Xcloud.id

Produk: UMKM

  • Pemerintah Bakal Temui Pedagang Baju Bekas, Bahas Apa?

    Pemerintah Bakal Temui Pedagang Baju Bekas, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Kementerian UMKM berencana menggelar pertemuan khusus dengan para pedagang pakaian bekas impor ilegal atau thrifting minggu ini. Dalam pertemuan ini, pemerintah akan menghitung jumlah produk dan potensi ekonominya.

    Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan pertemuan ini penting untuk memastikan para pedagang tetap memiliki sumber penghidupan, khususnya setelah larangan impor pakaian bekas.

    “Kita carikan formulasi, kita coba hubungan dengan produk-produk lokal, brand lokal agar mereka bisa tetap ada substitusi. Bagaimana nantinya, kan kita pingin juga duduk bareng nih. Besok kami akan duduk bareng dengan teman-teman dari pedagang, mudah-mudahan kita bisa melihat sebetulnya berapa banyak jumlah mereka, dan berapa banyak potensi ekonominya yang selama ini tercatat,” ungkap Temmy di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

    Ia juga akan menampung aspirasi pedagang, termasuk kemungkinan dukungan pada saat melakukan shifting atau transisi ke produk lokal. Temmy juga tak menutup kemungkinan adanya insentif di masa transisi tersebut.

    “Nanti kita duduk diskusi satu meja, kita akan ngomong. Bahwa saat ini mereka masih banyak, kiosk-kios mereka masih sewa. Kalau memang mereka berganti produk, kan kita juga harus ada antisipasi. Produk ini bakal jalan nggak? Pasti akan ada masa transisi, penyesuaiannya. Kita akan bicarakan besok itu,” ungkapnya.

    Saat ini, Temmy menyebut belum banyak pedagang yang beralih menjual produk lokal. Namun, ia memastikan sebagian besar pedagang sudah siap untuk bertransisi secara bertahap.

    “Intinya mereka siap kok, siap. Mereka pada saat dengan Pak Menteri, kami siap juga buat produk lokal kok. Cuma mungkin statement mereka kan jangan drastis, jangan langsung. Ada bertahap. Kita sih melihat lah, selama masih ada supply-nya masuk, kita juga enggak bisa apa-apa. Harus betul-betul disetop supply-nya, baru kita carikan solusi untuk memang mereka tetap bisa berjalan,” pungkasnya.

    (ahi/ara)

  • Kementerian UMKM Sebut Transaksi Judi Online Turun, Beralih buat Bahan Pokok

    Kementerian UMKM Sebut Transaksi Judi Online Turun, Beralih buat Bahan Pokok

    Jakarta –

    Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat terjadi penurunan aktivitas judi online (judol) secara tahunan hingga kuartal III-2025. Penurunan ini diklaim sebagai sinyal beralihnya perputaran dana dari judol ke belanja.

    Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana mengatakan, berdasarkan data PPATK, perputaran dana judol menurun dari Rp 359 triliun pada 2024 menjadi Rp 155 triliun hingga September 2025. Temmy menyebut penurunan ini bukti perubahan pola masyarakat.

    “Alhamdulillah ya PPATK merilis data tahun ini itu transaksi judi online Rp 155 triliun, sementara tahun lalu Rp 359 triliun. Artinya, ada spending yang akan di-shifting. Kalau tadi orang belanja, beli top up untuk judi online, sekarang kita arahkan mungkin bisa belanja kebutuhan pokok, baik sandang, pangan,” ungkap Temmy dalam Konferensi Pers Program Every Purchase is Cheap (EPIC) SALE di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2025).

    Ia menilai fenomena ini menjadi angin segar bagi sektor UMKM yang sebelumnya banyak terpukul oleh peralihan belanja masyarakat ke aktivitas judol. Dengan turunnya dana yang mengalir ke judol, Temmy menyebut momentum belanja pada program Epic Sale 2025 menjadi sarana untuk mengembalikan daya beli ke sektor riil.

    “Ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Ini hal menarik, tapi saya harus sampaikan, karena memang tahun-tahun lalu UKM banyak terpuruk pembelanjanya karena memang semuanya main judi online,” jelasnya.

