Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Fraksi PDIP Yakin Bandara Jember dan Dhoho Kediri Dongkrak Ekonomi Jatim

    Fraksi PDIP Yakin Bandara Jember dan Dhoho Kediri Dongkrak Ekonomi Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDIP Jawa Timur Dewanti Rumpoko menyambut optimistis pembukaan kembali Bandara Notohadinegoro Jember dan beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri sebagai peluang kebangkitan ekonomi dan pariwisata daerah. Dewanti berharap dua bandara ini bisa beroperasi berkelanjutan dan memberi dampak bagi masyarakat.

    “Saya berdoa mudah-mudahan itu bisa secara operasional jalan terus ya,” ujar Dewanti saat ditemui di DPRD Jatim, Kamis (27/11/2025).

    Dia mengingatkan bahwa sebelumnya kedua bandara sempat berhenti beroperasi akibat rendahnya jumlah penumpang yang tidak sebanding dengan biaya operasional. Pengalaman tersebut menjadi catatan agar pengelolaan ke depan dilakukan lebih matang.

    “Mudah-mudahan ini sesuatu yang luar biasa, yang bagus. Yang nantinya ada dampak terhadap potensi wisata lokal,” tegas mantan Wali Kota Batu tersebut.

    Menurut Dewanti, Bandara Jember dan Bandara Kediri memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan kawasan bila dikelola secara tepat. Pergerakan industri, UMKM, dan destinasi wisata dinilai bisa ikut terdorong.

    “Kalau dikelola benar, saya yakin pertumbuhan ekonomi di sekitar bandara akan meningkat. Industri, UMKM, dan destinasi wisata akan bergerak,” ujarnya.

    Namun dia mengingatkan peluang tersebut tidak akan terwujud tanpa dukungan akses jalan dan transportasi yang memadai. Kemudahan mobilitas wisatawan menjadi kunci agar manfaat bandara bisa dirasakan secara luas.

    “Wisatawan atau tamu yang datang jangan sampai kesulitan. Harus ada transportasi yang siap, nyaman, dan terjangkau,” tandasnya.

    Dari sisi fasilitas, Dewanti menjelaskan Bandara Notohadinegoro Jember kini memiliki runway 1.645 x 30 meter, apron 68 x 96 meter, serta terminal 920 meter persegi. Kementerian Perhubungan juga menyiapkan pengembangan runway hingga 2.250 meter bahkan berpotensi 2.500 meter.

    “Bandara Dhoho Kediri juga sudah sangat memadai sebagai megaproyek modern,” kata Dewanti.

    Bandara Dhoho Kediri dibangun dengan runway 3.300 x 45 meter, terminal 18.000 meter persegi berkapasitas awal 1,5 juta penumpang per tahun, serta apron untuk 12 pesawat narrow body dan 3 pesawat wide body. Namun menurut Dewanti, keunggulan fisik bandara harus diimbangi akses yang mudah.

    “Bandara itu pintu. Tapi tanpa jalan yang nyaman, shuttle, feeder, dan transportasi publik yang memadai, wisatawan akan berhenti di pintunya saja,” tegasnya.

    Dia juga mengungkapkan data awal operasional Bandara Dhoho pada masa mudik Lebaran 2024 yang mencatat 1.155 penumpang dalam beberapa hari. Data tersebut dinilainya sebagai sinyal positif.

    “Ini sinyal bahwa minat masyarakat cukup tinggi. Tapi kalau aksesnya tidak cepat dibenahi, potensinya tidak akan maksimal,” ujarnya.

    Sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim, Dewanti memastikan pihaknya siap mengawal dukungan anggaran dan kebijakan penguatan dua bandara tersebut. Dia meminta Pemprov Jatim fokus pula pada peningkatan jalan provinsi, transportasi terintegrasi, dan manajemen lalu lintas.

    “Setiap rupiah pembangunan harus kembali ke masyarakat dalam bentuk manfaat nyata pariwisata bangkit, usaha bergerak, dan ekonomi lokal tumbuh,” tegasnya. [asg/but]

  • Buka UI Halal Expo, Kepala BPJPH: Kita Harus Go Halal untuk Perkuat Ekosistem Halal Nasional  Nasional 27 November 2025

    Buka UI Halal Expo, Kepala BPJPH: Kita Harus Go Halal untuk Perkuat Ekosistem Halal Nasional  Nasional 27 November 2025

