Permukiman di TPU Kebon Nanas dan Kober Rawa Bunga Akan Ditertibkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemerintah Kota Jakarta Timur menyiapkan langkah penertiban terhadap permukiman warga yang berdiri di atas Taman Pemakaman Umum (TPU) Kebon Nanas dan TPU Kober Rawa Bunga, Jatinegara.
Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi asli lahan pemakaman yang selama bertahun-tahun berubah menjadi kawasan hunian padat.
Pemkot menegaskan bahwa proses yang dilakukan bukan penggusuran, melainkan pengembalian fungsi lahan makam.
“Kami tidak bilang menggusur tapi kita minta dikembalikan. Minta dikembalikan lahan (TPU) yang digunakan mereka,” kata Sekretaris Kota Jakarta Timur, Eka Darmawan melalui keterangan, Jumat (21/11/2025).
Berdasarkan pendataan, terdapat 280 kepala keluarga (517 jiwa) yang tinggal dan membangun rumah di atas dua TPU tersebut.
Pemkot akan memulai sosialisasi sebelum pelaksanaan pengosongan.
”
Deadline
-nya untuk pengosongan ini kira tahapannya dalam waktu dua minggu. Kita kasih SP 1, SP 2, dan SP 3 terlebih dahulu,” kata Eka.
Eka menjelaskan bahwa kebutuhan lahan pemakaman di DKI Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Timur, berada dalam kondisi krisis.
“Karena selama ini kan mereka (warga) menempati lahan, dan belum memahami bahwa kebutuhan lahan (makam) yang ada di Provinsi DKI itu krisis. Terutama di Jakarta Timur,” ujar Eka.
Lahan yang saat ini ditempati warga nantinya akan difungsikan kembali sebagai area pemakaman untuk memenuhi kebutuhan ruang makam di wilayah tersebut.
Pemkot memastikan telah menyiapkan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagai tempat relokasi bagi warga.
Selain hunian, pemerintah juga merencanakan fasilitas pendukung lainnya untuk meminimalkan dampak sosial.
Pemkot akan membantu relokasi sekolah bagi anak-anak dari kawasan TPU agar tetap dekat dengan tempat tinggal baru mereka.
“Juga membantu UMKM usaha (warga di lahan TPU). Dinas UMKM hadir untuk bisa memberikan (bantuan) sarana prasarana Lokbin (lokasi binaan) apabila memang mereka membutuhkan,” tutur Eka.
Permukiman liar di
TPU Kebon Nanas
dan sekitarnya bukanlah fenomena baru. Wilayah ini disebut telah dihuni sejak dekade 1980-an.
“Tahun 1980-an itu yang tinggal di atas pemakaman itu hanya satu kepala keluarga, tapi mulai banyak yang pindah ketika adanya penggusuran,” kata Ketua RT 015/RW 002 Cipinang Besar Selatan, Sumiati.
Menurut Sumiati, banyak warga kala itu tinggal di bantaran kali dan lahan yang sempat direncanakan menjadi kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Dulu sebelum ada KLH itu kan lapangan gitu, terus warga itu ada yang tinggal di pinggir kali di belakang kantor KLH tahun 1997 kena gusur gitu,” ungkapnya.
Warga terdampak penggusuran pada 1997 hanya menerima uang kerohiman sebesar Rp 600.000.
“Sementara kan uang segitu untuk ngontrak paling juga bertahan beberapa bulan gitu. Akhirnya mereka pindah lah tuh ke atas pemakaman Cina ini tahun 1997,” kata Sumiati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Produk: UMKM
-
/data/photo/2025/07/31/688af01a9dc2b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Permukiman di TPU Kebon Nanas dan Kober Rawa Bunga Akan Ditertibkan Megapolitan 21 November 2025
-

DOKU Ekspansi ke Pasar Sumatra 2026, Incar Bisnis Enterprise dan UMKM Digital
Bisnis.com, JAKARTA — DOKU, perusahaan fintech pembayaran yang menyediakan layanan payment gateway, e-wallet, pembayaran lintas negara dan manajemen risiko, berencana memperluas bisnisnya dengan masuk ke pasar Sumatra pada tahun depan. Perusahaan akan terlibat lebih dalam mendorong UMKM Digital berkembang.
