Produk: UMKM

  • Menteri Maman Wanti-Wanti UMKM Tak Boleh Dibiarkan Jalan Sendirian

    Menteri Maman Wanti-Wanti UMKM Tak Boleh Dibiarkan Jalan Sendirian

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyelenggarakan MikroDOTS (Desk on The Street) di Kota Pontianak, sebagai upaya memperkuat ekosistem UMKM yang inklusif dan kolaboratif.

    Kegiatan ini mempertemukan langsung para pengusaha UMKM dengan berbagai institusi pendukung seperti lembaga pembiayaan, pemberi perizinan, dan penyedia pelatihan. Acara dikemas melalui fun walk bersama masyarakat bertepatan dengan car free day (CFD), dalam suasana interaksi sehingga menjadi lebih cair dan dekat.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan MikroDOTS dirancang sebagai ruang terbuka yang menyatukan pemerintah pusat, provinsi, dan kota bersama pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM yang tumbuh, berkembang, dan terlindungi.

    “Selama ini kita tidak ingin menimbulkan kesan bahwa UMKM berjalan sendiri, pemerintah berjalan sendiri. Lewat acara ini, semuanya dibuat cair. Pemerintah adalah bagian dari setiap proses tumbuh-kembangnya UMKM,” ujar Menteri Maman dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2025).

    Dalam kegiatan ini, masyarakat Pontianak dapat berkonsultasi langsung dengan lembaga pembiayaan, mengajukan KUR (Kredit Usaha Rakyat), mengurus perizinan, sertifikasi, hingga legalisasi usaha. OJK, perbankan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Pemerintah Kota Pontianak hadir mendampingi masyarakat secara penuh.

    Acara ini juga menghadirkan zona pelatihan digital dan layanan bagi penyandang disabilitas agar seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengembangan UMKM. Prinsip keterbukaan dan inklusivitas menjadi fondasi penting bagi layanan MikroDOTS, sehingga masyarakat merasa dekat dengan pemerintah dalam setiap upaya memulai maupun mengembangkan usaha.

    Melalui program ini, pengunjung CFD dapat mengakses lima desk layanan usaha secara lengkap dan terpadu yang mencakup pembiayaan usaha, legalitas usaha, ruang inklusi, pemasaran dan digitalisasi, serta kemitraan dan konsultasi franchise.

    Seluruh layanan tersebut tersedia gratis, terbuka untuk umum, dan disiapkan untuk membantu masyarakat menjadi lebih siap berusaha, meningkatkan rasa percaya diri, serta memberikan kemudahan dalam memulai dan mengembangkan bisnis.

  • Oleh-Oleh Gibran dari KTT G20 Afrika Selatan: Bahas MBG hingga Tata Kelola AI

    Oleh-Oleh Gibran dari KTT G20 Afrika Selatan: Bahas MBG hingga Tata Kelola AI

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk pertama kalinya sejak dilantik, mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah forum internasional di luar negeri, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan.

    Kehadirannya menandai debut diplomatik Gibran di panggung global sekaligus menunjukkan kepercayaan Presiden Prabowo terhadap peran strategis sang wakil dalam membawa agenda Indonesia ke dunia internasional.

    Wapres Ke-14 RI itu pun muncul membawa satu gagasan yang mungkin tak disangka menjadi sorotan: pentingnya makan bergizi bagi anak-anak Indonesia dan dunia.

    Bagi sebagian orang, topik pangan dan makan bergizi mungkin tidak terdengar seprestisius pembahasan utang global, kecerdasan buatan, atau transisi energi hijau. Tetapi bagi Indonesia, isu ini justru menjadi kunci membangun generasi masa depan.

    Dan di panggung G20, Gibran membawa “oleh-oleh” pemikiran yang mencerminkan penggabungan kepentingan kemanusiaan, pembangunan ekonomi, dan strategi geopolitik yang lebih luas.

    Bersama para pemimpin dari 37 negara dan berbagai organisasi internasional, Gibran mengikuti sesi-sesi pembahasan yang berlangsung maraton. Dari ketahanan pangan global, pengurangan risiko bencana, hingga tata kelola kecerdasan buatan, Indonesia tampil bukan sekadar peserta, melainkan penggerak agenda Global South yang semakin bersuara lantang.