    Epic Sale 2025 Bidik Transaksi Rp 56 T

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Solihin, menyebut gelaran Epic Sale ini turut menggandeng pasar modern. Ia pun menargetkan nilai transaksi sebesar Rp 56 triliun sepanjang periode Epic Sale sejak 1 Desember hingga 4 Januari.

    “Target Epic Sales APRINDO tahun 2026, ini given ya, mau nggak mau kita hanya upaya, dan saya yakin angka Rp 56 triliun dengan jumlah yang ikut serta, Insyaallah kita bisa tercapai,” ungkap Solihin.

    Solihin mengatakan, target ini akan menjadi tolok ukur menjaga perputaran ekonomi di akhir tahun. Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Setidaknya, APRINDO juga menerima tiga mandat melalui program ini.

    Ketiga mandat tersebut ialah, mendorong daya beli masyarakat di periode kebutuhan tinggi, menjadi pendorong pertumbuhan retail nasional di tengah dinamika global, dan menguatkan kolaborasi retail dan pasar untuk manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.

    Dalam hal ini, gelaran Epic Sale akan menyediakan diskon antara 20% hingga 80%. Solihin pun optimis target tersebut dapat dicapai lantaran pada gelaran tahun ini, APRINDO turut menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Perumda Pasar Jaya.

    “APRINDO terus menjadi mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, pasokan dan distribusi program ini menyediakan akses promosi luas mulai dari happy hour, payday sale, loyalty program, with purchase dengan diskon bahan pokok, gebyar pasar, flash sale dan beberapa kegiatan lainnya,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    (ahi/ara)

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

    Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Gandeng Kadin untuk Perkuat Ekosistem Usaha di Daerah

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk aktif menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan produktif di daerah. Menurutnya, kolaborasi antara Pemda dan Kadin merupakan kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membuka peluang bagi daerah untuk melaju lebih cepat.

    Saat memberikan materi pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 bertema “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia”, Mendagri menekankan pentingnya menghidupkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan daerah. Ia berharap dorongan tersebut mampu membuka ruang ekonomi baru sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat.

    “Bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan, yang enggak memiliki insting bisnis, sudahlah undang saja teman-teman pengusaha itu. Mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, setiap kabupaten [punya perwakilan], undang saja Kadin-nya datang,” katanya di The Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Perbesar

    Mendagri Tito Karnavian minta Pemda gandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha di daerah. (Foto: Humas Kemendagri)… Selengkapnya

    Mendagri menjelaskan bahwa banyak daerah memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam. Namun, potensi tersebut belum optimal karena minimnya perspektif bisnis. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam dan demografi yang sangat besar, sehingga peluang pengembangan usaha semakin terbuka jika dapat dikelola secara tepat.

    “Potensi kelautan apalagi belum tereksplor, bukan main [kekayaannya], dan belum lagi kita memiliki sebetulnya juga sumber daya manusia nomor empat terbesar jumlah penduduk, dan 69 persen usia produktif 15-64 tahun. Jadi potensi yang sangat luar biasa Indonesia,” terangnya.

    Tito menilai kepala daerah perlu memiliki kemampuan berpikir kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif. Bila kemampuan tersebut belum dimiliki, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting. Karena itu, peran strategis Kadin perlu diperkuat sebagai mitra Pemda dalam mengidentifikasi peluang dan mempercepat pengembangan usaha.

    “Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang enggak terbayangkan oleh birokrat,” tambahnya.

    Perbesar

    Mendagri Tito Karnavian minta Pemda gandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha di daerah. (Foto: Humas Kemendagri)… Selengkapnya

    Mendagri juga menyinggung contoh daerah yang mampu bertahan pada masa pandemi Covid-19, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Tito menjelaskan bahwa DIY tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif karena memiliki basis sektor usaha dan UMKM yang kuat, dengan dukungan kebijakan yang pro-usaha. Dari pengalaman itu, ia menegaskan bahwa daerah hanya dapat melaju jika ekosistem usaha tumbuh.

    “Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses. Beliau sukses membuat pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah gempuran Covid, data ini penting sekali,” terangnya.

    Lebih lanjut, Mendagri menekankan bahwa daerah tidak bisa mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat semata. Ia mengingatkan bahwa banyak Pemda memiliki porsi belanja pegawai dan operasional yang besar sehingga ruang fiskal untuk pembangunan strategis menjadi terbatas.