Co-Founder & Chief Marketing Officer DOKU Himelda Renuat mengatakan perusahaan yang memiliki posisi cukup kuat di segmen enterprise, rencananya akan memperluas jangkauan pasar dan segmen.
DOKU akan masuk ke Sumatra dan mengincar segmen UMKM Digital pada tahun depan, mengingat ruang pertumbuhan di pasar tersebut masih terbuka lebar.
“Sumatra provinsi yang sangat menjanjikan dengan kultur dan juga kemampuan ekonomi yang terus meningkat, jadi kami rasa sudah waktu yang cukup tepat untuk masuk ke wilayah berikutnya setelah Bali dan Nusra,” kata Himelda kepada Bisnis di sela-sela acara Aksi Tanam Pohon, Jumat (21/11/2025).
Himelda mengatakan saat ini DOKU telah menjadi pemimpin pasar di Bali dengan menguasai sekitar 70% dari pangsa pasar di Pulau Dewata. DOKU ingin solusi inovatif mereka dapat diduplikasi ke wilayah lain sehingga makin banyak perusahaan dan UMKM Digital yang terdigitalisasi pembayarannya dan berkembang.
“Keberhasilan tersebut akan kita lakukan di daerah-daerah lain,” kata Himelda.
Diketahui, DOKU mencatat kinerja positif pada semester pertama 2025 dengan pertumbuhan transaksi pembayaran mencapai 80–85% secara tahunan (year-on-year/YoY). DOKU memproses lebih dari 500 juta transaksi sepanjang 6 bulan pertama tahun ini.
Lonjakan tersebut terutama didorong oleh kontribusi segmen korporasi besar hingga UMKM Digital serta inovasi produk seperti DOKU PayChat dan integrasi teknologi Wallet as a Service (WaaS) yang banyak digunakan oleh merchant hingga komunitas.
Dari sisi bauran transaksi, sebanyak 38% berasal dari transaksi game dan digital, 25% dari marketplace, 11% ritel dan 26% sektor lainnya.
QRIS Tap
Himelda mengatakan DOKU juga menjadi salah satu perusahaan yang akan terlibat untuk melakukan uji coba di awal QRIS Tap, sistem pembayaran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang memanfaatkan teknologi NFC (Near Field Communication) untuk memproses transaksi secara nirkontak atau “tap”, dimana saat ini tim internal DOKU masih dalam proses persiapan untuk sistem pembayarannya.
Dengan fitur QRIS Tap, pengguna cukup menempelkan ponsel atau kartu berteknologi NFC ke mesin pembayaran tanpa perlu membuka aplikasi e-wallet atau melakukan scan kode QR. Sistem langsung membaca data dan nominal transaksi, pengguna cukup melakukan konfirmasi, dan pembayaran pun selesai secara instan. Keterlibatan mereka dalam program tersebut diharapkan turut meningkatkan transaksi, sebagai yang terjadi pada QRIS yang tumbuh signifikan pada semester I/2025.
Asal tahu saja, DOKU mencatat lompatan jumlah transaksi pada QRIS hingga 12x lipat pada pertengahan 2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut didorong oleh aktivitas masyarakat yang makin digital dan ketepatan DOKU dalam memilih mitra. “Jadi untuk QRIS TAP mungkin tantangannya adalah pemilihan di mana kita menerapkan [teknologi tersebut]” kata Himelda.
-

Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha
Jakarta –
Relaksasi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi angin segar bagi pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan bagi warga dan dunia usaha.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana mengatakan, kebijakan tersebut membuat PAD DKI Jakarta tumbuh positif. Adapun pada pertengahan 2025, realisasi pajak daerah sudah tembus Rp 27,57 triliun atau 57,4% dari target yakni Rp 48 triliun. Jumlah ini diprediksi akan semakin meningkat menjelang akhir tahun.
