Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Diskon Tiket Nataru Diharapkan Dorong Sektor Transportasi dan Pariwisata Nasional 25 November 2025

    Diskon Tiket Nataru Diharapkan Dorong Sektor Transportasi dan Pariwisata Nasional 25 November 2025

    Diskon Tiket Nataru Diharapkan Dorong Sektor Transportasi dan Pariwisata
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya mengapresiasi kebijakan diskon tiket transportasi selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2026.
    Menurutnya, kebijakan diskon untuk tiket pesawat, kereta api, hingga kapal laut dapat mendorong perekonomian jelang akhir tahun.
    “Pemberian
    diskon tiket

    Nataru
    bukan hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong sektor transportasi dan pariwisata bangkit lebih kuat,” ujar Danang dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2025).
    Peningkatan mobilitas masyarakat pada
    Natal
    dan
    Tahun Baru 2026
    , harap Danang, dapat memberikan dampak positif terhadap sektor penunjang ekonomi.
    Mulai dari industri wisata, perdagangan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
    Di samping itu, ia berharap lonjakan perjalanan selama
    libur Nataru
    dapat berlangsung aman, tertib, dan memberi dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Kami di
    Komisi V
    akan terus mendukung program-program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya di sektor transportasi,” ujar Danang.
    Dokumentasi KAI Daop 7 Madiun Para calon penumpang kereta api menunggu kedatangan kereta di Stasiun Madiun, Rabu (22/10/2025).
    Diketahui, program diskon ini diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri/lembaga, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Badan Pengelola BUMN, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
    SKB tersebut menjadi dasar penugasan kepada BUMN transportasi untuk memberikan diskon tarif di berbagai moda.
    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan, kebijakan ini merupakan pelaksanaan arahan presiden agar Nataru tahun ini tidak hanya lancar dari sisi operasional, tetapi juga terjangkau dari sisi biaya.
    “Program stimulus Natal dan Tahun Baru 2025/2026 menjadi langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi nasional sekaligus memastikan rakyat terlayani dengan baik selama arus Nataru,” ujar Dudy dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan, Sabtu (22/11/2025).
    Untuk kereta api dan penyeberangan, potongan berlaku pada perjalanan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026, sementara angkutan laut mendapat periode lebih panjang yakni 17 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.
    Kebijakan ini sekaligus melanjutkan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat yang dimulai sejak akhir Oktober 2025 melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi penerbangan domestik kelas ekonomi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Harga Paket, Cara Daftar, dan Cakupan Wilayah

    Harga Paket, Cara Daftar, dan Cakupan Wilayah

    Bisnis.com, JAKARTA – Internet Rakyat kini menjadi salah satu perhatian banyak orang karena layanan penawaran internet cepat dengan harga murah meriah.

    Sebagai salah satu program pemerintah, Internet Rakyat hadir untuk memenuhi kebutuhan rakyat seluruh Indonesia untuk tetap terkoneksi ke dunia digital, meski memiliki keterbatasan akses dan ekonomi.

    Program Internet Rakyat hadir untuk menjawab permasalahan kebutuhan internet yang sangat mahal, dan tetap memakan biaya mahal, sehingga internet cepat hanya bisa dinikmati segelintir orang.

    Dengan teknologi 5G Fixed Wireless Access (FWA) yang beroperasi pada frekuensi 1.4 GHz dan menggunakan konsep Open Radio Access Network (Open RAN), membuat Internet Rakyat menjadi jaringan komersial pertama di Indonesia yang memakai teknologi Open RAN FWA 1.4.

    Sebagai layanan pemerintah, Internet Rakyat akan membuka peluang belajar untuk anak-anak di desa maupun kota, memberi ruang usaha digital bagi UMKM agar bisa berkembang, menghubungkan keluarga meski jarak memisahkan, dan menyebarkan inspirasi positif melalui konten kreatif.