    Karena itu, Pemda perlu mendorong kemudahan berusaha melalui perizinan yang cepat dan efisien. Salah satunya melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terbukti memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

    “Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” tandasnya.

  • Investasi Bosai Mineral Group di Pasuruan Targetkan Serap 8.000 Tenaga Kerja Lokal

    Investasi Bosai Mineral Group di Pasuruan Targetkan Serap 8.000 Tenaga Kerja Lokal

    Pasuruan (beritajatim.com) – Rencana investasi besar di Kabupaten Pasuruan semakin konkret menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT Sir dan Bosai Mineral Group. Kerja sama strategis ini akan diwujudkan melalui pembangunan perusahaan milik Bosai Mineral Group di kawasan PT Sir yang berada di wilayah Pasuruan.

    Investasi bernilai besar ini diproyeksikan mampu menyerap 7.000 hingga 8.000 tenaga kerja lokal ketika perusahaan beroperasi secara maksimal. Angka ini diharapkan menjadi solusi signifikan terhadap kebutuhan lapangan kerja bagi masyarakat Pasuruan.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan memastikan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap investasi tersebut. Dukungan itu meliputi kemudahan fasilitas dan pendampingan yang intensif agar seluruh proses pembangunan industri dapat berjalan tanpa hambatan.

    Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo (Mas Rusdi), menyampaikan optimisme besar terhadap hadirnya perusahaan tersebut bagi perekonomian daerah. Investasi ini dinilai sebagai tonggak penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasuruan.

    “Kabupaten Pasuruan sangat mendukung dan men-support penuh suksesnya investasi yang akan dilakukan PT Bosai Mineral Group bekerja sama dengan PT Sir,” ujarnya.

    Menurut Mas Rusdi, keseriusan investasi akan berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang diterima warga, terutama melalui penyerapan tenaga kerja. Perekrutan karyawan akan mulai dilakukan apabila perusahaan telah beroperasi penuh.

    Pemkab Pasuruan berharap masuknya Bosai Mineral Group dapat mendorong pertumbuhan sektor industri dan meningkatkan daya saing Pasuruan sebagai salah satu kawasan investasi nasional yang utama. Selain itu, proyek ini diharapkan memberi multiplier effect positif pada sektor UMKM, jasa, hingga penyediaan perumahan di sekitar kawasan industri.

    “Dengan suksesnya kerja sama ini maka akan bisa menyerap kurang lebih 7.000 sampai 8.000 pekerja yang akan bekerja di Bosai Mineral Group cabang Kabupaten Pasuruan,” sambung Mas Rusdi, menegaskan potensi penyerapan tenaga kerja.

    Pemkab Pasuruan menegaskan akan terus mengawal proses investasi mulai dari tahapan persiapan hingga operasional nantinya. Pemerintah juga memastikan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Pasuruan. [ada/beq]

  • Pemkot Semarang Segera Realisasikan Pinjaman KUR Tanpa Agunan, Nilainya Rp 1-100 Juta Regional 1 Desember 2025

    Pemkot Semarang Segera Realisasikan Pinjaman KUR Tanpa Agunan, Nilainya Rp 1-100 Juta Regional 1 Desember 2025

    Pemkot Semarang Segera Realisasikan Pinjaman KUR Tanpa Agunan, Nilainya Rp 1-100 Juta
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota Semarang menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah pusat untuk memberikan kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
    Wali Kota Semarang,
    Agustina Wilujeng
    , menyambut baik kebijakan terbaru mengenai KUR yang memungkinkan pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 100 juta tanpa agunan bagi pelaku UMKM.
    Namun, Agustina menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE) resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Kemenko Perekonomian terkait mekanisme penyaluran KUR.
    “Kami menunggu SE dari Kemenkop UKM dan Kemenko dulu, untuk mekanisme penyaluran KUR,” ujar Agustina pada Senin (1/12/2025).
    Agustina menilai, jika skema KUR tanpa agunan diberlakukan, hal ini akan menjadi angin segar bagi pelaku UMKM.
    “Kalau benar pinjaman Rp 1 juta–Rp 100 juta bisa tanpa agunan, itu bagus sekali. Akan sangat membantu UMKM,” tegasnya.

