Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah. Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, dijelaskan definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” kata Tito dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin, Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah.

    “Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Mendagri setelah meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Menurut Mendagri, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya saja nggak tahu ada staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya, Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau, program perumahan susun,” tuturnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM minta produk usaha mikro Kalbar tembus pasar global

    Menteri UMKM minta produk usaha mikro Kalbar tembus pasar global

    ANTARA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta para pelaku usaha mikro di Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas produk secara konsisten. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja di Pontianak, Senin (24/11), demi memperluas peluang UMKM daerah untuk ekspor dan menembus pasar global. (Indra Budi Santoso/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Novita Hardini rayakan ultah bersama UMKM-penggerak PKK di Trenggalek

    Novita Hardini rayakan ultah bersama UMKM-penggerak PKK di Trenggalek

    Resolusi saya sederhana: lebih sehat. Karena perjuangan ke depan tidak akan semakin mudah, dan untuk berjuang dibutuhkan tubuh yang kuat

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Komisi VII Novita Hardini merayakan ulang tahun ke-35 dengan menggelar tasyakuran bersama pelaku UMKM, penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), hingga relawan perempuan di Trenggalek, Jawa Timur.

    Novita yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek dan legislator asal Daerah Pemilihan 7 Jawa Timur itu mengatakan momentum ulang tahun ini ia maknai sebagai wujud cinta bagi masyarakat Trenggalek.

    “Resolusi saya sederhana: lebih sehat. Karena perjuangan ke depan tidak akan semakin mudah, dan untuk berjuang dibutuhkan tubuh yang kuat,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Ia mengajak seluruh pihak yang hadir dalam acara tasyakuran pada Minggu (23/11) itu untuk melakukan doa bersama demi keselamatan Trenggalek dan Indonesia. Ia berharap kondisi fiskal daerah yang menekan ruang gerak UMKM segera membaik.

    “Saya berdoa, semoga Tuhan memberikan keajaiban. Fiskal daerah bisa pulih, dan ekonomi lokal kembali bergerak,” ujarnya.

    Tasyakuran itu turut diiringi doa dan salam hangat dari berbagai tokoh, salah satunya Peny Mulyadi, istri mantan bupati Trenggalek Mulyadi W.R., yang menyampaikan harapan agar Novita terus diberi kekuatan dalam memperjuangkan masyarakat Trenggalek.

    Peny mengenang perjalanan panjang Novita sejak sebelum menjabat dan menyebutnya sebagai perempuan kuat yang konsisten mengabdi.

    Ucapan juga datang dari suami Novita, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. Bagi dia, tanggal 22 November adalah hari yang tidak terlupakan. Selain hari lahir istrinya, pada tanggal yang sama di tahun 2007, ia kehilangan ayahnya yang meninggal akibat kecelakaan.

    “Dalam hidup saya, beliau adalah definisi sempurna dan kebahagiaan sejati,” tutur Nur Arifin.

    Novita menyebut perayaan ulang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan juga penegasan kembali komitmennya untuk terus membersamai UMKM dan perempuan akar rumput kelompok yang menjadi fondasi geraknya di panggung nasional.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Paxel raih penghargaan dari Google Play atas inovasi layanan logistik

    Paxel raih penghargaan dari Google Play atas inovasi layanan logistik

    Jakarta (ANTARA) – Paxel, perusahaan pengiriman berbasis teknologi digital meraih penghargaan Aplikasi Harian Terbaik (Best Everyday Essential) dari Google Play Best of 2025 atas inovasi layanan penguatan distribusi sektor logistik nasional hingga internasional.

    “Capaian ini memperkuat posisi Paxel sebagai pemain teknologi pengiriman yang terus berinovasi dan memperluas jangkauan, termasuk ke pasar internasional,” kata Co-founder Paxel Zaldy Ilham Masita, dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengguna yang telah mempercayakan Paxel sebagai solusi pengiriman untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis.

    “Penghargaan dari Google Play ini bukan cuma bentuk apresiasi, tapi juga dorongan buat kami terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar pengalaman kirim makin mudah dan menyenangkan,” ujar Zaldy.

    Aplikasi Paxel menghadirkan solusi pengiriman antarkota dan antarpulau dengan berbagai pilihan layanan mulai dari Sameday, Nextday, hingga Regular Delivery.

    Selain itu, Paxel juga menyediakan beragam layanan khusus seperti PaxelBig, PaxelAmplop, loker pintar PaxelBox, layanan Frozen dengan sistem cold chain, dan platform kuliner Nusantara PaxelMarket.

    Sebagai bagian dari langkah ekspansi, Paxel kini telah memperluas jangkauan pengiriman ke Singapura, yang dapat diakses melalui pendaftaran khusus di tautan bio-Instagram resmi Paxel.

    “Ke depan Paxel akan terus berfokus menghadirkan layanan pengiriman yang lebih efisien, cepat, dan aman, serta berkontribusi dalam pemberdayaan pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” tambah Zaldy.

