Xcloud.id

Produk: UMKM

  • OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

    OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai apabila merger antara layanan ride hailling Gojek dan Grab terjadi, maka layanan pembayaran digital GoPay dan OVO sebaiknya tetap berjalan secara paralel.

    Tesar menyebut kedua layanan dompet digital tersebut telah memiliki basis pengguna dan segmen pasar yang sama kuat. 

    “Kalau menurut kami, biarkan mereka tetap menjalankan bisnisnya as ussual. Jadi tetap berjalan pararel,” kata Tesar kepada Bisnis pada Kamis (27/11/2025). 

    Tesar menambahkan penggabungan kedua layanan pembayaran digital itu justru berpotensi membuat pengguna merasa gamang karena mereka sudah terbiasa dan memiliki kesetiaan pada aplikasi yang selama ini digunakan. 

    Menurut Tesar, meski sistem internal memungkinkan dilakukan konsolidasi, merek kedua layanan itu sebaiknya tetap berdiri sendiri seperti contoh penggabungan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) dan PT Indosat Tbk (Indosat) menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). 

    “Tetap brandnya berjalan masing-masing walau sudah merger,” katanya.

    Lebih lanjut, Tesar juga menilai skala besar yang akan dimiliki Grab dan Gojek pascamerger berisiko menghadirkan dominasi pasar yang tidak ideal bagi ekosistem. 

    “Grab dan Gojek akan menjadi pemain besar. Bisa dikatakan akan memonopoli pasar, ini sebenarnya tidak sehat, karena kompetisi sehat menjadi tidak berjalan,” katanya. 

    Sebelumnya, isu merger GoTo–Grab sempat menyita perhatian publik karena dinilai dapat mempengaruhi ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, hingga keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyampaikan regulasi terkait transportasi daring, termasuk skema komisi mitra dan kemungkinan penggabungan perusahaan aplikasi, masih dalam tahap penyempurnaan dalam rancangan peraturan presiden (perpres).

    Namun, Prasetyo kemudian mengklarifikasi pemerintah belum memulai pembahasan khusus mengenai merger antara GOTO dan Grab. Dia menyampaikan hal tersebut seusai rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam. 

    Menurutnya, pemerintah masih menunggu kepulangan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia. “Belum. Tunggu Pak Rosan pulang dari Australia,” ujarnya.

    Dari sisi investor, BPI Danantara Indonesia juga belum mengambil sikap. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan proses negosiasi yang disebut sedang berjalan antara kedua perusahaan. Dia juga tidak memerinci kemungkinan keterlibatan Danantara dalam rencana merger tersebut.

    “Ya, itu kan mereka sedang berjalan dulu ya, biarkan dulu itu berjalan lah,” kata Rosan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

  • Perusahaan Wajib Setor Lapkeu ke Menkeu Bakal Dikejar Pajaknya? Ini Kata Purbaya

    Perusahaan Wajib Setor Lapkeu ke Menkeu Bakal Dikejar Pajaknya? Ini Kata Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana penerapan kewajiban kepada entitas terbuka di pasar modal untuk menyetor laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah.

    Namun demikian, Purbaya tidak mau berkomentar apakah kebijakan itu akan berimplikasi ke pengawasan pajak perusahaan-perusahaan. Dia hanya menekankan akan melihat lagi aturannya.

    Purbaya sendiri meyakini bahwa perusahaan besar tidak akan keberatan menyetor laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah.

    Adapun, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan. Beleid anyar ini menetapkan peta jalan integrasi pelaporan keuangan nasional, termasuk penetapan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.  

    Purbaya menjelaskan bahwa perusahaan besar sudah terbiasa menyusun laporan keuangan yang layak.  Menurutnya, mereka tidak akan protes dengan kebijakan integrasi pelaporan keuangan nasional itu.

    “Kalau perusahaan besar kan sudah biasa bikin laporan keuangan. Enggak ada masalah, kan? Kalau yang kecil saya enggak tahu gimana treatment-nya di sana. Nanti saya cek lagi. Kalau yang besar saya enggak ada masalah,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/11/2025).

    Pembahasan RPP

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan PP 43/2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.  

    Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.  

    “Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).  

    Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.  

    Platform Terpusat Pemerintah

    Salah ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.  

    Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.  

    Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang tangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

    “Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.  

    Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.  

    Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.  

    Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.  

    Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

  • Libur Nataru, Pemerintah Tebar Diskon Tarif Tol, Tiket Pesawat, Kapal, hingga Kereta, Cek di Sini!

    Libur Nataru, Pemerintah Tebar Diskon Tarif Tol, Tiket Pesawat, Kapal, hingga Kereta, Cek di Sini!

    “Program diskon transportasi ini sudah disiapkan dan sudah ada siaran persnya, dan ada periode-periode diskon. Kemudian terkait dengan tarif diskon tarif tol selama tiga hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember, range-nya 10-20% di 26 ruas jalan tol, yaitu 2 Jabodetabek, 9 Transjawa, 3 Nonjawa, 12 Trans Sumatra,” jelas Menko Airlangga.

    Di sektor pariwisata, Pemerintah memproyeksikan peningkatan signifikan pergerakan masyarakat. Sedikitnya terdapat 244 event nasional dan internasional akan digelar sepanjang Desember 2025 hingga Januari 2026. Dengan momentum liburan panjang, pergerakan wisatawan domestik diperkirakan akan mencapai sekitar 100 juta pergerakan, sedangkan wisatawan mancanegara pada Desember 2025 diproyeksikan mencapai 1,3 juta kunjungan. Aktivitas ini diharapkan mendorong konsumsi daerah dan memperkuat perputaran ekonomi di akhir tahun 2025.

    Untuk menjaga momentum belanja, Pemerintah juga menggelar serangkaian program belanja nasional, seperti Harbolnas 12.12, Indonesia Great Sale, dan EPIC Sale yang ditargetkan akan menghasilkan transaksi hingga puluhan triliun rupiah.

    Penguatan aktivitas belanja masyarakat ini diharapkan menjadi katalis tambahan bagi pertumbuhan Kuartal IV, khususnya untuk sektor perdagangan, UMKM, dan industri produk lokal.

    Di sisi lain, Pemerintah memastikan berbagai stimulus perumahan tetap berlanjut pada 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang sektor konstruksi. Program FLPP bagi 350 ribu unit rumah MBR, peningkatan BSPS hingga 400 ribu rumah, PPN DTP 100% untuk pembelian rumah, serta KUR Perumahan akan tetap dilanjutkan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

  • Rayakan HUT ke-25, Metro TV Gelar Simfoni Perdamaian: Journey with Empathy

    Rayakan HUT ke-25, Metro TV Gelar Simfoni Perdamaian: Journey with Empathy

    Jakarta: Metro TV menandai perjalanan 25 tahun dengan gelaran malam puncak bertajuk Simfoni Perdamaian. Gelaran ini bukan hanya sekadar selebrasi merayakan usia seperempat abad, tetapi juga menegaskan komitmen stasiun berita itu untuk terus menghadirkan informasi yang menyejukkan serta mempererat persatuan bangsa. 

    Malam puncak Simfoni Perdamaian: Journey with Empathy yang digelar di Studio Grand Metro diharapkan menjadi momentum apresiasi bagi pemirsa yang telah setia bersama Metro TV.

    “Saya terima kasih kepada seluruh pemirsa dan seluruh relasi Metro TV di manapun berada, karena telah bersama dengan sebuah Journey with Empathy, dan apresiasi tentunya bagi seluruh karyawan dan direksi Metro TV yang telah mendedikasikan dirinya selama ini,” ucap Surya Paloh.

    Panggung Simfoni Perdamaian juga disemarakkan oleh deretan penampil lintas generasi, mulai dari Virzha, Lyodra, Maliq & D’Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, hingga Elang Biru. Penampilan mereka memadukan musik, narasi, dan pesan kebangsaan.

    Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman.
     

    Sejumlah para tokoh nasional menyampaikan apresiasi atas konsistensi Metro TV dalam menjaga kualitas pemberitaan selama dua dekade lebih. Di tengah dinamika Indonesia, Metro TV selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita secara objektif.

    “Metro TV di tengah dinamika Indonesia selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita dan objektif. Tentunya juga banyak kritik-kritik yang membangun tetapi sehat,” kata Dasco dalam acara Selasa, 25 November 2025.
    Dipersembahkan oleh:

    Didukung oleh: 

     

    Jakarta: Metro TV menandai perjalanan 25 tahun dengan gelaran malam puncak bertajuk Simfoni Perdamaian. Gelaran ini bukan hanya sekadar selebrasi merayakan usia seperempat abad, tetapi juga menegaskan komitmen stasiun berita itu untuk terus menghadirkan informasi yang menyejukkan serta mempererat persatuan bangsa. 
     