    Buka UI Halal Expo, Kepala BPJPH: Kita Harus Go Halal untuk Perkuat Ekosistem Halal Nasional 
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan membuka UI Halal Expo 2025 yang diselenggarakan di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Selasa (25/11/2025).
    Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Babe Haikal itu menegaskan pentingnya penguatan
    ekosistem halal
    nasional melalui kepatuhan dan percepatan layanan halal.
    “Kita harus
    go
    halal. Dengan tertib halal maka ekosistem halal kita akan kuat,” ungkapnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/11/2025).
    Babe Haikal menjelaskan, potensi ekonomi halal dunia sangat besar dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp 21.000 triliun. 
    Menurutnya, potensi tersebut seharusnya mampu dimaksimalkan Indonesia melalui inovasi, kolaborasi, dan akselerasi sertifikasi halal.
    “Halal
    is a lifestyle
    . Halal
    is traceability, transparency, and trustability
    ,” ungkap Babe Haikal.
    Lebih lanjut, ia menyampaikan, Indonesia sejatinya masih tertinggal dari beberapa negara yang telah lebih dahulu mengembangkan industri halal secara serius dan terstruktur. 
    Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat langkah agar tidak tertinggal dalam kompetisi global yang semakin kompetitif. 
    Di sisi lain, Babe Haikal memberikan apresiasi kepada
    UI Halal Center
    atas penyelenggaraan
    UI Halal Expo
    2025. 
    Kegiatan itu dinilai sebagai kontribusi nyata perguruan tinggi dalam memperkuat ekosistem halal yang kredibel dan inklusif.
    “Kegiatan seperti ini sangat penting untuk membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan,” ujar Babe Haikal.
    Pada kesempatan tersebut, Babe Haikal bersama Ketua UI Halal Center Yon Machmudi menyerahkan turut secara simbolis rompi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) bagi para pendamping di bawah binaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) UI Halal Center.
    Usai pembukaan
    expo
    , Babe Haikal mengunjungi berbagai stan pameran produk halal usaha mikro kecil menengah (UMKM), melihat langsung inovasi dan potensi produk halal karya para pelaku usaha.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Apresiasi Provinsi Maluku Mampu Jaga Inflasi Tetap Terkendali Nasional 27 November 2025

    Mendagri Apresiasi Provinsi Maluku Mampu Jaga Inflasi Tetap Terkendali Nasional 27 November 2025

    Mendagri Apresiasi Provinsi Maluku Mampu Jaga Inflasi Tetap Terkendali
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi jajaran kepala daerah se-Provinsi Maluku yang mampu menjaga inflasi tetap terkendali di angka 2,30 persen secara tahunan (
    year-on-year
    /yoy).
    Sebagai daerah kepulauan, Tito menyadari bahwa upaya menjaga
    inflasi
    tersebut sangat menantang, sehingga capaian ini layak diapresiasi.
    “Paling tidak gampang daerah kepulauan ini ya, apalagi kalau ada ombak besar. Tapi, (mampu) terjaga di angka itu selama setahun ini, sangat bagus sekali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (27/11/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito di hadapan awak media seusai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah se-
    Provinsi Maluku
    Tahun 2025 di Ruang VIP Bandara Pattimura, Kota Ambon, Maluku, Kamis.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito meminta agar
    pertumbuhan ekonomi
    di Provinsi Maluku dapat terus ditingkatkan.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku triwulan III-2025 berada di angka 4,31 persen yoy. Capaian ini meningkat dari triwulan II-2025 sebesar 3,39 persen.
    Tito secara khusus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dioptimalkan di atas rata-rata nasional, yakni lima persen.
    Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan bahwa geliat perekonomian di masyarakat berjalan dengan baik.
    Oleh karena itu, kepala daerah perlu mengevaluasi target realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar sesuai dengan rencana.
    Tito menekankan bahwa kondisi perekonomian suatu daerah akan berdampak langsung terhadap masyarakat.
    “Karena kalau seandainya pendapatan belanjanya tidak jalan, enggak sesuai target, otomatis uang yang beredar akan berkurang. Ekonomi melamban,” ungkapnya.
    Lebih lanjut, Tito mendorong kepala daerah se-Maluku untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Upaya ini dapat dilakukan dengan menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan perizinan berusaha.
    Tito mencontohkan langkah serupa yang pernah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada masa Covid-19, sektor swasta, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DIY mampu menjaga laju ekonomi tetap terkendali.
    “Buatlah program-program yang pro kepada swasta, supaya mereka bisa hidup,” ucapnya.
    Selain itu, Tito juga mendorong jajaran kepala daerah se-Maluku agar berkonsolidasi dalam rangka menyongsong perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).
    Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran kepala daerah serta forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) diminta menggelar rapat untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
    “Tolong dikonsolidasikan masalah keamanan ya. Satu lagi masalah pangan, kesediaan pangan, stok pangan, karena pasti
    demand
    akan meningkat, orang mau merayakan Natal dan Tahun Baru,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, serta para pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendag Budi Santoso Tegaskan Bisnis Online Tak Ganggu Dagang Offline

