Produk: UMKM

  • S.id Tutup 2025 dengan Rekor 1,9 Juta Pengguna, Fokus Ekspansi Teknologi AI pada 2026

    S.id Tutup 2025 dengan Rekor 1,9 Juta Pengguna, Fokus Ekspansi Teknologi AI pada 2026

    Liputan6.com, Jakarta – Platform penyedia layanan identitas digital lokal, S.id, mencatatkan rapor positif pada penghujung tahun 2025.

    Melalui pertumbuhan agresif fitur Microsite dan Shop, S.id mengklaim berhasil mengantongi 1,9 juta pengguna dengan angka kunjungan mencapai lebih dari 150 juta setiap bulannya.

    Pencapaian ini mengukuhkan posisi S.id sebagai salah satu pemain utama dalam transformasi digital di Indonesia.

    “S.id Shop adalah langkah kami untuk memberikan solusi digital yang lengkap dan memudahkan kreator Indonesia dalam memonetisasi konten mereka,” ujar Direktur S.id, Dimaz Maulana, dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

    Ia menambahkan bahwa potensi ini sangat besar mengingat Indonesia memiliki ekosistem kreator terbesar di Asia Tenggara.

    “Kami ingin memastikan mereka bisa mengembangkan bisnis digital secara praktis dan efektif,” imbuhnya.

    Pertumbuhan pesat ini didorong oleh tingginya adopsi fitur Microsite oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Fitur ini dinilai menjadi solusi praktis bagi pengusaha yang ingin membangun kehadiran digital secara profesional tanpa memerlukan keahlian teknis yang rumit.

    Dengan satu tautan terintegrasi, UMKM dari sektor kuliner, fashion, hingga jasa dapat menampilkan profil usaha dan katalog produk sekaligus terhubung langsung ke pelanggan.

    Di sisi lain, fitur Shop S.id juga menunjukkan tren penguatan signifikan di kalangan kreator konten dan praktisi digital. Fitur ini memfasilitasi penjualan produk digital seperti e-book, kelas daring, hingga konten premium dengan sistem pembayaran otomatis yang instan. 

     

     

  • Pemprov–Kejati Kaltara Teken MoU Pidana Kerja Sosial, Dukung Implementasi KUHP Nasional 2026

    Pemprov–Kejati Kaltara Teken MoU Pidana Kerja Sosial, Dukung Implementasi KUHP Nasional 2026

    TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltara menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) penerapan sanksi pidana kerja sosial, seiring akan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada 2026 mendatang.

    Penandatanganan juga diikuti perjanjian kerja sama antara Kejaksaan Negeri (Kejari) dengan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara, Kamis, 18 Desember.

    Kerja sama ini turut menggandeng PT Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembinaan dan pembiayaan UMKM.

    Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan, MoU ini mengatur koordinasi teknis pelaksanaan pidana kerja sosial, termasuk penyediaan sarana dan lokasi kerja sosial, mekanisme pengawasan dan pembinaan, penyediaan data, hingga sosialisasi kepada masyarakat.

    “Skema ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan kejaksaan sebagai eksekutor putusan pengadilan,” kata Gubernur Zainal.

    Gubernur menegaskan, penerapan pidana kerja sosial sejalan dengan semangat keadilan restoratif.

    “Pendekatan ini menempatkan pemulihan sosial, tanggung jawab pelaku, serta kemanfaatan nyata bagi masyarakat sebagai tujuan utama penegakan hukum,” ujarnya.

    “Pidana kerja sosial tidak semata sanksi, tetapi juga sarana edukasi sosial, pembinaan karakter, dan penguatan kepedulian terhadap lingkungan,” sambung dia.

    Zainal mengatakan sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi ditindaklanjuti hingga kabupaten/kota bersama Kejari setempat agar implementasi berjalan efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Sementara itu, Kajati Kaltara Yudi Indra Gunawan mengungkapkan, pidana kerja sosial sebagai konsep pemidanaan baru memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya.

