Produk: UMKM

  • Menteri UMKM Ungkap Dilema soal Larangan Perdagangan Pakaian Impor Bekas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 November 2025

    Menteri UMKM Ungkap Dilema soal Larangan Perdagangan Pakaian Impor Bekas Megapolitan 30 November 2025

    Menteri UMKM Ungkap Dilema soal Larangan Perdagangan Pakaian Impor Bekas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengakui adanya dilema dalam penanganan polemik perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting.
    Menurut Maman, pemerintah dihadapkan pada dua sisi yang saling bertolak belakang, yakni penegakan aturan larangan impor dan realitas ekonomi para pedagang di lapangan.
    “Di satu sisi, saya harus menyampaikan apa adanya dulu. Di satu sisi memang secara aturan, kita dilarang mengimpor barang-barang bekas. Ini secara aturannya dulu,
    real
    -nya begitu,” ujar Maman saat meninjau sentra penjualan pakaian bekas di
    Pasar Senen
    , Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).
    Namun, di sisi lain, Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap nasib pedagang yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perdagangan baju bekas ini.
    “Sisi keduanya adalah kita harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang. Keberadaan saya di sini, kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar dia.
    Meski begitu, Maman menekankan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan pedagang tetap bisa mencari nafkah sembari mencari formulasi kebijakan yang tepat.
    Ia juga menegaskan, isu yang menjadi perhatian utama adalah perdagangan barang bekas impor, bukan barang bekas lokal.
    “Coba kita luruskan dulu ya. Saya pikir saya tidak mau pakai diksi
    thrifting
    . Karena
    thrifting
    itu kan ada beberapa. Ada orang yang menjual baju bekas, orang Indonesia menjual baju bekas, itu tidak ada isu kan?” kata Maman.
    “Yang jadi isu ini kan sebetulnya baju-baju bekas yang diimpor. Kalau istilah di kampung saya itu ‘baju elong’. Nah kalau di Medan itu ‘monja’, barang monja. Nah yang jadi isu itu di situ,” imbuh dia.
    Kendati ada aturan yang melarang, Maman menyadari bahwa penindakan satu arah tanpa solusi yang jelas akan berdampak buruk bagi keberlangsungan ekonomi.
    “Pedagang harus berjalan aktivitas ekonominya. Itu dulu ya, tolong dipahami ya. Saya kepentingan kami dan ini juga pemerintah kepentingannya di situ,” kata dia.
    Maman juga mengakui bahwa wacana substitusi produk impor dengan produk lokal tidak dapat menjadi solusi instan.
    “Kami kan dari Kementerian UMKM juga mendorong untuk dilakukan substitusi. Tetapi kan substitusi itu tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses,
    step by step
    ,” kata politikus Partai Golkar itu.
    Maman pun berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian lain, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, untuk merumuskan aturan yang realistis.
    Sementara, anggota Komisi V DPR Adian Napitupulu yang mendampingi Maman mengingatkan bahwa perdagangan
    pakaian bekas impor
    telah membentuk ekosistem ekonomi yang kompleks selama puluhan tahun, termasuk, mata rantai antara satu pedagang dengan yang lainnya.
    “Di Bandung, di Gedebage, ekosistemnya terbentuk. Ada penjual, ada yang penjahitnya di situ. Ada tukang lipat, ada tukang cuci, ada kuli panggul,” ujar Adian.
    Menurut dia, mematikan sektor ini secara tiba-tiba dinilai akan memutus mata rantai penghidupan banyak orang, bukan hanya pedagang lapak.
    Adian juga menyinggung bahwa aktivitas ini sebenarnya pernah dilegalkan dan dipajaki oleh negara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada tahun 2015.
    “Tahun 2015, PMK 132 ada pajak untuk
    baju bekas impor
    besarnya 35 persen. Tapi PMK itu sudah dihapus. Artinya ada sejarah itu pernah dilegalkan, pernah diperbolehkan,” kata politikus PDI-P tersebut.
    Kehadiran Maman dan Adian di Pasar Senen disambut oleh para pedagang baju bekas.
    Sambil mengikuti Maman dan Adian yang berkeliling, para pedagang menunjukkan sejumlah pesan yang disematkan ke selembar potongan kardus kepada Maman.