    Dalam sesi pembukaan KTT, Gibran menyoroti krisis pangan global yang terus menghantui dunia. Menurut laporan KTT, terdapat 720 juta penduduk dunia masih mengalami kelaparan. Angka itu menjadi latar penting ketika Indonesia memaparkan pengalaman di dalam negeri melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Program ini bukan hanya untuk memberi makan, tetapi menjadi model pembangunan manusia yang semakin relevan dalam konteks krisis global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pesan kunci Gibran dalam forum itu.

    “Wakil Presiden menegaskan ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Johannesburg, Sabtu (22/11).

    Melalui MBG, Indonesia ingin menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari strategi pembangunan ekonomi. Program ini berdampak langsung pada produksi pangan lokal, pemberdayaan petani, stabilitas harga, hingga aktivitas ekonomi UMKM.

    Airlangga menambahkan bahwa Gibran melihat MBG sebagai model yang bisa diterapkan lebih luas. Dia menegaskan kembali bagaimana program ini dapat memperkuat rantai pasok dalam negeri.

    “Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi contoh nyata yang memperkuat pemanfaatan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi dengan rantai pasok yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia,” ucap Airlangga.

    Dengan membawa MBG ke forum G20, Indonesia ingin menunjukkan bahwa investasi pada pangan dan gizi bukan sekadar kebijakan domestik, tetapi tonggak pembangunan berkelanjutan yang layak dicontoh negara lain terutama negara berkembang di Afrika.

    Di G20, Gibran juga menekankan perlunya membangun ketangguhan menghadapi bencana. Sebagai negara yang berada di ring of fire, Indonesia sangat rentan terhadap gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami.

    “Bapak Wakil Presiden menggarisbawahi bahwa bencana tidak hanya bersifat alamiah. Sebagian merupakan akibat perbuatan manusia. Kita melihat hal itu terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan banyak kawasan lain,” kata Airlangga.

    Ucapan ini menggambarkan posisi Indonesia yang mengedepankan solidaritas dan kemanusiaan. Di panggung global, Gibran membawa pesan bahwa tata kelola dunia harus menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat kebijakan, bukan sekadar kepentingan geopolitik.

    Dalam konteks domestik, Indonesia juga tengah membangun sistem peringatan dini dan penguatan mitigasi untuk meminimalkan dampak bencana. Dengan empat dari lima penduduk hidup di wilayah rawan bencana, Indonesia menjadikan isu ini sebagai prioritas jangka panjang.

    Reformasi Sistem Pembiayaan Global: Suara Tuntas dari Negara Berkembang

    Tidak hanya soal pangan dan bencana, Gibran memasuki arena yang jauh lebih kompleks: sistem pembiayaan global. Dalam sesi pleno, dia menyampaikan pentingnya akses pembiayaan yang lebih adil bagi negara berkembang.

    “Wakil Presiden menegaskan bahwa pembiayaan internasional harus lebih mudah diakses dan setara bagi negara berkembang, termasuk melalui penghapusan utang, pembiayaan inovatif, dan dukungan untuk transisi hijau,” ujar Airlangga.

  • Pengusaha Akui Barantin Buka Ruang Ekspor Jadi Lebih Luas

    Pengusaha Akui Barantin Buka Ruang Ekspor Jadi Lebih Luas

    Jakarta

    Pengusaha impor-ekspor kerap kali mengalami penahanan barang karena komoditas yang akan diterima di dalam negeri belum sesuai standar. Padahal, importir sudah membayar pajak dalam rangka impor (PDRI).

    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Perusahaan Impor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro, mengatakan saat ini pihaknya telah jauh lebih terbantu dengan kebijakan yang diterapkan Badan Karantina Indonesia (Barantin).

    “Karena terus terang kami merasa karantina ini merupakan partner kita. Kita sangat bersyukur dengan kemajuan karantina yang ada, sehingga barang-barang ekspor kita juga tidak tertolak di negara tujuan. Dulu sering sekali barang kita ke Australia tertolak, ke China tertolak karena karantina,” ucap Toto dalam Talkshow Sinergi Menjaga Sumber Daya Hayati Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Selain itu, Toto juga menganjurkan agar Barantin rutin melakukan penyuluhan terutama kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Hal ini karena, menurut Toto, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti regulasi perkarantinaan.

    “Kami berharap sekali Barantin di daerah-daerah untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan. Karena banyak sekali pelaku usaha kita, khususnya UMKM binaan kita, yang kadang mereka tidak tahu aturan tapi juga tidak melakukan penyuluhan secara jelas sehingga ini menghambat ekspor mereka,” bebernya.