    Malam puncak Simfoni Perdamaian: Journey with Empathy yang digelar di Studio Grand Metro diharapkan menjadi momentum apresiasi bagi pemirsa yang telah setia bersama Metro TV.
     
    “Saya terima kasih kepada seluruh pemirsa dan seluruh relasi Metro TV di manapun berada, karena telah bersama dengan sebuah Journey with Empathy, dan apresiasi tentunya bagi seluruh karyawan dan direksi Metro TV yang telah mendedikasikan dirinya selama ini,” ucap Surya Paloh.

    Panggung Simfoni Perdamaian juga disemarakkan oleh deretan penampil lintas generasi, mulai dari Virzha, Lyodra, Maliq & D’Essentials, Sujiwo Tejo, Aminoto Kosin Orchestra, ICYC Cordana, Fabas Art, hingga Elang Biru. Penampilan mereka memadukan musik, narasi, dan pesan kebangsaan.
     
    Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menteri UMKM Maman Abdurahman.
     

     
    Sejumlah para tokoh nasional menyampaikan apresiasi atas konsistensi Metro TV dalam menjaga kualitas pemberitaan selama dua dekade lebih. Di tengah dinamika Indonesia, Metro TV selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita secara objektif.
     
    “Metro TV di tengah dinamika Indonesia selalu memberikan gambaran yang nyata dan fakta dalam meliput berbagai berita dan objektif. Tentunya juga banyak kritik-kritik yang membangun tetapi sehat,” kata Dasco dalam acara Selasa, 25 November 2025.

    Dipersembahkan oleh:

    Didukung oleh: 

     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Tiga Konten Kreator TIkTok Ini Buktikan Live Streaming Bisa Ubah Hidup Banyak Orang

    Tiga Konten Kreator TIkTok Ini Buktikan Live Streaming Bisa Ubah Hidup Banyak Orang

    Jakarta –

    Tiga konten kreator Indonesia mendapatkan sorotan khusus setelah berhasil menunjukkan dampak sosial yang kuat melalui karya-karya mereka di TikTok Live.

    Melalui pendekatan kreatif yang berakar pada budaya, bahasa, dan edukasi, mereka mampu memperlihatkan bagaimana konten live streaming dapat menjadi ruang pemberdayaan dan pembelajaran bagi komunitas.

    Sebagai informasi, setelah rangkaian program ASEAN Live Creators for Change selesai, dari 20 kreator berpartisipasi, dipilih tiga kreator sebagai pemenang, yaitu Jhonatan (@jhonatanyuditya_pratama), Leni (@lenirezi), dan Sir Pedot (@sirpedot).

    Mereka dinilai memiliki dampak yang kuat terhadap sosial melalui konten yang diproduksi, melalui cara pandang dan cerita yang mereka bawa. Ketiganya menunjukkan bahwa TikTok Live dapat menjadi ruang untuk belajar, menjembatani budaya, dan merayakan identitas.

    Sir Pedot membuka akses belajar sehari-hari, kemuidan Leni menjaga bahasa daerah tetap hidup. Sedangkan Jhonatan memperkuat identitas budaya dengan storytellingnya.

    Berikut profil dari konten kreator tersebut:

    1. Jhonatan Dari Borneo: Budaya Dayak dalam Sorotan Digital

    Sebagai pemenang pertama, Jhonatan asal Borneo menyalurkan semangat budaya Dayak melalui karya-karya digitalnya. Baginya, identitas Dayak bukan sekadar simbol seremonial, tetapi nilai hidup sehari-hari seperti rasa syukur, keseimbangan, dan kedekatan dengan alam.

    Ia memilih menampilkan konten yang autentik, salah satunya melalui sesi Live Gawai Dayak yang memamerkan parade dan tari tradisional. Siaran tersebut ditonton lebih dari 16.000 orang dan mengundang ratusan interaksi, menjadi momen kebanggaan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi komunitas Dayak.

