Produk: UMKM

  • Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Jalin Kolaborasi dengan SOGO

    Dorong UMKM Naik Kelas, BRI Jalin Kolaborasi dengan SOGO

    Fajar.co.id, Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat peran dalam memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Terbaru, BRI menyelenggarakan Grand Launching UMKM BRI x SOGO di SOGO Central Park Jakarta (28/11).

    Hadir dalam acara tersebut Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, CEO SOGO Indonesia Handaka Santosa, Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto, dan Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris. Momentum ini menandai dimulainya kolaborasi BRI dan SOGO dalam menampilkan produk UMKM binaan di ritel modern.

    Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasi terhadap langkah BRI dan SOGO yang memberikan ruang bagi pengusaha UMKM untuk menembus pasar modern dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

    “BRI menurut saya adalah salah satu bank yang paling berani mengambil positioning sebagai banknya UMKM di seluruh Indonesia. Kalau tidak ada BRI, mungkin banyak UMKM yang tidak bisa dijembatani akses pembiayaannya,” ungkapnya.

    Melalui kolaborasi ini, BRI memberikan kesempatan bagi UMKM terpilih untuk menghadirkan produknya secara langsung kepada konsumen. Saat ini terdapat 26 UMKM binaan BRI yang menjual produknya di gerai SOGO Central Park Jakarta. Ke depan, kolaborasi ini akan diperluas dengan melibatkan hingga 50 UMKM dan menjangkau gerai SOGO lainnya, seperti Lippo Mall Puri, Summarecon Mall Kelapa Gading, Emporium Pluit Mall, dan Tunjungan Plaza. BRI menargetkan lebih dari 200 UMKM dapat bergabung dalam program ini pada tahun 2026.

  • Pemerintah Didesak Perkuat Pengawasan untuk Halau Thrifting Illegal

    Pemerintah Didesak Perkuat Pengawasan untuk Halau Thrifting Illegal

    JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah memperketat pengawasan terhadap impor pakaian bekas atau thrifting ilegal yang semakin memukul industri tekstil dalam negeri.

    Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengatakan praktik thrifting ilegal tidak hanya merugikan pelaku usaha lokal, tetapi juga mengancam keberlangsungan UMKM dan para pekerja yang menggantungkan hidup pada industri tersebut.

    “Pakaian bekas yang beredar secara ilegal tentu ini kan sangat memukul industri kita di dalam negeri, terutama para UMKM yang ada di berbagai daerah,” kata Saleh mengutip Antara.

    Menurutnya, perlu adanya peningkatan pengawasan, khususnya di pintu masuk barang impor, baik pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus.

    Penindakan dinilai harus memberikan efek jera agar pedagang lokal tidak kalah bersaing dan bangkrut oleh serbuan pakaian bekas ilegal.

    Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja.

    Sebab, industri tekstil dan UMKM terkait, seperti sentra-sentra konveksi hingga perajin batik turut melibatkan jumlah pekerja yang besar.

    “Ini kan juga menyerap tenaga kerja. Di samping itu, juga bagaimana kita dapat meningkatkan produktivitas industri kita,” tuturnya.

    Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas alias thrifting mendatangi gedung DPR RI untuk meminta usaha mereka dilegalkan.

    Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11), pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM, namun memiliki pasar yang berbeda, dan tidak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh UMKM.

    Menanggapi desakan tersebut, Saleh mengatakan pemerintah memang perlu mempertimbangkan posisi para pelaku usaha.

    Namun, mantan Menteri Perindustrian itu menegaskan prioritas kebijakan harus tetap berpihak pada pelaku industri dan UMKM tekstil lokal

    Bahkan, Kadin sebelumnya pernah mengusulkan kepada pemerintah agar impor khusus produk tekstil (TPT) tidak diizinkan masuk langsung melalui pelabuhan di Pulau Jawa.

    Impor TPT , menurut usulan itu, sebaiknya hanya dapat masuk melalui pelabuhan di luar Jawa sebelum kemudian didistribusikan ke Pulau Jawa sebagai barang domestik.

    “Kami pernah mengusulkan agar kita terutama produk tekstil, TPT itu tidak boleh masuk langsung ke pelabuhan di Pulau Jawa. Sebaiknya masuk ke pelabuhan di luar Pulau Jawa. Misalnya, di Bitun, atau di mana, baru boleh masuk ke Pulau Jawa,” kata Saleh.

    Ia menyebut usulan itu telah beberapa kali disampaikan Kadin dan dibahas dalam rapat-rapat tingkat kabinet.