    “Pidana dalam bentuk apa pun merupakan pembatasan hak kemerdekaan seseorang yang hanya diperbolehkan oleh undang-undang, sehingga harus dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab,” tegas Yudi.

    Tujuan utama penjatuhan pidana kerja sosial, antara lain mengurangi pidana penjara, menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

    “Serta memberi kesempatan terpidana berinteraksi sosial yang bermanfaat, serta mewujudkan keadilan restoratif dan rehabilitatif yang humanis,” kata dia.

  • Gebyar Diskon Belanja hingga 80% Digelar, Target Raup Rp 30 T

    Gebyar Diskon Belanja hingga 80% Digelar, Target Raup Rp 30 T

    Jakarta

    Sebanyak 318 toko ritel di 412 mal akan menghadirkan diskon besar-besaran melalui gelaran Belanja di Indonesia Saja (BINA) Indonesia Great Sale 2025.

    Dalam rangkaian BINA 2025, pelaku usaha ritel menawarkan diskon hingga 80% untuk berbagai produk diskon tambahan 11% khusus wisatawan mancanegara melalui skema value added tax atau VAT refund.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan selama gelaran BINA IGS 2025 yang bakal digelar mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 ini ditargetkan menghasilkan transaksi mencapai Rp 30 triliun.

    “BINA Indonesia Grid Sale tahun 2025 yang hadir mulai hari ini, 18 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026, dan diikuti tadi sekitar 380 peritel, lebih mungkinnya dari 412 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia, dan menawarkan diskon hingga 80%, dan diskon tambahan 11% untuk wisman dan target transaksi Rp 30 triliun,” katanya dalam Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale 2025 di Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Mendag menyampaikan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga momentum konsumsi masyarakat di akhir tahun, khususnya selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Ia berharap BINA Indonesia Great Sale 2025 dapat memberikan dampak positif, mulai dari peningkatan pengalaman belanja masyarakat, kenaikan penjualan sektor ritel, perluasan eksposur produk UMKM, hingga penguatan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata belanja.

    “Dampak yang diharapkan meliputi peningkatan pengalaman belanja, kenaikan penjualan retail, perluasan eksposur produk UMKM, penguatan daya tarik wisata belanja, serta dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Budi.

    (hrp/hns)

  • Mendag sebut konsumsi masih jadi penopang pertumbuhan ekonomi

    Mendag sebut konsumsi masih jadi penopang pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan konsumsi masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan perdagangan dalam negeri terus memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas di tengah dinamika konsumsi masyarakat yang bergerak cepat.

    “Struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada triwulan III 2025 dibandingkan triwulan II 2025 masih didominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencakup lebih dari separuh PDB, yakni sebesar 53,14 persen,” kata Budi dalam pembukaan Bina Indonesia Great Sale 2025 di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan, konsumsi masyarakat juga terus meningkat, tercermin dari indeks penjualan riil yang tumbuh 4,3 persen secara tahunan (yoy).

    Menurut Budi, capaian ini didukung oleh terjaganya pasar dalam negeri melalui pengamanan pasokan dan stabilisasi harga.

    “Pertumbuhan perdagangan dalam negeri selama ini tidak terlepas dari peran nyata para pelaku industri ritel,” ujarnya.

    Budi juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan III 2025 menunjukkan kinerja kuat sektor ritel dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04 persen. Indeks penjualan eceran riil naik 4,67 persen, sementara transaksi e-retail dan marketplace tumbuh 6,19 persen.

    Ia mengapresiasi konsistensi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dalam menyelenggarakan program belanja nasional sepanjang 2025 yang terbukti mendorong konsumsi masyarakat.

    Program belanja nasional tersebut, menurutnya, berhasil mencatatkan transaksi hingga Rp272,39 triliun sepanjang tahun.