    Mendag Budi Santoso Tegaskan Bisnis Online Tak Ganggu Dagang Offline

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan bisnis daring atau online tidak mengganggu perdagangan di toko-toko offline. Menurut dia, online menjadi salah satu cara pedagang untuk memperluas pasarnya.

    Budi mengatakan, banyak pengusaha UMKM yang juga terbantu dengan bisnis online. Model bisnis yang sejalan dengan perkembangan zaman dan membutuhkan biaya murah untuk memulainya.

    “Offline katanya banyak terganggu dengan online. Tetapi kalau kita lihat UMKM kita juga banyak yang bergerak, banyak yang hidup karena online. Karena mereka tidak perlu ada toko, ada tempat yang biayanya mahal, tapi dia bisa berjualan secara online,” kata Budi, dihadapan para kepala daerah, di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

    Meski begitu, dia turut menjalankan upaya untuk menjaga toko offline tetap eksis. Caranya melalui metode penjualan omnichanel. Ini adalah skema berdagang antara toko fisik dan online sekaligus.

    “Jadi offline juga harus kita ajari bagaimana dia bisa online. Kita juga ada program di pasar rakyat, ya di toko-toko, ada pasar tradisional, pasar rakyat. Itu bagaimana dia juga bisa jualan online,” beber dia.

    Dia menilai, fenomena toko offline-online ini merupakan bagian dari transformasi penjualan di Tanah Air, sama halnya ketika menjamurnya toko ritel. “Itu katanya waktu itu mengganggu toko kelontong. Tapi kan waktu itu kemudian kita ada pula kemitraan dan sampai sekarang justru mereka bermitra dengan baik. Ini sama dengan offline dan online,” jelas Budi.

     

  • Prabowo dan Ratu Maxima Bertemu di Istana, Bahas Kesehatan Keuangan RI

    Prabowo dan Ratu Maxima Bertemu di Istana, Bahas Kesehatan Keuangan RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral dengan Ratu Maxima dari Belanda yang berperan sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health pada Kamis (27/11/2025).

    Dalam pengantar pertemuan, Presiden Prabowo menyampaikan penghargaan tinggi atas kontribusi Ratu Maxima dalam memajukan konsep kesehatan keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    “Yang Mulia Ratu Maxima, sekali lagi saya ingin menyambut Anda di Indonesia dan menyampaikan penghargaan yang mendalam atas kunjungan Anda disini dalam peran Anda sebagai advokat khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Keuangan,” ujar Presiden Prabowo di Istana Kamis (27/11/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa Indonesia memerlukan strategi nasional yang terstruktur dan kuat, termasuk pembentukan dewan lintas sektor yang akan memberikan rekomendasi langsung kepada Presiden dan mempercepat implementasi kebijakan.

    “Saya pikir ini adalah sesuatu yang nyata dan kita bisa bergerak sangat cepat,” tegas Kepala Negara.

    Menanggapi komitmen tersebut, Ratu Maxima menyampaikan apresiasi atas pencapaian Indonesia dalam memperluas akses layanan keuangan, sembari menekankan pentingnya tujuan akhir dari inklusi finansial.

    Ratu Maxima juga mengakui bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan besar, namun masih perlu memperkuat implementasi agar manfaat inklusi benar-benar dirasakan masyarakat kecil, pekerja informal, dan pelaku UMKM.

    “Saya pikir sekarang saatnya melihat alasan di balik inklusi keuangan. Kita ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik hari ini dan esok, serta tidak terjerumus dalam masalah. Jadi, saya pikir Itulah inti dari kesehatan finansial,” ujar Ratu Maxima.

  • Jombang Raih Penghargaan di Peringatan Harkanas 2025, Tunjukkan Komitmen Tinggi dalam Gerakan Konsumsi Ikan

    Jombang Raih Penghargaan di Peringatan Harkanas 2025, Tunjukkan Komitmen Tinggi dalam Gerakan Konsumsi Ikan

    Jombang (beritajatim.com) – Kabupaten Jombang mencatatkan prestasi membanggakan pada Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang berlangsung di Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis (27/11/2025).