Data Badan Pusat Statistik Perwakilan DKI Jakarta menyebutkan kontributor terbesar yakni berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan capaian Rp5,6 triliun atau 57,79% dari target Rp 9,7 triliun.
Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tembus Rp2,9 triliun (43,94%) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp1 triliun (47,62%). Dari sisi pajak konsumsi, Pajak Rokok menyumbang Rp 541,7 miliar atau 60,19% dari target, sedangkan Pajak Reklame sudah mencapai Rp 647,5 miliar atau 71,94%. Pajak Air Tanah (PAT) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp 41,4 miliar atau 59,14%.
Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencatat capaian terbesar yakni Rp 9 triliun atau 81,82% dari target Rp 10,5 triliun. Namun, kinerja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih tertinggal dengan realisasi Rp 2,8 triliun atau 32,79% dari target Rp 10,3 triliun.
Dari sektor hiburan, realisasi tercatat Rp343,4 miliar (52,83%), sedangkan Pajak Tenaga Listrik menyumbang Rp 517,1 miliar (57,46%), dan Pajak Jasa Parkir Rp 183,5 miliar (61,17%). Secara keseluruhan, pendapatan pajak daerah hingga pertengahan 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi antarsektor. Beberapa jenis pajak bahkan sudah melampaui target, sementara lainnya masih perlu didorong, seperti BPHTB dan BBN-KB.
Menurut Lusiana, capaian PAD tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tengah berupaya meringankan beban masyarakat, namun tetap memperhatikan iklim usaha.
Relaksasi Pajak Strategi Pemprov DKI Jakarta Jaga Daya Beli Masyarakat
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, kebijakan relaksasi pajak merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, ketika daya beli terjaga, maka bisa berdampak positif terhadap roda perekonomian di Jakarta.
Tidak hanya itu, dia mengatakan, strategi tersebut juga bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melahirkan kebijakan yang adil dan proporsional.
“Dengan keberpihakan yang nyata, kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir dan mendukung warga. Insentif ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan mendorong dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di Jakarta semakin bertumbuh,” kata Pramono beberapa waktu lalu.
Dia menambahkan, relaksasi pajak juga dilakukan untuk mendukung dunia usaha yang saat ini perlu insentif. Pemprov DKI Jakarta berharap, kebijakan ini bisa memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Pemprov DKI mempertahankan pengurangan yang sudah diberikan sebelumnya dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan semakin memberikan semangat bagi para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.
Dia menjelaskan relaksasi pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi lima kebijakan utama.
Pertama, pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% untuk rumah pertama, sehingga tarifnya turun dari 5% menjadi 2,5%.
Pramono mengatakan, kebijakan itu bertujuan untuk meringankan beban keluarga dan generasi muda Jakarta khususnya untuk membeli rumah pertama. Lewat kebijakan itu, diharapkan keluarga dan generasi muda Jakarta bisa mendapatkan tempat tinggal layak.
“Harapannya, ini bisa meringankan beban keluarga muda dan generasi muda Jakarta dalam membeli rumah pertama, sehingga mereka lebih mudah memiliki tempat tinggal layak untuk memulai kehidupan barunya,” ungkapnya.
Kedua, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 100% bagi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta berbentuk yayasan.
“Tujuannya, agar sekolah-sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak tinggi, sehingga biaya sekolah lebih terjangkau bagi orang tua,” katanya.
Ketiga, pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, seni budaya edukatif, amal, dan sosial. Kebijakan ini mendukung dunia kreatif dan memperluas akses hiburan bagi masyarakat.
Keempat, pembebasan Pajak Reklame untuk objek di ruang tertutup, seperti kafe, restoran, dan ruko, guna membantu pelaku UMKM mempromosikan usahanya tanpa beban tambahan.
Kelima, pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan dengan nilai di bawah harga pasar, untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Dengan keberpihakan yang nyata, membuktikan bahwa kami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadir dan mendukung warga. Diharapkan, insentif ini meringankan beban warga dan menjadi pemicu untuk membuat dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di tengah masyarakat semakin bertumbuh,” pungkasnya.