    Dia juga mengingatkan bahwa KUR bukan hanya sekadar fasilitas pinjaman, melainkan merupakan bentuk bantuan pemerintah bagi pelaku usaha kecil yang berperan sebagai pendorong ekonomi rakyat.
    “KUR bukan sekadar pinjaman. Ini adalah bantuan Pemerintah untuk para UMKM,” jelasnya.
    Agustina mengimbau agar pelaku UMKM memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini dengan penuh tanggung jawab dan diarahkan pada modal yang produktif.
    “Gunakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan berhenti berinovasi dan tingkatkan kualitas produksi,” pesannya.
    Pemerintah Kota Semarang
    , melalui Dinas Koperasi dan UMKM, juga siap memberikan pendampingan dan konsultasi bagi pelaku usaha.
    “Jangan ragu meminta bantuan dan sharing dengan Pemerintah Kota Semarang. Kami menunggu cerita sukses para pelaku usaha, untuk kemajuan dan Kota Semarang yang semakin hebat,” tutup Agustina.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sensus Ekonomi 2026 Turut Petakan Potensi Sektor Ekonomi Kreatif

    Sensus Ekonomi 2026 Turut Petakan Potensi Sektor Ekonomi Kreatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Perkembangan ekonomi kreatif di Tanah Air menjadi ujung tombak bagi perkembangan perekonomian. Kontribusi dari sektor kreatif ditargetkan akan terus meningkat dari waktu ke waktu.
     
    Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, ekonomi kreatif saat ini menjadi aktivitas yang paling dinamis dan penuh potensi dalam sistem perekonomian Indonesia.
     
    Dia menuturkan dalam satu dekade terakhir, geliat pelaku usaha ekonomi kreatif semakin jelas terlihat, terutama di kota-kota besar yang menjadi pusat inovasi dan budaya populer.
     
    “Menariknya, laju pertumbuhan sektor ini tidak lagi didominasi pemain lama. Justru generasi muda yang kini mengambil posisi terdepan, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial, dan perubahan gaya hidup untuk menciptakan usaha-usaha baru yang kreatif, adaptif, dan kompetitif,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (1/12/2025).
     
    BPS mencatat berdasarkan Sensus Ekonomi 2016, tergambar bahwa transformasi ekonomi kreatif mulai terlihat jelas. Pada periode tersebut, subsektor yang kini menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi kreatif seperti kuliner, fesyen, dan kriya sudah menunjukkan pertumbuhan yang pesat.
     
    Berkaca dari hasil sensus ekonomi pada 2016 itu, mayoritas pelaku usaha kreatif merupakan usaha mikro dan kecil yang berkembang terutama di wilayah perkotaan.
     
    “Meskipun Sensus Ekonomi 2016 belum memotret seluruh subsektor ekonomi kreatif seperti saat ini, sensus tersebut sudah menandai awal kebangkitan industri kreatif di berbagai daerah,” katanya.
     
    Saat ini, Amalia menuturkan sektor kreatif tumbuh jauh lebih kompleks. Usaha kuliner modern semakin beragam, brand fashion lokal bermunculan di hampir semua kota, pelaku seni visual memanfaatkan platform digital sebagai galeri virtual, dan usaha berbasis teknologi seperti animasi, gim, hingga pengembangan aplikasi semakin diminati oleh lulusan muda dari berbagai bidang.
     
    Menariknya, generasi muda tampil sebagai aktor utama dalam perkembangan ekonomi kreatif.
     
    “Mereka tidak hanya mengejar peluang ekonomi, tetapi juga menjadikan kreativitas sebagai identitas. Banyak usaha kreatif dimulai dari kamar tidur, studio sederhana, co-working space, atau dari sebuah komunitas hobi,” ujarnya.
     
    Dengan kehadiran media sosial, mereka dapat menjangkau pasar yang jauh lebih luas tanpa memerlukan modal besar untuk membuka toko fisik.
     
    Hal ini menjadikan roda ekonomi kreatif berputar lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan sektor-sektor tradisional yang membutuhkan infrastruktur besar.
     
    Kemampuan generasi muda dalam beradaptasi dengan teknologi menjadi salah satu pendorong utama mengapa aktivitas ekonomi kreatif berkembang begitu pesat. Dalam banyak kasus, keputusan bisnis mereka sangat dipengaruhi tren global, pola konsumsi digital, dan kemampuan memanfaatkan data dari platform pemasaran.
     