    Namun, Toto bilang, hampir seluruh produk rempah dan ikan produksi UMKM terkena karantina. Ditambah, kondisi Indonesia yang kekurangan cold storage untuk penyimpanan ikan di sejumlah wilayah di Indonesia.

    “Kita miskin cold storage. Pada saat Menteri Susi itu memang membangun banyak cold storage, tapi setelah dibangun tidak di-maintain. Sehingga jadi besi tua semua. Ikan-ikan kita di wilayah Indonesia Timur, di Natuna, dan sebagainya tidak terurus dengan baik. Ini juga sangat merugikan nelayan kita,” tutupnya.

    (eds/eds)

  • Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari “middle-income trap”

    Wadirut MIND ungkap strategi keluar dari “middle-income trap”

    Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry). Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi…,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengungkapkan berbagai strategi sebagai upaya keluar dari jebakan middle-income trap sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen year on year (yoy).

    Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen (yoy) merupakan desain struktural yang dapat didukung delapan akselerator pertumbuhan yang terorkestrasi, peta jalan industrialisasi lintas sektor, serta kepemimpinan nasional yang mampu mengorkestrasi kebijakan secara terukur.

    “Indonesia perlu beralih dari model komoditas mentah menuju model industri berbasis misi (mission-oriented industry). Hilirisasi adalah bahasa modern dari kedaulatan ekonomi. Ia bukan hanya mengubah bentuk bahan baku, tetapi mengubah struktur perekonomian nasional,” ujar Dany sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dany telah meluncurkan buku berjudul “Indonesia Naik Kelas”, yang menempatkan industrialisasi, hilirisasi, dan konsistensi kebijakan sebagai pilar utama mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam delapan tahun.

    Dalam bukunya, Ia memperkenalkan The DAI Concept yang mencakup Distinctive yaitu mendorong strategi industrialisasi berbasis keunggulan nasional, mulai dari bioenergi hingga ekonomi halal, serta mendorong diferensiasi pasar domestik.

    Kemudian, Adaptive yaitu merespons dinamika global seperti CBAM, geopolitik multipolar, integrasi AI dalam industri, serta transisi energi hijau, serta Inclusive yaitu membangun ekosistem industri yang melibatkan UMKM, startup teknologi, BUMN, dan perguruan tinggi dalam satu rantai nilai yang koheren.

    Dalam bukunya, Ia juga memaparkan delapan akselerator pertumbuhan 8 persen (yoy), yang dirancang untuk menyelaraskan instrumen fiskal, moneter, industri, dan perdagangan.

    Delapan akselerator itu, diantaranya:

    Investasi Berkualitas, yaitu mengutamakan investasi jangka panjang berteknologi tinggi dan berorientasi ekspor. Kawasan Industri & Klaster Ekonomi, yaitu mengubah kawasan industri menjadi pusat riset, inovasi, dan integrasi logistik. Infrastruktur & Logistik Cerdas, yaitu membangun konektivitas produktif antarwilayah berbasis data real-time. Optimalisasi Belanja Negara, yaitu mengalihkan belanja pemerintah untuk memperkuat hilirisasi dan riset. Reformasi Fiskal Pro-Kompetisi, yaitu mendorong harmonisasi insentif fiskal dan tarif pajak sektoral berbasis daya saing industri. Ekspor Bernilai Tambah, yaitu diversifikasi pasar ekspor ke Afrika, Asia Selatan, dan emerging markets. Pasar Domestik Inklusif, yaitu membangun pasar yang mendorong konsumsi produktif, bukan konsumsi spekulatif. Kepemimpinan Orkestratif, yaitu sinkronisasi kebijakan antar-kementerian melalui model governance yang adaptif.

    “Delapan akselerator ini bukan hanya kebijakan, tetapi sistem kehidupan ekonomi baru yang menuntun Indonesia menjadi negara industri maju,” ujar Dany.

    Dalam kesempatan ini, Ia mengusulkan pembuatan Dashboard Publik Industrialisasi, sebuah instrumen transparansi yang menampilkan perkembangan investasi, kapasitas produksi baru, penciptaan lapangan kerja, serta kemajuan energi hijau, sehingga perkembangan industrialisasi dapat diawasi secara real-time oleh publik.

    “Transparansi adalah prasyarat utama agar industrialisasi tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi agenda nasional,” ujar Dany.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Askrindo raih penghargaan atas inovasi pembangunan SDM

    Askrindo raih penghargaan atas inovasi pembangunan SDM

    Jakarta (ANTARA) – PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) meraih Apresiasi Anugerah Penggerak Inovasi Untuk Negeri atas program pembangunan sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.