    Thrifting
    juga UMKM! Jangan ditutup, kami pedagang kecil!” teriak para pedagang kepada Maman.
    “Jangan dibikin ilegal pak Menteri, ini hidup kita pedagang di sini,” sahut pedagang lainnya.
    Sepanjang kunjungannya, Maman berkeliling melihat langsung situasi jual beli pakaian thrifting di Pasar Senen, sembari bertanya tentang asal baju dagangannya kepada sejumlah pedagang.
    Kunjungan itu dilakukan Maman menyusul adanya polemik larangan impor barang bekas, termasuk pakaian, yang banyak dijadikan sebagai produk dagangan di Pasar Senen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Puluhan Balon Udara Hiasi Langit Tulungagung, Jadi Hiburan Rakyat

    Puluhan Balon Udara Hiasi Langit Tulungagung, Jadi Hiburan Rakyat

    Tulungagung (beritajatim.com) – Puluhan balon udara menghiasi langit Desa Pucangan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Balon tersebut merupakan milik peserta Parade Balon Udara, yang digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Tulungagung ke 820.

    Total terdapat 20 balon udara yang diterbangkan dalam kegiatan ini. Pihak Pemkab sendiri akan menjadikan Parade Balon Udara ini sebagai event tahunan. Nantinya jumlah peserta akan ditambah lagi sehingga menjadi lebih meriah.

    Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian perayaan Hari Jadi Tulungagun ke 820.

    Mereka mendatangkan balon dari Wonosobo, Jawa Tengah untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Tingginya animo masyarakat membuat Pemkab berencana menjadikan event ini sebagai kegiatan tahunan. “Nanti setiap OPD dan Kecamatan harus ikut mengirim balon udara agar semakin meriah,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).

    Parade Balon Udara ini diharapkan bisa menjadi hiburan bagi rakyat. Menurutnya saat ini rakyat membutuhkan hiburan di tengah kondisi yang sulit. Bagi Gatut jika warga terhibur dengan kegiatan ini bisa mendatangkan pahala.

    “Rakyat membutuhkan hiburan di tengah kondisi yang sulit ini, jika rakyat terhibur bisa mendapat pahala yang penting uang nya tidak dikorupsi,” tuturnya.

    Jasmin (23), salah seorang warga sangat antusias dengan kegiatan ini. Selama ini Jasmin hanya melihat parade balon udara melalui media sosial saja. Kegiatan ini juga dinilai sangat positif karena mampu menggerakkan ekonomi warga. Para pelaku UMKM juga dilibatkan dalam event tersebut.

    “Tidak hanya sekedar menikmati keindahan balon saja tapi sektor ekonomi warga juga bergerak melalui kegiatan ini,” pungkasnya. [nm/suf]

  • Menteri UMKM Sidak Pasar Senen, Pedagang Thrifting Teriak Jangan Ditutup
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 November 2025

    Menteri UMKM Sidak Pasar Senen, Pedagang Thrifting Teriak Jangan Ditutup Megapolitan 30 November 2025