    Fenomena seperti maraknya konten kreator, toko daring produk lokal, brand streetwear, hingga komunitas game online menunjukkan bagaimana kreativitas dan teknologi berpadu erat dalam membentuk model bisnis baru. Semua ini sekaligus menunjukkan perlunya data yang lebih komprehensif, akurat, dan mutakhir mengenai perkembangan sektor ini di Indonesia.
     
    Amalia menuturkan perkembangan tersebut menjadikan Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan sangat sentral dalam memotret aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor ekonomi kreatif.
     
    “Sensus ini akan mendata seluruh kegiatan usaha nonpertanian dalam berbagai skala, dari mikro hingga besar, termasuk seluruh subsektor ekonomi kreatif yang kini menjadi perhatian publik dan pemerintah,” kata Amalia.

    Sebaran Pelaku Usaha

    Dengan adanya Sensus Ekonomi 2026, nantinya BPS akan memperoleh gambaran terkini mengenai jumlah dan sebaran pelaku usaha kreatif di seluruh Indonesia, karakteristik usaha, pemanfaatan teknologi, tenaga kerja yang terlibat, hingga tantangan yang dihadapi para pelaku.
     
    Nantinya, hasil sensus menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pengembangan ekonomi kreatif ke depan. Pemerintah pusat maupun daerah akan memiliki gambaran lebih jelas mengenai subsektor apa saja yang sedang berkembang pesat, wilayah mana yang menjadi pusat pertumbuhan pelaku kreatif muda, serta bagaimana kebutuhan pendukung seperti pembiayaan, pelatihan, dan infrastruktur teknologi dapat dirancang agar lebih tepat sasaran.
     
    Dengan data tersebut, berbagai program seperti pengembangan kota kreatif, peningkatan daya saing UMKM, dan perluasan ekosistem ekonomi digital dapat diarahkan secara lebih strategis.
     
    Selain bagi pembuat kebijakan, Sensus Ekonomi juga bermanfaat besar bagi pelaku usaha kreatif itu sendiri. Data hasil sensus akan membantu mereka memahami posisi usaha mereka dalam konteks yang lebih luas, melihat peluang ekspansi, serta memetakan potensi pasar.
     
    “Dalam banyak kasus, pelaku usaha kreatif tumbuh melalui proses coba-coba, berbasis inovasi tetapi tanpa analisis pasar yang mendalam. Kehadiran data sensus dapat menjadi acuan bagi mereka untuk mengambil keputusan usaha yang lebih terukur dan akan menjadi momen penting untuk menangkap potret terbaru sektor kreatif Indonesia.” (*)

  • BSSN Temukan 4,4 Miliar Trafik Anomali Menyasar ke RI hingga September 2025

    BSSN Temukan 4,4 Miliar Trafik Anomali Menyasar ke RI hingga September 2025

    Bisnis.com, JAKARTA— Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat aktivitas anomali trafik serangan siber di Indonesia mencapai 4,41 miliar hingga September 2025. 

    Jenis anomali terbanyak meliputi aktivitas malware, akses tidak sah, kesalahan konfigurasi sistem, dan upaya eksploitasi.

    Dari total anomali tersebut, 93,8% dikategorikan sebagai aktivitas malware. Jenis malware yang paling banyak terdeteksi pada 2025 adalah Mirai Botnet, disusul Remcos RAT dan Generic Trojan. Sementara itu, laporan Data Breach Investigations Report (DBIR) Verizon untuk sektor keuangan menunjukkan bahwa 60% insiden melibatkan faktor manusia, seperti kelalaian atau manipulasi sosial. 

    Sebanyak 30% insiden disebabkan pihak ketiga dan 17% terkait motif spionase atau intelijen.

    Direktur Keamanan Siber dan Sandi Sektor Keuangan, Perdagangan, dan Pariwisata BSSN, Baderi, mengatakan dalam menanggulangi tingginya tingkat serangan siber, BSSN mengedepankan sejumlah langkah. 

    Pertama, peningkatan literasi masyarakat yang dinilai sebagai langkah pencegahan yang cukup efektif.

    BSSN juga terus melakukan security awareness terkait maraknya serangan siber di Indonesia, termasuk berbagai bentuk penipuan melalui social engineering, phishing, scam, dan metode lainnya.

    Baderi menambahkan, BSSN saat ini juga turut membantu pemerintah dalam literasi bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang menjadi korban penipuan daring.