    Namun, iplementasinya hingga kini masih belum berjalan. “Beberapa kali kami dari Kadin Indonesia menyampaikan hal ini. Ya tentu ini juga beberapa kali saya tahu memang dibahas di tingkat kabinet, tetapi pelaksanaannya sampai sekarang belum,” tambahnya.

  • Purbaya Bantah Pemusatan Lapkeu ke Pemerintah Demi Pengawasan Pajak

    Purbaya Bantah Pemusatan Lapkeu ke Pemerintah Demi Pengawasan Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah bahwa pemusatan setoran laporan keuangan (lapkeu) ke platform terpusat pemerintah demi pengetatan pengawasan pajak.

    Purbaya menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2025 tentang Pelaporan Keuangan yang mengatur migrasi pelaporan lepkeu masih ditujukan untuk korporasi terbuka atau besar.

    Menurutnya, korporasi besar atau terbuka sudah terbiasa menyusun lapkeu yang kemudian diterbitkan secara publik. Oleh sebab itu, sambungnya, yang baru dalam PP 43/2025 hanya perpindahan pelaporan lapkeu.

    Adapun, berdasarkan aturan saat ini, perusahaan terbuka memang wajib menyetor lapkeunya ke sejumlah otoritas berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI).

    “Kalau Tbk [perusahaan terbuka] kan setiap triwulan juga ada [laporan keuangannya yang bisa diakses publik],” ujar Purbaya kepada wartawan usai agenda PTBI 2025, Jumat (28/11/2025).

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu malah mengkhawatirkan kesiapan perusahaan kecil atau yang belum terbiasa menyusun lapkeu secara baik. Dia pun mengaku akan berhati-hati sebelum terapkan kebijakan PP 43/2025 ke perusahaan kecil.

    “Yang saya takut kalau perusahaan kecil, tapi saya belum melihat,” kata Purbaya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin mengatakan PP 43/2025 dirancang untuk memperkuat fondasi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.  

    Beleid anyar ini menetapkan peta jalan integrasi pelaporan keuangan nasional, termasuk penetapan tenggat waktu migrasi pelaporan bagi pelaku industri pasar modal paling lambat pada 2027.  

    Tujuannya, laporan keuangan yang dihasilkan entitas bisnis dapat menjadi rujukan andal, baik untuk pengambilan keputusan korporasi maupun perumusan kebijakan publik.  

    “Melalui PP ini, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem pelaporan keuangan yang saling terhubung, terstandar, dan konsisten di seluruh sektor, sehingga kualitas data keuangan nasional semakin meningkat,” ujar Masyita dalam keterangannya, dikutip Selasa (25/11/2025).  

    Dia menjelaskan bahwa ruang lingkup pengaturan ini mencakup mekanisme penyusunan, penyampaian, dan pemanfaatan laporan keuangan lintas sektor. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi sektor jasa keuangan, tetapi juga sektor riil dan entitas yang memiliki keterkaitan bisnis dengan sektor keuangan.  

    Platform Terpusat Pemerintah

    Salah ketentuan utama dalam PP 43/2025 adalah pembentukan Platform Bersama Pelaporan Keuangan (PBPK). Masyita menyebut platform ini akan berfungsi sebagai simpul utama integrasi data.  

    Kehadiran PBPK diharapkan menyederhanakan proses pelaporan bagi pelaku usaha karena tidak perlu lagi melakukan pelaporan berulang ke berbagai otoritas, sekaligus memperkaya basis data pemerintah untuk perumusan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.  

    Adapun, PBPK akan bertanggung jawab langsung ke menteri yang tangani urusan keuangan pemerintahan seperti yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2).

    “Transformasi pelaporan keuangan ini kami desain secara bertahap dan inklusif, agar pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM, dapat beradaptasi dengan realistis tanpa mengurangi kualitas pelaporan,” kata Masyita.  

    Terkait lini masa implementasi, pemerintah menerapkan pendekatan transisi. Untuk sektor pasar modal, penyampaian laporan keuangan melalui PBPK diwajibkan paling lambat tahun 2027.  

    Sementara itu, sektor lainnya akan menyesuaikan tahapan implementasi berdasarkan kesiapan dan hasil koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian/lembaga serta otoritas terkait.  

    Masyita menyatakan pendekatan ini juga mempertimbangkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar kewajiban pelaporan ini tidak membebani secara biaya maupun administratif.  

    Pemerintah berharap peraturan dapat memperkuat kepercayaan investor, menjaga integritas pasar, serta menjadi fondasi bagi penguatan stabilitas sektor keuangan.