    Jhonatan menceritakan bahwa pendekatannya yang memandang budaya sebagai sesuatu yang hidup. Ia ingin penonton tidak hanya melihat visual, tetapi juga merasakan makna di balik tiap tradisi. Melalui konten seperti ini, ia membuktikan bahwa budaya dapat berkembang di platform digital sekaligus mendukung UMKM dan memberdayakan komunitas.

    “Program ASEAN Live Creators for Change menjadi pengingat bahwa kreativitas bukan sekadar hiburan, tetapi sarana pemberdayaan,” ujarnya.

    Ia meyakini bahwa storytelling digital mampu menghubungkan generasi muda dengan akar budaya mereka secara lebih natural dan mendalam.

    2. Leni: Membawa Bahasa Daerah Indonesia Kembali Mainstream

    Leni, sebagai pemenang kedua, memulai perjalanannya dari keprihatinan terhadap masa depan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Data dari lembaga bahasa dan UNESCO menunjukkan penggunaan yang terus menurun, bahkan beberapa bahasa menghilang dari percakapan sehari-hari. Kekhawatirannya ini terasa personal baginya karena tumbuh di Belitung Timur, sementara ia sendiri tidak sepenuhnya fasih berbahasa Belitong.

    Melalui program ASEAN Live Creators for Change, Leni menyalurkan kepeduliannya dengan membuat konten edukatif di TikTok Live. Ia memfokuskan materinya pada ungkapan sederhana, penggunaan praktis, dan konteks budaya yang dekat dengan keseharian agar bahasa daerah terasa relevan dan mudah digunakan.

    Dalam sesi Live, ia sering memakai fitur Multi-Guest untuk menciptakan interaksi dua arah yang lebih hidup. Percakapan yang terjadi mengalir hangat, dengan peserta berbagi idiom, lelucon, dan frasa sehari-hari dalam dialek masing-masing, sehingga proses belajar menjadi menyenangkan dan mudah dipahami.

    Seiring waktu, Leni semakin terampil merencanakan konten dan memahami audiens. Ia juga terhubung dengan kreator ASEAN dari Filipina, Myanmar, dan Malaysia, yang membuatnya menyadari bahwa tantangan menjaga bahasa daerah adalah isu bersama di kawasan.

    3 Sir Pedot: Membuka Ruang Belajar Digital bagi Semua Pelajar Malaysia

    Firdaus, yang merupakan pemenang ketiga yang dikenal sebagai Sir Pedot, memulai perjalanan kontennya dari niat sederhana: membuat pengetahuan lebih mudah diakses pelajar secara digital.

    Sebagai dosen di Malaysia, ia melihat banyak anak muda membutuhkan panduan tentang topik-topik yang tidak diajarkan di kurikulum formal, mulai dari beasiswa, literasi digital, public speaking, hingga pemahaman budaya Asia Tenggara.

    Ia kemudian membawakan topik-topik tersebut melalui TikTok Live dengan gaya yang menyerupai sesi mentoring pribadi namun menjangkau ribuan penonton. Para pelajar bahkan menjulukinya #YourTikTokLecturer, sebuah panggilan yang ia terima sebagai tanda bahwa ia telah menemukan cara efektif untuk membantu generasi muda.

    Momen paling mengharukan bagi Firdaus datang ketika seorang siswa mengirim pesan bahwa mereka akhirnya memahami sebuah materi setelah menonton siaran langsungnya. Baginya, ini menjadi bukti bahwa konten edukasi di TikTok tidak hanya memungkinkan, tetapi benar-benar dapat memberikan dampak nyata-meningkatkan kepercayaan diri, memberi arah, dan membuka peluang baru bagi pelajar.

    Mengikuti program ASEAN Live Creators for Change memperkaya cara ia mengembangkan konten. Ia kini menyusun sesi dengan lebih terstruktur, memahami perilaku audiens, dan tetap konsisten meski jumlah penonton berubah-ubah.

    ASEAN Live Creators for Change

    ASEAN Foundation dan TikTok Live berkolaborasi dalam Program ASEAN Live Creators for Change 2025 yang mempertemukan para kreator muda dari berbagai negara di Asia Tenggara dalam sebuah perjalanan kreatif untuk menunjukkan dalam tujuan berbeda, mereka bisa menemukan ruang yang sama di TikTok.

    Director of Public Policy for Southeast Asia TikTok, Chanida Klyphun mengatakan, Program ASEAN Live Creators for Change mencerminkan misi TikTok untuk menginspirasi kreativitas dan menghadirkan kegembiraan.