    “Kasihan sekali yang ada di daerah-daerah bagaimana mereka berusaha kemudian menggunakan marketplace, itu juga masih kena tipu juga,” kata Baderi dalam acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

    Selain itu, Baderi mengungkapkan BSSN melakukan cyber patrol untuk membantu Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Patroli siber tersebut dilakukan melalui internet dan media sosial. Setelah patroli, BSSN melakukan validasi dan profiling untuk mengidentifikasi situs maupun threat actor yang diduga melakukan aktivitas ilegal.

    BSSN juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan takedown terhadap sejumlah situs yang terindikasi bermasalah.

    “Memang tidak hanya sederhana aspek teknologi saja, tetapi hal yang berkaitan dengan kolaborasi sangat penting sekali,” katanya.

  • Indonesia Kukuhkan Diri Jadi Pusat Wellness Tourism Berbasis Budaya

    Indonesia Kukuhkan Diri Jadi Pusat Wellness Tourism Berbasis Budaya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Berlangsung sepanjang November 2025 di dua kota, yakni Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, ajang Wonderful Indonesia Wellness 2025 mampu menggeliatkan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat wellness berbasis budaya. Tercatat selama 30 hari tercatat nilai transaksi menembus Rp9 miliar, melebihi target Rp8 miliar.

    Hal ini disampaikan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, saat menutup rangkaian acara di Asram Edupark, Sleman, Yogyakarta, Minggu (30/11/2025) malam.

    “Gelaran merepresentasikan dua program unggulan Kementerian Pariwisata, yakni ‘Pariwisata Naik Kelas’ yang menekankan peningkatan kualitas pengalaman wisata termasuk pengembangan wellness tourism, serta ‘Event by Indonesia’ yang mengangkat kekuatan budaya nasional melalui penyelenggaraan acara berkelas dunia,” terang Menpar Widiyanti dikutip Senin (1/12/2025).

    Berkat penyelenggaraan Wonderful Indonesia Wellness di Solo dan Yogyakarta, pergerakan wisatawan meningkat signifikan dengan lebih dari 3.700 pengunjung. Aktivitas ini memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya konsumsi pada sektor transportasi, akomodasi, kuliner, hingga cinderamata dan produk lokal.

    Event ini juga mendorong tumbuhnya lapangan kerja bagi 750 pekerja wellness, 140 pekerja seni, dan 900 pekerja event organizer, serta memberdayakan sekitar 100 UMKM lokal.

    Menurut Menpar Widiyanti, capaian tersebut menjadi momentum bagi Kementerian Pariwisata dalam memetakan destinasi potensial untuk penyelenggaraan “Wonderful Indonesia Wellness” di tahun-tahun mendatang.

    “Harapan kami, mulai hari ini, wellness of Indonesia semakin bergema di panggung dunia dan menjadi sumber kekuatan ekonomi sekaligus kebanggaan masyarakat. Sampai bertemu dalam Wonderful Indonesia Wellness berikutnya dengan semangat yang semakin menyala,” katanya.

    Tak hanya itu, ajang ini juga berhasil menempatkan Indonesia sebagai nomor satu di ASEAN sebagai negara yang memiliki nilai ekonomi wellness sebesar 56 M US Dollar. Bahkan dari Harvard University merilis studi bahwa orang Indonesia adalah bangsa yang paling besar di dunia dalam hal kesehatan psikologis mentalnya serta hubungan dengan orang lain. Posisi menempatkan Indonesia di atas Jepang dan Amerika Serikat.

     

  • Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Panja DPR usul UU Pengelolaan Perbatasan Negara perkuat kapasitas BNPP

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Kerja Komisi II DPR RI mengusulkan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP mencakup masalah-masalah keimigrasian, ekonomi, dan kedaulatan.

    Anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa paradigma pengelolaan perbatasan wilayah negara harus terpadu dan menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda depan dari wajah negara.

    “Secara paradigmatik, apakah memang kita mau menjadikan dia (perbatasan, red) sebagai beranda depan NKRI atau halaman belakang? Kalau melihatnya dengan paradigma seperti itu, tentu pendekatannya harus holistik. Tidak bisa dengan katakanlah parsial-parsial, ada masalah ini kita selesaikan, ada masalah narkoba kita selesaikan, ada masalah lain kita selesaikan,” ujar Deddy pada rapat dengar pendapat Panja Komisi II DPR bersama Kemendagri dan BNPP di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    “Begitu kita buat PLBN Labang, mereka bikin kampung, jalan ratusan kilometer sampai ke ujung. demikian pula yang lain. Oleh karena itu, kita harus sudah mulai bicara tentang Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara,” kata menambahkan.