    Forikan (Forum Peningkatan Konsumsi Ikan) Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur atas peran aktifnya dalam menggerakkan konsumsi ikan di wilayah tersebut.

    Penghargaan ini diberikan kepada Jombang sebagai apresiasi atas berbagai program edukasi makan ikan yang telah dijalankan dengan dampak nyata. Kampanye Gemarikan (Gemar Makan Ikan), edukasi di sekolah-sekolah, pelatihan olahan ikan untuk UMKM dan kader PKK, serta kolaborasi lintas OPD yang mendukung ketahanan pangan berbasis perikanan, menjadi beberapa contoh dari upaya yang sukses dilakukan.

    Prestasi ini menempatkan Kabupaten Jombang sebagai salah satu daerah yang paling aktif dalam mempromosikan konsumsi ikan sebagai budaya sehat di masyarakat. Jombang menunjukkan bahwa konsumsi ikan bukan hanya soal pangan, tetapi juga investasi masa depan bagi generasi muda.

    Yuliati Nugrahani Warsubi: Penghargaan Ini Bukti Kerja Keras Kolektif

    Ketua Forikan sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima. Ia menyebutkan bahwa penghargaan ini merupakan bukti kerja keras dari seluruh kader dan pemangku kepentingan di Kabupaten Jombang.

    “Atas nama TP PKK dan Forikan Kabupaten Jombang, kami sangat bersyukur dan bangga. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan di Jombang tidak sia-sia. Edukasi makan ikan yang kami gerakkan selama ini telah memberikan dampak dan diakui di tingkat provinsi,” ujar Yuliati.

    Yuliati menegaskan bahwa Jombang telah konsisten menjalankan berbagai program yang berfokus pada peningkatan konsumsi ikan, terutama untuk mendukung tumbuh kembang anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

    “Ikan adalah sumber protein terbaik bagi tumbuh kembang anak. Karena itu, kami aktif menjalankan kampanye Gemar Makan Ikan, edukasi di sekolah, serta pelatihan olahan ikan bagi UMKM dan ibu-ibu PKK. Target kami jelas: membangun generasi Jombang yang lebih sehat, cerdas, kuat, dan produktif,” ungkapnya.

    Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Ketahanan Pangan

    Ketua Forikan sekaligus Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Yuliati Nugrahani Warsubi (tengah)

    Menurut Yuliati, upaya ini juga selaras dengan program provinsi dalam menurunkan angka stunting, di mana pemenuhan protein hewani melalui ikan menjadi faktor kunci dalam percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.

    “Pemenuhan protein hewani dari ikan sangat penting dalam percepatan penurunan stunting. Kami terus mendorong inovasi olahan ikan yang menarik bagi anak-anak sehingga pesan gemar makan ikan dapat diterima lebih mudah oleh keluarga,” tambahnya.

    Yuliati menekankan bahwa penghargaan ini tidak lepas dari dukungan penuh Bupati Jombang, H. Warsubi, yang menjadikan ketahanan pangan keluarga sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

    “Abah Bupati selalu memberikan dukungan agar konsumsi ikan menjadi bagian dari budaya sehat keluarga. Beliau menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari pemenuhan pangan bergizi, dan ikan adalah pilihan terbaik,” ungkap Yuliati.

    Penghargaan Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim

    Para penerima penghargaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim

    Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mengapresiasi berbagai kabupaten dan kota yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam menggerakkan konsumsi ikan, yang dinilai sebagai investasi masa depan bagi generasi muda.

    Dalam forum Harkanas Jatim 2025, DKP Jatim menyampaikan pesan utama bahwa “Konsumsi ikan bukan hanya urusan pangan, tetapi merupakan investasi masa depan Jawa Timur, karena ikan mampu menjadikan generasi Jatim lebih sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing.”

    Melalui penghargaan ini, diharapkan Jombang dapat terus memperkuat peranannya dalam membangun generasi yang sehat dan siap bersaing menuju Generasi Emas 2045. [suf]

  • Dapat Laporan KUR Pakai Agunan, Menteri UMKM Sidak Kantor Bank

    Dapat Laporan KUR Pakai Agunan, Menteri UMKM Sidak Kantor Bank

    Jakarta –

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan sidak ke salah satu kantor cabang bank BUMN untuk memastikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan bagi UMKM. Sidak itu dilakukan menyusul adanya laporan pengajuan kredit UMKM di bawah Rp 100 juta harus menyertakan agunan.