(akn/ega)
-

Sinergi Dengan Kementerian Perumahan, Bank Mandiri Akselerasi Program 3 Juta Rumah Melalui Sosialisasi KPP di Tangerang
TANGERANG – Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang ditujukan bagi pelaku usaha sektor perumahan, selaras dengan target Program 3 Juta Rumah dalam periode RPJMN 2025–2029.
Bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sosialisasi ini berlangsung di Tangerang pada Kamis, 20 November, dan diikuti oleh lebih dari 875 peserta dari industri perumahan. Rinciannya, lebih dari 315 pelaku usaha dari sisi suplai, terdiri dari developer, kontraktor, dan toko bahan bangunan, serta lebih dari 260 pelaku usaha mikro dari sisi permintaan yang hadir sebagai calon pengguna fasilitas pembiayaan.
Komposisi peserta ini mencerminkan keterlibatan seluruh mata rantai sektor perumahan dalam mendukung penguatan ekosistem perumahan nasional. Melalui pertemuan ini, bank berlogo pita emas ini menegaskan perannya dalam mendukung akselerasi program perumahan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sebagai mitra strategis pemerintah, bank bersandi saham BMRI ini mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui sosialisasi KPP yang ditujukan bagi UMKM maupun masyarakat untuk membangun atau merenovasi rumah. Program ini diatur dalam Permenko No. 13/2025 dan Permen PKP No. 13/2025 dan berfungsi sebagai kredit modal kerja atau investasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha maupun perorangan di sektor perumahan.
*Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Henry Panjaitan, menyampaikan bahwa dukungan Bank Mandiri terhadap penyaluran KPP merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat sektor perumahan secara inklusif dan berkelanjutan. Pembiayaan KPP tidak hanya menyokong pelaku konstruksi, pengembang, dan pedagang material bangunan, tetapi juga mendorong pemberdayaan UMKM di berbagai wilayah.
“Melalui kolaborasi erat antara pemerintah dan perbankan, diharapkan program ini mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat daya saing nasional menuju visi Indonesia Emas 2045, sekaligus selaras dengan Asta Cita Pemerintah,” ujarnya.
Sesuai ketentuan, KPP dapat diakses oleh pemohon yang memenuhi ketentuan umum, seperti WNI atau badan hukum Indonesia, memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan, memiliki NPWP dan NIB, serta tidak memiliki catatan negatif berdasarkan trade checking, community checking, bank checking, atau SLIK. Pemohon juga tidak sedang menerima KUR atau KPP lain, meski masih diperbolehkan memiliki kredit komersial selama statusnya lancar.
Dalam proses pembiayaan, agunan pokok berupa objek yang dibiayai oleh KPP digunakan sebagai jaminan, dengan kemungkinan penambahan agunan lain sesuai ketentuan penyalur kredit. Selain itu, program KPP menjangkau seluruh segmen UMKM.
Usaha mikro memiliki modal hingga Rp1 miliar, usaha kecil hingga Rp5 miliar, dan usaha menengah hingga Rp10 miliar, dengan rentang omzet tahunan maksimal Rp2 miliar untuk mikro hingga Rp50 miliar untuk menengah.
Dengan cakupan yang luas, KPP menyasar pelaku usaha yang bergerak dalam penyediaan perumahan mulai dari developer, kontraktor, hingga pedagang bahan bangunanserta masyarakat atau UMKM perorangan yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah yang juga berfungsi sebagai tempat usaha.
-
/data/photo/2025/11/20/691f10e312e3b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG
BGN Sebut Akan Ada Perpres yang Larang Pabrik Besar Jadi Suplier MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melarang pabrik-pabrik besar terlibat dalam penyediaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.
Wakil Kepala
Badan Gizi Nasional
(
BGN
)
Nanik S Deyang
menyebut, aturan itu nantinya bakal tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program
MBG
.