    Daftar Paket Internet Rakyat

    Internet Rakyat menawarkan berbagai paket internet murah dengan Wi-Fi yang cepat:
    – Paket 10 Mbps: Rp150.000/bulan
    Cocok untuk penggunaan ringan sehari-hari, browsing, dan sosial media.
    – Paket 15 Mbps: Rp165.000/bulan
    Cukup untuk streaming video dan download file dengan lancar untuk satu orang.
    – Paket 20 Mbps: Rp190.000/bulan
    Nikmati pengalaman internetan yang lebih cepat untuk seluruh keluarga, bisa streaming video dan download file bersamaan dengan cepat.
    – Paket 40 Mbps: Rp220.000/bulan
    Main game online tanpa lag dan streaming video berkualitas tinggi. Keluarga dapat lebih cepat menonton atau download file.
    – Paket 50 Mbps: Rp250.000/bulan
    Internetan sepuasnya untuk semua anggota keluarga dengan koneksi super cepat.
    – Paket 100 Mbps: Rp350.000/bulan
    Kecepatan ultra untuk download, upload, dan streaming tanpa batas.
    – Paket 200 Mbps: Rp399.000/bulan
    Paket terbaik untuk pengalaman internetan maksimal tanpa lag.
    – Paket 300 Mbps: Rp450.000/bulan
    Kecepatan super kencang untuk pengalaman internet tanpa batas apapun.

    Dengan membayar harga sesuai paket, Anda juga akan mendapatkan “bonus” berupa:

    – Kuota unlimited
    – Gratis biaya langganan pada bulan pertama
    – Gratis sewa modem (CPE)
    – Gratis biaya pemasangan internet ke dalam rumah.
    – Perangkat yang mendukung sistem OpenWRT berupa 1 unit modem, ditambah 1 boks dan buku panduan
    – Perangkat memakai antena omni dengan penguatan sinyal hingga 3,5 dBi dan teknologi WiFi 5 2+2 (AC1200).

    Cara Daftar Internet Rakyat

    Jika daerah Anda sudah terkoneksi dengan Internet Rakyat dan tertarik untuk mendaftar internet tersebut, berikut cara mendaftar layanan Internet Rakyat murah dan cepat:

    1. Buka situs resmi https://my.ideoo.net.id/registration
    2. Pilih menu “Daftar Sekarang”.
    3. Di halaman tersebut, pengguna dapat melihat berbegai informasi paket yang ditawarkan untuk satu bulan.
    4. Isi data diri awal berupa nama lengkap, nomor NIK, alamat email pendaftar, dan nomor WhatsApp.
    5. Klik “Kirim OTP”, kemudian masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui WhatsApp. Dilarang menyebarkan kode ini ke siapapun.
    6. Lanjutkan mengisi data lokasi yang ingin dipasangi secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, kode pos, hingga alamat lengkap.
    7. Pengguna dapat menambahkan penanda lokasi dan titik koordinat melalui peta yang disediakan.
    8. Centang pernyataan persetujuan terhadap “Syarat dan Ketentuan” serta “Kebijakan Privasi” setelah membaca dan memahami persetujuan tersebut.
    9. Klik “Registrasi” untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

    Cakupan Wilayah Internet Rakyat 

    Melansir situs MyTeleMedia, salah satu penyelenggara Internet Rakyat, layanan Internet Rakyat sudah hadir di wilayah berikut:

    1. Jawa Barat
    2. Jawa Tengah
    3. Jawa Timur
    4. Banten
    5. DKI Jakarta
    6. DI Yogyakarta
    7. Bali
    8. Maluku
    9. Maluku Utara
    11. Seluruh Papua

    Bagi wilayah Anda yang belum terkoneksi layanan Internet Rakyat ini, jangan bersedih karena pemerintah terus meratakan layanan ini hingga daerah pelosok. Pemerintah memperkirakan target selesainya koneksi Internet Rakyat di seluruh Indonesia pada kuartal IV/2026. (Stefanus Bintang Agni)

  • Komdigi Ajak MyRepublic Jual Internet Murah, Bidik Penetrasi FTTH 30% pada 2026

    Komdigi Ajak MyRepublic Jual Internet Murah, Bidik Penetrasi FTTH 30% pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi internet tetap  berbasis fiber to the home (FTTH) dan fixed wireless access (FWA) dapat menyentuh 30% pada 2026. MyRepublic, sebagai penyedia layanan internet milik Sinar Mas, diminta untuk terlibat. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan layanan internet tetap yang stabil dibutuhkan sebagai menjadi fondasi utama pembelajaran digital, serta untuk memberdayakan UMKM. 

    “Jadi FTTH dan FWA tahun depan kita targetkan 30 persen rumah memiliki koneksi tetap. Pendidikan dan UMKM memerlukan koneksi yang lebih secure dan lebih stabil,” kata Meutya, dikutip Selasa (25/11/2025).