    Dengan hadirnya Bina Indonesia Great Sale 2025, Budi berharap konsumsi masyarakat tetap terjaga, penjualan ritel meningkat, produk UMKM semakin dikenal luas, serta wisata belanja menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan mancanegara.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peritel harap lebih banyak merek dan makanan luar masuk Indonesia

    Peritel harap lebih banyak merek dan makanan luar masuk Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) berharap semakin banyak merek internasional dan produk makanan luar negeri masuk ke pasar domestik, guna melengkapi pilihan belanja masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik pusat perbelanjaan di Indonesia.

    Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah, dalam pembukaan Bina Indonesia Great Sale 2025 di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menggalakkan program Belanja di Indonesia Aja yang bertujuan mendorong masyarakat berbelanja di dalam negeri, bukan ke luar negeri.

    Namun, ia mengakui masih banyak masyarakat Indonesia memilih berbelanja di luar negeri. Salah satu penyebabnya adalah harga barang di dalam negeri yang relatif lebih tinggi serta ketersediaan produk yang dinilai belum lengkap.

    “Harapan kami belanja di Indonesia bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan, sehingga produk yang dicari konsumen lengkap, baik merek lokal maupun global, termasuk makanan Indonesia dan makanan luar negeri. Selama mematuhi kepatuhan pajak, kami dukung,” ujarnya.

    Ia menambahkan, langkah tersebut diharapkan dapat menekan aliran devisa ke luar negeri sekaligus menarik wisatawan asing untuk berbelanja di Indonesia.

    “Artinya uang yang keluar bisa dicegah, bahkan turis asing membawa uang masuk sehingga perputaran ekonomi semakin besar di dalam negeri,” katanya.

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan dukungan pemerintah terhadap penguatan produk dalam negeri melalui program kemitraan dengan pusat perbelanjaan.

    Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan pusat perbelanjaan melalui mekanisme business matching agar produk UMKM dapat masuk ke mal dan bersaing dengan merek global.

    “Tadi saya lihat di salah satu toko, isinya produk dalam negeri semua dan kualitasnya bagus-bagus. Ini salah satu cara agar produk UMKM bisa bersaing, yaitu kualitasnya harus ditingkatkan,” kata Mendag.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bermula dari 10 Meter Kain, Kini UMKM Batik Binaan BRI Ini Tembus Pasar Internasional

    Bermula dari 10 Meter Kain, Kini UMKM Batik Binaan BRI Ini Tembus Pasar Internasional

    Saat ini Batik Canting Asasi memiliki berbagai macam motif diantaranya Asasi, Barara, dan Panen. Motif Asasi menjadi favorit karena menggambarkan nilai budaya dan religi masyarakat setempat. Selain kain batik, sanggar ini juga memproduksi pakaian jadi seperti jaket, blazer, hingga setelan resmi yang digunakan berbagai kalangan, termasuk pejabat daerah.

    Batik Canting Asasi bukan sekadar usaha kreatif, tetapi juga wadah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Saat awal berdiri, usaha ini hanya melibatkan empat orang. Kini, sudah ada 15 pekerja dan pengrajin, sebagian besar perempuan dan lansia.

    “Ada yang melukis, mencap, mewarnai, dan membuat jambul pada selendang. Kami juga memberdayakan lansia untuk membuat jambul. Beragam, ada yang usia 18, 24, 27 tahun sampai 60 tahun. Jadi dari milenial sampai lansia”, tutur Rita.

    BRI memiliki peran besar dalam perjalanan Batik Canting Asasi. Melalui Rumah BUMN BRI Padang Panjang, Rita mendapat banyak pelatihan, pendampingan, hingga kesempatan mengikuti pameran skala nasional seperti BRI BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang berlangsung di BSD, Tangerang.