  • Bank Indonesia Aceh Studi Banding Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Pengendalian Inflasi ke Banyuwangi

    Bank Indonesia Aceh Studi Banding Pengembangan Pariwisata, UMKM dan Pengendalian Inflasi ke Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Capaian kinerja Banyuwangi di sejumlah bidang menjadi daya tarik berbagai daerah untuk datang dan berbagi pengalaman.

    Salah satunya tim dari Bank Indonesia Provinsi Aceh yang datang langsung ke Banyuwangi untuk sharing tentang pengelolaan pariwisata, UMKM hingga upaya pengendalian inflasi daerah.

    Dipimpin Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chosaini, rombongan terdiri dari perwakilan kota/kabupaten di Provinsi Aceh . Mereka disambut langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini mengatakan Banyuwangi memiliki sukses story yang luar biasa baik dalam pengembangan pariwisata, UMKM dan juga pengendalian inflasinya. Prestasi di ketiga bidang tersebut juga telah diakui secara nasional maupun internasional.

    Misalnya saja di bidang pariwisata Banyuwangi meraih ASEAN Tourism Award, Banyuwangi juga meraih TPID Terbaik untuk Jawa dan Bali selama empat tahun berturut-turut hingga mendapat Penghargaan Pembangunan Nasional Terbaik dari Presiden.

    “Karena itu kedatangan kami ke Banyuwangi beserta segenap tim untuk belajar secara langsung kesuksesan Banyuwangi. Kami berharap bisa diberikan ilmu dari Banyuwangi untuk bisa direplikasi di Aceh,” kata Agus Chosaini.

    Sementara itu Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih atas kedatangan dan juga niat baik untuk sharing pengalaman dengan daerah yang dipimpinnya.

    “Sejatinya Banyuwangi masih terus berproses untuk membawa daerah ke arah yang lebih baik. Baik dalam bidang pembangunan daerah, pariwisata, dan UMKM. Seiring juga dengan upaya untuk mengendalikan inflasi daerah,” kata Ipuk.

    Ipuk mengatakan di Banyuwangi pembangunan pariwisata didesain sebagai penggerak ekonomi daerah. Fokusnya bukan hanya mendatangkan wisatawan, tapi menggerakkan ekonomi warga dan membuka lapangan kerja.

    “Kami menerapkan konsep 3A, yakni memastikan aksesibilitas, atraksi dan amenitas yang terjangkau dan tersedia. Pemerintah juga memberi ruang pada warga untuk terlibat langsung dalam pengelolaan pariwisata,” kata Ipuk.

    Di bidang UMKM, Pemerintah melakukan pembinaan mulai dari pelatihan, kurasi, sertifikasi halal, packaging, hingga mendukung pemasaran.

    Terkait upaya pengendalian inflasi daerah, jelas Ipuk, kunci utamanya adalah koordinasi TPID yang baik. Mulai dari monitoring pasokan, kalender tanam, neraca pangan daerah, sampai langkah mitigasi terhadap potensi gejolak harga.

    “Dan yang paling terpenting semua capaian yang diraih Banyuwangi lahir dari ekosistem kolaborasi banyak pihak, pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas, masyarakat, dan juga dukungan dari Bank Indonesia,” papar Ipuk.

    Dengan upaya bersama tersebut, kemiskinan Banyuwangi berhasil ditekan dari 6,54% menjadi 6,13%. (ted)

  • Konsisten Dukung UMKM Obat Bahan Alam, Sido Muncul Raih Anugerah PROAKTIF 2025 dari BPOM

    Konsisten Dukung UMKM Obat Bahan Alam, Sido Muncul Raih Anugerah PROAKTIF 2025 dari BPOM

    Sebagai bentuk kontribusi nyata, Irwan mengungkapkan bahwa Sido Muncul telah menyusun riset literatur mengenai manfaat tanaman obat yang dapat diakses masyarakat dan UMKM. Harapannya, informasi ini membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas pasar.

    “Kami membuat riset literatur yang bisa disebarkan dan diakses masyarakat. Kalau masyarakat tahu obat perut kembung minum apa? daun dewa untuk apa? pasti orang akan pakai itu. Belinya bisa dari UMKM,” kata Irwan.

    Ia menegaskan kalau Sido Muncul siap memperkuat perannya sebagai Orang Tua Angkat UMKM dan berkomitmen melanjutkan pendampingan secara berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, Irwan juga mengapresiasi peluncuran layanan AI dalam Sistem Izin Edar Obat dan Makanan yang sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat proses registrasi produk berbasis bahan alam. Menurutnya, inovasi layanan AI menjadi langkah penting untuk mendukung pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Peluncuran Layanan AI ini bagus. Ini surprise buat kami semua. Untuk pengusaha pasti senang karena teknologi membuat proses lebih lancar. Pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin dalam pendataan, terutama lewat AI ini saya rasa semakin baik,” jelasnya.