    Menteri UMKM Sidak Pasar Senen, Pedagang Thrifting Teriak Jangan Ditutup
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke gerai penjualan pakaian bekas di Sentra Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025) siang.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Maman mulai berkeliling lantai dua dan lantai satu
    Pasar Senen
    sejak sekitar pukul 13.45 WIB, didampingi anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.
    Para
    pedagang thrifting
    sontak mengikuti Maman saat berkeliling dan membuat kondisi lorong pertokoan menjadi berdesak-desakan.
    Para pedagang yang membawa tulisan kardus “Kami Pedagang Baju Bekas Juga Bayar Pajak” berteriak kepada Maman.
    “Thrifting juga UMKM! Jangan ditutup, kami pedagang kecil!” teriak para pedagang kepada Maman.
    “Jangan dibikin ilegal Pak Menteri, ini hidup kita pedagang di sini,” sahut salah satu pedagang.
    Sepanjang kunjungannya, Maman berkeliling melihat langsung situasi jual beli pakaian thrifting di Pasar Senen, sembari bertanya tentang asal pakaian kepada sejumlah pedagang.
    Para pedagang pun mengungkapkan sumber pembelian pakaian mayoritas merupakan barang impor dalam jumlah besar alias bal.
    Maman pun terlihat bertanya kepada sejumlah pedagang saat ia mendapati ada berbagai baju yang dibanderol dengan harga sangat murah, mulai dari Rp 5.000.
    Sesekali, ia juga terlihat berbincang dengan para pembeli yang tengah memilih baju perihal keterjangkauan harga pakaian thrifting.
    Menanggapi pesan dari para pedagang, Maman terlihat tak memberikan jawaban pasti.
    Ia hanya mengangguk dan tersenyum, lalu kembali melanjutkan perjalanannya.
    Setelah itu, Maman melanjutkan kunjungan ke pengusaha konveksi di lantai satu Pasar Senen.
    Ia pun bertanya apakah keberadaan thrifting mematikan usaha pakaian yang lainnya.
    “Benar enggak bu, usahanya jadi sepi karena thrift di atas?” tanya Maman.
    Pertanyaan itu pun disambut gelengan ibu-ibu pengusaha konveksi tersebut.
    “Enggak sih pak, sudah terbiasa kalau saya, kan pasarnya beda,” ucapnya.
    Meski begitu, pedagang mengakui bahwa produk yang dijual memang memiliki harga lebih mahal dari pakaian thrifting.
    Alasannya, karena ia melakukan produksi atau proses konveksi sendiri.
    “Kita produksi sendiri, karena kita proses dari awal sendiri. Kalau Thrifting kan tidak produksi. Beli bahan sendiri, ngemal sendiri, pasang kancing sendiri,” ungkapnya.
    Salah satu pedagang thrifting, Alfi (47) yang telah 15 tahun berjualan pakaian di Pasar Senen mengaku menyayangkan adanya kebijakan larangan impor pakaian bekas.
    “Ya, kalau saya sih gimana ya, pengennya mah tetap boleh gitu. Kita kan cuma dagang, cuma dari duit, masa kita enggak boleh,” kata Alfi saat ditemui Kompas.com di sela-sela kegiatan kunjungan, Minggu.
    Alfi menyebut, selama 10 tahun pertama, ia berdagang pakaian lokal dengan stok barang dari Bandung.
    Namun, penjualan baju di tokonya merosot saat masa pandemi Covid-19.
    “Kalau dulu awal-awal itu biasa, baju-baju dari Bandung. Dulu kan zamannya gitu, tapi berhenti pas pandemi. Hampir bangkrut saya,” ucapnya.
    Saat mencoba membangun kembali usahanya, ia pun melihat potensi bisnis yang menjanjikan dari berdagang
    pakaian bekas impor
    .
    Ia kemudian mempelajari sistem penjualan thrifting dari rekannya dan beralih dari kaus asal Bandung menjadi thrifting.
    “Dulu awalnya enggak ngerti, bal-balan dari impor itu gimana, kan agak beda ya. Kalau di Bandung udah kenal sama yang punya. Tapi karena lagi ramai, lebih murah juga, akhirnya jadi ke thrift,” ucap dia.
    Alfi pun menitipkan pesan kepada pemerintah agar tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang UMKM, termasuk pedagang thrifting.
    “Semoga ya tetap bisa usaha lah, jangan ditutup gitu, kita mau cari makan di mana nanti kan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        30 November 2025

    Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif Megapolitan 30 November 2025