    Dengan mengusulkan dibentuknya undang-undang, menurut Deddy, akan memberi kewenangan yang lebih besar kepada BNPP untuk secara independen mengelola perbatasan wilayah karena hal tersebut selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo tentang pembangunan di perbatasan.

    “Makanya saya berkali-kali usul supaya badan ini coba dibuat lebih kuat karena sebenarnya kan ada kemauan dari presiden sebenarnya untuk membangun perbatasan ini,” katanya.

    Deddy mengatakan menguatnya kewenangan BNPP di perbatasan akan memudahkan gerakan pembangunan yang dilakukan. Hal itu akan mengoptimalkan pemberian anggaran, birokrasi yang cepat, hingga penguatan di lini sektor, termasuk UMKM dan pendidikan.

    “Jadi, saya usul, mungkin bisa dibuatkan drafnya, nanti kita dorong supaya menjadi usulan DPR,” jelasnya.

    BNPP saat ini sedang merencanakan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini terkendala anggaran dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

    Sekretaris BNPP Komjen Polisi Makhruzi Rahman menjabarkan BNPP memerlukan adanya dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk pengelolaan di batas wilayah negara.

    Adapun, poin ketiga yang menjadi kesimpulan BNPP berbunyi, “Dalam rangka pemerataan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat sekaligus penguatan tugas dan fungsi BNPP, perlu diberikan dukungan payung hukum, dan alokasi anggaran dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang dikoordinasikan oleh BNPP RI” menjadi tolok ukur DPR menampung usulan pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Perbatasan Negara.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah/Muhammad Rizki
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri UMKM Beberkan Alasan Produk China Bisa Murah Banget

    Menteri UMKM Beberkan Alasan Produk China Bisa Murah Banget

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman berbicara terkait dengan produk-produk asal China berkembang dengan cepat hingga harga yang murah. Menurut Maman, persoalan tersebut tak lepas dari dukungan politik dari pemerintah hingga pengusaha.

    “Kalau bicara tentang produk-produk impor kenapa di sana itu menjadi lebih cepat berkembangnya, harga murah dan lain sebagainya, ini kompleksitas. Perlu ada political will yang sangat besar dari pemerintah dan dukungan yang sangat besar dari elit-elit politik dan kelompok pengusaha kita,” ujar Maman dalam acara Rapimnas Kadin 2025, di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025).

    Namun, langkah tersebut tak lepas dari kontra dari sejumlah kalangan. Maman mencontohkan kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan tarif impor ke sejumlah negara demi melindungi domestik dalam negeri.

    “Apa yang dilakukan oleh Trump itu adalah salah satu contoh bahwa Trump melindungi kepentingan domestik mereka. Walaupun memang tidak sedikit hujatan, tekanan dari domestik internal negara mereka, dari kelompok-kelompok oposisi mereka. Tetapi ada kepentingan yang lebih besar karena Trump ingin mengamankan kepentingan domestik mereka tekanan dari barang-barang dari luar kita melihat dalam contoh beberapa hal,” tambah Maman.

    Maman menegaskan pasar domestik harus steril dari gempuran produk luar. Tanpa sterilisasi, UMKM dalam negeri mustahil bisa bersaing.

    Saat ini, pemerintah tengah mencari terobosan dan langkah-langkah modifikasi kebijakan untuk mencapai hal tersebut. Menurut Maman, hal ini harus diimplementasikan dengan mempertimbangkan kondisi sosiologi, demografi, politik, dan ekonomi Indonesia.

    “Saya selalu bilang bahwa kalau playing field lapangannya tidak disterilisasi, nggak akan mungkin, kita nggak akan mungkin bisa bersaing. Nah tinggal mungkin dimodifikasi. Nah inilah yang lagi dicari terobosan Dan langkah-langkahnya modifikasi kebijakan apa, yang akan diimplementasikan melihat kondisi sosiologi, demografi, politik, ekonomi,” imbuh ia.

    (rea/kil)