    Kepala BPOM Apresiasi Kontribusi Sido Muncul dalam Pembinaan UMKM

    Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D menyampaikan bahwa peran perusahaan sangat penting dalam mempercepat peningkatan kapasitas UMKM di sektor obat dan makanan. Menurutnya, BPOM tidak dapat bekerja sendiri karena luasnya cakupan pembinaan dan pengawasan di lapangan.

    “Kami sangat mengapresiasi semua orang tua angkat, termasuk Sido Muncul, yang telah membimbing, mendampingi, dan mengawal UMKM. Badan POM memiliki keterbatasan, akan tetapi keterbatasan ini dapat diantisipasi melalui dukungan dari dunia usaha,” kata Taruna.

    Taruna menyebut Sido Muncul sebagai salah satu perusahaan yang paling konsisten terlibat dalam program pembinaan UMKM. Melalui pendampingan teknis, standardisasi produksi, dan bantuan fasilitas, Sido Muncul berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas produk pelaku usaha kecil.

    “Sido Muncul selama ini adalah salah satu industri yang memberikan dukungan besar kepada Badan POM melalui perannya sebagai orang tua angkat. Saya mendapat laporan bahwa sudah ada beberapa ratus UMKM binaan yang saat ini mampu berkembang dan berkiprah dalam usahanya. Jadi kami mengapresiasi hal itu,” ujarnya.

    BPOM berharap semakin banyak perusahaan besar bergabung dalam program tersebut, sehingga lebih banyak UMKM yang mendapatkan akses pendampingan teknis, edukasi keamanan produk, dan fasilitasi sertifikasi izin edar. Upaya ini diharapkan memperkuat daya saing industri nasional sekaligus melindungi masyarakat sebagai konsumen.

     

    (*)

  • Nasib Pusat Kuliner Rans Nusantara Hebat, Dibongkar Usai Lama Terbengkalai
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 November 2025

    Nasib Pusat Kuliner Rans Nusantara Hebat, Dibongkar Usai Lama Terbengkalai Megapolitan 29 November 2025