    Meutya mengatakan perluasan layanan diarahkan ke kelompok masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 34,5 juta rumah tangga serta 2,8 juta rumah tangga di segmen low-income dengan pengeluaran telekomunikasi Rp17.000 sampai Rp180.000 per bulan.

    Kelompok ini memiliki kebutuhan internet tinggi namun terbatas daya beli.

    Menkomdigi juga mendorong layanan internet tetap milik Sinar Mas, MyRepublic, untuk menjual internet murah mengingat MyRepublic telah mengantongi izin penggunaan pita frekuensi 1,4 GHz. 

    Telemedia Komunikasi Pratama, yang juga pemenang lelang 1,4 GHz, telah lebih dahulu menjual layanan Internet Rakyat seharga Rp100.000 dengan kecepatan 100 Mbps

    “Karena harga internet saat ini mahal, rumah-rumah ini tidak terhubung, tapi skalanya besar. Jadi kalau kita murahkan, dapat skala yang besar, mudah-mudahan tidak hanya baik untuk masyarakat, tapi buat industri juga ini masuk akal,” kata Meutya. 

    Pemerintah melakukan percepatan konektivitas rumah tangga dan akses konten pendidikan digital sebagai langkah kunci untuk memastikan anak Indonesia tumbuh dengan kemampuan digital dasar yang kuat dan setara di seluruh wilayah.

    Meutya mengatakan percepatan penyediaan konektivitas stabil dan konten digital pendidikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak usia anak.

    Agenda ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan digitalisasi pendidikan sebagai fondasi peningkatan kompetensi generasi muda.

    “Dengan semangat arahan Bapak Presiden, Kemkomdigi menjadikan konektivitas dan konten digital pendidikan sebagai bagian dari upaya nasional meningkatkan SDM sejak usia anak,” ujarnya.

    Meutya menekankan pentingnya internet yang aman, stabil, dan merata agar transformasi pembelajaran digital berjalan efektif.

    Hal ini sejalan dengan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS yang mengamanatkan ruang digital ramah anak.

    “Saya juga memberikan apresiasi terhadap program CSR Roketin Generasi Tunas Digital yang kita lakukan bersama hari ini upaya mendukung literasi digital pelajar, mendorong implementasi PP TUNAS di tingkat keluarga dan sekolah,” ucapnya.

  • Ekonomi kemarin, soal tambang ilegal hingga penerimaan pajak turun

    Ekonomi kemarin, soal tambang ilegal hingga penerimaan pajak turun

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar ekonomi yang tayang Senin (24/11), masih menarik untuk dibaca mulai dari modus tambang timah ilegal hingga soal penerimaan pajak yang turun.

    Berikut rangkumannya:

    Bahlil ungkap modus tambang timah ilegal pakai IUP pasir kuarsa-silika

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat modus tambang timah ilegal yang menggunakan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir kuarsa dan pasir silika.

    “Ada satu yang kemarin saya temukan, bahwa mereka izinnya pasir kuarsa (dan silika) tapi di dalamnya timah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Mentan: Beras impor 1 liter pun tidak boleh masuk RI meski harga turun

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor satu liter pun tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

    “1 liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Mentan ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Komisi VII DPR RI berupaya mencari model inovasi untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lewat lembaga penyiaran, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemanfaatan fungsi penyiaran publik dalam mendukung UMKM dan pelaku ekonomi kreatif sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan

    Baca selengkapnya

    Bea Cukai tegaskan tak pernah beri izin impor beras ilegal 250 ton

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka usai menghadiri usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perlambatan penerimaan pajak per Oktober 2025 disebabkan oleh restitusi atau pengembalian pajak yang melonjak signifikan sebesar 36,4 persen.

    “Restitusi melonjak sekitar 36,4 persen, sehingga walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan netonya masih mengalami penurunan,” kata Bimo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ratu Belanda Diagendakan Berkunjung ke Solo hingga Temui Prabowo

    Ratu Belanda Diagendakan Berkunjung ke Solo hingga Temui Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Ratu Maxima dari Kerajaan Belanda sekaligus Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA) diagendakan akan langsung berkunjung ke Kota Solo hingga bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda kunjungan kenegaraan di Indonesia.

    Dia mengatakan, kunjungan kenegaraan Ratu Maxima pada misi mempromosikan ketahanan dan kesejahteraan finansial selama tiga hari yakni berlangsung pada Rabu, 25 hingga Kamis 27 November 2025 ini dilakukan di beberapa kota seperti Surakarta, Solo dan Jakarta.

