditujukan bagi UMKM maupun masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah. Program ini diatur dalam Permenko No. 13/2025 dan Permen PKP No. 13/2025 dan berfungsi sebagai kredit modal kerja atau investasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun perorangan di sektor perumahan.

    *Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, menyampaikan bahwa dukungan Bank Mandiri terhadap penyaluran KPP merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan secara inklusif dan berkelanjutan. Pembiayaan KPP tidak hanya menyokong pelaku konstruksi, pengembang, dan pedagang material bangunan, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM di berbagai wilayah.

    “Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan perbankan, diharapkan program ini mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya saing nasional menuju visi Indonesia Emas 2045, sekaligus selaras dengan Asta Cita Pemerintah,” ujarnya.

    Sesuai ketentuan, KPP dapat diakses oleh pemohon yang memenuhi ketentuan umum, seperti WNI atau badan hukum Indonesia, memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan, memiliki NPWP dan NIB, serta tidak memiliki catatan negatif berdasarkan trade checking, community checking, bank checking, atau SLIK. Pemohon juga tidak sedang menerima KUR atau KPP lain, meski masih diperbolehkan memiliki kredit komersial selama statusnya lancar.

    Dalam proses pembiayaan, agunan pokok berupa objek yang dibiayai oleh KPP digunakan sebagai jaminan, dengan kemungkinan penambahan agunan lain sesuai ketentuan penyalur kredit. Selain itu, program KPP menjangkau seluruh segmen UMKM.

    Usaha mikro memiliki modal hingga Rp1 miliar, usaha kecil hingga Rp5 miliar, dan usaha menengah hingga Rp10 miliar, dengan rentang omzet tahunan maksimal Rp2 miliar untuk mikro hingga Rp50 miliar untuk menengah.

    Dengan cakupan yang luas, KPP menyasar pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan perumahan mulai dari developer, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunanserta masyarakat atau UMKM perorangan yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang juga berfungsi sebagai tempat usaha.

  • BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG

    BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG

    BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melarang pabrik-pabrik besar terlibat dalam penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.
    Wakil Kepala
    Badan Gizi Nasional
    (
    BGN
    )
    Nanik S Deyang
    menyebut, aturan itu nantinya bakal tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program
    MBG
    .
    Nanik mengatakan, nantinya seluruh penyediaan menu MBG akan diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor pertanian dan perikanan, serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di daerah setempat.
    “Kita larang loh pabrikan nanti untuk menjadi, apa namanya, suplier. Jadi semua, misalnya biskuit lah atau apa itu, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM, dibuat oleh PKK setempat,” ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    “Insya Allah itu, itu masuk dalam Perpres nanti, dalam Perpres antara lain itu, bahwa tidak ada lagi bahan pabrikan yang digunakan untuk MBG,” katanya menjelaskan lagi.
    Apalagi, dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas susu yang kini mulai sulit diperoleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
    SPPG
    ).
    Pemerintah akan menyiapkan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi dengan target produksi 3 juta liter per hari untuk memenuhi kebutuhan MBG sekaligus konsumsi nasional.
    Selain susu sapi, menurut Nanik, produksi susu kedelai juga akan ditingkatkan untuk kebutuhan bahan baku di dapur MBG.
    Untuk sayur-mayur, dia mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan membuka lahan-lahan baru. Sementara untuk kedelai yang selama ini bergantung impor, akan mulai dibudidayakan secara masif.
    Nanik mengungkapkan, kebutuhan kedelai sangat besar karena dapur MBG mengolah 200-300 kilogram tahu atau tempe per hari, per dapur.
    Tak hanya melarang pabrik besar menjadi suplier MBG, Nanik mengatakan, BGN akan buat aturan terkait kepemilikan SPPG sehingga tidak dikuasai oleh segelintir orang.
    Pasalnya, belakangan ramai informasi bahwa 41 dapur umum dimiliki oleh anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan.
    “Yang, yang ke depan, yang ke depan nanti. Yang ke depan saya awasi, ya. Insha Allah (dibuat aturan),” kata Nanik.
    Menurut dia, sejauh ini memang belum ada aturan yang spesifik mengatur hal tersebut. Kemudian, awalnya Presiden Prabowo ingin yayasan di bidang pendidikan dan sosial turut serta membangun dapur umum.
    Namun, pembangunan akhirnya dipercepat untuk menuntaskan target 82,9 juta penerima MBG pada akhir tahun 2025.
    “Tapi kan kemudian juga dikejar, ‘Oh kita kan targetnya harus’, anak-anak kan pada minta tuh. ‘Aduh, kita belum dapat nih MBG, MBG’. Akhirnya oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu, ya kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun ya membangun dapur itu, begitu ya. Ya nanti kita sambil lihat, ya,” ujarnya.
    Adapun saat ini, banyak pihak yang berminat membangun dapur umum. Bahkan, pendaftaran harus ditutup karena kuota sudah terpenuhi.
    “Banyak banget, sampai kan ditutup. Mungkin sudah ratusan ribu kali ya yang ngantri. Enggak mestinya, enggak mestinya (enggak sama satu orang 20). Tapi waktu dulu kan enggak banyak,” kata Nanik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SeaBank Rilis UMKM Pintar, Solusi Belajar Keuangan Digital