    Nasib Pusat Kuliner Rans Nusantara Hebat, Dibongkar Usai Lama Terbengkalai
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com
    – Pusat kuliner Rans Nusantara Hebat di Jalan BSD Raya Pusat, Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, kini dibongkar total.
    Setelah lama terbengkalai, area seluas sekitar 2,1 hektar itu akhirnya dibongkar seluruhnya sejak dua bulan lalu.
    Pantauan
    Kompas.com
    pada Jumat (28/11/2025), seluruh sisi bangunan telah ditutup bedeng besi yang disusun memagari lahan tersebut.
    Dari luar, hanya bagian atap gedung yang masih terlihat, sementara di bagian dalam tampak beberapa pekerja sibuk melepas komponen bangunan.
    Suara besi beradu dan mesin las terdengar jelas dari balik pagar seng, menandakan aktivitas pembongkaran berlangsung intens.
    Dua petugas keamanan berjaga di pintu masuk yang digembok menggunakan rantai besi dan ditopang balok kayu.
    Area parkir di sisi luar gedung tampak kumuh. Ilalang dan tumbuhan liar telah memenuhi permukaannya sejak pusat kuliner itu tak lagi digunakan.
    Kursi dan meja yang dulu mengisi area utama gedung sudah tidak terlihat, sementara bangunan tenant tampak dihancurkan.
    Asep (bukan nama sebenarnya), warga setempat, mengatakan pembongkaran
    Rans Nusantara
    Hebat sebenarnya sudah berlangsung sejak awal September 2025.
    “Sudah lama, dari awal September,” kata Asep saat ditemui di sekitar lokasi.
    Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti rencana pembangunan baru di atas lahan tersebut.
    Namun, ia sempat mendengar kabar bahwa area itu akan digarap ulang menjadi pusat kuliner baru hingga arena olahraga.
    “Saya kurang tahu sih, tapi katanya mau dijadiin restoran sama kafe. Ada juga lapangan padel,” ujar dia.
    Warga lainnya, Jojon (bukan nama sebenarnya), menuturkan bahwa kondisi kumuh kawasan itu sudah terlihat sejak sebelum pembongkaran dimulai karena sudah lama tidak beroperasi.
    “Bangunannya sudah lama banget enggak dipakai. Yang dagang di sini juga sudah lama keluar,” ujar Jojon.
    Hingga akhir November 2025, proses pembongkaran masih berlangsung dan belum ada informasi resmi terkait pemanfaatan lahan tersebut ke depan.
    Kompas.com
    telah menghubungi pihak
    Rans Nusantara Hebat
    untuk meminta konfirmasi, tetapi belum mendapat tanggapan.
    Sebelumnya, melalui akun Instagram @ransnusantarahebat, pengelola sempat mengumumkan penghentian operasional sementara mulai 28 Februari 2025, 11 bulan setelah beroperasi.
    “Sahabat Rans Nusantara Hebat, kami ingin menginformasikan bahwa Rans Nusantara Hebat akan berhenti beroperasi sementara mulai 28 Februari 2025,” tulis pihak pengelola dalam unggahan pada 25 Februari 2025.
    Dalam pengumuman itu, pelanggan juga diimbau segera menukarkan voucher makan yang masih dimiliki sebelum masa berlaku habis.
    Diketahui, Rans Nusantara Hebat resmi beroperasi pada 30 Maret 2024 dan didirikan sebagai pusat kuliner yang menampung 122 tenant dari pelaku UMKM
    Terletak di atas lahan seluas 2,1 hektare, tempat ini bertujuan untuk mendukung perkembangan dan kemajuan UMKM agar dapat naik kelas.
    Dalam peresmian pada 30 Maret 2024, Raffi Ahmad menegaskan bahwa kehadiran Rans Nusantara Hebat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.
    “Di sini niat kita harus membuat UMKM kita mendapatkan tempat terbaik dan naik kelas. Karena kita yakin kalau UMKM kita diberikan tempat yang baik apalagi menjadi lifestyle, ekonomi bangsa kita akan semakin melejit,” ujar Raffi dalam sambutannya kala itu.
    Selain sebagai tempat kuliner, lokasi ini juga dirancang agar menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.
    “Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini bukan hanya sekadar makan, tapi lifestyle juga. Apalagi kalau di sini ada tempat olahraga, tempat badminton, jadi orang selain makan juga mereka bisa untuk berkegiatan,” tambah dia.
    Kompas.com
    pernah menyambangi Kuliner Rans Nusantara Hebat pada 26 Februari 2025.
    Kala itu, sejumlah tenant sudah tutup, sementara pengunjung yang datang bisa dihitung dengan jari.
    Dari 19 tenant makanan yang tersedia di area tengah, hanya enam yang masih beroperasi.
    Pusat kuliner Rans Nusantara Hebat ini mengalami penurunan jumlah pembeli sejak awal operasionalnya.
    Marni (bukan nama asli), salah satu pemilik tenant mengungkapkan, meskipun sempat ramai, jumlah pengunjung terus menurun seiring berjalannya waktu.
    “Memang sempat ramai ya. Mungkin banyak promo-promo seperti itu. Terus semakin ke sini malah menurun. Karena masalah apa saya kurang paham kemarin,” ujar Marni kepada Kompas.com, Rabu (26/2/2025).
    Beberapa faktor diduga menjadi penyebab penurunan jumlah pembeli, antara lain lokasi yang kurang strategis dan strategi pemasaran yang dinilai masih lemah.
    Meski demikian, Marni menyatakan, bisnisnya masih dapat bertahan secara operasional. Dia menilai harga sewa tenant di Rans Nusantara Hebat masih terbilang wajar.
    “Kalau saya pribadi itu kemarin kena di per bulannya Rp 4 juta-Rp 5 juta (per bulan). Masih masuk akal. Di tempat saya tinggal pun segitu untuk biaya sewa,” jelasnya.
    Namun, keuntungan yang diperoleh per bulannya menjadi sangat minim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengusaha Sambut Arah Kebijakan Moneter BI 2026: Pro Stabilitas dan Pertumbuhan

    Pengusaha Sambut Arah Kebijakan Moneter BI 2026: Pro Stabilitas dan Pertumbuhan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha menyambut baik arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) 2026. Kerangka kebijakan yang pro stabilitas dan pro pertumbuhan ini dipandang akan menjadi peta jalan yang menjanjikan kepastian investasi dan keberlanjutan ekspansi bisnis di tengah tantangan global.

    Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarman Simanjorang menjelaskan Arah kebijakan moneter tersebut bakal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

    “Kami menyambut baik dan mengapresiasi tinggi arah kebijakan moneter yang telah ditetapkan Bank Indonesia untuk tahun 2026,” ujar Sarman Simanjorang saat dihubungi Bisnis pada Jumat (28/11/2025).

    Menurut Sarman, tantangan ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian memang menuntut kebijakan moneter yang fleksibel, tetapi tetap fokus. 