    Larangan Jual Rokok di Dekat Sekolah Tak Masuk Ranperda KTR, Dianggap Tidak Kondusif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Aturan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan taman bermain tidak akan dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR).
    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (
    Bapemperda
    ) DPRD Jakarta Abdul Aziz mengatakan, aturan tersebut sulit diterapkan di Jakarta karena kondisi kota yang sangat padat dan banyak pedagang yang keberatan jika aturan itu dipaksakan.
    “Setelah melihat kondisi Jakarta, tidak kondusif kalau diterapkan di Jakarta padat ini. Kami sepakat bahwa pedagang, UMKM tetap bisa melakukan jualan rokok. Yang kami batasi adalah orang yang merokok. Bukan penjualannya,” kata Aziz dalam keterangan tertulis, Minggu (30/11/2025).
    Aziz menjelaskan ketentuan soal radius sebenarnya sudah diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024, sehingga tidak perlu lagi dimasukkan dalam Perda.
    “Jika pasal ini tetap dimasukkan, akan memberatkan. Oleh karena itu kami memutuskan bahwa pasal ini kami biarkan tetap menjadi bagian dari undang-undang di atasnya. Tidak diperdakan karena sudah ada PP Nomor 28 Tahun 2024,” ujar Aziz.
    Aziz berharap
    Ranperda KTR
    yang sudah disempurnakan bisa diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui peraturan gubernur (Pergub).
    “Mudah-mudahan perda ini sudah mengakomodir semua aspirasi masyarakat. Dan juga bisa diimplementasikan dengan baik melalui Pergub,” tambah Aziz.
    Anggota Bapemperda dari Fraksi PDI-P Rio Sambodo juga menilai aturan radius 200 meter tidak mungkin dijalankan di Jakarta.
    Menurut dia, kondisi pemukiman yang padat membuat ketentuan tersebut tidak sesuai dengan situasi faktual di lapangan.
    “Cukup ada di PP No 28/2024 karena efeknya terlampau luas sehingga banyak tidak adaptif dan faktual dengan situasi di lapangan,” ungkap Rio.
    Rio menjelaskan pembahasan Ranperda KTR masih berjalan dan harus melewati beberapa tahapan lanjutan.
    Setelah evaluasi di Bapemperda, proses berikutnya meliputi sinkronisasi dengan Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, serta pembahasan di Rapat Pimpinan (Rapim) Internal Paripurna.
    Ranperda kemudian akan diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan persetujuan.
    “Setelah tahap sinkronisasi, agenda akan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Internal Lanjutan Paripurna, sebelum akhirnya menuju tahap persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujar Rio.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Menteri UMKM Soal Rencana Pemprov DKI Tertibkan Thrifting Pasar Senen

    Respons Menteri UMKM Soal Rencana Pemprov DKI Tertibkan Thrifting Pasar Senen

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman buka suara perihal rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menertibkan aktivitas perdagangan pakaian impor bekas alias thrifting, salah satunya di Pasar Senen.

    Maman menjelaskan bahwa substitusi pakaian impor bekas dengan produk lokal berkualitas bukan hanya merupakan kepentingan Pemprov Jakarta, melainkan juga kepentingan kementeriannya.

    “Namun, substitusi itu kan tidak bisa langsung begitu saja, serta-merta. Ini kan butuh proses, step by step,” kata Maman kepada wartawan usai meninjau kegiatan thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/11/2025).

    Menurutnya, hal yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengatur kegiatan thrifting adalah adanya perputaran ekonomi yang harus diselamatkan.

    Dia mengaku telah mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar aktivitas jual beli antara pedagang dengan pelanggan terus berlanjut.

    Di sisi lain, dia tak menamlik bahwa aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

    Oleh karenanya, Maman berujar bahwa kesempatan duduk bersama asosiasi pedagang pakaian impor bekas ini merupakan langkah positif untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil.

    “Di satu sisi ada aturan, di sisi lain juga ada kepentingan pedagang, aktivitas ekonomi juga harus diselamatkan. Nah, ini nanti kita akan coba cari dalam formulasinya,” ujar politisi Partai Golkar ini.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebijakan Kementerian Keuangan terkait larangan praktik thrifting atau penjualan barang bekas impor.