    SeaBank Rilis UMKM Pintar, Solusi Belajar Keuangan Digital

    Langkah SeaBank ini mendapat apresiasi dari pemerintah. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menekankan bahwa platform ini menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku usaha secara terstruktur.

    “Pembiayaan akan berjalan efektif hanya jika UMKM memiliki pemahaman keuangan yang baik. Peluncuran UMKM Pintar ini menjadi upaya nyata untuk memperkuat fondasi tersebut,” kata Temmy.

    Senada dengan hal tersebut, Deputi Menteri Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menyebut inisiatif SeaBank dan WWB ini sangat krusial karena perempuan adalah penopang utama sektor usaha mikro.

    “Perempuan berperan besar dalam menjaga roda ekonomi tetap berjalan. Platform seperti UMKM Pintar memberikan akses pembelajaran yang aman, inklusif, dan mendukung perempuan untuk naik kelas,” jelas Amurwani.

     

  • Dorong Ekonomi Daerah, BRI Dukung Gelaran UMKM Jelajah Kuliner Indonesia 2025

    Dorong Ekonomi Daerah, BRI Dukung Gelaran UMKM Jelajah Kuliner Indonesia 2025

    Sebagaimana diketahui, rangkaian Jelajah Kuliner Indonesia 2025 terdiri dari Pra Event dan Main Event. Pra Event sendiri telah digelar pada 29 Agustus 2025 di Rumah BUMN Medan dengan mengusung edisi hortikultura bertema “Integrasi Supply Chain Management dan Digital Marketing melalui Budaya Inovasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bisnis.” Melalui kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan terkait manajemen rantai pasok, strategi pemasaran digital untuk produk hortikultura, hingga praktik pembuatan dried fruits. Acara ini diikuti oleh 30 UMKM binaan Rumah BUMN.

    Sementara itu, pada kegiatan kedua yakni Main Event Jelajah Kuliner Indonesia 2025, diketahui sebanyak 80 UMKM kategori ready-to-eat dan snack turut berpartisipasi langsung selama tiga hari penyelenggaraan. Ajang ini juga diramaikan dengan berbagai agenda menarik seperti festival makanan, talkshow, stand-up comedy, workshop, cooking class, lomba kuliner, kids zone, hingga sesi poundfit. Suasana semakin meriah berkat beragam doorprize yang dibagikan kepada para pengunjung.

    Dalam sambutannya, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM BP BUMN Loto Srinaita Ginting menyampaikan bahwa Jelajah Kuliner Indonesia 2025 merupakan wadah untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas dan bertransformasi secara digital.

    “Melalui dukungan BP BUMN, Danantara Indonesia dan BUMN pendukung serta kolaborasi lintas sektor yang dilakukan, kita ingin memperluas pasar dan menciptakan UMKM yang produktif di daerah. Kegiatan JKI 2025 ini juga sebagai upaya dalam mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan visi “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”,” ujarnya.