    “Nah beliau di sini akan ada tiga hari, besok beliau akan ke Solo untuk langsung bertemu dengan masyarakat, kemudian ada satu hari kemudian di Jakarta,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dikutip dari Antara, Selasa (25/11/2025).

    Kemudian pada hari terakhir, Ratu Maxima fokus bertemu dengan beberapa pejabat di lembaga terkait seperti bersama Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner LPS.

    “Setelah itu ministerial meeting yang kedua adalah diskusi terkait dengan scam dan fraud. Ini sangat menarik karena topik ini adalah beliau sendiri yang memilih dan sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kita di sini melalui Indonesia Anti-Scam Center,” ujarnya.

    Dia bilang, selama kunjungan di Surakarta, Solo Ratu Maxima bertemu dengan masyarakat setempat dilanjutkan ke pabrik garmen untuk menemui para pekerja yang mengikuti program kesehatan finansial RISE (Reimagining Industries to Support Equality).

    “Jakarta kita akan mengundang sekitar mungkin seribu masyarakat yang terdiri dari kaum defable yang juga concern beliau juga untuk disabilitas kemudian UMKM yang mendapatkan inklusi dari sektor keuangan untuk permodal dan lain-lain,” jelasnya.

    Dia menambahkan, setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto akan ada rapat antara Ratu Maxima dengan OJK yang akan membahas secara lebih detail dan mendalam tentang berbagai program edukasi, literasi dan inklusi serta pemberantasan scam di Indonesia.

    “Pertama tentu Indonesia satu negara yang populasinya sangat besar dimana disini beliau melihat masyarakat kita sangat beragam disini tidak mudah berbicara tentang bagaimana melakukan kegiatan edukasi, literasi karena demografi Indonesia,” kata dia.

    Diketahui, Ratu Maxima tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, pada Senin malam.

    Pantauan di lokasi, Ratu Maxima berserta rombongan tiba di Terminal VVIP Bandara Soetta dengan menggunakan pesawat komersil dengan nomor register KLM 809 sekitar pukul 18.46 WIB.

  • Cak Imin Soroti UMKM Sulit Dapat Modal hingga Terpaksa Pakai Pinjol

    Cak Imin Soroti UMKM Sulit Dapat Modal hingga Terpaksa Pakai Pinjol

    Jakarta –

    Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti UMKM yang kerap sulit mendapatkan modal. Ia mendorong adanya skema pembiayaan tanpa agunan hingga para UMKM terhindar dari pinjaman online (pinjol).

    Hal ini ia katakan dalam Talkshow Skema Financing untuk Pemberdayaan Masyarakat di Ruang Heritage, Gedung Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025). Cak Imin menekankan urgensi reformasi skema pembiayaan untuk memberdayakan UMKM.

    “Kita tidak punya waktu untuk berjalan lambat. Di luar sana ada jutaan usaha masyarakat sedang berlari mengejar kesempatan hidup yang lebih baik,” kata Cak Imin.

    Lalu, ia juga mengidentifikasi tantangan nyata yang menghambat pemberdayaan, yakni kewajiban agunan yang ketat, literasi keuangan yang terbatas, dan inovasi yang cenderung lambat dari lembaga keuangan formal. Cak Imin menyebut UMKM yang memiliki arus kas bisnis sehat namun tidak memiliki aset sering kali kesulitan mengakses pembiayaan legal di perbankan.

    Akibatnya, kata Cak Imin, layanan pinjol menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat, meskipun membawa risiko bunga yang mencekik dan potensi gagal bayar yang tinggi.

    Lebih lanjut, Cak Imin juga menekankan perlunya inovasi pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif dan pekerja lepas seperti YouTuber, podcaster, dan kreator konten. Alternatif solusi yang ditawarkan mencakup pembiayaan berbasis rekam monetisasi konten yang tercatat oleh platform media sosial, serta skema pembiayaan berbasis Hak Kekayaan Intelektual dan Royalti.

    “Saatnya kita mengambil langkah berani menciptakan terobosan skema pembiayaan mikro yang inklusif,” tegasnya.

    Acara ini juga menghadirkan sesi dialog dengan narasumber di antaranya Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi, Rektor Universitas Teknologi Bandung Muchammad Naseer, dan VP Stakeholder Management PT BSI Greget Kalla Buana. Mereka memaparkan praktik baik, inovasi terkini, serta model kolaborasi pembiayaan pemberdayaan masyarakat dari berbagai sudut pandang.