    “Kami sangat tergerak melihat para kreator menggunakan TikTok Live untuk menyebarkan pengetahuan, melestarikan budaya, dan menjaga bahasa daerah tetap hidup. Storytelling digital membuka jendela ke dunia sekaligus menyoroti kekayaan keragaman Asia Tenggara,” ujar Chanida melalui keterangan pers diterima, Selasa (26/11/2025).

    Chanida menjelaskan, sebagai kolaborasi antara ASEAN Foundation dan TikTok, program tersebut membekali 20 kreator muda dari seluruh kawasan dengan mentorship, dukungan dana, dan alat-alat untuk mengadakan sesi TikTok Live yang berdampak mulai dari edukasi, kewirausahaan, hingga budaya.

    “Berlangsung dari 2024 hingga 2025, inisiatif ini tidak hanya mendorong pengaruh digital yang bertanggung jawab, tetapi juga memperkuat kemampuan generasi muda dalam menceritakan kisah mereka sendiri di ASEAN yang semakin terhubung,” tutur Chanida.

    Selain itu, lanjut Chanida, melalui program tersebut, para peserta juga memperoleh keterampilan praktis mulai dari pengaturan teknis, perencanaan konten yang konsisten, hingga memahami audiens secara lebih mendalam.

    “Fondasi ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan misi masing-masing dengan lebih percaya diri dan menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi komunitas mereka,” yakin dia.

    Sementara itu, Executive Director ASEAN Foundation, Dr. Piti Srisangnam berharap, melalui kolaborasi dengan TikTok Live, ASEAN Foundation dapat terus mendukung kreator muda yang menggunakan platform digital untuk mendorong pembelajaran, inklusivitas, dan apresiasi budaya di seluruh kawasan.

  • Menteri UMKM Sidak Kantor BRI (BBRI), Dapat Laporan Pengajuan KUR Pakai Agunan

    Menteri UMKM Sidak Kantor BRI (BBRI), Dapat Laporan Pengajuan KUR Pakai Agunan

    Bisnis.com, JAKARTA —  Menteri UMKM, Maman Abdurahman, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu unit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) setelah menerima laporan bahwa masih ada masyarakat yang diminta menyerahkan agunan untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp100 juta.

    Dalam sebuah video di akun Instagram Antara, Kamis (27/11/2025), Maman yang mengenakan pakaian batik berwarna hitam berbicara dengan salah satu petugas Bank BRI.

    Awalnya Maman bertanya mengenai persyaratan mengajukan KUR. Petugas menjawab bahwa syaratnya pemohon harus memiliki usaha dan  harus melewati tahap BI Checking.

    Kemudia Maman bertanya masalah agunan. Pasalnya, dia mendapat laporan bahwa bank masih meminta agunan kepada pemohon UMKM yang mengajukan KUR.

    Dalam sidak tersebut, Maman menegaskan kembali bahwa KUR dari Rp1 juta hingga Rp100 juta resmi tidak memerlukan agunan.

    “Untuk pinjaman KUR dari angka 1 juta sampai 100 juta memang tidak memerlukan agunan,” tegasnya.

    Maman menjelaskan, skema baru KUR kini membuat pembiayaan tanpa agunan tersebut ditanggung oleh lembaga penjamin, bukan lagi bank penyalur.

    Dengan demikian, bank penyalur seperti BRI tidak lagi memikul risiko kredit untuk KUR kecil. “Artinya, pihak bank penyalur tidak lagi menanggung risiko. Semua sudah dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo,” ujarnya.

    Sementara itu, Institute for Development of Economics & Finance (Indef) menilai skema baru Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga tetap 6% serta dapat mengajukan berulang kali tanpa batasan jumlah dapat membuka ruang ekspansi pembiayaan UMKM secara masif. Kendati begitu, kebijakan ini perlu diikuti dengan mitigasi risiko yang memadai.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menyampaikan kebijakan ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kualitas kredit meski mendorong munculnya moral hazard baik dari sisi debitur.

    Skema baru ini mendorong pengambilan pembiayaan berlebih maupun penyalur yang terdorong mengejar target.

    “Tanpa mitigasi risiko yang memadai, kebijakan ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kualitas kredit dan mendorong munculnya moral hazard,” kata Rizal kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi pelemahan permintaan dan kenaikan biaya produksi, Rizal menilai ekspansi KUR dalam skala besar perlu diimbangi disiplin penyaluran yang lebih kuat. Langkah ini dilakukan agar tidak menciptakan siklus kredit yang rapuh.