    Menurut Pramono, aktivitas para pedagang pakaian bekas impor tersebut justru merugikan pedagang dan produsen lokal, termasuk pegadang grosir di Pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Pemprov pun berencana memberikan pelatihan agar para pedagang tak hanya menjadi reseller.

    “Hal yang berkaitan dengan larangan Kementerian Keuangan terhadap thrifting, kami memberikan support dan dukungan, termasuk di pasar-pasar yang ada di Jakarta,” kata Pramono, Jumat (24/10/2025), sebagaimana dikutip dari portal berita Pemprov DKI.

  • Destinasi Makin Hidup, Ranu Sentong Ramaikan Penganugerahan Kampung Wisata 2025 di Kota Probolinggo

    Destinasi Makin Hidup, Ranu Sentong Ramaikan Penganugerahan Kampung Wisata 2025 di Kota Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Ranu Sentong di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, menjadi pusat perhatian publik setelah dipadati ratusan warga pada Minggu (30/11/2025).

    Kawasan wisata air tersebut menjadi lokasi penyelenggaraan Penganugerahan Lomba Kampung Wisata Tahun 2025, kegiatan Fun Fishing, serta Launching aplikasi Jelita (Jelajah Wisata Kota Probolinggo) yang digelar Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) Kota Probolinggo.

    Kemeriahan acara yang berlangsung sejak pagi hari itu sekaligus menegaskan pesatnya perkembangan Ranu Sentong sebagai destinasi wisata unggulan berbasis komunitas.

    Dalam sambutannya, Kepala Dispopar Kota Probolinggo, M. Abas, menjelaskan bahwa Lomba Kampung Wisata merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan potensi wisata lokal.

    Menurutnya, kompetisi tersebut tidak hanya berorientasi pada pemilihan juara, tetapi juga mendorong setiap kelurahan untuk menghadirkan inovasi dan kreativitas dalam memaksimalkan potensi wilayah masing-masing.

    “Kami mendorong kreativitas, inovasi, dan kolaborasi antar kelurahan untuk menggali potensi wisata alam, budaya, kuliner hingga religi. Tahun ini ada 22 Pokdarwis yang mengikuti proses kurasi hingga terpilih 10 nominasi terbaik,” ujarnya.

    Dari 22 Pokdarwis yang berpartisipasi, tiga terbaik diumumkan dalam puncak acara. Pokdarwis Pilang Istimewa ditetapkan sebagai Juara 1, disusul Pokdarwis Sukma Sukabumi sebagai Runner Up, dan Pokdarwis Ranu Sentong sebagai tuan rumah yang berhasil meraih Juara 3.

    Momen penting lainnya adalah peluncuran aplikasi Jelita, sebuah platform digital berbasis website yang dirancang sebagai katalog informasi wisata Kota Probolinggo. Aplikasi tersebut diluncurkan secara resmi oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, sebagai bagian dari transformasi digital sektor pariwisata.

    “Aplikasi ini memudahkan wisatawan mendapatkan informasi yang akurat dan menarik melalui pemindaian barcode,” jelas Abas.

    Dalam arahannya, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminudin menegaskan bahwa keberhasilan sebuah destinasi wisata ditentukan oleh tiga unsur utama: daya tarik visual, kualitas pelayanan, dan ketersediaan produk oleh-oleh.

    “Harus ada yang dilihat, ada pelayanan, dan ada souvenirnya. Jika tiga unsur ini berjalan, insyaallah tempat wisata akan hidup dan ekonomi warga ikut tumbuh,” katanya.

    Wali kota juga memberikan apresiasi terhadap kerja sama masyarakat dan Pokdarwis dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing.