    (azh/azh)

  • Menteri UMKM: Impor barang baru tanpa merek jadi tantangan UMKM

    Menteri UMKM: Impor barang baru tanpa merek jadi tantangan UMKM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan impor barang-barang baru tanpa merek atau label (white label) menjadi tantangan bagi pengusaha mikro dan kecil Indonesia.

    “Yang menghantam produk UMKM kita itu bukan cuma barang impor baju bekas, tetapi ada satu lagi yang juga dia menghantam produk-produk UMKM dalam negeri kita, yaitu impor barang-barang baru (tanpa merek),” kata Menteri Maman dalam pertemuan media terbatas di Jakarta, Senin.

    Menurut Maman, impor barang white label ini menjadi hal yang lebih kompleks untuk diatasi daripada impor barang bekas.

    Ia menilai dari sisi regulasi, impor barang baru tidak melanggar aturan.

    “Positioning-nya begini, kalau mengimpor barang bekas itu sudah jelas melanggar aturan, sementara kalau mengimpor barang baru, memang tidak ada,” kata Maman.

    Oleh karena itu, lanjutnya, penindakannya jauh lebih kompleks dibandingkan baju bekas.

    “Saya sebut istilahnya ini barang ilegal tapi legal, barang legal tapi ilegal,” ujarnya menambahkan.

    Lebih lanjut, Menteri Maman mengatakan impor barang white label ini juga tidak hanya berbentuk pakaian jadi, melainkan alas kaki, jam tangan, hingga jilbab.

    “Nah, ini masuk dalam jumlah banyak, yang akhirnya akan membanjiri market domestik kita,” ujar Maman.

    Untuk menghadapi tantangan tersebut, ia menilai diperlukan adanya kerja sama lintas kementerian/lembaga terkait, mengingat posisi impor barang white label berada dalam regulasi yang masih bersifat “abu-abu”.

    “Tentunya, ini enggak bisa hanya sekedar dari kita Kementerian UMKM. Ini perlu tingkat koordinasi lintas institusi karena ada ruang abu-abu yang memang dalam konteks barang-barang ini, dan jumlahnya lebih banyak dari baju impor bekas. Lebih banyak, dan produknya juga lebih variatif,” kata Maman.

    Langkah lebih lanjut, tambah dia, bisa dijalankan apabila penindakan impor barang bekas sudah dijalankan dengan konsisten oleh Bea Cukai dan instansi terkait lainnya.

    “Kalau dari sisi Kementerian UMKM, saya harus menyampaikan realitas ini, bahwa salah satu yang membuat produk-produk UMKM kita sulit sekali tumbuh, industri-industri domestik lokal kita sulit sekali tumbuh, ya karena tadi dibanjiri dengan dua arus besar ini yakni arus barang dan baju impor bekas dengan barang-barang yang baru tanpa merek, sehingga ruang itu menjadi abu-abu,” jelas Maman.

    “Nah, kita sudah mulai fokus juga ke situ. Jadi, bukan hanya sekadar fokus di baju impor bekasnya, tapi yang di sini (impor barang white label) juga kita sudah harus mulai fokus,” imbuhnya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkot Surabaya Evalusai Lambatnya Ekonomi Dolly, Akan Libatkan Anak Muda

    Pemkot Surabaya Evalusai Lambatnya Ekonomi Dolly, Akan Libatkan Anak Muda

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena melambatnya ekonomi dan mati surinya sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik warga di kawasan eks-lokalisasi Dolly.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa Dinas Koperasi akan segera ditugaskan untuk menganalisis dan mengevaluasi kendala di Dolly, guna merumuskan solusi yang tepat.

    “Kita lihat. Apakah itu faktornya karena tempat, atau faktornya karena pembeli? Maka kita harus melakukan evaluasi,” ungkap Eri, Senin (24/11/2025).

    Menurut Eri, setelah hasil analisa keluar, Pemkot akan mendorong keterlibatan generasi muda, khususnya Karang Taruna, bertujuan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem ekonomi sekaligus wisata edukasi di Dolly yang selama ini terkesan mati.

    “Karang Taruna, anak-anak muda, maka dia akan menempati tempat-tempat yang ada di Dolly,” ujar Eri

    Dia menambahkan, berdasarkan hasil evaluasi dan keterlibatan kaum muda, kawasan ekonomi Dolly ini kemungkinan akan mengalami perubahan, mengikuti apa yang sedang diminati pasar dan menjadi tren.