    Direktur Utama Askrindo Fankar Umran menjelaskan pihaknya menjalankan berbagai program pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    “Dengan penghargaan ini akan menambahkan semangat Askrindo untuk memastikan bahwa melalui program TJSL setiap intervensi yang dilakukan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga menghadirkan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Fankar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Sebagai contoh, Askrindo memiliki program 23 unit Mobil Pintar yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai mobil literasi dan layanan psikologis. Unit Mobil Pintar ini utamanya tersebar di wilayah terpencil.

    Kemudian, terdapat program UMKM Warung PAUD Berkelanjutan, yakni program pemberdayaan ekonomi ini mendorong kemandirian melalui usaha mikro yang menghubungkan peningkatan ekonomi keluarga dengan perbaikan layanan PAUD.

    Selanjutnya, program Peningkatan Kompetensi Guru PAUD melalui Training for Trainer, diklat, Askrindo PAUD Awards, serta pelatihan penanganan dan deteksi dini Anak Berkebutuhan Khusus.

    Fankar menyatakan inisiatif tersebut merupakan komitmen Askrindo untuk meningkatkan kapasitas guru PAUD di seluruh Indonesia.

    “Guru PAUD adalah garda terdepan pembentukan karakter anak. Tugas kami adalah memastikan anak-anak mendapatkan dukungan, pelatihan, serta pendampingan yang layak,” tambahnya.

    Dia menambahkan, Askrindo berkomitmen untuk terus berinovasi dalam merancang program yang memberikan dampak sosial luas dan berkelanjutan.

    Setiap program TJSL, kata dia, tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pada penguatan ekonomi masyarakat dan akses pendidikan inklusif.

    “Kami ingin hadir sebagai penggerak inovasi sosial di Indonesia. Harapan kami, apa yang dilakukan Askrindo hari ini akan menjadi fondasi kuat bagi lahirnya Generasi Emas Indonesia pada 2045,” tuturnya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OJK: Kredit hijau didominasi Himbara, bank swasta dan BPD mulai naik

    OJK: Kredit hijau didominasi Himbara, bank swasta dan BPD mulai naik

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat saat ini sebagian besar penyaluran kredit hijau didominasi oleh bank-bank besar khususnya Himbara, namun tren positif juga mulai terlihat pada bank swasta nasional dan bank pembangunan daerah (BPD).

    “Tren positif mulai terlihat pada bank swasta nasional dan BPD yang mulai mengembangkan portofolio hijau serta produk berorientasi ESG (Environmental, Social, and Governance), meskipun skalanya masih terbatas,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin.

    OJK mencatat bahwa hingga tahun 2024, total penyaluran kredit berkelanjutan (KUBL) mencapai Rp2.074 triliun, atau sekitar 26,24 persen dari total kredit nasional.

    Portofolio ini didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM (69,01 persen), diikuti oleh keanekaragaman hayati (16,59 persen) dan kegiatan berwawasan lingkungan (3,34 persen).

    Menurut OJK, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan berkelanjutan masih berakar pada sektor produktif rakyat dan kegiatan ekonomi yang bersentuhan langsung dengan alam, sebuah potensi besar untuk dikembangkan menjadi green lending yang lebih terarah dan berdampak.

    Dian menyampaikan bahwa perubahan iklim memang semakin nyata dampaknya terhadap sektor-sektor yang bergantung pada kondisi alam seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan. Dari perspektif regulator, hal ini memunculkan dua sisi bagi sektor keuangan.

    Pertama, risiko iklim, baik fisik maupun transisi, meningkatkan ketidakpastian terhadap kinerja sektor-sektor tersebut. Risiko gagal panen, gangguan rantai pasok, hingga penurunan produktivitas dapat berdampak pada peningkatan risiko kredit.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM tegaskan pemetaan terhadap tantangan pelaku usaha

    Menteri UMKM tegaskan pemetaan terhadap tantangan pelaku usaha

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya upaya pemetaan menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi para pengusaha UMKM.

    Maman, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah tantangan itu antara lain kapasitas produksi, kualitas produk, akses pembiayaan, hingga penggunaan teknologi.

    “Jika kendalanya pembiayaan, kita akan bantu menghubungkan dengan lembaga keuangan. Jika masalahnya pada teknologi, misalnya kualitas produk kratom, kita akan dukung proses standardisasi agar memenuhi syarat ekspor,” kata dia.