    “BRI selalu mendukung kami. Kalau ada pameran, ada staf BRI yang datang mendampingi dan menanyakan kebutuhan kami. Kami juga pernah dipercaya jadi narasumber pelatihan untuk teman-teman disabilitas. Sekarang sudah ada penyandang disabilitas yang bekerja di sanggar kami,” ungkap Rita.

    Selain pelatihan dan pameran, BRI juga membantu membuatkan e-katalog produk agar bisa menjangkau pembeli digital. Langkah itu menjadi terobosan penting untuk promosi dan memperluas pasar. Hasilnya, Batik Canting Asasi berhasil mendapatkan pesanan dari konsumen yang ada di luar negeri. Dikirim ke Jepang, Singapura, Malaysia, hingga Arab Saudi.

  • Dari Makanan hingga Alas Kaki, Kisah Produk Jatim Tembus Pasar Dunia

    Dari Makanan hingga Alas Kaki, Kisah Produk Jatim Tembus Pasar Dunia

    Dari Makanan hingga Alas Kaki, Kisah Produk Jatim Tembus Pasar Dunia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Di tengah dinamika perdagangan komoditas di pasar internasional, semangat pelaku usaha di Provinsi Jawa Timur (Jatim) justru semakin membara.
    Pada Rabu (17/12/2025), Jatim kembali mengekspor karya terbaiknya ke pasar global senilai 5,02 juta dollar Amerika Serikat (AS). Produk yang diekspor meliputi makanan minuman (mamin), olahan kayu, furnitur, serta alas kaki.
    Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan
    Pelepasan Ekspor
    Bersama yang dipimpin Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso secara serentak di delapan titik, antara lain di Cikarang, Jawa Barat (Jabar); Mojokerto, Jatim; Batam, Kepulauan Riau; Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim); Semarang, Jawa Tengah (Jateng); Badung, Bali; Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); dan Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
    Seperti halnya pasang air laut yang tak terbendung, arus
    ekspor produk Jatim
    mengalir deras melampaui batas dan memperkuat ketangguhan kualitas di kancah dunia.
    Kegiatan ekspor
    kali ini mencerminkan wajah baru perekonomian Indonesia, yaitu ekspor yang inklusif.
    Sebanyak sembilan perusahaan asal Jatim bertekad melebarkan sayapnya untuk merangkul konsumen dunia melalui kegiatan ini.
    Dari sektor mamin, PT Mega Global Food Industry mengekspor makanan ringan senilai 1,66 juta dollar AS ke Timur Tengah, sementara PT Lautan Natural Krimerindo mengekspor produk
    non-dairy creamer
    senilai 1,5 juta dollar AS ke Malaysia.
    Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih Sidomulyo juga berkontribusi mengekspor kopi senilai 448.500 dollar AS ke Mesir, serta Pacific Harvest Group mengekspor sarden kalengan 166.700 dollar AS ke Montenegro, Suriname, dan Equatorial Guinea.
    Provinsi Jatim
    tidak hanya dikenal sebagai lumbung padi nusantara, tetapi juga surga bagi para perajin yang mengubah kayu dan rotan menjadi karya seni fungsional memesona di mata konsumen lokal hingga mancanegara.
    Dalam ekspor kali ini, PT Integra Indocabinet Tbk mengekspor furnitur kayu senilai 860.070 dollar AS ke Malaysia dan AS, sedangkan Indomapan Furniture mengekspor produk andalannya berupa
    indoor furniture
    senilai 25.000 dollar AS ke Korea Selatan (Korsel).
    Selain furnitur, produk olahan kayu Jatim juga memiliki daya saing dan permintaan tinggi di pasar internasional sebagai bukti kepercayaan global terhadap kualitas produk dari Bumi Majapahit ini.
    Hal tersebut dibuktikan melalui partisipasi PT Semeru Makmur Kayunusa yang mengekspor
    plywood
    senilai 168.000 dollar AS ke Jepang, serta CV Langgeng Makmur Bersama mengekspor produk serupa senilai 154.500 dollar AS ke Malaysia dan Korsel.
    Terakhir
    , produk alas kaki yang menjadi incaran pasar internasional juga menorehkan prestasi Jatim di peta perdagangan dunia melalui ekspor sandal dan sepatu milik CV Rumah Jeddiah ke Uni Emirat Arab senilai 42.330 dollar AS.
    Kolaborasi antara perusahaan besar, koperasi desa, serta usaha mikro kecil menengah (UMKM) menunjukkan bahwa denyut nadi ekspor tidak lagi terpusat.
    Hal tersebut membuktikan nilai tambah ekonomi nasional mengalir secara langsung dan merata, memperkuat harapan, menjadi kabar gembira, serta memberi cahaya hingga ke pelosok negeri.
    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri yang memimpin pelepasan ekspor serentak di Mojokerto mengatakan, Jatim konsisten menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu motor penggerak ekspor nasional.
    Ia menyebut, Provinsi Jatim secara regional mencatatkan kinerja ekspor yang sangat solid.
    “Sepanjang Januari–Oktober 2025, nilai ekspor Jatim mencapai 24,46 miliar dollar AS, tumbuh 12,75 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024 dan menempatkan Jatim sebagai eksportir peringkat kedua secara nasional,” jelas Dyah dalam siaran persnya, Kamis (18/12/2025).
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa capaian tersebut menegaskan peran Provinsi Jatim sebagai salah satu tulang punggung ekspor Indonesia.
    Dalam kesempatan itu, Chief Executive Officer PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), Hendrik Gunawan menilai, kegiatan ini menjadi simbol bahwa produk nasional, termasuk produk LNK, mampu bersaing secara global dan menjadi bagian dari rantai pasok pangan internasional.
    Sejalan dengan visi LNK untuk menjadi perusahaan global, LNK terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas agar produk pangan olahan Indonesia memenuhi standar pasar ekspor dan menjadi pilihan utama di pasar internasional.
    Hendrik mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) konsisten memberikan berbagai fasilitas yang membantu LNK melakukan penetrasi pasar di luar negeri, seperti dukungan pameran luar negeri, penjajakan bisnis (
    business matching
    ), dan misi dagang.
    “Dukungan pemerintah sangat penting, khususnya melalui upaya diplomasi dan negosiasi perdagangan dengan negara mitra. Penyelarasan kebijakan bea masuk Indonesia dengan negara-negara ASEAN perlu terus diupayakan agar Indonesia tetap kompetitif dalam persaingan global,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkuat Ekosistem Digital, AdaKami Tegaskan Komitmen Inklusi Finansial