    Sidak ini dilakukan secara spontan di sela-sela kunjungannya. Sidak ini juga telah dilakukan beberapa kali, namun Maman mengaku belum bisa memberi kesimpulan terkait sidaknya. Dalam sidak tersebut, ia hendak memastikan bahwa KUR di bawah Rp 100 juta tidak diminta agunan.

    “Jadi, saya ini kan banyak dapat aspirasi bahwa, kok kredit KUR dari angka Rp 1 juta sampai 100 juta masih dimintakan agunan. Ya tentunya saya harus turun dong. Cek juga, tetapi turunnya saya kemarin itu belum bisa diambil kesimpulan arena baru beberapa kali turun,” ungkap Maman di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Maman menjelaskan, sidak dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas distribusi KUR. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak kepada UMKM.

    “Ini kita harus melihatnya dalam semangat satu hal. Kita ingin terus meningkatkan kualitas pendistribusian kur. Itu aja sebetulnya tujuan kami. Jadi semua ini kita lakukan agar kita betul-betul bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada UMKM Indonesia karena perintah pak presiden seperti itu,” jelasnya.

    Ia mengungkap modus permintaan agunan biasanya bank meminta agunan KUR jika jenis usaha kurang meyakinkan. Maman mengaku masih akan melanjutkan sidaknya.

    “Ada juga contoh ya, ini yang kasusnya kemarin ya, yang selama 2025 ini misalnya. Saya mantri yang marketing bank. Ada si A mengajukan pengajuan KUR. Pada saat disurvei mungkin kurang meyakinkan usahanya masih dilihat ataupun tawaran usaha yang ditawarkan masih belum terlalu bagus. Ya akhirnya mungkin si mantri mencari alasan lah macam-macam. Makanya tadi kita mau pelan-pelan mau kita lihat dulu nih. Yang pasti pokoknya saya mau bilang lah teman-teman, ini masih dalam pendalaman dan kita akan cek betul-betul ke bawah dan doain aja semangatnya kami ingin memberikan pelayanan yang maksimal kepada semua UMKM,” terangnya.

    (ara/ara)

  • OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

    OVO dan GoPay Lebih Baik Tetap Berjalan Paralel

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M. Tesar Sandikapura menilai apabila merger antara layanan ride hailling Gojek dan Grab terjadi, maka layanan pembayaran digital GoPay dan OVO sebaiknya tetap berjalan secara paralel.

    Tesar menyebut kedua layanan dompet digital tersebut telah memiliki basis pengguna dan segmen pasar yang sama kuat. 

    “Kalau menurut kami, biarkan mereka tetap menjalankan bisnisnya as ussual. Jadi tetap berjalan pararel,” kata Tesar kepada Bisnis pada Kamis (27/11/2025). 

    Tesar menambahkan penggabungan kedua layanan pembayaran digital itu justru berpotensi membuat pengguna merasa gamang karena mereka sudah terbiasa dan memiliki kesetiaan pada aplikasi yang selama ini digunakan. 

    Menurut Tesar, meski sistem internal memungkinkan dilakukan konsolidasi, merek kedua layanan itu sebaiknya tetap berdiri sendiri seperti contoh penggabungan PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) dan PT Indosat Tbk (Indosat) menjadi PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH). 

    “Tetap brandnya berjalan masing-masing walau sudah merger,” katanya.

    Lebih lanjut, Tesar juga menilai skala besar yang akan dimiliki Grab dan Gojek pascamerger berisiko menghadirkan dominasi pasar yang tidak ideal bagi ekosistem. 

    “Grab dan Gojek akan menjadi pemain besar. Bisa dikatakan akan memonopoli pasar, ini sebenarnya tidak sehat, karena kompetisi sehat menjadi tidak berjalan,” katanya. 

    Sebelumnya, isu merger GoTo–Grab sempat menyita perhatian publik karena dinilai dapat mempengaruhi ekosistem transportasi daring, persaingan usaha, hingga keberlanjutan pendapatan mitra pengemudi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyampaikan regulasi terkait transportasi daring, termasuk skema komisi mitra dan kemungkinan penggabungan perusahaan aplikasi, masih dalam tahap penyempurnaan dalam rancangan peraturan presiden (perpres).

    Namun, Prasetyo kemudian mengklarifikasi pemerintah belum memulai pembahasan khusus mengenai merger antara GOTO dan Grab. Dia menyampaikan hal tersebut seusai rapat bersama Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025) malam. 