    Di sisi lain, dia memperkirakan kemampuan bayar UMKM pada tahun depan membaik, meski tetap berada dalam zona kewaspadaan. Rizal menyebut pemulihan daya beli belum merata, sementara biaya operasional logistik, energi, hingga bahan baku masih relatif tinggi.

    Menurutnya, KUR dengan bunga 6% memang membantu menurunkan biaya finansial. Kendati begitu, kenaikan volume kredit tak otomatis meningkatkan kapasitas bayar, terutama bagi sektor yang sensitif terhadap gejolak harga dan cuaca.

    “Artinya, kualitas pembayaran akan sangat bergantung pada karakter sektor penerima. UMKM pangan dan jasa harian cenderung lebih resilien dibandingkan manufaktur kecil atau agribisnis,” ujarnya.

  • WIFI di Pusaran Internet Rakyat, Untung atau Buntung?

    WIFI di Pusaran Internet Rakyat, Untung atau Buntung?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) dan PT Eka Mas Republik (MyRepublic) mengemban kewajiban menghadirkan layanan internet terjangkau bagi puluhan juta masyarakat setelah mereka memenangkan pita frekuensi 1,4 GHz.

    PT Telemedia Komunikasi Pratama telah terlibat dalam penggelaran Internet Rakyat Rp100.000, sementara itu MyRepublic belum mengumumkan. 

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan para pemenang seleksi memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan layanan internet dengan harga per bulan yang terjangkau.

    Perluasan layanan internet murah diarahkan ke kelompok masyarakat menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai 34,5 juta rumah tangga serta 2,8 juta rumah tangga di segmen low-income dengan pengeluaran telekomunikasi Rp17.000 sampai Rp180.000 per bulan.

    “Ini tidak hanya wajib dilaksanakan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, namun juga wajib dilaksanakan oleh PT Eka Mas Republik selaku pemenang seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz,” kata Wayan kepada Bisnis, dikutip Kamis (27/11/2025).

    Dia mengatakan langkah tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah menghadirkan internet di rumah dengan kecepatan akses sampai dengan (up to) 100 Mbps dengan harga layanan yang terjangkau dan andal.

    Pemerintah menargetkan penetrasi internet tetap  berbasis fiber to the home (FTTH) dan fixed wireless access (FWA) dapat menyentuh 30% pada 2026. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan layanan internet tetap yang stabil dibutuhkan sebagai menjadi fondasi utama pembelajaran digital, serta untuk memberdayakan UMKM. 

    “Jadi FTTH dan FWA tahun depan kita targetkan 30 persen rumah memiliki koneksi tetap. Pendidikan dan UMKM memerlukan koneksi yang lebih secure dan lebih stabil,” kata Meutya.

    Komdigi resmi menutup lelang frekuensi 1,4 GHz dengan PT Telemedia Komunikasi Pratama memenangkan regional I dan PT Eka Mas Republik mendapat regional II dan regional III.

    Dengan berakhirnya lelang ini, Komdigi juga akan berkontribusi terhadap pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp805,5 miliar per tahun, dengan tahun pertama 2x dari angka yang disetorkan. 

    Mengutip laman resmi, Selasa (25/11/2025),  sesuai ketentuan Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk Layanan Akses Nirkabel Pitalebar (Broadband Wireless Access) Tahun 2025, anak usaha PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) resmi memenangkan lelang regional I yang meliput Pulau Jawa, Maluku, dan Papua. Telemedia menang dengan harga penawaran Rp403,7 miliar.

    Sementara itu Eka Mas Republik, perusahaan telekomunikasi milik Sinar Mas, mendapat regional II dengan harga penawaran Rp308,8 miliar, dan regional III dengan harga penawaran Rp100,8 miliar.

    Adapun regional II meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara, sementara regional III meliputi Kalimantan dan Sulawesi.

    Menkomdigi menetapkan kemenangan mereka melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital no.489/2025, 490/2025, dan Kepmen no.491/2025 tanggal 24 November 2025.

    “Penetapan Pemenang Seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 bersifat final dan mengikat,” tulis Komdigi dalam websitenya.