Nanik mengatakan, nantinya seluruh penyediaan menu MBG akan diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sektor pertanian dan perikanan, serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di daerah setempat.
“Kita larang loh pabrikan nanti untuk menjadi, apa namanya, suplier. Jadi semua, misalnya biskuit lah atau apa itu, semua sekarang harus dibuat oleh UMKM, dibuat oleh PKK setempat,” ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025), dikutip dari
Antaranews
.
“Insya Allah itu, itu masuk dalam Perpres nanti, dalam Perpres antara lain itu, bahwa tidak ada lagi bahan pabrikan yang digunakan untuk MBG,” katanya menjelaskan lagi.
Apalagi, dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas susu yang kini mulai sulit diperoleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (
SPPG
).
Pemerintah akan menyiapkan pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi dengan target produksi 3 juta liter per hari untuk memenuhi kebutuhan MBG sekaligus konsumsi nasional.
Selain susu sapi, menurut Nanik, produksi susu kedelai juga akan ditingkatkan untuk kebutuhan bahan baku di dapur MBG.
Untuk sayur-mayur, dia mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan membuka lahan-lahan baru. Sementara untuk kedelai yang selama ini bergantung impor, akan mulai dibudidayakan secara masif.
Nanik mengungkapkan, kebutuhan kedelai sangat besar karena dapur MBG mengolah 200-300 kilogram tahu atau tempe per hari, per dapur.
Tak hanya melarang pabrik besar menjadi suplier MBG, Nanik mengatakan, BGN akan buat aturan terkait kepemilikan SPPG sehingga tidak dikuasai oleh segelintir orang.
Pasalnya, belakangan ramai informasi bahwa 41 dapur umum dimiliki oleh anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan.
“Yang, yang ke depan, yang ke depan nanti. Yang ke depan saya awasi, ya. Insha Allah (dibuat aturan),” kata Nanik.
Menurut dia, sejauh ini memang belum ada aturan yang spesifik mengatur hal tersebut. Kemudian, awalnya Presiden Prabowo ingin yayasan di bidang pendidikan dan sosial turut serta membangun dapur umum.
Namun, pembangunan akhirnya dipercepat untuk menuntaskan target 82,9 juta penerima MBG pada akhir tahun 2025.
“Tapi kan kemudian juga dikejar, ‘Oh kita kan targetnya harus’, anak-anak kan pada minta tuh. ‘Aduh, kita belum dapat nih MBG, MBG’. Akhirnya oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu, ya kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun ya membangun dapur itu, begitu ya. Ya nanti kita sambil lihat, ya,” ujarnya.
Adapun saat ini, banyak pihak yang berminat membangun dapur umum. Bahkan, pendaftaran harus ditutup karena kuota sudah terpenuhi.
“Banyak banget, sampai kan ditutup. Mungkin sudah ratusan ribu kali ya yang ngantri. Enggak mestinya, enggak mestinya (enggak sama satu orang 20). Tapi waktu dulu kan enggak banyak,” kata Nanik.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5419219/original/093642900_1763646054-opening.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
SeaBank Rilis UMKM Pintar, Solusi Belajar Keuangan Digital
Langkah SeaBank ini mendapat apresiasi dari pemerintah. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menekankan bahwa platform ini menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas pelaku usaha secara terstruktur.
“Pembiayaan akan berjalan efektif hanya jika UMKM memiliki pemahaman keuangan yang baik. Peluncuran UMKM Pintar ini menjadi upaya nyata untuk memperkuat fondasi tersebut,” kata Temmy.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Menteri Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menyebut inisiatif SeaBank dan WWB ini sangat krusial karena perempuan adalah penopang utama sektor usaha mikro.
“Perempuan berperan besar dalam menjaga roda ekonomi tetap berjalan. Platform seperti UMKM Pintar memberikan akses pembelajaran yang aman, inklusif, dan mendukung perempuan untuk naik kelas,” jelas Amurwani.
/data/photo/2025/05/06/6819e25f648cb.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/11/20/691f2d6d9a2af.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5419210/original/021281800_1763645234-itu.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)