    Perkuat Ekosistem Digital, AdaKami Tegaskan Komitmen Inklusi Finansial

    Jakarta

    Dalam momentum Bulan Fintech Nasional (BFN) Festival 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) mendukung percepatan literasi dan inklusi keuangan melalui inovasi teknologi finansial.

    Untuk diketahui, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan peningkatan indeks literasi keuangan nasional menjadi 66,46% dan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%.

    Meski mencatat kemajuan, capaian tersebut mengungkapkan bahwa perluasan akses layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan mudah dipahami masih membutuhkan penguatan untuk mencapai target inklusi keuangan nasional sebesar 98% pada 2045.

    Direktur Utama AdaKami, Bernardino Moningka Vega, menjelaskan akses terhadap kredit menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan inklusif di tengah transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi.

    “Banyak masyarakat yang layak mendapatkan kredit masih belum tercakup oleh sistem keuangan tradisional. Industri fintech lending pun berperan strategis dalam menjangkau segmen yang belum terlayani tersebut,” ungkap Bernardino, dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2/2025).

    Hal itu dikatakan Bernardino dalam pemaparannya pada sesi diskusi panel dengan tema ‘Innovation: From Access to Acceleration: The Data-Driven Future of Credit’ dalam BFN Festival 2025, beberapa waktu lalu.