    Pasar luas …

  • Purbaya Yakin Perusahaan Besar Tak Keberatan Setor Lapkeu via Platform Terpusat Pemerintah

    Purbaya Yakin Perusahaan Besar Tak Keberatan Setor Lapkeu via Platform Terpusat Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini perusahaan besar tidak akan keberatan menyetor laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah.

    Adapun, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan. Beleid anyar ini menetapkan peta jalan integrasi pelaporan keuangan nasional, termasuk penetapan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.  

    Purbaya menjelaskan bahwa perusahaan besar sudah terbiasa menyusun laporan keuangan yang layak.  Menurutnya, mereka tidak akan protes dengan kebijakan integrasi pelaporan keuangan nasional itu.

    “Kalau perusahaan besar kan sudah biasa bikin laporan keuangan. Enggak ada masalah, kan? Kalau yang kecil saya enggak tahu gimana treatment-nya di sana. Nanti saya cek lagi. Kalau yang besar saya enggak ada masalah,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/11/2025).

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu tidak mau berkomentar apakah kebijakan itu akan berimplikasi ke pengawasan pajak perusahaan-perusahaan. Dia hanya menekankan akan melihat lagi aturannya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan PP 43/2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.  

    Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.  

    “Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).  

    Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.  

    Platform Terpusat Pemerintah

    Salah ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.  

    Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.  

    Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang tangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

    “Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.  

    Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.  

    Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.  

    Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.  

    Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

  • Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Jakarta –

    Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program belanja dalam rangka Hari Diskon Nasional. Ada berbagai diskon belanja hingga 80%.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah bersama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menggelar program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Program tersebut berlangsung mulai 10-16 Desember 2025.

    “Kemudian yang kedua BINA Indonesia, Belanja di Indonesia Aja bersama dengan Hippindo dan APBI pada tgl 18 Desember-4 Januari 2026,” ujar Budi dalam acara konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

    Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan asosiasi ritel untuk menggelar program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale. Program tersebut akan berlangsung mulai 1-31 Desember. Adapun diskon yang ditawarkan dari 20-80%.

    “Yang ketiga EPIC, jadi kita bekerja sama dengan aprindo melakukan diskon 20-80% yang akan launching 1 Desember 2025. EPIC akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 31 Desember. Jadi tiga program itu adalah program dalam rangka hari diskon nasional.” terang Budi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program Harbolnas diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggenjot perekonomian nasional.

    “Kita lihat bahwa konsumsi adalah sektor yang sangat penting dan kuat dalam konteks perekonomian nasional, kontribusinya 54%,” kata Airlangga dalam acara kick off road to Harbolnas 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Transaksi diharapkan dapat mencapai Rp 33-35 triliun selama gelaran Harbolnas 2025. Target itu lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang senilai Rp 31 triliun.

    (rea/hns)

  • Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Bakal Ada Program Diskon Nasional hingga 80%!

    Jakarta –

    Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program belanja dalam rangka Hari Diskon Nasional. Ada berbagai diskon belanja hingga 80%.

    Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah bersama dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menggelar program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Program tersebut berlangsung mulai 10-16 Desember 2025.

    “Kemudian yang kedua BINA Indonesia, Belanja di Indonesia Aja bersama dengan Hippindo dan APBI pada tgl 18 Desember-4 Januari 2026,” ujar Budi dalam acara konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).

    Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan asosiasi ritel untuk menggelar program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale. Program tersebut akan berlangsung mulai 1-31 Desember. Adapun diskon yang ditawarkan dari 20-80%.

    “Yang ketiga EPIC, jadi kita bekerja sama dengan aprindo melakukan diskon 20-80% yang akan launching 1 Desember 2025. EPIC akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 31 Desember. Jadi tiga program itu adalah program dalam rangka hari diskon nasional.” terang Budi.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program Harbolnas diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta meningkatkan daya beli masyarakat untuk menggenjot perekonomian nasional.

    “Kita lihat bahwa konsumsi adalah sektor yang sangat penting dan kuat dalam konteks perekonomian nasional, kontribusinya 54%,” kata Airlangga dalam acara kick off road to Harbolnas 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

    Transaksi diharapkan dapat mencapai Rp 33-35 triliun selama gelaran Harbolnas 2025. Target itu lebih tinggi dari realisasi tahun lalu yang senilai Rp 31 triliun.

    (rea/hns)