    Lebih lanjut, Menteri Maman juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas produksi dan standardisasi produk, perluasan akses pembiayaan yang inovatif, serta peningkatan akses pasar global melalui strategi branding, market intelligence, dan penetrasi pasar ekspor yang lebih terarah.

    Untuk itu, Kementerian UMKM aktif untuk menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, baik di pusat maupun daerah.

    Salah satu yang baru-baru ini dilakukan Kementerian UMKM adalah kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat komoditas unggulan daerah agar semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar global.

    Menteri Maman menyampaikan Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi besar melalui komoditas lokal seperti kratom, ikan arwana, kelapa, lidah buaya, dan berbagai produk turunannya.

    Ia menilai, dengan pengelolaan yang tepat, komoditas tersebut dapat menjadi penggerak ekspor yang signifikan bagi perekonomian daerah.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank Raya Raih Penghargaan ESG Appreciation 2025, Komitmen Keuangan Berkelanjutan Kian Terbukti

    Bank Raya Raih Penghargaan ESG Appreciation 2025, Komitmen Keuangan Berkelanjutan Kian Terbukti

    Liputan6.com, Jakarta Sebagai bank digital bagian dari BRI Group, Bank Raya kembali menegaskan komitmennya dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Komitmen tersebut dibuktikan dengan raihan penghargaan Investor Daily ESG Appreciation 2025 untuk kategori Initiative in Social Innovation.

    Penghargaan ini diberikan kepada Bank Raya sebagai korporasi yang berhasil mengembangkan dan menerapkan inovasi baru yang memberikan solusi terhadap permasalahan sosial secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas.

    Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia, Danar Widyantoro mengatakan, Penghargaan ESG Appreciation 2025 merupakan dorongan bagi pihaknya untuk terus memperkuat agenda keberlanjutan di seluruh lini bisnis.

    “Bank Raya percaya bahwa implementasi ESG bukan sekadar kepatuhan, tetapi merupakan fondasi penting dalam membangun nilai perusahaan secara berkelanjutan. Melalui implementasi green banking, inovasi digital, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan operational excellence yang ramah lingkungan, kami berkomitmen memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan, kami juga terus mengembangkan produk digital yang berfokus pada segmen Mikro dan Kecil berbasis Sustainability Green Economy didukung tata kelola yang baik,” kata Danar.

    Danar menambahkan bahwa penghargaan yang diraih oleh Bank Raya ini akan menjadi penyemangat bagi Bank Raya agar dapat terus mendorong prinsip ESG secara berkesinambungan dalam praktik bisnis perusahaan yang berdampak nyata bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

    “Bank Raya juga berkomitmen memperkuat pengelolaan risiko lingkungan melalui inovasi produk digital yang diharapkan dapat mendorong penurunan emisi karbon,” tambahnya.

    Bank Raya terus memperkuat komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Hal ini terbukti dari keberhasilan Bank Raya masuk dalam daftar perusahaan Indeks ESG Sector Leaders IDX KEHATI yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia untuk periode Juni 2025 – November 2025. Bank Raya masuk menjadi salah satu emiten pilihan investor untuk berinvestasi karena telah menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam segala aktivitas bisnis dan operasional perusahaan, Bank Raya juga masuk dalam indeks Kata Data Green dengan score : 53,17 penilaian dilakukan secara independen untuk menilai kinerja keberlanjutan pada perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.

    Bank Raya telah melakukan penerapan ESG sebanyak 11 Kegiatan Utama, yaitu: Green Office, Carbon Emission, Operational Efficiency, Human Capital, Human Right, Financial Inclusion, CSR, Product Governance, Corporate Governance, Business Ethics, Information System & Cyber Security dari 11 kegiatan utama diturunkan menjadi 41 program yang dilakukan oleh seluruh Unit Kerja di Bank Raya.

    Langkah tersebut tercermin pada penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang menyumbang penyaluran kredit kepada sektor Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) yang terus terjaga tiap tahunnya. Komposisi pembiayaan yang disalurkan untuk segmen UMKM pada September 2025 sebesar 31,2% terus meningkat apabila dibandingkan Desember tahun 2024 sebesar 30,62%.