    Terlebih, tambah Sarman, elemen stabilitas menjadi fondasi utama yang membuat pengusaha optimistis. Pengendalian inflasi yang terukur dan stabilisasi nilai tukar rupiah dinilai esensial dalam menjaga daya saing produk domestik.

    Lebih lanjut, Sarman berharap implementasi kebijakan tersebut ke depannya tidak hanya berfokus pada instrumen suku bunga, tetapi juga pada optimalisasi instrumen makroprudensial untuk memastikan likuiditas yang cukup di perbankan.

    “Kami berharap kebijakan moneter BI juga mampu mendorong perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit produktif. Sinyal pro pertumbuhan yang diberikan BI harus diterjemahkan menjadi ekspansi kredit yang terjangkau bagi sektor riil, khususnya UMKM dan industri padat karya,” imbuhnya.

    Senada, Sekretaris Jenderal BPP Hipmi, Anggawira, menyatakan bahwa kerangka kebijakan yang disampaikan Gubernur BI dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) merupakan strategi yang tepat di tengah dinamika global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

    Rencana BI untuk mencermati ruang penurunan BI-Rate dan mendorong ekspansi likuiditas yang lebih pro market merupakan inisiatif yang dinantikan oleh para pelaku usaha.

    “Rencana BI Rate yang berpotensi turun dan dorongan likuiditas yang akomodatif menjadi angin segar bagi sektor riil. Bagi pelaku usaha, khususnya pengusaha muda, ini diharapkan dapat menurunkan biaya dana (cost of fund), memperbaiki arus kas, serta memperluas akses pembiayaan produktif,” ujar Anggawira.

    Angga memberikan catatan soal penyaluran pembiayaan produktif yang perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti sektor padat karya, manufaktur, dan UMKM. 

    “Pelonggaran likuiditas perlu benar-benar mendorong kredit produktif, tidak boleh sekadar berputar di sektor keuangan. Efektivitas transmisi ini adalah kunci agar stimulus moneter sampai ke lapangan,” tambahnya.

    Sejalan dengan kebijakan moneter yang lebih suportif, Hipmi memproyeksikan iklim investasi pada 2026 memiliki peluang membaik. Suku bunga yang lebih kompetitif diyakini akan meningkatkan minat ekspansi dunia usaha dan menarik investasi baru di berbagai sektor, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, energi, hingga ekonomi digital.

    Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan arah kebijakan moneter 2026 akan tetap pro terhadap keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan. Hal itu disampaikan oleh Perry pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, Jakarta, Jumat (28/11/2025). 

    “Pada tahun 2026 dengan masih tingginya ketidakpastian global, kebijakan moneter tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan, pro stability and growth,” terangnya pada seluruh peserta acara.

    Perry menjelaskan, empat bauran kebijakan BI lainnya tahun depan akan diarahkan untuk pro pertumbuhan alias pro growth. Pada materi yang disampaikan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026 dan 5,1% sampai dengan 5,9% pada 2027.

    Untuk mendukung arah kebijakan moneter mendatang, Perry menyebut sejumlah langkah yang akan diambil. Di antaranya adalah pengendalian inflasi, mencermati penurunan suku bunga acuan, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global melalui intervensi NDF di pasar luar negeri, hingga intervensi spot di NDF dan pembelian SBN di pasar sekunder dalam negeri.

  • Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Berbatik, Prabowo Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang digelar di Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).

    Prabowo dijadwalkan akan memberikan pidato di hadapan para pelaku ekonomi dan keuangan.

    Terpantau di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 19.08 WIB. Pada kesempatan kali ini, ia berpakaian rapi, mengenakan batik berwarna hijau dengan aksen warna coklat dan peci berwarna hitam.

    Kedatangannya itu langsung disambut oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Prabowo pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama, sebelum akhirnya memasuki hall.

    Tidak hanya Perry dan Airlangga, acara PTBI dihadiri oleh berbagai menteri perekonomian dan pejabat instansi lainnya. Ada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, hingga Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Turut hadir pula di lokasi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, hingga Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu.

    Selain itu, juga hadir di lokasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    PTBI merupakan puncak high level event (HLE) Bank Indonesia yang telah diselenggarakan rutin sejak tahun 1969. Agenda utama PTBI adalah penyampaian asesmen Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian nasional, tantangan yang dihadapi, dan arah kebijakan Bank Indonesia ke depan.

    Asesmen dan arah kebijakan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, investor, dan kalangan dunia usaha dalam menentukan berbagai kebijakan maupun keputusan bisnis ke depan.

    Dari sisi masyarakat, acuan strategis ini juga diharapkan dapat semakin membangun keyakinan masyarakat bahwa Bank Indonesia bersama Pemerintah dan Lembaga terkait senantiasa bersama-sama menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.