    Bernardino menyampaikan sebagai bagian dari industri, AdaKami membawa visi untuk menjadi perusahaan fintech lending dengan teknologi terdepan di Indonesia dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan kemampuan analisis, memperluas akses, serta memperkuat keberlanjutan ekosistem keuangan digital.

    Pemanfaatan AI memungkinkan AdaKami menganalisis data dalam jumlah besar untuk memahami perilaku pengguna serta memberikan penilaian kelayakan kredit dengan lebih akurat. Pendekatan ini menghadirkan manfaat nyata, seperti analisis berbasis data yang lebih mendalam serta model credit scoring alternatif bagi individu yang tidak memiliki riwayat kredit formal.

    Dengan memanfaatkan data digital seperti riwayat transaksi, penggunaan ponsel, atau jejak online, skoring yang dihasilkan menjadi lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat dapat memperoleh akses pembiayaan secara bertanggung jawab.

    Lebih jauh, AI juga memperkuat keamanan ekosistem fintech melalui kemampuan deteksi penipuan, perlindungan data, dan peningkatan pengalaman pengguna. Teknologi ini mendukung terbentuknya ekosistem pinjaman digital yang lebih berkelanjutan, dengan akses yang semakin luas, tetapi risiko tetap dapat terkendali.

    Dikelola secara hati-hati, momentum Bulan Fintech Nasional 2025 menjadi kesempatan penting untuk menegaskan peran layanan keuangan digital dalam memperluas akses kredit yang aman dan bertanggung jawab. Momen ini juga mempertegas komitmen perusahaan untuk terus memperkuat inovasi, meningkatkan literasi keuangan, serta memastikan perlindungan konsumen di setiap proses operasional.

    Dalam diskusi panel, Direktur Utama AdaKami, Bernardino Moningka Vega (tengah) menjelaskan akses terhadap kredit menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan inklusif di tengah transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi. Foto: AdaKami

    Semangat penguatan literasi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukasi yang dilakukan AdaKami sepanjang tahun. Kegiatan ini antara lain mencakup rangkaian Fintech Lending Days di Sorong serta partisipasi dalam FinExpo Surabaya, yang secara khusus menyasar UMKM, mahasiswa, dan perempuan sebagai kelompok strategis dalam pengelolaan keuangan keluarga maupun usaha.

    Di sisi lain, upaya memperluas akses kredit yang bertanggung jawab juga memerlukan infrastruktur data yang kuat, salah satunya melalui pemanfaatan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. SLIK berperan penting dalam menyediakan riwayat kredit yang terverifikasi, sehingga penilaian risiko menjadi lebih akurat, proses operasional lebih efisien, dan perluasan akses kredit dapat dilakukan dengan tetap menjaga kualitas portofolio.

    Integrasi data SLIK memperkuat produktivitas model kredit digital karena memungkinkan pengambilan keputusan pembiayaan dilakukan secara lebih cepat dan tepat. Kolaborasi data antara platform pindar, biro kredit, serta penyedia data alternatif turut memungkinkan terbentuknya riwayat kredit yang lebih kaya dan akurat melalui innovative credit scoring.

    Dengan fondasi data yang kuat dan pemanfaatan teknologi AI, pihaknya terus memperkuat peran dalam mendukung pertumbuhan ekosistem pembiayaan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

    “Dengan memanfaatkan data, teknologi, serta kolaborasi lintas sektor, kami percaya ekosistem keuangan digital Indonesia dapat tumbuh lebih sehat, aman, dan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi kami adalah memastikan bahwa kemajuan ini dapat dinikmati secara merata dan berkelanjutan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian bangsa,” tutup Bernardino.

    (ega/ega)

  • Komisi VII DPR minta pemerintah tingkatkan keterlibatan UMKM dalam MBG

    Komisi VII DPR minta pemerintah tingkatkan keterlibatan UMKM dalam MBG

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim meminta pemerintah untuk terus meningkatkan keterlibatan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis(MBG) sebagai upaya memperluas manfaat dan peningkatan ekonomi masyarakat.