  • Konsisten Dukung Asta Cita, BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR Senilai Rp147,2 triliun kepada 3,2 juta Debitur UMKM

    Konsisten Dukung Asta Cita, BRI Dorong Pertumbuhan Inklusif lewat Penyaluran KUR Senilai Rp147,2 triliun kepada 3,2 juta Debitur UMKM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan konsistensinya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya pada pilar peningkatan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong kewirausahaan.

    Tercatat, hingga akhir Oktober 2025, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp147,2 triliun kepada 3,2 juta debitur. Realisasi tersebut setara dengan 83,2% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp177 triliun, dimana angka ini meningkat dari alokasi awal sebesar Rp175 triliun seiring tingginya permintaan pembiayaan produktif dari pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Untuk diketahui, kuota KUR BRI tahun 2025 tersebut terdiri atas Rp160 triliun untuk KUR Mikro (pinjaman di bawah Rp100 juta) dan Rp17 triliun untuk KUR Kecil (pinjaman Rp100 juta hingga Rp500 juta).

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa BRI senantiasa berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah, termasuk penyaluran KUR sebagai bagian dari implementasi Asta Cita untuk memperkuat UMKM, khususnya pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. Upaya ini sekaligus mendorong penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah. 

    “BRI terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM agar tetap sehat dan berkelanjutan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. BRI juga memastikan program KUR berjalan optimal dengan sisa kuota sebesar Rp29,8 triliun yang siap disalurkan hingga akhir tahun 2025 untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Hery.

  • Menkeu Purbaya Tegas Tolak Legalisasi Thrifting: Barang Masuk Ilegal, Saya Berhentiin

    Menkeu Purbaya Tegas Tolak Legalisasi Thrifting: Barang Masuk Ilegal, Saya Berhentiin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya untuk melegalkan praktik penjualan pakaian bekas impor atau thrifting, meskipun para pedagang mengaku telah membayar pajak. Purbaya menyampaikan hal itu saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    “Saya gak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentiin,” ujar Purbaya. Ia menegaskan bahwa sikap tegas tersebut diperlukan untuk menutup celah masuknya barang-barang impor ilegal ke pasar domestik.

    Menurut Purbaya, dominasi barang luar negeri di pasar lokal akan menghambat pelaku usaha dalam negeri untuk merasakan manfaat ekonomi secara penuh. “Kalau pasar domestiknya dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik?” katanya.

    Karena itu, Kementerian Keuangan berkomitmen menindak tegas praktik jual beli pakaian bekas impor. Para pedagang thrifting yang terdampak kebijakan diminta untuk beralih ke produk-produk lokal. “Kalau mereka (pedagang) bilang jelek, kan banyak yang bagus. Permintaan menentukan kualitas barang, kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat,” ujar Purbaya.

    Sebelumnya, sejumlah pedagang thrifting mendatangi Gedung DPR RI untuk meminta legalisasi usaha mereka. Dalam rapat dengan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI pada Rabu (19/11), para pedagang menyatakan bahwa thrifting merupakan bagian dari UMKM namun memiliki pasar yang berbeda, sehingga tidak adil jika usaha mereka dikaitkan dengan potensi mematikan UMKM.

    Permintaan itu muncul setelah Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Menkeu Purbaya menyatakan rencana peningkatan pengawasan terhadap impor pakaian bekas ilegal. Budi menegaskan bahwa larangan impor pakaian bekas tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

  • Upaya Eri Cahyadi Menggaet Turis lewat “Surabaya Holiday Super Sale”

    Upaya Eri Cahyadi Menggaet Turis lewat “Surabaya Holiday Super Sale”

    Jakarta –

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, akhir tahun ini akan ada ‘Surabaya Holiday Super Sale’ di Kota Surabaya. Eri berharap dengan adanya event ini warga Surabaya tetap berwisata di Kota Surabaya, bahkan lebih jauh ia menargetkan akan menggaet banyak wisatawan untuk datang ke Kota Surabaya.

    “Kita berharap dengan adanya event Surabaya Holiday Super Sale justru dapat menggerakkan roda perekonomian Surabaya secara signifikan, baik itu korporasi maupun UMKM semua terdampak,” ujar Eri dalam program Blak-blakan detikcom.