    Implementasi ESG lainnya juga diwujudkan melalui penerapan Green Banking, Hingga September 2025, Digital Saving tercatat sebesar Rp1,75 Triliun dengan total pengguna Aplikasi Raya lebih dari 1,6 juta nasabah. Bank Raya mencatat Green Lending sebesar Rp2,27 Triliun pada segmen UMKM dan menengah dengan kategori Usaha Berkelanjutan pada Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Bank Raya telah melakukan pembelian Green Bond sebanyak Rp73 miliar. Selain menerapkan Green Banking, Bank Raya juga menerapkan Green Office melalui beberapa inisiatif, seperti penggunaan tumbler bagi karyawan untuk mengurangi sampah plastik dan efisiensi energi untuk penurunan konsumsi listrik.

  • KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    KSP: Indonesia tunjukkan kemajuan dalam ekonomi halal global

    Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengatakan, Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam ekonomi halal global.

    Qodari dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Senin, mengatakan, hal ini tercermin dalam laporan State of the Global Islamic Economy Report 2024–2025, di mana Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam kinerja ekonomi Islam.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa produk halal Indonesia telah mampu menembus pasar internasional dan diakui kualitasnya oleh negara-negara konsumen terbesar produk halal dunia,” katanya.

    Terkait peran KSP dalam penguatan ekosistem halal nasional, ia menjelaskan bahwa KSP berfungsi sebagai pengawal dan akselerator kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    KSP mengawal percepatan sertifikasi halal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, memantau capaian sertifikasi serta pengembangan kawasan industri halal.

    Lebih lanjut, memperkuat diplomasi ekonomi halal, mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi layanan halal, dan mendukung pengembangan sektor wisata yang terintegrasi dengan layanan dan produk bersertifikat halal.

    Qodari pun menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

    Sementara itu, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyambut baik dukungan KSP tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal dan daya saing produk halal Indonesia di tingkat global.

    Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan dapat semakin mengakselerasi terwujudnya kemandirian ekonomi nasional melalui pengembangan ekosistem halal yang unggul dan berdaya saing.

    Ia mengatakan, hingga 21 November 2025, BPJPH telah berhasil menerbitkan 3 juta sertifikat halal dengan capaian 10,3 juta produk bersertifikat halal.

    Pencapaian itu didukung oleh penguatan ekosistem penyelenggara layanan sertifikasi halal yang saat ini telah diperkuat oleh 116 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 339 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 107.089 orang Pendamping PPH, 25.369 orang penyelia halal terlatih, dan 3.255 orang juru sembelih halal.

    “BPJPH juga telah menjalin kerja sama saling pengakuan atau MRA dengan 98 Lembaga Halal Luar Negeri,” kata Haikal.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Bantul Maksimalkan Sumber Daya Perikanan Lewat Restocking dan Inovasi Olahan Ikan

    Pemkab Bantul Maksimalkan Sumber Daya Perikanan Lewat Restocking dan Inovasi Olahan Ikan

    JAKARTA – Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Abdul Halim Muslih menegaskan bahwa wilayah Bantul memiliki potensi perikanan yang sangat besar, terutama karena banyaknya perairan umum yang membentang dari Kali Oya di sisi timur hingga Kali Progo di bagian barat.

    “Bantul memiliki sumber daya perairan yang luas, sehingga potensi perikanan kita sangat besar,” ujar Abdul Halim seusai menghadiri Peringatan Hari Ikan Nasional 2025 di Pasar Blumbang Dewikerten, Banguntapan, Minggu.

    Melihat potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terus melakukan restocking atau penebaran benih ikan di perairan umum maupun kolam-kolam budidaya. Upaya ini bertujuan menjaga kelestarian biota sungai sekaligus meningkatkan ketersediaan ikan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.

    “Kita rutin menebar benih agar keanekaragaman ikan sungai tetap terjaga dan hasil tangkapan bertambah. Selain itu, Bantul juga memiliki wilayah pesisir di selatan yang mendukung produksi ikan laut,” jelasnya.

    Menurut Bupati Halim, peningkatan produksi perikanan menjadi penting mengingat ikan merupakan sumber protein yang baik dan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pengembangan perikanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya hingga pengolahan.

    “DKP memiliki program yang mencakup produksi hingga pasca-produksi. Dari sisi pengolahan, kita dorong inovasi supaya produk olahan ikan semakin higienis dan kualitas gizinya tetap terjaga,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pelaku UMKM pengolahan ikan di Bantul kian berkembang, menandakan pasar produk perikanan semakin menjanjikan.

    Kepala DKP Bantul, Istriyani, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan dan pada saat bersamaan mengajak kelompok pembudidaya untuk terus meningkatkan produksi.

    “Target produksi ikan Bantul tahun ini sekitar 14 ribu ton, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Namun jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan yang ada,” ujarnya.