    Sebagai konsistensi dan komitmennya terhadap digitalisasi logistik, Paxel terus mengembangkan inovasi melalui fitur-fitur baru, penerapan standar Halal Logistik bersertifikasi, serta program loyalitas pengguna.

    “Didukung ribuan kurir hero di seluruh Indonesia, Paxel berkomitmen jadi mitra pengiriman yang bisa diandalkan di setiap momen penting pengguna,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Program Kemudahan Memiliki Rumah

    Mendagri Tito Minta Pemkot Denpasar Galakkan Sosialisasi Program Kemudahan Memiliki Rumah

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menggalakkan sosialisasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Arahan tersebut disampaikan Mendagri saat melakukan peninjauan langsung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin (24/11/2025).

    Lebih lanjut, Mendagri mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Dia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    “Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan [rumah]. Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Mendagri.

    Tak sendirian, Tito melakukan kunjungan ke MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Pada kesempatan tersebut, Tito juga mengimbau Pemkot Denpasar untuk mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri lalu menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” tuturnya.

    Mendagri meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR.

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, [dijelaskan] definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” tegas Mendagri.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” tandasnya.

  • Wamentan: Kabupaten Karo punya basis kuat untuk agrowisata modern

    Wamentan: Kabupaten Karo punya basis kuat untuk agrowisata modern

    Karo (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memiliki fondasi kuat untuk berkembang sebagai pusat agrowisata nasional berkat komoditas unggulan seperti jeruk, kopi, dan hortikultura.

    “Jeruk, kopi, dan hortikultura Karo sudah dikenal luas. Tugas kami adalah memastikan petani mendapat pendampingan dan sarana memadai agar potensi ini berkembang menjadi agrowisata modern,” katanya di Karo, Senin.

    Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah menyiapkan program penguatan kelompok tani, bantuan infrastruktur kebun, serta dukungan bagi desa-desa yang mengembangkan wisata berbasis pertanian.

    Untuk itu ia juga menekankan pentingnya hilirisasi agar petani tidak berhenti pada penjualan produk segar.

    “Kami membuka skema insentif bagi kelompok tani dan UMKM yang ingin memproduksi olahan bernilai tambah seperti minyak atsiri jeruk, kopi premium, hingga produk turunan hortikultura,” katanya.

    Digital farming, perbaikan tata niaga, hingga pemasaran produk kreatif juga masuk dalam agenda pendampingan Kementerian Pertanian.

    “Transformasi pertanian harus melibatkan generasi muda melalui teknologi dan inovasi,” katanya.

    Sementara Bupati Karo, Antonius Ginting, mengatakan, pengembangan agrowisata harus dibarengi peningkatan kapasitas petani.

    “Kita ingin petani tidak hanya menjadi produsen, tapi juga pelaku wisata. Kami sudah melatih kelompok tani untuk pemanduan wisata kebun, packaging produk, hingga layanan wisata,” katanya.

    Ia menekankan bahwa agrowisata Karo harus tetap menonjolkan identitas budaya lokal.

    “Budaya Karo harus hadir di setiap destinasi, mulai dari arsitektur, kuliner, musik, hingga cerita adat. Wisata pertanian dan budaya adalah satu paket,” katanya.

    Pewarta: Juraidi dan Ade Friadi
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Timpali Purbaya soal Larangan Impor Pakaian Bekas, Ferdinand Hutahaean: Jangan Bunuh Rakyat Cari Makan…

    Timpali Purbaya soal Larangan Impor Pakaian Bekas, Ferdinand Hutahaean: Jangan Bunuh Rakyat Cari Makan…

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDIP Ferdinand Hutahean menimpali Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Terkait larangan impor pakaian bekas.

    Purbaya mendorong daur ulang pakaian bekas. Namun menurut Ferdinand, selama ini pemerintah tidak pernah membina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    Akhirnya, kata dia, UMKM sulit menghasilkan produk bagus. Sehingga sulit bersaing dengan pakaian bekas yang lebih murah.

    “Persoalannya, pemerintah tidak pernah membina UMKM agar bisa menghasilkan produk yang bagus dan layak terjangkau harga,” kata Ferdinand dikutip dari unggahannya di X, Senin (24/11/2025).

    Pelarangan menjual pakaian impor, menurutnya akan membunuh masyarakat. Terutama mereka yang menggantungkan hidup dari jualan pakaian bekas.

    “Jangan bunuh hak rakyat cari makan dengan jualan trifthing,” ucapnya.

    Dia lalu mengajukan usulan. Agar impor pakaian bekas dilegalkan, sehingga negara bisa mendapat pajak dari situ.

    “Lebih baik legalkan dan kenakan pajak bea masuk,” terangnya.
    (Arya/Fajar)

  • Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI berupaya mencari model inovasi untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lewat lembaga penyiaran, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemanfaatan fungsi penyiaran publik dalam mendukung UMKM dan pelaku ekonomi kreatif sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan.