    Menurutnya, pemerintah masih menunggu kepulangan Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang sedang mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Australia. “Belum. Tunggu Pak Rosan pulang dari Australia,” ujarnya.

    Dari sisi investor, BPI Danantara Indonesia juga belum mengambil sikap. CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan proses negosiasi yang disebut sedang berjalan antara kedua perusahaan. Dia juga tidak memerinci kemungkinan keterlibatan Danantara dalam rencana merger tersebut.

    “Ya, itu kan mereka sedang berjalan dulu ya, biarkan dulu itu berjalan lah,” kata Rosan di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

  • Perusahaan Wajib Setor Lapkeu ke Menkeu Bakal Dikejar Pajaknya? Ini Kata Purbaya

    Perusahaan Wajib Setor Lapkeu ke Menkeu Bakal Dikejar Pajaknya? Ini Kata Purbaya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana penerapan kewajiban kepada entitas terbuka di pasar modal untuk menyetor laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah.

    Namun demikian, Purbaya tidak mau berkomentar apakah kebijakan itu akan berimplikasi ke pengawasan pajak perusahaan-perusahaan. Dia hanya menekankan akan melihat lagi aturannya.

    Purbaya sendiri meyakini bahwa perusahaan besar tidak akan keberatan menyetor laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah.

    Adapun, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan. Beleid anyar ini menetapkan peta jalan integrasi pelaporan keuangan nasional, termasuk penetapan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.  

    Purbaya menjelaskan bahwa perusahaan besar sudah terbiasa menyusun laporan keuangan yang layak.  Menurutnya, mereka tidak akan protes dengan kebijakan integrasi pelaporan keuangan nasional itu.

    “Kalau perusahaan besar kan sudah biasa bikin laporan keuangan. Enggak ada masalah, kan? Kalau yang kecil saya enggak tahu gimana treatment-nya di sana. Nanti saya cek lagi. Kalau yang besar saya enggak ada masalah,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/11/2025).

    Pembahasan RPP

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan PP 43/2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.  

    Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.  

    “Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).  

    Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.  

    Platform Terpusat Pemerintah

    Salah ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.  

    Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.  

    Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang tangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

    “Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.  

    Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.  

    Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.  

    Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.  

    Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

  • Libur Nataru, Pemerintah Tebar Diskon Tarif Tol, Tiket Pesawat, Kapal, hingga Kereta, Cek di Sini!

    Libur Nataru, Pemerintah Tebar Diskon Tarif Tol, Tiket Pesawat, Kapal, hingga Kereta, Cek di Sini!

    “Program diskon transportasi ini sudah disiapkan dan sudah ada siaran persnya, dan ada periode-periode diskon. Kemudian terkait dengan tarif diskon tarif tol selama tiga hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember, range-nya 10-20% di 26 ruas jalan tol, yaitu 2 Jabodetabek, 9 Transjawa, 3 Nonjawa, 12 Trans Sumatra,” jelas Menko Airlangga.

    Di sektor pariwisata, Pemerintah memproyeksikan peningkatan signifikan pergerakan masyarakat. Sedikitnya terdapat 244 event nasional dan internasional akan digelar sepanjang Desember 2025 hingga Januari 2026. Dengan momentum liburan panjang, pergerakan wisatawan domestik diperkirakan akan mencapai sekitar 100 juta pergerakan, sedangkan wisatawan mancanegara pada Desember 2025 diproyeksikan mencapai 1,3 juta kunjungan. Aktivitas ini diharapkan mendorong konsumsi daerah dan memperkuat perputaran ekonomi di akhir tahun 2025.

    Untuk menjaga momentum belanja, Pemerintah juga menggelar serangkaian program belanja nasional, seperti Harbolnas 12.12, Indonesia Great Sale, dan EPIC Sale yang ditargetkan akan menghasilkan transaksi hingga puluhan triliun rupiah.

    Penguatan aktivitas belanja masyarakat ini diharapkan menjadi katalis tambahan bagi pertumbuhan Kuartal IV, khususnya untuk sektor perdagangan, UMKM, dan industri produk lokal.

    Di sisi lain, Pemerintah memastikan berbagai stimulus perumahan tetap berlanjut pada 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang sektor konstruksi. Program FLPP bagi 350 ribu unit rumah MBR, peningkatan BSPS hingga 400 ribu rumah, PPN DTP 100% untuk pembelian rumah, serta KUR Perumahan akan tetap dilanjutkan sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.