    “Surabaya ini termasuk kota jasa, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi siapapun wisatawan yang datang ke event ini, baik dari dalam kota maupun luar kota bahkan luar negeri,” tambah Eri.

    Eri menjelaskan, dalam event ini Pemkot Surabaya bekerjasama dengan stakeholder terkait, baik itu mal, hotel, restoran, seniman, hingga pelaku UMKM yang ada di Surabaya. Nantinya akan ada penawaran discount besar-besaran untuk produk maupun jasa yang akan di jual ke pengunjung.

    “Mal-mal di Surabaya, seniman, bahkan banyak UMKM yang kami ajak kerjasama dalam event ini. Mereka antusias dan akan menyediakan produk-produk unggulan. Selain itu ada juga pertunjukan seni,” terang Eri.

    Menurut Eri, event ini akan diadakan sepanjang bulan Desember 2025, dan akan menghadirkan pengalaman terbaik untuk wisatawan saat liburan di Surabaya.

    (ppy/ppy)

  • Pemprov Jatim Dorong Lompatan Digital Lewat E-Purchasing Awards 2025

    Pemprov Jatim Dorong Lompatan Digital Lewat E-Purchasing Awards 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempercepat modernisasi sistem pengadaan barang/jasa kembali ditegaskan melalui gelaran E-Purchasing Awards 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Hayam Wuruk, Gedung Setda Provinsi Jatim.

    Acara tahunan ini menjadi ajang apresiasi bagi pemerintah daerah, perangkat daerah, hingga pelaku UMKM yang dinilai berhasil mengoptimalkan transaksi lewat platform pengadaan elektronik.

    Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan merupakan pintu masuk penting untuk memperkuat transparansi, efisiensi, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi UMKM lokal.

    “Penghargaan ini mengafirmasi komitmen kita bersama memperkuat reformasi digital. Katalog Versi 6 yang telah terintegrasi dengan berbagai lokapasar kini memberi peluang besar bagi percepatan layanan publik,” ujarnya.

    Melalui program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online), daerah-daerah di Jatim didorong aktif memaksimalkan Toko Daring sebagai sarana transaksi pemerintah dengan UMKM.

    Dalam kategori pemerintah kota/kabupaten dengan total transaksi tertinggi menggunakan Jatim Bejo, Kota Surabaya keluar sebagai juara pertama, disusul Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sidoarjo.

    Kategori perangkat daerah dengan pemesanan terbesar juga mencatat dominasi OPD provinsi. Dinas Pendidikan Jatim berada di posisi pertama, diikuti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya.

    Sementara itu, kategori transaksi terbanyak diraih Kota Kediri, disusul Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan. Adapun BPBD Jatim menjadi OPD dengan pemerataan penyedia paling luas.

    Dukungan penuh datang dari LKPP RI yang menilai Jatim sebagai daerah dengan ekosistem digital paling progresif dalam e-purchasing.

    Deputi Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, menyebut integrasi marketplace seperti Jatim Bejo mampu mempercepat proses pengadaan yang selama ini rumit.

    “Pendekatan ini membuat pengadaan lebih cepat, kompetitif, dan terstandarisasi. Inovasi marketplace menjembatani kebutuhan spesifik daerah yang menuntut adaptasi cepat,” tegasnya.

    Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim, Arif Endro Utomo, menegaskan bahwa pihaknya terus memperluas sosialisasi Katalog Elektronik Versi 6.

    “Target kami jelas: seluruh pengadaan di Jatim dilakukan secara elektronik. Ketika UMKM ikut dalam pengadaan, ekonomi daerah ikut tumbuh,” ujarnya.

    Sebagai salah satu marketplace terintegrasi dalam Katalog Elektronik V6, Mbizmarket menilai Jatim sebagai motor penting dalam digitalisasi pengadaan nasional.

    CEO Mbizmarket Ryn MR Hermawan menyoroti inovasi pembayaran Virtual Account berbasis BI SNAP yang pertama dijalankan Pemprov Jatim bersama Bank Jatim.

    “Komitmen Jatim memberi dorongan besar bagi percepatan transformasi e-purchasing di Indonesia,” katanya.