    “Dalam konteks transformasi digital dan persaingan media yang semakin ketat, peranan LPP RRI, LPP TVRI dan LKBN ANTARA diharapkan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai motor penggerak literasi, promosi dan bagian dari ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif nasional,” kata Evita saat membuka rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga penyiaran tersebut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, yakni tingkat pemanfaatan ruang siar produksi konten dan platform digital untuk promosi UMKM yang belum merata di seluruh daerah sehingga visibilitas produk lokal masih terbatas.

    Kemudian, kata dia, masih ada keterbatasan integrasi data, kurasi konten, serta kolaborasi lintas lembaga media publik dan kementerian terkait belum sepenuhnya optimal sebagai alat pemasaran produk UMKM dan ekonomi kreatif nasional.

    Di sisi lain, menurut Evita, infrastruktur penyiaran dan digitalisasi layanan yang belum sepenuhnya mencukupi di seluruh wilayah nasional sehingga menghambat pemerataan akses dan jangkauan publik, terkhusus pada produk UMKM dan ekonomi kreatif nasional di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

    Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk mendalami strategi lembaga penyiaran publik dalam memperkuat pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui langkah-langkah seperti perluasan ruang siar promosi UMKM, penguatan ekosistem konten kreatif nasional, digitalisasi layanan penyiaran, serta penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah.

    “Kami juga berharap forum ini dapat menghasilkan masukan konkret terkait model kolaborasi, inovasi program, persiapan infrastruktur dan sinergi antarlembaga penyiaran publik untuk mendorong pemerataan manfaat bagi pelaku UMKM dan industri kreatif nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR

    Mendagri Tekankan Pentingnya Sosialisasi Pembebasan BPHTB dan PBG untuk MBR
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Langkah tersebut diperlukan agar masyarakat yang membutuhkan dapat memanfaatkan kebijakan itu.
    Pemerintah pusat, kata Tito, juga menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah lewat Program Tiga Juta Rumah.
    Selain
    masyarakat berpenghasilan rendah
    , program ini juga menyasar aparatur sipil negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.
    “Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah). Yang kedua program untuk renovasi rumah,” ujar Tito saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota
    Denpasar
    ,
    Bali
    , Senin (24/11/2025).
    Pemkot Denpasar
    diminta mengecek ada atau tidaknya pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak.
    Sebab salah satu stafnya menjadi penerima manfaat Program Tiga Juta Rumah.
    “Saya aja eggak tahu staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau program perumahan susun,” ujar Tito.
    Tito juga meminta Pemkot Denpasar memperluas edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan
    pembebasan BPHTB
    dan PBG bagi MBR.
    Pasalnya, saat ini masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria
    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, (dijelaskan) definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” ujar Tito.
    Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.
    Tito pun menekankan, kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau.
    Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi, sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.
    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perusahaan Wajib Setor Laporan Keuangan ke Kemenkeu Mulai 2027

    Perusahaan Wajib Setor Laporan Keuangan ke Kemenkeu Mulai 2027

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan nasional. Pihaknya menetapkan mekanisme penyusunan, penyampaian dan pemanfaatan laporan keuangan yang berlaku lintas sektor baik sektor jasa keuangan, sektor riil, maupun entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.

    Hal itu diatur melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaporan Keuangan. Dengan aturan itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar dan konsisten di seluruh sektor sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat.

    “PP 43 Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi rujukan yang andal bagi pengambilan keputusan di tingkat korporasi maupun kebijakan publik,” kata Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin dalam keterangan resmi, Senin (24/11/2025).

    Peningkatan kualitas laporan keuangan dari sisi pelapor dipadukan dengan penyederhanaan proses pelaporan melalui Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK) atau Financial Reporting Single Window (FRSW) di bawah Kemenkeu yang dipimpin Menteri Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan fiskal dan ekonomi yang berbasis data aktual dan dapat diverifikasi lintas sektor, dengan tetap menjaga keamanan dan keandalan sistem pelaporan yang digunakan.

    Selain itu, dengan aturan ini diharapkan pelaporan keuangan nasional tidak lagi berdiri sendiri-sendiri di setiap sektor, melainkan menjadi bagian dari sistem pelaporan nasional yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

    “Platform Bersama Pelaporan Keuangan akan menjadi simpul utama integrasi data sehingga proses pelaporan lebih sederhana bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan yang tepat sasaran,” tutur Masyita.

    Implementasi PP seperti pelaporan seluruh laporan keuangan melalui PBPK akan dilakukan secara bertahap dan proporsional agar dapat berjalan efektif tanpa mengganggu stabilitas operasional pelaku usaha.

    Khusus sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK wajib dilakukan paling lambat pada 2027. Sementara sektor lain akan menyesuaikan tahapan implementasi sesuai kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.

    Pendekatan transisi ini juga disebut mempertimbangkan kapasitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar tetap dapat memenuhi kewajiban pelaporan tanpa terbebani secara biaya maupun administratif.

    “Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” ucap Masyita.

    (acd/acd)