    Antusiasme warga juga tampak dari komentar para pengunjung. Slamet (47), warga Jrebeng Wetan, mengaku bangga atas perubahan kawasan Ranu Sentong dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dulu Ranu Sentong sepi. Sekarang banyak kegiatan, bahkan ada fun fishing. Harapannya makin banyak pengunjung datang, UMKM kami pun ikut laku,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Satumi, pedagang minuman di kawasan wisata tersebut, menilai bahwa setiap kegiatan yang digelar selalu memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. “Kalau ada acara begini, dagangan cepat habis. Semoga sarana wisata airnya terus ditambah,” ungkapnya.

    Kegiatan ditutup dengan penyerahan sarana pendukung wisata air berupa dua unit kano, dua unit sepeda air, dan dua unit perahu dayung. Selain itu, dilakukan pula penebaran bibit ikan gurami dan lele sebagai bagian dari Fun Fishing maupun upaya menjaga ekosistem perairan.

    Dengan terselenggaranya sejumlah agenda besar tersebut, Ranu Sentong kembali menegaskan posisinya sebagai ruang publik yang dinamis dan strategis bagi pengembangan wisata Kota Probolinggo. Pemerintah daerah menilai kegiatan ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, Pokdarwis, dan masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata berbasis lokal, kreatif, dan berkelanjutan. [ada/suf]

  • Menteri Maman Sidak Pasar Senen, Pedagang Minta Thrifting Jangan Ditutup

    Menteri Maman Sidak Pasar Senen, Pedagang Minta Thrifting Jangan Ditutup

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri UMKM Maman Abdurrahman melakukan kunjungan ke Pasar Senen, Jakarta Pusat untuk menemui pedagang pakaian bekas dan meninjau kegiatan thrifting pada hari ini, Minggu (30/11/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Maman tampak didampingi sejumlah pejabat kementerian serta Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu.

    Dia lantas berkeliling toko baju impor bekas di lantai 2 Blok III Pasar Senen dan berdialog bersama sejumlah pedagang.

    Sejumlah pedagang terdengar meneriakkan aspirasi mereka, terutama agar kegiatan thrifting pakaian impor di Pasar Senen tak dihentikan pemerintah.

    “Thrifting jangan dihapus, Pak,” teriak sejumlah pedagang saat ditemui Maman.

    Tak hanya itu, sejumlah pedagang bahkan mengangkat poster sederhana dari kardus bertuliskan bahwa pedagang thrifting Pasar Senen juga membayar pajak.

    Beberapa pedagang yang berkesempatan berdialog dengan Maman juga menyampaikan bahwa kegiatan thrifting pakaian bekas impor merupakan satu-satunya mata pencaharian mereka.

    Usai meninjau aktivitas di pasar, Maman mengatakan telah berdialog dengan asosiasi pedagang thrifting setempat.

    Maman menyebut bahwa di satu sisi, aturan perundang-undangan yang berlaku secara tegas melarang kegiatan impor pakaian bekas.

    Namun demikian, dia mengakui bahwa pemerintah dan legislatif harus mengamankan keberlanjutan aktivitas ekonomi para pedagang.

    “Kita akan mencari jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini,” ujar Maman kepada wartawan.

    Dalam perkembangan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan larangan impor pakaian bekas, termasuk kegiatan thrifting, tetap berlaku.

    Hal ini menyusul permintaan pedagang di Pasar Senen agar penjualan pakaian bekas impor dilegalkan dan mereka bersedia membayar pajak jika legalisasi diterapkan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pelarangan ini bukan perihal pajak, melainkan karena sifat barang itu sendiri. Meski pedagang thrifting bersedia membayar pajak, kata Budi, hal itu tidak mengubah status ilegal impor pakaian bekas.

    “Ya tapi kan enggak ada hubungannya. Kalau terus membayar pajak jadi legal [thrifting]? Ya kan enggak ada hubungannya, kan memang aturannya dilarang. Dilarang terus seolah-olah maksudnya, kalau membayar pajak [jadi legal], kan dia dilarang bukan karena enggak bayar pajak,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

  • Rano Karno ajak anak muda berkarya lewat Jaga Jakarta Penuh Warna

    Rano Karno ajak anak muda berkarya lewat Jaga Jakarta Penuh Warna

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak anak-anak muda di ibu kota untuk aktif berkarya dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang terus bergerak maju melalui kegiatan Jaga Jakarta Penuh Warna pada Minggu.