    Program E-Purchasing Award Jatim Bejo 2025 dinilai tidak hanya memperkuat ekosistem digital daerah, tetapi juga memberi standar baru bagi percepatan transformasi pengadaan di tingkat nasional. (tok/ian)

  • Livin’ Fest 2025 Rumah Besar Bagi UMKM, Kreativitas, dan Harapan Baru Ekonomi Sulawesi

    Livin’ Fest 2025 Rumah Besar Bagi UMKM, Kreativitas, dan Harapan Baru Ekonomi Sulawesi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kamis jelang siang, 20 November 2025, Makassar kembali menunjukkan denyut kotanya, terang, padat, dan penuh harapan. Di halaman atrium Phinisi Point Mall, suara pengeras suara bertalu, bercampur riuh orang-orang yang berjejal ingin menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar festival.

    Di balik lampu-lampu sorot dan panggung yang dibangun dengan presisi, Bank Mandiri membuka tirai Livin’ Fest 2025, sebuah perayaan yang pada akhirnya terasa seperti napas panjang bagi UMKM dan industri kreatif di timur Nusantara.

    Livin’ Fest tahun ini bukan acara biasa. Ia adalah persembahan spesial di usia ke-27 Bank Mandiri—sebuah institusi yang lahir dari krisis, tumbuh bersama masyarakat, dan kini memilih merayakan kedewasaannya dengan mendekat ke akar ekonomi rakyat.

    Tema “Sinergi Majukan Negeri” bukan sekadar jargon. Ia menggema dalam setiap sudut festival, terwujud dalam tawa pedagang kuliner, aroma kopi yang meruap dari sudut hall, hingga percakapan kecil antara pelaku kreatif yang akhirnya bertemu dalam satu ruang bernama kolaborasi.

    Atta Alva Wanggai, Regional CEO Bank Mandiri Region X/Sulawesi & Maluku, berdiri di panggung dengan latar kuning yang hangat. Suaranya stabil, namun sorot matanya menunjukkan kebanggaan yang sulit disembunyikan.

    “Livin’ Fest adalah ruang kolaborasi tempat masyarakat, UMKM, dan pelaku kreatif bisa bertumbuh bersama,” katanya. Dan pada hari itu, kalimat itu terasa bukan sebagai retorika, melainkan janji.

    Lebih dari 160 tenant UMKM hadir, membawa warna-warni usaha yang telah lama menjadi denyut nadi perekonomian Makassar. Dari kuliner tradisional yang mengingatkan pada dapur nenek hingga fesyen kontemporer yang lahir dari tangan kreatif anak muda, semuanya dipertemukan dalam satu ekosistem inklusif.

  • Jalankan Putusan MK, Mabes Polri Tarik Irjen Argo dari Kementerian UMKM

    Jalankan Putusan MK, Mabes Polri Tarik Irjen Argo dari Kementerian UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri telah menarik kembali Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan penarikan kembali ini merupakan penghormatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU/XXIII/2025.

    “Untuk kembali di lingkungan Polri dalam rangka pembinaan karir atas nama Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono S.I.K M.Si. berdasarkan surat Kapolri 20 November 2025,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).

    Dia menambahkan penarikan kembali polisi dengan pangkat bintang dua ke lingkungan Polri itu terjadi usai Kelompok Kerja (Pokja) besutan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kajian cepat.

    Kajian cepat yang dimaksud yaitu dilakukan terhadap putusan MK dan berkoordinasi dengan dengan stakeholder terkait seperti MK, Kemenkeu, Kemenkum, BKN hingga Menpan RB.

    “Polri sangat menghormati putusan MK. Untuk itu, Kapolri telah membentuk Pokja yang bertugas melakukan kajian cepat dan mendalam, sehingga implementasi putusan ini dapat berjalan dengan tepat dan tidak menimbulkan multitafsir,” imbuhnya.

    Trunoyudo menegaskan Pokja akan terus bekerja secara simultan dan intensif untuk memastikan langkah-langkah Polri selaras dengan ketentuan hukum dan kepentingan bangsa.

    “Tim Pokja secara simultan tetap melakukan koordinasi, kolaborasi, dan konsultasi dengan lembaga terkait. Ini adalah komitmen Polri untuk menjalankan keputusan hukum secara konsisten demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.