    Menurut dia, keterlibatan UMKM adalah amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 tentang Tata Kelola Pengelolaan MBG, yang mewajibkan penggunaan produk dalam negeri sebagai yang utama.

    “Para UMKM tersebut harus terus didorong untuk memasok bahan-bahan yang berasal dari industri rumahan, bukan dari pabrikan-pabrikan besar,” kata Chusnunia di Jakarta, Kamis.

    Dia menjelaskan dari total anggaran MBG, di antaranya 85 persen dialokasikan untuk pengadaan bahan baku dapur, mulai dari sayuran, hasil peternakan, perikanan, hingga perkebunan.

    Menurut dia, hal itu adalah peluang besar bagi 29 juta UMKM sektor pangan, khususnya yang berada di pedesaan untuk tumbuh dan berkembang.

    “Dengan demikian perekonomian masyarakat akan ikut tumbuh dan juga membuka lapangan kerja baru,” kata dia.

    Dia mencontohkan program makan siang di Brazil, yakni Programa Nacional da Alimentacao Escolar (PNAE), sukses karena melibatkan petani skala kecil yang menyediakan bahan pangan.

    Meskipun begitu, dia menyadari bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM mulai dari standarisasi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pasokan, minimnya informasi teknis, serta keterbatasan akses pembiayaan.

    “Kami terus meminta pemerintah untuk terus melakukan pelatihan pemberdayaan UMKM dan kelompok masyarakat terkait kualitas produk dan sertifikasi agar dapat terlibat sebagai penyuplai dalam mendukung program MBG di berbagai daerah,” katanya.

    Di samping itu, dia mengatakan bahwa dalam Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 115, mengamanatkan penggunaan produk dalam program MBG harus berasal dari produk domestik, sehingga UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal harus menjadi pihak yang diprioritaskan.

    Dia pun berharap UMKM sektor pangan mampu menjadi tulang punggung keberhasilan program agar MBG menjadi ekosistem yang mampu memberikan manfaat ganda, di mana anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan sehat, sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi jutaan pengusaha UMKM di Indonesia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BSI siapkan restrukturisasi pembiayaan dukung pemulihan ekonomi Aceh

    BSI siapkan restrukturisasi pembiayaan dukung pemulihan ekonomi Aceh

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan program relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak banjir di Aceh, sebagai bentuk dukungan perseroan terhadap pemulihan ekonomi di wilayah tersebut.

    Lebih lanjut, menurut perseroan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen dalam memberikan perlindungan dan keringanan kepada nasabah di tengah kondisi force majeure.

    Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa kebijakan relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan ditujukan untuk membantu meringankan beban nasabah agar dapat bangkit melanjutkan hidup, keberlangsungan usaha, dan mendukung pemulihan ekonomi pascabencana di wilayah terdampak.

    “BSI berkomitmen selalu hadir mendampingi nasabah, khususnya di saat-saat sulit. Program relaksasi pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah untuk fokus pada pemulihan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku,” ujar Anggoro.

    Program tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait mitigasi penanganan restrukturisasi pembiayaan masyarakat Sumatera (Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara) yang terdampak bencana alam hidrometeorologi.

    Pada fase pertama, dilaksanakan restrukturisasi kolektif pemberian masa tenggang (grace period) sejak Desember 2025 hingga Maret 2026. Artinya nasabah yang masuk kriteria diberikan kelonggaran penundaan pembayaran angsuran pembiayaan.

    Fase berikutnya terkait relaksasi dalam bentuk restrukturisasi melalui program penjadwalan ulang (rescheduling).

    Restrukturisasi dilakukan secara selektif kepada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), lalu ritel dan konsumer dengan mempertimbangkan profil risiko, prospek usaha, serta kemampuan bayar nasabah, sesuai dengan ketentuan regulator.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.