    “Kepada anak-anak muda Jakarta, teruslah berkarya dan peduli terhadap sesama. Masa depan Jakarta yang inklusif dan penuh warna hanya dapat terwujud jika kalian turut merangkai arah perjalanan kota ini,” kata Rano dalam acara Jaga Jakarta Penuh Warna di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, Jaga Jakarta Penuh Warna bukan sekadar agenda rutin bulanan, melainkan momentum penting yang mempertemukan warga dari berbagai latar belakang untuk ikut memeriahkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

    Dalam kegiatan itu, dia mengatakan masyarakat, terutama anak-anak muda, tidak hanya sekadar mengikuti Fun Walk dari Balai Kota ke Bundaran HI, tetapi berjalan dalam satu irama untuk merayakan keberagaman budaya, komunitas, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kreativitas anak muda.

    Rano menilai ribuan warga yang memadati kawasan HI itu menunjukkan energi positif dan optimisme tinggi yang menjadi denyut kehidupan Jakarta.

    Dia pun menekankan Jakarta membutuhkan kontribusi aktif dari seluruh generasi muda. Keberanian, empati, serta ide-ide segar diyakini akan menjadi kekuatan penting yang mendorong Jakarta menjadi kota global yang terus bergerak maju.

    “Kami dukung melalui pelatihan keterampilan dan kolaborasi bersama mitra strategis, seperti KADIN (Kamar Dagang dan industri),” tutur Rano.

    Dalam kegiatan tersebut, digelar sejumlah ruang kolaborasi yang luas, mulai dari panggung musik dan tari, pameran UMKM, donor darah, hingga pelatihan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

    Rano mengungkapkan keberagaman Jakarta harus tercermin melalui kepedulian sosial.

    Maka dari itu, partisipasi PMI, Karang Taruna, UMKM, komunitas kreatif, serta pengamen jalanan yang turut tampil dalam kegiatan tersebut menjadi wujud nyata budaya gotong royong warga ibu kota.

    “Mari kita jaga sikap saling menghargai dalam keberagaman dan memanfaatkan ruang publik dengan tertib,” ujar Rano.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BRI Jalin Kerja Sama dengan SOGO, Perluas Akses Pasar dan Tingkatkan Daya Saing UMKM Lokal

    BRI Jalin Kerja Sama dengan SOGO, Perluas Akses Pasar dan Tingkatkan Daya Saing UMKM Lokal

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui berbagai program kolaboratif. Terbaru, BRI resmi meluncurkan UMKM BRI x SOGO di SOGO Central Park Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).

    Acara tersebut dihadiri Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman, Direktur Utama BRI Hery Gunardi, CEO SOGO Indonesia Handaka Santosa, Direktur Network & Retail Funding BRI Aquarius Rudianto, dan Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dippo Paris. Melalui kerja sama ini, produk UMKM binaan BRI mulai diperkenalkan di gerai ritel modern SOGO sebagai upaya memperluas akses pasar.

    Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman menyampaikan apresiasi terhadap langkah BRI dan SOGO yang memberikan ruang bagi pengusaha UMKM untuk menembus pasar modern dan menjangkau konsumen yang lebih luas.

    “BRI menurut saya adalah salah satu bank yang paling berani mengambil positioning sebagai banknya UMKM di seluruh Indonesia. Kalau tidak ada BRI, mungkin banyak UMKM yang tidak bisa dijembatani akses pembiayaannya,” ungkapnya.

    Melalui kolaborasi ini, BRI memberikan kesempatan bagi UMKM terpilih untuk menghadirkan produknya secara langsung kepada konsumen. Saat ini terdapat 26 UMKM binaan BRI yang menjual produknya di gerai SOGO Central Park Jakarta.