    “Saya sudah menyampaikan, kalau ini sudah sepi, maka ubah itu (harus diubah). Mungkin yang sedang ramai saat ini pakaian (fashion), ataupun makanan, maka itu lah yang akan dijual,” jelasnya.

    Keterlibatan anak muda dan Karang Taruna ini, lanjut Eri, juga sejalan dengan program intervensi Gen Z pada tahun 2026, yaitu pemberian dana Rp5 juta setiap bulan di setiap RW.

    “Program anak-anak muda, Gen Z, salah satunya untuk menggerakkan wisata-wisata edukasi yang ada di tempatnya masing-masing, sehingga pergerakannya dilakukan oleh para pemuda yang ada di Surabaya,” tutup Eri.

    Diberitakan sebelumnya, kawasan eks lokalisasi Dolly yang ada di Putat Jaya Timur, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya kembali menjadi sorotan, setelah polisi menemukan adanya praktek prostitusi di wilayah tersebut.

    Dolly yang telah lama ditutup sejak era Wali Kota Tri Rismaharini (Bu Risma), tahun 2014 itu kemudian bertransformasi di-ubah jadi kawasan penunjang ekonomi warga, banyak sentra UMKM didirikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) saat itu, serta; ada penambahan berbagai fasilitas umum (fasum).

    Namun, setelah 11 tahun berjalan geliat UMKM di kawasan Dolly kini tertunduk lesu, bahkan banyak UMKM yang tutup. Warga berharap ada perhatian pemerintah.

    Pasar Burung dan Batu Akik contohnya, fasum yang dulunya ramai kini terpantau sepi aktivitas, ruang kios yang dulu sesak terisi saat ini berubah sunyi, akibat ‘seretnya’ pundi-pundi ekonomi di kawasan Dolly.

    Sepinya perekonomian di Dolly itu dikuatkan oleh pengakuan seorang warga pengusaha tempe. Dia bernama Jarwo, yang menamai usahanya ‘Tempe Bang Jarwo’.

    “Kita produksi tempe sehari bisa 25 kilogram (kg) kedelai pada tahun lalu, tetapi sekarang hanya 15 kilogram (merosot),” ungkap Jarwo, Rabu (19/11/2025).

    Jarwo menceritakan, bahwa selain geliat UMKM yang redup, kegiatan kampung wisata Dolly saat ini mengalami kondisi mati suri. Padahal wisata edukasi yang dulu ramai, sangat membantu dalam menggerakkan perekonomian warga Dolly.

    “Dulunya mereka (warga) terbantu dengan wisata itu, sehingga UMKM-UMKM saat itu juga bisa ikut bergerak,” urainya.

    Kampung wisata Dolly pada masa jayanya dahulu menawarkan beragam trip wisatawan untuk lebih mengenal sentra UMKM hingga banyak penwaran kegiatan workshop dan pelatihan membuat suatu produk.

    “Mau mengadakan trip lagi, tapi tempat oleh-oleh sekarang sudah gak ada. Misalnya, UKM Samijali sekarang juga sudah gak produksi, lalu Kampung Orumy juga sekarang gak produksi,” papar Jarwo.

    Menghadapi kondisi yang semakin hari semakin sulit untuk bertahan, Jarwo mengaku sempat dia melepas jabatan sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di tahun 2023 karena merasa tidak ada dukungan.

    “Saya Ketua Pokdarwis mengundurkan diri pada dua tahun lalu, karena capek, kok (rasanya) tidak ada support dari teman-teman,” tutur pengusaha tempe itu.

    “Dari pemerintah ya rasa-rasanya kurang adanya pendampingan,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Jarwo kini hanya menginginkan dapurnya tetap mengepulkan asap, dengan cara dirinya fokus terhadap usaha tempe yang dijalaninya, meskipun hasilnya begitu-begitu saja. (rma/ted)

  • MBG Program Pangan Terbesar dalam Sejarah Indonesia

    MBG Program Pangan Terbesar dalam Sejarah Indonesia

    Medcom • 23 November 2025 15:00

    Jakarta: Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menjadi program pangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan skala yang masif, program ini kini menjangkau total 42,91 juta penerima manfaat di seluruh nusantara.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan A.P mengatakan program MBG didukung oleh jaringan yang sangat kuat di lapangan.