    (shc/hns)

  • WEGE Gelar Public Expose 2025, Ungkap Strategi Bisnis dan Permodalan

    WEGE Gelar Public Expose 2025, Ungkap Strategi Bisnis dan Permodalan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menyelenggarakan Public Expose pada Jumat pagi, 28 November 2025, sebagai bentuk komitmen Perseroan untuk menjaga keterbukaan informasi dan akuntabilitas kepada publik. Pada siang hari, Perseroan juga menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dengan agenda perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.

    Dalam pemaparan manajemen pada Public Expose tahun ini, WEGE menyampaikan perkembangan terkini kinerja operasional dan kondisi keuangan hingga Triwulan III 2025. Perseroan mengakui bahwa tahun 2025 merupakan periode penuh tantangan bagi industri konstruksi nasional. Beberapa indikator menunjukkan tekanan, antara lain perlambatan perolehan kontrak baru, penurunan pendapatan kuartalan, dan tingginya kompetisi harga pada tender proyek pemerintah dan BUMN. Data order book WEGE hingga September 2025 tercatat sebesar Rp4,16 triliun dengan kontribusi terbesar masih berasal dari sektor pemerintah.

    Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja tersebut turut dipaparkan, termasuk realisasi tender yang melambat akibat transisi pemerintahan, refocusing anggaran, dan kondisi makroekonomi yang menekan likuiditas sektor konstruksi . Selain itu, margin laba juga terdampak oleh tingginya biaya bahan baku dan ketatnya persaingan proyek.

    Meski menghadapi dinamika tersebut, WEGE menegaskan bahwa strategi mitigasi yang telah dijalankan menunjukkan arah pemulihan yang positif. Perseroan secara konsisten melakukan optimalisasi manajemen arus kas, efisiensi biaya usaha, penguatan struktur modal, serta percepatan siklus tagihan proyek. WEGE juga memperkuat diversifikasi usaha melalui pengembangan produk modular seperti Netro House, Rumah Dosen Modular IPB, dan Marina Bay – Villa Lombok, yang menjadi engine growth baru Perseroan di tengah pasar konstruksi yang sedang terkoreksi .

    Direktur Utama WEGE, Hadian Pramudita, menyampaikan bahwa transparansi terhadap kondisi pasar dan kinerja Perseroan merupakan bentuk tanggung jawab kepada pemegang  saham.  “Kami  menyampaikan  tantangan  yang dihadapi dengan terbuka, namun lebih penting dari itu, kami menegaskan langkah taktis dan adaptif untuk menjaga keberlanjutan bisnis serta meningkatkan daya saing Perseroan,” ujar Direksi.

    Optimalisasi Penggunaan Dana IPO sebagai Langkah Adaptif Menghadapi Dinamika Industri

    Dalam agenda RUPS-LB, pemegang saham menyetujui perubahan penggunaan sebagian dana hasil penawaran umum (IPO). Meskipun demikian, manajemen WEGE menekankan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan secara terukur dan berbasis kehati-hatian untuk menjaga kelangsungan operasi di tengah kondisi industri yang menekan.

    Perubahan penggunaan dana dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek utama:

    1. Strategi proaktif menghadapi tekanan keuangan

    Dalam industri yang sedang terkoreksi dan dihadapkan pada perlambatan tender, menjaga likuiditas menjadi prioritas fundamental agar Perseroan tetap  dapat menjalankan operasional secara sehat.

    2. Optimalisasi arus kas untuk menjamin kecukupan modal kerja

    Penyesuaian alokasi dana IPO akan memperkuat kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan proyek eksisting secara tepat waktu, sehingga mempercepat cash inflow dari pembayaran termin proyek.

    3. Memperkuat struktur permodalan jangka pendek agar lebih adaptif

    Penataan struktur keuangan jangka pendek akan mendukung fleksibilitas WEGE dalam merespons dinamika pasar, sekaligus meningkatkan ketahanan Perseroan dalam menghadapi risiko likuiditas.

    Manajemen menegaskan bahwa perubahan penggunaan dana ini tidak mengurangi komitmen terhadap tata kelola yang baik. Seluruh proses dilakukan berdasarkan regulasi pasar modal dan telah dikonsultasikan dengan otoritas terkait. Keputusan ini diambil justru untuk menjaga keberlangsungan bisnis Perseroan dalam jangka panjang serta memastikan pelaksanaan proyek tetap berjalan dengan kualitas dan ketepatan waktu sebagai prioritas utama.