    Ke depan, kolaborasi ini akan diperluas dengan melibatkan hingga 50 UMKM dan menjangkau gerai SOGO lainnya, seperti Lippo Mall Puri, Summarecon Mall Kelapa Gading, Emporium Pluit Mall, dan Tunjungan Plaza. BRI menargetkan lebih dari 200 UMKM dapat bergabung dalam program ini pada tahun 2026.

    Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata BRI dalam memperluas peluang pasar bagi pengusaha UMKM. Menurutnya, kerja sama dengan SOGO menjadi bukti konsistensi BRI dalam mendukung pengembangan UMKM secara berkelanjutan.

    “Kami sadari bahwa UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Segmen ini berkontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia sekaligus menyerap sebagian besar tenaga kerja. Oleh karena itu, bagi BRI, pemberdayaan UMKM bukan hanya program, melainkan bagian dari misi untuk menjaga ketahanan ekonomi bangsa. Melalui kolaborasi ini, UMKM binaan BRI kini memiliki kesempatan untuk masuk ke pangsa pasar urban yang lebih besar, lebih modern, dan lebih kompetitif,” ujar Hery Gunardi.

  • Pesan Wabup Tuban: Perangkat Desa Diharapkan Selaras dengan Pemkab

    Pesan Wabup Tuban: Perangkat Desa Diharapkan Selaras dengan Pemkab

    Tuban (beritajatim.com) – Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono menggelar Silaturahmi dan Rapat Kerja Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Dewan Pengurus Kecamatan Semanding di Balai Desa Prunggahan Kulon.

    Wabup Tuban Joko Sarwono mengatakan, kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi bagi perangkat desa untuk memperkuat kebersamaan, meningkatkan kompetensi, serta menyelaraskan gerak pembangunan desa dengan arah pembangunan Kabupaten Tuban secara keseluruhan.

    “Pentingnya penyelarasan program strategis pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Tuban dengan program desa, tujuannya, agar pembangunan dapat berjalan selaras dan memberikan dampak lebih luas,” ujar Wabup Tuban. Sabtu (29/11/2025).

    Salah satu yang menjadi fokus dalam rapat tersebut yakni program pengentasan kemiskinan dan menerangkan perlu langkah bersama agar program di desa benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak yang lebih besar.

    “Ketika dijalankan secara selaras, program akan menjadi efektif, efisien, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” terang Joko sapaannya.

    Lanjut, pihaknya juga menyinggung soal keselarasan program pemberdayaan masyarakat yang disusun pemerintah desa dengan kebijakan daerah, termasuk pengembangan warga dapat sejalan dengan kebutuhan daerah, baik dari sektor UMKM maupun kebutuhan dunia usaha.

    “Dengan harapan manfaatnya lebih besar bagi masyarakat dan pesan kami kepada para kepala desa dan perangkat desa agar terus mengedepankan pelayanan publik yang tulus dan profesional,” imbuhnya.

    Selain itu, dalam melaksanakan tugas, harus mampu mengesampingkan kepentingan pribadi dan perangkat desa agar terus mengembangkan kapasitas diri melalui organisasi profesi.

    “Berikan pelayanan dengan hati, ikhlas membantu dan melayani masyarakat, sebab keberadaan PPDI dan wadah sejenis menjadi sarana berbagi ilmu dan pengalaman antar perangkat desa lintas wilayah untuk kemudian diadaptasi sesuai kebutuhan desa masing-masing,” tambahnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, Sugiantoro mengatakan pentingnya perencanaan program yang cermat dan berorientasi tujuan. Sehingga, masukan dari perangkat desa sangat berharga bagi Pemkab maupun DPRD dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

    “Kita harus melangkah bersama, saling menguatkan, dan menempatkan pelayanan masyarakat sebagai tujuan utama. Karena kolaborasi yang baik akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Tuban,” tutup Sugiantoro. [dya/aje]