    Tercatat ada 15.601 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) aktif yang tersebar merata dari Sumatera hingga Papua, di mana 14.498 di antaranya telah beroperasi penuh. Konsentrasi SPPG tertinggi berada di provinsi-provinsi padat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Skala program ini bukan hanya dilihat dari penerima manfaat, tetapi juga dari pelibatan sumber daya manusia yang mencapai 643.196 petugas lapangan. Jumlah ini mencakup berbagai peran, mulai dari Kepala SPPG, Agronomis (AG), Ahli Kualitas (AK), Koordinator Logistik (KL), hingga petugas kebersihan dan 15.083 petugas keamanan pangan (AMAN).

    “Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa MBG adalah sebuah gerakan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen rakyat, bukan hanya program pemerintah,” kata Gunalan.

    Penerima manfaat program MBG mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari 2,03 juta balita hingga 15,6 juta siswa SD/MI, 8,8 juta siswa SMP/MTs, dan 7 juta siswa SMA/SMK/MA, serta kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan santri.

    Dari sisi keuangan, program MBG telah mencatat pengajuan bantuan pemerintah sebesar Rp32,12 triliun. Hingga saat ini, dana yang telah dicairkan mencapai Rp6,00 triliun, dengan pembelanjaan terdata sebesar Rp6,19 triliun.

    Gunalan menekankan bahwa mayoritas aliran dana tersebut kembali kepada masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani lokal, dan nelayan. Rantai pasok MBG kini digerakkan oleh 15.523 mitra resmi dan didukung oleh 32.227 supplier, yang sebagian besar adalah koperasi dan UMKM lokal.

    “Dengan skala ini, MBG telah berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat terbesar di tingkat desa, menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan pangan berkualitas,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Provinsi Banten disorot sebagai model pelaksanaan MBG. Banten mencatat kelembagaan yang kuat dengan 626 SPPG dan didukung oleh 23.552 petugas MBG untuk melayani 1,63 juta penerima manfaat di daerah tersebut.

    Kekuatan Banten terletak pada potensi pangan lokal unggulan seperti ikan laut, ayam, telur, dan sayur dataran rendah. Selain itu, Banten memiliki basis UMKM terbesar kedua di wilayah Jabodetabek serta akses logistik yang strategis.

    Meskipun demikian, tantangan seperti stabilitas harga, konsistensi kualitas, dan integrasi data tetap harus dihadapi.

    Untuk menjamin kualitas, BGN telah menerbitkan 4.246 sertifikasi nasional, mencakup Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, Sertifikat Chef, hingga ISO 22000 (FSMS) dan ISO 45001 (K3). Banten sendiri telah mengantongi 58 sertifikasi keamanan pangan.

    Sejalan dengan semangat Undang-Undang Pangan Nomor 6 Tahun 2023, BGN mendorong empat langkah besar, yaitu integrasi data, penguatan mutu dan keamanan pangan, riset berbasis potensi lokal, dan pelibatan masyarakat.

    “Kita ingin memastikan bahwa setiap komponen pangan diproduksi oleh rakyat, diproses oleh rakyat, dibeli oleh negara, dan dinikmati oleh anak bangsa,” ujar Gunalan.

    Jakarta: Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) disebut telah menjadi program pangan terbesar dalam sejarah Indonesia. Dengan skala yang masif, program ini kini menjangkau total 42,91 juta penerima manfaat di seluruh nusantara.
     
    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan A.P mengatakan program MBG didukung oleh jaringan yang sangat kuat di lapangan.
     
    Tercatat ada 15.601 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) aktif yang tersebar merata dari Sumatera hingga Papua, di mana 14.498 di antaranya telah beroperasi penuh. Konsentrasi SPPG tertinggi berada di provinsi-provinsi padat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Skala program ini bukan hanya dilihat dari penerima manfaat, tetapi juga dari pelibatan sumber daya manusia yang mencapai 643.196 petugas lapangan. Jumlah ini mencakup berbagai peran, mulai dari Kepala SPPG, Agronomis (AG), Ahli Kualitas (AK), Koordinator Logistik (KL), hingga petugas kebersihan dan 15.083 petugas keamanan pangan (AMAN).
     
    “Jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa MBG adalah sebuah gerakan masyarakat yang melibatkan seluruh elemen rakyat, bukan hanya program pemerintah,” kata Gunalan.
     
    Penerima manfaat program MBG mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari 2,03 juta balita hingga 15,6 juta siswa SD/MI, 8,8 juta siswa SMP/MTs, dan 7 juta siswa SMA/SMK/MA, serta kelompok rentan lainnya seperti ibu hamil dan santri.
     