    Komitmen Berkelanjutan terhadap Tata Kelola, Keberlanjutan, dan Inovasi

    Selain kinerja finansial, WEGE juga menegaskan pijakan kuat pada aspek keberlanjutan (ESG) yang terus diperkuat. WEGE telah mengimplementasikan berbagai standar internasional, termasuk ISO 50001 Manajemen Energi, serta kebijakan keberlanjutan yang terintegrasi dalam operasi harian Perseroan. Perseroan juga memperluas kontribusi sosial melalui pemberdayaan UMKM, program zero waste, konservasi beruang madu di Balikpapan, dan inisiatif Kampung Iklim.

    Inovasi teknologi seperti penggunaan Building Information Modeling (BIM), modular construction, serta digitalisasi proses bisnis menjadi pilar utama untuk mempercepat efisiensi dan meningkatkan daya saing Perseroan.

    WEGE meyakini bahwa kombinasi antara strategi adaptif, penguatan fundamental keuangan, serta komitmen terhadap tata kelola dan inovasi akan menjadi fondasi kuat untuk melewati situasi industri yang menantang. Perseroan akan terus memperkuat komunikasi dengan pemegang saham, investor, dan seluruh pemangku kepentingan sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab perusahaan. Dalam upaya menjaga integritas dan akuntabilitas, WEGE juga berkomitmen untuk terus memperkuat sistem manajemen anti penyuapan dengan penerapan ISO 37001 Anti Penyuapan, yang menjadi bagian dari prinsip tata kelola yang baik dan upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bersih dan transparan.

  • Nasib Pusat Kuliner Rans Nusantara Hebat, Dibongkar Usai Lama Terbengkalai
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        29 November 2025

    Bangunan Rans Nusantara Hebat Raffi Ahmad Sudah Dibongkar Sejak September Megapolitan 28 November 2025

    Bangunan Rans Nusantara Hebat Raffi Ahmad Sudah Dibongkar Sejak September
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com —
    Bangunan Pusat Kuliner Rans Nusantara Hebat di wilayah Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, diketahui telah dibongkar sejak awal September 2025.
    “Sudah lama, dari awal September,” ujar Asep (bukan nama sebenarnya), warga setempat, saat ditemui
    Kompas.com
    , Jumat (28/11/2025).
    Asep mengaku tidak mengetahui pasti rencana pemanfaatan lahan tersebut. Namun, ia sempat mendengar kabar bahwa area itu akan dikembangkan kembali menjadi pusat kuliner baru hingga arena olahraga.
    “Saya kurang tahu sih, tapi katanya mau dijadiin restoran sama kafe. Ada juga lapangan padel,” katanya.
    Warga lainnya, Jojon (bukan nama sebenarnya), menambahkan bahwa sebelum dibongkar, bangunan tersebut tampak tidak terurus. Penyewa tenant pun sudah meninggalkan lokasi sejak lama.
    “Bangunannya sudah lama banget enggak dipakai. Yang dagang di sini juga sudah lama keluar,” ujar Jojon.
    Hingga Jumat (28/11/2025), bangunan itu terlihat telah sepenuhnya ditutup bedeng besi dan berada dalam proses pembongkaran.
    Pantauan
    Kompas.com
    , area seluas sekitar 2,1 hektar kini tertutup rapat. Dari luar, hanya terlihat bagian atap gedung dan sejumlah pekerja yang membongkar komponen bangunan. Suara mesin las terdengar dari balik pagar besi.
    Di dalam area tertutup, pekerja tampak membongkar struktur bangunan hingga ke bagian dalam. Dua petugas keamanan berjaga di pintu masuk yang dikunci rantai besi dan ditopang balok kayu. Sementara, area parkir terlihat kumuh dan dipenuhi ilalang serta tanaman liar.
    Proses pembongkaran masih berlangsung dan belum ada informasi resmi mengenai rencana pemanfaatan lahan tersebut.
    Kompas.com
    telah menghubungi pihak
    Rans Nusantara Hebat
    untuk meminta konfirmasi, namun hingga kini belum mendapat tanggapan.
    Adapun Rans Nusantara Hebat merupakan pusat kuliner yang digagas Raffi Ahmad bersama Kaesang Pangarep melalui GK Hebat. Tempat itu resmi beroperasi sejak 30 Maret 2024.
    Rans Nusantara Hebat didirikan sebagai pusat kuliner yang menampung 122 tenant dari pelaku UMKM.
    Dalam peresmian pada 30 Maret 2024, Raffi Ahmad menegaskan bahwa keberadaan Rans Nusantara Hebat diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia.
    Namun, belum genap setahun berdiri, tempat ini mengumumkan akan berhenti beroperasi sementara pada 28 Februari 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.