    Dari sisi keuangan, program MBG telah mencatat pengajuan bantuan pemerintah sebesar Rp32,12 triliun. Hingga saat ini, dana yang telah dicairkan mencapai Rp6,00 triliun, dengan pembelanjaan terdata sebesar Rp6,19 triliun.
     
    Gunalan menekankan bahwa mayoritas aliran dana tersebut kembali kepada masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani lokal, dan nelayan. Rantai pasok MBG kini digerakkan oleh 15.523 mitra resmi dan didukung oleh 32.227 supplier, yang sebagian besar adalah koperasi dan UMKM lokal.
     
    “Dengan skala ini, MBG telah berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi rakyat terbesar di tingkat desa, menghubungkan produksi lokal dengan kebutuhan pangan berkualitas,” ujarnya.
     
    Dalam kesempatan yang sama, Provinsi Banten disorot sebagai model pelaksanaan MBG. Banten mencatat kelembagaan yang kuat dengan 626 SPPG dan didukung oleh 23.552 petugas MBG untuk melayani 1,63 juta penerima manfaat di daerah tersebut.
     
    Kekuatan Banten terletak pada potensi pangan lokal unggulan seperti ikan laut, ayam, telur, dan sayur dataran rendah. Selain itu, Banten memiliki basis UMKM terbesar kedua di wilayah Jabodetabek serta akses logistik yang strategis.
     
    Meskipun demikian, tantangan seperti stabilitas harga, konsistensi kualitas, dan integrasi data tetap harus dihadapi.
     
    Untuk menjamin kualitas, BGN telah menerbitkan 4.246 sertifikasi nasional, mencakup Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, Sertifikat Chef, hingga ISO 22000 (FSMS) dan ISO 45001 (K3). Banten sendiri telah mengantongi 58 sertifikasi keamanan pangan.
     
    Sejalan dengan semangat Undang-Undang Pangan Nomor 6 Tahun 2023, BGN mendorong empat langkah besar, yaitu integrasi data, penguatan mutu dan keamanan pangan, riset berbasis potensi lokal, dan pelibatan masyarakat.
     
    “Kita ingin memastikan bahwa setiap komponen pangan diproduksi oleh rakyat, diproses oleh rakyat, dibeli oleh negara, dan dinikmati oleh anak bangsa,” ujar Gunalan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    Mendagri minta Pemkot Denpasar sosialisasikan pembebasan PBG bagi MBR

    masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah. Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menyosialisasikan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    “Mohonlah untuk PBG nol persen bagi MBR, BPHTB nol persen, PPN nol persen khusus MBR disosialisasikan, dijelaskan definisi MBR pada masyarakat, supaya mereka bisa tahu ada kemudahan itu,” kata Tito dalam keterangan kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

    Saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar, Bali, Senin, Mendagri menilai masih banyak warga yang belum mengetahui kebijakan tersebut, termasuk memahami kriteria MBR. Jadi ada dua program. Program pertama untuk program pembangunan (rumah), sedang program kedua untuk renovasi rumah.

    “Langkah (sosialisasi) ini perlu dilakukan agar kebijakan tersebut semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Mendagri setelah meninjau layanan MPP Kota Denpasar bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari.

    Menurut Mendagri, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, khususnya MBR, untuk memiliki rumah melalui Program Tiga Juta Rumah. Ia menekankan bahwa program ini juga menyasar pegawai seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI-Polri yang berpenghasilan rendah.

    Ia mengimbau Pemkot Denpasar mengecek apakah ada pegawai yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah layak. Mendagri menceritakan pengalaman ketika mendapati stafnya memperoleh manfaat dari Program Tiga Juta Rumah.

    “Saya saja nggak tahu ada staf saya di Kemendagri dikasih beliau (Menteri PKP) ternyata anak buah saya, Pak, dia enggak punya rumah. Jadi rumahnya hanya kos-kosan 3 juta sebulan, kemudian dikasih program oleh beliau, program perumahan susun,” tuturnya.

    Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sangat membantu MBR untuk memperoleh hunian dengan biaya yang lebih terjangkau. Dirinya menyadari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar tinggi sehingga dapat membantu merenovasi rumah masyarakat.

    “Tapi jangan lupa, bantu juga masyarakat, pegawai-pegawai rendahan, masyarakat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang punya penghasilan, yang belum memiliki rumah sendiri,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.